PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH (BOP) BAGI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU (THL-TB) PENYULUH PERTANIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH (BOP) BAGI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU (THL-TB) PENYULUH PERTANIAN

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTRIAN PERTANIAN 2011

DAFTAR ISI Halaman I.

II

PENDAHULUAN

1

A

Latar Belakang

1

B

Maksud dan Tujuan

1

C

Ruang Lingkup

2

D

Pengertian

2

E

Dasar Hukum

3

F

Sasaran

3

G

Hasil Yang Diharapkan

3

KEWENANGAN

5

A

Tim Pembina Pusat

5

B

Tim Pembina Provinsi

6

C

Tim Teknis Kabupaten/ Kota

7

D

Balai Penyuluhan di Kecamatan

7

III

MEKANISME PENYALURAN

8

IV

PENUTUP

9

I.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Sektor pertanian di masa mendatang diperkirakan masih memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor pertanian sangat nyata terhadap penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi pelaku usaha pembangunan pertanian, khususnya petani. Untuk itu, diperlukan penyuluh pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian akan terus berupaya meningkatkan jumlah penyuluh melalui penerapan kebijakan satu desa satu penyuluh. Dalam rangka memenuhi kebijakan satu desa satu penyuluh, secara bertahap Kementerian Pertanian telah merekrut Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, yaitu: Angkatan I pada Tahun 2007 sebanyak 6.000 orang, Angkatan II Tahun 2008 sebanyak 10.000 orang, dan Angkatan III pada Tahun 2009 sebanyak 10.000 orang. Rekruitmen THL-TB Penyuluh Pertanian diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnisnya, sehingga adopsi teknologi tepat guna dapat berjalan dengan baik yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping dan konsultan pelaku usaha, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan pengelolaan honorarium dan Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) THLTB Penyuluh Pertanian Tahun 2011.

B.

Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 1

honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian secara efektif dan tepat waktu. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian bertujuan untuk memberikan acuan bagi satuan kerja pelaksana dana dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di provinsi. C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian, meliputi: kewenangan dan mekanisme kerja pengelolaan honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.

D.

Pengertian 1.

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, selanjutnya disebut THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian;

2.

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada THL-TB Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian;

3.

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya untuk penyiapan materi penyuluhan dan penyusunan laporan kegiatan THL-TB Penyuluh Pertanian;

4.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi;

5.

Kelembagaan Penyuluhan Provinsi adalah lembaga pemerintah di Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Koordinasi Penyuluhan/ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/Dinas lingkup Pertanian yang menangani penyuluhan;

6.

Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota adalah lembaga pemerintah di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, yaitu: Badan Pelaksana Penyuluhan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian/Dinas lingkup Pertanian yang menangani penyuluhan.

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 2

E.

F.

Dasar Hukum 1.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

7.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Fermentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010.

Sasaran Sasaran Pedoman Pelakasanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ini meliputi:

G.

1.

Tim Pembina Pusat, Pusat Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;

Badan

2.

Tim Pembina Provinsi (33 provinsi) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota (512 Kabupaten/Kota) seluruh Indonesia;

3.

THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 23.350 orang (Angkatan I sebanyak 5.202 orang, angkatan II sebanyak 9.040 orang, dan angkatan III sebanyak 9.108 orang).

Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian ini, meliputi:

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 3

H.

1.

Tersalurkannya honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dengan tepat waktu dan tepat sasaran;

2.

Berkurangnya permasalahan pengeloaan dan honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian;

3.

Meningkatnya kinerja THL-TB Penyuluh melaksanakan tugas dan fungsinya.

penyaluran

Pertanian

dalam

Manfaat Memberikan acuan kepada satuan kerja pelaksana dana dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di provinsi, pengelolaan dan penyaluran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian;

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 4

II.

KEWENANGAN DAN MEKANISME KERJA A.

Tim Pembina Pusat 1.

Koordinasi dengan BRI Pasar Minggu Jakarta Selatan perihal pengalihan pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dari Pusat ke Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

2.

Penyediaan Data Base THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan 1, 2, dan 3 untuk tahun 2011;

3.

Pendistribusian data base THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan 1, 2, dan 3 tahun 2011 ke Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;

4.

Penetapan Keputusan Menteri Pertanian tentang pembaharuan kontrak THL-TB Penyuluh Pertanian sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, berdasarkan rekomendasi dari Gubernur;

5.

Pendistribusian Penetapan Keputusan Menteri Pertanian tentang pembaharuan kontrak THL-TB Penyuluh Pertanian sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian kepada Gubernur dengan tembusan kepada Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;

6.

Pengalokasian Honorarium dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2011, sesuai dengan data base THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2010;

7.

Menetapkan besaran honorarium dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: a.

Honorarium: 1) S1/D4 = Rp. 1.400.000,-/bulan 2) D3 = Rp. 1.200.000,-/bulan 3) SLTA = Rp. 1.000.000,-/bulan

b.

