PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

KATA PENGANTAR Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) adalah upaya percepatan peningkatan produktivitas dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan serta sumberdaya yang tersedia. Gerakan ini dilaksanakan mulai tahun 2009 pada 9 provinsi 40 kabupaten, tahun 2010 pada 13 provinsi 56 kabupaten, tahun 2011 pada 25 provinsi 98 kabupaten, tahun 2012 pada 14 provinsi dan 50 kabupaten. Pada tahun 2013 ini Gernas Kakao dilaksanakan di 5 provinsi 29 kabupaten. Pertanaman kakao di wilayah tersebut pada umumnya kondisi tanamannya sudah tua/rusak dan kurang terawat, terserang hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sampai berat, sehingga memerlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas dan mutu dapat ditingkatkan. Sasaran Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi perbaikan tanaman kakao rakyat seluas 450.000 ha melalui peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, pemberdayaan petani, pengendalian hama dan penyakit, perbaikan mutu kakao, serta penyediaan sarana pendukung lainnya. Dasar pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2013

i1

1643/Kpts/OT.160/12/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. Pedoman Umum ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Umum Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, untuk dipergunakan sebagai acuan para pihak terkait dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di lapangan. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP 19560728 198603 1 001

Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2013

ii1

DAFTAR ISI KATAPENGANTAR .................................. DAFTAR ISI ............................................ DAFTAR LAMPIRAN ................................... BAB I PENDAHULUAN ........................ 1.1. Latar Belakang ................. 1.2. Tujuan .......................... 1.3. Sasaran ........................ 1.4. Dasar Hukum .................. 1.5. Pengertian dan Definisi ..... BAB II PENDEKATAN DAN POLA GERAKAN 2.1. Pendekatan Gerakan ........... 2.2. Pola Gerakan .................... BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN .......... 3.1. Kegiatan Utama ................. 3.2. Kegiatan Pendukung ............ 3.3. Waktu dan Lokasi Gerakan .... BAB IV KELOMPOK SASARAN, TATA CARA SELEKSI ................................. 4.1. Petani/Pekebun ................. 4.2. Penetapan Kelompok Sasaran . BAB V TENAGA PENDAMPING ................ BAB VI PEMBERDAYAAN PETANI ............ BAB VII JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA PETANI PESERTA ............ 7.1. Entres untuk Sambung Samping 7.2. Sarana Produksi dan Peralatan untuk Rehabilitasi ................ Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2013

iii1

i iii V 1 1 4 4 5 8 11 11 12 15 15 15 16 18 18 19 20 22 23 23 24

BAB VIII BAB IX

BAB X

BAB XI BAB X LAMPIRAN

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN ............................ 9.1. Sumber Pembiayaan ............ 9.2.Pembiayaan Yang Bersumber dari Perbankan ................... 9.3. Mekanisme Pembiayaan ....... MANAJEMEN PELAKSANAAN .......... 10.1. Organisasi ....................... 10.2. Pembinaan dan Koordinasi ... 10.3. Monitoring dan Evaluasi ....... 10.4. Pelaporan ....................... INDIKATOR KEBERHASILAN ........... PENUTUP ................................


iv1

25 26 26 26 26 29 29 30 31 31 33 34

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10

Lampiran 11

Struktur Organisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Daftar Nominatif Kelompok Tani Surat Pernyataan Petani Peserta Rekapitulasi kebutuhan Kelompok Tani Kegiatan Rehabilitasi Tingkat Kecamatan Rekapitulasi kebutuhan Kelompok Tani Kegiatan Rehabilitasi Tingkat Kabupaten Rencana Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Daftar Anggota Kelompok Tani Penerima Bantuan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Serah Terima Barang Petani Penerima Bantuan Rincian Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2009 - 2011


v1

36

37 38 39

40

41 42 43 44 45

46

Lampiran 12

Lampiran 13

Lampiran 14

Lampiran 15

Lampiran 16

Lokasi Areal Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2009 Lokasi Areal Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2010 Lokasi Areal Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2011 Lokasi Areal Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2012 Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Rehabilitasi Pelaksana Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013


vi1

47

53

54

58

62

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Pada tahun 2009, luas areal tanaman kakao di Indonesia mencapai 1.587.136 ha yang terdiri dari 1.491.808 ha (93,9%) Perkebunan Rakyat, 49.489 ha Perkebunan Besar Negara dan 45.839 ha Perkebunan Besar Swasta, dengan jumlah petani yang terlibat secara langsung sebanyak 1.475.353 KK. Produksi sebesar 809.583 ton menempatkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar kedua dunia setelah Pantai Gading (1.380.000 ton). Ekspor kakao Indonesia pada tahun 2009 mencapai 521,3 ribu ton dengan nilai US$ 1,3 milyar menempatkan kakao sebagai penghasil devisa terbesar ketiga sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Sentra kakao Indonesia tersebar di Sulawesi (63,8%), Sumatera (16,3%), Jawa (5,3%), Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali (4,0%), Kalimantan (3,6%), Maluku dan Papua (7,1%). Berdasarkan identifikasi lapangan dan data tahun 2008, diketahui kurang lebih 70.000 ha kebun kakao dengan kondisi tanaman tua, rusak, tidak produktif, dan terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan berat sehingga perlu dilakukan peremajaan, 235.000 ha kebun kakao dengan tanaman yang Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

1

kurang produktif dan terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi, dan 145.000 ha kebun kakao dengan tanaman tidak terawat serta kurang pemeliharaan sehingga perlu dilakukan intensifikasi. Serangan hama penyakit utama adalah Penggerek Buah Kakao (PBK) dan penyakit Vascular Streak Dieback (VSD), mengakibatkan menurunnya produktivitas menjadi 660 kg/ha/tahun atau sebesar 37% dari produktivitas yang pernah dicapai (1.100 kg/ha/thn). Hal ini mengakibatkan kehilangan hasil sebesar 184.500 ton/thn atau setara dengan Rp 3,69 triliun per tahun. Selain menurunkan produktivitas, serangan tersebut menyebabkan mutu kakao rakyat rendah, sehingga ekspor biji kakao ke Amerika Serikat mengalami pemotongan harga sebesar US$ 301,5/ton. Rendahnya mutu kakao menyebabkan citra kakao Indonesia menjadi kurang baik di pasar internasional. Upaya pengembangan kakao dihadapkan berbagai kendala antara lain (1) produktivitas tanaman dibawah potensi normal; (2) adanya berbagai serangan hama penyakit yang sulit dikendalikan oleh petani secara individual; (3) mutu biji rendah; (4) industri hilir dalam negeri belum berkembang sehingga masih dalam bentuk produk primer; (5) sulitnya petani mendapatkan pendanaan khusus untuk pengembangan kakao. Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

