PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN Pedoman Teknis PengembanganPERTANIAN Tanaman Semusim Tahun 2016 MARET 2016

ii

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya maka dapat dilakukan penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Rempah 2016. Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2016 dialokasikan dana untuk kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi serta kegiatan pendukung lainnya melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra tanaman rempah. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Rempah Tahun 2016 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Rempah nasional. Jakarta, 31 Maret 2016 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 195607281986031001

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

Halaman i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR LAMPIRAN

iv

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan D. Pengertian

1 1 2 2 2

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis

9 9 11

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis

24 24 24 25 25

IV.

PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

27

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

31


ii

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

36

VII.

PEMBIAYAAN

39

VIII.

PENUTUP

40

LAMPIRAN


iii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Lokasi Pengembangan Tanaman Lada Tahun 2016

41

Lampiran 2.

Lokasi Pengembangan Tanaman Cengkeh Tahun 2016

41

Lampiran 3.

Lokasi Pengembangan Tanaman Pala Tahun 2016

42

Lampiran 4.

Standar Mutu Benih Pala Siap Tanam

43

Lampiran 5.

Spesifikasi Teknis Benih Cengkeh

44

Lampiran 6.

Spesifikasi Teknis Benih Cengkeh Siap Salur

45

Lampiran 7.

Form Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan

45

Lampiran 8.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Tugas Pembantuan TA 2016 Penempatan Tenaga Pendamping Pengembangan Tanaman Tebu (TKP dan PLPTKP) Tahun 2016 Penempatan Tenaga Pendamping Pengembangan Tanaman Kapas (TKP dan PLP-

46

Lampiran 9.

Lampiran 10.


47

48

iv

Lampiran 11.

Lampiran 12.

Lampiran 13.

Lampiran 14.

TKP) Tahun 2016 Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu Tahun 2016 Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Kapas Tahun 2016 Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Nilam Tahun 2016 Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau Tahun 2016


48

49

50

50

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Ktps/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim. Dari 127 jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditas unggulan difokuskan pada 16 komoditi yaitu tebu, kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, teh, pala, cengkeh, jambu mete, sagu, kemiri sunan, kapas, tembakau, dan nilam. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

1

Pengelompokan 16 komoditas unggulan 4 diantaranya tebu, kapas, nilam, dan tembakau merupakan komoditi binaan Direktorat Tanaman semusim. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. B. Sasaran Nasional Terlaksananya kegiatan pengembangan tanaman semusim melalui kegiatan pengembangan areal produktif tanaman tebu dan pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya. C. Tujuan Meningkatkan produksi tanaman semusim.

dan

produktivitas

D. Pengertian Dalam Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman semusim yang dimaksud dengan: 1. Tim Teknis tebu Provinsi (bagi Provinsi yang ada PG dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, Wakil BUMN/Swasta yang menangani PG berbasis tebu, APTRI, UPTD Perkebunan dan instansi lain. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

2

2. Tim Teknis tebu Provinsi (bagi Provinsi yang tidak ada PG dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, UPTD Perkebunan dan instansi lain. 3. Tim Teknis tebu Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang ada PG) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan, PG wilayah binaan, APTRI dan instansi lain. 4. Tim Teknis tebu Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/ Kota yang tidak ada PG) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dan instansi lain. 5. Kerjasama Operasional (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan pekerjaan tertentu secara temporer berdasarkan MoU.


3

6. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR)/Koperasi petani berbasis tebu adalah lembaga keuangan dan ekonomi petani yang mengelola tebu dan berbadan hukum. 7. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani yang sepakat membentuk kelompok dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha perkebunan. 8. Petani adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman semusim pada lahan milik sendiri, sewa dan/atau lahan garapan. 9. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 10. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar petani mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tanaman perkebunan secara berkelanjutan, meliputi aspek produksi, bisnis, penguatan modal usaha kelompok, manajemen dan aspek peningkatan Sumber Daya Manusia. 11. Calon petani dan calon lahan yang selanjutnya disebut CP/CL adalah daftar petani yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi peserta program penerima bantuan yang diusulkan oleh kabupaten/kota. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

4

12. Bongkar ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3 kali atau produktivitas di bawah 50 ton per hektar. 13. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembang- biakkan tanaman. 14. Perluasan Tanaman adalah pelaksanaan budidaya tanaman yang dilakukan pada lahan bukaan baru. 15. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. 16. Pupuk anorganik merupakan pupuk yang terdiri dari beberapa unsur hara makro dan mikro. 17. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan. 18. Pemantapan Database Tebu On-line adalah serangkaian kegiatan input dan updating data. 19. Tim Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

