PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA TAHUN 2014
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014
KATA PENGANTAR
Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha budidaya ternak. Saat ini kebutuhan akan bibit ternak belum dapat terpenuhi, sehingga untuk pengembangan usaha, bibit sangat diperlukan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam mendukung pengembangan pembibitan ternak Non Ruminansia (Itik Lokal, Ayam Lokal dan Babi) maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2014 memfasilitasi pengembangan usaha pembibitan ternak non ruminansia dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang no 18. Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 13. Agar pelaksanaan pembibitan ternak non ruminansia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka telah disusun Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia. Pedoman Pelaksanaan ini agar dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya dan agar ditindaklanjuti oleh Dinas Provinsi dengan Petunjuk Pelaksanaan serta Dinas Kabupaten/Kota dengan Petunjuk Teknis dengan mengakomodir hal yang spesifik di daerah masing-masing. Semoga Pedoman Pelaksanaan ini dapat bermanfaat.
Jakarta, 31 Desember 2013 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SYUKUR IWANTORO
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................
i ii iii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN .............. DAN KESEHATAN HEWAN
iv
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ..................... PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1
BAB I. A. B. C.
PENDAHULUAN Latar Belakang .............................................................. Maksud, Tujuan dan Keluaran ..................................... Ruang Lingkup ..............................................................
1 2 2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan ...................................................................... B. Pelaksanaan ...............................................................
3 4
BAB III. PEMANFAATAN DANA A. ITIK . .......................................................................... B. AYAM ...........................................................................
8 8
C. BABI .............................................................................. .
9
BAB IV. TATALAKSANA PEMBIBITAN......................................
10
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN A. Pembinaan ................................................................. B. Pengorganisasian ......................................................
19 19
BAB VI. INDIKATOR KEBERHASILAN ............... ........ ..............
21
BAB VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi .............................................. B. Pelaporan ...................................................................
22 22
BAB VII. PENUTUP .............................................. . .....................
23
ii
DAFTAR LAMPIRAN halaman 1. Lokasi Kegiatan Pengembangan Pembibitan Itik Lokal ........................................................... Ayam Lokal. ........................................................... Babi. ........................................................... 2. Pencatatan ..........................................................................................
25 25 25 26
iii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 1356/Kpts/TU.210/F/12/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan bibit ternak non ruminansia secara berkelanjutan guna meningkatan populasi dan produktivitas ternak non ruminansia, dilakukan Kegiatan Pembibitan Ternak Non Ruminansia pada Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Pembibitan Ternak Non Ruminansia pada Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); iv
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260); 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 7. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang Baik; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/PD.430/06/2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik yang Baik 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN RUMINANSIA TAHUN ANGGARAN 2014.
TERNAK
NON
Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia Tahun Anggaran 2014, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
v
Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembibitan Ternak Non Ruminansia Tahun Anggaran 2014. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
SYUKUR IWANTORO
Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
vi
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR KESEHATAN HEWAN
JENDERAL
NOMOR
:
1356/Kpts/TU.210/F/12/2013
TANGGAL
:
31 Desember 2013
PETERNAKAN
DAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Usaha budidaya ternak Non Ruminansia seperti Itik lokal dan Ayam Lokal dilakukan sebagian besar masyarakat sehingga populasinya menyebar diseluruh wilayah Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa unggas lokal sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat sebagai sumber pendapatan atau tabungan. Selain unggas lokal ternak non ruminansia yang lain yaitu ternak babi juga mempunyai peran bagi masyarakat dan telah berkembang dengan baik dilokasi tertentu dengan di dukung oleh sosial dan budaya masyarakat setempat. Usaha budidaya ternak non ruminansia baik itik lokal, ayam lokal dan babi umumnya masih dikelola secara tradisional dengan skala usaha yang kecil, disisi lain usaha pembibitan dengan tujuan untuk menghasilkan bibit ternak belum diminati masyarakat peternak, sedangkan pembibitan yang dikelola oleh swasta dengan skala usaha yang besar masih sedikit atau terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bibit belum dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Memperhatikan hal tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan memfasilitasi pengembangan pembibitan ternak non ruminansia dengan melibatkan peran serta masyarakat, untuk mengoptimalkan pembibitan ayam lokal, itik lokal dan babi diperlukan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan bimbingan terhadap kelompok. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia Tahun 2014.