2

Selama ini telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut seperti pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE), serta penerapan teknologi pengendalian dengan metoda PSPsP (pemangkasan, sanitasi, panen sering dan pemupukan) untuk pengendalian PBK dan VSD serta penyediaan benih unggul. Mengingat pelaksanaannya masih parsial dalam skala kecil, maka hasilnya belum optimal. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan secara serentak, terpadu dan menyeluruh melalui suatu gerakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan maupun sumberdaya yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Wakil Presiden RI pada pertemuan koordinasi tanggal 6 Agutus 2008 telah menegaskan perlunya Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 Wakil Presiden RI mencanangkan Gerakan dimaksud di Mamuju, Sulawesi Barat, yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi, Perbankan, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi. Gerakan tersebut dilaksanakan mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2009 Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan di 9 provinsi (Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Bali, NTT, Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

3

Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 40 kabupaten. Sedangkan pada tahun 2010 menjadi 13 provinsi (Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Bali, NTT, Maluku , Papua dan Papua Barat, Kalbar, Kaltim, Gorontalo dan Maluku Utara) dan 56 kabupaten. Ke empat provinsi baru (Kalbar, Kaltim, Gorontalo dan Maluku Utara). Pada tahun 2011 pelaksanaan Gerakan berkembang menjadi 25 provinsi dan 98 kabupaten. Gernas tahun 2012 masih dilanjutkan karena target program belum tercapai sehingga pada tahun 2012 dilaksanakan di 14 provinsi dan 50 kabupaten. Pada tahun 2013 ini Gernas masih dilanjutkan karena target program kegiatan Rehabilitasi masih belum tercapai. Pada tahun 2013 khusus kegiatan Rehabilitasi ada di 5 provinsi dan 29 kabupaten. 1.2. Tujuan Tujuan disusunnya Pedoman Umum adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. 1.3. Sasaran (1) Tersedianya Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. (2) Tercapainya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

4

(3) Terlaksananya Gerakan sasaran yang ditetapkan.

sesuai

dengan

1.4. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah : (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

5

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (6) Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; (7) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; (8) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2007; (9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/ OT.140/2/2007; (10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

6

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/kpts/OT.160/12/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3540/Kpts/OT.160/10/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.


7

1.5. Pengertian dan Definisi Beberapa istilah/pengertian yang digunakan dalam Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah : (1) Entres adalah bahan tanam yang digunakan untuk sambung samping, berasal dari cabang plagiotrop; (2) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah upaya percepatan perbaikan budidaya tanaman kakao rakyat dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan/melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumberdaya yang ada, di 5 provinsi meliputi 29 kabupaten sentra kakao yang terkena serangan hama dan penyakit dengan kategori sedang sampai dengan berat; (3) Laboratorium Lapangan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, pengembangan metoda pengamatan/ peramalan/ pengendalian, pemantauan daerah sebar OPT dan faktor iklim serta pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi pengendalian OPT;


8

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pemberdayaan Petani adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam mengelola usaha taninya; Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. Pengendalian OPT bertujuan untuk menekan populasi dan atau tingkat serangan OPT agar tidak merugikan secara ekonomis, dan aman bagi manusia dan lingkungan hidup. Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT; Rehabilitasi kebun adalah perbaikan kondisi tanaman (pertumbuhan dan produktivitas) melalui teknologi sambung samping dengan menggunakan bahan tanam unggul; Petugas Pendamping adalah petugas yang mendampingi petani untuk membantu, membimbing dan membina petani dalam melaksanakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao; RUK adalah Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Tani yang berisi rincian bantuan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi; Standar mutu adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN);


9

(10) Substasiun Penelitian Kakao adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang penelitian, pengembangan (termasuk penyediaan bahan tanam unggul), transfer teknologi, pelatihan dan percontohan teknologi budidaya tanaman kakao spesifik lokasi; (11) UPP (Unit Pelayanan Pembinaan) adalah unit pelayanan yang mempunyai tugas mendampingi dan membina petani dalam pelaksanaan Gerakan.


10

BAB II PENDEKATAN DAN POLA GERAKAN 2.1. Pendekatan Gerakan Pendekatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebagai berikut : (1) Gerakan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, perbankan, petani, swasta dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada; (2) Lahan merupakan hamparan yang kompak atau berkelompok; (3) Pemberdayaan petani dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan; (4) Tanaman produktif dengan kondisi rusak sedang dilakukan rehabilitasi dengan cara sambung samping menggunakan klon unggul; (5) Bahan tanam (entres), pupuk untuk rehabilitasi, serta sarana pendukung sebagian disediakan oleh Pemerintah; (6) Biaya tenaga kerja untuk pelaksanaan di kebun petani menjadi tanggungjawab petani/pekebun, kecuali tenaga kerja penebangan batang utama untuk rehabilitasi, sebagian ditanggung oleh pemerintah; (7) Biaya sarana produksi (pupuk, pestisida dan alat pertanian) untuk pemeliharaan Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

11

tahun ke-2 dan seterusnya memanfaatkan fasilitas kredit Revitalisasi Perkebunan melalui perbankan; (8) Peserta Gerakan wajib mengelola kebun sesuai standar teknis dengan bimbingan dari pendamping/ penyuluh/fasilitator dan instansi pembina; (9) Petani peserta berdomisili di wilayah Gerakan dan merupakan pemilik kebun; 2.2 Pola Gerakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan dengan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

(1)

Pemerintah Pusat a. Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan bahan tanam (entres untuk sambung samping); b. Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan pupuk dasar pada kegiatan rehabilitasi; c. Menyediakan sebagian bantuan upah tenaga kerja petani untuk penebangan batang utama pada kegiatan rehabilitasi; d. Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan alat dan bahan pengendalian OPT;


12

(2)

e. Menyediakan pembiayaan tenaga pendamping dan sarana pendukung; f. Menyediakan sebagian pembiayaan untuk kegiatan pemberdayaan petani; g. Menyediakan pembiayaan untuk operasionalisasi dan penguatan Substasiun Penelitian Kakao di 4 provinsi dan pemeliharaan 4 kebun percontohan serta penguatan 1 Laboratorium Lapangan (LL); h. Menyediakan sebagian pembiayaan untuk perbaikan mutu/sosialisasi penerapan Standar Mutu; i. Menyediakan pembiayaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengawalan kegiatan Gerakan di 5 Provinsi dan 29 Kabupaten. Pemerintah Provinsi Menyediakan anggaran APBD dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao; a. Pengadaan dan penyediaan sarana produksi dan pelayanan informasi; b. Penjamin/avalis pinjaman petani terhadap Perbankan; c. Penyediaan sebagian pembiayaan untuk pemberdayaan petani; d. Penyediaan biaya sertifikasi lahan kebun kakao;


13

(3)

(4)

(5)

(6)

e. Menyediakan lahan untuk pembangunan substasiun penelitian dan untuk laboratorium lapangan. Pemerintah Kabupaten Menyediakan anggaran APBD untuk mendukung Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, yang meliputi kegiatan : a. Penetapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL); b. Peningkatan mutu; c. Pemberdayaan Petani. Perbankan Menyediakan fasilitas kredit Revitalisasi Perkebunan untuk pemeliharaan tahun ke dua dan seterusnya (pupuk, pestisida, alat pertanian). Swasta/Asosiasi Pelaksanaan sosialisasi penerapan Standar Mutu dan penyediaan sarana pasca panen. Petani Menyediakan pohon pelindung dan tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan di kebunnya kecuali untuk penebangan batang utama pada kegiatan rehabilitasi.