5

Provinsi, Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan. 20. Perusahaan Mitra petani kapas yang selanjutnya disebut perusahaan pengelola adalah mitra usaha petani/kelompok yang bersangkutan yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung program pemerintah dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani. 21. Tanam Musim Penghujan (TMP) adalah penanaman suatu komoditas yang berlangsung dilahan tadah hujan (tegalan) yang kebutuhan airnya dipenuhi dari air hujan. 22. Tanam Musim Kemarau (TMK) adalah penanaman suatu komoditas dilahan sawah yang berlangsung pada musim kemarau dimana kebutuhan airnya dipenuhi dari sumber air yang ada (teknis, semi teknis, embung dan lain-lain). 23. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. 24. Boll Kapas adalah buah kapas dimana didalamnya berisi kapas berbiji yang menjadi sumber pendapatan bagi petani. 25. Kabu-kabu (fuzz) adalah serat yang melekat pada biji kapas berwarna putih. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

6

26. Serat kapas adalah serabut yang menempel pada biji kapas. 27. Ginning adalah proses pemisahan serat kapas dari polong dan biji yang melekat. 28. Setek Pucuk pada penanaman nilam adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif dengan memakai bagian pucuk tanaman. 29. Setek Batang pada penanaman nilam adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif dengan memakai bagian batang tanaman. 30. Minyak atsiri adalah minyak nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan dasar dari parfum/ kosmetik dan obat-obatan alami serta mempunyai aroma yang khas. 31. Tembakau Rajangan adalah daun tembakau dirajang (ukuran rajangan <1 cm) dengan pisau atau mesin perajang dan dikeringkan dengan sinar matahari. 32. Tembakau krosok adalah lembaran daun tembakau kering melalui proses pengovenan, pengasapan atau penjemuran. 33. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

7

Kementerian bersangkutan.

Negara/lembaga

yang

34. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 35. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 36. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.


8

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan tanaman semusim melalui pengembangan areal produktif tanaman tebu dan pengembangan tanaman semusim lainnya (kapas, nilam dan tembakau) dilaksanakan dengan prinsip pendekatan sebagai berikut : 1. Penetapan CP/CL Tanaman semusim -

Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh tim teknis kabupaten. Sebelum ditetapkan sebagai kelompok tani/petani pelaksana kegiatan penerima bantuan, terlebih dahulu di verifikasi oleh tim verifikator dan penetapan petani/ kelompok tani terpilih ditetapkan oleh KPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan berdasarkan atas usulan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

-

Hal-hal yang perlu dibuat dalam penetapan CP/CL adalah lokasi, nama kelompok dan luas lahan.

-

Petani peserta tergabung dalam kelompok tani dan mau mengikuti aturan yang ditetapkan dalam pedoman teknis/juklak/juknis serta bersedia mengikuti petunjuk/ bimbingan teknis dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/ pendamping.


9

2. Kegiatan pengembangan tanaman melalui e-katalog/kontraktual

semusim

Pengadaan sarana produksi berupa benih, pupuk dan bahan pengendali OPT serta alat dan mesin dilakukan oleh dinas provinsi yang membidangi perkebunan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pedoman Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa Lingkup Satker Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian. Pengadaan alat dan mesin dilaksanakan jika produsennya lebih dari satu dan memiliki Hasil Uji (Test Report) dari laboratorium uji yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Pengadaan alat dan mesin yang sudah terbit ekatalog nya dilaksanakan melalui LKPP sedangkan yang belum terbit e-katalognya dilaksanakan melalui kontraktual. Pengadaan komponen/implemen alat dan mesin disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan di lapangan. Pemanfaatan bantuan alat dan mesin diprioritaskan untuk kegiatan pengembangan tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

10

3. Kegiatan fasilitasi pengembangan semusim lainnya melalui swakelola

tanaman

Kegiatan pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pendampingan/ pengawalan pelaksanaan analisis rendemen tebu petani, pemantapan Database tebu online, operasional TKP dan PLP-TKP serta pengawalan dan monev kegiatan pengembangan tanaman semusim. B. Spesifikasi teknis 1. Pengembangan areal produktif tanaman tebu 1.1 . Bongkar ratoon - Pelaksanaan bongkar ratoon dilaksanakan pada areal pertanaman tebu (existing). - Tanaman tebu yang sudah dikepras lebih dari 3 kali dan/atau produktivitas di bawah 50 ton/ha. - Bongkar ratoon tanaman tebu Pola I dilaksanakan pada bulan Mei – September dan pola 2 dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember, menggunakan benih dari hasil KBD kuljar dan/atau benih tebu konvensional berjenjang dan bersertifikat. - Untuk wilayah yang tidak ada PG, pelaksanaan bongkar ratoon tanaman Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

11

tebu dilaksanakan mengikuti musim di masing-masing wilayah pada tahun yang sama; - Penanaman bongkar ratoon dalam satu hamparan menggunakan 1 (satu) varietas sesuai dengan rekomendasi PG wilayah binaan. Bagi daerah yang belum ada PG, rekomendasi dapat dilakukan oleh Balai atau Pusat Penelitian yang membidangi tebu. - Bagi wilayah yang tidak ada PG dapat menggunakan benih unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan an. Menteri Pertanian RI. - Bongkar Ratoon tanaman tebu dapat dilakukan secara kerjasama operasional (KSO) antara Koperasi berbasis tebu/kelompok tani dengan PG, menggunakan lahan milik petani dan pelaksanaannya dikerjakan berdasarkan MoU. - Pelaksanaan tanam pada kegiatan bongkar ratoon harus sudah selesai pada bulan Desember 2016. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan bongkar ratoon Tahun 2016 sebagaimana tersaji dalam lampiran 1.


