PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KEBUN SUMBER BAHAN TANAM TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Perkebunan tahun 2014 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah yang dilaksanakan dengan dukungan dana APBN Tahun Anggaran 2014, dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Materi pedoman teknis ini memuat berbagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih tanaman tahunan. Pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bersifat operasional dilapangan. Semoga pedoman teknis ini dapat bermanfaat dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun 2014. J a k a r t a , i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR................................ i DAFTAR ISI......................................... ii DAFTAR LAMPIRAN................................ iv I. PENDAHULUAN.............................. 1 A. Latar belakang......................... 1 B. Sasaran Nasional....................... 3 C. Tujuan.................................. 4 II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan................................ B. Spesifikasi Teknis......................
5
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN.................. A. Ruang Lingkup......................... B. Pelaksanaan Kegiatan................ C. Lokasi, Jenis dan Volume............ D. Simpul Kritis............................
15 15 19 26 27
IV.
PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN....................................
27
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.....
28
VI.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN..................................
29
VII. PEMBIAYAAN................................
5 5
30
ii
VIII. PENUTUP....................................
30
LAMPIRAN..........................................
32
iii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Karet................
33
2. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kelapa......
34
3. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Jambu Mete.......
37
4. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Kemiri Sunan………………………………..................
39
iv
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peningkatan produktivitas, mutu hasil dan pada gilirannya peningkatan daya saing produk perkebunan harus diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem dan manajemen usaha tani yang sesuai. Penanganan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan selama ini terlaksana oleh suatu sistem pengelolaan, terutama dalam aspek kelembagaan, kebijakan dan tata hubungan kerja antar sub-sistem yang ada. Namun dengan adanya perubahan dan penyempurnaan dalam kebijakan kegiatan serta orientasi pembangunan perkebunan, maka pengelolaan penanganan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan perlu disesuaikan. Penyesuaian yang diperlukan terutama terkait dengan upaya penyediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat varietas/klon, jumlah, mutu, waktu, tempat/lokasi dan harga di tingkat pengguna dalam pembangunan/ pengembangan tanaman tahunan.
1
Khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan, kondisi 6 (enam) tepat ini dapat diwujudkan dengan dukungan sistem perbenihan yang semakin mantap serta iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya industri perbenihan. Oleh karena itu, sistem perbenihan tanaman tahunan masih perlu penanganan yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan tuntutan konsumen, terutama pada sub-sistem produksi dan distribusi, serta sertifikasi dan pengawasan mutu benih. Untuk subsistem lainnya, secara simultan juga perlu di upayakan dukungan pengembangannya agar antara semua sub-sistem yang ada dalam sistem perbenihan tersebut dapat saling mendukung dan bersinergi. Untuk itu, maka pada tahun anggaran 2014, melalui dukungan APBN, baik untuk kegiatan di Pusat, maupun APBN Dekonsentrasi di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, telah dialokasikan dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan yang terkait dengan pengembangan perbenihan tanaman tahunan. Program dan
2
kegiatan pada tahun anggaran 2014 ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun anggaran sebelumnya, dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya mengembangkan sistem perbenihan tanaman tahunan perkebunan yang mampu mewujudkan percepatan pembangunan perbenihan tanaman tahunan untuk menghasilkan dan menyediakan benih unggul bermutu secara berkesinambungan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya dalam negeri. Agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Perkebunan Tahun 2014. Pedoman ini merupakan acuan umum bagi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional sebagai panduan bagi para pelaksana kegiatan tersebut. B. Sasaran Nasional Sasaran nasional pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun
3
sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah: 1. Semakin terpenuhinya kebutuhan benih unggul bermutu tanaman tahunan secara 6 (enam) tepat yaitu varietas/klon, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga untuk mendukung Pembangunan Perkebunan. 2. Semakin tersedianya sumber benih tanaman tahunan perkebunan disetiap wilayah pengembangan perkebunan sesuai kebutuhan. C. Tujuan Tujuan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah: 1. Tersedianya benih unggul bermutu tanaman tahunan untuk mendukung Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan . 2. Dibangun dan dipeliharanya kebun sumber benih tanaman tahunan yang sudah dibangun disetiap wilayah pengembangan perkebunan sesuai kebutuhan.
