PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN KURIKULUM SMP TAHUN 2017
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2017 i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menyusun Panduan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Jenjang SMP Tahun 2017. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Implementasi Kurikulum di SMP merupakan salah satu bentuk dukungan Direktorat Pembinaan SMP (Pemerintah) untuk SMP dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum. Pedoman ini memberikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Instruktur Kurikulum maupun Instruktur Kabupaten/Kota (IK), sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dalam penyiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan. Pedoman ini akan disempurnakan dari tahun ke tahun dengan antara lain memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak, perubahan peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan (terutama kurikulum) di tingkat SMP, dan pengalaman empiris pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kurikulum. Direktorat Pembinaan SMP menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas waktu, tenaga, dan sumbangan pemikirannya dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memandu penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan Kurikulum dengan baik. Diharapkan setelah memperoleh bimbingan teknis dan pendampingan, kesiapan sekolah menjadi optimum dan pelaksanaan Kurikulum berjalan dengan mantap.
Jakarta, Pebruari 2017 Direktur Pembinaan SMP
Dr. Supriano, M.Ed. NIP. 19620816 199103 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................. ii DAFTAR ISI............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................... A. B. C. D.
1
Latar Belakang....................................................................................................... 1 Landasan Hukum................................................................................................ 2 Tujuan Panduan................................................................................................... 4 Sasaran Panduan.................................................................................................. 4
BAB II BIMBINGAN TEKNIS KURIKULUM SMP .......................................................... 5 A. B. C. D. E. F.
Konsep Dasar Bimbingan Teknis ...................................................................... Durasi, Materi, dan Metode Bimbingan Teknis............................................... Pelaksanaan Bimbingan Teknis.......................................................................... Pendanaan ............................................................................................................. Peran dan Tanggung Jawab ............................................................................... Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi............................
5 8 16 22 23 24
BAB III PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI K13 ......................................................... 29 A. Konsep Dasar Pendampingan Implementasi K13.......................................... 29 B. Pelaksanaan Pendampingan Implementasi K13............................................. 30 C. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi.......................... 44 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 49
iii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menyatakan bahwa: Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.Ketentuan ini memberi kesempatan kepada sekolah yang belum siap melaksanakan K13 untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil melakukan persiapan-persiapan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2019/2020 sekolah tersebut telah mengimplementasikan K13 setelah mencapai kesiapan yang optimal.
Untuk memfasilitasi sekolah (SMP) meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru serta membantu sekolah mengimplementasikan K13, Direktorat Pembinaan
SMP
pendampingan
menyelenggarakan
pelaksanaan
K13
Bimbingan
bagi
SMP.
Teknis Bimbingan
(Bimtek)
dan
Teknis
dan
pendampingan pelaksanaan K13 tersebut – dengan sejumlah program pendukung lainnya – diharapkan mampu menjadikan jumlah SMP pelaksana K13 naik secara signifikan setiap tahun. Pada tahun 2017 ditargetkan sekitar 13.731 (35%) SMP telah melaksanakan K13, sementara tahun 2017 diharapkan 24.004 SMP (62%), tahun 2018 sebanyak 38.535 SMP (100%) di seluruh wilayah Indonesia sudah melaksanakan K13.
Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi K13 diselenggarakan dengan
melibatkan
peranserta
Direktorat
Pembinaan
SMP,
Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dengan peran/tugas
masing-masing.
Agar 1
semua
pihak
yang
terlibat
dalam
penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan tersebut dapat menjalankan peran/tugasnya dengan baik, perlu dibuat panduan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 di SMP. Panduan tersebut antara lain mengatur ketentuan mengenai tujuan, sasaran/peserta, struktur program, materi, strategi, pendanaan, pengelolaan, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Panduan ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pelatihan dan pendampingan implementasiK13 pada tingkat SMP pada tahun 2016 yang memuat butir-butir di atas. B. LANDASAN HUKUM
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 2
8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2014TentangKurikulum 2013 SMP/MTs;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 61 Tahun 2014TentangKurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan
pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 10. Peraturan
Menteri
IndonesiaNomor62
Pendidikan Tahun
dan
Kebudayaan
2014TentangKegiatan
Republik
Ekstrakurikulerpada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 63
Tahun
2014TentangPendidikan
Kepramukaan
Sebagai
Kegiatan
Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2014 tentang Mutan Lokal Kurikulum 2013; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum; 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 17. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5496/C/KR/2014 dan Nomor 7915/D/KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
3
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
C. TUJUAN PANDUAN
Panduan ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut: 1. memberi petunjuk operasional kepada Direktorat Pembinaan SMP dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan implementasi K13 sesuai tugas dan perannya; 2. memberi petunjuk operasional kepada LPMP dalam mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan bimbingan teknis instruktur kurikulum Kabupaten/Kota (IK), bimbingan teknis guru sasaran, dan pendampingan kurikulum; 3. memberi petunjuk operasional kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kurikulum sesuai tugas dan perannya; 4. memberi
petunjuk
operasional
kepada
sekolah
sasaran
dalam
mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pendampingan In dan On;
D. SASARAN PANDUAN
Sasaran pedoman ini adalah: 1. Pengelola kegiatan bimbingan teknis Kurikulum di pusat (Direktorat PSMP); 2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Sekolah sasaran K 13
4
BAB II BIMBINGAN TEKNIS KURIKULUM
A. KONSEP DASAR BIMBINGAN TEKNIS 1. Pengertian Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis kurikulum dalam panduan ini didefinisikan sebagai proses fasilitasi pemerolehan dan/atau peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum.
2. Tujuan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis pelaksanaan Kurikulum TERUTAMA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam: a. menyusun RPP; b. menyusun instrumen penilaian; c. melaksanakan pembelajaran antara lain dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penguatan pendidikan karakter; d. melaksanakan
penilaian
dan
mengelola
hasil
penilaian
sikap,
pengetahuan, dan keterampilan; e. memberi bimbingan teknis Kurikulum ; dan f. memberi pendampingan implementasi Kurikulum .
3. Prinsip-prinsip Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis pelaksanaan kurikulum diberikan oleh instruktur dengan prinsip-prinsip berikut: a. Profesional, yaitu instruktur memiliki kompetensi (penguasaan mengenai pelaksanaan kurikulum) yang memadai dan memberikan pelatihan dengan baik;
5
b. Berdasarkan kebutuhan, yaitu materi pelatihan adalah butir-butir yang relevan dan masih belum dikuasai dan/atau memerlukan penguatan; c. Integral, yaitu materi dan aktivitas pelatihan memfasilitasi peserta memperoleh
kesatuan
kompetensi
utuh
yang
diperlukan
dalam
mengimplementasikan K13; d. Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara instruktur dan peserta pelatihan; dan e. Berkelanjutan, yaitu bahwa pelatihan pelaksanaan kurikulum dilanjutkan oleh guru/sekolah sendiri dan/atau melalui MGMP, MGBK, MKKS, dan forum lainnya yang relevan. 4. Tahapan Bimbingan Teknis Pada tahun 2017, bimbingan teknis dilaksanakan secara berjenjang dengan urutan Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum (yang merupakan gabungan dari Instruktur Nasional dan Instruktur Provinsi), Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum,
Bimbingan Teknis Guru Sasaran
Kurikulum dan pendampingan kurikulum di sekolah sasaran.
