PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERTANIAN PERTANIAN DIREKTORAT DIREKTORATJENDERAL JENDERALPETERNAKAN PETERNAKAN DAN DANKESEHATAN KESEHATANHEWAN HEWAN DIREKTORAT DIREKTORATPERBIBITAN PERBIBITANTERNAK TERNAK TAHUN TAHUN2015 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

DIREKTORAT PERBIBTAN TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

Hak cipta © 2014, Direktorat Perbibitan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Telp. +62.21.7815781 Fax. +62.21.7811385 Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya Hak cipta dilindungi Undang-undang. Disain & foto kulit Perbanyakan Dicetak oleh

: Rosikin, S.Pt : Direktorat Perbibitan Ternak : Tristar Kreasi

KATA PENGANTAR

Dalam mewujudkan kemandirian penyediaan bibit ternak yang berkelanjutan, diperlukan peternak pembibit yang berkualitas, handal, berkemampuan manajerial dan kewirausahaan. Untuk itu, diharapkan peternak pembibit mampu membangun usaha pembibitan yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Pemberdayaan peternak pembibit dilakukan melalui fasilitasi, penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien serta penguatan kelembagaan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diarahkan untuk mendorong penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok pembibit dan Gabungan kelompok pembibit dalam menerapkan sistim agribisnis dan untuk memperoleh surat keterangan layak bibit dan/ atau sertifikat layak bibit. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu disusun pedoman pelaksanaan untuk dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya dan agar ditindaklanjuti oleh Dinas Provinsi dengan Petunjuk Pelaksanaan serta Dinas Kabupaten/Kota dengan Petunjuk Teknis dengan mengakomodir hal yang spesifik di daerah masing-masing. Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SYUKUR IWANTORO

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.………………………………….….............................

i

DAFTAR ISI ………….………………………...…………........……...........

ii

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 ...........................................................................................

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 ..........................

5

BAB I. PENDAHULUAN ….....................................................................

5

A. Latar Belakang …………………………..………..........…..............

5

B. Maksud dan Tujuan …………………………………......................

6

C. Keluaran …………………………………………….......................

6

D. Ruang Lingkup ……………………………………….....................

6

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN …..…............................................

7

A. Persiapan ……………………………….....…………....................

7

B. Pelaksanaan ..…….…………………………………….................

7

BAB III. PENDANAAN ………..…………………......................................

9

BAB.IV. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN ……..….................

10

A. Pembinaan ……………………………....…..................................

10

B. Pengorganisasian ……………………………………...................

10

BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .......................

12

A. Monitoring dan Evaluasi ……………....…..................................

12

B. Pelaporan ………………………………...........……....................

12

BAB VI. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN ..........

13

A. Pengendalian ……………....…..................................................

13

B. Indikator Keberhasilan …………………...........……..................

13

BAB VII. PENUTUP ..............................................................................

13

ii

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1 .………………………………….…....................................... LAMPIRAN 2 ………….………………………...…………........……........... LAMPIRAN 3 ...........................................................................................

iii

15 16 17

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR:1220/Kpts/F/12/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi/kerbau tahun 2014 dan swasembada berkelanjutan, dilakukan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak pada Tahun Anggaran 2015; b. bahwa dalam pelaksanaannya Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak perlu acuan dasar pelaksanaannya agar berjalan dengan baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak Tahun 2015, dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015

1

4.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

5.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara nomor 4347);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

9.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja; 11. Peraturan Menteri Pertanian: Nomor 56/Permentan.OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik ternak; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/ 9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik; 2

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit, jo. Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2012; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan.OT.140/ 7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan. OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan. OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik;


3

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK TAHUN 2015.

Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak Tahun 2015, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini. Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam membentuk, menata, mengembangkan, dan menetapkan Kelompok Pembibit, dan Gabungan Kelompok Pembibit.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

SYUKUR IWANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR TANGGAL

: : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembibitan ternak rakyat masih menjadi andalan dalam penyediaan bibit sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik. Kondisi pembibitan ternak rakyat sebagian besar berasal dari usaha pembibitan dengan skala kecil yang dikelola peternak di pedesaan. Pemerintah telah memfasilitasi berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan usaha pembibitan rakyat antara lain penguatan pembibitan sapi potong, kerbau dan unggas di pulau dan kabupaten terpilih, program aksi perbibitan, penambahan indukan, dukungan kawasan

perbibitan,

pembibitan.

insentif

betina

bunting

dan

penguatan

kelompok

Pemberdayaan peternak pembibit dilakukan melalui fasilitasi

penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien serta penguatan kelembagaan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diarahkan untuk mendorong penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok pembibit (POKBIT) dan Gabungan Kelompok Pembibit (GAPOKBIT). Pengembangan

usaha

pembibitan

ternak

diperlukan

pembinaan

dan

pendampingan secara kontinyu yang bersifat multi-years sampai terbentuk POKBIT/GAPOKBIT yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) dan mampu menghasilkan ternak bibit yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) atau bersertifikat. Memperhatikan hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi pengembangan kelembagaan perbibitan ternak dengan 5


5

melibatkan peran serta masyarakat, untuk mengoptimalkan peran kelembagaan perbibitan yang dikelola masyarakat diperlukan untuk menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Perbibitan Ternak tahun 2015. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan ini sebagai acuan bagi pelaksana pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak. Tujuan dari kegiatan pengembangan usaha pembibitan ternak adalah untuk : 1. Meningkatkan koordinasi penguatan kelembagaan pembibitan ternak dengan instansi terkait. 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok pembibitan di bidang manajemen teknis dan managemen organisasi. 3. Melakukan pembinaan penguatan kelompok pembibitan menuju berbadan hukum 4. Melakukan identifikasi calon kelompok pembibitan. C. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1. Tersedianya data dan informasi hasil identifikasi kelompok pembibit; 2. Tersedianya laporan koordinasi penguatan kelembagaan pembibitan ternak; 3. Terselenggaranya pelatihan manajemen kelompok; 4. Terbinanya penguatan kelompok pembibitan menuju berbadan hukum. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak ini meliputi pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dana, identifikasi kelompok pembibitan, pembinaan dan pengorganisasian, indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penutup. 6

6

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan 1. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Tahun 2015 dituangkan kedalam Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan dan Petunjuk Pelaksanaan disusun oleh Tim Pembina Provinsi. Hal-hal yang belum diatur dalam

pedoman

ini

dituangkan

lebih

lanjut

dalam

juknis

dengan

memperhatikan potensi dan kondisi daerah masing-masing. 2. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kegiatan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak tahun 2015 dilakukan oleh pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan kepada Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan Keswan dan ditindak lanjuti oleh dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan kepada kelompok yang menjadi sasaran. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan secara intensif dan berjenjang mulai dari Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tingkat lapangan. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan oleh Tim Pusat dan Tim Pembina Provinsi sesuai dengan tingkatannya. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

B. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan disesuaikan pada alokasi dana yang ada pada DIPA masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan meliputi : 1. Identifikasi Kelompok. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015

7

7

Keberadaan data dan informasi tentang kelembagaan peternak masih relatif terbatas sehingga data tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan peternakan termasuk kelembagaan strategis. Data dan informasi merupakan sumber utama untuk mengetahui maju mundur suatu kegiatan.Data

kelembagaan

kelompok

peternak

tidak

bersifat

statis,

melainkan dinamis mengikuti situasi perkembangan usaha peternakan sehingga diperlukan data dan informasi yang terus di up date agar dinamika kelembagaan kelompok dapat terus dipantau. Identitifikasi kelompok merupakan langkah awal dalam membangun data base

kelembagaan

kelompok

peternak.

