PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN
PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN (KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2015 (REVISI)
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015
KATA PENGANTAR Dengan maksud agar terwujud pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan serta tertib administrasi dan teknis yang harus dipedomani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka telah diterbitkan Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao) Tahun 2015. Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA APBN-Perubahan Tahun 2015, maka dilakukan revisi Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 dimaksud. Materi pedoman teknis meliputi Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping, Penilaian Fisik Kebun dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi). Selanjutnya pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) di tingkat Kabupaten/Kota. Jakarta, 9 Maret 2015
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN
i ii iii
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan
1 1 5 6
II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis C. Metode Pelaksanaan
8 8 9 11
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis
13 13 15 16 16
IV.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
18
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
19
PEMBIAYAAN
22
V. VI.
VII. PENUTUP
22
ii
DAFTAR LAMPIRAN Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10
Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten Tahun 2015 Alokasi Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Tahun 2015 dan Jumlah TKP & PLP-TKP Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten APBN-P Tahun 2015 Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN-P Tahun 2015 Alokasi Kegiatan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsisi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) APBN-P Tahun 2015 Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 Format Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Fisik Kebun Petani Peserta Kegiatan Revitalisasi Tahun 2015 Format Laporan Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 Format Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan
24 28 29 30 32 33 38 39 40 41
iii
Tabel 11
Revitalisasi Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2015 Format Laporan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP
42
iv
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan. Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah: a. Peraturan Menteri Petanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Kegiatan Revitalisasi Perkebunan; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan; c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan, Dirjen Perbendaharaan 1
dengan 17 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, BPD Kalimantan Timur, dan BPD Sulawesi Tenggara). Tujuan pelaksanaan Perkebunan adalah :
kegiatan
Revitalisasi
a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan; b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan; c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal; d. Mendukung pengembangan wilayah. Realisasi Persetujuan Bank untuk pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan pada saat ini telah mencapai 242.248 hektar yang tersebar di 97 (Sembilan puluh tujuh) kabupaten, 24 (dua puluh empat) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 229.254 hektar, karet seluas 11.124 hektar, dan kakao seluas 1.869 hektar. 2
Untuk pelaksanaan pembangunan kebun, perlu adanya petugas pendamping yang bertugas khusus untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan. Penyediaan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), pada tahun 2007, sebanyak 81 orang. Tahun 2008 direkrut sebanyak 78 orang Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan 246 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP) dan tahun 2009 Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebanyak 7 orang dan 229 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP). Untuk tahun 2015 jumlah Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebanyak 135 orang dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) sebanyak 238 orang. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) tersebut telah ditugaskan pada wilayah yang merupakan potensi lokasi pengembangan kegiatan Revitalisasi Perkebunan. Keberadaan petugas pendamping sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan di lapangan, perlu didukung oleh kebijakan dan upaya dari pemerintah guna kesinambungan pendampingan kegiatan 3
Revitalisasi Perkebunan yang telah memasuki tahun ke tujuh. Kebun-kebun kelapa sawit petani peserta kegiatan Revitalisasi Perkebunan yang telah ditanam pada tahun 2006 sampai tahun 2011 sebagian sudah waktunya untuk dilaksanakan penilaian kebun. Penilaian kebun dilaksanakan agar petani mendapatkan kebun-kebun yang sesuai dengan standar teknis sekaligus melihat kinerja perusahaan mitra dalam membangun kebun masyarakat. Selain itu, realisasi perkembangan Program Revitalisasi Perkebunan sebagian telah masuk masa pengembalian kredit. Petani-petani tersebut, sebagian ada yang telah terbayar subsidi bunga atas kredit yang digunakan, namun ada juga yang belum. Kementerian Keuangan dalam rangka pembayaran tagihan subsidi bunga kredit petani peserta, perlu mengkonfirmasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan guna memperoleh ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi bunga. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP), Penilaian Fisik Kebun dan 4
Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi), maka pemerintah mengalokasikan dana APBN dan APBN-P Tahun 2015 untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP), Penilaian Fisik Kebun dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) di Propinsi dan Kabupaten. B.
