PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KARET TAHUN 2015 (REVISI)

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KARET TAHUN 2015 (REVISI)

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015

KATA PENGANTAR Dengan maksud terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karet dengan dukungan APBN 2015 dan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan, baik di Pusat maupun Daerah, telah diterbitkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2015. Dengan terbitnya DIPA APBN-P 2015, maka dilakukan revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2015 dimaksud. Materi Pedoman Teknis dimaksud memuat pelaksanaan kegiatan Peremajaan dan Perluasan Tanaman Karet Rakyat dengan dukungan APBN dan APBN-P tahun 2015. Dalam rangka tertib teknis dan administratif, selanjutnya pedoman ini perlu dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) di tingkat Kabupaten/Kota.

Jakarta, 9 Maret 2015

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis

i ii iii 1 1 4 5 5 5 8

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis

9 9 9 13 13

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

14

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

16

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN VII. PEMBIAYAAN VIII. PENUTUP

17 19 20

LAMPIRAN

21 DAFTAR LAMPIRAN

Hal Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tahun 2015 ….. 21 Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Perluasan Tanaman Karet di Wilayah Spesifik Tahun 2015………………

24

Lampiran 3. Lokasi Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tahun 2015 (APBN-P) ........................

25

Lampiran 4. Lokasi Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Tahun 2015 (APBN-P) .......................... 27 Lampiran 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tanaman karet rakyat. ............................. 28

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Karet merupakan salah satu komoditi andalan ekspor dan bahan baku industri berperan strategis bagi Indonesia, baik dalam dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Perkebunan karet Indonesia terluas di dunia. Pada tahun 2013, luasnya mencapai 3,6 juta Ha. Dari total perkebunan karet tersebut, seluas 3 juta Ha atau 85% merupakan Perkebunan Rakyat (PR). Penyerapan tenaga kerja lebih dari 2,3 juta tenaga kerja yang tersebar ke 25 propinsi, dengan luasan terbesar di Sumatera Utara, kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat. Indonesia dengan produksi sebesar 3,1 juta ton merupakan negara produsen karet alam terbesar ke-2 di dunia. Dengan produksi tersebut, ekspornya mencapai sebesar 2,4 juta Ton, dengan nilai US $ 7.86 juta. Tujuan ekspornya adalah USA, Cina, Jepang, Brazil, Turki, Kanada, India, German, Belgia, Prancis, Singapura, Thailand, Netherland, Argentina, Inggris, dll Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2015

1

penyerapan CO2 dan penghasil O2. Bahkan ke depan, tanaman karet merupakan sumber kayu yang potensial yang dapat mensubtitusi kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaannya semakin menurun. Di masa depan, permintaan akan karet alam dan karet sintetik masih cukup signifikan, karena didorong oleh pertumbuhan industri otomotif yang tentunya memerlukan ban yang berbahan baku karet sintetik dan karet alam. Dibalik peran strategis dimaksud, perkebunan karet Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, antara lain: dari total perkebunan karet Indonesia seluas 3,6 juta Ha, seluas 63 ribu Ha (2%) merupakan Tanaman Tidak Menghasilkan/ Tanaman Rusak (TTM/TR), yang perlu diremajakan. Disamping itu, sebagian Perkebunan rakyat menggunakan benih asalan, yang juga perlu diremajakan. Rata-rata produktivitas, khususnya perkebunan rakyat sebesar 1 ton/ha/tahun atau 40 % dari potensi produktivitas karet sebesar 2,5 ton/Ha/tahun. Produktivitas Perkebunan Rakyat di bawah potensinya, karena penerapan paket teknologi baku tidak terjangkau oleh petani. Disamping itu, perkebunan rakyat karet juga mengalami tantangan seperti luas lahan


