DRAFT Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan i Tembakau Tahun 2015

DRAFT

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2015. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga masih perlu dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan tembakau virginia krosok dan tembakau rajangan secara nasional. Terima kasih. Jakarta, 2015 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN ............................................ A. Latar belakang ....................................... B. Sasaran nasional ..................................... C. Tujuan ................................................. II. PENDEKATAN PELAKSANAAN ....................... A.Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan.. B. Spesifikasi Teknis ..................................... III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............................ A. Ruang Lingkup........................................ B. Pelaksana Kegiatan.................................. C. Lokasi, Jenis dan Volume .......................... D. Simpul Kritis ......................................... IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN................................................. V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN....... VI. PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU ................................................... VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN...........


i ii iii 1 1 2 3 4 4 7 13 13 13 14 14 16 18 23 25

ii

VIII. PEMBIAYAAN ............................................ IX. PENUTUP ................................................... LAMPIRAN ........................................................


24 24 25

iii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Kegiatan Pengembangan Tembakau Virginia Krosok dan Tembakau Rajangan

25

Kegiatan Pengawalan Pengembangan Tembakau Virginia Krosok dan Tembakau Rajangan Tahun 2015

26

Kegiatan Pemberdayaan Petani Tembakau Virginia Krosok dan Tembakau Rajangan Tahun 2015

27

Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK)/RUB

28


iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) di indonesia memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional dan regional karena perannya sebagai sumber pendapatan negara, dan pendapatan petani serta penyedia lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2009 penerimaan cukai sebesar Rp. 55,4 triliyun, tahun 2010 sebesar Rp. 63,3 triluin, tahun 2011 sebesar Rp. 66,01 triliyun, tahun 2012 sebesar Rp. 95 trilyun, tahun 2013 sebesar Rp. 104 trilyun dan tahun 2014 sebesar Rp. 116,28 trilyun. Penerimaan devisa negara melalui ekspor rokok dan tembakau lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebesar 17% sekitar U$ 508,80 juta. Demikian pula dengan pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT) pada tahun 2009 sebesar 286 miliar batang dan tahun 2014 sebesar 346,3 miliar batang, mka dengan bertambahnya jumlah produksi maka cukai dan pajak yang diterima oleh negara semakin besar. Tahun 2013 pendapatan negara melalui cukai dan pajak IHT sebesar 130 trilyun dan tahun 2014 besar cukai yang diterima sebesar 111,4 trilyun, ini membuktikan bahwa IHT memiliki kontribusi besar serta mampu menyerap tenaga kerja sekitar pada off farm 6,1 juta jiwa yaitu pada on farm sekitar 21 juta jiwa, sedang pada bidang lainnya sebanyak 1,4 juta jiwa.


1

Perkembangan areal dan produksi tembakau berkorelasi dengan perkembangan produksi rokok. Areal dan produksi tembakau secara nasional pada tahun 2010 seluas 211.890 Ha, produksi 135.925 ton; tahun 2011 seluas 230.756 ton, produksi 218.556 ton; tahun 2012 seluas 270.015 Ha, 265.772 ton; tahun 2013 seluas 270.972 Ha, 174.030 ton dan tahun 2014 seluas 206.303 ha dengan produksi 222.288 ton. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku tembakau Pemerintah cq. Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan ke Provinsi penghasil tembakau serta penghasil cukai hasil tembakau. Disamping itu pada tahun 2015 dialokasikan dana pengembangan tembakau pada APBN-P 2015. Penggunaan dana bagi hasil tersebut diharapkan tepat sasaran meningkatkan kinerja pertembakauan nasional, sehingga lebih efektif dan efisien maka perlu adanya acuan pelaksanaan berupa Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Tembakau Tahun 2015, yang nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. B. Sasaran Nasional Sasaran nasional dari kegiatan pengembangan tembakau adalah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tembakau agar memenuhi standar dan kualitas yang dibutuhkan pabrikan. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015

2

C. Tujuan Tujuan kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015 adalah: 1. Meningkatkan produksi tanaman Tembakau.

dan

Tanaman produktivitas

2. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha di wilayah pengembangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.


