PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015

Hak cipta © 2014, Direktorat Perbibitan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Telp. +62.21.7815781 Fax. +62.21.7811385 Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya Hak cipta dilindungi Undang-undang. Disain grafis Perbanyakan Dicetak oleh

: Gito Haryanto, S.Pt : Direktorat Perbibitan Ternak : Tristar Kreasi

KATA PENGANTAR

Pengembangan usaha pembibitan ternak memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari perbankan, instansi terkait (Kemenkeu, Kemenko Bidang Perekonomian, Ditjen PSP, BPTP/Litbang-Kementan) dan masyarakat baik perusahaan, koperasi maupun kelompok/gabungan kelompok. Pendampingan dan pengawalan oleh pemerintah masih sangat diperlukan guna mendukung usaha pembibitan melalui Skim Kredit, Asuransi Ternak dan Investasi Perbibitan Ternak, pendampingan teknis usaha, dan kelembagaan usaha pembibitan ternak. Untuk mendorong percepatan penyaluran Skim Kredit, pengembangan Asuransi Ternak dan Investasi Perbibitan Ternak perlu ditingkatkan Koordinasi/sinkronisasi antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat pusat dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di tingat daerah serta stakeholders terkait lainnya baik Bank pelaksana skim kredit, perusahaan asuransi, Kemenkeu, BKPM/D, Lembaga Penjamin Kredit Daerah melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis agar usaha pembibitan sapi dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jakarta, 12 Desember 2014 DIREKTUR JENDERAL,

SYUKUR IWANTORO

iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR………………………………………………………………………..iii DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….v iv DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………….…………...vii vi KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN TAHUN 2015.……………………..………......………………..........................…………1 LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN TAHUN 2015……......……………………………………………4 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang............................................................................................5 B. Maksud dan Tujuan.....................................................................................7 C. Ruang Lingkup............................................................................................7 BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN I. SKIM KREDIT…………………………………………………………………………… 8 A. Lokasi Kegiatan...........................................................................................8 B. Pemanfaatan Dana.....................................................................................8 C. Teknis Pelaksanaan....................................................................................9 II. ASURANSI TERNAK………………………………………………………………….. 10 A. Lokasi Kegiatan........................................................................................ 10 B. Pemanfaatan Dana.................................................................................. 10 C. Teknis Pelaksanaan................................................................................. 11 III. INVESTASI PERBIBITAN TERNAK…………………….………………………….. 12 A. Lokasi Kegiatan........................................................................................ 12 B. Pemanfaatan Dana.................................................................................. 12 v

iv

Halaman BAB III. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN A. Pemantauan.........................................................................................13 B. Pelaporan….........................................................................................13 C. Pelaporan.............................................................................................13 BAB IV. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN..............................14 A. Pengendalian.......................................................................................14 B. Indikator Keberhasilan…......................................................................14 BAB IV. PENUTUP…………………………………………………...............................15

vi

v

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015……………….…………………......................................... 16 Lampiran 2. Form Laporan Perkembangan Skim Kredit..........................................17

vii

vi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR: 1221/Kpts/F/12/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN SAPI TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, , Menimbang : a.

b. c.

Mengingat

bahwa dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi/kerbau tahun 2014 dan swasembada berkelanjutan, dilakukan Kegiatan Pengembangan Kredit Usaha Pembibitan Sapi pada Tahun Anggaran 2014; bahwa dalam pelaksanaannya Kegiatan Pengembangan Kredit Usaha Pembibitan Sapi perlu acuan dasar pelaksanaannya agar berjalan dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kredit Usaha Pembibitan Sapi Tahun 2014, dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

: 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

1

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Nomor 5587);

7.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 906); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan /PD.400/ 3/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 300); 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Sistim Perbibitan Ternak Nasional; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan /OT.140 /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan /OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 434); 2 2

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015.

USAHA

Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Tahun 2015, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini.

Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perbibitan ternak.