Pemanfaatan

data

base

kelembagaan peternak tidak hanya diperlukan oleh dinas atau instansi pemerintah saja melainkan juga bagi stakeholder yang membutuhkan data tersebut. Identifikasi kelompok dimaksud menggunakan formulir 1 pada lampiran 3. 2. Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pembibitan Ternak; Setelah dinas provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan hasil dari identifikasi kelompok,

bersama-sama

dinas yang menangani

fungsi

penyuluhan

pertanian memverifikasi mengenai status kelompok 3. Pelatihan SDM Kelompok pembibitan ternak; Jenis – jenis pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan disusun bersama-sama dengan dinas yang menangani fungsi penyuluhan pertanian. Dan apabila diperlukan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Badan Litbang Pertanian/BPTP dan stake holder lainnya. 4. Pembinaan dan pendampingan kelompok pembibit menuju berbadan hukum; Peningkatan posisi tawar dari kelompok menjadi salah satu tujuan kegiatan pengembangan kelembagaan pembibitan ternak. Diharapakan melalui bentuk badan hukum dapat menjadi kelompok-kelompok tersebut berdaya dalam pemasaran dan akses permodalan. Pembinaan dan pemdampingan tersebut dilakukan bersama-sama dinas yang membidangi perkoperasian di provinsi maupun kabupaten/kota

8

8

BAB III PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Tahun 2015 masing-masing dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Kerja Daerah (SKPD) sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Uraian kegiatan dan pendanaan secara rinci terdapat pada masing-masing satker. Secara umum berada dalam jenis belanja barang, sehingga tatakelola pemanfaatan dan pertanggung jawabannya sesuai akun tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan. Pendanaan berada pada masing-masing provinsi sehingga pemanfaatan dana secara tepat dan benar mejadi tanggungjawab masing-masing SKPD Provinsi.


9

9

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN A. Pembinaan Dalam upaya meningkatkan kinerja kelompok pembibitan sapi potong, dilakukan pembinaan teknis dan manajemen serta pembinaan kelembagaan. Pembinaan teknis dan manajemen dilakukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip perbibitan antara lain rekording, seleksi, yang mengacu pada GBP sapi potong. Pembinaan manajemen dilakukan dalam rangka peningkatan manajemen pemeliharaan antara lain penyediaan dan pemberian pakan dan air minum, perkandangan dan kesehatan hewan. Sedangkan pembinaan kelembagaan diberikan dalam rangka mengarahkan kelompok peternak berkembang menjadi gabungan kelompok, koperasi sehingga memiliki posisi tawar yang baik. B. Pengorganisasian Untuk kelancaran kegiatan ini dilaksanakan secara terkoordinasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya diperlukan pengaturan organisasi untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap lini kelembagaan, sebagai berikut : 1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Kelembagaan Pembibitan, Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Menyusun Pedoman Pengembangan Kelembagaan Pembibitan; b. Mengkoordinasikan kegiatan di tingkat pusat dan daerah; c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi; e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 10

10

2. Tim Pembina Provinsi a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan dan

disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing

daerah yang ditetapkan oleh kepala Dinas Provinsi. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten. c. Melakukan verifikasi terhadap kelompok pembibit. d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan serta penanganan masalah di tingkat provinsi e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi. f.

Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Tim Teknis Kabupaten Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Teknis Kabupaten, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk teknis kegiatan dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan

disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah yang

ditetapkan oleh Dinas Kabupaten. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten. c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan di tingkat kabupaten. d. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan. e. Melakukan monitoring dan evaluasi. f.

Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.


11

11

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan. Disamping itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah. Untuk menjaga transparansi penggunaan dana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Tim Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lokasi kegiatan; 2. Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi baik kegiatan maupun keuangan; 3. Tim Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kabupaten/kota.

B. Pelaporan Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme pelaporan sebagai berikut : 1. Dinas Kabupaten melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari kelompok dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Provinsi. 2. Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari Dinas Kabupaten dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan Ternak sebagaimana format pada lampiran 2.