6
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR KURIKULUM SMP
BIMBINGAN TEKNIS INSTRUKTUR KURIKULUM SMP
DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
BIMBINGAN TEKNIS LPMP INSTRUKTUR KURIKULUM SMP KABUPATEN/KOTA
BIMBINGAN TEKNIS KURIKULUM SMP
LPMP
GURU SASARAN
PENDAMPINGAN KURIKULUM DI SEKOLAH SASARAN (AKTIVITAS IN DAN ON SERVICE)
Gambar 1 : Alur jenjang kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum
7
B. DURASI, STRUKTUR PROGRAM DAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS
Berikut adalah deskripsi durasi, struktur program, materi, dan aktivitas bimbingan teknis tersebut. 1. Durasi Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP, Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP, dan Bimbingan Teknis
Instruktur Kurikulum SMP
Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan durasi 4 hari, 30 jam pelajaran (@ jam pelajaran 60 menit). Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru sasaran diselenggarakan dengan durasi 6 hari, 39 jam pelajaran (@ jam pelajaran 60 menit). Sedangkan untuk pendampingan IN dan ON service diselenggarakan dengan durasi 7 jam pelajaran. 2. Struktur program Struktur program Bimbingan Teknis dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu materi umum, materi pokok, dan materi penunjang. Materi umum diberikan kepada semua peserta dengan isi dan metode yang sama dalam sidang/sesi pleno, materi pokok diberikan kepada kelompok-kelompok guru mata pelajaran dengan materi sesuai kebutuhan mata pelajaran masingmasing, dan materi penunjang merupakan pelengkap penyelenggaraan pelatihan. Tabel
berikut menyajikan struktur program Bimbingan Teknis
tersebut.
8
Tabel 1: Struktur Program Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP 4 hari, 30 JP (@ 60 menit)
No. A.
B.
C.
Alokasi Waktu (JP @ 60 Menit)
Materi Materi Umum (4 JP) 1. Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 2. Penguatan Pendidikan Karakter 3. Penerapan Literasi dalam Pembelajaran 4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Materi Pokok (24 JP) 1. Kompetensi, Materi, Pembelajaran, dan Penilaian 2. Analisis Kompetensi, Pembelajaran dan Penilaian : a. Analisis Dokumen: SKL, KI-KD, Silabus, dan Pedoman Mapel b. Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran d. Analisis Penilaian Hasil Belajar HOTS 3. Praktik Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 4. Praktik Pembelajaran dan Penilaian 5. Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar Materi Penunjang (2 JP) 1. Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Penutupan: Review dan Evaluasi Pelatihan TOTAL JAM
1 1 1 1
1
1 1 1 1 7 8 4
1 1 30
9
Tabel 2 : Struktur Program Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat SMP 4 hari, 30 JP (@ 60 menit)
No. A.
Alokasi Waktu (JP @ 60 Menit)
Materi Materi Umum (4 JP) 1. Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum
1
2.
Penguatan Pendidikan Karakter
1
3.
Penerapan Literasi dalam Pembelajaran
1
4. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan B.
1
Materi Pokok (24 JP) 1. Kompetensi, Materi, Pembelajaran, dan Penilaian
1
2. Analisis Kompetensi, Pembelajaran dan Penilaian: a. Analisis Dokumen: SKL, KI-KD, Silabus, dan Pedoman Mapel
1
b. Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran
1
c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran
1
d. Analisis Penilaian Hasil Belajar HOTS
1
3.
Praktik Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
7
4.
Praktik Pembelajaran dan Penilaian
8
5. Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar C.
4
Materi Penunjang (2 JP) 1. Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan
1
2. Penutupan: Review dan Evaluasi Bimbingan Teknis
1
TOTAL JAM
30
10
Tabel 3 : Struktur Program Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP Kabupaten/Kota 4 hari, 30 JP (@ 60 menit)
Materi
Alokasi Waktu (JP @ 60 Menit)
1. Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum
1
2. Penguatan Pendidikan Karakter
1
3. Penerapan Literasi dalam Pembelajaran
1
4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan
1
No. A.
Materi Umum (4 JP)
Pendampingan B.
Materi Pokok (24 JP) 1. Kompetensi, Materi, Pembelajaran, dan Penilaian
1
2. Analisis Kompetensi, Pembelajaran dan Penilaian : a. Analisis Dokumen: SKL, KI-KD, Silabus, dan Pedoman Mapel
1
b. Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran
1
c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran
1
d. Analisis Penilaian Hasil Belajar HOTS
1
3. Praktik Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
7
4.
8
Praktik Pembelajaran dan Penilaian
5. Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar C.
4
Materi Penunjang (2 JP) 1. Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan
1
2. Penutupan: Review dan Evaluasi Bimbingan Teknis
1
TOTAL JAM
30
11
Tabel 4 : Struktur Program Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru Sasaran 6 hari, 39 JP (@60 menit)
No. A.
B.
Alokasi Waktu (JP @ 60 Menit)
Materi Materi Umum (7 JP) 1. Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum
2
2. Penguatan Pendidikan Karakter
2
3. Penerapan Literasi dalam Pembelajaran
2
4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Pendampingan
1
Materi Pokok (28 JP) 1. Kompetensi, Materi, Pembelajaran, dan Penilaian
2
2. Analisis Kompetensi, Pembelajaran, dan Penilaian a. Analisis Dokumen: SKL, KI-KD, Silabus, dan Pedoman Mapel
2
b. Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran
2
c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran
2
d. Analisis Penilaian Hasil Belajar HOTS
2
3. Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 4.
Praktik Pembelajaran dan Penilaian a. Praktik Pembelajaran dan Penilaian
10
b. Review Hasil Praktik
1
5. Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar C.
4
3
Materi Penunjang (4 JP) 1. Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan
1
2. Tes Awal
1
3. Tes Akhir
1
4. Penutupan: Review dan Evaluasi Bimbingan Teknis
1
TOTAL JAM
39
12
3.
Materi Bimtek Untuk menjamin mutu pelaksanaan bimbingan teknis di setiap tingkat, telah disusun silabus dan materi untuk setiap mata latih. Setiap materi mata latih berisi rumusan tujuan, uraian materi, skenario/aktivitas bimbingan teknis yang dilengkapi dengan LK, dan teknik penilaian kinerja peserta bimbingan teknis.
C. PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS INSTRUKTUR KURIKULUM 1. Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP a. Tujuan Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP diselenggarakan untuk menyegarkan kembali kompetensi fasilitator dengan hasil akhir sebagai berikut : 1) mampu menyusun RPP; 2) mampu melatih penyusunan RPP; 3) menyusun instrumen penilaian; 4) mampu melatih penyusunan instrumen penilaian; 5) melaksanakan pembelajaran antara lain dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti; 6) mampu melatih pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti 7) mampu melaksanakan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 8) mampu melatih pelaksanaan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 9) mampu melatih penyelenggaraan bimbingan teknis
yang terdiri atas
persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan 10) mampu melatih penyelenggaraan pendampingan yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
13
b. Peserta 1) Jumlah dan unsur peserta Peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP adalah para Instruktur Nasional (IN). Jumlah peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP adalah 88 orang yang terdiri unsur-unsur berikut: a) Tim Pengembang Kurikulum (Penulis KI dan KD, Penulis Buku Mata Pelajaran, Penulis Pedoman Penilaian); b) Praktisi Pendidikan (Guru, Kepala Sekolah, Pengawas); c) Akademisi ; d) Manajemen (Direktorat, Puskurbuk, Puspendik, Dinas Pendidikan, dan LPMP) serta unsur yang berasal dari Mitra Internasional; dan
2) Kriteria Kriteria peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum adalah: a) Telah mengikuti pelatihan pelaksanaan Kurikulum 2013; b) Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4 di bidang pendidikan – diutamakan S2 atau S3; c) Telah mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun; d) Diutamakan memiliki prestasi akademik pada tingkat kabupaten/kota atau lebih tinggi; e) Diutamakan
telah
memiliki
pengalaman
sebagai
narasumber/pendamping/fasilitator pelaksanaan K13; f) Bersedia melaksanakan bimbingan teknis
dengan prosedur dan
mekanisme yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP; g) Berkepribadian baik; dan h) Diijinkan oleh atasan yang berwenang.
c. Waktu dan tempat Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP dilaksanakan di Jakarta.
14
d. Narasumber Narasumber Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP adalah para pejabat dan staf Direktorat PSMP, Puspendik, dan Puskurbuk, dan para Narasumber Kurikulum Nasional yang terdiri atas unsur dosen, guru, kepala sekolah dan pengawas. e. Pelaksana Bimbingan Teknis Fasilitator Kurikulum SMP dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biaya kegiatan ini berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) melalui Kegiatan Pembelajaran Tahun Anggaran 2017. 2. Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP a. Tujuan Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP diselenggarakan untuk menyegarkan kembali kompetensi fasilitator /instruktur dengan hasil akhir sebagai berikut : 1) mampu menyusun RPP; 2) mampu melatih penyusunan RPP; 3) menyusun instrumen penilaian; 4) mampu melatih penyusunan instrumen penilaian; 5) melaksanakan pembelajaran antara lain dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti; 6) mampu melatih pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti 7) mampu melaksanakan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
15
8) mampu melatih pelaksanaan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 9) mampu melatih penyelenggaraan bimbingan teknis
yang terdiri atas
persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan 10) mampu melatih penyelenggaraan pendampingan yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
b. Peserta 1) Jumlah dan unsur peserta Peserta Bimbingan Teknis Instruktur
Kurikulum SMP merupakan
gabungan dari Instruktur Nasional (IN) dan Instruktur Provinsi (IP) yang pada tahun 2016 sudah dinyatakan lulus. Secara keseluruhan jumlah peserta Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum
adalah 814
orang dengan latar belakang mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti.
2) Kriteria Kriteria peserta Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum adalah: a)
Telah mengikuti pelatihan pelaksanaan Kurikulum 2013;
b) Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4 di bidang pendidikan – diutamakan S2 atau S3; c)
Telah mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun;
d) Diutamakan
memiliki
prestasi
akademik
pada
tingkat
kabupaten/kota atau lebih tinggi; e)
Diutamakan
telah
memiliki
pengalaman
narasumber/pendamping/fasilitator pelaksanaan K13;
16
sebagai
f)
Bersedia melaksanakan bimbingan teknis
dengan prosedur dan
mekanisme yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP; g) Berkepribadian baik; dan h) Diijinkan oleh atasan yang berwenang.
3) Waktu dan tempat Bimbingan Teknis
Instruktur Kurikulum dilaksanakan di empat (4)
region yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar.
4) Narasumber Narasumber Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP adalah para pejabat dan staf Direktorat PSMP, Puspendik, dan Puskurbuk, dan para fasilitator Kurikulum SMP yang terdiri atas unsur dosen, guru, kepala sekolah dan pengawas.
5) Pelaksana Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP
dilaksanakan oleh
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biaya kegiatan ini berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) melalui Kegiatan Pembelajaran Tahun Anggaran 2017. 3. Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP Kabupaten/Kota (IK) a. Tujuan Bimbingan
teknis
Instruktur
Kurikulum
SMP
Kabupaten/Kota
diselenggarakan untuk menghasilkan instruktur dengan kompetensi berikut: 1) mampu menyusun RPP; 2) mampu melatih penyusunan RPP; 3) mampu menyusun instrumen penilaian; 4) mampu melatih penyusunan instrumen penilaian;
17
5) mampu melaksanakan pembelajaran antara lain dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti; 6) mampu melatih pelaksanaan pembelajaran antara lain dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti 7) mampu melaksanakan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 8) mampu melatih pelaksanaan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 9) mampu melatih penyelenggaraan bimbingan teknis
yang terdiri atas
persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; 10) mampu melatih penyelenggaraan pendampingan In
yang terdiri atas
persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan 11) mampu melatih penyelenggaraan pendampingan On yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
b. Peserta 1) Jumlah dan unsur Jumlah
peserta
Bimbingan
Teknis
Instruktur
Kurikulum
SMP
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah 17.520 orang (1.168 tim Instruktur
Kabupaten/Kota
@
15
orang).
Satu
tim
Instruktur
Kabupaten/Kota terdidi atas unsur guru, kepala sekolah dan/atau pengawas dengan latar belakang mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, Penjasorkes, Prakarya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti @ satu orang.
18
Peserta Bimbingan Teknis dari masing-masing Kabupaten/Kota adalah 1 (satu) hingga 3 (tiga) tim Instruktur Kab/Kota, proporsional dengan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan K13.
Bagi daerah-daerah tertentu dan mengingat kondisi geografi, dalam hal dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk membiayai pelatihan IK bagi seluruh tim IK karena tingginya biaya transportasi dari dan ke kabupaten/kota yang bersangkutan, jumlah anggota tim IK dari Kabupaten/Kota tersebut dapat dikurangi. Namun demikian, peserta tim IK yang mengikuti pelatihan IK sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang meliputi rumpun mata pelajaran MIPA (Matematika dan IPA), IPS (IPS dan PPKn), Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan rumpun mata pelajaran kelompok B (PJOK, Seni Budaya, dan Prakarya).