Sasaran Nasional
Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Perkebunan pada tahun 2015 yang direncanakan untuk areal pemeliharaan seluas 242.248 hektar dan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan pada 11 (sebelas) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Sasaran Nasional kegiatan Operasional Petugas Pendamping kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan administrasi, perkreditan, teknis dan kelembagaan bagi kebun-kebun yang telah mendapat kesepakatan 5
untuk pembiayaan kredit maupun untuk kebunkebun yang kreditnya telah cair, yang pada saat ini telah tersebar di 97 (Sembilan puluh tujuh) kabupaten, 24 (dua puluh empat) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 229.254 hektar, karet seluas 11.124 hektar, dan kakao seluas 1.869 hektar, serta pelaksanaan identifikasi calon lahan dan calon petani untuk rencana pelaksanaan baru pada tahun 2015. Sasaran Nasional kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah untuk melaksanakan verifikasi atas tagihan subsidi bunga KPEN-RP yang ditagihkan kepada Kementerian Keuangan pada 24 (dua puluh empat) Provinsi dan 86 (delapan puluh enam) Kabupaten. C.
Tujuan
Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana pendukung Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Pembinaan dan Pengawalan pelaksanaan pembangunan kebun-kebun yang telah mendapat persetujuan pemanfaatan kredit KPEN-RP maupun yang masih dalam proses 6
persetujuan baik di bank pelaksana maupun di tingkat lapangan. Tujuan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Tujuan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana dan pendukung Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki masa produksi. Tujuan kegiatan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP adalah (a). Melaksanakan verifikasi terhadap petani peserta yang mengajukan subsidi bunga KPEN-RP sebagi dasar pembayaran subsidi bunga dan (b). Melakukan verifikasi terhadap kebun petani peserta yang telah terbangun.
7
II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
A.
Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan
Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawalan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Bank pelaksana dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Prinsip Pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk Operasional Petugas Pendamping kegiatan revitalisasi perkebunan adalah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang perpanjangan kontrak TKP dan PLP-TKP tahun 2015. Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem 8
Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan. Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPENRP adalah dengan melaksanakan verifikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP yang diajukan ke Kementerian Keuangan bersama instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Bank pelaksana, Mitra Usaha dan TKP dan PLP-TKP. B.
Spesifikasi Teknis
1. Kriteria Teknis Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : Fasilitasi dukungan percepatan pemberian kredit KPEN-RP oleh bank pelaksana; Fasilitasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan; Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan; Fasilitasi Tim Teknis dalam rangka percepatan pelaksanaan Kegiatan KPENRP. 9
Honor Tim Teknis diberikan kepada Tim dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dengan besaran honor per bulan mengacu pada Standar Biaya Umum Tahun 2015 dan SK Tim Teknis Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. 2. Spesifik Teknis Kegiatan Operasional TKP/PLP-TKP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu 1) Insentif TKP/PLP-TKP 2) Administrasi pelaksanaan pendampingan 3) Perjalanan dalam rangka pendampingan TKP/PLP-TKP. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan oleh TKP/PLP-TKP pada masingmasing wilayah kerjanya. 3. Spesifikasi Teknis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah fasilitasi pelaksanaan penilaian fiksik kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait. 4. Spesifik verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu 1) Pertemuan verifikasi dengan instansi terkait 2) Perjalanan dalam rangka verifikasi petani peserta dengan Keputusan Bupati/Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode penagihan subsidi bunga 10
KPEN-RP. C.
Metode Pelaksanaan
Metode pelakasanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengawalan, dengan mengikuti Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa sawit, Karet dan Kakao) Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan; 2. Metode pelaksanaan untuk kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebuanan dilaksanakan dengan cara : a. Pelaksanaan kegiatan di Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten : Evaluasi pelaksanaan kegiatan TKP tahun sebelumnya; Penentuan lokasi penempatan TKP dan PLP-TKP; Penerbitan SK Penempatan TKP dan PLP-TKP dalam mendukung kegiatan Revitalisasi Perkebunan tahun 2015; Membuat rekomendasi usulan perpanjangan Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan 1.
