0
KATA PENGANTAR Kondisi usaha pembibitan sapi yang dilakukan oleh peternak masih berjalan lambat dan usaha pembibitan sapi belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha, maka diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi, melalui penyediaan skim kredit dengan suku bunga bersubsidi. Melalui skim kredit diharapkan industri pembibitan dan kelompok pembibitan sapi akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi mendukung program PSDSK tahun 2014 dan penyelamatan pemotongan betina produktif melalui pemberian insentif serta pengembangan usaha pembibitan fasilitasi KUPS. Guna mendorong perkembangan pelaksanaan usaha pembibitan sapi melalui skim KUPS, diperlukan pembinaan dan supervisi KUPS agar pelaksanaan perkembangan usaha pembibitan sapi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan Kegiatan pembinaan dan supervisi ini dialokasikan di tingkat provinsi guna memonitor calon peserta KUPS dan peserta KUPS untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi dengan Ditjen Peternakan dan Keswan, Bank
Pelaksana,
Dinas
Peternakan
Kabupaten/Kota
atau
yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing Provinsi.
Jakarta,
Januari 2011
DIREKTUR PERBIBITAN TERNAK ABUBAKAR
1
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi I.
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
2
C. Keluaran
3
II. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PESERTA KUPS
4
A. Perusahaan
4
B. Koperasi
5
C. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak
6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
8
A. Prinsip Pelaksanaan
8
B. Sumber Dana
8
VI. TAHAP PELAKSANAAN
9
A. Persiapan Kegiatan
9
B. Pelaksanaan Pertemuan
9
C. Pembinaan dan Pendampingan
10
D. Supervisi
10
V. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
11
A. Pemantauan
11
B. Pelaporan
11
VI. PENUTUP
12
2
PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS)
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) adalah skim kredit yang digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi potong maupun sapi perah oleh pelaku usaha dengan suku bunga bersubsidi. Pelaku usaha pembibitan meliputi perusahaan, koperasi, gabungan kelompok peternak atau kelompok peternak. Adapun persyaratan pelaku usaha adalah mampu menyediakan sapi, memenuhi prosedur baku dan melakukan kemitraaan. Sedangkan suku bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha tersebut sebesar 5% per tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (grace periode) paling lama 24 bulan. Sasaran dari KUPS adalah tersedianya 1 (satu) juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun (200.000 ekor/tahun). Sapi induk tersebut berupa sapi betina bunting atau siap bunting, berasal dari sapi impor, turunan impor, atau sapi lokal terutama sapi Bali. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang KUPS dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS, banyak pelaku usaha yang telah realisasi KUPS sehingga perlu adanya pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif
3
terhadap pelaksanaan pembibitan oleh pelaku usaha yang telah realisasi, disamping itu masih perlunya sosialisai untuk percepatan realisasi KUPS. Pembinaan berkelanjutan dan supervisi kepada pelaku usaha yang telah realisasi KUPS dan sosialisasi kepada calon pelaku usaha menjadi penting agar sasaran dari program dapat tercapai. Pendampingan terhadap pelaksanaan program ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua stakeholder yang terkait baik pemerintah pusat maupun daerah, pelaku usaha dan peternak. Sehubungan dengan itu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri dan dalam rangka pencapaian sasaran dan kelancaran program tersebut maka perlu dilakukan pembinaan dan supervisi KUPS.
B.
Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kegiatan Mendukung
kelancaran
Kredit
Usaha
Pembibitan
Sapi
dan
memonitoring keberadaan dan perkembangan ternak KUPS. 2. Tujuan Kegiatan a. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta dan calon peserta KUPS. b. Melakukan supervisi kepada peserta KUPS. c. Mendorong terlaksananya usaha pembibitan sapi yang baik melalui KUPS. d. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kredit dari program KUPS. 3. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pembinaan dan supervisi KUPS yaitu : Melakukan pembinaan dan supervisi peserta yang telah realisasi kredit usaha pembibitan sapi dengan keluaran berupa terkontrolnya
4
pemanfaatan kredit dan sosialisasi kepada calon peserta KUPS guna percepatan realisasi KUPS.
5
BAB II PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PESERTA KUPS
KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok/ gabungan kelompok peternak. Persyaratan dan kewajiban pelaku usaha peserta KUPS adalah sebagai berikut: A. Perusahaan Peternakan 1.
Persyaratan Perusahaan Peternakan adalah sebagai berikut: a.
Berbadan hukum.
b.
Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
c.
Memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan.
d.
Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
e.
Bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
f.
Memperoleh rekomendasi dari Dinas kabupaten/ kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
2.
Kewajiban Perusahaan Peternakan adalah sebagai berikut: a.
Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
b.
Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana
yang
dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit. c.
Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
d.
Melakukan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur baku untuk penyediaan bibit sapi.
e.
Membantu kelompok/gabungan kelompok, dalam hal pembinaan teknis dan manajemen, penyusunan rencana usaha pembibitan sapi dan pemasaran hasil produksi serta penyediaan sarana produksi peternakan yang diperlukan kelompok/ gabungan kelompok.
6
f.
Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok/gabungan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
B.
Koperasi 1. Persyaratan Koperasi adalah sebagai berikut: a.
Berbadan hukum.
b.
Memiliki pengurus yang aktif.
c.
Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
d.
Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
e.
Memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan.
f.
Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
g.
Bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
h.
Memperoleh rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
2. Kewajiban Koperasi adalah sebagai berikut: a.
Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
b.
Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit.
c.
Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
d.
Melakukan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur baku untuk penyediaan bibit sapi.
e.
Membantu kelompok/gabungan kelompok, dalam hal pembinaan teknis dan manajemen, penyusunan rencana usaha pembibitan sapi dan pemasaran hasil produksi serta penyediaan sarana produksi peternakan yang diperlukan kelompok/gabungan kelompok.
