PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KARET TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013
KATA PENGANTAR Karet merupakan salah satu komoditi penting di Indonesia, terutama kontribusinya sebagai sumber penghasilan utama petani, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa negara, mendukung pembangunan wilayah dan pemerataan pembagunan. Indonesia sebagai sebagai produsen karet terbesar kedua dunia dan berpotensi sebagai produsen utama bekerjasama dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman melaui kegiatan peremajaan dan perluasan pada daerah-daerah di Wilayah Perbatasan, Pasca Konflik dan Bencana Alam, dimaksudkan untuk mendukung program percepatan perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik dan bencana alam yang merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga dapat mengamankan wilayah tapal batas antara Indonesia dan Malaysia. Agar terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama untuk pelaksanaan kegiatan Peremajaan dan Perluasan Tanaman Karet Rakyat tahun 2014, maka perlu disusun buku Pedoman Teknis kegiatan tersebut yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi
i
penanggung jawab kegiatan baik di Pusat maupun Daerah. Selanjutnya pedoman ini dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) di tingkat Kabupaten/Kota. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I.
i iii iv
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
1 1 4 5
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis
5 5 8
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis
10 10 10 13 14
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
15
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
16
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
17
VII. PEMBIAYAAN
19
VIII. PENUTUP
19
LAMPIRAN
21
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Perluasan Tanaman Karet di Wilayah Spesifik Tahun 2014……………… 21 Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tahun 2014 ………………………….. 22
iv
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Karet sebagai komoditi ekspor dan bahan baku industri berperan strategis bagi Indonesia, baik dalam dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Perkebunan karet Indonesia terluas di dunia. Pada tahun 2012, luasnya mencapai 3,4 juta Ha, atau 15 % dari luas total perkebunan di Indonesia seluas 22,76 juta ha. Dari total perkebunan karet tersebut, seluas 2,9 juta Ha atau 85% merupakan Perkebunan Rakyat (PR). Penyerapan tenaga kerja lebih dari 2,3 juta tenaga kerja yang tersebar ke 25 propinsi, dengan luasan terbesar di Sumatera Utara, kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat. Indonesia dengan produksi sebesar 3,04 juta ton merupakan negara produsen karet alam terbesar ke-2 di dunia. Dengan produksi tersebut, ekspornya mencapai sebesar 2,4 juta Ton, dengan nilai US $ 7.861,9 juta atau 5,14 % total nilai ekspor Non Migas. Tujuan ekspornya adalah USA, Cina, Jepang, Brazil, Turki, Kanada, India, German, Belgia, Prancis, Singapura, Thailand, Netherland, Argentina, Inggris, dll
1
Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyerapan CO2 dan penghasil O2. Bahkan ke depan, tanaman karet merupakan sumber kayu yang potensial yang dapat mensubtitusi kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaannya semakin menurun. Di masa depan, permintaan akan karet alam dan karet sintetik masih cukup signifikan, karena didorong oleh pertumbuhan industri otomotif yang tentunya memerlukan ban yang berbahan baku karet sintetik dan karet alam. Dibalik peran strategis dimaksud, perkebunan karet Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, antara lain: dari total perkebunan karet Indonesia seluas 3,4 juta Ha, seluas 106 ribu Ha atau 3% merupakan Tanaman Tidak Menghasilkan/ Tanaman Rusak (TTM/TR), yang perlu diremajakan. Disamping itu, sebagian Perkebunan rakyat menggunakan benih asalan, yang juga perlu diremajakan. Rata-rata produktivitas, khususnya perkebunan rakyat sebesar 0,98 ton/ha/tahun atau 40 % dari potensi produksi karet sebesar 2,5 ton/Ha/tahun. Produktivitas Perkebunan Rakyat di bawah
2
potensinya, karena penerapan paket teknologi baku tidak terjangkau oleh petani. Disamping itu, perkebunan rakyat karet juga mengalami tantangan seperti luas lahan petani terbatas, tuntutan kebutuhan terus meningkat, penyadapan tidak sesuai baku teknis, merupakan usaha monokultur yang rawan terhadap penurunan harga, kebutuhan pangan di wilayah perkebunan karet didatangkan dari luar wilayah, teknologi konvensional (penggunaan pupuk anorganik & pestisida) tidak ramah lingkungan, infrastruktur belum memadai (jalan, pelabuhan). Berkenaan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, setiap tahun dilakukan kegiatan peremajaan perkebunan rakyat melalui dana APBN, yang sifatnya menjadi percontohan dan stimulan, dengan harapan timbul gerakan secara swadaya. Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pendapatan petani di wilayah khusus, juga dilakukan kegiatan perluasan perkebunan rakyat karet di wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin dan tertinggal. Sebagai kelanjutan dan peningkatan tahuntahun sebelumnya, pada tahun 2014 melalui dana APBN akan dilsanakan kegiatan
3
peremajaan dan perluasan karet. Untuk acuan semua pemangku kepentingan, khususnya petugas, maka dipandang perlu disusun Pedoman Teknis Pengembangan Karet. B. Sasaran Nasional Pengembangan perkebunan karet, sejatinya adalah pengembangan perkebunan rakyat, yang luasnya sekitar 85% total luas areal perkebunan karet di Indonesia. Usahanya umumnya monokultur, sehingga rawan terhadap penurunan harga. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani perlu dilakukan usaha diversifikasi integratif berbasis karet. Untuk kegiatan peremajaan dan perluasan, pada waktu Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dapat dilakukan pengembangan tanaman tumpangsari pangan dan pada waktu Tanaman Menghasilkan (TM), perlu dicari tanaman-tanaman yang tahan naungan. Dalam rangka memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan tumpangsari pangan/hortikultura/tanaman perkebunan lainnya, baik pada waktu TBM maupun TM, dipandang strategis untuk dilakukan perubahan jarak tanam.