11
untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. b. Pelaksanaan kegiatan untuk Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) : Pembuatan rencana kerja tahunan TKP dan PLP-TKP Tahun berjalan; Pelaksanaan tugas, konsultasi, pengawalan, pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait; Penyusunan laporan per bulan; Penyusunan laporan akhir tahun berjalan pelakasanaan kegiatan. 3. Metode pelaksanaan untuk kegiatan penilaian kebun kelapa sawit Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan dengan cara : Mengusulkan Tim Penilaian kebun; Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kebun; Pelaksanaan penilaian kebun; Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan. 4. Metode pelaksanaan untuk kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP dilaksanakan dengan cara : Mengumpulkan data petani peserta yang menagihkan subsidi bunga KPEN-RP; Memverifikasi petani peserta yang menagihkan subsidi bunga KPEN-RP dengan Keputusan Bupati/Kepala Dinas 12
yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten; Melaksanakan verifikasi ke lokasi; Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP. III.
PELAKSANAAN KEGIATAN
A.
Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan; 2. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait; 3. Identifikasi permasalahan pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dan upaya pemecahan masalahnya; 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan. Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai berikut : 1. Menginventarisir data potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi dan kelembagaan serta mitra usaha 13
2.
3. 4. 5.
6. 7. 8.
yang bersedia menjadi avalis pengembangan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan; Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh petani/mitra usaha dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan; Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan; Membantu menyusun kegiatan pembinaan kepada petani peserta/ gapoktan/ koperasi peserta Kegiatan Revitalisasi Perkebunan; Membantu petani/ kelompok tani/ gapoktan dalam menyusun RDK / RDKK dan usulan permohonan kredit ke Bank Pelaksana (pola non mitra) Melaksanakan sosialisasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan kepada calon peserta; Membantu pelaksanaan calon lahan dan calon petani (CP/CL) di wilayah kerjanya; Melaksanakan kerjasama dengan penyuluh pertanian setempat dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang perkebunan.
Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian Kebun Kegiatan Revitalisasi perkebunan adalah Penilaian Fisik Kebun kelapa sawit rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan. 14
Ruang lingkup dalam pelaksanaan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP, mencakup : a. Verifikasi terhadap petani peserta yang telah mendapat persetujuan Bank pelaksana; b. Verifikasi terhadap petani peserta yang telah mengajukan subsidi bunga KPEN-RP; c. Koordinasi dan sinkronisasi terhadap data tagihan subsidi bunga KPEN-RP dengan instansi terkait. B.
Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. Pelaksana Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah Satuan Kerja yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten dan TKP/PLPTKP. Pelaksana Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan bersama instansi terkait. Pelaksana Kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah Dinas yang 15
membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. C.
Lokasi, Jenis dan Volume
Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran. D.
Simpul Kritis
Simpul Kritis Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten tentang potensi pengembangan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan pengawalan terhadap petani/lahan yang sudah disalurkan kreditnya; 2. Fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN untuk sertifikasi lahan, Bank pelaksanan untuk percepatan realisasi kredit dan dengan Dinas yang membidangi kehutanan untuk klarifikasi status lahan; 3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan; 4. Dukungan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang dapat mengurangi beban 16
kredit petani seperti bantuan bibit, bantuan sertifikasi lahan dan bantuan pembangunan infrastruktur khususnya di lahan-lahan basah. Simpul Kritis Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Awal tahun dimana kegiatan lapangan tetap berjalan sedangkan TKP belum mengadakan kontrak kerja dan belum mendapat insentif untuk pelaksanaan kegiatannya yang berfungsi sebagai fasilitator petani peserta dengan mitra; 2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bank Pelaksana. Simpul Kritis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Yang membidangi Perkebunan Propinsi dan Kabupaten, Bank Pelaksana, Perusahaan Mitra, Koperasi dan Petani Peserta; 2. Koordinasi dengan perusahaan mitra untuk pelaksanaan Pra Penilaian Fisik Kebun Petani Peserta; 17
3. Penyusunan Jadwal pelaksanaan Penilaian dan penyusunan Tim untuk pelaksanaan penilaian. Simpul Kritis Kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah sebagai berikut : a. Konsolidasi nama petani peserta yang menagihkan subsidi bunga dengan Keputusan Bupati/Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan tentang peserta Program Revitalisasi Perkebunan; b. Konsolidasi nama petani peserta dengan luasan kebun yang telah dibangun; c. Koordinasi Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten dengan mitra usaha dan Bank pelaksana tentang petani peserta yang menagihkan subsidi bunga KPEN-RP. IV.
PEMBINAAN , PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersamasama dengan instansi terkait lainnya.
18
Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Operasional Petugas Pendamping dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten. Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebundan dan Bank pelaksana. Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. V.
