PEDOMAN PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TAHUN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TAHUN 2016

Pusat Penyuluhan Pertanian Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 6 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan 12550

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015



KATA PENGANTAR Penyuluh Pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1), penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Swasta dan atau Penyuluh Swadaya. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahataninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian PNS sebagai mitra dan pendamping petani, perlu disikapi dengan meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Penyuluh Pertanian Swadaya dalam mendukung peningkatan produksi pangan 7 komoditas strategis nasional dan sebagai petunjuk operasional dalam penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Jakarta, Desember 2015 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag NIP. 19580516 198203 1 016

i

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...............................................

i

DAFTAR ISI ........................................................

iii

1.

PENDAHULUAN ............................................ A. Latar Belakang ....................................... B. Tujuan ................................................ C. Sasaran ................................................ D. Ruang Lingkup ........................................ E. Dasar Hukum ......................................... F. Pengertian.............................................

1 1 3 3 3 4 5

2.

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA ................................... A. Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya . B. Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya .... C. Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya ..

7 7 9 14

3.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ............ A. Monitoring ............................................. B. Evaluasi .............................................. C. Pelaporan ............................................

18 18 18 18

4.

PEMBIAYAAN ...............................................

20

5.

PENUTUP ...................................................

21

iii

iv

1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode

2015-2019

ditujukan

untuk

memantapkan

pembangunan nasional dalam segala bidang dengan fokus peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta penguatan daya saing dalam bidang perekonomian. Sebagai tindak lanjut dari RPJMN periode 2010-2014, Presiden RI telah menetapkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2017 Indonesia berswasembada pangan. Untuk mencapai swasembada pangan tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah menetapkan target produksi padi sebesar 73,40 juta ton, jagung sebesar 20,33 juta ton, dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah mengambil kebijakan Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Pada tahun 2016 target diperluas terhadap pencapaian produksi pangan 7 komoditas strategis nasional, yaitu padi sebesar 76,23 juta ton, jagung sebesar 21,35 juta ton dan kedelai sebesar 2,03 juta ton, gula sebesar 3,27 juta ton, bawang merah sebesar 1.173 ribu ton, cabai besar 1.106 ribu ton, daging sapi/dan kerbau 0,59 juta ton.

Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

1

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan SDM yang berkualitas,

andal,

serta

berkemampuan

manajerial,

kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) dan Penyuluh Pertanian Swadaya. Secara empiris jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terdata di Pusat sampai tahun 2015 sebanyak 16.596 orang, yang tersebar di 34 provinsi dan baru mencakup 253 kabupaten/kota (49,2%), dari 514 kabupaten/kota yang ada. Hal

ini

menunjukkan

melakukan

belum

penumbuhan

semua

terhadap

kabupaten/kota

Penyuluh

Pertanian

Swadaya (Permentan Nomor 61 Tahun 2008) atau belum menyampaikan

data

Penyuluh

Pertanian

Swadaya

di

wilayahnya. Dalam rangka pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya, pada tahun 2016 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan menyamakan penumbuhan Swadaya,

Penyuluh persepsi

dan perlu

Pertanian dalam

Untuk

pelaksanaan

kegiatan

Penyuluh

Pertanian

pengembangan disusun

Swadaya.

Pedoman

Pelaksanaan

Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

Tahun

2016,

sebagai

acuan

bagi

para

penyelenggara penyuluhan dalam melakukan pembinaan terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya.

2


B. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Penyuluh Pertanian Swadaya dalam mendukung peningkatan produksi pangan 7 komoditas strategis nasional.

C. Sasaran Sasaran pedoman ini meliputi: 1.

Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas BP3K tahun 2016;

2.

Kepala

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan atau pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota; 3.

Kepala

Sekretariat

Badan

Koordinasi

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi atau pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi; 4.

Penyuluh Pertanian Swadaya, sebanyak 10.000 orang (alokasi jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap provinsi terlampir).

5.

Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya ini meliputi: (1) Penumbuhan

dan

Pengembangan

Penyuluh


Pertanian

3

Swadaya; (2) Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya; dan (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

2.