12

12

BAB VI PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian Pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten. Pengawasan

fungsional

kegiatan

dilaksanakan

oleh

Aparat

Pengawas

Fungsional. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan setiap saat selama kegiatan. B. Indikator Keberhasilan 1. Indikator Input Tersedianya dana untuk kegiatan pengembangan kelembagaan pembibitan ternak di 22 provinsi. 2. Indikator Output a. Terlatihnya manajemen teknis dan organisasi di 22 kelompok; b. Teridentifikasinya 22 kelompok pembibit di 22 provinsi. 3. Indikator Outcome a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembibitan; b. Terbentuknya kelompok pembibitan yang memiliki posisi tawar yang baik. 4. Indikator Manfaat a. Berkembangnya kemampuan kelompok pembibitan; b. Aktivitas kelompok berjalan dengan baik.


13

13

BAB VII PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan pengembangan kelembagaan Tahun 2015 mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Lapangan. Hal-hal yang bersifat spesifik dan belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut di dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi dengan memperhatikan kondisi masing-masing wilayah.

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN HEWAN

PETERNAKAN

DAN

SYUKUR IWANTORO

14

14

Lampiran 1. Lokasi kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Tahun 2015 yaitu: 1.

Aceh

2.

Sumatera Utara

3.

Sumatera Barat

4.

Riau

5.

Jambi

6.

Bengkulu

7.

Sumatera Selatan

8.

Bangka Belitung

9.

Jawa Barat

10.

Jawa Tengah

11.

DIY

12.

Jawa Timur

13.

Bali

14.

Nusa Tenggara Barat

15.

Nusa Tenggara Timur

16.

Kalimantan Selatan

17.

Kalimantan Timur

18.

Sulawesi Utara

19.

Sulawesi Selatan

20.

Maluku

21.

Papua

22.

Papua Barat


15

15

Lampiran 2.

Nama Kelompok / Ketua Kelompok

KABUPATEN : PROVINSI :

No

Populasi Ternak Kelompok yang dipelihara/dimiliki (ekor) Tanggal /Tahun Jumlah Fasilitas yang Pembentukan Anggota pernah didapat Sapi Sapi Ayam Kerbau Kambing Domba Itik Kelompok Kelompok oleh kelompok Potong Perah Lokal

LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK

Alamat Kelompok

Pelatihan

16

16

Lampiran 3, Formulir 1.

:

: : : : : : : : : : :

Terdokumentasi secara baik

3

2

Penilaian dan Penjelasan Setiap Nilai

Dicetak dan diedarkan ke seluruh anggota

4

10

Tidak terdokumentasi dan tampak tak terawat Hanya ada pengurus harian

Bobot

5

Pengurus hrian, bidang2, kecuali bidang usaha

Nilai

Penilaian kelompok ternak yang berpotensi menjadi usaha pembibitan 1. 2. 3.

Nama Kelompok Tanggal, Bulan, Tahun Berdiri Alamat Kelompok a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota Nama Ketua Kelompok Telpon/HP Ketua Kelompok Jumlah Anggota Jenis Ternak

Uraian

8. Jumlah Ternak (Segala Umur)

No

4. 5. 6. 7.

1

Manajemen dan Organisasi (40) a. AD/ART kelompok

b. Struktur organisasi

Pengurus harian, bidang dan bidang2, khususnya ada bidang usaha

Keterangan

Bukti fisik

Bukti fisik

17

17


2

c. Program kelompok

d. Administrasi kelompok

10

10

Tertib, lengkap, dan digunakan secara terus menurus

Disusun dalam rapat anggota yang isinya berorientasi pada upaya pembibitan, dibukukan, dan diedarkan ke anggotanya

Disusun dalam rapat anggota yang isinya tidak berorientasi pada upaya pembibitan dan didokumentasi/ disimpan di pengurus Tertib dan kurang lengkap

Lebih dari 10 tahun Swadaya dan kemauan sendiri

40 ST - 100 ST

swadaya dan difasilitasi

5 sd 10 tahun

Lebih dari 100 ST

Tetap

2

6

Meningkat

e. Umur kelompok

4

Dilakukan secara kadang-kadang

3

5

Tertib dan selalu dilakukan sesuai dengan tujuan

Kurang dari 5 ekor dan kadangkadang pakai IB

40

5

Tidak ada karena pakai IB

f. Proses Pembentukan Jumlah Manajemen Pembibitan (30) a. Jumlah betina produktif di kelompok b. Stabilitas jumlah betina (produktif maupun muda) dalam 4 tahun terakhir c. Pencatatan produktivitas dan reproduktivitas d. Jumlah pejantan dalam kelompok