MONITORING, PELAPORAN
EVALUASI
DAN
Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang berlaku, Dinas yang 19
membidangi perkebunan tingkat Kabupaten dan Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q Direktorat Tanaman Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jenis Laporan a. Laporan monitoring dan evaluasi yang meliputi : Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja (format sesuai lampiran Tabel 4); Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi. b. Perkembangan kegiatan pembangunan fisik kebun petani peserta Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (format sesuai lampiran Tabel 5); c. Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (format sesuai lampiran Tabel 6); d. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi Kelapa Sawit (format sesuai lampiran Tabel 7); e. Laporan akhir kegiatan yang meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan. 20
2. Waktu penyampaian laporan a. Laporan monitoring dan evaluasi yang meliputi : Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten yang ditujukan kepada Provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan; Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan Provinsi kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan; b. Pelaporan untuk kegiatan pembangunan fisik kebun petani peserta Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi Kelapa Sawit dan Pelaporan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi bunga KPEN-RP (Revitalisasi) disampaikan kepada Direktorat Tanaman Tahunan paling lambat setiap 3 bulan sekali; c. Pelaporan akhir kegiatan yang meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan disampaikan kepada Direktorat Tanaman Tahunan paling lambat setiap tanggal 31 Desember 2015. 21
VI.
PEMBIAYAAN
Untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Penilaian dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (selama 4 kali) dibiayai dana APBN dan APBN-P melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2015. Sedangkan untuk kegiatan Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) hanya dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal VII. PENUTUP Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Operasional Petugas Pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Penilaian Fisik Kebun dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) Kegiatan Revitalisasi Perkebunan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015. Akhirnya, dengan adanya Pedoman Teknis ini maka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dapat meningkatkan capaian pemberian kredit Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), pembangunan kebun dapat dilaksanakan sesuai 22
dengan standar teknis, petugas pendamping dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan, pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan akan menjadikan kebun petani peserta sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPENRP dapat menghasilkan ketetapan sasaran atas subsidi bunga KPEN-RP. Jakarta, Maret 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan
23
DAFTAR LAMPIRAN Tabel 1 : Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten APBN Tahun 2015 No 1
2
3
4
5
Provinsi/Kabupaten Aceh
Volume 1 2
Provinsi Aceh Timur Nagan Raya
1 1 1
Dok Dok Dok
3 4 5 6
Provinsi Asahan Mandailing Natal Labuhan Batu Nias Utara
1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok
7 8 9
Provinsi Pasaman Barat Pesisir Selatan Pasaman
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
10 11
Provinsi Rokan Hulu Pelalawan
1 1 1
Dok Dok Dok
12 13 14 15 16 17 18
Provinsi Muaro Jambi Batanghari Tebo Bungo Sarolangun Merangin Tanjung Jabung Timur
1 1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
24
No 6
Provinsi/Kabupaten Babel
Provinsi Belitung Bangka
1 1 1
Dok Dok Dok