7
f.
Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok/gabungan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
C.
Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak 1. Persyaratan Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak adalah sebagai berikut: a.
Memiliki organisasi dan pengurus yang aktif.
b.
Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
c.
Terdaftar pada Dinas kabupaten/kota setempat.
d.
Memiliki aturan kelompok/gabungan kelompok yang disepakati anggota.
e.
Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
f.
Bermitra dengan perusahaan atau koperasi.
g.
Memperoleh rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota.
b. Kewajiban kelompok/gabungan kelompok adalah sebagai berikut: a.
Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
b.
Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana
yang
dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit. c.
Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
d.
Melaksanakan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur baku dengan memperhatikan pembinaan teknis dari perusahaan/koperasi.
e.
Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan/koperasi atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas kabupaten/kota.
8
Rekomendasi akan diberikan kepada pelaku usaha yang mampu menyediakan sapi untuk usaha pembibitan sapi, memenuhi persyaratan sesuai prosedur baku dan melakukan kemitraan.
9
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
A.
Prinsip Pelaksanaan Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KUPS, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dibawah ini : 1.
Mematuhi peraturan dan ketentuan KUPS yang berlaku
2.
Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara ekonomis, efektif dan efisien
3.
Melakukan sinkronisasi dan koordinasi, baik secara vertikal (dengan dinas Provinsi/Kabupaten) dan horizontal dengan pelaku usaha peserta KUPS, sehingga terjadi sinergi antara upaya yang dilakukan pemerintah dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
B.
Sumber Dana Untuk mendukung kegiatan pembinaan dan supervisi KUPS melalui anggaran tahun 2011 telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 585.045.000 juta dengan jumlah masing-masing Propinsi berbeda (sebagaimana terlampir). Anggaran tersebut digunakan untuk : 1.
Memfasilitasi persiapan kegiatan pembinaan dan supervisi..
2.
Memfasilitasi fungsi pemerintah provinsi untuk membiayai kegiatan pendukung yang berkaitan dengan pertemuan.
3.
Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan supervisi.
10
BAB IV TAHAP PELAKSANAAN
A.
Persiapan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi peserta KUPS dilaksanakan pada calon peserta KUPS dan peserta KUPS
B.
Pelaksanaan Pertemuan Dinas Peternakan Prov mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi koordinasi pelaksanaan kegiatan KUPS dengan mengundang semua dinas peternakan
atau
dinas
yang
membidangi
fungsi
peternakan
kabupaten/kota, Bank pelaksana, pelaku usaha, serta lembaga penjamin kredit daerah. Sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi dalam percepatan penyaluran skim KUPS untuk pengembangan usaha pembibitan sapi. Dinas Peternakan Provinsi melakukan supervisi calon peserta KUPS (feasible dan bankable) bersama Ditjen Peternakan dan Keswan, Provinsi, Kabupaten dan Bank pelaksana untuk verifikasi dan validasi calon pemohon KUPS di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaku usaha menyampaikan usulan rekomendasi dan kelengkapan dokumen pendukung kepada Ditjen Peternakan dan Keswan yang dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
11
C.
Pembinaan dan Pendampingan Pembinaan atau pendampingan terhadap pelaku usaha KUPS dilakukan secara berkelanjutan sampai penyaluran kredit berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan, bimbingan, maupun dari pihak perbankan pemberi kredit skim KUPS. Pendampingan secara berkelanjutan sangat diperlukan, oleh karena itu dibutuhkan anggaran yang dapat berasal dari pemerintah (pusat/APBN dan daerah/APBD) dan masyarakat. Pembinaan atau pendampingan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk menggunakan dokumen contoh antara lain permohonan rekomendasi, kuesioner klarifikasi/verifikasi, berkas pengajuan KUPS yang telah akad kredit, form permohonan rekomendasi dan contoh proposal.
D.
Supervisi Supervisi antara lain melakukan koordinasi, sosialisasi dan sinkornisasi dengan instansi terkait dalam aspek penyaluran KUPS; melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan KUPS; serta melakukan identifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya.
12
BAB V PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
A.
Pemantauan Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan : Kegiatan pemantauan dan pelaporan dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul dan tingkat keberhasilan yang dicapai, serta pemecahan masalahnya. Hasil pemantauan dan pelaporan secara berjenjang untuk dilaporkan ke pusat meliputi : 1. Kemajuan pelaksanaan program KUPS di daerah masing-masing; 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUPS; 3. Penyelesaian masalah lapangan yang dihadapi di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. 4. Perkembangan populasi ternak, dari program KUPS. 5. Bagi peserta KUPS yang tidak melaksanakan pemanfaatan kredit untuk usaha pembibitan
B.
Pelaporan 1. Dinas
kabupaten/kota
menyampaikan
laporan
penyaluran
dan
pengembalian KUPS setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Dinas Provinsi. 2. Dinas Provinsi menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KUPS setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Pembiayaan Pertanian.
13
BAB V PENUTUP
Pedoman Teknis Pembinaan dan Supervisi KUPS ini merupakan acuan untuk kelancaran operasional pengembangan pembibitan ternak di daerah pada tahun 2011. Dengan pedoman teknis ini diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dari tingkat Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.Pedoman ini perlu dicermati, sehingga tujuan dan keluaran dapat tercapai.
Direktorat Perbibitan Ternak
14
LAMPIRAN
LOKASI PROVINSI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) TAHUN 2011 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROVINSI NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumsel Lampung Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Bengkulu
SATUAN 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT -
BIAYA Rp. 30,000 Rp. 30.000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 23.000 Rp. 30,000 Rp. 24.500 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 35.000 Rp. 23.400 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 30,000 Rp. 29.145 -
15