1
B. Maksud, Tujuan dan Keluaran 1. Maksud : Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia Tahun 2014, sebagai acuan bagi pelaksana pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan mutu bibit ternak itik lokal, ayam lokal dan babi. 2. Tujuan : Tujuan dari kegiatan pembibitan ternak non ruminansia, yaitu : a. Menumbuhkan dan menstimulasi peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembibitan; b. Menumbuhkan wilayah sumber bibit itik lokal, ayam lokal dan babi; 3. Keluaran : Keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok pembibitan itik lokal, ayam lokal, dan babi serta tumbuhnya wilayah sumber bibit itik lokal, ayam lokal, dan babi. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi pelaksanaan kegiatan; Pemanfaatan Dana, Tatalaksana Pembibitan, Pembinaan dan Pengorganisasian, Indikator Keberhasilan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan Penutup
2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Lokasi kegiatan pembibitan ternak itik lokal, ayam lokal, dan babi tahun 2014 pada lampiran 1 A. Persiapan 1. Perencanaan Operasional Kegiatan operasional pembibitan itik lokal, ayam lokal, dan babi tahun 2014 dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) yang disusun oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) disusun oleh Tim Pembina Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedlak. Hal-hal yang bersifat spesifik daerah dan yang belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut di dalam Juklak dan Juknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah. 2. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kegiatan pembibitan itik lokal, ayam lokal, dan babi tahun 2014 dilakukan oleh pelaksana Ditjen PKH kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan ditindaklanjuti oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan kepada kelompok peternak itik lokal, ayam lokal, dan babi yang menjadi sasaran 3. Tata Cara Seleksi Kelompok dan Lokasi Peternak Proses seleksi calon peternak dan calon lokasi (CPCL) peternak dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai berikut : 1). Dana TP Provinsi a. Berdasarkan proposal yang sudah diusulkan oleh kelompok peternak dalam e-proposal selanjutnya dilakukan seleksi CPCL oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. b. Hasil seleksi Tim Teknis Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ke dinas provinsi sebagai calon kelompok pelaksana kegiatan pembibitan ternak non ruminansia. c. Berdasarkan usulan dari kabupaten/kota selanjutnya dinas provinsi melakukan penilaian dan verifikasi oleh Tim Pembina.
3
d. Hasil verifikasi oleh tim pembina selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi sebagai bahan pertimbangan penetapan kelompok pelaksana kegiatan. e. Penetapan kelompok dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi dalam bentuk Surat Keputusan. 2). Dana TP Kabupaten/Kota a. Berdasarkan proposal yang sudah diusulkan oleh kelompok peternak dalam e-proposal selanjutnya dilakukan seleksi CPCL oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. b. Hasil seleksi Tim Teknis Kabupaten/Kota diusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan penetapan kelompok pelaksana kegiatan pembibitan ternak non ruminansia. c. Penetapan kelompok dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan. B. Pelaksanaan Kegiatan pembibitan ternak itik lokal, ayam lokal, dan babi tahun 2014 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Itik Lokal 1) Rumpun Itik Lokal Rumpun itik lokal yang dikembangkan diutamakan itik yang telah ditetapkan sebagai rumpun oleh Menteri Pertanian antara lain : itik Mojosari, Alabio, Tegal, Kerinci, Pitalah, Rambon, Bayang, Pegagan, Talang Benih, Magelang ataupun itik lokal spesifik daerah seperti : Cihateup, Turi, Bali. 2) Kualifikasi Itik Lokal a) Itik lokal dalam kegiatan pembibitan ini diutamakan bibit hasil produksi dari usaha pembibitan itik; b) Bebas dari penyakit menular; c) Itik betina dara siap produksi (pullet) dan pejantan siap kawin, namun untuk mengatasi apabila ada kesulitan penyediaan pullet maka dipertimbangkan untuk pengadaan DOD (Day Old Duck) dengan disediakan pakan yang memadai sampai dengan itik siap berproduksi.
4
3) Lokasi Kelompok a) Lokasi merupakan sentra pengembangan itik lokal; b) Berdekatan atau mudah dijangkau oleh pelaku usaha budidaya itik lokal dalam pendistribusian bibit; c) Terdapat banyak sumber pakan; d) Mudah dijangkau dalam pembinaan. 4) Kelompok Peternak a) Merupakan kelompok binaan dan terdaftar pada membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota;
dinas
yang
b) Mempunyai kepengurusan aktif dan alamat yang jelas c) Sudah berpengalaman dan melakukan kegiatan usaha peternakan itik lokal, minimal dalam satu tahun terakhir; d) Merupakan kelompok budidaya yang sudah berkembang dan berpotensi untuk diarahkan ke kegiatan pembibitan; e) Tidak bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya; f) Jumlah anggota minimal 10 orang; g) Tidak mendapatkan penguatan modal yang sejenis dari pemerintah pada tahun yang sama. h) Memiliki fasilitas untuk mendukung kegiatan pembibitan i) Bersedia mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan bantuan.