1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok
1
Dok
26 27 28 29
Provinsi Musi Banyuasin Banyuasin OKU Timur Prabumulih Ogan Komering Ilir (OKI) Muara Enim Musi Rawas Pali Muratara
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
30 31
Provinsi Tulang Bawang Lampung Utara
1 1 1
Dok Dok Dok
32
Provinsi Bengkulu Utara
1 1
Dok Dok
Provinsi
1
Dok
Provinsi Ketapang Sambas Sanggau Kapuas Hulu Sintang Sekadau
1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
19 20 7
Sumsel 21 22 23 24 25
8
9
Lampung
Bengkulu
10
Jabar
11
Kalbar
Volume
33 34 35 36 37 38
25
No
12
13
14
Provinsi/Kabupaten 39 40 41
1 1 1
Dok Dok Dok
42 43 44 45
Provinsi Seruyan Lamandau Pulang Pisau Kotawaringin Timur
1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok
46 47 48 49 50 51
Provinsi Balangan Barito Kuala Hulu Sungai Tengah Tanah Laut Kota Baru Tapin
1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
52 53 54 55
Provinsi Berau Kutai Timur Paser Kutai Barat
1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok
56 57
Bulungan Nunukan
1 1
Dok Dok
Provinsi
1
Dok
Provinsi Buol
1 1
Dok Dok
Provinsi
1
Dok
Kalteng
Kalsel
Kaltim
15
Kaltara
16
Sulut
17
Sulteng 58
18
Sulsel
Volume Landak Kubu Raya Melawi
26
No 19
Provinsi/Kabupaten Sultra
Provinsi Kolaka, Bombana, Konawe Konawe Selatan, Kolaka Utara Konawe Utara, Buton, Buton Utara
1
Dok
1
Dok
1
Dok
1
Dok
62 63
Provinsi Mamuju Polewali Mandar
1 1 1
Dok Dok Dok
64
Provinsi Boalemo
1 1
Dok Dok
Provinsi
1
Dok
65 66
Provinsi Keerom Mimika
1 1 1
Dok Dok Dok
67 68
Provinsi Manokwari Sorong Selatan
1 1 1
Dok Dok Dok
59 60 61 20
21
Sulbar
Gorontalo
22
Maluku
23
Papua
24
Volume
Papua Barat
TOTAL
27
Tabel 2 : Alokasi Kegiatan Operasional Petugas Pendamping APBN Tahun 2015 dan Jumlah TKP & PLP-TKP No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Babel Bengkulu Lampung Jabar Kalbar Kalteng Kaltim Kalsel Sulut Sulteng Sulsel Sulbar Sultra Maluku Gorontalo Papua Papua Barat Jumlah
Volume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
TKP 3 3 5 5 6 11 20 1 6 1 13 10 8 17 2 2 5 4 4 3 1 2 3 135
Jumlah PLP-TKP 7 11 5 8 12 19 32 5 9 0 40 5 24 16 1 4 13 7 3 1 0 7 9 238
28
Tabel 3 : Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Kep Bangka Belitung Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Papua Barat JUMLAH
2 1 9 1 2 16 6 4 3 1 1 46
Vol Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
29
Tabel 4 : Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten APBN-P Tahun 2015 No 1
Provinsi/Kabupaten Sumatera Utara 1 2
Volume Nias Padang Lawas Utara
1 1
Dok Dok
2
Riau
3 4
Kampar Siak
1 1
Dok Dok
3
Sumatera Barat
5 6 7 8
Pariaman Sijunjung Solok Dharmasraya
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
4
Sumatera Selatan
Provinsi
1
Dok
5
Jawa Barat
9
Cianjur
1
Dok
6
Banten 10
Provinsi Pandeglang
1 1
Dok Dok
11
Tabalong
1
Dok
Provinsi (4.432 Ha)
1
Dok
7
Kalimantan Selatan
8
Kalimantan Utara
9
Sulawesi Utara
12
Bolaang Mongondow
1
Dok
10
Sulawesi Tengah
13 14
Poso Parigi Moutong
1 1
Dok Dok
11
Sulawesi Selatan
15 16
Luwu Utara Pinrang
1 1
Dok Dok
30
No
12
Provinsi/Kabupaten 17 18 19 Maluku
20
Volume Enrekang Sinjai Bone
1 1 1
Dok Dok Dok
Maluku Tengah
1
Dok
31
Tabel 5 : Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN-P Tahun 2015 No 1
Provinsi Kalimantan Utara JUMLAH
2 2
Vol Unit Unit
32
Tabel 6 : Alokasi Kegiatan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsisi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) APBN-P Tahun 2015 No 1
2
3
4
Provinsi/Kabupaten Sumatera Utara 1 2 3 4 5 6
Volume Provinsi Asahan Mandailing Natal Labuhan Batu Nias Utara Nias Padang Lawas Utara
1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
7 8 9 10 11 12 13
Provinsi Pasaman Barat Pesisir Selatan Pasaman Pariaman Sijunjung Solok Dharmasraya
1 1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
14 15 16