Undang-Undang

Nomor

19

tahun

2013

tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

43

Tahun

2009,

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan; 4.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008 tentang

Pedoman

Pembinaan

Penyuluh

Pertanian

Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta; 5.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang

Pedoman

Pembinaan

Kelompoktani

dan

Gabungan Kelompoktani; 6.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan

Lingkup

Pertanian

dalam

Mendukung

Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional; 7.

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 100 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.

4


F. Pengertian Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan: 1.

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu

menolong

dalam

mengakses

serta

mengorganisasikan

informasi

pasar,

dirinya

teknologi,

permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2.

Pelaku

utama

adalah

petani

dan/atau

beserta

keluarganya, yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan; 3.

Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

4.

Penyuluh

Pertanian

adalah

terdiri

dari

Penyuluh

Pertanian Swadaya yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 5.

Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahataninya dan atau warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian di wilayahnya;

6.

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan termasuk Balai Penyuluhan Pertanian


5

(BPP), Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 7.

Kelompoktani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar

kesamaan

lingkungan

kepentingan,

(sosial,

kesamaan

ekonomi,

sumber

kondisi

daya)

dan

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 8.

Gabungan Kelompoktani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

9.

Metode

penyuluhan

penyampaian

materi

pertanian

adalah

penyuluhan

teknik

pertanian

oleh

penyuluh kepada pelaku utama/anggota poktan dan gapoktan beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak dan elektronik)

agar

mereka

tahu,

mau

dan

mampu

menerapkan teknologi anjuran. 10. Kursus Tani adalah kegiatan proses belajar-mengajar yang diperuntukan bagi para pelaku utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu. 11. Percontohan penerapan

adalah teknologi

wahana spesifik

untuk lokasi

pendampingan terutama

7

komoditas pangan strategis nasional dilaksanakan di kecamatan atau di lahan petani yang merupakan wilayah kerja BP3K yang selanjutnya digunakan sebagai sarana

pembelajaran

bagi

poktan,

gapoktan

masyarakat sekitar.

6


dan

Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya

2

Dalam rangka mendukung tercapainya percepatan peningkatan produksi pangan 7 komoditas strategis nasional, diperlukan peningkatan

peran

pembinaan.

Untuk

Penyuluh

Pertanian

mencapai

hal

Swadaya

tersebut,

melalui

diperlukan

penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya secara bertahap dalam jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga dapat diperoleh Penyuluh Pertanian Swadaya yang handal.

A. Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya 1.

Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya yaitu melakukan pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam melakukan pengawalan dan pendampingan, Penyuluh Pertanian Swadaya bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh

Pertanian

melalui

kegiatan

penyuluhan

pertanian. Pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang disusun berdasarkan programa penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). 2.

Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya Penyuluh

Pertanian

Swadaya

melaksanakan

fungsi

sebagai berikut:


7

a.

Menyusun Rencana kegiatan penyuluhan pertanian bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama yang dikoordinasikan oleh Pimpinan BP3K;

b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kegiatan penyuluhan pertanian; c.

Berperan

aktif

menumbuhkan

Pertanian

Swadaya

dan

calon

Penyuluh

menumbuhkembangkan

kelembagaan pelaku utama

bersama Penyuluh

Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; d. Berperan

aktif

dalam

kegiatan-kegiatan

yang

diselenggarakan oleh BP3K, seperti: Rembug Tani Tingkat Kecamatan, fasilitasi penyusunan RDK/RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; Percontohan BP3K; Pelatihan di BP3K dalam Rangka Latihan dan Kunjungan (LAKU), Kursus Tani tingkat BP3K, Hari Temu Lapangan Petani; e.

Menjalin kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak yang terkait dengan bidang tugasnya bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian;

f.

Menumbuhkembangkan

jiwa

kepemimpinan

dan

kewirausahaan pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; g.

Menyampaikan informasi dan inovasi teknologi anjuran dan tepat guna kepada pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian;

8


h.

Melaksanakan

proses

pembelajaran

secara

partisipatif melalui berbagai media penyuluhan antara lain percontohan; dan i.

Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

B. Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dilaksanakan dalam rangka mendorong pelaku utama dan masyarakat lainnya menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya. 1.