14

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi : 3.1. Kegiatan Utama (1) Rehabilitasi tanaman seluas 28.280 ha yang kegiatannya meliputi sambung samping, pemotongan batang utama, penanaman pohon pelindung, pemeliharaan hasil sambungan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit; (2) Pemberdayaan petani yang pesertanya berasal dari petani yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi kakao, kegiatannya meliputi pelatihan petani dan pendampingan petani oleh tenaga pendamping; (5) Penerapan Standar Mutu yang kegiatannya meliputi penyediaan sarana sosialisasi standar mutu, sosialisasi standar mutu dan penyediaan sarana pasca panen. 3.2. Kegiatan Pendukung (1) Pemanfaatan tenaga pendamping sebanyak 1.672 orang yang terdiri dari Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) 451 orang dan Pembantu Lapang Petugas TKP (PLP-TKP) 1.221 orang;


15

(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(8)

Operasionalisasi dan penguatan 4 unit Substasiun penelitian dan pemeliharaan 4 kebun percontohan; Operasionalisasi 1 unit Laboratorium Lapangan; Pengembangan sistem data base teknologi budidaya kakao, yang kegiatannya adalah pemetaan eksisting perkebunan kakao yang merupakan interpretasi pemetaan mencakup 5 provinsi 29 kabupaten, pemetaan sebaran kakao yang terserang OPT dan bahan/data pendukung lainnya, validasi lapangan terhadap peta hasil interpretasi; Eksploitasi fasilitas transportasi untuk TKP dan PLP-TKP; Pembangunan Unit Pengolahan Hasil Peningkatan Mutu Biji Kakao dan sarana pendukungnya; Uji coba Sertifikasi Kebun Kakao Berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan di Kabupaten Kolaka dan Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten.


16

3.3. Waktu dan Lokasi Gerakan (1) Waktu Pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2013 dimulai Januari s/d Desember 2013. (2)

Lokasi Gerakan dilaksanakan di 5 provinsi dan di 29 kabupaten, yaitu : a. Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone, Soppeng, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba dan Sinjai; b. Sulawesi Barat di Kabupaten, Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara; c. Sulawesi Tengah di Kabupaten, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Toli-Toli, Buol, dan Sigi; d. Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Buton dan Buton Utara; e. Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sikka dan Ende;


17

BAB IV KELOMPOK SASARAN, TATA CARA SELEKSI Kelompok sasaran dan tata cara seleksi peserta Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebagai berikut : 4.1. Petani / Pekebun Persyaratan Calon Petani peserta Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah sebagai berikut : (1) Petani pemilik kebun kakao; (2) Berdomisili di wilayah Gerakan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK); (3) Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah; (4) Tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran; (5) Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang 30 orang; (6) Bersedia mengikuti ketentuan Gerakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; (7) Ditetapkan sebagai peserta Gerakan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.


18

Kebun kakao yang dapat diikutsertakan dalam Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah : (1) Kebun dengan tanaman yang umurnya masih produktif (umur kurang dari 15 tahun), tapi dalam kondisi rusak “sedang” karena serangan hama penyakit; (2) Lahan berupa hamparan dan berkelompok yang memenuhi persyaratan kesesuaian lahan; (3) Luas pemilikan lahan maksimal 4 (empat) hektar; (4) Lahan harus dapat disertifikasi. 4.2. Penetapan Kelompok Sasaran Kelompok sasaran (Calon Petani/Calon Lahan) diseleksi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota. Identifikasi CP/CL dilakukan 1 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.


19

BAB V TENAGA PENDAMPING Tenaga Pendamping diperlukan untuk mengawal pelaksanaan Gerakan di lapangan agar benarbenar sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Tenaga pendamping tersebut adalah Sarjana Pertanian yang berasal dari Perguruan Tinggi setempat dan digunakan dalam Gerakan dengan sistem kontrak, sedangkan rekrutmennya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan dari masing-masing provinsi, dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) adalah tenaga kontrak perkebunan lulusan SLTA/Sekolah Kejuruan Pertanian yang direkrut oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembantu TKP untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao serta tidak menuntut menjadi pegawai negeri Kementerian Pertanian; Petugas pendamping mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan khususnya masalah perkakaoan. b. Melakukan pembinaan teknis budidaya kepada para petani peserta Gerakan. Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

20

c. Melakukan penumbuhan dan pembinaan kelembagaan petani. d. Menjembatani fungsi instansi/lembaga yang terkait dengan pembiayaan melalui program revitalisasi dengan perbankan. e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan sesuai dengan jadual yang ditetapkan kepada Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten.


21

BAB VI PEMBERDAYAAN PETANI Pemberdayaan Petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara bertahap dan berkelanjutan dengan pelatihan dan pendampingan. Untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao para petani akan dilatih dan ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan usaha taninya melalui pelatihan teknis budidaya, pasca panen, peningkatan mutu, kelembagaan, pengelolaan keuangan dan kemitraan usaha.


22

BAB VII JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA PETANI PESERTA Bantuan kepada petani peserta Gerakan yang diberikan berupa : 7.1. Entres untuk Sambung Samping (1) Sumber entres untuk pelaksanaan sambung samping dalam kegiatan rehabilitasi harus berasal dari kebunkebun yang telah diseleksi serta dimurnikan oleh Tim Teknis (Ditjen Perkebunan, Puslit Koka, BBP2TP, UPTD Provinsi/Kabupaten/ Kota) dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; (2) Penyediaan entres dan pelaksanaan sambung samping dilakukan secara kontraktual oleh perusahaan perbenihan yang sudah berpengalaman dan memiliki TRUP. 7.2. Sarana Produksi dan Peralatan untuk Rehabilitasi (1) Pupuk yang akan digunakan untuk rehabilitasi merujuk kepada rekomendasi hasil analisa tanah yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Perkebunan.