12

1.2 . Rawat Ratoon Rawat ratoon dilakukan pada tanaman tebu keprasan. Pelaksanaan pemupukan tanaman tebu pada kegiatan rawat ratoon harus sudah selesai pada bulan Desember 2016. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan rawat ratoon tanaman tebu Tahun 2016, sebagaimana tersaji dalam lampiran 2. 1.3 . Bantuan Peralatan a. Aplicator Fertilizer, dengan spesifikasi sebagai berikut: -

-

Berat ≥ 750 Kg. Kapasitas kerja ≥ 400 Kg/ha. Diameter lubang pupuk antara 1,0 2,5 cm. Material Box : Stainles Steel dengan ketebalan ≥ 2 mm. Dapat digunakan untuk kegiatan putus akar tanaman tebu. Hasil Uji (Test Report) dari laboratorium uji yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Penyedia barang berkewajiban menempelkan tulisan dari plat besi atau name plate pada alat dan mesin.


13

b. Grab Loader, dengan spesifikasi sebagai berikut : -

Daya ≥ 55 HP. Berat ≥ 7.000 Kg. Kapasitas angkat ≥ 300 Kg. Sudut putaran lengan dan kabin 3600. Sudut putaran grab 3600. Perlengkapan Implement grader dan eskavator. Penyedia barang berkewajiban menempelkan tulisan dari plat besi atau name plate pada alat dan mesin.

c. Truk, dengan spesifikasi sebagai berikut: -

Mesin 4 Langkah Segaris : Direct Injection, Turbo Charge Intercool.

-

Isi Silinder ≥ 3.500 cc.

-

Daya ≥ 110 PK/≥ 2.500 Rpm.

-

Transmisi : Lima kecepatan gigi maju 1-5 Syncrhomesh dan gigi mundur.

-

Berat Kosong ≥ 2.300 Kg.

-

Nomor Polisi diharuskan menggunakan Plat Merah sebelum ada proses hibah kepada koperasi petani berbasis tebu.

-

Penyedia barang berkewajiban menempelkan tulisan dari plat besi atau name plate pada alat.


14

d. Pompa Air, dengan spesifikasi sebagai berikut : - Pompa Set : 4-6 Inch. - Daya : ≥ 9 HP. - Selang hisap : ≥ 6 m. - Selang buang : ≥ 10 m. - Single Cylinder. Rencana lokasi kegiatan pengadaan alat dan mesin perkebunan (Alsinbun) tahun 2016, sebagaimana tersaji dalam lampiran 3. 1.4 . Pengembangan Database Tebu Online Kegiatan Pengembangan Database Online mencakup kegiatan:

Tebu

- Pelaksanaan pencacahan di lapangan dengan menggunakan GPS untuk pencatatan koordinat dan deliniasi areal, data petani, kategori tanaman, varietas, saprodi, pengelolaan dana, dll. - Pengolahan data hasil pencacahan menggunakan aplikasi SIM dan SIG. - Sinkronisasi dan validasi data. - Pengiriman/ penayangan hasil pengolahan dari aplikasi SIG dan SIM secara on-line di website Kementerian Pertanian. - Hasil pencacahan dan pengolahan data (spasial dan tabulasi) dijadikan sebagai dasar dalam penetapan calon petani Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

15

sasaran penerima bantuan pada tahun berikutnya. Rencana lokasi kegiatan pengembangan database tebu online Tahun 2016, sebagaimana tersaji dalam lampiran 4. 1.5. Fasilitasi Pendampingan dan Pengawalan Rendemen Dalam rangka transparansi penetapan rendemen tebu petani oleh PG agar tidak menimbulkan konflik dengan petani, maka dilakukan kegiatan pendampingan/ pengawalan analisis rendemen tebu petani oleh Tim yang terdiri dari Perguruan Tinggi, Ditjen. Perkebunan, Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, APTRI/KPTR, PG dan TKP/PLPTKP Tebu. Rencana lokasi kegiatan pendampingan/ pengawalan analisis rendemen tebu petani Tahun 2016 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5. 1.6. Kriteria Teknis Penerima Alat dan Mesin Kelompok sasaran penerima alat dan mesin yaitu kelompok tani berbadan hukum atau gabungan kelompok tani berbadan hukum atau koperasi petani berbasis tebu yang mampu mengelola bantuan Alat dan Mesin melalui Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA). Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