3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pengembangan tembakau dilakukan melalui pendekatan : 1. Manajemen kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah akses pembinaan, akses perolehan informasi (perkembangan teknologi, pasar, dll.) bagi petani, serta saling memperkuat posisi tawar petani dengan mitra usahanya yaitu perusahaan pengelola/mitra. 2. Pengadaan benih dan pupuk untuk penanaman tanaman tembakau dilakukan dengan mekanisme belanja barang dan jasa oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah. Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan tembakau Tahun 2015 dilakukan dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut: 1. Sosialisasi program kepada instansi terkait di daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan kelompok tani sasaran.


4

2. Membangun jejaring kerja antar instansi terkait antara lain: Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang, Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan pengelola/mitra dan kelompok tani, sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 3. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota. CP/CL terpilih tersebut diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan untuk ditetapkan sebagai petani peserta kegiatan pengembangan tembakau MT 2015. 4. Hal-hal pokok yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi penanaman, nama kelompok tani, nama anggota kelompok dan luas lahan terukur peserta. 5. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompok tani peserta kegiatan pengembanga tembakau MT 2015 diatur lebih detail dalam: (i) Juklak yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; dan (ii) Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.


5

Penataan kelembagaan petani/kelompok tani mengacu pada ketentuan yang berlaku, diantaranya: 1. Organisasi kelompok tani tembakau seyogyanya dapat mengakomodir kepentingan dan perkembangan masing-masing anggotanya, sehingga kegiatan usaha tani dalam kelompok dapat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hidup berkelompok. 2. Dalam menjalankan kegiatan kelompok perlu dilengkapi dengan aturan-aturan organisasi yang disepakati bersama anggotanya, antara lain: tupoksi dalam struktur organisasi kelompok, tata cara penetapan pengurus kelompok, mekanisme dan tata hubungan kerja antara berbagai stakeholder tembakau, tata cara pengambilan keputusan kelompok, pengawasan kinerja pengurus, rapat anggota kelompok, dll. 3. Penataan kelompok tani Tembakau secara detail diatur lebih lanjut di dalam Juklak yang disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Juknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan. Fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2015, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas yang membidangi perkebunan provinsi sebagai dana


6

Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan dana TP tersebut difokuskan pada kegiatan yang meliputi: 1. Penanaman Tanaman Tembakau Kegiatan Penanaman Tanaman Tembakau Tahun 2015 dengan dukungan berupa: (i) benih Tembakau (100 %) sesuai standar kebutuhan teknis lapangan; dan (ii) sebagian sarana produksi (25%) yang pelaksanaannya dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 2. Sertifikasi benih dilakukan oleh Perbenihan setempat atau BBPPTP.

UPTD

B. Spesifikasi Teknis 1. Pengembangan Tembakau a. Lokasi Spesifikasi teknis untuk lokasi dilihat dari kesesuaian lahan dan iklim yang dibutuhkan untuk penanaman tanaman Tembakau sama dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan kebun benih Tembakau. Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban udara, jenis tanah, kesuburan, tekstur, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015

7

diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman Tembakau. b. Petani Sasaran 1) Petani sasaran adalah petani pemilik lahan yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah (sertifikat/letter C/girik, dll), umur minimal 17 tahun atau sudah berkeluarga, berdomisili di lokasi pengembangan. 2) Petani peserta tergabung dalam kelompok tani dan mau mengikuti aturan yang ditetapkan Pedtek/Juklak/Juknis, serta bersedia mengikuti petunjuk/bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/pendamping. 3) Petani peserta Pengembangan Tembakau dipilih dari petani yang berkemampuan dan mau meningkatkan produktivitas Tembakau melalui usaha budidaya yang baik dan benar di atas sebidang lahan yang diusahakan sendiri dan melaksanakannya secara berkelompok serta mau memelihara tanamannya dengan bersedia melaksanakan budidaya tembakau melalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar. 4) Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh Kepala Dinas Provinsi yag membidangi Perkebunan berdasarkan


8

atas rekomendasi kabupaten/kota.

dari

tim

teknis

c. Benih Tembakau Mutu benih sangat ditentukan oleh berbagai faktor sejak dari sumber benih, pertanaman dan panen. Penggunaan benih bermutu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan produksi dan mutu yang tinggi.