Tujuan Meningkatkan jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya.

2.

Sasaran Pelaku utama dan masyarakat pertanian lainnya.

3.

Waktu Periode Januari – Desember 2016.

4.

Penanggung jawab Kepala

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan atau pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. 5.

Output Penentapan Penyuluh Pertanian Swadaya oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dan pengukuhan oleh Bupati/Walikota; Untuk

mendorong

tumbuhnya

jumlah

penyuluh

pertanian swadaya di masing-masing wilayah kerja


9

BP3K,

perlu

secara

berkelanjutan

dilaksanakan

penumbuhan penyuluh pertanian dengan melakukan halhal sebagai berikut: a.

Persiapan 1)

Pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian di setiap

tingkatan

(Pusat,

administrasi

Provinsi,

pemerintahan

Kabupaten/Kota

dan

Kecamatan) melaksanakan sosialisasi tentang peran strategis Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB

Penyuluh

Pertanian,

dalam

pemberdayaan petani secara terpadu; 2)

Melakukan identifikasi terhadap calon-calon Penyuluh Pertanian Swadaya di wilayah kerja BP3K.

3)

Sosialisasi

dilaksanakan

melalui

kegiatan-

kegiatan temu koordinasi di provinsi kabupaten/kota

serta

temu

teknis

dan di

kecamatan, dengan melibatkan pelaku utama dan masyarakat pertanian lainnya. b. Pelaksanaan 1)

Sosialisasi (tentang pengertian, persyaratan, tugas, dan fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya), sesuai Permentan Nomor 61 Tahun 2008 dan Peraturan

Kepala

Badan

Penyuluhan

dan

Pengembangan SDM Pertanian Nomor 100 Tahun 2012. 2)

Identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi persyaratan menjadi calon

10


Penyuluh Pertanian Swadaya oleh pimpinan BP3K; 3)

Rekapitulasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya oleh pimpinan BP3K dan mengusulkan Kepada Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan/pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/kota; 4)

Klarifikasi dan verifikasi data calon Penyuluh Pertanian Swadaya oleh Tim Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian,

Kehutanan/pimpinan

Perikanan

kelembagaan

dan yang

membidangi penyuluhan pertanian kabupaten/ kota; 5)

Hasil verifikasi dilaporkan oleh pimpinan BP3K kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/pimpinan kelembagaan

yang

membidangi

penyuluhan

pertanian kabupaten/kota, untuk selanjutnya ditetapkan

sebagai

Penyuluh

Pertanian

Swadaya, dan dikukuhkan serta ditetapkan wilayah binaannya oleh Bupati/Walikota; 6)

Penentapan Penyuluhan

oleh

Kepala

Pertanian,

Kehutanan/pimpinan

Badan

Pelaksana

Perikanan

kelembagaan

dan yang


Penyuluh ditetapkan, Sekretariat pimpinan

Pertanian

Swadaya

selanjutnya Badan

diusulkan

Koordinasi

kelembagaan

yang

yang

telah ke

Penyuluhan/ membidangi


11

penyuluhan

pertanian

provinsi

disampaikan

ke

Penyuluhan

Pengembangan

Badan SDM

untuk dan

Pertanian/Lembaga

Pelatihan untuk mendapat pelatihan. c.

Persyaratan Calon Penyuluh Pertanian Swadaya Calon Penyuluh Pertanian Swadaya perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)

Persyaratan Umum a)

Warga Negara Republik Indonesia;

b)

Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian;

c)

Mempunyai

kesempatan,

kesediaan,

kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan

keahliannya

kepada

pelaku utama melalui kegiatan penyuluhan pertanian; d)

Mampu

berkomunikasi

dengan

pelaku

utama dan pelaku usaha; e)

Mampu dan mau bermitra dengan Penyuluh Pertanian

PNS

dan

Pertanian

dalam

THL-TB

Penyuluh

melakukan

kegiatan

penyuluhan pertanian; f)

Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dalam mendukung

mendukung

peningkatan

produksi pangan 7 komoditas strategis nasional.