2) Kriteria Kriteria
peserta
Bimbingan
Teknis
Instruktur
Kurikulum
SMP
Kabupaten/Kota adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas dengan kriteria: a) Telah mengikuti pelatihan pelaksanaan Kurikulum 2013; b) Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4 di bidang pendidikan – diutamakan S2 atau S3; c) Telah mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun; d) Diutamakan memiliki prestasi akademik pada tingkat kabupaten/kota atau lebih tinggi; e) Diutamakan
telah
memiliki
pengalaman
sebagai
narasumber/pendamping/fasilitator pelaksanaan K13; f) Berasal dari sekolah yang telah mengimplementasikan K13; g) Bersedia melaksanakan pelatihan dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP; h) Berkepribadian baik; dan
19
i) Diijinkan oleh atasan yang berwenang.
c. Waktu dan tempat Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan Maret s.d April 2017 di LPMP setempat dan/atau sekolah, sanggar, atau gedung lainnya yang memiliki fasilitas memadai yang terjangkau lokasinya oleh para peserta.
d. Narasumber Narasumber Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP Kabupaten/Kota adalah Instruktur
Kurikulum yang sudah mengikuti penyegaran dalam
kegiatan Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum.
e. Pelaksana Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum SMP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh LPMP. Biaya kegiatan ini berasal dari DIPA LPMP tahun anggaran 2017.
4. Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru Sasaran a. Tujuan b. Bimbingan Teknis Kurikulum SMP bagi guru sasaran diselenggarakan untuk memfasilitasi guru dan kepala sekolah memperoleh dan/atau meningkatkan kompetensinya dalam: 1) menyusun RPP; 2) menyusun instrumen penilaian; 3) melaksanakan pembelajaran antara lain dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti; 4) melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 5) mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 6) menyelenggarakan pendampingan In yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
20
7) menyelenggarakan pendampingan On yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
c. Peserta 1) Guru sasaran Peserta Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru Sasaran adalah guruguru di sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 berjumlah 13.731 sekolah di seluruh Indonesia. 2) Peserta dari setiap sekolah a) Jumlah Jumlah peserta dari setiap sekolah adalah 11 orang yang terdiri dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, Penjasorkes, Prakarya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (@ 1 orang) dan 1 (satu) orang guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, atau Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti. Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti selain Islam yang dikirim adalah salah satu Pendidikan Agama yang peserta didiknya paling banyak di sekolah sasaran yang bersangkutan. Salah satu dari 11 peserta tersebut adalah kepala sekolah yang mewakili guru mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan latar belakang pendidikan.
b) Kriteria Peserta bimbingan teknis dari masing-masing sekolah sasaran dipilih dengan ketentuan berikut: 1) Guru mata pelajaran yang mengajar kelas VII; 2)
Kepala sekolah yang sekaligus mewakili guru mata pelajaran yang diampunya;
21
3)
Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4 di bidang pendidikan;
4)
Dapat menggunakan komputer (laptop) terutama Word, PPt, dan internet;
5)
Diutamakan PNS;
6)
Berkepribadian baik;
7)
Sehat; dan
8)
Diijinkan oleh atasan yang berwenang.
d. Waktu dan Tempat Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru Sasaran dilaksanakan dengan durasi 6 hari, 39 Jam Pelatihan (@ 60 menit). Bimtek Pelatihan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 di LPMP, sekolah, sanggar, atau gedung lainnya yang memiliki fasilitas memadai yang terjangkau lokasinya oleh para peserta.
e. Narasumber Narasumber Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru Sasaran adalah Instruktur Kabupaten/Kota (IK) yang telah mengikuti penyegaran pada Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota. Instruktur Kurikulum tingkat pusat juga dapat berkontribusi menjadi narasumber pada kegiatan ini. f. Pelaksana
Bimbingan Teknis Kurikulum SMP Guru Sasaran dilaksanakan oleh LPMP. Biaya kegiatan ini berasal dari DIPA LPMP tahun anggaran 2017.
D. Pendanaan Biaya yang diperlukan untuk Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum bersumber dari APBN Pusat melalui DIPA Kegiatan Pembelajaran, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2017. Biaya Bimbingan
22
Teknis Instruktur Kabupaten/Kota dan pelatihan Guru Sasaran berasal dari DIPA LPMP Tahun Anggaran 2017.
E. Peran dan Tanggung Jawab 1. Pusat a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013; b. Menyiapkan
materi
pelaksanaan
Bimbingan
Teknis
implementasi
Kurikulum 2013; c. Melakukan sosialisasi kegiatan Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi Kurikulum 2013; d. Melaksanakan Bimbingan Teknis Fasilitator dan Instrutur
Kurikulum
SMP; e. Melakukan
penjaminan
kualitas
pelaksanaan
Bimbingan
Teknis
implementasi Kurikulum 2013 baik Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum, Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Guru Sasaran, maupun pelaksanaan pendampingan; f. Menetapkan kuota pelaksana K13 di setiap Kabupaten/Kota dan menetapkan SMP pelaksana K13 di setiap Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usulan LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; g. Melakukan koordinasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan LPMP dan dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan h. Merangkum laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi kurikulum dari LPMP.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota; b. Menetapkan SMP Induk Kluster dan sekolah imbas; c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Guru Sasaran; d. Melakukan
penjaminan
kualitas
pelaksanaan
Bimbingan
Kurikulum bagi Guru Sasaran dan pelaksanaan pendampingan; 23
Teknis
e. Menyiapkan dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah bersama-sama dengan sekolah induk klaster atau sasaran pelaksana kurikulum; f. Menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada sekolah induk atau sasaran pelaksana kurikulum tahun 2017 setelah persyaratan dipenuhi; g. Melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dengan Direktorat Pembinaan SMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan h. Melaporkan
pelaksanaan
bimbingan
teknis
dan
pendampingan
kurikulum.
3. Kabupaten/Kota a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas-tugas koordinasi sesuai dengan kewenangannya; b. Mengusulkan sekolah-sekolah pelaksana K13 tahun 2016
kepada
Direktorat Pembinaan SMP melalui LPMP; c. Mengajukan sekolah-sekolah yang diusulkan sebagai sekolah induk dan imbas kepada LPMP; dan d. Melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan pendampingan kurikulum.
F. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi 1. Monitoring a. Tujuan Tujuan monitoring adalah untuk: 1) mengetahui apakah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan 2) membantu memecahkan masalah/hambatan pelaksanaan Bimbingan Teknis (bila ada).
b. Cakupan/aspek Monitoring dilakukan untuk semua tingkatan bimbingan teknis dengan cakupan/aspek monitoring minimal meliputi: 24
1) materi bimbingan teknis; 2) metode/aktivitas bimbingan teknis; 3) waktu pelaksanaan dan durasi bimbingan teknis ; 4) instruktur; 5) peserta; 6) pendanaan; 7) akomodasi dan konsumsi; dan 8) manajemen.
c. Teknik dan instrumen pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, lembar pengamatan, petunjuk wawancara, dan rubrik analisis dokumen.
d. Pelaksana Pelaksana monitoring adalah: 1) Direktorat Pembinaan SMP untuk monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis Fasilitator, Bimbingan Teknis Kurikulum, Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota, dan Bimbingan Teknis Guru sasaran. 2) LPMP untuk monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Guru sasaran. 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis Guru sasaran.
e. Waktu pelaksanaan Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan Bimbingan Teknis dan pendampingan sedang berlangsung.