2

petani terbatas, tuntutan kebutuhan terus meningkat, penyadapan tidak sesuai baku teknis, merupakan usaha monokultur yang rawan terhadap penurunan harga, kebutuhan pangan di wilayah perkebunan karet didatangkan dari luar wilayah, teknologi konvensional (penggunaan pupuk anorganik & pestisida) tidak ramah lingkungan, infrastruktur belum memadai (jalan, pelabuhan). Berkenaan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, setiap tahun dilakukan kegiatan peremajaan perkebunan rakyat melalui dana APBN, yang sifatnya menjadi percontohan dan stimulan, dengan harapan timbul gerakan secara swadaya. Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pendapatan petani di wilayah khusus, juga dilakukan kegiatan perluasan perkebunan rakyat karet di wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin dan tertinggal. Sebagai kelanjutan dan peningkatan tahuntahun sebelumnya, pada tahun 2015melalui dana APBN dan APBN-P akan dilsanakan kegiatan peremajaan dan perluasan karet. Untuk acuan semua pemangku kepentingan, khususnya petugas, maka dipandang perlu


3

disusun Karet.

Pedoman

Teknis

Pengembangan

B. Sasaran Nasional Pengembangan perkebunan karet, sejatinya adalah pengembangan perkebunan rakyat, yang luasnya sekitar 85% total luas areal perkebunan karet di Indonesia. Usahanya umumnya monokultur, sehingga rawan terhadap penurunan harga. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani perlu dilakukan usaha diversifikasi integratif berbasis karet. Untuk kegiatan peremajaan dan perluasan, pada waktu Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dapat dilakukan pengembangan tanaman tumpangsari pangan dan pada waktu Tanaman Menghasilkan (TM), perlu dicari tanaman-tanaman yang tahan naungan. Dalam rangka memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan tumpangsari pangan/hortikultura/tanaman perkebunan lainnya, baik pada waktu TBM maupun TM, dipandang strategis untuk dilakukan perubahan jarak tanam.


4

C. Tujuan Tujuan kegiatan pengembangan karet tahun 2015 yaitu: 1. Percepatan peremajaan karet rakyat didaerah sentra-sentra produksi dan pelaksanaan perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal; 2. Penggunaan klon unggul untuk peningkatan produksi dan produktivitas karet rakyat; 3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan karet rakyat rakyat, memperluas kesempatan dan peluang kerja; 4. Menjaga kelestarian sumberdaya alam.

lingkungan

dan

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dilakukan melalui pendekatan teknis seperti yang dilakukan selama ini dan pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan peran serta petani yang disinergiskan dengan program pembangunan dan


5

pengembangan Pertanian di Kabupaten/ Kota; 2. Daerah sasaran kegiatan pengembangan karet : a. Daerah sasaran peremajaan karet rakyat adalah daerah sentra produksi karet, yang diutamakan pada kondisi:  Tanaman tua/rusak/ tidak menggunakan bahan tanaman unggul.  Tingkat kerusakan bidang sadap minimal 60%.  Produksi per ha dibawah batas minimum nilai ekonomis;  Kerapatan tanaman kurang dari 100 pohon/ha atau melebihi 800 pohon/ha. b. Daerah sasaran perluasan karet adalah daerah-daerah yang secara agroklimat sesuai untuk pengembangan karet, diutamakan di wilayah wilayah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal; c. Proses seleksi kelompok sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk Provinsi, jika Kegiatan merupakan TP Propinsi, sedangkan jika kegiatan merupakan TP Kabupaten/kota, dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk Kabupaten/Kota,


6

yang dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan usaha pertanian di daerah dan usulan dari masyarakat; d. Untuk TP Provinsi, Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi setempat, sedangkan untuk TP Kabupaten/Kota, Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota setempat; e. Calon Lahan (CL), adalah lahan milik petani, yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat;  Kriteria Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dapat diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Provinsi sesuai dengan kondisi wilayah yang ada;  Pelaksanaan kegiatan diatur secara spesifik dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan budaya setempat;


7

 Paket bantuan dalam bentuk benih siap salur, sarana dan prasarana produksi. 3. Paket bantuan merupakan hibah, yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundangan B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis benih karet yang digunakan sebagai berikut: 1. Berasal dari benih bina, yaitu benih yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian, dengan klon anjuran yaitu IRR 104, IRR 112, IRR 118, IRR 220, BPM 24, PB 260, PB 330, PB 340 (klon penghasil lateks) dan IRR 5, IRR 39, IRR 42, IRR 107, IRR 119, RRIC 100 (klon penghasil lateks-kayu), dengan memperhatikan kondisi agroekosistem daerah setempat; 2. Menggunakan polybag sesuai ketentuan teknis; 3. Merupakan benih okulasi (bukan seedling) dan telah disertifikasi.