2. Ayam Lokal 1) Rumpun Ayam Lokal Rumpun ayam lokal yang dikembangkan meliputi ayam kampung, ayam KUB atau ayam spesifik lokal (ayam Sentul, Gaok, Kedu, dll). 2) Kualifikasi Ayam Lokal a) Ayam lokal dalam kegiatan pembibitan ini diutamakan bibit hasil produksi dari usaha pembibitan ayam; b) Bebas dari penyakit menular; c) Ayam betina dara siap produksi (pullet) dan pejantan siap kawin, namun untuk mengatasi apabila ada kesulitan penyediaan pullet maka dipertimbangkan untuk pengadaan DOC (Day Old Chick) dengan disediakan pakan yang memadai sampai dengan ayam siap berproduksi.
5
3) Lokasi Kelompok a) Lokasi merupakan sentra pengembangan ayam lokal; b) Berdekatan atau mudah dijangkau oleh pelaku usaha budidaya ayam lokal dalam pendistribusian bibit; c) Tersedia sumber pakan; d) Mudah dijangkau dalam pembinaan. 4) Kelompok Peternak a) Merupakan kelompok binaan dan terdaftar pada membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota;
dinas
yang
b) Mempunyai kepengurusan aktif dan alamat yang jelas, c) Sudah berpengalaman dan melakukan kegiatan usaha peternakan ayam lokal, minimal dalam satu tahun terakhir; d) Merupakan kelompok budidaya yang sudah berkembang dan berpotensi untuk diarahkan ke kegiatan pembibitan; e) Tidak bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya; f) Jumlah anggota minimal 10 orang; g) Tidak mendapatkan penguatan modal yang sejenis dari pemerintah pada tahun yang sama. h) Memiliki fasilitas untuk mendukung kegiatan pembibitan i) Bersedia mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan bantuan. 3. Babi 1) Rumpun Babi Rumpun babi yang dikembangkan lokal atau eks impor 2) Kualifikasi Babi a) Bibit diutamakan hasil produksi dari pembibit; b) Babi bebas dari penyakit menular; c) Memenuhi persyaratan teknis minimal bibit babi sesuai galur yang digunakan; d) Babi betina induk siap berproduksi dan pejantan siap kawin.
6
3) Lokasi Kelompok a) Lokasi merupakan sentra pengembangan babi; b) Berdekatan atau mudah dijangkau oleh pelaku usaha budidaya ternak babi dalam pendistribusian bibit; c) Tersedia sumber pakan; d) Mudah dijangkau dalam pembinaan. 4) Kelompok Peternak a) Merupakan kelompok binaan dan terdaftar pada membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota;
dinas
yang
b) Mempunyai kepengurusan aktif dan alamat yang jelas, c) Sudah berpengalaman dan melakukan kegiatan usaha peternakan ternak babi, minimal dalam satu tahun terakhir; d) Merupakan kelompok budidaya yang sudah berkembang dan berpotensi untuk diarahkan ke kegiatan pembibitan; e) Tidak bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya; f) Jumlah anggota minimal 10 orang; g) Tidak mendapatkan penguatan modal yang sejenis dari pemerintah pada tahun yang sama. h) Memiliki fasilitas untuk mendukung kegiatan pembibitan i) Bersedia mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan bantuan.
7
BAB III PEMANFAATAN DANA Pemanfaatan dana digunakan antara lain untuk : A. Itik Lokal dan Ayam Lokal a. Komponen Utama Pemanfaatan dana minimal digunakan dalam pembibitan itik lokal dan ayam lokal, meliputi : 1) Bibit, termasuk biaya transport; 2) Pakan b. Komponen Pendukung Pemanfaatan dana digunakan untuk komponen pendukung dalam pembibitan itik lokal dan ayam lokal, meliputi : 1) Bahan kandang dan peralatan 2) Sarana produksi, antara lain: obat-obatan, vaksin, vitamin, mesin tetas, timbangan, sarana rekording dan lain-lain; 3) Administrasi kelompok Penguatan modal usaha kelompok yang diberikan merupakan stimulan bagi peternak secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan prinsipprinsip pembibitan. Kelompok harus menyediakan sarana produksi seperti lahan, dan sarana lain yang masih diperlukan dalam pembibitan. B. Babi a. Komponen Utama : Pemanfaatan dana digunakan untuk komponen utama dalam pembibitan babi, meliputi : 1) bibit Babi; 2) pakan. b. Komponen Pendukung Pemanfaatan dana digunakan untuk komponen pendukung pembibitan babi, meliputi antara lain : 1) Bahan kandang dan perlengkapan; 2) Vaksin dan obat-obatan; 3) Sarana rekording (seperti : ear tag, timbangan, kartu ternak); 4) Administrasi kelompok
dalam
8
Penguatan modal usaha kelompok yang diberikan merupakan stimulan bagi peternak secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan prinsipprinsip pembibitan. Kelompok harus menyediakan sarana produksi seperti lahan, dan sarana lain yang masih diperlukan dalam pembibitan.
