PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN (KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2013

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN

PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN (KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

KATA PENGANTAR Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) dan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013 disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta pelaksanaan kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan ditingkat Pusat bersama instansi terkait dalam mendukung tertib administrasi dan teknis. Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping, dan Penilaian Fisik Kebun Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013, pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah disediakan dalam APBN 2013. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya dapat memfasilitasi percepatan pencapaian Program Revitalisasi perkebunan, i Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

iii


pelaksanaan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja TKP/PLP-TKP, dan pelaksanaan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dan kondisi kebun dapat sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001

iv

ii

Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.....................................

iii

DAFTAR ISI............................................

v

PEMBINAAN DAN PENGAWALAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013..........

1

I.

3 3 6 6

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN....... A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan...................................... B. Spesifikasi Teknis............................

7

III.

PENDAHULUAN . ................................ A. Latar Belakang.............................. B. Sasaran Nasional ........................... C. Tujuan........................................

PELAKSANAAN KEGIATAN....................... A. Ruang Lingkup............................... B. Pelaksana kegiatan......................... C. Lokasi, Jenis dan Volume.................. D. Simpul Kritis.................................

7 8

8 8 9 9 10

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.......... 11 V. MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN...................................... 11

VI. PEMBIAYAAN...................................... 11 VII. PENUTUP......................................... 11 LAMPIRAN............................................. 13 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

v


OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN (TKP DAN PLP-TKP) TAHUN 2013........................................... 19 I.

PENDAHULUAN . ................................ A. Latar Belakang.............................. B. Sasaran Nasional ........................... C. Tujuan........................................

21 21 23 23

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN....... 24 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan...................................... 24 B. Spesifikasi Teknis............................ 24 III.


24 24 26 26 26

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.......... 27 V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN...................................... 27 VI. PEMBIAYAAN...................................... 28 VII. PENUTUP......................................... 28 LAMPIRAN............................................. 29

vi



PENILAIAN FISIK KEBUN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013.......................... 31 I.

PENDAHULUAN.................................. A. Latar Belakang.............................. B. Sasaran Nasional ........................... C. Tujuan........................................

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN....... 37 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan...................................... 37 B. Spesifikasi Teknis............................ 37

III.


33 33 36 36

38 38 38 38 39

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.......... 39 V. MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN...................................... 40

VI. PEMBIAYAAN...................................... 40 VII. PENUTUP......................................... 40 LAMPIRAN............................................. 41


vii


viii Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWALAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013


1


2



PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWALAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013 I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan. Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah: a. Peraturan Menteri Petanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang 2


3


b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan; c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan 16 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, dan BPD Kalimantan Timur). Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah : a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan. b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan. c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal. d. Mendukung pengembangan wilayah. 3 4



Sehubungan telah terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.05/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang menyatakan persetujuan perpanjangan Kredit Pengembangan Energi Nabati Program Revitalisasi Perkebunan, maka Program Revitalisasi Perkebunan akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2014. Realisasi Persetujuan Bank untuk pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada saat ini telah mencapai 173.924 hektar yang tersebar di 87 (delapan puluh tujuh) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 164.834 hektar, karet seluas 7.568 hektar, dan kakao seluas 1.886 hektar. Disamping itu pada saat ini masih terdapat usulan yang masih dalam proses persetujuan baik di tingkat perbankan maupun tingkat lapangan untuk menjadi peserta Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 228.935 hektar. Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan serta identifikasi masalah dan penyelesaian masalah pelaksanaan Program Revitalisasi 4 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

5


Perkebunan maka melalui dana APBN telah dialokasikan dana untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan. B. Sasaran Nasional Fasilitasi pelaksanaan Program Perkebunan pada tahun 2013 yang direncanakan untuk areal pemeliharaan seluas 173.000 hektar dan penanaman baru dan peremajaan seluas 101.400 hektar, serta penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan pada 7 (tujuh) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. C. Tujuan Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana pendukung Program Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, Pembinaan dan Pengawalan pelaksanaan pembangunan kebun-kebun yang telah mendapat persetujuan 5 6



pemanfaatan kredit KPEN-RP maupun yang masih dalam proses persetujuan baik di bank pelaksana maupun di tingkat lapangan. II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawalan terhadap Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Bank pelaksana dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

6 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

7


B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi dukungan percepatan pemberian kredit KPEN-RP oleh bank pelaksana; 2. Fasilitasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan; 3. Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan; 2. Koordinasi pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait; 3. Identifikasi permasalahan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dan upaya pemecahan masalahnya; 7

8



4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan. Tahapan dan waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi perkebunan sebagai berikut : a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2012 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013 – Desember 2013; c. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan Penggandaan Laporan: November – Desember 2013. B. Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran.