BOP: 1) S1/D4 2) D3 3) SLTA

= Rp. 600.000,-/bulan = Rp. 300.000,-/bulan = Rp. 100.000,-/bulan

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 5

B.

Tim Pembina Provinsi 1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pembaharuan kontrak THL-TB Penyuluh Pertanian sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Tahun 2011, Tim Pembina Provinsi membuat surat kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk menerbitkan SK Penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian oleh Bupati/Walikota setempat;

2.

Koordinasi dengan BRI setempat perihal pengalihan pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dari Pusat ke Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

3.

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Satuan Kerja pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011;

4.

Tim Pembina provinsi selaku Kuasa Penguasa Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2011;

5.

Pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan rekapitulasi daftar nama THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayahnya;

6.

Pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011 oleh P2K Satuan Kerja pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui BRI setempat langsung ke rekening masing-masing THL-TB Penyuluh Pertanian setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pembinan Provinsi.

7.

Pembayaran honorarium THL-TB Penyuluh Pertanian dilakukan paling lambat minggu pertama setiap bulan, untuk pembayaran honorarium bulan sebelumnya. Sedangkan pembayaran BOP THLTB Penyuluh Pertanian dilakukan paling lambat minggu pertama setiap triwulan untuk pembayaran triwulan sebelumnya.

8.

Penetapkan pemberhentian terhadap THL-TB Penyuluhan Pertanian yang berkinerja tidak baik, berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota;

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 6

9.

Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi melakukan pemberhentian pembayaran honorium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian atas dasar ketetapan Tim Pembina Provinsi.

10. Melaporkan realisasi pembayaran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian setiap tiga bulan sekali kepada Tim Pembina Pusat (Lampiran 1); C.

D.

Tim Teknis Kabupaten/Kota 1.

Berdasarkan surat Tim Pembina Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota setempat untuk menerbitkan SK Penempatan THL-TB Penyuluh Pertanian;

2.

Melakukan penilaian kinerja terhadap THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari Balai Penyuluhan di Kecamatan sebagai dasar penetapan pembayaran dan pemberhentian THL-TB Penyuluhan Pertanian;

3.

Melaporkan hasil penilaian kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Tim Pembina Provinsi dan P2K pada Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian minimal 1 (satu) bulan sekali;

4.

Melaporkan jumlah THL-TB Penyuluh Pertanian dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan penyaluran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Tim Pembina Provinsi (Lampiran 2);

Balai Penyuluhan di Kecamatan 1.

Melakukan penilaian kinerja terhadap THL-TB Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota;

2.

Melaporkan hasil evaluasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) kali dalam sebulan (Lampiran 3);

3.

Melaporkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan penyaluran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota;

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 7

III.

MEKANIME PENYALURAN 1.

Menteri Pertanian menetapkan Keputusan tentang pembaharuan kontrak THL-TB Penyuluh Pertanian sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Tahun 2011;

2.

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Satuan Kerja pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja dengan THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011;

3.

Tim Pembina provinsi selaku Kuasa Penguasa Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan pembayaran honorarium dan BOP THLTB Penyuluh Pertanian Tahun 2011;

4.

Tim Pembina Provinsi melakukan evaluasi kenerja THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari Tim Teknis Kabupaten/Kota;

5.

P2K pada Satuan Kerja pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian membayar honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tim Pembina Provinsi.

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 8

IV. PENUTUP Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan honorarium dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian.

Jakarta,

Januari 2011

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,

Dr. Ir. Ato Suprapto, MS NIP. 19520202 197901 1 001

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 9

Lampiran 1.

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BOP THL-TB PENYULUH PERTANIAN Periode Bulan : …………… Provinsi : ………………………………… No

Nama

Nomor Rekening

Tempat Tugas

Realisasi (Rp) Honorarium BOP

Permasalah an

Tim Pembina Provinsi/PPK Satker Dana Dekonsentrasi,

.........................................

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 10

Lampiran 2.

JUMLAH THL-TB PENYULUH PERTANIAN Periode Bulan : …………………. Kabupaten : ………………………………… No Nama

No Jenis Nomor Pendidikan Jurusan Tes kelamin Rekening

Telepon Wilayah kerja HP Rmh

Tim Teknis Kabupaten

...................................

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 11

Lampiran 3.

LAPORAN KINERJA THL-TB PENYULUH PERTANIAN Periode Bulan :…………………..

Kecamatan : …………………………………

No

Nama

Wilayah kerja

Kegiatan

Permasala han

Upaya Pemecahan Masalah

Lain-lain

Koordinataor BPP

.......................................

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 12

DAFTAR ISI V.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian E. Dasar Hukum F. Sasaran G. Hasil Yang Diharapkan H. Manfaat

VI.

KEWENANGAN A. Tim Pembina Pusat B. Tim Pembina Provinsi C. Tim Teknis Kabupaten/ Kota

VII. MEKANISME PENYALURAN VIII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Honorarium THL-TB PP

Page 13