PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK TAHUN 2014
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014
KATA PENGANTAR
Rumpun atau galur ternak yang berasal dari wilayah sumber bibit ternak dan mempunyai keunggulan tertentu merupakan salah satu sarana produksi strategis. Berkaitan dengan perlindungan dan pencegahan kemungkinan pengambilan calon bibit ternak unggul dimaksud secara ilegal, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak serta Keputusan Menteri Nomor 187/Kpts/OT/2/2008 tentang Komisi Penilaian, Penetapan dan pelepasan Rumpun atau Galur Ternak. Penerbitan
Pedoman
Pelaksanaan
ini
diharapkan
mampu
menjembatani
pelaksanaan kegiatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi Sumber Daya Genetik Hewan lokal.
Jakarta, 31 Desember 2013 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
SYUKUR IWANTORO
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR
.......................................................................................
ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................
iii
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014 ...........................................................................................
iv
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014 ……………...............................................................
1
BAB I
..........................................................................
1
A. Latar Belakang ...........................................................................
1
B. Maksud dan Tujuan
................................................................
2
C. Ruang Lingkup ...........................................................................
2
D. Pengertian
................................................................................
2
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN ....................................
4
A. Permohonan ................................................................................
4
B. Pengujian ....................................................................................
5
C. Penilaian dan Rekomendasi
.....................................................
6
................................................................................
6
......................................................................................
7
BAB II
PENDAHULUAN
D. Penetapan BAB III
PENUTUP
iii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR 1360/Kpts/TU.210/F/12/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
Menimbang
: a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya genetik hewan terutama rumpun atau galur ternak yang telah terbentuk, maka dilakukan kegiatan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak pada Tahun 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014 dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); iv
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260); 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 7. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri 48/Permentan/OT.140/7/2011 Sumber Bibit;
Pertanian Nomor tentang Pewilayahan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK TAHUN 2014.
v
Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan dan Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Tahun 2014.
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
SYUKUR IWANTORO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
vi
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR KESEHATAN HEWAN NOMOR : 1360/Kpts/TU.210/F/12/2013 TANGGAL : 31 Desember 2013
JENDERAL
PETERNAKAN
DAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keanekaragaman Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan merupakan aset yang besar bagi negara Indonesia dan menjadi tugas nasional untuk menjaga dan melestarikannya serta upaya pengembangannya. Hal ini didasarkan antara lain bahwa SDG Hewan memiliki keunggulan kompetitif dan mempunyai potensi beradaptasi pada keterbatasan lingkungan serta mempunyai laju reproduksi relatif lebih baik. Keunggulan SDG Hewan lokal belum banyak terungkap sedangkan usaha pelestarian dan pemanfaatannya masih terbatas, di samping itu pencemaran beberapa SDG Hewan cenderung untuk menyebabkan terjadinya kepunahan dan akhirnya hilangnya SDG Hewan. Ancaman akan kepunahan SDG ternak semakin bertambah dengan kemajuan bioteknologi sehingga dengan transfer gen dari jaringan tubuh sudah dapat dijadikan sumber gen bagi perkembangan genetik ternak. Di berbagai wilayah Indonesia terdapat beberapa rumpun atau galur ternak asli dan/atau lokal yang secara turun temurun dibudidayakan peternak. Rumpun atau galur ternak tersebut di antaranya hasil upaya pemerintah dan masyarakat serta dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi strategis dalam usaha peternakan yang berorientasi agribisnis. Pada beberapa wilayah sumber bibit ternak telah terbentuk rumpun atau galur ternak yang mempunyai keunggulan tertentu. Guna mencegah kemungkinan pengambilan secara ilegal rumpun atau galur ternak unggul yang telah terbentuk di suatu wilayah tersebut, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
1
Untuk itu, perlu dilakukan penjabaran untuk tindak operasional terhadap Peraturan Menteri Pertanian tersebut agar daerah-daerah yang memiliki rumpun atau galur ternak asli dan/atau lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh peternak dan menjadi milik masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk penetapan rumpun atau galur ternak yang terdapat di wilayahnya.