Pasal 3 Pedoman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan penyaluran dan penyerapan melalui skim kredit, asuransi ternak dan investasi perbibitan ternak. Pasal 4 Ketentuan pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak 2014 yang belum cukup diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Perbibitan Ternak atas nama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

3

Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN,

DAN

SYUKUR IWANTORO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 1221/Kpts/F/12/2014 TANGGAL: 12 DESEMBER 2014 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu langkah untuk mendukung program swasembada daging menuju kedaulatan pangan tahun 2015 adalah pengembangan usaha perbibitan oleh pemerintah melalui skim kredit, asuransi ternak dan investasi perbibitan ternak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan pelaku pembibitan ternak sehingga dapat menumbuhkan pelaku usaha pembibitan, meningkatkan jumlah induk betina penghasil bibit sehingga pemenuhan kebutuhan bibit dapat terpenuhi Kurangnya minat pelaku usaha untuk melakukan usaha pembibitan antara lain karena modal yang dibutuhkan cukup besar, resiko dihadapi cukup tinggi, salah satunya kematian ternak dan minimnya informasi tentang peluang dan potensi pengembangan bibit ternak. Pemerintah melalui skim kredit program mendorong pelaku untuk lebih mengembangkan usaha pembibitan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan. Skim kredit program dengan bentuk subsidi bunga dimana pelaku usaha pembibitan ternak hanya dibebani bunga 5%, sementara selisih bunga merupakan beban pemerintah yang dimasukan dalam subsidi. Saat ini realisasi pencapaian masih jauh dari target, dimana setiap tahun dapat diakses dana skim kredit untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 200 ribu ekor. Hal ini terkait dengan kesiapan calon pelaku terhadap pengaksesan skim kredit yang menggunakan sumber dana dari perbankan untuk pengembangan usaha pembibitan. Kesiapan calon pelaku mulai dari proses pengaksesan sampai dengan pemenuhan persyaratan perbankan. Sebagian besar peternak belum memiliki usaha yang feasible dan bankable, sehingga banyak menghadapi hambatan dalam penyerapan skim kredit. Dalam penyiapan calon pelaku skim kredit dan asuransi ternak tidak terlepas dari peran dinas daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan dinas kepada calon pelaku usaha dalam hal mengakses sumber pembiayaan yang 5 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

5

berasal dari perbankan dan pembinaan teknis pelaksanaan usaha pembibitan sapi sangat diperlukan. Peternak yang melakukan usaha pembibitan masih banyak yang belum mampu memperoleh penguatan modal yang berasal dari perbankan, sementara perbankan masih menganggap usaha peternakan merupakan usaha yang memiliki resiko cukup tinggi. Pendampingan dari dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari penyiapan calon pelaku dan pemberian rekomendasi sampai dengan pengawalan pelaksanaan pengembangan usaha perbibitan ternak memerlukan adanya pendanaan. Untuk mengantisipasi resiko kematian sapi, pemerintah telah mengeluarkan izin produk Asuransi Ternak Sapi (ATS) melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-578/NB.11/2013. Asuransi ini mengcover kematian sapi akibat melahirkan dan kecelakaan serta ATS juga menjamin kehilangan sapi, baik sapi potong maupun sapi perah. Besarnya premi 2% per tahun untuk usaha pembibitan dan 1,4% sampai dengan 2% untuk usaha penggemukan sesuai dengan masa pemeliharaannya yaitu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. Saat ini perusahaan asuransi yang telah menyalurkan ATS adalah PT Asuransi Jasindo sebagai leader dengan anggota PT Asuransi Bumida, PT Asuransi Raya dan PT Asuransi Tripakarta. ATS belum banyak diketahui oleh pemerintah daerah dan para pelaku usaha sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan secara luas. Dalam rangka mensosialisasikan, pendampingan dan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan ATS ini diperlukan kolaborasi koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Asuransi dan pelaku usaha pembibitan ternak. Pengembangan usaha pembibitan ternak belum banyak menarik para investor untuk melakukan usaha ini. Selain karena permasalahan finansial tetapi faktor lain yang mempengaruhi belum berkembangnya usaha ini adalah masih sedikitnya promosi tentang peluang dan potensi usaha dan dukungan kebijakan dibidang ini. Promosi peternakan baik itu potensi peluang pengembangan usaha dan produk belum maksimal dilakukan, sehingga pengembangan investasi peternakan berjalan sangat lambat. Informasi potensi dan peluang usaha yang ada didaerah serta kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung investasi belum terinformasi secara luas sehingga belum banyak menarik investor dalam menanamkan modalnya untuk usaha pembibitan ternak. Informasi tentang potensi dan peluang usaha dibidang pembibitan ternak diharapkan dapat menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modal. Informasi tersebut perlu disusun dan dilakukan oleh daerah sehingga potensi dan peluang usaha dapat diketahui secara luas. Penyusunan data dan informasi potensi peluang usaha pembibitan ternak tersebut meliputi PMA, PMD dan pemerintah yang ada masing-masing daerah. 6 6