9
BAB IV TATALAKSANA PEMBIBITAN Tatalaksana Pembibitan Ternak Non Ruminansia adalah kegiatan melakukan pembiakan itik lokal, ayam lokal atau babi hasil seleksi melalui perkawinan yang seleksinya didasarkan pada sifat produksi dan/atau reproduksi. 1. Itik Lokal Tatacara pembiakannya adalah: (a) melakukan perkawinan itik jantan dan betina untuk menghasilkan telur-telur fertil; (b) menetaskan telur fertil dengan inkubator (mesin tetas) untuk menghasilkan DOD. Usaha pembibitan itik dilakukan mengacu kepada Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik (Good Breeding Praktices/GBP). A. Kandang dan Perlengkapan a) Kandang bersama/kandang
koloni
dimaksudkan
sebagai
pusat
kegiatan/inti pembibitan terdapat minimal 25% dari jumlah induk. Disamping itu kandang bersama lebih memudahkan manajemen pemeliharaan, dan mengumpulkan kotoran ternak yang dapat diolah menjadi pupuk organik. b) Daya tampung kandang sistem litter untuk itik umur <3 minggu 40 ekor/m2, 3-6 minggu 20 ekor/m2, 6-14 minggu 10 ekor/m2 sedangkan untuk Itik Lokal umur > 14 minggu 6 ekor/m2. c) Kandang cukup ventilasi, memperoleh cukup sinar matahari dan terhindar dari aliran hembusan angin yang terus menerus. d) Tempat pakan dan air minum dapat terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan sesuai dengan umur itik, baik ukuran maupun bentuknya. e) Tempat pakan harus diletakkan secara praktis, mudah terjangkau, mudah dipindahkan, diganti atau ditambah isinya dan mudah dibersihkan. f) Itik yang sakit ditempatkan dikandang isolasi. Alat untuk membersihkan kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain. g) Alat pemanas (indukan buatan) dan alat penerangan cukup. h) Alas kandang dan tempat bertelur kering dan bersih.
10
B. Pakan dan Obat 1) Pakan a. Pakan yang digunakan berupa pakan komersial dan/atau campuran sesuai dengan kebutuhan gizi untuk itik dan layak konsumsi; b. Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (mash) atau butiran (crumble). 2) Obat a. Obat hewan yang digunakan seperti biologik, premik, farmasitik adalah obat hewan yang telah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran obat hewan; b. Penggunaan obat hewan harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Kesehatan Hewan a) Kandang yang digunakan untuk pembibitan itik dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dimasuki dan dijadikan sarang binatang pembawa penyakit. b) Pembersihan dan pensucihamaan kandang yang baru dikosongkan c) d) e) f) g)
h)
dilakukan dengan menggunakan desinfektan. Desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur. Kandang harus dikosongkan minimal 2 minggu sebelum digunakan kembali; Pembibitan itik harus bebas dari Avian Influenza (AI) dan Salmonella sp; Vaksinasi terhadap penyakit unggas menular dilakukan sesuai petunjuk dan dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang; Apabila terjadi kasus penyakit hewan menular yang menyerang itik di lokasi pembibitan harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat untuk dilakukan tindakan pengamanan sebagaimana mestinya; Itik, bangkai itik dan limbah pembibitan yang terkena penyakit hewan menular tidak boleh dibawa keluar lokasi pembibitan dan harus segera dimusnahkan dengan dibakar dan/atau dikubur.