16

2. Penanaman Tanaman Kapas - Lokasi penanaman kapas hendaknya mempunyai kesesuaian agroklimat untuk tanaman kapas dan mempunyai aksesibilitas yang baik serta lokasi mudah dijangkau. - Penanaman kapas dapat dilaksanakan ditanah sawah maupun di lahan kering/tadah hujan secara monokultur, tumpang gilir maupun secara bergiliran. Tanaman kapas dapat berbunga sekitar 30–45 hari dan mulai mekar sekitar 45-60 hari tergantung jenis dan varietas kapas. - Benih kapas yang digunakan untuk kegiatan penanaman kapas MT 2016 adalah benih kapas unggul dengan varietas Kanesia dan/atau Karisma, bersertifikat dan berlabel. - Bantuan benih kapas yang diberikan kepada petani per hektar sebesar 6 kg untuk benih varietas Kanesia dan/atau Karisma. Pemakaian benih disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas tahun 2016, sebagaimana tersaji dalam lampiran 6. 3. Penanaman Tanaman Nilam -

Penanaman nilam sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Pada saat penanaman nilam dibutuhkan curah hujan yang relatif


17

tinggi, apabila curah hujan kurang maka akan mengalami resiko kematian yang cukup tinggi. penanaman nilam sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. -

Tanaman nilam dapat dipanen mulai umur 5-6 bulan setelah tanam. Panen berikutnya dilakukan setiap 3–4 bulan sampai tanaman berumur 2-3 tahun. Varietas nilam disesuaikan dengan kondisi lahan dan agroklimat agar mendapatkan produksi dan mutu minyak yang optimal. Varietas nilam yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian yaitu Varietas Sidikalang, Lhokseumawe dan Tapak Tuan. Varietas tersebut berasal dari hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro).

Rencana lokasi dan luas areal kegiatan Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2016, sebagaimana tersaji dalam lampiran 7. 4. Penanaman Tanaman Tembakau Lokasi penanaman hendaknya mempunyai kesesuaian agroklimat untuk tanaman tembakau dan mempunyai aksesibilitas yang baik serta mudah dijangkau. Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan, kelembaban udara, jenis tanah, tekstur tanah, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman tembakau. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

18

Benih tembakau yang digunakan berasal dari varietas unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan an. Menteri Pertanian. Alokasi dan luas areal kegiatan pengembangan tanaman tembakau Virginia krosok dan tembakau rajangan tahun 2016, sebagaimana tersaji dalam lampiran 8. C. Pupuk Dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan pengembangan tanaman semusim, pupuk merupakan salah satu faktor sarana produksi yang berperan penting dalam meningkatkan produksi dan mutu tanaman semusim. Penggunaan pupuk yang tidak tepat dosis dan waktu dapat menyebabkan kerusakan tanaman, tidak berpengaruh nyata terhadap produksi yang tidak optimal serta tingginya biaya pemupukan. Agar pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan hara pada tanaman semusim dan dapat meningkatkan produksi/produktivitas maka diperlukan penggunaan pupuk anorganik. Kebutuhan pupuk anorganik untuk tanaman semusim dalam 1 (satu) hektar disesuaikan dengan standar baku teknis. D. Operasional TKP dan PLP-TKP Tebu dan Kapas Fasilitasi APBN untuk petugas TKP dan PLP-TKP dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan


19

pengembangan tanaman semusim berupa honor, bantuan operasional dan biaya transportasi. TKP dan PLP-TKP ditempatkan di setiap Kabupaten/kota pengembangan tanaman semusim dan bertanggungjawab kepada Dinas yang membidangi perkebunan baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaporan oleh TKP dan PLP-TKP dilaksanakan pada setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan Cq. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah. Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) tanaman tebu Tahun 2016 dan Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) tanaman kapas sebagaimana tersaji dalam lampiran 9 dan 10. E. Pemberdayaan Petani

dan

Penguatan

Kelembagaan

Kegiatan Pemberdayaan/Pelatihan/ Penguatan Kelembagaan Petani tanaman semusim yang difasilitasi oleh APBN T.A 2016 dilaksanakan oleh Satker Pengelola Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan dana TP yang dilakukan secara swakelola didahului dengan survei lapangan dan Analisis Kebutuhan Pelatihan atau Training Needs Analysis (TNA).


20

Tahapan pemberdayaan/pelatihan/ kelembagaan adalah sebagai berikut:

penguatan

- Penyiapan narasumber/pengajar Narasumber/pengajar pada kegiatan pemberdayaan / pelatihan / penguatan kelembagaan petani/kelompok tani tanaman semusim adalah praktisi/pakar yang berpengalaman dan menguasai materi yang akan dilatih, menguasai metodologi yang relevan dengan materi yang dilatih dan memiliki rasa pengabdian tanggung jawab. Fasilitator bisa berasal dari Direktorat Tanaman semusim dan instansi terkait lainnya. - Peserta Peserta kegiatan pemberdayaan/ pelatihan/ penguatan kelembagaan adalah petani/ kelompok tani tanaman semusim. - Metoda Metoda yang digunakan meliputi: penjelasan, diskusi, curah pendapat, tanya jawab, praktek lapangan, dan studi kasus. - Materi Materi yang disampaikan pada kegiatan pemberdayaan/pelatihan/ penguatan kelembagaan petani/kelompok tani disesuaikan dengan hasil survei lapangan dan Training Needs Analysis (TNA) yang telah dilakukan di wilayah masing-masing.