9


D. Simpul Kritis Simpul Kritis Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten tentang potensi pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan pengawalan terhadap petani/lahan yang sudah disalurkan kreditnya; 2. Fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN untuk sertifikasi lahan, Bank pelaksanan untuk percepatan realisasi kredit dan dengan Dinas yang membidangi kehutanan untuk klarifikasi status lahan; 3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan; 4. Dukungan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang dapat mengurangi beban kredit petani seperti bantuan bibit, bantuan sertifikasi lahan dan bantuan pembangunan infrastruktur khususnya di lahan-lahan basah.

9 10



IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. V.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi.

VI. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013. VII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 10 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

11


yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013. Diharapkan dengan adanya Pedoman teknis ini maka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dapat meningkatkan capaian pemberian kredit Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan pembangunan kebun dapat dilaksanakan sesuai dengan standar teknis. Jakarta, Desember 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan

11 12



LAMPIRAN Tabel : Biaya Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten Tahun 2013 Lokasi NAD Aceh Timur Nagan Raya Aceh Singkil Aceh Utara

1 1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Biaya (Ribu) 113.905 36.881 36.881 45.281 36.881

Sumut 5. Asahan 6. Tapanuli Selatan 7. Madina 8. Labuhan Batu 9. Nias 10. Tapanuli Tengah

1 1 1 1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

129.100 53.013 17.600 54.650 19.600 22.400 18.200

1 1 1 1 1 1 1



137.075 56.050 50.850 90.032 64.600 53.029 51.910

No 1. 1. 2. 3. 4. 2.

3.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Sumbar Pasaman Barat Dharmasraya Pesisir Selatan Pasaman Sijunjung Agam

Vol


13


Lokasi

No 4.

5.

Riau 17. Rokan Hulu 18. Pelalawan 19. Rokan Hilir 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Jambi Muaro Jambi Batanghari Tebo Bungo Sarolangun Merangin Tanjab Barat Tanjab Timur

1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp.

Biaya (Ribu) 64.550 45.100 46.200 44.350

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

127.550 34.500 34.340 34.490 36.990 34.490 34.490 34.490 34.500

Vol

6.

Babel 28. Belitung 29. Belitung Timur 30. Bangka Barat

1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp.

107.529 29.650 37.969 29.500

7.

Sumsel Musi Banyuasin Banyuasin OKU Timur Ogan Ilir OKI Muara Enim

1 1 1 1 1 1 1



141.030 44.200 40.024 41.800 40.200 37.300 42.100

31. 32. 33. 34. 35. 36.

13 14



Lokasi

No

Vol

Biaya (Ribu) 42.460

37. Musi Rawas

1 Thn Rp.

8.

Lampung 38. Tulang Bawang 39. Way Kanan 40. Lampung Utara

1 1 1 1

Rp. Rp. Rp. Rp.

100.850 43.750 46.200 43.800

9.

Bengkulu 41. Bengkulu Utara

1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

85.100 42.988

10.

Jabar 42. Cianjur 43. Garut

1 Thn Rp. 1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

84.550 46.025 46.025

1 1 1 1 1 1 1



88.250 61.155 43.550 47.604 47.725 46.277 51.077

1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp.

111.600 29.300 29.300 27.700

11. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 12.

Kalbar Ketapang Sambas Sanggau Kapuas Hulu Sintang Sekadau

Kalteng 50. Kobar 51. Seruyan 52. Lamandau

Thn Thn Thn Thn


15


Lokasi 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Katingan Kotim Barito Timur Sukamara Kapuas Gunung Mas

1 1 1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Biaya (Ribu) 29.300 28.900 28.900 29.300 29.900 29.100

59. 60. 61. 62.

Kalsel Balangan Barito Kuala HST Tanah Laut

1 1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

85.800 50.619 38.900 49.300 49.300

63. 64. 65. 66. 67. 68.

Kaltim Berau Kutai Timur Nunukan Pasir Bulungan Kutai Barat

1 1 1 1 1 1 1



134.266 55.066 62.993 55.066 52.766 53.066 51.916

Sulut

1 Thn Rp.

97.000

69. Bolang Mongondow

1 Thn Rp.

51.316

70. Sulteng

1 Thn Rp.

140.045

No

13.

14.

15.

16.

Vol

15 16



Lokasi

No

71. Parigi 72. Morowali 73. Buol 17.

Vol 1 Thn Rp. 1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

Biaya (Ribu) 52.249 52.249 52.249

Sulsel Luwu Utara Pinrang Enrekang Sinjai

1 1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

105.650 38.627 38.628 38.627 38.627

18.

Sultra 78. Konawe Utara 79. Kolaka 80. Konawe Selatan, Kolaka Utara, Muna, Konawe dan Bombana

1 1 1 1

Thn Thn Thn Thn

Rp. Rp. Rp. Rp.