23

(2) Volume dan jenis pestisida untuk pengendalian hama penyakit akan diberikan kepada petani peserta Gerakan sesuai dengan tingkat serangan. (3) Peralatan pertanian akan diberikan melalui kelompok untuk digunakan secara bersama dalam kelompok. (4) Bantuan Upah Kerja diberikan kepada petani peserta Gerakan secara tunai untuk kegiatan Rehabilitasi. 7.3. Unit Pengolahan Hasil Peningkatan Mutu Biji Kakao Kepada kelompok tani diberikan unit pengolahan hasil peningkatan mutu biji kakao dan sarana pasca panen berupa kotak fermentasi, lantai jemur, alat ukur kadar air biji kakao, timbangan duduk, bangunan pasca panen (UPH) serta bantuan modal kerja untuk pembelian biji kakao basah.


24

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN BANTUAN Tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan kepada petani peserta diatur dengan mekanisme sebagai berikut: (1). Penyaluran bantuan kepada petani peserta diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi dan diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. (2). Bantuan upah kerja diserahkan secara tunai kepada Petani/Kelompok Tani atau melalui rekening tabungan petani sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan. (3). Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang atau uang tunai yang ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok tani/petani peserta Gerakan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dan Kepala UPP.


25

BAB IX PEMBIAYAAN 9.1. Sumber pembiayaan Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan tahun 2013 bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan sumber pembiayaan lainnya. Besarnya APBD I dan APBD II yang dialokasikan untuk membiayai Gerakan ini proporsional terhadap sasaran kegiatan masing-masing daerah. 9.2. Pembiayaan yang bersumber dari Perbankan Untuk membiayai kegiatan pemeliharaan tanaman tahun ke-2 dan seterusnya akan menggunakan dana perbankan melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Untuk pelaksanaan pembiayaan melalui perbankan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/ Permentan/ OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.06/2006 tanggal 30 November 2006 Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. 9.3. Mekanisme pembiayaan (1) Anggaran Gerakan yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan utama di 29 Kabupaten, 5 Provinsi dan Pusat. Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2012

26

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di Provinsi dan Kabupaten merupakan Pembiayaan Rutin BA-18 Kementerian Pertanian. (3) Anggaran yang bersumber dari APBN penggunaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku. (4) Anggaran yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi, pemberdayaan petani, pemanfaatan tenaga pendamping, perbaikan mutu, penguatan dan operasional Substasiun, penguatan dan operasional Laboratorium Lapangan, Sarana Pendukung UPP, pemetaan dan penyusunan data base, pemurnian dan sertifikasi bahan tanam, kerjasama dengan Perguruan Tinggi, fasilitas transportasi dan biaya operasional dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. (5) Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi digunakan untuk mendukung kegiatan yang belum tertampung sepenuhnya oleh APBN yaitu untuk membiayai kegiatan pemberdayaan petani, sosialisasi peningkatan mutu, sertifikasi kebun petani, biaya operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan di provinsi, dimana penggunaan dan pertanggung jawabannya dilakukan (2)


27

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. (6) Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten digunakan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan di kabupaten, pemberdayaan petani, serta seleksi dan penetapan calon petani/calon lahan (CP/CL), dimana penggunaan dan pertanggung-jawabannya berpedoman pada peraturan yang berlaku. (7) Anggaran yang bersumber dari Perbankan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.06/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, digunakan untuk membiayai pemeliharaan tanaman tahun ke-2 dan seterusnya (pupuk, pestisida, alat pertanian kecil, alat pasca panen). (8) Anggaran yang bersumber dari Swasta digunakan untuk mensosialisasikan perbaikan mutu dimana pertanggungjawabannya dilakukan sendiri oleh swasta sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing perusahaan.


28

BAB X MANAJEMEN PELAKSANAAN Pelaksanaan Gerakan dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Kelompok sasaran/petani peserta akan mendapat bimbingan teknis dan pengawalan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten serta petugas UPP. 10.1. Organisasi Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao disusun organisasi pelaksanaan dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan dengan susunan sebagai berikut: (1) Di Tingkat Pusat penanggung jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah Menteri Pertanian RI dengan Pelaksana Harian Gerakan adalah Direktur Jenderal Perkebunan. (2) Di Tingkat Provinsi penanggung jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah Gubernur dengan Pelaksana Harian adalah Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan;


29

(3) Di Tingkat Kabupaten/Kota penanggung jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah Bupati/Walikota dengan Pelaksana Harian adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan; (4) Di Tingkat Lapangan, pelaksanaan Gerakan dikoordinasikan oleh Unit Pelayanan Pembinaan (UPP); (5) Di Tingkat kelompok tani, Gerakan dilaksanakan oleh petani peserta; Struktur Organisasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sebagaimana terlampir. 10.2. Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Gerakan dilakukan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dengan mekanisme sebagai berikut : (1) Di Tingkat Pusat, Pembinaan dan Koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang dibentuk oleh Menteri Pertanian dan diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan; (2) Di Tingkat Provinsi Pembinaan dan Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan oleh


30

Tim Koordinasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur; (3) Di Tingkat Kabupaten Pembinaan dan Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati/Walikota; (4) Di Tingkat Lapangan Pembinaan dan Koordinasi dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pembinaan (UPP). 10.3. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat yang dilakukan dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan website dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan Gerakan. 10.4. Pelaporan Pelaporan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan sebagai berikut : (1) Kepala UPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Kepala


31

Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan setiap bulan; (2) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan berdasarkan laporan dari lapangan kepada Bupati setiap bulan; (3) Bupati menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan setiap bulan; (4) Gubernur menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.


32

BAB XI INDIKATOR KEBERHASILAN Keberhasilan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dapat dilihat dari indikator-indikator yang dicapai pada tahun 2013 sebagai berikut : (1) Terlaksananya rehabilitasi kebun kakao seluas 28.280 ha di 5 provinsi, 29 kabupaten sesuai standar teknis; (2) Meningkatnya mutu biji kakao sesuai standar mutu (SNI) dan beroperasinya unit pengolahan hasil mutu biji kakao di 29 kabupaten; (3) Meningkatnya kemampuan petani peserta kegiatan rehabilitasi kakao sebanyak 2.828 dalam mengelola kebun kakao sesuai standar teknis; (4) Pemanfaatan 1.672 orang tenaga pendamping; (5) Beroperasinya 4 Substasiun penelitian dan kebun percontohan di 4 provinsi; (6) Beroperasinya 1 Laboratorium Lapangan di 1 provinsi; (7) Beroperasinya sistem database teknologi budidaya kakao dan sistem monev yang telah dibangun 5 provinsi 29 kabupaten.


33

BAB XII PENUTUP Pedoman Umum disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. Hal yang sangat strategis untuk keberhasilan Gerakan ini adalah terkoordinasinya kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Gerakan. Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan menjabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan menjabarkan dalam bentuk Petunjuk Teknis, mengacu pada Pedoman Teknis Gerakan.