Syarat-syarat benih unggul antara lain : - Berasal dari varietas yang unggul dan bersertifikat; - Mempunyai sifat asli seperti sifat induknya dan murni; - Mempunyai kemurnian tinggi, yaitu tidak tercampuri bahan – bahan asing, benih rusak, biji gulma dan biji – biji tanaman lain; - Bentuk, ukuran, berat dan warna seragam; - Mempunyai daya kecambah dan keserempakan tumbuh tinggi (  90% ). - Bebas dari hama dan penyakit. - Benih Bernas (Berisi) dan tidak rusak d. Varietas yang dianjurkan Varietas yang dianjurkan dikembangkan adalah varietas.


untuk

9

Varietas yang berkembang adalah : 1. Prancak N-1 : produksi 0,892 + 0,227 ton/ha, indeks mutu 62,45 + 11,14, kadar nikotin 1,76 + 0,38 %, indeks tanaman 60,07 + 22,09, ketahanan terhadap penyakit lanas yaitu moderat tahan. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 12 Mei 2004. 2. Prancak N-2 : produksi 0,789 + 0,238 ton/ha, indeks mutu 68,52 + 9,33, kadar nikotin 2,00 + 0,62 %, indeks tanaman 56,07 + 19,00, ketahanan terhadap penyakit lanas yaitu tahan. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 12 Mei 2004. 3. Prancak 95 : produksi 0,630 + 1,490 ton/ha, indeks mutu 54,07 + 97,03, kadar nikotin 0,59 + 2,41 %, ketahanan terhadap penyakit lanas dan virus mosaik tembakau (TMV) yaitu tidak tahan. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 21 Juli 1997. 4. Cangkring 95 : produksi 0,505 + 0,930 ton/ha, indeks mutu 52,59 + 95,55, kadar nikotin 1,73 + 3,32 %, ketahanan terhadap penyakit lanas dan virus mosaik tembakau (TMV) yaitu tidak tahan. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 21 Juli 1997.


10

5. Kemloko 1 : produksi 787,82 – 1.011,46 kg/ha, indeks mutu 37,34 – 47,18, kadar nikotin 3,37 – 8,65 %, ketahanan terhadap penyakit yaitu rentan terhadap penyakit layu bakteri. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 8 Februari 2001. 6. Kemloko 2 : produksi 0,704 + 0,28 ton/ha, indeks mutu 40,28 + 5,42, kadar nikotin 5,52 – 3,46 %, indeks tanaman 28,38 + 12,81 ketahanan terhadap penyakit yaitu tahan terhadap bakteri P. Solanacearum dan nematoda Meloidogyne spp. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 1 Agustus 2005. 7. Kemloko 3 : produksi 0,695 + 0,16 ton/ha, indeks mutu 36,01 + 7,01, kadar nikotin 6,02 + 3,72 %, indek tanaman 25,50 + 9,49, ketahanan terhadap penyakit yaitu sangat tahan terhadap bakteri P. Solanacearum dan tahan terhadap nematoda Meloidogyne spp. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 1 Agustus 2005. 8. Sindoro 1 : produksi 747,42 – 970,88 kg/ha, indeks mutu 43,52 – 52,26, kadar nikotin 3,39 – 8,21 %, ketahanan terhadap penyakit yaitu moderat tahan terhadap penyakit layu bakteri dan sangat rentan terhadap penyakit lanas. Pelepasan