Untuk mendukung pengembangan usaha perbibitan melalui skim kredit, asuransi ternak dan investasi perbibitan ternak maka pada tahun 2015 dialokasikan dana Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak.

B. Maksud dan Tujuan Maksud Pedoman pelaksanaan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perbibitan ternak melalui skim kredit, asuransi ternak dan investasi perbibitan ternak. Kegiatan usaha pembibitan yang telah difasilitasi secara reguler dan berkembang memerlukan perhatian dalam hal pembinaan teknis prinsip-prinsip pembibitan. Tujuan 1) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap akses permodalan dan asuransi ternak; 2) Menyusun buku informasi peluang dan potensi pengembangan usaha perbibitan ternak di daerah; 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan intensif dalam pengembangan usaha perbibitan ternak C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Usaha mencakup kegiatan: 1) Skim Kredit 2) Asuransi Ternak 3) Investasi Perbibitan Ternak

7

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

7

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Dana pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perbibitan ternak melalui skim kredit, asuransi ternak dan investasi perbibitan ternak tahun 2015 ini dialokasikan dalam bentuk dana dekonsentrasi provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Tata cara pengajuan, penyaluran, penggunaan dan pertanggung-jawaban dana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.

SKIM KREDIT

Kegiatan yang dilakukan meliputi : sosialisasi, koordinasi, seleksi, pengawalan pelaksanaan dan pemanfaatan skim kredit, monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim kredit. A. Lokasi Kegiatan Untuk mendukung pengembangan usaha perbibitan ternak melalui skim kredit pada tahun anggaran tahun 2015 telah dialokasikan anggaran di provinsi (seperti tertera pada lampiran 1). B. Pemanfaatan Dana Pemanfaatan dana untuk sosialisasi, koordinasi, verifikasi, pengawalan pelaksanaan dan pemanfaatan skim kredit, monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim kredit diperuntukan untuk provinsi dan kabupaten. Penggunaan dana pengembangan usaha perbibitan melalui skim kredit untuk koordinasi, seleksi, pengawalan pelaksanaan dan pemanfaatan skim kredit, monitoring dan evaluasi pemanfaatan skim kredit: - Dinas provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi sampai pada tingkat calon pelaku bersama dengan dinas kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi. - Dinas provinsi melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain perbankan, pelaku usaha dan perusahaan penjamin serta pasar. - Dinas kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan seleksi calon pelaku usaha bersama dengan provinsi dan menerbitkan rekomendasi dan diketahui dinas provinsi. - Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta pengawasan pelaksanaan skim kredit.