Jakarta,


Januari 2013

34

LAMPIRAN

35

Lampiran 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1643/Kpts/OT.160/12/2008

MENTERI PERTANIAN

DIRJEN

PERKEBUNAN

LITBANG, PERGURUAN TINGGI, SWASTA, LSM

GUBERNUR

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI

BUPATI

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN

UPP

Keterangan : 1.

: garis komando

2.

: garis koordinasi

KELOMPOK TANI

36

Lampiran 2 Daftar Nominatif Kelompok Tani Nama Kelompok Kabupaten Kecamatan Desa

: : : : Susunan Organisasi

Nama Ketua Kelompok : Bendahara Sekretaris No

Nama Petani

No. KK

: : Identitas No. KTP

Foto

Kebun Luas Status Kebun (ha) kebun

Ket.

1. 2. 3. 4. 5. 6. dst

................., ................. 2013 Sekretaris

(.........................)

Ketua Kelompok Tani

(..........................)

37

Lampiran 3 Surat Pernyataan Petani Peserta Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama No. Petani Peserta Kelompok Tani

: ...................................................... : ...................................................... : ......................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia melaksanakan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao sesuai dengan petunjuk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan maka saya bersedia menanggung resiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.................., ............... 2013 Mengetahui, Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan

(............................................)

Yang membuat pernyataan

(......................................)

38

Lampiran 4 Rekapitulasi Kebutuhan Kelompok Tani Kegiatan Rehabilitasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao (Tingkat Kecamatan) Propinsi Kabupaten Kecamatan Kegiatan

: : : : Rehabilitasi Jenis Bantuan

No

Desa

Jmlh KT

Jml anggota

Luas lahan (ha)

Entres (btg)

Pupuk1) (gr/ltr)

Pestisida 2) (gr/ltr)

Bantuan Upah Kerja (Rp)

APK (unit)

Ket

Jml

Cat: 1) Sebutkan jenisnya: Pupuk …………. 2) Sebutkan jenisnya: Pestisida ………. …………., ………….………2013 Kepala UPP

(……………………….)

39

Lampiran 5 Rekapitulasi Kebutuhan Kelompok Tani Kegiatan Rehabilitasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao (Tingkat Kabupaten)

Propinsi Kabupaten Kegiatan

No

Kec .

: : : Rehabilitasi

Desa

Jml KT

Jml Anggota

Luas Lahan (ha)

Jenis bantuan yang dibutuhkan Bantuan Entres Pupuk Pestisida Upah (btg) (kg/ltr) (kg/ltr) Kerja (Rp)

Alat Pertanian (unit)

Ket

Jml

…………., ………….………2013 Mengetahui Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(……………………….)

Petugas Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(……………………….)

40

Lampiran 6 Rencana Usulan Kegiatan Rehabilitasi (RUK)

Kelompok Sasaran Lokasi Kelompok Sasaran Luas Lahan Jumlah Anggota Kegiatan Bentuk Bantuan

No.

Jenis Bantuan

: : : : : Rehabilitasi :

Volume (btg, kg, llt, unit)

Harga satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Ket

…………., ………….………2013 Mengetahui Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(……………………….)

Petugas Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(……………………….)

41

Lampiran 7 Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

:............................. :............................. :............................. :............................. :............................. ................., ................2013

Kepada Yth : Pejabat Pembuat Komitmen Kab/Kota.............................. Sesuai dengan Surat Keputusan*) ................Nomor...........tanggal............tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.................dengan ini kami mengajukan permohonan dana bantuan kepada petani sebesar Rp. ................(terbilang........................................) sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. 1 1 2 3 dst

Kegiatan 2

Menyetujui, Ketua Kelompok Tani,

(..............................)

Jumlah Biaya (Rupiah) 3

Kepala UPP,

(..............................)

Mengetahui/Menyetujui, Kepala Dinas Kabupaten Yang membidangi Perkebunan

(........................................) *) Bupati/Walikota/Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk.

42

Lampiran 8 Daftar Anggota Kelompok Tani Penerima Bantuan Nama Kelompok Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

No

Nama

Kepala UPP

NP4

: : : : :

Entres (btg)

Jenis Bantuan Pestisida Pupuk (gr/ltr) (kg/ltr)

Alat Pertanian (unit)

Tanda tangan

…………., ………….………2013 Ketua Kelompok Tani

(.........................) Mengetahui

(............................) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(..................................)

43

Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : Pada hari ini ………………tanggal ………bulan……..tahun……..bertempat di………..dengan alamat …………..telah dilaksanakan Serah Terima Barang dari…………..kepada Kelompok Tani………….sebagai berikut :

Nama barang Volume Spesifikasi Kondisi

:…………………….. : (sebutkan dalam huruf/ satuan). : ……………………. …………………… : ……………………

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………, Yang menyerahkan

(…………………..)

Mengetahui Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(……………………….)

………………..2013

Yang Menerima, Ketua Kelompok Tani……

(………………….)

Mengetahui Kepala UPP

(……………………….)

44

Lampiran 10 Berita Acara Serah Terima Barang Petani Penerima Bantuan

No

Nama Petani

Entres (Btg)

Pupuk (kg)

Jenis Bantuan Pestisida Alat (Ltr) Pertanian (unit)

Uang Penebangan Batang Utama (Rp)

Tanda tangan

..............., Mengetahui Kepala UPP

(....................................)

KET

............... 2013

Ketua Kelompok Tani

Mengetahui : Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

(......................................)

(..............................................)

35

Lampiran 11

Rincian Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2009 - 2012 NO.

KEGIATAN

1

2

2009 (Ha) 3

2010 (Ha) 4

2011 (Ha) 5

2012 (Ha) 6

Jumlah (Ha) 7

1 Sulawesi Barat Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

40.150 3.950 22.000 14.200

43.600 8.550 30.250 4.800

41.850 7.400 25.000 9.450

1.200 7.300 9.330

143.430 21.100 84.550 37.780

2 Sulawesi Selatan Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

48.900 4.300 20.900 23.700

37.250 4.200 27.500 5.550

54.850 6.500 38.250 10.100

1.000 6.900 900

149.800 16.000 93.550 40.250

3 Sulawesi Tenggara Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

30.700 4.000 11.500 15.200

27.600 2.600 17.000 8.000

41.600 5.400 21.500 14.700

1.400 12.400 1.200

114.900 13.400 62.400 39.100

4 Sulawesi Tengah Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

11.050 2.250 4.000 4.800

13.250 1.750 5.600 5.900

16.200 2.000 6.800 7.400

1.200 11.100 900

53.700 7.200 27.500 19.000

5 NTT Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

3.300 500 800 2.000

2.900 500 800 1.600

3.800 500 900 2.400

100 300 300

10.700 1.600 2.800 6.300

6 Bali Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

2.800 1.700 1.100

2.600 1.700 900

2.600 1.600 1.000

300

8.300 5.000 3.300

7 Maluku Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

3.200 1.600 1.600

3.000 1.600 1.400

3.800 1.800 2.000

300

10.300 5.000 5.300

8 Papua Barat Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

1.500 300 1.200

1.600 300 1.300

1.900 400 1.500

250

5.250 1.000 4.250

9 Papua Peremajaan Rehabilitasi Intensifikasi

3.400 1.400 800 1.200

3.200 1.400 700 1.100

3.400 1.800 700 900

100 400

10.500 4.600 2.300 3.600

JUMLAH Peremajaan 20.000 Rehabilitasi 60.000 Intensifikasi 65.000 TOTAL 145.000 Pedoman Umum Gernas Kakao Tahun 2013

22.600 81.850 30.550 135.000

27.400 93.150 49.450 170.000

4.900 39.150 16.930 60.980

74.900 274.150 161.930 510.980

46

Lampiran 12.