21

- Lokasi Pelatihan Lokasi/tempat pelaksanaan pelatihan wilayah pengembangan tanaman semusim.

di

- Evaluasi Setelah kegiatan pemberdayaan/ pelatihan/ penguatan kelembagaan dilaksanakan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peserta maupun fasilitator/ pengajar dan pelaksanaannya. - Pelaporan 1) Rencana pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah. 2) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah. Rencana kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani tebu, kapas, nilam dan tembakau sebagaimana tersaji dalam lampiran 11,12,13 dan lampiran 14. F. Kriteria Teknis Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) - Lahan milik petani pemilik, lahan petani penyewa dan/atau lahan petani penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa atau bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan menggunakan GPS. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

22

- Lahan tidak bermasalah sengketa.

atau

tidak dalam

- Luas lahan petani sasaran penerima bantuan baik pemilik, sewa dan/atau penggarap maksimal 4 Ha untuk tanaman tebu sedangkan untuk tanaman semusim lainnya maksimal 2 Ha. - Petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran sesuai ketentuan. - Petani/Kelompok tani sebagai sasaran penerima bantuan tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya. - Petani/Kelompok tani sebagai sasaran penerima manfaat mau dan mampu melaksanakan pengembangan tanaman semusim sesuai standar teknis. - Penetapan kelompok sasaran penerima kegiatan tanaman semusim oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan paling lambat bulan Februari 2016.


23

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pengembangan tanaman semusim dimulai dari perencanaan, sosialisasi, usulan CP/CL kabupaten/kota, penetapan petani dan lokasi penerima kegiatan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, dan pengadaan sarana dan prasarana produksi, penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi, penataan kelembagaan/organisasi pelaksana dan pengelola kebun, pengawalan dan pendampingan rendemen petani, serta pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis. B. Pelaksana Kegiatan Kegiatan pengembangan tanaman semusim dilaksanakan oleh petani/kelompok tani, dan koperasi yang telah ditetapkan melalui penetapan petani dan lokasi penerima kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan atas nama Gubernur/Bupati dengan pembinaan teknis oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.


24

C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan pengembangan tanaman semusim dilaksanakan di wilayah pengembangan tanaman semusim. D. Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan tanaman semusim Tahun 2016 diperkirakan terdapat beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Simpul kritis tersebut diantaranya: - Penetapan CP/CL yang tidak tepat sasaran, luasan, dan waktu. - Untuk meminimalisir resiko kegagalan, maka sosialisasi dilaksanakan sejak bulan November 2015. - Pengadaan dan penyaluran benih bersertifikat yang tidak tepat jumlah, varietas, mutu, harga, waktu dan sasaran. - Untuk meminimalisir risiko, tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun jadwal waktu pelaksanaan (time line) mulai dari persiapan sampai dengan penanaman terkait jumlah, varietas, mutu, harga, waktu penanaman dan sasaran, meningkatkan koordinasi dengan penyedia sumber benih. - Untuk meminimalisir resiko kegagalan, maka pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan


25

SDM melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan peredaran benih. - Pengadaan dan penyaluran pupuk majemuk dan pupuk organik tidak tepat jumlah, jenis, mutu, harga, waktu dan sasaran. - Untuk meminimalisir risiko, tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun jadwal waktu pelaksanaan (time line) mulai dari persiapan sampai dengan pendistribusian pupuk ke kelompok tani terkait jumlah, jenis, mutu, harga, waktu dan sasaran, meningkatkan koordinasi dengan penyedia pupuk.


26

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Proses Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Bantuan untuk pengembangan tanaman semusim Tahun 2016 berupa dana operasional kegiatan, pemberdayaan petani/kelompok tani, bantuan bahan dan peralatan. 1. Tata cara pemanfaatan dana operasional menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pengadaan Langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor PER11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman semusim Tahun 2016. 2. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pengembangan Tanaman semusim. a. Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sarana produksi pengembangan tanaman semusim sumber dana APBN T.A. 2016 adalah sebagai berikut: 1. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

27

yang mengatur teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi pengembangan areal produktif tanaman tebu dan pengembangan tanaman semusim lainnya (kapas, nilam dan tembakau) yang terdiri dari benih, pupuk anorganik, pupuk organik, bahan pengendali OPT serta alat dan mesin. 2. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten/ kota tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi serta prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten. 3. Proses pengadaan bersifat kontraktual dan mengacu kepada Peraturan yang berlaku. 4. Kontrak pengadaan diupayakan dapat ditandatangani paling lambat pada akhir triwulan 1 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis. 5. Penyaluran saprodi dilakukan oleh penyedia barang sampai di titik bagi dalam hal ini kelompok sasaran penerima bantuan. Benih tanaman semusim diserahkan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan musim.