25
2. Evaluasi pelaksaaan Bimbingan Teknis a. Tujuan Tujuan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis adalah: 1) mengetahui apakah Bimbingan Teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 2) mengetahui kesesuaian desain (terutama tujuan, meteri, metode, durasi) Bimbingan Teknis dengan kebutuhan peserta; 3) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan Bimbingan Teknis; 4) mengidentifikasi kelebihan-kelebihan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan untuk; dan 5) mengidentifikasi kekurangan-kekurangan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan.
b. Cakupan/aspek Aspek-aspek yang dicakup dalam evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis sekurang-kurangnya meliputi: 1)
kesesuaian tujuan Bimbingan Teknis
2)
kesesuaian materi Bimbingan Teknis;
3)
kesesuaian metode/aktivitas Bimbingan Teknis;
4)
kesesuaian waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis
5)
kecukupan durasi Bimbingan Teknis;
6)
kompetensi instruktur;
7)
kinerja peserta;
8)
kelayakan pendanaan;
9)
kelayakan akomodasi dan konsumsi;
10) kelayakan manajemen; 11) ketercapaian tujuan Bimbingan Teknis; 12) kelebihan-kelebihan pelaksanaan Bimbingan Teknis; 13) kekurangan-kekurangan pelaksanaan Bimbingan Teknis; 14) saran-saran perbaikan pelaksanaan Bimbingan Teknis; dan 15) best practice.
26
c. Teknik dan instrumen pengumpulan data Pengumpulan data dapat menggunakan satu atau lebih teknik, yaitu angket, pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, lembar pengamatan, petunjuk wawancara, dan rubrik analisis dokumen.
d. Pelaksana Pelaksana evaluasi adalah panitia pelaksana Bimbingan Teknis.
e. Waktu pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pelaksana Bimbingan Teknis pada setiap tingkat kegiatan menyusun laporan, yaitu: a. laporan pelaksanaan kegiatan, dan b. laporan keuangan. Kedua laporan tersebut selesai disusun dan diserahkan kepada Direktorat PSMP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan diselesaikan.
4. Sanksi Sanksi terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai tingkat keseriusan pelanggaran. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang dapat diberikan: a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada kas negara.
27
c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana. d. Pemblokiran
dana
dan
penghentian
sementara
seluruh
bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada LPMP dan sekolah bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
28
BAB III PENDAMPINGAN KURIKULUM SMP
A. Konsep Dasar Pendampingan Kurikulum 1. Pengertian pendampingan Pendampingan pelaksanaan kurikulum adalah pemberian bantuan teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum kepada sekolah (terutama guru dan kepala sekolah) yang diberikan oleh Instruktur Kabupaten/Kota. 2. Tujuan pendampingan Sasaran utama pendampingan adalah guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Bagi guru, tujuan utamanya adalah bahwa guru meningkat keterampilan operasionalnya dalam: a. menyusun RPP; b. menyusun instrumen penilaian; c. melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti; d. melaksanakan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan e. menyelesaikan hambatan-hambatan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Sementara itu, bagi kepala sekolah, diharapkan mereka meningkat keterampilan praktiknya dalam: a. menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif; b. mengelola pelaksanaan kurikulum; c. mengelola pemenuhan Standar Nasional Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum; dan
29
d. menyelesaikan hambatan-hambatan pengelolaan pelaksanaan Kurikulum 2013.
3. Prinsip-prinsip pendampingan Pendampingan
pelaksanaan
kurikulum
diberikan
oleh
Instruktur
Kabupaten/Kota dengan prinsip-prinsip berikut: a. Profesional, yaitu instruktur memiliki kompetensi (penguasaan mengenai pelaksanaan kurikulum) yang memadai dan memberikan pendampingan dengan baik; b. Berdasarkan kebutuhan, yaitu aspek-aspek pendampingan adalah butirbutir
yang guru atau kepala sekolah secara riil perlu memperoleh
asistensi praktis; c. Integral, yaitu aspek-aspek dan aktivitas pendampingan memfasilitasi guru dan kepala sekolah mengimplementasikan K13 secara utuh; d. Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara instruktur, guru, dan kepala sekolah; dan e. Berkelanjutan, yaitu bahwa pendampingan pelaksanaan kurikulum dilanjutkan
oleh
sekolah
sendiri
melalui
mekanisme
yang
dikembangkannya.
B. Pelaksanaan Pendampingan 1. Alur pelaksanaan pendampingan Sebagaimana disebutkan di depan, pendampingan pelaksanaan kurikulum adalah pemberian bantuan teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum kepada sekolah, terutama guru dan kepala sekolah dengan Instruktur Kabupaten/Kota datang langsung ke sekolah. Bantuan teknis operasional ini diberikan pada bagian akhir dari serangkaian kegiatan fasilitasi pelaksanaan kurikulum oleh pemerintah. Pendampingan diberikan setelah sekolah sasaran memperoleh bimbingan teknis kurikulum
30
dan (mulai) melaksanakannya. Gambar 2 menyajikan letak pelaksanaan pendampingan kurikulum dalam rangkaian kegiatan fasilitasi tersebut.
Berdasarkan alur pelaksanaan pendampingan pada Gambar 2 pendampingan kurikulum dilaksanakan setelah Bimbingan Teknis Kurikulum (Pusat), Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis
Guru Sasaran diselenggarakan. Untuk persiapan pelaksanaan
pendampingan, sekolah induk atau sekolah sasaran memperoleh asistensi pelaksanaan Bantuan Pemerintah melalui sebuah workshop (langkah 8) dan telah menerima dana Bantuan Pemerintah untuk pendampingan kurikulum (langkah 9).
31
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sekolah pelaksana Kurikulum tahun 2017
9. Analisis terhadap hasil monev dan laporan pelaksanaan pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
2. LPMP menetapkan SMP induk kluster Pendampingan
8. Sekolah Induk Kluster dan Sekolah Imbas melaksanakan Pendampingan
3. Dit. PSMP melaksanakan Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum
7. LPMP Menyalurkan Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan K 13
4. LPMP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten (IK)
6. LPMP menyelenggarakan Workshop Asistensi Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan K 13
5. LPMP menyelenggarakan Bimbingan Teknis Guru Sasaran (GS)
Gambar 2: Alur Kegiatan Pendampingan Kurikulum
32
2. Workshop Asistensi Bantuan Pemerintah bagi SMP Induk Klaster atau Sekolah Imbas untuk Pendampingan Kurikulum dilaksanakan oleh LPMP. Pemetaan Induk Klaster dilakukan oleh LPMP bekerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan geografis sekolah imbas. Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan narasumber dari LPMP.