4
C. Tujuan Tujuan kegiatan pengembangan karet tahun 2014 yaitu: a. Percepatan peremajaan karet rakyat didaerah sentra-sentra produksi dan pelaksanaan perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal. b. Penggunaan klon unggul untuk peningkatan produksi dan produktivitas karet rakyat. c. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan karet rakyat rakyat, memperluas kesempatan dan peluang kerja. d. Pengaturan jarak tanam dan pemanfaatan lahan diantara karet dengan tanaman sela e. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dilakukan melalui pendekatan teknis seperti yang dilakukan selama ini dan pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku
5
dan peran serta petani yang disinergiskan dengan program pembangunan dan pengembangan Pertanian di Kabupaten/Kota; 2. Daerah sasaran kegiatan pengembangan karet : a. Daerah sasaran peremajaan karet rakyat adalah daerah sentra produksi karet, yang diutamakan pada kondisi: 1) Tanaman tua/rusak/ tidak menggunakan bahan tanaman unggul. 2) Tingkat kerusakan bidang sadap minimal 60%. 3) Produksi per ha dibawah batas minimum nilai ekonomis; 4) Kerapatan tanaman kurang dari 100 pohon/ha atau melebihi 800 pohon/h. b. Daerah sasaran perluasan karet adalah daerah-daerah yang secara agroklimat sesuai untuk pengembangan karet, diutamakan di wilayah wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal. c. Proses seleksi kelompok sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk Provinsi, jika Kegiatan merupakan TP Propinsi, sedangkan
6
jika kegiatan merupakan TP Kabupaten/kota, dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk Kabupaten/Kota, yang dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan usaha pertanian di daerah dan usulan dari masyarakat. d. Untuk TP Provinsi, Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi setempat, sedangkan untuk TP Kabupaten/Kota, Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota setempat. e. Calon Lahan (CL), adalah lahan milik petani, yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat. a. Kriteria Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dapat diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Provinsi sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. b. Pelaksanaan kegiatan diatur secara spesifik dalam Petunjuk Teknis
7
(JUKNIS) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan budaya setempat. c. Paket bantuan dalam bentuk benih siap salur, sarana dan prasarana produksi. 3. Paket bantuan merupakan hibah, yang pelaksanaannya mengacu kepada PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA LINGKUP SATKER DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis benih karet yang digunakan sebagai berikut: 1.
Berasal dari benih bina, yaitu benih yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian, dengan klon anjuran yaitu IRR 104, IRR 112, IRR 118, IRR 220, BPM 24, PB 260, PB 330, PB 340 (klon penghasil lateks) dan IRR 5, IRR 39, IRR 42, IRR 107, IRR 119, RRIC 100 (klon penghasil lateks-kayu), dengan memperhatikan kondisi agroekosistem daerah setempat.
8
2. 3.
Menggunakan polybag sesuai ketentuan teknis. Merupakan benih okulasi (bukan seedling) dan telah disertifikasi
C. Metode Pelaksanaan 1. Peremajaan a. Kegiatan Peremajaan tanaman karet merupakan penanaman kembali pada areal tanaman yang sudah ada dengan kondisi tanaman tua dan tidak ekonomis; b. Menerapkan inovasi teknologi terkini. 2. Perluasan Perluasan tanaman dilakukan dengan : a. Menanam tanaman pada lahan kosong, lahan bukaan baru yang sesuai untuk pengembangan tanaman karet; b. Menerapkan inovasi teknologi terkini, dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing; c. Lokasi pada daerah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal.