8 8

C. Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha melalui skim kredit terdiri dari: 1) Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi kegiatan skim kredit melibatkan seluruh kabupaten/kota yang masuk ke dalam wilayah provinsi. Peserta sosialisasi berasal dari dinas kabupaten/kota perusahaan, koperasi, gabungan kelompok/kelompok peternak sapi, perbankan daerah dan bank pelaksana skim kredit dan pemerintah daerah. Materi sosialisasi meliputi pedoman pelaksanaan skim kredit, sistem skim kredit dan cara prosedur permohonan kredit serta penggunaan dana skim kredit. 2) Koordinasi - Komunikasi yang intensif dengan perbankan pelaksana skim kredit dilakukan dalam hal rencana penyaluran, realisasi penyaluran dan monitoring serta evaluasi penyaluran kredit. - Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan BI serta kanwil Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksaan kegiatan skim kredit. - Koordinasi dengan stakeholder sebagai avalis dan off taker seperti pelaku usaha dibidang peternakan setempat sebagai penjamin kredit dan atau penjamin pasar dari usaha pembibitan yang dilakukan melalui penggunaan dana skim kredit. 3) Pembinaan (pengawalan pelaksanaan dan pemanfaatan) Dinas provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan pada persiapan calon peserta skim kredit meliputi kelembagaan kelompok untuk menjadi kelompok yang memiliki usaha pembibitan sapi yang feasible. Bagi daerah yang belum maupun yang telah merealisasikan skim kredit, pembinaan diarahkan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan usaha pembibitan sapi dalam menerapkan prinsip-prinsip perbibitan bagi calon peserta skim kredit. Dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan skim kredit diperlukan adanya sarana untuk recording. Sarana rekording untuk kegiatan skim kredit antara lain meliputi microchip dan reader, dimana pengadaan microchip sudah termasuk dalam RDK-skim kredit dan pengadaan reader ada di provinsi. Ternak sapi skim kredit wajib menggunakan microchip. Pendampingan pemasangan serta pengawasan dilakukan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Reader digunakan untuk pembacaan data microchip yang dilakukan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota.

9

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

9

4) Verifikasi Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan dari calon peserta skim kredit tentang kelayakan teknis calon pelaku usaha pembibitan. Hasil verifikasi yang layak sebagai calon debitur skim kredit akan diterbitkan rekomendasi dari dinas kabupaten diketahui dinas provinsi. Penentuan verifikasi mempertimbangkan beberapa hal meliputi: - Kelengkapan persyaratan administrasi (izin usaha bagi perusahaan, tanda daftar bagi koperasi dan kelompok, profil usaha calon pelaku, Rencana Definitif Kegiatan/RDK usaha pembibitan sapi, RUTR/RTDR, Surat Perjanjian Kerjasama/SPK) - Kepengurusan yang aktif pada kelompok - Memiliki anggota peternak bagi koperasi dan kelompok - Memiliki mitra bagi perusahaan - Potensi daya dukung pakan disekitar lokasi pelaksanaan usaha - Kemampuan calon peserta untuk melakukan usaha pembibitan ternak 5) Monitoring dan evaluasi Pengawalan pemanfaatan asuransi ternak dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu, yang meliputi: (i) pemanfaatan dana, (ii) peningkatan populasi, (iii) pelaksanaan usaha pembibitan, (iv) kondisi kesehatan ternak, (v) penguatan kelembagaan, serta (vi) manfaat ternak sapi dalam suatu usaha pembibitan. Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan data dan informasi dari proses monitoring dan data-data yang diperoleh dari dinas Provinsi. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perbibitan Ternak bersama narasumber dan pengemban kepentingan lainnya.

2. ASURANSI TERNAK Kegiatan yang dilakukan meliputi : sosialisasi, koordinasi, pembinaan, seleksi dan pengawasan pelaksanaan asuransi ternak, fasilitasi pelaksanaan asuransi ternak, monitoring dan evaluasi pemanfaatan asuransi ternak. A. Lokasi Kegiatan Untuk mendukung pengembangan usaha perbibitan ternak melalui asuransi ternak sapi pada tahun anggaran tahun 2015 telah dialokasikan anggaran di provinsi (seperti tertera pada lampiran 1). B. Pemanfaatan Dana Pemanfaatan dana untuk sosialisasi, koordinasi, pembinaan, verifikasi dan pengawasan pelaksanaan asuransi ternak, fasilitasi pelaksanaan asuransi 10

10

ternak, monitoring dan evaluasi pemanfaatan asuransi ternak untuk provinsi bersama-sama dengan kabupaten. -

Dinas provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi sampai pada tingkat calon penerima polis asuransi bersama dengan dinas kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi.