4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Mengembangkan sumber benih unggul bermutu tanaman tahunan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri. B. Spesifikasi Teknis 1. Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet. Pembangunan kebun entres tanaman karet dilaksanakan pada daerah-daerah pengembangan tanaman karet yang mengalami kekurangan entres karet. Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun entres tanaman karet diutamakan pengelolan kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan atau penangkar benih/calon penangkar benih yang mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun entres karet serta mempunyai kemampuan dalam permodalan. 5
Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun entres karet tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman karet dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih karet okulasi siap tanam sesuai SNI/RSNI dari Klon/varietas benih bina (benih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Jumlah tanaman perhektar untuk kebun entres karet adalah 8.000 batang dengan jarak tanam 1m x 1m. Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet. Kebun entres tanaman karet dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan, meliputi kondisi tanaman dan kondisi kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun entres tanaman karet. 6
Kondisi tanaman yaitu : - Populasi tanaman per hektar : 8.000 batang. - Pertumbuhan tanaman baik - Dilaksanakannya pengendalian OPT Kondisi kebun yaitu : - Pemeliharaan kebun baik (sesuai standar teknis yang telah ditetapkan). - Pemupukan tanaman sesuai anjuran - Pembuatan drainase/teras Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 3. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam. Pembangunan kebun induk tanaman kelapa dalam dilaksanakan pada sentra pengembangan tanaman kelapa yang mengalami kekurangan benih atau untuk meningkatkan produksi benih bina. Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman kelapa dalam diutamakan pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan atau penangkar benih/calon penangkar benih yang 7
mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun induk tanaman kelapa serta mempunyai kemampuan dalam permodalan. Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman kelapa dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih kelapa siap tanam sesuai SNI/RSNI dari varietas benih bina (benih yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Jumlah tanaman per hektar untuk kebun induk tanaman kelapa adalah 143 batang dengan jarak tanam 9m x 9m x 9m segitiga sama sisi. Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Pembibitan Kelapa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 4. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam. Kebun induk tanaman kelapa dapat diberikan biaya pemeliharaan jika
8
berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan yang meliputi kondisi tanaman dan kondisi kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman kelapa. Kondisi tanaman yaitu : - Populasi tanaman per hektar : 143 batang - Pertumbuhan tanaman baik - Dilaksanakannya pengendalian OPT Kondisi Lahan yaitu : - Pemeliharaan kebun baik (sesuai standar teknis yang telah ditetapkan) - Pemupukan tanaman sesuai anjuran - Pembuatan drainase/teras Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Pembibitan Kelapa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 5. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa Dalam. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tenaga Ahli dari Balai Penelitian Tanaman Palma, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat
9
Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten. Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sumber-sumber benih Kelapa Dalam berupa Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Dalam sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Dalam yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. 6. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete. Pembangunan kebun induk tanaman jambu mete dilaksanakan pada sentra pengembangan tanaman jambu mete yang mengalami kekurangan benih atau untuk meningkatkan produksi benih bina. Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman Jambu Mete diutamakan pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan atau penangkar benih/calon penangkar benih yang
10
mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun induk tanaman Jambu Mete serta mempunyai kemampuan dalam permodalan. Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tanaman Jambu Mete tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman jambu mete dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih jambu mete sambung pucuk (grafting) siap tanam sesuai SNI 01-7154-2006 dari varietas benih bina (benih yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 7. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete. Kebun induk tanaman jambu mete dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian oleh instansi Dinas yang membidangi
11
perkebunan yang meliputi kondisi tanaman dan kondisi kebun masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman jambu mete. Kondisi tanaman yaitu : - Populasi tanaman per hektar : 100 batang - Pertumbuhan tanaman baik - Dilaksanakannya pengendalian OPT Kondisi kebun yaitu : - Pemeliharaan kebun baik (sesuai standar teknis yang telah ditetapkan) - Pemupukan tanaman sesuai anjuran - Pembuatan drainase/teras Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 8. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Jambu Mete. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tenaga Ahli dari Balai Penelitian/ Pusat Penelitian yang menangani komoditi jambu mete, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen
12
Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten. Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sumber-sumber benih jambu mete berupa blok penghasil tinggi (BPT) Jambu Mete sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Tanaman Jambu Mete yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 9. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kemiri Sunan. Pembangunan kebun induk tanaman Kemiri Sunan dilaksanakan pada sentra pengembangan tanaman kemiri sunan yang mengalami kekurangan benih atau untuk meningkatkan produksi benih bina. Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman kemiri sunan adalah pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan atau penangkar benih/calon penangkar benih yang mempunyai pengalaman
13
dalam pembangunan kebun induk tanaman kemiri sunan serta mempunyai kemampuan dalam permodalan. Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tanaman kemiri sunan tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman kemiri sunan dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat). Benih yang digunakan adalah benih kemiri sunan dari varietas benih bina (benih yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian) dan bersertifikat. Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kemiri Sunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
14
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan tahun 2014 meliputi: 1. Pembangunan Tanaman Karet.