12


2)

Persyaratan Khusus a)

Memiliki dan melaksanakan usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;

b)

Mempunyai dan atau menyediakan lahan percontohan kegiatan

sebagai

sarana

pembelajaran

melakukan penyuluhan

pertanian atas prakarsa dan keswadayaannya; c)

Mempunyai jiwa kepemimpinan, memiliki komitmen melalui

memajukan

kegiatan

pelaku

penyuluhan

utama

pertanian

secara berkelanjutan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. d. Lokasi Lokasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya di 34 provinsi, yang diprioritaskan pada kabupaten/ kota sebagai sentra produksi 7 komoditas strategis nasional. 6.

Pelaksana Pimpinan BP3K dibantu oleh Penyuluh Sumber Daya.

7.

Laporan Hasil pelaksanaan penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya oleh pimpinan BP3K disampaikan kepada Kepala

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan/pimpinan kelembagaan yang membidangi

penyuluhan

pertanian

kabupaten/kota.

Data penyuluh pertanian swadaya tersebut dimasukkan ke

dalam

SIMLUH

oleh

admin

kecamatan

atau

kabupaten/kota.


13

C. Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya dalam pengawalan dan pendampingan pelaku utama dalam mendukung peningkatan produksi pangan 7 strategis nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sentra produksi pangan melalui kegiatan pembelajaran dan kursus tani bagi pelaku utama. 1.

Tujuan a.

Meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian (PNS, THLTB Penyuluh Pertanian) dalam pengawalan dan pendampingan bagi pelaku utama;

b. Meningkatkan

kompetensi

Penyuluh

Pertanian

Swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. 2.

Sasaran Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan dan terdata di BP3K dan diutamakan yang belum mengikuti program pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.

3.

Waktu Periode Januari - Desember 2016 atau sesuai dengan kebutuhan lapangan.

4.

Output a.

Meningkatnya peran Pertanian

Swadaya

dan

kompetensi Penyuluh

dalam

pengawalan

dan

pendampingan bagi pelaku utama; b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku utama dalam penerapan inovasi teknologi yang

14


direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). 5.

Penyelenggaraan a.

Persiapan 1)

Pimpinan BP3K menetapkan Penyuluh Pertanian Swadaya yang akan menjadi sasaran kegiatan;

2)

Penyuluh Pertanian Swadaya yang akan menjadi sasaran

mengikuti

kecamatan

untuk

temu

teknis

persiapan

tingkat

pelaksanaan

kegiatan; 3)

Penyuluh Pertanian Swadaya pada butir 1 menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan kursus tani;

4)

Menetapkan

jadual,

peserta

dan

materi

pembelajaran serta kursus tani (yang dibahas pada temu teknis tingkat kecamatan); 5)

Menentukan penggunaan bahan pembelajaran (seperti: varietas benih dan jenis pupuk);

b. Pelaksanaan 1)

Kegiatan pembelajaran a)

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan percontohan

untuk penerapan

inovasi teknologi pangan yang dipilih dari 7 komoditas strategis nasional dan telah teruji serta menguntungkan dan sesuai kebutuhan petani serta mempunyai daya ungkit terhadap produksi pangan nasional; b)

Penyuluh

Pertanian

Swadaya

membuat

percontohan mengunakan biaya pembelian


15

bahan pembelajaran berupa benih dan pupuk yang disesuaikan dengan komoditas yang dipilih sebagai percontohan; c)

Setiap proses atau tahapan dan hasil percontohan

digunakan

sebagai

bahan

pembelajaran bagi pelaku utama anggota kelompoktani binaannya; d)

Setiap Penyuluh Pertanian Swadaya wajib membina 4 sd 8 kelompoktani di wilayah kerjanya.

2)

Kegiatan kursus tani a)

Pelaksana kursus tani adalah Penyuluh Pertanian

Swadaya

bersama

dengan

Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; b)

Kursus tani dilakukan sebanyak 2 kali dengan peserta setiap kali berjumlah 10 orang petani perwakilan dari kelompoktani di WKPP Penyuluh Pertanian Swadaya;

c)

Materi kursus tani sesuai dengan kebutuhan petani.

d)

Biaya yang tersedia berupa konsumsi untuk 2 kali pertemuan.

c.