104.330 40.723 42.723 52.723

19.

Sulbar 81. Mamuju 82. Polewali

1 Thn Rp. 1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

88.627 51.435 52.635

20.

Maluku 82. Maluku Tengah

1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

96.899 40.000

21.

Papua 83. Jayapura

1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

145.530 55.700

74. 75. 76. 77.


17


No

22.

Lokasi 84. Keerom 85. Mimika

1 Thn Rp. 1 Thn Rp.

Biaya (Ribu) 55.700 55.700

Papua Barat 86. Manokwari 87. Sorong Selatan TOTAL

1 Thn Rp. 1 Thn Rp. 1 Thn Rp. Rp.

207300 55.500 56.800 6.213.844

Vol

17 18



PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN (TKP DAN PLP-TKP) TAHUN 2013


19


20



PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN (TKP DAN PLP-TKP) TAHUN 2013 I.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan. Untuk pelaksanaan pembangunan kebun, perlu adanya petugas pendamping yang bertugas khusus untuk mendampingi pelaksanaan program. Penyediaan Petugas Pendamping (TKP), pada tahun 2007, 19 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

21


sebanyak 81 orang. Tahun 2008 direkrut sebanyak 78 orang TKP dan 246 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP) dan tahun 2009 TKP sebanyak 7 orang dan 229 orang PLP-TKP. Petugas pendamping tersebut telah ditugaskan pada wilayah yang merupakan potensi lokasi pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan. Keberadaan petugas pendamping sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di lapangan, perlu didukung oleh kebijakan dan upaya dari pemerintah guna kesinambungan pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan yang telah memasuki tahun ke enam. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan, maka pemerintah melalui dana APBN (Dana Dekonsentrasi) mengalokasikan dana Operasional Petugas pendamping yang bertujuan untuk mendukung kinerja dan mobilisasi petugas pendamping Program Revitalisasi Perkebunan.

20 22



B.

Sasaran Nasional

Sasaran Nasional kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan administrasi, perkreditan, teknis dan kelembagaan bagi kebun-kebun yang telah mendapat kesepakatan untuk pembiayaan kredit maupun untuk kebunkebun yang kreditnya telah cair, yang pada saat ini telah tersebar di 87 (delapan puluh tujuh) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi yang telah disetujui perbankan dengan luas kebun kelapa sawit seluas 164.834 hektar, karet seluas 7.568 hektar, dan kakao seluas 1.521 hektar, serta pelaksanaan identifikasi calon lahan dan calon petani untuk rencana pelaksanaan baru pada tahun 2013. C.

Tujuan

Tujuan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada petugas pendamping Program Revitalisasi Perkebunan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. 21 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

23


II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip Pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk operasional Petugas pendamping program revitalisasi perkebunan adalah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang perpanjangan kontrak TKP dan PLP-TKP tahun 2013. B. Spesifikasi Teknis Spesifik Teknis Kegiatan Operasional TKP/PLP-TKP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu 1) Insentif TKP/PLP-TKP 2) Administrasi pelaksanaan pendampingan 3) Perjalanan dalam rangka pendampingan TKP/PLP-TKP. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan oleh TKP/PLP-TKP pada masing-masing wilayah kerjanya.

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai berikut : 22

24



1. Menginventarisir data potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi dan kelembagaan serta mitra usaha yang bersedia menjadi avalis pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan; 2. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh petani/mitra usaha dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan; 3. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan; 4. Membantu menyusun program pembinaan kepada petani peserta/ gapoktan/ koperasi peserta Program Revitalisasi Perkebunan; 5. Membantu petani/ kelompok tani/ gapoktan dalam menyusun RDK / RDKK dan usulan permohonan kredit ke Bank Pelaksana (pola non mitra) 6. Melaksanakan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan kepada calon peserta; 7. Membantu pelaksanaan calon lahan dan calon petani (CP/CL) di wilayah kerjanya; 8. Melaksanakan kerjasama dengan penyuluh pertanian setempat dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang perkebunan. 23 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

25


Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan, sebagai berikut : a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2012 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013 – November 2013; c. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan Penggandaan Laporan: November – Desember 2013. B. Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah Satuan Kerja yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten dan TKP/PLPTKP. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran. D. Simpul Kritis Simpul Kritis Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 24 26



1. Awal tahun dimana kegiatan lapangan tetap berjalan sedangkan TKP belum mengadakan kontrak kerja dan belum mendapat insentif untuk pelaksanaan kegiatannya yang berfungsi sebagai fasilitator petani peserta dengan mitra; 2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bank Pelaksana. IV. PEMBINAAN , PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Operasional Petugas Pendamping dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten. V.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai mana terdapat pada Pedoman Kerja Petugas Kontrak pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Kegiatan Revitalisasi Perkebunan sesuai SK Dirjen Perkebunan Nomor 141/Kpts/KP.430/10/2008 tanggal 17 Oktober 2008. 25