-

Dinas provinsi melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait antara konsorsium asuransi ternak sapi, pelaku usaha.

-

Dinas kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan mendampingi perusahaan asuransi dalam melakukan koordinasi penerima polis asuransi dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan.

-

Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi ternak.

C. Teknis Pelaksanaan 1. Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi kegiatan asuransi ternak melibatkan seluruh kabupaten/kota yang masuk ke dalam wilayah provinsi. Peserta sosialisasi berasal dari dinas kabupaten/kota, perusahaan, koperasi, gabungan kelompok/kelompok peternak sapi, peternak dan konsorsium asuransi pelaksana asuransi ternak serta pemerintah daerah. Materi sosialisasi meliputi pedoman pelaksanaan asuransi ternak, cara prosedur pelaksanaan asuransi ternak dan cara klaim asuransi ternak. 2. Koordinasi - Komunikasi yang intensif dengan konsorsium asuransi dilakukan dalam hal rencana penyaluran, realisasi penyaluran dan monitoring serta evaluasi penyaluran asuransi. - Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan konsorsium asuransi untuk mendukung pelaksaan kegiatan asuransi ternak. - Koordinasi dengan stakeholder sebagai avalis dan off taker seperti pelaku usaha dibidang peternakan setempat sebagai penjamin kredit dan atau penjamin pasar dari usaha pembibitan yang dilakukan melalui penggunaan dana skim kredit. 3. Pembinaan Dinas provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan pada persiapan calon peserta penerima polis asuransi dan pasca terbit polis meliputi penjelasan manfaat atau pentingnya asuransi ternak bagi kelangsungan usaha pembibitan ternak, tata cara mengakses asuransi ternak sapi, pendampingan selama masa keikutsertaan asuransi untuk melakukan usaha Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

11

11

pembibitan ternak sesuai Good Breeding Practice agar apabila terjadi klaim dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi, kelembagaan kelompok untuk menjadi kelompok yang memiliki usaha pembibitan sapi yang feasible. 4.

Verifikasi lapangan. Dinas kabupaten/kota melakukan kunjungan terhadap calon peserta asuransi ternak bersama dengan perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan asuransi ternak sehingga peternak dapat memperoleh manfaat asuransi ternak dan melihat kondisi kesehatan ternak sapi yang akan di asuransikan sebagai dasar penerbitan surat keterangan sehat.

5.

Monitoring Monitoring pemanfaatan asuransi ternak dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu terhadap pemanfaatan asuransi ternak dan permasalahan yang dihadapi baik saat masa asuransi maupun pengajuan klaim jika terjadi klaim. Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada dinas provinsi terkait perkembangan pemanfaatan asuransi yang ditembuskan kepada Direktorat Perbibitan Ternak.

3. INVESTASI PERBIBITAN TERNAK Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, penyusunan informasi tentang potensi dan peluang usaha pembibitan ternak. A. Lokasi Kegiatan Untuk mendukung pengembangan usaha perbibitan ternak melalui Investasi Perbibitan Ternak jumlah masing-masing provinsi berbeda (tertera pada lampiran 1). B. Pemanfaatan Dana Dana pengembangan usaha perbibitan melalui Investasi Perbibitan Ternak, meliputi: 1. Pengumpulan Data Dinas provinsi bekerjasama dengan kabupaten/kota dan BKPMD/BKPM yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pengumpulan data perkembangan investasi perbibitan ternak baik PMA maupun PMDN dan pemerintah, potensi yang mendukung pengembangan usaha peternakan baik ternak dan sarana pendukung serta kebijakan dan regulasi yang mendukung investor untuk menanamkan modal usaha dibidang usaha pembibitan ternak. 2. Penyusunan informasi potensi dan peluang investasi perbibitan ternak daerah. Dinas provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan BKPMD/BKPM untuk penyusunan buku peluang dan potensi investasi perbibitan ternak di wilayah masing-masing provinsi. 12