11
D. Biosekuriti Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontak/penularan bibit penyakit hewan pada ternak, seyogyanya dilakukan tindakan sebagai berikut: (1) lokasi pembibitan memiliki pagar untuk memudahkan kontrol; (2) Memiliki sprayer untuk mendesinfeksi kandang dan individu yang akan masuk kandang. E. Tatacara Pengembangbiakan 1) Sistem Perkawinan Perkawinan antara itik jantan dan betina dilakukan secara alami dengan perbandingan 1 : 5-7. 2) Penanganan Telur Tetas dan Penetasan Penanganan telur tetas dan penetasan pada pembibitan itik lokal yang baik dilakukan sebagai berikut: a) Telur yang akan ditetaskan hendaknya diperoleh dari induk dengan mutu produksi yang baik; b) Sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot minimal 60 gram/butir, bentuk telur oval, dan kondisi fisik kerabang halus dan tidak retak, kemudian disimpan pada suhu ruangan yang sejuk paling lama 7 hari. c) Penetasan dilakukan dengan mesin tetas disesuaikan dengan kebutuhan.
yang
kapasitasnya
3) Penanganan DOD Penanganan DOD pada pembibitan itik lokal yang baik dilakukan sebagai berikut : a) Anak itik dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering; b) Anak itik yang tidak memenuhi syarat kualitas disingkirkan; c) Segera setelah menetas anak itik dipelihara dalam indukan dengan fasilitas cukup ruang, suhu, pakan dan air minum; d) Pengeluaran bibit DOD harus disertai dengan catatan program kesehatan yang telah dan seharusnya dilakukan dikemudian hari.
12
4) Pencatatan Pencatatan pada pembibitan itik lokal yang baik meliputi : a) Data perkembangan ternak; b) Data produksi (telur harian, telur tetas) per kandang; c) Data penetasan (tgl masuk dan menetas, jumlah telur masuk, fertilitas, daya tetas, DOD Pencatatan pada pembibitan itik yang baik meliputi : F. Peremajaan (Replacement) Demi keberlanjutan usaha pembibitan itik lokal, maka dilakukan peremajaan yaitu itik diafkir pada umur 18 bulan dan sebelum itik diafkir, perlu dipersiapkan penggantinya (replacement). Itik pengganti dapat berasal dari turunannya (Filial 1/F1) yang terseleksi dan dipersiapkan setiap 4-5 bulan. 2. Ayam Lokal Tatacara pembiakannya adalah: (a) melakukan perkawinan ayam jantan dan betina untuk menghasilkan telur-telur fertil; (b) menetaskan telur fertil dengan inkubator (mesin tetas) untuk menghasilkan anak ayam. Usaha pembibitan ayam lokal dilakukan mengacu kepada Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Breeding Practices/GBP). A. Kandang dan Perlengkapan a) Kandang bersama/kandang koloni dimaksudkan sebagai pusat kegiatan/inti pembibitan terdapat minimal 25% dari jumlah induk. Disamping itu kandang bersama lebih memudahkan manajemen pemeliharaan, dan mengumpulkan kotoran ternak yang dapat diolah menjadi pupuk organik. b) Daya tampung kandang sistem litter untuk ayam umur <3 minggu 40 ekor/m2, 3-6 minggu 20 ekor/m2, 6-14 minggu 10 ekor/m2 sedangkan untuk ayam umur > 14 minggu 6 ekor/m2. c) Kandang cukup ventilasi, memperoleh cukup sinar matahari dan terhindar dari aliran hembusan angin yang terus menerus. d) Tersedia tempat pakan dan air minum, terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, mudah dibersihkan dan diletakkan secara praktis. e) Ayam yang sakit ditempatkan dikandang isolasi. Alat untuk membersihkan kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain. f) Alat pemanas (indukan buatan) dan alat penerangan cukup. g) Alas kandang dan tempat bertelur kering dan bersih.