28

b. Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Bantuan alat dan mesin tebu yang bersumber dari APBN T.A 2016 adalah sebagai berikut: 1. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, yang mengatur antara lain teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin tebu; 2. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin tebu; 3. Untuk bantuan alat dan mesin tebu yang telah terbit di e-katalog, pelaksanaan pengadaannya diharus-kan melalui LKPP. 4. Proses pengadaan melalui e-katalog atau kontraktual mengacu pada Peraturan yang berlaku. Setelah kontrak, Dinas Provinsi menyerahkan bantuan peralatan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan untuk disalurkan kepada Kelompok Sasaran Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Nomor Polisi kendaraan truck diharuskan menggunakan Plat Merah sebelum ada proses hibah kepada koperasi petani Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

29

berbasis tebu berbadan hukum atau Gapoktan berbadan hukum atau kelompok tani yang berbadan hukum.


30

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN A. Prinsip Pengelolaan Pengelola kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya agar mengacu pada prinsip good governance dan clean government, yaitu: 1. Mentaati peraturan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan transparansi dan demokratisasi;

informasi,

4. Memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. B. Struktur Organisasi Pelaksana Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan, dan Pendampingan kegiatan pengembangan tanaman semusim di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan cq. Tim Teknis Provinsi atas nama Kepala Daerah Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan Cq. Tim Teknis Kabupaten/Kota atas nama Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman semusim dan Rempah atas nama Direktur Jenderal Perkebunan.


31

C. Fasilitasi Organisasi Struktural Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program, dilaksanakan oleh organisasi struktural. Di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman semusim dan Rempah, pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota. 1. Tim Pusat Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman semusim dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman semusim dan Rempah, dengan kegiatan antara lain: a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pembinaan, pengawalan, dan pendampingan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan. c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan/stakeholder, organisasi profesi bidang teknis, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya.


32

d. Menyusun laporan perkembangan hasil pembinaan, pengawalan, dan pendampingan berdasarkan laporan dari Provinsi, Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. 2. Tim Teknis Provinsi Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman semusim dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi, dengan kegiatan antara lain: a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. c. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan kepada kelompok tani penerima bantuan termasuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. d. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan terhadap SDM, kelembagaan serta pengembangan manajemen usaha. e. Membuat laporan hasil pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Perkebunan.


33

3. Tim Teknis Kabupaten Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman semusim dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis). b. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pembinaan di bidang teknis produksi dan operasional termasuk rencana pemanfaatan dana operasional, manejemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok. c. Melaksanakan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran penerima bantuan. d. Membuat laporan hasil pembinaan, pengawalan, dan pendampingan serta menyampaikannya kepada Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. D. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional kegiatan disusun secara terpadu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dengan pihak-pihak terkait yang didasarkan pada kondisi lapangan dan sinergitas antar wilayah.


34

E. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. F. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota serta Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (SatlakPI). Sedangkan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPK.


35

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring 1. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan secara berkala. 2. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, memanfaatkan fasilitas komunikasi, membuat catatan mengenai perkembangan pelaksanaan di lapangan. B. Evaluasi 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala di tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi. 2. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dari perkembangan kegiatan di lapangan. Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah tidak hanya terfokus pada keberhasilan fisik dan administrasi, akan tetapi juga pada proses pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


36

Di samping itu perlu dievaluasi peningkatan kemampuan petani dalam rangka pemberdayaan kelompok dan koperasi. Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam pengembangan tanaman semusim. Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi mengacu kepada Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. C. Pelaporan Untuk mengukur kinerja kegiatan dana TP dan Dekon diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian secara berkala. 1. Jenis – jenis laporan terdiri dari : a. Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan. b. Laporan insidentil bilamana diperlukan. 2. Kepala Satuan Kerja wajib melapor perkembangan kegiatan sesuai Permentan Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. 3. Kepala Satuan Kerja Provinsi menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan tembusan Direktur yang menangani tanaman semusim Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim Tahun 2016

37

paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan menggunakan Form Monev. Selanjutnya Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan dari seluruh Satuan Kerja Provinsi dan dilaporkan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dengan menggunakan Form Monev. 4. Laporan pengendalian dilakukan secara bulanan, triwulan dan tahunan meliputi antara lain Kemajuan pelaksanaan program dari setiap pelaksana program di daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja, penyelesaian masalah yang ditangani oleh Tim Teknis kabupaten/kota dan Provinsi, laporan sasaran dan realisasi fisik serta keuangan pengembangan tanaman semusim berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.


38

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan pelaksanaan Pengembangan tanaman semusim Tahun 2016 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016.


39

VIII. PENUTUP Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Tanaman semusim ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di pusat dan daerah serta seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Pedoman teknis ini agar dijabarkan lebih lanjut dalam juklak dan juknis sesuai dengan kondisi spesifik wilayah masing-masing. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diatur lebih lanjut pada Juklak atau Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.