Tujuan workshop tersebut adalah: a.
Memberikan pemahaman tentang kebijakan, substansi, dan mekanisme pendampingan Kurikulum;
b.
Menyusun dan menyepakati rencana kerja pendampingan Kurikulum;
c.
Menyusun dan menyepakati Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Pemerintah untuk pendampingan Kurikulum; dan
d.
Menandatangani surat perjanjian penyelenggaraan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk pendampingan Kurikulum .
Selanjutnya LPMP menyalurkan Bantuan Pemerintah untuk sekolah sasaran melalui sekolah induk kluster dalam satu tahap sebesar 100% dari jumlah dana Bantuan Pemerintah setelah kepala sekolah SMP induk kluster dan LPMP menandatangani Surat Perjanjian dan kuitansi penerimaan bantuan serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi. 3. Strategi Pendampingan implementasi K13 pada jenjang SMP dilaksanakan dengan strategi kegiatan In dan kegiatan On. Pendampingan In sekurang-kurangnya diberikan 2 (dua) kali, sementara pendampingan On paling tidak 1 (satu) kali. Satu kali pendampingan diberikan satu hari dengan 7 jam pelatihan. Berikut adalah urutan pelaksanaan pemberian pendampingan In dan On:
In 1 –On 1 – In 2 (– Dst.)
33
Dalam hal penguatan strategi pendampingan dapat menggunakan konsep dan praktik Lesson Study.
Lesson Study sebagaimana dimaksud bukanlah suatu
strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui pengkajian pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, mendiskusikan hasil observasi untuk memperbaiki pembelajaran, serta menuliskan pengalaman pembelajaran menjadi suatu suatu karya tulis.
Secara ringkas tentang empat tahapan dalam penyelengggaraan Lesson Study sebagai berikut: a. Tahapan Perencanaan (Plan) Dalam tahap perencanaan, para guru berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mendiskusikan rancangan pembelajaran secara mendalam dengan menatisipasi respon siswa yang mungkin muncul atas tantangan atau permasalahan yang disampaikan guru selama pembelajaran berlangsung, baik pada tahap awal, tahap inti sampai dengan tahap akhir pembelajaran.
b. Tahapan Pelaksanaan (Do) Terdapat dua kegiatan utama yaitu: (1) kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru (guru model) untuk mempraktikkan rancangan pembelajaran yang telah disusun bersama, dan (2) kegiatan pengamatan atau observasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejawat dan atau oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat/observer. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan, diantaranya: 1) Guru
melaksanakan
pembelajaran
sesuai
pembelajaran yang telah disusun bersama.
34
dengan
rancangan
2) Proses pembelajaran dilakukan dalam setting yang wajar dan natural. 3) Pengamat tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran dan tidak menintervensi guru maupun siswa. 4) Pengamat melakukan pengamatan secara teliti terhadap proses belajar siswa, bagaimana siswa berfikir atau bagaimana jalannya siswa berfikir dalam memahami konsep, bagaimana siswa berkomunikasi dalam memahami konsep, serta bagaimana pemahaman konsep oleh siswa. 5) Pengamat harus belajar dari pembelajaran yang berlangsung dan bukan untuk menilai bagus atau kurangnya pembelajaran. 6) Pengamat dapat melakukan perekaman melalui video camera atau photo digital untuk keperluan dokumentasi atau bahan analisis pembelajaran. Kegiatan perekaman tidak menggunakan blitz agar mengganggu jalannya proses pembelajaran. 7) Pengamat mencatat semua hasil pengamatan bagaimana siswa belajar selama pembelajaran berlangsung.
c. Tahapan Refleksi Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah melaksanakan pembelajaran (guru model), dengan menyampaikan komentar atau kesan umum maupun kesan khusus atas proses pembelajaran yang dilakukannya, misalnya mengenai kesulitan dan permasalahan yang dirasakan dalam merealisasikan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya, pengamat menyampaikan temuan hasil observasi pembelajaran dengan menyampaikan data/fakta yang ditemukannya. Tanggapan atau saran perbaikan disampaikan secara bijak untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Kegiatan refleksi bukan untuk menilai baik atau kurangnya guru mengajar. Kegiatan refleksi harus menginspirasi para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya masing-masing.
35
d. Tahapan Tindak Lanjut Diskusi dalam kegiatan refleksi seharusnya menghasilkan: 1) perbaikan atas rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya; 2) diperoleh sejumlah pengetahuan dan pengalaman baru atau keputusan-keputusan penting untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran; dan 3) pemahaman tentang karakteristik konsep materi ajar, cara belajar siswa, maupun cara evaluasi yang sangat berguna untuk perbaikan proses pembelajaran. Melalui kegiatan Lesson Study perbaikan proses pembelajaran akan terjadi pada tataran individual maupun menajerial. Pada tataran individual, berbagai temuan dan masukan berharga yang disampaikan pada saat diskusi dalam tahapan refleksi menjadi modal bagi para guru, baik yang bertindak sebagai pengajar maupun observer untuk mengembangkan proses pembelajaran ke arah lebih baik. Pada tataran manajerial, dengan keikutsertaan langsung kepala sekolah maupun pengawas dalam kegiatan Lesson Study, sebagai peserta dalam merancang pembelajaran maupun melakukan pengamatan, tentunya akan memperoleh
sejumlah
masukan
yang
berharga
bagi
kepentingan
pengembangan manajemen pendidikan di sekolahnya secara keseluruhan. Kalau selama ini kepala sekolah banyak disibukkan dengan hal-hal di luar pendidikan, dengan keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan Lesson Study sebagai manager dalam peningkatan mutu proses pembelajaran, maka dia akan lebih dapat memahami apa yang sesungguhnya dialami oleh guru dan siswanya dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan kepala sekolah dapat semakin lebih fokus lagi dalam mewujudkan dirinya sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.
4. Pendampingan In a. Pengertian Pendampingan In adalah asistensi implementasi Kurikulum 2013 yang diberikan kepada guru dan kepala sekolah (sebagai wakil guru mata
36
pelajaran yang diampunya) pada semua sekolah dalam satu kluster secara klasikal di induk kluster.
b. Peserta Peserta pendampingan In sekurang-kurangnya sama dengan peserta pelatihan sekolah sasaran. Jumlah peserta pendampingan In dari setiap sekolah minimal 11 orang yang terdiri dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (@ 1 orang) dan 1 (satu) orang guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, ATAU Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti. Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti SELAIN Islam yang dikirim adalah yang peserta didiknya paling banyak di sekolah yang bersangkutan.