No I

II

PROVINSI/ KABUPATEN

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

TOTAL (Ha)

1. Bantaeng 2. Bone

200 350

500 2.000

5.000 3.000

5.700 5.350

3. Soppeng

SULSEL

500

1.500

1.000

3.000

4. Wajo

500

1.500

1.000

3.000

5. Sidrap

200

1.500

1.100

2.800

6. Pinrang

700

2.000

1.000

3.700

7. Enrekang

300

1.000

1.000

2.300

8. Luwu

500

2.000

2.000

4.500

9. Luwu Utara

6.900

4.600

12.400

10. Luwu Timur

900 150

2.000

4.000

6.150

Jumlah Sulsel

4.300

20.900

23.700

48.900

1.250

7.000

4.000

12.250

400

2.000

2.000

4.400

500

3.000

1.000

4.500

1.250

8.000

5.000

14.250

550

2.000

2.200

4.750

3.950

22.000

14.200

40.150

300

500

600

1.400

300

500

600

1.400

SULBAR 11. Polewali Mandar 12. Mamasa 13. Majene 14. Mamuju 15. Mamuju Utara Jumlah Sulbar

III.

LOKASI AREAL GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO TAHUN 2009

SULTENG 16. Donggala 17. Parigi Moutong 18. Poso

300

500

600

1.400

19. Morowali

300

500

600

1.400

20. Banggai

300

500

600

1.400

21. Toli - Toli

300

500

600

1.400

47

No

PROVINSI/ KABUPATEN 22. Buol 23. Tojo Unauna Jumlah Sulteng

IV

SULTRA 24. Konawe

250

500

600

1.350

200

500

600

1.300

2.250

4.000

4.800

11.050

500

3.000

4.000

5.000

5.200

11.700

26. Kolaka Utara 27. Konawe Selatan 28. Muna

1.300

4.500

5.000

10.800

400

1.000

1.000

2.400

300

500

1.000

1.800

4.000

11.500

15.200

30.700

NTT 29. Sikka

2500

400

1.000

1.650

30. Ende

2500

400

1.000

1.650

500

800

2.000

3.300

1.000

-

700

1.700

700

-

400

1.100

1.700

-

1.100

2.800

33. SBB

800

-

800

1.600

34. Buru

800

-

800

1.600

1.600

-

1.600

3.200

BALI 31. Tabanan

Jumlah Bali MALUKU

Jumlah Maluku

VIII

TOTAL (Ha)

500

32. Jembrana

VII

INTENSIFIKASI (Ha)

1.500

Jumlah NTT VI

REHABILITASI (Ha)

25. Kolaka

Jumlah Sultra V

PEREMAJAAN (Ha)

PAPUA BARAT 35. Manokwari 36. Sorong Jumlah Papua Barat

-

-

1.000

1.000

300

-

200

500

300

-

1.200

1.500

48

No IX

PROVINSI/ KABUPATEN

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

TOTAL (Ha)

PAPUA 37. Kep. Yapen 38. Jayapura

500

200

300

1.000

500

200

400

1.100

39. Sarmi

200

200

300

700

200

200

200

600

1.400

800

1.200

3.400

40. Keerom Jumlah Papua TOTAL

20.000

60.000

65.000

145.000

49

Lampiran 13.

No I

LOKASI AREAL GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO TAHUN 2010

PROVINSI/ KABUPATEN

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

SULSEL 1. Bantaeng 2. Bone 3. Soppeng 4. Wajo 5. Sidrap 6. Pinrang 7. Enrekang 8. Luwu 9. Luwu Utara 10. Luwu Timur 11. Bulukumba

200 400 300 400 400 300 400 600 300 250

100 1.099 1.100 1.000 1.100 1.100 1.000 800 1.300 800 750

200 250 300 200 400 400 300 300 500 200 300

300 1.549 1.800 1.500 1.900 1.900 1.600 1.500 2.400 1.400 1.300

3.550

10.149

3.350

17.049

900

1.500

400

2.800

400 400 900

600 700 1.500

200 300 600

1.200 1.400 3.000

600

1.400

500

2.500

3.200

5.700

2.000

10.900

300

331

200

831

900

1.500

400

2.800

200 200 900 600 300

700 800 1.300 1.100 600

200 500 400 400 250

1.100 1.500 2.600 2.100 1.150

300

800

300

1.400

Jumlah Sulsel II

III.

SULBAR 12. Polewali Mandar 13. Mamasa 14. Majene 15. Mamuju 16. Mamuju Utara Jumlah Sulbar SULTENG 17. Donggala 18. Parigi Moutong 19. Poso 20. Morowali 21. Banggai 22. Toli - Toli 23. Buol 24. Tojo Una – una

TOTAL (Ha)

50

No

PROVINSI/ KABUPATEN 25. Sigi 26. Kota Palu Jumlah Sulteng

IV

V

VI

VII

VIII

SULTRA 27. Konawe 28. Kolaka 29. Kolaka Utara 30. Konawe Selatan 31. Muna Jumlah Sultra NTT 32. Sikka 33. Ende 34. Flores Timur Jumlah NTT BALI 35. Tabanan 36. Jembrana Jumlah Bali MALUKU 37. SBB 38. Buru 39. Maluku Tengah Jumlah Maluku PAPUA BARAT 40. Manokwari 41. Sorong Jumlah Papua Barat

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

TOTAL (Ha)

200 -

200 -

200 -

600 -

3.900

7.331

2.850

14.081

300 700

379 1.400

400 500

1.079 2.600

300

1.000

300

1.600

300

254

400

954

500

1.200

400

2.100

2.100

4.233

2.000

8.333

150 100

250

250 200

400 550

150

-

150

300

400

250

600

1.250

150 150 300

100 100 200

300 300 600

550 550 1.100

100 100

-

100 200

200 300

100

-

400

500

300

-

700

1.000

100

-

200 200

200 300

100

-

400

500

51

No IX

PROVINSI/ KABUPATEN

TOTAL (Ha)