Persyaratan Penyuluh Pertanian Swadaya yang akan ditingkatkan kemampuan/kapasitasnya berjumlah 10.000 orang dengan kriteria: 1)

Telah

mendapatkan

pengukuhan

Bupati/

Walikota dan atau penetapan dari Kepala Badan

16


Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/pimpinan

kelembagaan

yang


Melakukan pembinaan kepada pelaku utama dan sudah terdata di BP3K.

d. Lokasi Lokasi pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya di 34 provinsi, yang diprioritaskan pada kabupaten/ kota sebagai sentra produksi 7 komoditas strategis nasional. Lokasi tersebut berada di BP3K yang mendapat kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebanyak 2.600 unit, sesuai lampiran 1. 6.

Penanggung Jawab/Pelaksana Penyuluh Pertanian Swadaya.

7.

Laporan Laporan

hasil

pelaksanaan

Penumbuhan

penyuluh

pertanian swadaya melalui pembelajaran dan kursus tani oleh Penyuluh Pertanian Swadaya disampaikan kepada

pimpinan

BP3K

dan

selanjutnya

secara

rekapitulasi dan berjenjang dilaporkan ke BP4K dan Bakorluh serta pusat.


17

3

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

A. Monitoring Kegiatan

monitoring

Penumbuhan

dan

Pengembangan

Penyuluh Pertanian Swadaya dilaksanakan secara periodik dan

berjenjang

mulai

dari persiapan sampai

dengan

pelaksanaan, untuk mengetahui peningkatan kuantitas dan kualitas Penyuluh Pertanian Swadaya. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan oleh Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota untuk mengetahui

kesesuaian

antara

perencanaan

dan

pelaksanaan.

Sedangkan

supervisi

dilaksanakan

oleh

Bakorluh/Pimpinan

Kelembagaan

yang

membidangi

penyuluhan di provinsi dan pusat.

B. Evaluasi Evaluasi

pelaksanaan

Pengembangan mengetahui

kegiatan

Penyuluh keberhasilan

Penumbuhan

Pertanian dan

Swadaya

manfaat

dan untuk

kegiatan

penumbuhan, pembelajaran dan kursus tani.

C. Pelaporan 1.

Pimpinan

BP3K

wajib

membuat

laporan

kegiatan

penumbuhan dan pengembangan serta menyampaikan kepada

18

Kepala

BP4K/Pimpinan

Kelembagaan


yang

membidangi

penyuluhan

di

kabupaten/kota

dan

diteruskan ke Kepala Sekretariat Bakorluh/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi dengan

tembusan

Kepala

Badan

Penyuluhan

dan

Pengembangan SDM Pertanian; 2.

Data

Penyuluh

Pertanian

Swadaya

yang

baru

ditumbuhkan dan dikembangkan wajib diinput ke dalam SIMLUH SIPP Pusat Penyuluhan Pertanian oleh admin daerah.


19

4

Pembiayaan

Dukungan pembiayaan yang tersedia, meliputi: 1.

Bahan pembelajaran;

2.

Kursus tani; dan

3.

Bantuan transport bagi Penyuluh Pertanian Swadaya.

20


5

Penutup

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2016 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.


21

Lampiran 1. Rekapitulasi Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya Seluruh Indonesia Tahun 2016 No.

Provinsi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah

22

Kabupaten/ Kota 23 33 19 12 11 17 10 15 7 7 6 27 35 5 38 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 13 29 514

BP3K 128 140 65 67 73 100 59 110 13 6 1 139 293 30 277 61 26 83 116 62 47 51 59 7 79 65 131 90 55 40 32 40 15 40 2.600

Pengawal Penyuluh Sentra Pertanian Pangan Swadaya 1.152 420 1.260 450 585 210 603 210 657 300 900 300 531 240 990 450 117 60 54 60 9 0 1.390 1050 2.880 1330 270 150 2.711 1050 549 240 234 120 747 240 1.044 360 558 240 423 150 459 210 531 120 63 60 711 330 585 210 1.179 390 810 360 495 180 360 120 288 120 360 120 135 30 360 120 24.000 10.000



Pusat Penyuluhan Pertanian Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 6 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan 12550


PEDOMAN PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TAHUN 2016

Recommend Documents