Salah satu dari 11 peserta tersebut adalah kepala sekolah yang mewakili guru mata pelajaran yang diampu sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
c. Instruktur Instruktur pendampingan In adalah Instruktur Kabupaten/Kota (IK) yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota.
d. Materi dan aktivitas Materi (fokus) pendampingan In 1 dan In 2 adalah pelaksanaan pembelajaran dan penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
37
Tabel 2: Struktur Program Pendampingan In 1
No.
Materi
JP
1.
Pembukaan dan Penjelasan Teknis Pendampingan In
1
2.
Workshop Penyusunan RPP (untuk pembelajaran riil pada
2
On 1) 3.
Workshop Penyusunan Instrumen Penilaian (untuk
2
pembelajaran riil pada On 1) 4.
Simulasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian dan
2
Refleksi JUMLAH
7
Tabel 3: Struktur Program Pendampingan In 2
No.
Materi
JP
1.
Refleksi lesson learned dari pendampingan On 1
1
2.
Workshop Penyusunan RPP (untuk pembelajaran riil)
2
3.
Workshop Penyusunan Instrumen Penilaian (untuk penilaian
2
riil)
4.
Simulasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian dan
2
Refleksi JUMLAH
7
e. Output Produk yang diharapkan dihasilkan dari Pendampingan In disajikan dalam Tabel 4.
38
Tabel 4: Output Pendampingan In
No.
Pendampingan
1.
In 1
Output 1. RPP untuk dilaksanakan pada On 1; 2. Instrumen penilaian untuk dipakai pada On 1; dan 3. Umpan balik simulasi.
2.
In 2
1. Daftar best practice dari On 1; 2. RPP untuk dilaksanakan di kelas; 3. Instrumen penilaian untuk dipakai di kelas; dan 4. Umpan balik simulasi.
f. Pelaksana Pelaksana pendampingan In adalah Sekolah Induk yaitu oleh panitia pelaksana yang dibentuk melalui rapat pembentukan panitia pelaksana pendampingan In yang dihadiri oleh semua kepala sekolah dalam satu kluster, wakil kepala sekolah sekolah induk, dan para guru serta kepala dan staf TU sekolah induk.
Struktur panitia pelaksana pendampingan In adalah sebagai berikut:
Penanggungjawab
: Kepala Sekolah (sekolah induk)
Ketua
: Wakaur Kurikulum
Sekretaris
: Guru senior yang dipilih oleh forum rapat
Bendahara
: Bendahara sekolah
Seksi akademik
: Guru yang dipilih oleh forum rapat
Seksi sarpras
: Wakaur Sarpras dan dua staf TU
Seksi konsumsi
: Guru yang dipilih oleh forum rapat dan seorang staf TU
39
g. Waktu dan tempat pelaksanaan Pendampingan
In
dilaksanakan
pada
Juli
s.d
September
2017.
Pendampingan In dilaksanakan di sekolah induk kluster.
5. Pendampingan On a. Pengertian Pendampingan On Pendampingan On adalah asistensi pelaksanaan kurikulum yang diberikan guru secara individual di sekolah yang bersangkutan. b. Peserta Pendampingan On Peserta pendampingan On sekurang-kurangnya sama dengan peserta pendampingan In. Jumlah peserta pendampingan On dari setiap sekolah minimal 11 orang yang terdiri dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, Penjasorkes, Prakarya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (@ 1 orang) dan 1 (satu) orang ATAU LEBIH guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, ATAU Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti. Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti selain Islam yang mengikuti adalah yang peserta didiknya paling banyak di sekolah yang bersangkutan. Salah satu dari 11 peserta tersebut adalah kepala sekolah yang mewakili guru mata pelajaran yang diampun sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
c. Instruktur Pendampingan On Instruktur pendampingan On adalah Instruktur Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota.
40
d. Materi dan aktivitas Pendampingan On Materi (fokus) pendampingan On adalah pelaksanaan pembelajaran dan penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5: Struktur Program Pendampingan On (1)
No.
Materi
JP*
1.
Pembukaan dan Penjelasan Teknis Pendampingan On (1 kali)
1
2.
(Observasi) Pembelajaran dan Penilaian di dalam Kelas A
2
3.
(Observasi) Pembelajaran dan Penilaian di dalam Kelas B
2
4.
Refleksi Pembelajaran dan Penilaian dan Revisi RPP dan
2
Instrumen Penilaian 7
JUMLAH
Kluster-kluster
yang
sekolah
imbasnya
hanya
satu
atau
dua,
pendampingan On agar diberikan lebih dari 1 (satu) kali. Berikut adalah struktur program pendampingan On 2. Tabel 6: Struktur Program Pendampingan On 2 No. 1.
Materi
JP*
Pembukaan dan Penjelasan Teknis Pendampingan In (1 kali)
1
2.
(Observasi dan refleksi) Pembelajaran dan Penilaian di dalam
2
Kelas A 3.
(Observasi dan refleksi) Pembelajaran dan Penilaian di dalam
2
Kelas B 4.
Pengolahan hasil penilaian JUMLAH
41
2 7
e. Output Pendampingan On Produk yang diharapkan dihasilkan dari pendampingan On disajikan dalam Tabel 7. Tabel 7: Output Pendampingan On
No.
Pendampingan
1.
On1
Output 1. Umpan balik pembelajaran; 2. Umpan balik penilaian; 4. RPP dan instrumen penilian yang telah direvisi.
2.
On 2 (bila
1. Umpan balik pembelajaran;
dilakukan)
2. Umpan balik penilaian; 3. Contoh pengolahan nilai.
f. Pelaksana Pendampingan On Pelaksana pendampingan On adalah Sekolah Imbas yaitu oleh panitia pelaksana yang dibentuk melalui rapat pembentukan panitia pelaksana pendampingan On yang dihadiri oleh kepala sekolah semua wakil kepala sekolah, dan para guru serta kepala dan staf TU.
Struktur panitia pelaksana pendampingan On adalah sebagai berikut: Penanggungjawab
: Kepala Sekolah
Ketua
: Wakaur Kurikulum
Sekretaris
: Guru senior yang dipilih oleh forum rapat
Bendahara
: Bendahara sekolah
Seksi akademik
: Guru yang dipilih oleh forum rapat
Seksi sarpras
: Wakaur Sarpras dan satu staf TU
Seksi konsumsi
: Guru yang dipilih oleh forum rapat dan satu staf TU
42
g. Waktu dan tempat pelaksanaan Pendampingan On Pendampingan
On
dilaksanakan
pada
Juli
s.d
Desember
2017.
Pendampingan On dilaksanakan di semua sekolah pelaksana K13 (induk kluster dan sekolah imbas) yang berjumlah 13.731 SMP di seluruh Indonesia.