100

-

100

200

43. Jayapura

100

-

100

200

44. Sarmi

100

-

100

200

45. Keerom

100

200

100

400

400

200

400

1.000

KALIMANTAN BARAT 46. Sanggau

150

100

250

500

47. Bengkayang

150

100

250

500

300

200

500

1.000

KALIMANTAN TIMUR 48. Nunukan

100

-

300

400

49. Malinau

100

-

200

300

50. Berau

100

-

250

350

300

-

750

1.050

Jumlah Kaltim XII

INTENSIFIK ASI (Ha)

42. Kep. Yapen

Jumlah Kalbar XI

REHABILIT ASI (Ha)

PAPUA

Jumlah Papua X

PEREMAJ AAN (Ha)

GORONTALO 51. Boalemo

-

-

300

300

52. Pohuwato

-

250

250

500

53. Bone Bolango

-

-

300

300

Jumlah Gorontalo

-

250

850

1.100

100

-

250

350

100

100

300

500

100

-

350

450

300

100

900

1.300

15.150

28.613

15.900

59.663

XIII MALUKU UTARA 54. Halmahera Utara 55. Halmahera Selatan 56. Halmahera Barat Jumlah Maluku Utara TOTAL

52

Lampiran 14. LOKASI AREAL GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSIDAN MUTU KAKAO TAHUN 2011 No

I

II

III

PROVINSI/KABUPATEN

PEREMAJA AN (Ha)

REHABILI TASI (Ha)

INTENSIFI KASI (Ha)

TOTAL (Ha)

SULSEL 1 Bantaeng 2 Bone 3 Soppeng 4 Wajo 5 SidenrengRappang 6 Pinrang 7 Enrekang 8 Luwu 9 Luwu Utara 10 LuwuTimur 11 Bulukumba 12 Sinjai JumlahSulsel

700 1.100 1.100 700 700 700 1.500 1.500 1.500 800 500 10.800

100 1.000 2.300 2.600 1.100 1.000 1.000 2.700 2.700 2.700 800 500 18.500

250 1.000 1.000 1.300 1.000 900 700 1.200 1.200 1.200 900 900 11.550

350 2.700 4.400 5.000 2.800 2.600 2.400 5.400 5.400 5.400 2.500 1.900 40.850

SULAWESI BARAT 13 PolewaliMandar 14 Mamasa 15 Majene 16 Mamuju 17 Mamuju Utara JumlahSulbar

3.000 1.200 800 3.000 2.500 10.500

5.200 1.000 1.600 5.200 5.200 18.200

2.600 1.900 2.100 2.600 2.400 11.600

10.800 4.100 4.500 10.800 10.100 40.300

SULAWESI TENGAH 18 Donggala 19 ParigiMoutong 20 Poso 21 Morowali 22 Banggai 23 Toli-Toli 24 Buol 25 TojaUnu-Una 26 Sigi 27 Kota Palu JumlahSulteng

1.100 1.000 400 500 800 500 200 700 1.100 6.300

1.200 2.400 1.100 1.050 2.100 800 700 1.000 1.000 11.350

400 550 400 400 400 400 400 400 400 3.750

2.700 3.950 1.900 1.950 3.300 1.700 1.300 2.100 2.500 21.400

53

No

IV

V

VI

VII

VIII

IX

PROVINSI/KABUPATEN

SULAWESI TENGGARA 28 Konawe 29 Kolaka 30 Kolaka Utara 31 Konawe Selatan 32 Muna 33 Bombana JumlahSultra

PEREMAJA AN (Ha)

REHABILI TASI (Ha)

INTENSIFI KASI (Ha)

TOTAL (Ha)

1.500 2.200 1.900 1.600 1.600 1.200 10.000

2.500 5.000 4.500 2.400 3.000 2.400 19.800

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 8.400

5.400 8.600 7.800 5.400 6.000 5.000 38.200

NTT 34 Sikka 35 Ende 36 Flores Timur Jumlah NTT

200 300 300 800

100 800 100 1.000

300 650 850 1.800

600 1.750 1.250 3.600

BALI 37 Tabanan 38 Jembrana 39 Gianyar Jumlah Bali

300 300 100 700

-

600 600 100 1.300

900 900 200 2.000

MALUKU 40 SeramBagian Barat 41 Buru 42 Maluku Tengah

100 100 100

-

400 400 400

500 500 500

Jumlah Maluku

300

-

1.200

1.500

PAPUA BARAT 43 Manokwari 44 Sorong

100 -

-

400 200

500 200

Jumlah Papua Barat

100

-

600

700

PAPUA 45 KepulauanYapen 46 Jayapura 47 Sarmi 48 Keerom Jumlah Papua

100 100 200 100 500

100 100 200

100 200 200 200 700

200 300 500 400 1.400

54

PEREMAJA AN (Ha)

REHABILI TASI (Ha)

INTENSIFI KASI (Ha)

TOTAL (Ha)

No

PROVINSI/KABUPATEN

X

KALIMANTAN BARAT 49 Sanggau 50 Bengkayang 51 Singkawang JumlahKalbar

800 300 500 1.600

-

200 200

1.000 300 500 1.800

KALIMANTAN TIMUR 52 Nunukan 53 Malinau 54 Berau JumlahKaltim

300 100 300 700

250 250

800 400 550 1.750

1.100 500 1.100 2.700

GORONTALO 55 Boalemo 56 Pohuwato 57 Bone Bolango JumlahGorontalo

100 200 250 550

100 600 100 800

500 400 400 1.300

700 1.200 750 2.650

300 400 300 400 1.400

-

600 800 400 500 2.300

900 1.200 700 900 3.700

150 150

-

500 600

650 750

300

-

1.100

1.400

250 150 400

-

600 500 1.100

850 650 1.500

150 300 200 100 250 1.000

100 100 500 200 500 1.400

500 600 600 600 700 3.000

750 1.000 1.300 900 1.450 5.400

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

MALUKU UTARA 58 Halmahera Utara 59 Halmahera Selatan 60 Halmahera Barat 61 Kep. Sula JumlahMalut SULAWESI UTARA 62 BolaangMongondo 63 w BolaangMongondo w Utara JumlahSulut NTB 64 Lombok Utara 65 Lombok Timur Jumlah NTB SUMATERA BARAT 66 Agam 67 Tanah Datar 68 Padang Pariaman 69 Pasaman 70 Pasamanbarat JumlahSumbar

55

No

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

PEREMAJA AN (Ha)

REHABILIT ASI (Ha)

INTENSIFIK ASI (Ha)

ACEH 71 Pidie 72 Pidie Raya 73 Aceh Timur 74 Aceh Utara JumlahACEH

200 200 200 200 800

-

600 600 600 600 2.400

800 800 800 800 3.200

SUMATERA UTARA 75 Asahan 76 Deli Serdang 77 Mandailing Natal 78 Tapanuli Selatan JumlahSumut