Provinsi Rokan Hulu Kampar Siak
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
17 18 19 20 21 22
Provinsi Muaro Jambi Batanghari Tebo Bungo Sarolangun Merangin
1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Sumatera Barat
Riau
Jambi
33
No
5
6
7
8
9
10
11
Provinsi/Kabupaten 23
Volume Tanjung Jabung Timur
1
Dok
24 25
Provinsi Belitung Bangka
1 1 1
Dok Dok Dok
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Musi Banyuasin Banyuasin OKU Timur Prabumulih Ogan Komering Ilir (OKI) Muara Enim Musi Rawas Pali Muratara
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
35 36
Provinsi Tulang Bawang Lampung Utara
1 1 1
Dok Dok Dok
37 38
Provinsi Bengkulu Utara Rejang Lebong
1 1 1
Dok Dok Dok
39
Provinsi Pandeglang
1 1
Dok Dok
40
Provinsi Cianjur
1 1
Dok Dok
41
Provinsi Ketapang
1 1
Dok Dok
Bangka Belitung
Sumatera Selatan
Lampung
Bengkulu
Banten
Jawa Barat
Kalimantan Barat
34
No
12
13
14
15
Provinsi/Kabupaten 42 43 44 45 46 47 48
Volume Sambas Sanggau Kapuas Hulu Sintang Sekadau Landak Melawi
1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
49 50 51 52 53
Provinsi Seruyan Lamandau Pulang Pisau Kotawaringin Timur Kotawaringin Barat
1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
54 55 56 57 58 59 60
Provinsi Balangan Barito Kuala Hulu Sungai Tengah Tanah Laut Kota Baru Tapin Tabalong
1 1 1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
61 62 63 64
Provinsi Berau Kutai Timur Paser Kutai Barat
1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok
65 66
Provinsi Bulungan Nunukan
1 1 1
Dok Dok Dok
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
35
No 16
17
18
19
20
21
22
23
Provinsi/Kabupaten Sulawesi Utara
Volume
67
Provinsi Bolaang Mongondow
1 1
Dok Dok
68 69 70
Provinsi Buol Parigi Moutong Poso
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
71 72 73 74 75
Provinsi Luwu Utara Pinrang Enrekang Sinjai Bone
1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
76 77 78
Provinsi Kolaka Konawe Selatan Konawe Utara
1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok
79 80
Provinsi Mamuju Polewali Mandar
81
Provinsi Boalemo
1 1 1 1 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
82
Provinsi Maluku Tengah
1 1
Dok Dok
83
Provinsi Keerom
1 1
Dok Dok
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Gorontalo
Maluku
Papua
36
No
24
Provinsi/Kabupaten 84 Papua Barat 85 86
Volume Mimika
1
Dok
Provinsi Manokwari Sorong
1 1 1
Dok Dok Dok
37
Tabel 7 : Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN Tahun 2015
NO.
1
KODE
2
KEGIATAN
3
PROVINSI/KABUPATEN
4
PAGU DIPA (Rp. 000) 5
SASARAN FISIK VOL
SAT
6
7
REALISASI S/D BULAN FEBRUARI KEUANGAN 8
(%) 9
KET
FISIK VOL
SAT
(%)
10
11
12
13
38
Tabel 8 : Format Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Fisik Kebun Petani Peserta Kegiatan Revitalisasi Tahun 2015
No
Provinsi
Kabupaten /Lokasi
1
2
3
Komoditi
Pelaksana /Gapoktan /Poktan
Koperasi /Petani
Petani (KK)
Areal (Ha)
No SK CPCL Bupati/ Tanggal
4
5
6
7
8
9
TT
Luas Areal Berproduksi (Ha)
Ket
10
11
12
39
Tabel 9 : Format Laporan Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015
No
Nama TKP/PLPTKP
1
2
Wilayah Binaan Provinsi
Kabupaten
Tahun Masuk
Masa Kerja
3
4
5
6
Kehadiran
Komoditi Binaan
Luas Kebun Binaan (Ha)
Permasalahan
Ket
7
8
9
10
11
40
Tabel 10 : Format Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2015 No
Nama Perusahaan
Kabupaten
Koperasi
Target Luas (Ha)
Tahun Tanam
1
2
3
4
5
6
Realisasi Penanaman (Ha) 7
Yang sudah (Ha) 8
Rencana Dinilai (Ha) 9
41
Ket 10
Tabel 11 : Format Laporan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP Provinsi : Kabupaten : Periode : Komoditi : Bank Pelaksana : No
Nama Debitur/Koperasi
Jumlah Kredit
Nomor SK Bupati/Surat Dirjenbun
Tanggal SK Bupati/Surat Dirjenbun
1
2
3
4
5
Catatan : untuk komoditi Kelapa Sawit menggunakan nomor surat penetapan Dirjen Perkebunan 42