11

varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 8 Februari 2001. 9. Bligon 1 : produksi 1,2 – 1,4 ton/ha, indeks mutu 84,35, kadar nikotin 2 – 3 %. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 20 Februari 2007. 10. Kasturi 1 : produksi 1,75 + 0,011 ton/ha, indeks mutu 81,75 + 0,98, kadar nikotin 3,21 + 0,08 %, indek tanaman 140,35 + 6,13. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 20 Februari 2007. 11. Grompol Jatim 1 : produksi 2,9 – 3,2 ton/ha, indeks mutu 78 – 84, kadar nikotin 3 – 4 %, ketahanan terhadap virus yaitu tahan TMV dan CMV. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 20 Februari 2007. 12. Kasturi 2 : produksi 1,77 + 0,011 ton/ha, indeks mutu 82,40 + 1,03, kadar nikotin 3,54 + 0,04 %, indek tanaman 144,23 + 5,02. Pelepasan varietas ini sebagai varietas unggul pada tanggal 20 Februari 2007


12

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengembangan tembakau Virginia krosok dan tembakau rajangan adalah: 1. Pengembangan Tembakau Virginia krosok seluas 280 Ha di provinsi Jawa Timur seluas 150 ha dan Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 130 ha. Pengembangan tembakau Rajangan di 6 Provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat seluas 60 ha, Jawa Tengah seluas 100 ha, Jawa Timur seluas 50 ha, Bali seluas 100 ha, Aceh seluas 20 dan Sumatera Barat seluas 20 ha. 2. Pengawalan Pengembangan Tembakau di 7 provinsi pada 16 kabupaten. 3. Pemberdayaan Petani Tembakau di 7 provinsi pada 16 kabupaten. B. Pelaksana Kegiatan 1. Pusat: Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. 2. Pelaksana Provinsi: Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumatera Barat dan Aceh). 3. Pelaksana Kabupaten: Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan (16 kabupaten). 4. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah tersebut di atas setelah verifikasi CP/CL dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015

13

disahkan dengan SK Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi penanaman Tembakau seluas 630 ha pada 16 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumatera Barat dan Aceh dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Lokasi, jenis dan volume pelaksanaan Pengawalan Pengembangan Tembakau dapat dilihat pada lampiran 2. 3. Lokasi, jenis dan volume pelaksanaan Pemberdayaan Petani Tembakau dapat dilihat pada lampiran 3. D. Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015 ada beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Adapun simpul kritis dalam kegiatan Pengembangan Tanaman tembakau Virginia Krosok dan tembakau rajangan Tahun 2015 diantaranya adalah : 1. Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten. 2. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima paket dan calon lokasi (CP/CL) oleh Tim Teknis Kabupaten.


14

3. Tahap pengadaan dan penyaluran Benih yang bersertifikat dan berlabel oleh rekanan pemenang tender yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 4. Tahap pengadaan dan penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani oleh rekanan pemenang tender yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.


15

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Bantuan berupa bantuan sebagai

untuk pengembangan tembakau tahun 2015 bantuan dana operasional kegiatan dan bahan dengan tahapan pelaksanaannya berikut :

1. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dari Pusat, dan mensosialisasikan kepada Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten; 2. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan; 3. Pemanfaatan belanja barang non operasional lainnya adalah sebagai berikut: belanja barang non operasional lainnya yang sumber dananya APBN-P T.A 2015 hanya diberikan untuk biaya pengadaan benih, pupuk dan pestisida; 4. Mekanisme pemanfaatan belanja barang adalah sebagai berikut:  Pengadaan benih, pupuk, dan pestisida dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No 70 tahun 2012 berikut perubahannya.  Untuk kegiatan penanaman tembakau, penyedia wajib menyediakan benih dan pupuk paling


16

lambat 1 minggu sebelum waktu tanam, dan menyalurkan benih dan pupuk sampai ke titik bagi. Waktu tanam peridoe I (Januari sampai Maret) sedangkan waktu tanam periode II (Agustus sampai Oktober).


17

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penanaman Tanaman tembakau Tahun 2015 dilakukan oleh: Pusat, Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan tugas masing-masing sebagai berikut : A. Pusat Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, bertugas: 1. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Tanaman Tembakau Tahun 2015. 2. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan. 4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antar instansi non pemerintah seperti Perusahaan Pengelola/ Mitra, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat lainnya.