12

BAB III PEMANTAUAN DAN PELAPORAN A. PEMANTAUAN Pemantauan pengembangan usaha perbibitan dilaksanakan oleh petugas dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, bersama dengan pihak - pihak terkait lainnya. Pemantauan untuk skim kredit meliputi pembinaan kelembagaan kelompok yang sesuai untuk mengakses skim kredit, kesiapan pelaku dalam mempersiapkan persyaratan kredit, pendampingan akses perbankan, teknis usaha pembibitan dan pemanfaatan dana skim kredit termasuk pemilihan bibit. Pemantauan ATS meliputi pembinaan dan pendampingan cara pemanfaatan dan mengakses asuransi ternak sapi serta pendampingan apabila terjadi klaim dan tata cara pembibitan yang baik sesuai dengan GBP. Pemantauan terkait dengan kegiatan usaha pembibitan secara langsung dikoordinasikan oleh Direktorat Perbibitan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

B. PELAPORAN Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari dinas kabupaten/kota kepada dinas provinsi yang ditembuskan ke Direktorat Perbibitan Ternak oleh dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Pelaporan oleh dinas kabupaten/kota dilakukan setiap bulan, selanjutnya setiap bulan laporan tersebut oleh dinas provinsi disampaikan kepada Direktorat Perbibitan Ternak.

13 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

13

BAB IV PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN A.

Pengendalian Pengendalian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Pengawas fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pengawasan dan pengendalian yang dilakukan setiap saat selama kegiatan.

B.

Indikator Keberhasilan 1.

Indikator Input Tersedianya dana yang dialokasikan pada masing-masing satker provinsi

2.

Indikator Output a. Tersosialisasinya pelaku usaha terhadap akses permodalan dan asuransi ternak di masing-masing provinsi; b. Tersusunnya buku informasi peluang dan potensi pengembangan usaha perbibitan ternak di daerah; c. Tersusunnya laporan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan usaha perbibitan ternak.

14

3.

Indikator Outcome a. Meningkatnya usaha pembibitan ternak; b. Termitigasinya resiko usaha melalui asuransi; c. Tersedianya data dan informasi potensi usaha pembibitan ternak.

4.

Indikator Manfaat Pemahaman tentang skim kredit di bidang perbibitan, asuransi ternak dan informasi peluang dan potensi terhadap investasi.

14

BAB V PENUTUP Pedoman pelaksanaan pengembangan usaha perbibitan ternak merupakan acuan untuk kelancaran kegiatan operasional pengembangan usaha melalui skim kredit, asuransi ternak dan investasi perbibitan ternak. Dengan pedoman pelaksanaan ini diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dari tingkat Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN HEWAN,

PETERNAKAN

DAN

SYUKUR IWANTORO

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

15

15

Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015 KEGIATAN NO

PROVINSI

Pengembangan Usaha Melalui Skim Kredit

Asuransi Ternak

Investasi Perbibitan Ternak

1

Sumatera Utara

√

√

-

2

Sumatera Barat

√

√

-

3

Riau

-

√

-

4

Jambi

√

√

-

5

Sumatera Selatan

√

√

-

6

Lampung

√

√

√

7

Jawa Barat

√

√

-

8

Jawa Tengah

√

√

√

9

DI Yogyakarta

√

√

-

10

Jawa Timur

√

√

√

11

Bali

√

√

√

12

Nusa Tengggara Barat

√

√

√

13

Kalimantan Selatan

-

√

-

14

Kalimantan Timur

√

√

-

15

Sulawesi Selatan

√

√

√

16 16

Lampiran 2.

17

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Tahun 2015

17

Catatan :

18

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERTANIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT PETERNAKAN JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN DAN KESEHATAN HEWAN HEWAN DIREKTORAT PERBIBITAN DIREKTORATTERNAK PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 TAHUN 2015