6. Penetapan sekolah induk kluster a. Kriteria sekolah induk kluster
1)
Telah melaksanakan K13 sekurang-kurangnya sejak tahun pelajaran 2015/2016;
2)
Memiliki manajemen yang baik;
3)
Memiliki paling sedikit 15 ruang kelas dengan perabotan (meja, kursi, papan tulis) yang layak;
4)
Memiliki sumber daya listrik minimal 3.300 watt;
5)
Memiliki sumber air bersih yang memadai;
6)
Memiliki laboratorium IPA;
7)
Memiliki perpustakaan;
8)
Dapat dicapai dengan mudah dan cepat oleh anggota-anggota kluster;
9)
Diutamakan memiliki sarana dan prasarana TIK dan akses internet;
10) Diutamakan memiliki aula; 11) Diutamakan memiliki sarana dan prasarana olahraga; 12) Diutamakan memiliki ruang layanan BK; 13) Diutamakan memiliki laboratorium bahasa.
b. SK sekolah induk kluster Sekolah induk kluster ditetapkan oleh LPMP melalui SK penetapan Sekolah Induk Kluster dengan memperhatikan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
43
C. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Layanan Informasi 1. Monitoring pelaksanaan pendampingan a. Tujuan Tujuan dilakukannya monitoring adalah untuk: 1)
mengetahui apakah pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
2)
membantu
memecahkan
masalah/hambatan
pelaksanaan
pendampingan (bila ada). b. Cakupan/aspek Monitoring dilakukan untuk pelaksanaan pendampingan In maupun On dengan cakupan/aspek monitoring minimal meliputi: 1) fokus pendampingan; 2) metode/aktivitas pendampingan; 3) waktu pelaksanaan dan durasi pendampingan; 4) instruktur; 5) kinerja peserta; 6) pendanaan; 7) konsumsi; dan 8) manajemen. c. Teknik dan instrumen pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, lembar pengamatan, petunjuk wawancara, dan rubrik analisis dokumen. d. Pelaksana Pelaksana monitoring pelaksanaan pendampingan adalah:
44
1) Direktorat
Pembinaan
SMP
untuk
monitoring
pengelolaan
pendampingan oleh LPMP dan pelaksanaan pendampingan di sekolah induk dan sekolah imbas; 2) LPMP untuk monitoring pelaksanaan pendampingan di sekolah induk dan sekolah imbas; dan 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk monitoring pelaksanaan pendampingan di sekolah induk dan sekolah imbas.
c. Waktu pelaksanaan Monitoring dilaksanakan pada saat pendampingan sedang berlangsung.
2. Evaluasi pelaksaaan pendampingan a. Tujuan Tujuan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan pendampingan adalah: 1) mengetahui apakah pendampingan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 2) mengetahui kesesuaian desain (terutama tujuan, fokus, metode, durasi) pendampingan dengan kebutuhan guru dan kepala sekolah; 3) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendampingan; 4) mengidentifikasi
kelebihan-kelebihan
pendampingan
yang
telah
dilaksanakan untuk; dan 5) mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pendampingan yang telah dilaksanakan.
b. Cakupan/aspek Aspek-aspek yang dicakup dalam evaluasi pelaksanaan pendampingan sekurang-kurangnya meliputi: 1)
kesesuaian tujuan pendampingan;
2)
kesesuaian fokus pendampingan;
3)
kesesuaian metode/aktivitas pendampingan;
4)
kesesuaian waktu pelaksanaan pendampingan;
45
5)
kecukupan durasi pendampingan;
6)
kompetensi instruktur;
7)
peserta;
8)
kelayakan pendanaan;
9)
kelayakan konsumsi;
10) kelayakan manajemen; 11) ketercapaian tujuan pendampingan; 12) kelebihan-kelebihan pelaksanaan pendampingan; 13) kekurangan-kekurangan pelaksanaan pendampingan; 14) saran-saran perbaikan pelaksanaan pendampingan; dan 15) best practice.
c. Teknik dan instrumen pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, lembar pengamatan, petunjuk wawancara, dan rubrik analisis dokumen.
d. Pelaksana Pelaksana evaluasi adalah panitia pelaksana pendampingan.
e. Waktu pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan pendampingan dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan setiap pendampingan.
3. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pelaksana pendampingan menyusun laporan, yaitu: a. laporan pelaksanaan kegiatan, dan b. laporan keuangan.
46
Kedua laporan tersebut selesai disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan diselesaikan. Laporan kemudian diserahkan kepada pengelola kegiatan di atasnya dengan ketentuan: a. Sekolah imbas menyerahkan laporan kepada sekolah induk kluster; b. Sekolah induk menyusun laporan dengan mengintegrasikan laporan pelaksanaan pendampingan dari sekolah imbas; c. Sekolah induk kluster menyerahkan laporan kepada LPMP; dan d. LPMP
menyusun
laporan
pelaksanaan
bimbingan
teknis
dan
pendampingan secara keseluruhan dan menyerahkan laporan kepada Direktorat Pembinaan SMP.
4. Sanksi Sanksi terhadap penyelenggaraan pendampingan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai tingkat keseriusan pelanggaran. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang dapat diberikan: a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada kas negara. c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana. d. Pemblokiran
dana
dan
penghentian
sementara
seluruh
bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada LPMP dan sekolah bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
47
5. Layanan informasi Layanan informasi dan aduan tentang bimbingan teknis dan Pendampingan dapat menghubungi :
a. Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat: Subdit Kurikulum, Dit.PSMP, Telp. 021 5725685, 57900083, 57900342 b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) setempat; dan e. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
48
BAB IV PENUTUP
Implementasi Kurikulum
memerlukan keterlibatan semua unsur sekolah untuk
saling mendukung dan berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Agar pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan kebijakan dan konsep yang diinginkan maka guru yang telah dilatih perlu mendapatkan pendampingan dalam mengimplementasikan hasil bimbingan teknis. Melalui pendampingan akan terjadi interaksi dan kolaborasi antara pendamping dan yang didampingi untuk saling berbagi melaksanakan Kurikulum. Interaksi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Kurikulum di sekolah.
Keberhasilan Bimbingan Teknis dan pendampingan Kurikulum tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Oleh karena itu, agar Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi Kurikulum di SMP dapat terlaksana sesuai tujuan diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak yang terkait baik unsur pusat, LPMP,
Kabupaten/Kota,
mengupayakan
keberhasilan
sekolah
pelaksana
keseluruhan
K13
kegiatan
pendampingan implementasi Kurikulum, sesuai
untuk Bimbingan
dengan
tugas,
bersama-sama Teknis
dan
fungsi
dan
kewenangan masing-masing.
Melalui pedoman ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan Bimbingan Teknis dan pendampingan implementasi Kurikulum dapat melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah pelaksana kurikulum dapat mengembangkan lebih lanjut kegiatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mengikuti rambu-rambu yang ada dalam panduan ini. Bila menemukan permasalahan ataupun pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan dapat menghubungi Tim Kurikulum LPMP setempat dan/atau Direktorat Pembinaan SMP melalui Subdit Kurikulum di nomor telepon 021- 57900083.
49