13
B. Pakan dan Obat 1) Pakan a) Pakan yang digunakan berupa pakan komersial dan/atau campuran sesuai dengan kebutuhan gizi untuk ayam lokal dan layak konsumsi; b) Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (mash) atau butiran (crumble). 2) Obat a) Obat hewan yang digunakan seperti biologik, premik, farmasitik adalah obat hewan yang telah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran obat hewan; b) Penggunaan obat hewan harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Kesehatan Hewan a) Kandang yang digunakan untuk pembibitan ayam lokal dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dimasuki dan dijadikan sarang binatang pembawa penyakit. b) Pembersihan dan pensucihamaan kandang yang baru dikosongkan dilakukan dengan menggunakan desinfektan. c) Desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur. d) Kandang harus dikosongkan minimal 2 minggu sebelum digunakan kembali; e) Vaksinasi terhadap penyakit unggas menular sesuai jadwal yang dibuat dan dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang. Vaksinasi dilakukan terhadap penyakit: Marek’s, Infectious Laryngotracheoitis (ILT), Newcastle Disease (ND), Infectious Bronchitis (IB), Infectious Bursal Disease (IBD), Coryza, Avian Influenza (AI), Fowl Pox, Fowl Typhoid, serta penyakit hewan lainnya yang ditetapkan dan dilakukan sesuai petunjuk teknis kesehatan hewan;
14
f)
Apabila terjadi kasus penyakit hewan menular yang menyerang ayam di
lokasi pembibitan harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat untuk dilakukan tindakan pengamanan sebagaimana mestinya; g) Ayam, bangkai ayam dan limbah pembibitan yang terkena penyakit hewan menular tidak boleh dibawa keluar lokasi pembibitan dan harus segera dimusnahkan dengan dibakar dan/atau dikubur. D. Biosekuriti Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontak/penularan bibit penyakit hewan pada ternak, seyogyanya dilakukan tindakan sebagai berikut : a) Lokasi pembibitan memiliki pagar untuk memudahkan kontrol; b) Memiliki sprayer untuk mendesinfeksi kandang dan individu yang akan masuk kandang. E. Tatacara Pengembangbiakan a. Sistem Perkawinan Perkawinan antara ayam jantan dan betina dilakukan secara alami dengan perbandingan 1 : 5. b. Penanganan Telur Tetas dan Penetasan Penanganan telur tetas dan penetasan pada pembibitan ayam lokal yang baik dilakukan sebagai berikut: a) Telur yang akan ditetaskan hendaknya diperoleh dari induk dengan mutu produksi yang baik; b) Sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot minimal 36 gram/butir, bentuk telur oval, dan kondisi fisik kerabang halus dan tidak retak, kemudian disimpan pada suhu ruangan yang sejuk paling lama 7 hari. c) Penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan.
15
c. Penanganan DOC Penanganan DOC pada pembibitan ayam lokal yang baik dilakukan sebagai berikut : a) Anak ayam dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering; b) Anak ayam yang tidak memenuhi syarat kualitas disingkirkan; c) Anak ayam yang akan dijual/dikeluarkan dari tempat pembibitan harus sudah divaksin Marek’s ; d) Segera setelah menetas anak ayam dipelihara dalam indukan dengan fasilitas cukup ruang, suhu, pakan dan air minum, pada umur <3 hari dilakukan vaksinasi ND, yang diulang pada umur 3 minggu; e) Pengeluaran bibit DOC harus disertai dengan catatan program vaksinasi yang telah dan seharusnya dilakukan dikemudian hari. d. Pencatatan Pencatatan pada pembibitan ayam lokal yang baik meliputi : a) Data perkembangan ternak; b) Data produksi (telur harian, telur tetas) per kandang; c) Data penetasan (tgl masuk dan menetas, jumlah telur masuk, fertilitas, daya tetas, DOC) F. Peremajaan (Replacement) Demi keberlanjutan usaha pembibitan ayam lokal, maka dilakukan peremajaan yaitu ayam diafkir pada umur 18 bulan dan sebelum ayam diafkir, perlu dipersiapkan penggantinya (replacement). Ayam pengganti dapat berasal dari turunannya (Filial 1/ F1) yang terseleksi dan dipersiapkan 8 bulan sebelum tetuanya diafkir. 3. Babi Tatacara pembiakannya adalah melalui: (a) kawin alam; (b) inseminasi buatan (IB). Usaha pembibitan babi dilakukan dengan mengacu kepada kaidah-kaidah pembibitan : A. Kandang dan Perlengkapan a) Kandang yang digunakan adalah kandang kelompok, dengan tujuan untuk memudahkan pembinaan, manajemen pemeliharaan dan pengumpulan kotoran/limbah untuk dimanfaatkan sebagai biogas atau pupuk;
16
b) Kandang cukup ventilasi, memperoleh cukup sinar matahari, dan terhindar dari aliran hembusan angin yang terus menerus; c) Tersedia tempat pakan dan minum dan diletakan secara praktis, berdekatan, mudah terjangkau, sehingga pakan tidak tercecer; d) Babi yang sakit ditempatkan di kandang isolasi, alat untuk membersihkan kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain; e) Lantai kandang terbuat dari semen dan dibuat miring agar memudahkan dalam pembersihan B. Pakan dan Obat 1) Pakan a) Pakan yang digunakan berupa pakan komersial dan/atau campuran sesuai dengan kebutuhan minimal gizi untuk babi dan layak konsumsi; b) Pakan dapat diberikan dalam bentuk konsentrat, dedak, ampas tahu dan campuran. 2) Obat a) Obat hewan yang digunakan seperti biologik, premik, farmasbabi adalah obat hewan yang telah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran obat hewan; b) Penggunaan obat hewan harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Kesehatan Hewan a) Kandang yang digunakan untuk pembibitan babi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dimasuki dan tidak lembab b) Pembersihan dan pensucihamaan kandang yang baru dikosongkan dilakukan dengan menggunakan desinfektan. c) Desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur. d) Pencegahan terhadap penyakit menular yaitu H1N1 dan penyakit cacing serta penyakit lainnya dilakukan sesuai petunjuk teknis kesehatan hewan. e) Apabila terjadi kasus penyakit hewan menular yang menyerang babi di lokasi pembibitan harus segera dilaporkan kepada dinas setempat untuk dilakukan tindakan sebagaimana mestinya. f) Babi, bangkai babi dan limbah pembibitan yang terkena penyakit hewan menular tidak boleh dibawa keluar lokasi pembibitan dan harus segera dimusnahkan dengan dibakar dan/atau dikubur.