18

5. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. B. Tim Teknis Provinsi Tim Teknis Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, bertugas : 1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelaksanaan Penanaman Tembakau Tahun 2015 dengan mengacu kepada Pedoman Teknis Penanaman Tembakau Tahun 2015 yang dibuat Ditjen. Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta. 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan sosialisasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penanaman tembakau tahun 2015 di kabupaten/kota setempat. 4. Melakukan pengawalan, pemantauan, monitoring, evaluasi serta membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. 5. Bersama Tim Teknis di kabupaten/kota membangun kemitraan yang produktif antara Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015

19

petani dan koperasi.

perusahaan

pengelola/mitra/

6. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per kabupaten kepada Tim Pembina Pusat melalui Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi penanaman (kecamatan); ii) luas areal terdaftar/terukur; iii) jumlah petani peserta/kelompok tani; iv) penyaluran benih dan sarana produksi; v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/produktivitas; viii) perkembangan jumlah tabungan pada rekening kelompok; dan ix) laporan keuangan Satker pengelola dana TP yang dibuat sesuai sistem/peraturan yang berlaku. C. Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota dikoordasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota, bertugas : 1. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penanaman Tembakau Tahun 2015 yang ada di daerahnya dengan mengacu Juklak yang dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Pedoman Teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Perkebunan. Juknis tersebut disampaikan ke Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan tembusan


20

kepada Ditjen. Perkebunan cq. Tanaman Semusim di Jakarta.

Direktorat

2. Melakukan koordinasi teknis yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan teknis lapangan. 3. Melakukan sosialisasi kepada petani/kelompok tani sasaran. 4. Melakukan pendaftaran, seleksi dan verifikasi CP/CL, diharapkan CP/CL. 5. Bersama Tim Pelaksana Provinsi membangun kemitraan yang produktif antara petani dan perusahaan pengelola/mitra/koperasi. 6. Melakukan bimbingan teknis, monitoring/ pengawalan/pemantauan, dan pengendalian ke lokasi kegiatan. 7. Membantu kelompok tani peserta penanamn tembakau dalam menyusun RUK/RDKK. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per Kecamatan kepada Tim Pelaksana Provinsi tembusan kepada Dirjen Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi (desa); ii) jumlah petani peserta/kelompoktani; iii) luas areal terdaftar/terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/produktivitas; viii) perkembangan


21

jumlah modal usaha petani pada rekening kelompok, dll; dan ix) permasalahan serta rencana tindak lanjut.


22

VI. PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU Pemberdayaan petani adalah rangkaian proses memfasilitasi petani melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan asistensi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam upaya mengakumulasi potensi yang dimiliki. Diharapkan potensi tersebut menjadi suatu kekuatan dalam melakukan kerjasama menuju peningkatan kesejahteraan. A. Tujuan Tujuan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan petani dalam hal teknis dan administratif. Selain itu juga membina kebersamaan petani dan pengembangan kelembagaannya agar terbangun usahatani yang mandiri dan berkelanjutan. B. Sasaran Terbentuknya kelompok tani mandiri yang selanjutnya dapat tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dapat membentuk koperasi yang berbadan hukum. C. Pelaksanaan 1. Metode Pelaksanaan Pemberdayaan petani tembakau dilaksanakan secara swakelola melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Pemberdayaan petani difasilitasi oleh Dinas Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2015

23

Perkebunan tingkat Provinsi bekerjasama dengan dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten wilayah pengembangan tembakau. Materi pemberdayaan petani meliputi pembekalan teknis budidaya tanaman tembakau sampai dengan panen dan pasca panen serta fasilitasi penumbuhan dan penguatan kelompok tani melalui aspek manajerial. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pemberdayaan petani mencakup: a. Sosialisasi program kegiatan. b. Inventarisasi kelompok tani peserta penanaman tembakau. c. Penetapan calon peserta pelatihan (pengurus kelompok atau anggota yang ditunjuk untuk mewakili). d. Penyelenggaraan pelatihan petani tembakau. e. Penyusunan laporan. Waktu pelaksanaan pelatihan petani adalah sebelum petani melakukan penanaman tembakau dan atau menjelang panen tembakau. Untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam awal tahun pelatihan dilaksanakan sebelum bulan Maret 2015, sedangkan untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam akhir tahun pelatihan dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2015.