27


VI. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan operasional TKP/PLP-TKP (selama 11 bulan) bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013. VII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013. Diharapkan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dapat menjadikan Pedoman Teknis ini menjadi dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Hal yang sangat strategis ini akan sangat membantu keberhasilan program. Akhirnya, diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini maka kinerja Petugas pendamping dapat lebih meningkat dalam mendukung percepatan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan dan capaian Program Revitalisasi Perkebunan juga meningkat. Jakarta, Desember 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan 26 28



LAMPIRAN Tabel : Alokasi Biaya Operasional Petugas Pendamping Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Provinsi NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG BANTEN JABAR KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL SULUT SULTENG SULSEL SULBAR SULTRA NTT MALUKU

Volume 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

Biaya 233.200.000 367.950.000 298.100.000 302.500.000 716.100.000 1.144.000.000 141.900.000 386.100.000 336.600.000 136.950.000 136.840.000 1.563.500.000 468.900.000 1.196.800.000 788.703.000 129.800.000 336.600.000 336.600.000 168.300.000 401.875.000 79.200.000 133.650.000


29


Tabel : Alokasi Biaya Operasional Petugas Pendamping Tahun 2013 (lanjutan) No 23 24

Provinsi PAPUA PAPUA BARAT Jumlah

Volume 1 Keg 1 Keg 24 Keg

Biaya 336.600.000 252.450.000 10.393.218.000

28 30



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN FISIK KEBUN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013


31


32



PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN FISIK KEBUN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013 I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan. Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah: i. Peraturan Menteri Petanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan; 30


33


ii.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan; iii. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan 16 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, dan BPD Kalimantan Timur). Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah : a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan; b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan; c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal; d. Mendukung pengembangan wilayah.

31 34



Sehubungan telah terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.05/2010 tanggal 29 Nopember 2010, yang menyatakan persetujuan perpanjangan Kredit Pengembangan Energi Nabati Program Revitalisasi Perkebunan, maka Program Revitalisasi Perkebunan akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2014. Realisasi Persetujuan Bank untuk pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada saat ini telah mencapai 173.924 hektar yang tersebar di 87 (delapan puluh tujuh) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 164.834 hektar, karet seluas 7.568 hektar, dan kakao seluas 1.886 hektar. Disamping itu pada saat ini masih terdapat usulan yang masih dalam proses persetujuan baik di tingkat perbankan maupun tingkat lapangan untuk menjadi peserta Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 228.935 hektar. Kebun-kebun kelapa sawit petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan yang telah ditanam pada tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagian sudah waktunya untuk dilaksanakan penilaian kebun. Penilaian kebun dilaksanakan agar petani 32 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

35


mendapatkan kebun-kebun yang sesuai dengan standar teknis sekaligus melihat kinerja perusahaan mitra dalam membangun kebun masyarakat. B. Sasaran Nasional Fasilitasi pelaksanaan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan pada 7 (tujuh) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. C. Tujuan Tujuan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana dan pendukung Program Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki masa produksi.

33 36



II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan. B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah fasilitasi pelaksanaan penilaian fiksik kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait.


37


III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi perkebunan adalah Penilaian Fisik Kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan. Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan berikut : a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2012 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013 – Desember 2013; c. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan Penggandaan Laporan: November – Desember 2013. B. Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan bersama instansi terkait. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran. 35

38



D. Simpul Kritis Simpul Kritis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Yang membidangi Perkebunan Propinsi dan Kabupaten, Bank Pelaksana, Perusahaan Mitra, Koperasi dan Petani Peserta; 2. Koordinasi dengan perusahaan mitra untuk pelaksanaan Pra Penilaian Fisik Kebun Petani Peserta; 3. Penyusunan Jadwal pelaksanaan Penilaian dan penyusunan Tim untuk pelaksanaan penilaian. IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebundan dan Bank pelaksana.


39


V.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi.

VI. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013. VII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013. Diharapkan dengan adanya Pedoman teknis ini maka pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan menjadikan pembangunan kebun petani peserta sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Jakarta, Desember 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan 37 40



LAMPIRAN Tabel : Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokasi SUMUT SUMSEL KALBAR KALTIM KALTENG KALSEL SULTENG JUMLAH

2 6 5 4 1 2 1 21

Vol Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Biaya Rp. 86.800.000 Rp. 260.400.000 Rp. 217.000.000 Rp. 173.600.000 Rp. 44.000.000 Rp. 86.800.000 Rp. 43.400.000 Rp. 912.000.000


41


42


PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN (KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2013

Recommend Documents