17
D. Biosekuriti Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontak/penularan bibit penyakit hewan pada ternak, dilakukan tindakan sebagai berikut: (1) lokasi pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya individu, kendaraan, barang serta mencegah masuknya hewan lain; (2) penyemprotan dengan desinfeksi atau mencelupkan kaki ke bak cuci yang telah diberi desinfektan. E. Tatacara Pengembangbiakan 1) Sistem Perkawinan Perkawinan antara babi jantan dan betina dilakukan secara alami dengan perbandingan 1 : 20 ekor betina 2) Pencatatan Pencatatan pada pembibitan babi yang baik meliputi : a) b) c) d)
Perkawinan Produksi Kesehatan Ternak (vaksinasi, pengobatan dan kejadian penyakit); Perkembangan Ternak
F. Peremajaan (Replacement) Untuk keberlanjutan usaha pembibitan babi, maka pengafkiran untuk ternak babi jantan dan betina yang sudah tidak produktif, atau pada babi jantan umur 2,5-3 tahun dan umur 3-4 tahun untuk babi betina.
18
BAB V PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN A. Pembinaan Dalam upaya meningkatkan mutu ternak non ruminansia, kelompok peternak memperoleh pembinaan/bimbingan dari Dinas Kabupaten/Kota. Pembinaan meliputi pembinaan teknis dan pembinaan non teknis yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi para peternak dalam menjalankan kegiatan pembibitan dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek). Pembinaan non teknis dilakukan dengan bimbingan secara langsung terhadap penerapan administrasi kelompok yang baik, meliputi: laporan perkembangan ternak dan dokumentasi kegiatan kelompok. B. Pengorganisasian Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. 1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tugas sebagai berikut : a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Itik Lokal, Ayam Lokal dan Babi Tahun 2014. b. Melakukan koordinasi, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan. c. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 2. Tim Pembina Provinsi Tim Pembina Provinsi, dengan tugas sebagai berikut : a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembibitan Itik Lokal, Ayam Lokal atau Babi Tahun 2014 dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan, sesuai dengan alokasi kegiatan yang diperoleh. b. Melakukan koordinasi dengan Ditjen PKH dan dinas kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengembangan pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan.
19
c. Menyusun
dan
melaporkan
perkembangan
pelaksanaan
kegiatan
Pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut : a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembibitan Itik Lokal, Ayam Lokal atau Babi Tahun 2014 sesuai dengan alokasi kegiatan yang diperoleh dengan mengacu kepada Juklak dari provinsi dan Pedoman Pelaksanaan dari Ditjen PKH. b. Melakukan seleksi proposal, seleksi calon peternak dan calon lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi di lapangan. d. Membuat laporan perkembangan pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi di tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Dinas Provinsi serta Ditjen PKH. 4. Kelompok Peternak Kelompok peternak mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Sanggup melakukan pemeliharaan ternak dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan yang baik. b. Membuat laporan perkembangan pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi.