8

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pengembangan karet meliputi peremajaan karet rakyat, perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik bencana alam, daerah teringgal/miskin meliputi identifikasi, seleksi dan penetapan calon lokasi, calon lahan dan calon kelompok tani/petani, pemberdayaan petani/kelembagaannya, pengawalan dan pendampingan, Monotoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun secara spesifik lokasi. B. Pelaksana Kegiatan 1. Kegiatan Pusat Pelaksanaan kegiatan peremajaan dan perluasan karet rakyat di Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan), meliputi : a. Menyiapkan Pedoman Teknis Pengembangan tanaman karet; b. Melakukan Sosialisasi kegiatan bersama Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan; c. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2015

9

d. Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan; e. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta perkembangan kegiatan. 2. Kegiatan Provinsi a. Menetapkan Tim pembina Provinsi, melalui surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan; b. Menjabarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Karet yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah; c. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama – sama Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan; d. Jika Kegiatan merupakan TP propinsi: maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;


10

e. Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pengembangan Tanaman Karet secara berkala (triwulan) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan. 3. Kegiatan Kabupaten a. Menjabarkan Pedoman Teknis kedalam Petunjuk Teknis (Juknis); b. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi; c. Jika Kegiatan merupakan TP Kabupaten : maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan; d. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karet secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan.


11

4. Kelompok Tani a. Persiapan lahan seperti pembersihan lahan dan penyiapan lubang tanam; b. Penetapan waktu tanaman yang disesuaikan dengan keadaan masingmasing daerah; c. Penanaman dan Pemeliharan tanaman karet; d. Melaporkan hal-hal yang yang berhubungan dengan kegiatan peremajaan dan perluasan karet yang dilakukan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan. 5. Metode Pelaksanaan a. Peremajaan  Kegiatan Peremajaan tanaman karet merupakan penanaman kembali pada areal tanaman yang sudah ada dengan kondisi tanaman tua dan tidak ekonomis;  Menerapkan inovasi teknologi terkini. b. Perluasan Perluasan tanaman dilakukan dengan :  Menanam tanaman pada lahan kosong, lahan bukaan baru yang sesuai untuk pengembangan tanaman karet;


12

 Menerapkan inovasi teknologi terkini, dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;  Lokasi pada daerah perbatasan, pasca konflik, pasca bencana, daerah miskin/tertinggal dan sebagai konservasi lahan pada daerah-daerah tertentu. C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Peremajaan karet rakyat tahun 2015, dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan bantuan berupa benih siap tanam dan sarana prasarana lainnya dengan luasan masing-masing seperti pada Lampiran1; 2. Perluasan karet rakyat di wilayah perbatasan, pasca konflik dan bencana alam tahun 2015, dengan bantuan benih siap tanaman dan sarana prasarana produksi lainnya, dilaksanakan di 7 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota (Lampiran 2). D. Simpul kritis 1. Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan, petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Puslit/Balit/Instansi terkait, dan petugas lapang.


13

2. Pemilihan lokasi/CPCL diusahakan lokasi yang mudah dijangkau dan di monitor oleh petugas, sehingga memudahkan pengadaan dan penyaluran bahan tanaman dan sarana prasarana produksi serta evaluasi kegiatan ke daerah tersebut. 3. Ketepatan bahan tanaman (benih karet) yang disalurkan merupakan klon unggul, dengan pertimbangan bahwa benih merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan kegiatan pengembangan tanaman karet; 4. Ketepatan waktu pengadaan dan penyaluran bahan tanaman serta sarana dan prasarana produksi lainnya untuk pengembangan tanaman tahunan, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan. 5. Teknologi budidaya yang akan diterapkan harus sesuai dengan baku teknis serta kondisi di lapangan.