40

Lampiran 1. Rencana Lokasi dan Luas Areal Kegiatan Bongkar Ratoon Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

1.

JAWA BARAT

350

2.

DI YOGYAKARTA

30

3.

JAWA TIMUR

20

4.

ACEH

50

5.

SUMATERA BARAT

45

6.

SUMATERA SELATAN

50

7.

LAMPUNG

47

8.

SULAWESI SELATAN

50

9.

GORONTALO

100

JUMLAH

KET

742

Lampiran 2. Rencana Lokasi dan Luas Areal Kegiatan Rawat Ratoon Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

1.

JAWA BARAT

1.200

2.

JAWA TENGAH

2.100

3.

DI YOGYAKARTA

4.

JAWA TIMUR

5.

JAMBI

6.

SUMATERA SELATAN

7.

LAMPUNG

8.

SULAWESI SELATAN

9.

NUSA TENGGARA BARAT

10.

MALUKU UTARA

11.

GORONTALO

KET

605 17.019 40

JUMLAH

605 3.693 400 4.087 70 600 30.419


41

Lampiran 3. Rencana Lokasi Kegiatan Pengadaan Alat dan Mesin (Alsinbun) Tahun 2016 1. Grab Loader NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

1.

SUMATERA SELATAN

1

2.

LAMPUNG

2

3.

SULAWESI SELATAN

2

JUMLAH

KET

5

2. Fertilizer Applicator NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

1.

DI. YOGYAKARTA

2

2.

JAWA TIMUR

37

3.

ACEH

5

4.

JAMBI

2

5.

SUMATERA SELATAN

4

6.

LAMPUNG

8

7.

SULAWESI TENGAH

2

8.

SULAWESI SELATAN

8

9.

SULAWESI TENGGARA

8

10.

NUSA TENGGARA BARAT

4

11.

PAPUA

2

12.

MALUKU UTARA

2

JUMLAH

KET

84


42

3. Pompa Air NO

LOKASI / PROVINSI

1.

JAWA BARAT

2.

DI. YOGYAKARTA

8

3.

JAWA TIMUR

60

4.

ACEH

5

5.

LAMPUNG

20

6.

SULAWESI SELATAN

12

7.

NUSA TENGGARA BARAT JUMLAH

4.

VOLUME (Keg)

KET

7

20 132

Truck NO

LOKASI / PROVINSI

1.

JAWA BARAT

2.

JAWA TIMUR JUMLAH

VOLUME (Keg)

KET

2 13 15

Lampiran 4. Rencana Lokasi Kegiatan Pengembangan Database Tebu Online Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Keg)

1.

JAWA BARAT

1

2.

JAWA TENGAH

1

3.

DI. YOGYAKARTA

1

4.

JAWA TIMUR

1

5.

ACEH

1

6.

SUMATERA UTARA

1

7.

SUMATERA BARAT

1


KET

43

8.

JAMBI

1

9.

SUMATERA SELATAN

1

10.

LAMPUNG

1

11.

SULAWESI SELATAN

1

12.

GORONTALO JUMLAH

1 12

Lampiran 5. Rencana Lokasi Kegiatan Pendampingan /Pengawalan Analisis Rendemen Tebu Petani Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Keg.)

1.

JAWA BARAT

5

2.

JAWA TENGAH

10

3.

DI. YOGYAKARTA

1

4.

JAWA TIMUR

33

5.

SUMATERA UTARA

1

6.

SUMATERA SELATAN

1

7.

LAMPUNG

1

8.

SULAESI SELATAN

3

9.

GORONTALO JUMLAH

KET

1 56


44

Lampiran 6. Rencana Lokasi dan Luas Areal Kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

1.

JAWA TIMUR

2.

SULAWESI SELATAN

3.

BALI

80

4.

NUSA TENGGARA BARAT

200

5.

NUSA TENGGARA TIMUR

150

JUMLAH

KET

20 1.550

2.000

Lampiran 7. Rencana Lokasi dan Luas Areal Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

1.

JAWA BARAT

20

2.

JAWA TENGAH

20

3.

DI. YOGYAKARTA

5

4.

JAWA TIMUR

10

5.

ACEH

25

6.

SUMATERA BARAT

20

7.

SULAWESI TENGGARA

15

8.

BALI

10

9.

GORONTALO

26

JUMLAH

KET

151


45

Lampiran 8. Rencana Lokasi dan Luas Areal Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2016 1. Tembakau Virginia NO 1.

LOKASI / PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JUMLAH

VOLUME (Ha)

KET

75 75

2. Tembakau Rajangan NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

1.

JAWA BARAT

60

2.

JAWA TENGAH

50

3.

JAWA TIMUR

25

4.

ACEH

20

5.

SUMATERA BARAT

20

6.

BALI

50 JUMLAH

KET

225


46

Lampiran 9. Penempatan Tenaga Pendamping Pengembangan Tanaman Tebu (TKP dan PLP-TKP) Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

1.