9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pengembangan karet meliputi peremajaan karet rakyat, perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik dan bencana alam meliputi identifikasi, seleksi dan penetapan calon lokasi, calon lahan dan calon kelompok tani/petani, pemberdayaan petani/kelembagaannya, pengawalan dan pendampingan, Monotoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun secara spesifik lokasi. B. Pelaksana Kegiatan 1. Kegiatan Pusat Pelaksanaan kegiatan peremajaan dan perluasan karet rakyat di Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan), meliputi : a Menyiapkan Pedoman Teknis Pengembangan tanaman karet. b Melakukan Sosialisasi kegiatan bersama Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. c Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
10
d Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan. e Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta perkembangan kegiatan. 2. Kegiatan Provinsi 1. Menetapkan Tim pembina Provinsi, melalui surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan. 2. Menjabarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah. 3. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama – sama Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan . 4. Jika Kegiatan merupakan TP propinsi: maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
11
5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet secara berkala (triwulan) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan. 3. Kegiatan Kabupaten a. Menjabarkan Pedoman Teknis kedalam Petunjuk Teknis (Juknis). b. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. c. Jika Kegiatan merupakan TP Kabupaten : maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. d. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karet secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan
12
4. Kelompok Tani a. Persiapan lahan seperti pembersihan lahan dan penyiapan lubang tanam. b. Penetapan waktu tanaman yang disesuaikan dengan keadaan masingmasing daerah. c. Penanaman dan Pemeliharan tanaman karet; d. Melaporkan hal-hal yang yang berhubungan dengan kegiatan peremajaan dan perluasan karet yang dilakukan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume a. Peremajaan karet rakyat tahun 2014, dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan bantuan berupa benih siap tanam dan sarana prasarana lainnya dengan luasan masing-masing seperti pada Lampiran1. b. Perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik dan bencana alam tahun 2014, dengan bantuan benih siap tanaman dan sarana prasarana produksi lainnya, dilaksanakan di 3 Provinsi dan 6 Kabupaten/Kota (Lampiran 2);
13
D. Simpul kritis 1) Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan, petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Puslit/Balit/Instansi terkait, dan petugas lapang. 2) Pemilihan lokasi/CPCL diusahakan lokasi yang mudah dijangkau dan di monitor oleh petugas, sehingga memudahkan pengadaan dan penyaluran bahan tanaman dan sarana prasarana produksi serta evaluasi kegiatan ke daerah tersebut. 3) Ketepatan bahan tanaman (benih karet) yang disalurkan merupakan klon unggul, dengan pertimbangan bahwa benih merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan kegiatan pengembangan tanaman karet; 4) Ketepatan waktu pengadaan dan penyaluran bahan tanaman serta sarana dan prasarana produksi lainnya untuk pengembangan tanaman tahunan, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan. 5) Teknologi budidaya yang akan diterapkan harus sesuai dengan baku teknis serta kondisi di lapangan.
14
IV.
PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN. Proses pengadaan dan penyaluran kegiatan pengembangan karet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi (TP. Provinsi) atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kabupaten (TP. Kabupaten) atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran, dilakukan proses pengadaan benih unggul bermutu bersertifikat siap tanam serta sarana dan prasarana. 2. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya (Perpres 70 Tahun 2012) serta Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Lingkup Satker Ditjen. Perkebunan Tahun 2014. 3. Kontrak pengadaan benih dan sarana dan prasarana tersebut telah ditandatangani paling lambat akhir triwulan I tahun 2014. 4. Penyaluran benih siap tanam dan atau sarana prasarana lainnya kepada petani paling lambat menjelang awal musim hujan tahun 2014, dengan berita acara serah terima barang sebagaimana format yang telah ditetapkan.
15
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 1. Pembinaan Pembinaan dalam kegiatan pengembangan karet dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok tani/gapoktan penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan yang bersumber dari APBD. 2. Pengendalian Pengendalian kegiatan Pengembangan Karet Rakyat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (tidak sesuai dengan perencanaan) dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, pengendalian dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan. 3. Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat tidak hanya menyediakan bantuan benih, namun termasuk bimbingan dan pengawalan/pendampingan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui unit teknis seperti Dinas yang membidangi Perkebunan.