200 200 200 200 800

-

500 500 500 500 2.000

700 700 700 700 2.800

BENGKULU 79 Kepahiang 80 Bengkulu Utara Jumlah Bengkulu

-

200 200 400

700 600 1.300

900 800 1.700

LAMPUNG 81 Lampung Timur 82 Tanggamus 83 Pesawaran 84 Pringsewu Jumlah Lampung

100 100 100 100 400

200 200 200 200 800

300 300 300 200 1.100

600 600 600 500 2.300

JAWA TIMUR 85 Madiun 86 Pacitan 87 Trenggalek 88 Ngawi JumlahJawaTimur

200 100 100 100 500

300 300 300 900

600 400 400 250 1.650

1.100 800 800 350 3.050

BANTEN 89 Lebak 90 Serang 91 Pandeglang JumlahBanten

150 150 300

300 100 200 600

400 200 300 900

850 300 650 1.800

PROVINSI/KABUPATEN

TOTAL (Ha)

56

No

XXIV

XXV

PROVINSI/KABUPATEN

PEREMAJA AN (Ha)

REHABILI TASI (Ha)

INTENSIFI KASI (Ha)

TOTAL (Ha)

JAWA BARAT 92 Ciamis 93 Sukabumi JumlahJawa Barat

150 100 250

-

500 100 600

650 200 850

JAWA TENGAH 94 Batang 95 Wonogiri 96 Tegal JumlahJawa Tengah

100 100 100 300

-

200 300 200 700

300 400 300 1.000

DI Yogyakarta 97 Kulonprogo 98 GunungKidul Jumlah DIY

100 100 200

-

300 200 500

400 300 700

49.500

74.200

62.800

186.500

TOTAL

57

Lampiran 15. LOKASI AREAL GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO TAHUN 2012 No I

PROVINSI/ KABUPATEN SULSEL 1. Bone 2. Soppeng 3. Wajo 4. Pinrang 5. Enrekang 6. Luwu 7. Luwu Utara 8. Bulukumba Jumlah Sulsel

II

III.

SULBAR 9. Polewali Mandar 10. Mamasa 11. Majene 12. Mamuju 13. Mamuju Utara Jumlah Sulbar SULTENG 14. Donggala 15. Parigi Moutong 16. Poso 17. Toli - Toli 18. Buol 19. Tojo Una – una 20. Sigi 21. Kota Palu Jumlah Sulteng

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

TOTAL (Ha)

300 300 200 200 1.000

1.000 1.000 800 1.000 700 1.000 1.000 400

100 200 100 100 100 100 200

1.100 1.500 900 1.000 800 1.400 1.300 800

6.900

900

8.800

200

1.800

2.400

4.400

100 200 400

400 2.700

1.900 1.130 2.700

2000 1.730 5.800

300

2.400

1.200

3.900

1.200

7.300

9.330

17.830

-

1.200

100

1.300

400

3.000

100

3.500

100 400 -

900 3.000 400

100 200 100

1.100 3.600 500

300

2.100

200

2.600

-

500 -

100 -

600 -

1.200

11.100

900

13.200

58

No IV

V

VI

VII

VIII

PROVINSI/ KABUPATEN SULTRA 22. Konawe 23. Kolaka 24. Kolaka Utara 25. Konawe Selatan 26. Muna 27. Bombana Jumlah Sultra

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

TOTAL (Ha)

400 300

2.000 2.200

200 200

2.600 2.700

200

2.300

200

2.700

300

2.200

200

2.700

200

1.600 2.100

100 300

1.700 2.600

1.400

12.400

1.200

15.000

NTT 28. Sikka 29. Ende Jumlah NTT

100 100

200 100 300

200 100 300

400 300 700

BALI 30. Tabanan 31. Jembrana 32. Gianyar Jumlah Bali

-

-

100 100 100 300

100 100 100 300

-

-

150 150

150 150

-

-

300

300

-

-

250

250

-

-

250

250

MALUKU 33. SBB 34. Buru Jumlah Maluku PAPUA BARAT 35. Manokwari Jumlah Papua Barat

59

No IX

PROVINSI/ KABUPATEN

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

XI

36. Jayapura

-

-

200

200

37. Keerom

-

100

200

300

-

100

400

500

KALIMANTAN BARAT 38. Sanggau

-

250

-

250

39. Bengkayang

-

150

-

250

40. Singkawang

-

150

-

150

-

650

-

650

-

-

300

300

Jumlah Kalbar KALIMANTAN TIMUR 41. Nunukan 42. Berau

-

100

200

300

-

100

500

600

43. Gorontalo

-

-

300

300

44. Pohuwato

-

300

200

500

-

300

500

600

-

-

400

400

-

-

300

300

-

-

400

400

-

-

150

150

-

-

1.250

1.250

Jumlah Kaltim XII

XIII

TOTAL (Ha)

PAPUA

Jumlah Papua X

INTENSIFIKASI (Ha)

GORONTALO

Jumlah Gorontalo MALUKU UTARA 45. Halmahera Utara 46. Halmahera Selatan 47. Halmahera Barat 48. Kep. Sula Jumlah Maluku Utara

60

No XIV

PROVINSI/ KABUPATEN SULAWESI UTARA 49. Bolaang Mongondow 50. Bolaang Mongondow Utara Jumlah Sulawesi Utara TOTAL

PEREMAJAAN (Ha)

REHABILITASI (Ha)

INTENSIFIKASI (Ha)

TOTAL (Ha)

-

-

400

400

-

-

400

400

-

-

800

800

4.900

39.150

16.930

60.980

61

Lampiran 16. Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Rehabilitasi Pelaksana Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013 No

Provinsi

1. Sulsel (6.930 Ha)

2. Sulbar (5.100 Ha)

3. Sulteng (8.550 Ha)

No

Kabupaten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18.

Bone Soppeng Luwu Luwu Utara Luwu Timur Bulukumba Sinjai Polewali Mandar Mamasa Majene Mamuju Mamuju Utara Donggala Parigi Moutong Poso Morowali Toli-toli Buol Sigi

Luas (Ha) 500 700 1.630 1.000 2.000 400 600 500 2.000 500 1.100 1.000 950 600 1.000 750 2.250 1.000 2.000

62

Lanjutan… No

Provinsi

4. Sultra (7.400 Ha)

5.

NTT (300 Ha)

No 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. TOTAL

Kabupaten Konawe Kolaka Kolaka Utara Konawe Selatan Konawe Utara Bombana Buton Buton Utara Sikka Ende

Luas (Ha) 3.400 100 100 3.400 100 100 100 100 200 100 28.280

63

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Recommend Documents