Kebun
Entres
Untuk meningkatkan ketersediaan benih karet maka perlu dilakukan pembangunan kebun entres tanaman karet. Ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan lahan, pengadaan benih karet okulasi siap tanam, pengadaan pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil dan penanaman. 2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun entres yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman karet. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pemeliharaan, penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT, pengadaan pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil. 15
3. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam. Untuk meningkatkan ketersediaan benih tanaman kelapa maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kelapa menyangkut persiapan lahan, pengadaan ajir, benih siap tanam varietas benih bina, pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil serta pelaksanaan penanaman. 4. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pengadaan pupuk dan obat-obatan. 5. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa Dalam. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Kelapa yang 16
memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Kelapa, penilaian BPT kelapa, Penilaian Pohon Induk Kelapa Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Kelapa sebagai kebun sumber benih kelapa oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. 6. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete. Untuk meningkatkan ketersediaan benih jambu mete maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman jambu mete. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk menyangkut persiapan lahan, pengadaan ajir, benih jambu mete siap tanam sambung pucuk (grafting), pengadaan pupuk, obat-obatan, alat pertanian kecil serta pelaksanaan penanaman. 7. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari
17
dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, pemotongan wiwilan, pemupukan, penyiangan, pengadaan pupuk dan obat-obatan. 8. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Jambu Mete. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Jambu Mete yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Jambu Mete. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup inventarisasi calon BPT, penilaian BPT Jambu Mete, Penilaian Pohon Induk Jambu Mete Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Jambu Mete sebagai kebun sumber benih Jambu Mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. 9. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kemiri Sunan. Untuk meningkatkan ketersediaan benih kemiri sunan maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman kemiri sunan. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk menyangkut persiapan lahan,
18
pengadaan ajir, benih kemiri sunan siap tanam sambung pucuk (grafting), pengadaan pupuk, obat-obatan, alat pertanian kecil serta pelaksanaan penanaman. B. PELAKSANAAN KEGIATAN Melaksanakan penilaian dan penetapan sumber benih tanaman tahunan perkebunan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan tanaman tahunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri. 1. Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet Pembangunan kebun entres tanaman karet dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Penetapan calon lahan/ calon petani pelaksana pembangunan kebun entres karet oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten. - Melaksanakan persiapan penanaman yaitu persiapan lahan, mengajir, pembuatan lubang tanam dan pemupukan dasar.
19
- Melaksanakan pengadaan Ajir, Benih karet okulasi siap tanam, pupuk, obatobatan dan alat pertanian kecil. - Melaksanakan Penanaman dan pengendalian hama penyakit. Jika dalam pelaksanaannya memerlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) atau tenaga ahli dari Puslit/Balit Karet. Output kegiatan ini adalah terbangunnya kebun entres tanaman karet yang sesuai dengan standar teknis. 2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet Pemeliharaan kebun entres tanaman karet dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Penetapan petani pelaksana pemeliharaan kebun entres karet oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten. - Melaksanakan pengadaan pupuk, obatobatan dan alat pertanian kecil. - Melaksanakan Pemeliharaan jalan dan drainase, penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT dan memotong wiwilan. 20
Jika dalam pelaksanaannya memerlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) atau tenaga ahli dari Pusat/Balai Penelitian Karet. Output dari kegiatan ini terpeliharanya kebun entres tanaman karet yang sesuai dengan standar teknis. 3. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam. Output kegiatan ini adalah dibangunnya kebun induk kelapa dalam yang sesuai dengan standar teknis. 4. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam. Pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Penetapan petani pelaksana pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten. - Melaksanakan pengadaan pupuk dan obat-obatan.