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Proses pengadaan dan penyaluran kegiatan pengembangan karet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :


14

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi (TP. Provinsi) atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kabupaten (TP. Kabupaten) atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran, dilakukan proses pengadaan benih unggul bermutu bersertifikat siap tanam serta sarana dan prasarana. 2. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya juncto Perpres 70 beserta perubahannya. 3. Kontrak pengadaan benih dan sarana dan prasarana tersebut telah ditandatangani paling lambat akhir triwulan I tahun 2015. 4. Penyaluran benih siap tanam dan atau sarana prasarana lainnya kepada petani paling lambat menjelang awal musim hujan tahun 2015, dengan berita acara serah terima barang sebagaimana format yang telah ditetapkan.


15

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 1. Pembinaan Pembinaan dalam kegiatan pengembangan karet dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok tani/gapoktan penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan yang bersumber dari APBD. 2. Pengendalian Pengendalian kegiatan Pengembangan Karet Rakyat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (tidak sesuai dengan perencanaan) dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, pengendalian dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan. 3. Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat tidak hanya menyediakan bantuan benih, namun termasuk bimbingan dan pengawalan/pendampingan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta bekerjasama dengan TNI-AD melalui unit teknis seperti Dinas yang membidangi Perkebunan dan Babinsa dilapangan.


16

Bimbingan dan pengawalan/pendampingan meliputi koordinasi antara Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten ke lokasi, pengawalan di tingkat petani secara periodik dan berkesinambungan oleh petugas lapang (sejak penyiapan benih, penanaman hingga pemeliharaan). VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq Direktorat Tanaman Tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis pelaporan a. Laporan monitoring dan evaluasi meliputi:  Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;  Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan;


17

 Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi;  Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan; b. Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini. 2. Waktu penyampaian laporan: a. Laporan monitoring dan evaluasi dibuat per bulan dengan ketentuan:  Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan.  Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan.


18

b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per triwulan, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan; c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2015. VII. PEMBIAYAAN Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat Tahun anggaran 2015 dibiayai, melalui anggaran APBN dan APBN-Perubahan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten.


19

VIII. PENUTUP Dengan terlaksananya kegiatan Pengembangan tanaman Karet Rakyat, diharapkan dapat mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan peremajaan karet, meningkatkan kesejahteraan petani, tumbuhnya ekonomi wilayah, serta menjaga wilayah perbatasan. Jakarta, Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan


20

Lampiran 1. Lokasi Pelaksanaan Peremajaan Karet Rakyat Tahun 2015 PROVINSI 1

2 3

4

5

ACEH

SUMUT SUMBAR

RIAU

JAMBI

KABUPATEN

VOLUME

1

Singkil

50

Ha

2

Aceh Utara

100

Ha

3

Aceh Timur

100

Ha

4

Nagan Raya

100

Ha

5

Kota langsa

50

Ha

6

Aceh Jaya

50

Ha

7

Simalungun

100

Ha

8

Labuhan Batu

100

Ha

9

Dharmasraya

150

Ha

10

Sijunjung

150

Ha

11

Pasaman

150

Ha

12

Pesisir Selatan

125

Ha

13

Pasaman barat

100

Ha

14

Solok Selatan

100

Ha

15

Pelalawan

150

Ha

16

Rokan Hulu

150

Ha

17

Kuantan Sengingi

150

Ha

18

Rokan Hilir

150

Ha

19

Siak

100

Ha

20

Kampar

150

Ha

21

Meranti

150

Ha

22

Indragiri Hulu Batang Hari

150

Ha

200

Ha

23


21

6

SUMSEL

24

Bungo

100

Ha

25

Sarolangun

100

Ha

26

Merangin

100

Ha

27

Muaro Jambi

100

Ha

28

Kerinci

100

Ha

29

Tebo

100

Ha

30

Banyuasin

100

Ha

31

OKU

100

Ha

32

Musi Rawas

150

Ha

33

Ogan Komering Ilir

100

Ha

34

59

Ha

100

Ha

37

Kota Prabumulih Penukal Abab Pematang Timur OKU Timur

100

Ha

39

Bengkulu Utara

100

Ha

40

Seluma

100

Ha

41

Bengkulu Tengah

200

Ha

42

Bintan

100

Ha

43

Lingga

100

Ha

44

Karimun

100

Ha

45

Bangka

100

Ha

46

Bangka Tengah

100

Ha

47

Bangka Barat

100

Ha

35 7

8

9

BENGKULU

KEPRI

BABEL

48

Belitung

100

Ha

10

LAMPUNG

49

Mesuji

150

Ha

11

BANTEN

50

Pandeglang

200

Ha

51

Lebak

200

Ha

12

JABAR

52

Cianjur

150

Ha


22

14

15

KALBAR

KALSEL

53

Garut

150

Ha

54

Bandung Barat

100

Ha

55

Ketapang

100

Ha

57

Kota Singkawang

100

Ha

58

Melawi

100

Ha

59

Bengkayang

200

Ha

60

Sanggau

200

Ha

61

Kapuas Hulu

400

Ha

62

Sekadau

100

Ha

63

Kayong Utara

100

Ha

64

Tanah Bumbu

200

Ha

65

Hulu Sungai Selatan

100

Ha

66

Banjar

150

Ha

67

Hulu Sungai Tengah

200

Ha

68

Tabalong

200

Ha

69

Tapin

100

Ha

16

KALTIM

70

Kutai Barat

75

Ha

17

KALTENG

71

Kobar

150

Ha

8.609

Ha

Jumlah


23

Lampiran 2. Lokasi Kegiatan Perluasan Tanaman Karet Rakyat di Wilayah Perbatasan, Pasca Konflik dan Bencana Alam Tahun 2015 PROVINSI 1

ACEH

KABUPATEN

VOLUME

1

Semeulue

150

Ha

2

Bireun

200

Ha

150

Ha

3

Subusssalam

2

BENGKULU

4

Kaur

150

Ha

3

KEPRI

5

Natuna

200

Ha

4

KALBAR

6

Sintang

150

Ha

7

Sambas

150

Ha

5

KALTIM

8

Kutai Barat

100

Ha

6

KALTARA

9

Malinau

100

Ha

10

Bulungan

100

Ha

11

Kapuas

150

Ha

12

Pulang Pisau

100

Ha

13

Barito utara

150

Ha

14

Gunung Mas

100

Ha

15

Kota waringin Timur

100

Ha

16

Barito Timur

100

Ha

2.150

Ha

7

KALTENG

Jumlah


24

Lampiran 3. Lokasi Kegiatan Peremajaan Karet Tahun 2015 (APBN-P) NO

PROVINSI

KABUPATEN

LUAS

(Ha)