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ini adalah: a. Sebagai acuan bagi daerah untuk mengajukan penetapan rumpun atau galur ternak asli dan/atau lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh peternak dan menjadi milik masyarakat. b. Sebagai acuan bagi Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak untuk melakukan penilaian dan penetapan rumpun atau galur ternak yang diajukan daerah. 2. Tujuan Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk mendorong daerah-daerah yang mempunyai rumpun atau galur ternak asli dan/atau lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh peternak dan menjadi milik masyarakat, untuk mengajukan permohonan penetapan rumpun atau galur ternak agar mendapat perlindungan hukum dari negara.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini meliputi: 1. Permohonan 2. Penilaian 3. Penetapan
D. Pengertian Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 1. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 2. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama.
2
3. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu. 4. Silsilah adalah catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya. 5. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah frekuensi gen/genotipe pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur ternak guna mencapai tujuan tertentu. 6. Standar bibit adalah spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan hayati, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Penetapan Rumpun atau Galur Ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat. 8. Pengujian adalah proses pemeriksaan terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif rumpun atau galur ternak melalui uji teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk. 9. Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak unggul hasil pemuliaan atau introduksi yang dapat disebarluaskan. 10. Uji Performan adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian. 11. Uji Observasi adalah suatu uji penilaian ciri spesifik kualitatif, kuantitatif, reproduksi dan wilayah sebaran. 12. Wilayah Sebaran adalah lokasi ternak yang telah ada secara turun temurun dibudidayakan oleh peternak. 13. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia. 14. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat. 15. Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak yang selanjutnya disebut Komisi adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari pakar, praktisi, asosiasi dan birokrat.
3
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Permohonan Rumpun atau galur yang akan ditetapkan harus diajukan permohonan terhadap penetapannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Permohonan penetapan rumpun atau galur dilakukan oleh: 1. Bupati/Walikota apabila sebaran wilayahnya kabupaten/kota. 2. Gubernur apabila sebaran wilayahnya lebih dari satu kabupaten/kota. Permohonan penetapan rumpun atau galur ternak diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir seperti terlampir, dengan dilampiri proposal usulan penetapan. 1. Penyusunan Proposal Usulan Calon rumpun atau galur ternak yang diusulkan untuk ditetapkan merupakan rumpun atau galur ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat. Proposal usulan penetapan rumpun atau galur ternak antara lain berisi: a. Pendahuluan/latar belakang dari usulan penetapan rumpun atau galur ternak Latar belakang dari rumpun atau galur ternak yang diusulkan untuk ditetapkan, performan rumpun atau galur ternak tersebut, disajikan data pendukung serta kondisi perkembangan rumpun atau galur ternak yang tejadi pada saat diusulkan. Informasi perkembangan rumpun atau galur ternak dan kebutuhan masyarakat terhadap rumpun atau galur ternak yang baru. b. Asal usul Sejarah pembentukan dan lokasi penyebaran rumpun atau galur ternak disertai dengan kronologi keberadaan rumpun atau galur ternak secara jelas. Penjelasan/informasi harus jelas dan dilengkapi hasil observasi yang dapat dipertanggungjawabkan c. Deskripsi Deskripsi dominan suatu rumpun atau galur ternak disesuaikan dengan jenis ternaknya. Selain deskripsi yang merupakan keterangan tertulis, harus dicantumkan foto berwarna dari calon rumpun atau galur ternak yang diusulkan. 4
Deskripsi juga berisi tentang: 1) Nama dan alamat pengusul. 2) Nama rumpun atau galur ternak. 3) Performan sifat kualitatif ternak. 4) Performan sifat kuantitatif ternak. 5) Performan sifat reproduksi. 6) Wilayah sebaran.
2. Prosedur Usulan Proposal a. Pengusul mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal penetapan rumpun atau galur ternak kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (terlampir sesuai formulir-1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008). b. Proposal Usulan penetapan rumpun atau galur ternak dituangkan dalam bentuk proposal yang diketik dengan font huruf Arial, besar huruf 12, spasi 1,5 dan diperbanyak 22 eksemplar. c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini Sekretariat Penetapan dan Pelepasan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dari proposal yang diterima, dalam waktu 3 hari. Apabila proposal tidak memenuhi persyaratan administrasi akan dikembalikan untuk dilengkapi. d. Jangka waktu untuk melengkapi administrasi selama 14 hari sejak menerima pengembalian proposal. Apabila pengusul tidak dapat melengkapi administrasi maka permohonan dianggap batal. e. Setelah usulan administrasi lengkap, Komisi menentukan waktu bagi pemohon untuk menyampaikan presentasi mengenai rumpun atau galur ternak yang akan diusulkan. f. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Komisi melakukan penilaian substantif terhadap rumpun atau galur ternak yang diusulkan untuk ditetapkan.