JAWA BARAT

19

2.

JAWA TENGAH

169

3.

DI. YOGYAKARTA

19

4.

JAWA TIMUR

170

5.

ACEH

24

6.

SUMATERA UTARA

7

7.

SUMATERA SELATAN

12

8.

LAMPUNG

33

9.

SULAWESI TENGAH

8

10.

SULAWESI SELATAN

19

11.

SULAWESI TENGGARA

40

12.

NUSA TENGGRA BARAT

16

13.

PAPUA

8

14.

MALUKU UTARA

4

15.

GORONTALO

8

JUMLAH

KET

556


47

Lampiran 10. Penempatan Tenaga Pendamping Pengembangan Tanaman Kapas (TKP dan PLP-TKP) Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

1.

JAWA TIMUR

3

2.

SULAWESI SELATAN

33

3.

BALI

14

4.

NUSA TENGGRA BARAT

21

5.

NUSA TENGGRA TIMUR

20

JUMLAH

KET

91

Lampiran 11. Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

1.

JAWA BARAT

60

2.

JAWA TENGAH

240

3.

DI. YOGYAKARTA

60

4.

JAWA TIMUR

300

5.

ACEH

60

6.

SUMATERA BARAT

30

7.

JAMBI

60

8.

SUMATERA SELATAN

90

9.

LAMPUNG

120

10.

SULAWESI TENGAH

30

11.

SULAWESI SELATAN

150

12.

SULAWESI TENGGARA

150

13.

NUSA TENGGARA BARAT

120

14.

PAPUA

30


KET

48

NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

15.

MALUKU UTARA

30

16.

GORONTALO

30

JUMLAH

KET

1.560

Lampiran 12. Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Kapas Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

1.

JAWA TIMUR

30

2.

SULAWESI SELATAN

240

3.

BALI

60

4.

NUSA TENGGRA BARAT

150

5.

NUSA TENGGRA TIMUR

60

JUMLAH

540


KET

49

Lampiran 13. Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Nilam Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

1.

JAWA BARAT

90

2.

JAWA TENGAH

150

3.

DI. YOGYAKARTA

30

4.

JAWA TIMUR

60

5.

ACEH

90

6.

SUMATERA BARAT

90

7.

SULAWESI TENGGARA

60

8.

BALI

60

9.

GORONTALO

120

JUMLAH

KET

750

Lampiran 14. Rencana Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau Tahun 2016 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

1.

JAWA BARAT

30

2.

JAWA TENGAH

30

3.

JAWA TIMUR

30

4.

ACEH

30

5.

SUMATERA BARAT

30

6.

BALI

30

7.

NUSA TENGGARA BARAT

30

JUMLAH

KET

210


50

Lampiran 15. FORM SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......................sesuaikan) Nomor : ……….. TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM TAHUN 2016 PADA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….. TAHUN ANGGARAN…… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

Mengingat

:

:

1.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tebu dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/KotaKegiatan Pengembangan Tebu pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota......TA .....dengan komitmen;

2.

bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran


51

Negara Nomor 4816); 6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Negara Nomor 4418);

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor ........................

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

10.

Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Pertanian Tahun 2013;

11.

Pedoman Umum Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Kementerian Pertanian Tahun 2013;

12.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor ……. tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;

14. Memperhatikan

:

dan Sosial

Peraturan lainnya yang terkait.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Pengembangan Tebu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota .......... Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA : … tanggal …. ...... ……


52

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: Menunjuk Koordinator Tim Teknis Pengembangan Tebu pada Provinsi/Kabupaten/Kota ….. meliputi :

Kegiatan Dinas

1. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten …. 2. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten …. 3. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten …. KEDUA

:

Bahwa Koordinator Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratip dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial dalam wilayah kerjanya.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KEEMPAT

:

Bahwa segala biaya akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Pengembangan Tebu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran …

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ……………………… Pada tanggal : ………………...... Kepala Dinas ............................ Provinsi/Kabupaten/Kota ....... …………………… Nip ……......................

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Perkebunan; 2. Kepala Dinas …. Provinsi ….. 3. Kepala Dinas …. Kabupaten/Kota …. 4. KPPN …. 5. Yang bersangkutan.


53

Lampiran 16. FORM LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN Laporan Perkembangan Kegiatan (Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun) 1. Perkembangan Kegiatan Nama

:

Nama Kelompok

:

Jenis Usaha Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan

:

- Desa/kecamatan

:

- Kabupaten

:

- Provinsi

:

2. Laporan

: Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun (Pilih salah satu sesuai dengan waktu pelaporan) TARGET

NO

KEGIATAN

Anggaran (Rp)

REALISASI Fisik (ha/ unit)

Anggaran (Rp)

%*)

FISIK (ha/ unit)

Masalah %*)

Rencana Tindak Lanjut

Ket

.............., ...................... Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan Nama............................... Nip. Keterangan: *) Realisasi dibandingkan dengan target


54

PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

Recommend Documents