1

Aceh

1 2 3 4 5

Aceh Jaya Aceh Singkil Nagan Raya Aceh Timur Aceh Utara

50 50 150 200 200

Ha Ha Ha Ha Ha

2

Sumut

6 7

Labuhan Batu Utara Batubara

100 100

Ha Ha

3

Sumbar

8 9 10 11 12 13

Pesisir Selatan Pasaman Solok Selatan Sijunjung Pasaman Barata Dharmasraya

75 100 100 150 200 350

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

4

Riau

14 15 16 17

Inhul Kampar Meranti Pelalawan

150 150 150 150

Ha Ha Ha Ha

18 19 20 21

Rohil Siak Kuantan Sengingi Rohul

150 150 200 250

Ha Ha Ha Ha

22 23 24 25 26 27 28 29

Oku Kota Palembang Ogan Ilir Oku Timur PALI Banyuasin Kota Prabumulih Musi Rawas

50 100 100 100 100 200 350 350

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

30

OKI

421

Ha

5

Sumsel


25

6

Babel

31 32 33 34

Bangka Bangka Barat Bangka Tengah Belitung

100 100 100 100

Ha Ha Ha Ha

7

Bengkulu

35 36

Bengkulu Utara Seluma

200 200

Ha Ha

8

Jambi

37 38 39 40 41 42

Tanjabar Bungo Merangin Muaro Jambi Sarolangun Batanghari

150 250 300 300 300 400

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

9

Jabar

43

Garut

50

Ha

10

Jateng

44

Cilacap

200

Ha

11

Kalbar

45 46 47 48 49 50 51

Kota Singkawang Sekadau Bengakayang Kayong Utara Melawi sanggau Kapuas Hulu

50 50 100 100 100 100 150

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

12

Kalteng

52

Kobar

50

Ha

13

Kalsel

53 54 55

Tanah Bumbu Tabalong HST

50 65 70

Ha Ha Ha

14

Sulteng

150 8.731

Ha Ha

56 Morowali Jumlah


26

Lampiran 4. Lokasi Kegiatan Perluasan Karet Tahun 2015 (APBN-P) NO

PROVINSI

KABUPATEN

LUAS

(Ha)

1

Aceh

1 2

Simeulu Biuren

50 50

Ha Ha

2

Bengkulu

3

Kaur

50

Ha

3

Kepri

4

Natuna

50

Ha

4

Kalbar

5 6

Sintang Sambas

50 50

Ha Ha

5

Kalteng

7 8

Barito Utara Kapuas

50 50

Ha Ha

6

Kaltim

9

Kutai Barat

100

Ha

500

Ha

Jumlah


27

Lampiran 5. Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2015 2011 Provinsi : Kabupaten : Luas total : ………………… ha Keadaan tgl/bln/thn : DALAM SUDAH NO. URAIAN BELUM PROSES 1 2 3 4 5 I. 1.

2.

KETERANGAN 6

UMUM Persiapan : a. Penyusunan Juklak / Juknis b. Sosialisasi ke Lokasi Pelaksanaan : a. Mengadakan Pengawalan dan Monev ke kabupaten/kelompok tani. b. Menyusun laporan dan mengirim ke Pusat - Laporan Triwulan - ran Akhir *) Disesuaikan dengan alokasi TP kegiatannya


28

3. Persiapan : a. Penetapan Tim a. Penetapan Tim Teknis Provinsi/Kabupaten b. Penyusunan Juklak/juknis c. Sosialisasi Kegiatan d. Identifikasi CP/CL 4.

Pelaksanaan Pengadaan: a. Pengumuman b. Aanwizing c. Evaluasi Penawaran d. Penetapan Pemenang e. SPK (Nomor,tanggal,tahun) f. Kontrak (Rp)

5.

Pengawalan dan Monev

6.

Pelaporan


29

II.

PERKEMBANGAN KEGIATAN Kegiatan: a. Menerima Benih dari pihak II (Pemenang tender) b. Melaksanakan penaman Benih ke lapangan

III. REKAPITULASI CP/CL Nama Kelompok Tani

Kecamatan

Desa

Jumlah Anggota (KK)

Luas (Ha)

Keterangan

Jumlah


30

IV. PENGADAAN DAN REALISASI KEGIATAN 1. Asal Benih Benih Siap Salur Klon Unggul - Sumber benih / Penangkar - Asal benih - Klon - Pemesanan - Benih diterima

: ................................... : ................................... : ................................... : .................batang, pada tanggal............ : ..................batang, pada tanggal.............

2. Penanaman -

Jarak tanam : ........m x .......m, populasi dalam 1 Ha : .................batang Jumlah benih yang ditanaman : .................................. batang Waktu penanaman (tgl/bln/thn) : ................................. Benih yang tumbuh : .................. batang, yang mati : ...................... batang Penyulaman : ............................ batang Waktu penyulaman (tgl/bln/thn) : ............................. Kondisi tanaman : .....................................................


31

V.

PERMASALAHAN

VI.

SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

...................... , ................... 2011 PELAKSANA EVALUASI

(..........................................................)


32

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KARET TAHUN 2015 (REVISI)

Recommend Documents