B. Pengujian 1. Setiap permohonan penetapan rumpun atau galur ternak yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pengujian. 2. Pengujian yang dilakukan dalam penetapan hanyalah uji observasi terhadap dipenuhinya persyaratan permohonan penetapan. 5
3. Rumpun atau galur yang akan ditetapkan paling kurang memiliki nilai populasi efektif 50.
C. Penilaian dan Rekomendasi 1. Penilaian Penilaian didasarkan kepada hasil uji observasi yang meliputi: -
Ciri kualitatif dari ciri khas rumpun atau galur ternak seperti warna, bentuk yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur lainnya jelas terlihat apa tidak.
-
Ciri kuantitatif seperti keunggulan dari sifat produksi dan reproduksinya tampak nyata dan terukur.
-
Wilayah sebarannya.
Hasil penilaian yang dilakukan sangat penting terutama pada hasil dan sifatsifat yang diunggulkan lainnya (seperti produksi dan reproduksi) yang akan menjadi dasar pertimbangan Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan penetapan ternak. 2. Rekomendasi a. Paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah sidang komisi, Ketua Komisi menyampaikan rekomendasi penetapan/penolakan kepada Pengarah. b. Apabila rumpun atau galur yang diusulkan ditolak untuk ditetapkan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan membuat surat penolakan untuk penetapan rumpun atau galur tersebut. c. Apabila rumpun atau galur yang diusulkan diterima untuk ditetapkan maka Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengusulkan penetapan kepada Menteri Pertanian.
D. Penetapan 1. Menteri berdasarkan rekomendasi dari Komisi dapat menolak atau menyetujui permohonan penetapan rumpun atau galur ternak yang diusulkan. 2. Apabila permohonan disetujui, Menteri menetapkan rumpun atau galur ternak melalui Keputusan Menteri.
6
BAB III PENUTUP
Pedoman Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.
A.n DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTUR PERBIBITAN TERNAK,
ABU BAKAR
7
Lampiran-1.
PERMOHONAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK
Nomor
:
Lampiran : Hal
:
Permohonan Izin Penetapan Rumpun atau Galur Ternak
Yth. Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
Dengan hormat,
Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Nama
:
..............................................................
2.
Alamat
:
..............................................................
............................................................... 3. Bentuk Usaha :
Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah *)
Mengajukan permohonan izin untuk menetapkan rumpun atau galur ternak ............ yang merupakan hasil pemuliaan/introduksi/rekayasa genetik/karakterisasi ternak yang sudah ada di wilayah dan dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat *). Untuk kejelasan deskripsi rumpun atau galur ternak saya/kami lampirkan data-data dan foto warna tentang: 1. Asal usul/silsilah. 2. Metode dan cara mendapatkan rumpun atau galur *) ternak. 3. Sifat-sifat. 4. Ketahanan terhadap penyakit. 5. Mutu hasil. 6. ........................................................ **) 8
7. ........................................................ **)
Demikian disampaikan untuk pengkajian dan penilaian lebih lanjut. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.
...................., .............................. Nama dan tanda tangan pemohon
Meterai secukupnya
(Nama lengkap)
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu. **) Tambahkan sesuai spesifikasi ternak.
9
Lampiran-2.
DESKRIPSI PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR TERNAK
1. Nama dan alamat pengusul. 2. Nama rumpun atau galur ternak. 3. Ciri spesifik sifat kualitatif (sapi, domba, kambing, ayam, itik, dsb): a. Warna. b. Bentuk tubuh dan bagian tubuh. c. Suara (ayam). 4. Ciri spesifik sifat kuantitatif: a. Bobot badan. b. Tinggi badan. c. Panjang badan. d. Lingkar dada. e. Produksi susu/telur/daging. 5. Ciri spesifik sifat reproduksi (dewasa kelamin): a. Dewasa kelamin. b. Umur sapih. 6. Wilayah sebaran.
10