16
Bimbingan dan pengawalan/pendampingan meliputi koordinasi antara Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten ke lokasi, pengawalan di tingkat petani secara periodik dan berkesinambungan oleh petugas lapang (sejak penyiapan benih, penanaman hingga pemeliharaan).
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis pelaporan a. SIMONEV yang meliputi: • Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; • Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan;
17
• Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; • Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan; b. Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. c. Laporan Akhir Kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini. 2. Waktu penyampaian laporan: a. SIMONEV dibuat per bulan dengan ketentuan: • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. • Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal
18
Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per triwulan, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. VII. PEMBIAYAAN Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat Tahun anggaran 2014 dibiayai oleh dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten. VIII. PENUTUP Dengan terlaksananya kegiatan Pengembangan Karet Rakyat, diharapkan dapat mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan peremajaan karet, meningkatkan kesejahteraan petani,
19
tumbuhnya ekonomi wilayah, serta menjaga wilayah perbatasan. Diharapkan dukungan semua pihak terkait, baik pusat maupun daerah untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman karet. Jakarta, Desember 2013 Direktur Jenderal Perkebunan
20
Lampiran 1. Lokasi Pelaksanaan Perluasan Karet Rakyat di Wilayah Spesifik Tahun 2014 PROVINSI
KABUPATEN
1.
Bengkulu
1.
Kaur
2.
KALBAR
2.
Sanggau
3.
Kapuas Hulu
4.
Bengkayang
5.
Sintang
6
Kutai barat
3
KALTIM
VOLUME 880.00 150
200.00 200.00 100.00 130,00 100.00
21
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Rakyat Tahun 2014 PROVINSI
KABUPATEN
VOLUME Ha
11.455 1.
2.
3
4
ACEH
SUMUT
SUMBAR
RIAU
1
Aceh Utara
150
Ha
2
Nagan Raya
200
Ha
3
Aceh Timur
150
Ha
4
Aceh Tamiang
100
Ha
5
Singkil
100
6
Batubara
130
Ha
7
Asahan
100
Ha
8
Simalungun
100
Ha
9
Padang lawas Utara
100
Ha
10
Pakpak Barat
100
Ha
11
Serdang Bedagai
100
Ha
12
Pasaman Barat
150
Ha
13
Tanah Datar
150
Ha
14
Dharmas Raya
250
Ha
15
Sijunjung
250
Ha
16
Pasaman
150
Ha
17
Kampar
250
Ha
Ha
18
Rohul
225
Ha
19
Kuantan sengingi
200
Ha
20
Pelalawan
150
Ha
21
Meranti
200
Ha
22
22
Rohil
100
Ha Ha
23
Siak
200
5
KEPRI
24
Sarolangun
150
Ha
6
JAMBI
15
Batang hari
800
Ha
26
Tebo
800
Ha
27
Bungo
600
Ha
28
Merangin
600
Ha
29
Muaro jambi
600
Ha
30
Muara Enim
300
Ha
7
SUMSEL
31
OKI
350
Ha
32
OKU
200
Ha
200
Ha
33
8
BENGKULU
34
Banyuasin
200
Ha
35
Musi Rawas
350
Ha
36
Bengkulu Utara
150
Ha
37
Muko Muko
150
Ha
150
Ha
38 9
10
BABEL
BANTEN
Oku timur
Bengkulu Tengah
39
Seluma
200
Ha
40
Bangka
200
Ha
41
Bangka Tengah
150
Ha
42
Belitung
100
Ha
43
Pandeglang
100
Ha
44
Lebak
200
Ha
23
11
JABAR
45
Cianjur
150
Ha
46
Garut
200
Ha
47
Tasik Malaya
50
Ha
48
Sukabumi
100
Ha
12
JATENG
49
Cilacap
200
Ha
13
KALTENG
50
Kobar
200
Ha
51
Kapuas
100
Ha
52
Pulang Pisau
100
Ha
53 14
15
16
KALBAR
KALSEL
KALTIM
Kotim
200
Ha
54
Kota Singkawang
100
Ha
55
Ketapanh
100
Ha
56
Melawi
100
Ha
57
Hulu Sungai Tengah
200
Ha
58
Tabalong
250
Ha
59
Banjar
100
Ha
60
Kotabaru
150
Ha
61
Tanah laut
200
Ha
62
Balangan
250
Ha
63
Tapin
100
Ha
64
Tanah Bumbu
150
Ha
65
Hulu Sungai Selatan
200
Ha
66
Kutai Barat
150
Ha
24