Bukti fisik Bukti fisik dan wawancara mendalam

Bukti fisik

Disusun berdasarkan perintah dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kurang tertib dan kurang lengkap Kurang dari 5 tahun Karena permintaan Dinas

Hitung (Sapi = …. Ekor, dll.) Hitung

didapat Hitung dan check

infromasi yang

Bukti fisik, catat

Bukti fisik, hitung dan kondisi buku

kurang dari 40 ST Menurun

Tidak dilakukan

Lebih dari 5 ekor dan tidak pernah pakai IB

18

18

3

f. Jumlah yang dihasilkan per Tahun dalam 4 tahun terakhir

e. Pola penjualan ternak

3

5

1 usaha

Tinggi

Diputuskan dalam rapat anggota kelompok

2 usaha

Sendiri-sendiri tetapi mempertimbangk an saran kelompok Sedang

Sendiri2 dan tidak ada urusan apapun dengan kelompok Rendah

Kurang lengkap

Kurang lengkap

Lengkap

2

30 10

Sangat lengkap

lebih dari 2 usaha

g. Usaha lain yang dikelola selain pengembangbiakan/pembibit an Jumlah Sarana Pengelolaan (20) Alat ukur produktifitas dan reproduktifitas

Lengkap

Check dan bukti fisik catatan

hitung dan catat hasil wawancara mendalam catat hasil wawancara mendalam

Alat ukur

produktifitas

dan

reproduktifitas

Alat pencatat

dan penyimpan

Sangat lengkap

data (komputer

5

data (komputer dan sejenisnya;

dan sejenisnya;

Alat pencatat dan penyimpan kartu individu ternak dan

kartu individu

sejenisnya

ternak dan

sejenisnya

19

19


4

Petugas pengukur dan pencatat

Jumlah Sarana Pendukung (10) a. Bahan pembuatan kandang dan kondisi lingkungannya (intensif)

5

20 4

Ditunjuk secara tetap

Sangat baik

Ada beberapa orang

Baik

Tidak tentu

Cukup

Cukup

Petugas

pengukur dan

pencatat

Ambil foto dan

uraikan secara

lengkap bahan

yang

lengkap asal

uraikan secara

Ambil foto dan

dan sanitasi

digunakan, tata

b. Ketersediaan pagar, tempat

Baik

letak kandang, Sangat baik

teduh, embung, dan kondisi

3

lingkungannya (extensif) c. Penyediaan dan pengolahan pakan

pakan,

penyimpanan

dan pengolahan

pakan, dan

yang terkait

20

20

d. Akses ke jalan ekonomi

Jumlah Total Jumlah

3

10 100

Sangat mudah

Keterangan:  Nilai terbaik adalah 400 dan nilai terburuk adalah 200;  Kelompok bernilai lebih besar dari 300 berpotensi terpilih;  Kelompok bernilai kurang dari 300 disingkirkan; 

Mudah

Cukup

Catat jarak

lokasi kandang

dengan jalan

umum dan

biaya yang

diperlukan

untuk

mengangkut

ternak ke pasar,

yang relevan

dan info lain

Tim penilai melakukan penilaian Kelompok Pembibit dari beberapa aspek yaitu manajemen organisasi, manajemen perbibitan, sarana pengelolaan dan sarana pendukung. Manajemen organisasi memiliki bobot nilai 40, manajemen pembibitan memiliki bobot nilai 30, sarana pengelolaan memiliki bobot nilai 20 dan sarana pendukung memiliki bobot nilai 10, Skor penilaian berkisar antara 1 – 4 sehingga nilai terbaik adalah 400

21

21


Catatan :

22

Direktorat Perbibitan Ternak DIREKTORAL JENderal peternakan dan kesehatan hewan Kementerian pertanian

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

Recommend Documents