21
- Melaksanakan pengendalian OPT, penyulaman, pemupukan dan penyiangan. Jika dalam pelaksanaannya memerlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) atau tenaga ahli dari Balit Palma. Output dari kegiatan ini terpeliharanya kebun induk tanaman kelapa yang sesuai dengan standar teknis. 5. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa Dalam. Penilaian dan penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan pohon induk terpilih tanaman kelapa dalam dilaksanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Melaksanakan inventarisasi calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) kelapa dalam. Menetapkan tim penilai yang terdiri dari Tenaga Ahli dari Balai Penelitian/ Pusat Penelitian yang menangani komoditi kelapa, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi
22
perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten. - Menyusun laporan hasil penilaian oleh tim penilai dan membuat rekomendasi untuk ditetapkan oleh Kepala UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi. - Menetapkan BPT dan Kebun Induk Terpilih Kelapa Dalam oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. Output dari kegiatan ini ditetapkannya BPT dan pohon induk kelapa terpilih sebagai kebun sumber benih tanaman kelapa 6. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete. Pembangunan kebun induk tanaman jambu mete dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Penetapan calon lahan/ calon petani pelaksana pembangunan kebun induk tanaman jambu mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten. - Melaksanakan persiapan penanaman yaitu persiapan lahan, mengajir, pembuatan lubang tanam dan pemupukan dasar. 23
- Melaksanakan pengadaan Ajir, Benih jambu mete siap tanam sambung pucuk (grafting) varietas benih bina, pupuk, obat-obatan dan alat pertanian kecil. - Melaksanakan Penanaman dan pengendalian OPT. Jika dalam pelaksanaannya memerlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) atau tenaga ahli dari Balitro. Output kegiatan ini adalah terbangunnya kebun induk jambu mete yang sesuai dengan standar teknis. 7. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete. Pemeliharaan kebun induk tanaman jambu mete dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Penetapan petani pelaksana pemeliharaan kebun induk tanaman jambu mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten. - Melaksanakan pengadaan pupuk dan obat-obatan.
24
- Melaksanakan pengendalian OPT, pemotongan wiwilan, pemupukan dan penyiangan. Jika dalam pelaksanaannya memerlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) atau tenaga ahli dari Balitro. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebun induk tanaman jambu mete yang sesuai dengan standar teknis. 8. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Jambu Mete Penilaian dan penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan pohon induk terpilih tanaman jambu mete dilaksanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut : - Melaksanakan inventarisasi calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) jambu mete. - Menetapkan tim penilai yang terdiri dari Tenaga Ahli dari Balai Penelitian/ Pusat Penelitian yang menangani komoditi jambu mete, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi 25
perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten. - Menyusun laporan hasil penilaian oleh tim penilai dan membuat rekomendasi untuk ditetapkan oleh Kepala UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi. - Menetapkan BPT dan Kebun Induk Terpilih jambu mete sebagai kebun sumber benih jambu mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. Output dari kegiatan ini ditetapkannya BPT dan pohon induk tanaman jambu mete terpilih sebagai kebun sumber benih tanaman Jambu mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis, volume pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan serta penilaian dan penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk dapat dilihat pada lampiran.
26
D. Simpul Kritis 1. Penetapan calon lahan dan calon petani pelaksana pembangunan kebun induk/kebun entres oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota. 2. Ketersediaan benih varietas bina yang akan ditanam. 3. Sertifikasi benih varietas bina. 4. Ketepatan saprodi.
waktu
pengadaan
barang/
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN. Proses yang dilakukan untuk pengadaan dan penyaluran bantuan pelaksanaan pembangunan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan yaitu : a) Proses pengadaannya mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. b) Penyaluran bantuan diberikan kepada petani yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten.
27
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan petani/ penangkar benih yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sesuai standar teknis. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian melalui jalur struktural dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota, Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan juga oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka pemberdayaan petani/ penangkar yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan 28
perkebunan diperlukan pengawalan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi/ Kabupaten, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) serta Puslit/Balit Tanaman Perkebunan. VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian serta Pedoman Monev dan Pelaporan Ditjen. Perkebunan tahun 2014 yang mengatur : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; 2. Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; 3. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian ditingkat Kabupaten dan Provinsi; 4. Format pelaporan menggunakan format yang telah ditentukan sesuai dengan lampiran 9 dan 10.