24

VII. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Agar penggunaan anggaran APBN menjadi tertib sesuai dengan output kegiatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, keuangan maupun fisik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu (1) sebelum mulai kegiatan (ex-ante) untuk mengetahui persiapan pelaksanaan di lapangan dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul, (2) saat dilakukan kegiatan (on going) untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan (3) setelah dilakukan kegiatan (ex-post) untuk mengevaluasi kegiatan berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan. Laporan dibuat secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat di Jakarta.


25

VIII. PEMBIAYAAN Kegiatan pelaksanaan Penanaman Tanaman Tembakau Tahun 2015 dibiayai dari dana APBN-P melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan.


26

IX. PENUTUP Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2015 ini dibuat sebagai acuan umum bagi setiap pihak terutama petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman tembakau. Hal-hal yang belum terakomodir dalam Pedoman Teknis ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diakomodir dalam Juklak dan Juknis. Dalam penyusunan Juklak/Juknis tersebut harus memperhatikan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK).


27

Lampiran 1 : Kegiatan Pengembangan Tembakau Virginia krosok dan Tembakau Rajangan Tahun 2015 No.

Provinsi

Kabupaten

Pengembangan Tembakau Virginia Krosok Jawa Timur 1. Bojonegoro Lamongan Banyuwangi 2.

NTB

Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Barat

Pengembangan Tembakau Rajangan Jawa Barat 1. Sumedang Majalengka Garut 2.

Jawa Tengah

Temanggung Klaten

3.

Jawa Timur

Banyuwangi

4.

Bali

Buleleng Gianyar

5.

Aceh

Gayo Lues

6.

Sumatera Barat

Lima Puluh Kota

Volume (Ha) 280 50 50 50 150 40 50 40 130 350 20 20 20 60 50 50 100 50 50 50 50 100 20 20 20 20


28

Lampiran 2. Kegiatan Pengawalan Pengembangan Tembakau Virginia Krosok dan Tembakau Rajangan Tahun 2015 No.

PROVINSI

VOLUME

1

JAWA BARAT

1

Paket

2

JAWA TENGAH

1

Paket

3

JAWA TIMUR

1

Paket

4

BALI

1

Paket

5.

NTB

1

Paket

6.

ACEH

1

Paket

7.

SUMBAR

1

Paket

7

Paket

TOTAL


29

Lampiran 3. Kegiatan Pemberdayaan Petani Tembakau Virginia Krosok dan Tembakau Rajangan Tahun 2015 No.

PROVINSI

VOLUME

1

JAWA BARAT

3

Paket

2

JAWA TENGAH

2

Paket

3

JAWA TIMUR

3

Paket

4

BALI

2

Paket

5.

NTB

3

Paket

6.

ACEH

1

Paket

7.

SUMBAR

1

Paket

TOTAL

15

Paket


30

Lampiran 4. Rekapitulasi RUK/RUB Kelompok : …………………………. Desa/Kelurahan : …………………………. Kecamatan : …………………………. Kabupaten : …………………………. Provinsi : ............................ REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA BERSAMA Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggara ….......................... Provinsi/Kab/Kota ………………………… Sesuai dengan Surat Keputusan*)……… nomor...........tanggal..........tentang penetapan kelompok tani sasaran kegiatan........... sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No.

Kegiatan

1 1. Dst.

2

Jumlah Biaya (Rp) 3

Jumlah


31

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal...., Menyetujui, Ketua Kelompok, Ketua Tim Teknis, .................................... ................................ Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota......... ......................................... NIP................................... Catatan : *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.


32

DRAFT Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan i Tembakau Tahun 2015

Recommend Documents