20
BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator Keberhasilan (melihat hasil kemajuan) 1. Indikator Output a. Jumlah kelompok yang menerapkan prinsip-prinsip pembibitan: - Itik lokal 16 kelompok, - Ayam lokal 13 kelompok - Babi 10 kelompok b. Jumlah bibit yaitu: - Itik lokal - Ayam lokal - Babi
8000 ekor, 6500 ekor 250 ekor
2. Indikator Outcome a. Meningkatnya mutu bibit ternak non ruminansia melalui penerapan prinsipprinsip pembibitan yang baik. b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok di bidang pembibitan yang baik.
21
BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul dan tingkat keberhasilan yang dicapai, serta pemecahan masalahnya. Untuk itu kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. Tim Teknis Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan tertulis secara berjenjang untuk dilaporkan ke Ditjen PKH meliputi : 1. Kemajuan pelaksanaan pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi. 2. Perkembangan populasi ternak di kelompok. B. Pelaporan Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Kelompok peternak penerima itik lokal, ayam lokal atau babi wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. 2. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Dinas Provinsi melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan Ternak setiap triwulan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Dinas provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kabupaten/kota setiap triwulan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
22
BAB VIII PENUTUP Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Non Ruminansia ini merupakan acuan untuk kelancaran operasional pembibitan itik lokal, ayam lokal atau babi tahun 2014. Dengan pedoman pelaksanaan ini diharapkan semua pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan pembibitan ternak non ruminansia dengan baik, sehingga berhasil sesuai dengan tujuan. Hal-hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini dituangkan lebih lanjut di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.
a.n. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, DIREKTUR PERBIBITAN TERNAK
ABUBAKAR
23
LAMPIRAN
24
Lampiran 1. Lokasi Pembibitan Ternak a. Lokasi Kegiatan Pembibitan Itik Lokal 1. Sumatera Utara 2. Sumatera Barat 3. Jambi 4. Bengkulu 5. Lampung 6. Banten 7. Jawa tengah 8. Jawa timur 9. Bali 10. NTB 11. Kalimantan Barat 12. Kalimantan Selatan b. Lokasi Kegiatan Pembibitan Ayam Lokal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sumatera Barat Jambi Lampung Babel Banten Jawa Tengah Jawa Timur Papua barat
c. Lokasi Kegiatan Pembibitan Babi 1. Riau 2. Sulawesi Selatan 3. Papua 4. Papua Barat
25
Lampiran 2. Pencatatan 1. Pencatatan Ternak Unggas (Itik Lokal dan Ayam Lokal) A. Form Data Perkembangan Ternak Bulan :
Ekor Populasi Awal
No
Induk
Perkembangan
Jantan
Anak
Populasi Akhir
Muda Jantan
Anak
Betina
Jantan
Betina
B. Form Data Penetasan Mesin Tetas
Tgl Masuk
Jumlah (Butir) Masuk
Jumlah Menetas (Ekor)
Tgl Menetas
Fertil
Seleksi (ekor) Baik
Afkhir
1 2 3
C. Form Data Produksi Bulan
:
Minggu
: Jumlah
Nomor Kandang
.
Btn
Jtn
Produksi Telur (Butir) Jumlah
Hari ke 1
2
3
4
5
6
7
26
2. Pencatatan Pembibitan Babi Dinas : Nama Kelompok : .................................... Alamat Kelompok : .................................... 1. LAPORAN ADMINISTRASI No.
Uraian
A. 1. 2. B.
Komponen Utama : Bibit Kandang dan perlengkapan Komponen Pendukung :
1. 2. 4. 5. 6.
Pakan Vaksin dan obat-obatan Sarana rekording Administrasi kelompok .............................
Fisik Target Volume Satuan
Realisasi Volume Sauan
Anggaran (Rp)
2. LAPORAN POPULASI
27
3. Kartu Pencatatan Tetua : Induk Jantan
Nomor / Bangsa :
Induk Betina
Nomor / Bangsa :
Tanggal lahir : Kelahiran ke : Perkawinan
Kelahiran I
II
III
IV
Tanggal kawin Tanggal birahi kembali Pejantan yang digunakan Jumlah kawin (alami/IB) Tanggal melahirkan Jumlah kelahiran Bobot lahir Tanggal disapih Jumlah disapih Bobot sapih Jumlah puting
Kanan
kiri
kanan
kiri
kanan
kiri
kanan
Kiri
Catatan
DATA INDIVIDU Kelahiran No
ke
Jenis Kelamin
Berat ( kg) Lahir
Sapih
TLP
Konsumsi
Cacat/
Umur 22
BB
Pakan s/d 22
abnormalitas
minggu
100
minggu(kg)
kg
Catatan : TLP
: Tebal Lemak Punggung
28
29