29
5. Materi pelaporan meliputi nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target/realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. Pelaporan dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten kepada Provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. VII. PEMBIAYAAN Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan dapat dilihat pada lampiran. VIII. PENUTUP Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Perkebunan ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional.
30
Diharapkan dengan pedoman teknis ini pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun anggaran 2014 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.
31
LAMPIRAN
32
Lampiran 1: Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharan Kebun Sumber Bahan Tanam Karet Tahun 2014 No. Kegiatan Utama/ Volume Provinsi/Kabupaten 1 2 3 A. KARET 1. Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet 1. Jambi 1 Ha 2. Papua 1. Boven Digoel 1 Ha 3. Kalteng 3. Barito Selatan 1 Ha 4. Sumsel 1 Ha Jumlah pembangunan KE Karet 4 Ha 2.
Pemeliharaan Kebun Entres Karet 1. Sumut 1. Batubara 2. Riau 2. Meranti 3. Sumbar 3. Agam 4. Jateng 4. Cilacap 5. Kalbar 5. Kapuas Hulu Jumlah Pemeliharaan KE Karet
1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 5 Ha 33
Lampiran 2: Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Penilaian Kebun Sumber Bahan Tanam Kelapa Tahun 2014 No. 1 A. 1.
Kegiatan Utama/ Provinsi/Kabupaten 2 KELAPA Pembangunan Kebun Induk Kelapa 1. Kepri 1. Bintan 2. Karimun 2. NTT 3. Flores Timur 3. Sultra 4. Buton 4. Malut 5. Halmahera Tengah 6. Halmahera Selatan 5. Maluku 6. Sulteng 7. Jateng 8. Papua 7. Merauke 8. Biak Numfor 9. Papua Barat 10. Gorontalo 11. Sulut Jumlah Pembangunan KI Kelapa
Volume 3
2 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 4 Ha 5 Ha 3 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 64 Ha
34
Lanjutan Kelapa
No. 1 2.
Kegiatan Utama/ Provinsi/Kabupaten 2 Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa 1. Jateng 1. Provinsi 2. Cilacap 2. Jatim 3. Tulung Agung 3. NTB 4. Provinsi 5. Sumbawa 4. NTT 6. Flores Timur 5. Kaltim 7. Berau 6. Sultra 8. Buton Utara 7. Sulbar 9. Provinsi 8. Malut 10. Halmahera Utara 11. Halmahera Barat 9. Papua Jumlah Pemeliharaan KI Kelapa
Volume 3
6 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 20 Ha 5 Ha 4 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 75 Ha
35
Lanjutan Kelapa
No. 1 3.
Kegiatan Utama/ Provinsi/Kabupaten 2 Penilaian dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa 1. Aceh 2. Riau 1. Meranti 3. Maluku Jumlah Penilaian dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa
Volume 3
1 Keg 1 Keg 1 Keg 3 Keg
36
Lampiran 3: Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Jambu Mete Tahun 2014 No. Kegiatan Utama/ Volume Provinsi/Kabupaten 1 2 3 A. Jambu Mete 1. Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete 1. Sultra 1. Muna 5 Ha Jumlah Pembangunan KI 5 Ha Jambu Mete 2.
Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete 1. Jatim 1. Sampang 2. NTB 2. Dompu 3. NTT 3. Sumba Barat 4. Sumba Tengah 4. Sultra 5. Muna Jumlah Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete
5 Ha 10 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 30 Ha
37
Lanjutan Jambu Mete
No. 1 3.
Kegiatan Utama/ Provinsi/Kabupaten 2 Penilaian dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Terpilih Tanaman Jambu Mete 1. Jatim 1. Sumenep 2. NTT 2. Alor 3. TTS 4. Manggarai Jumlah
Volume 3
1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 4 Keg
38
Lampiran 4: Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Kemiri Sunan Tahun 2014 No. Kegiatan Utama/ Volume Provinsi/Kabupaten 1 2 3 A. Kemiri Sunan 1. Pembangunan Kebun Induk Kemiri Sunan 1. Jawa Barat 5 Ha Jumlah 5 Ha
39
