PEDOMAN TEKNIS PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (PMP)

PEDOMAN TEKNIS PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (PMP)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENGEMBANGAN USAHA

2013

KATA PENGANTAR Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) atau Coastal Community Development Project (CCDP) merupakan proyek kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan The International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebagai respon terhadap kebijakan dan strategi pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proyek PMP ini sangat penting karena sejalan dengan tema Rencana Kegiatan Pemerintah yaitu kesejahteraan rakyat, dan arah kebijakan yang terkait pembangunan masyarakat pesisir yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Kegiatan prioritas adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha dengan indikator jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek PMP sendiri akan dilaksanakan di Kawasan Indonesia Timur, yaitu di 10 Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Country Strategic Opportunities Program (COSOP) – IFAD yang memfokuskan proyek di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Dengan total 180 desa yang akan terlibat, diestimasi sekitar 70.000 rumah tangga atau sekitar 320.000 menjadi target langsung / tidak langsung dari Proyek PMP ini. Diharapkan Proyek PMP dapat meningkatkan mutu dan daya saing masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Proyek PMP diharapkan dapat meningkatkan daya lenting masyarakat pesisir (coastal community resilience) dalam menghadapi masalah ekonomi dan dampak perubahan iklim dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat, serta mengembangkan infrastruktur skala kecil yang akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Empat elemen kunci yang menjadi

i

dasar dan desain proyek PMP ini adalah pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang berfokus pada pasar, fokus pada kelompok miskin yang aktif, dan replikasi. Lebih lanjut kami berharap Pedoman Teknis ini tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi Proyek ini saja, akan tetapi dapat mendorong stakeholder terkait untuk lebih peduli akan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan bergerak bersama untuk mewujudkan tercapainya tujuan besar dari Pembangunan Masyarakat Pesisir itu sendiri. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek ini. Semoga bermanfaat dan berdampak positif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Jakarta, Februari 2013 Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sudirman Saad

ii

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kata Sambutan Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

HAL i iii v viii ix

Peraturan Dirjen KP3K No.03/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir Lampiran Perdirjen I

Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Sasaran Indikator Keberhasilan Pengertian

1 1 3 3 3 5 9 9 9

3 B

Komponen dan Tahapan Kegiatan Komponen Kegiatan Komponen 1 – Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Komponen 2 – Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan Komponen 3 – Pengelolaan Proyek Tahapan Kegiatan

A B 1 2 3 4 5

Pemilihan Desa dan Kelompok Pemilihan Desa Pemilihan Kelompok Kelompok Kerja Desa (VWG) Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Kelompok Pembangunan Prasarana Kelompok Usaha Kelompok Tabungan

A B C D E II A 1 2

III

10 11 11 14 15 16 17 18 20 21 23 iv

C Pendampingan Kelompok D Kriteria Tenaga Pendamping Desa IV A B 1 2 3 V A B C D

VI A 1 2 3 B C 1 2 3 4 5 6 VII

27 27

Pengelolaan Keuangan dan Penyaluran Dana Pengelolaan Keuangan Proyek Prosedur Penyaluran Dana ke Masyarakat Penyusunan Proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) Pokmas Pesisir Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) Beserta Dokumen Administrasi Prokmas Pesisir Tahapan Penyaluran Dana

29 29 30 30 31

Kelembagaan Tim Pengarah Nasional (NSC) Kantor Pengelola Proyek (PMO) Unit Pelaksana Proyek Kabupaten/Kota (PIU) Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board/DOB)

35 26 36 37 38

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Monitoring Penyusunan Basis Data Monitoring Kegiatan Monitoring Pasca Kegiatan Evaluasi Pelaporan Pelaporan Satker Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL (Form A) Laporan Keuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN) Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan Masyarakat

40 40 40 41 41 41 41 41 49 50 50 51 52

Penutup

53

32

v

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 3.2 6.1

Kelompok Desa Kelompok Usaha yang Mengembangkan Investasi Kerangka Kerja Proyek PMP

HAL 16 24 42

vi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4

Tahapan kegiatan Proyek PMP Fase Mobilisasi, Proses Perencanaan dan Inventarisasi Sumber Daya Pesisir Struktur Kelembagaan VWG dan Kelompok Lainnya Prosedur Penyaluran Dana Struktur Kelembagaan Keseluruhan Proyek PMP Struktur Kelembagaan PMO Struktur Kelembagaan PIU Kabupaten/Kota Struktur Kelembagaan KPMP/DOB

HAL 12 19 24 34 34 37 38 39

vii

LAMPIRAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL NOMOR 03/PERDJKP3K/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) atau disebut Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan President IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. Proyek tersebut sebagai respon langsung terhadap kebijakan dan prakarsa Pemerintah Indonesia, yang mencerminkan kebijakan pemerintah, khususnya KKP untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and prosustainability) yang sejalan dengan kebijakan dan program IFAD. Proyek ini melibatkan kerjasama pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun kabupaten/kota dalam hal pendanaan proyek. Pendanaannya menggabungkan pinjaman IFAD dengan persyaratan tertentu yang bersumber dari dana bantuan Pemerintah Spanyol yang dikelola oleh IFAD, pinjaman dan juga hibah dari IFAD, APBN, APBD, serta kontribusi inkind masyarakat pesisir terkait , yang kesemuanya berjumlah total US$ 43,219 juta. Ada empat alasan mengapa proyek ini diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengapa IFAD harus mempertimbangkan untuk mendanainya, yaitu: (i) masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau kecil pada umumnya termasuk kelompok masyarakat miskin sampai sangat miskin; (ii) banyak masyarakat yang memiliki motivasi dan berkomitmen untuk memperbaiki tingkat ekonomi mereka dan bertanggung jawab dalam pembangunan; (iii) adanya peluang-peluang ekonomi yang baik dengan potensi pasar yang kuat terutama untuk produk kelautan dan perikanan 1

yang bernilai tinggi; dan (iv) secara konsisten mendukung kebijakan dan prioritas pemerintah. Proyek ini juga akan merespon pentingnya mengatasi masalah degradasi sumberdaya alam dan perubahan iklim serta memberi pengalaman kepada pemerintah dalam mereplikasi dan merencanakan kegiatan yang lebih baik lagi (scaling up). Semua lokasi Proyek terletak di kawasan timur Indonesia. Hal ini sesuai dengan Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) dari IFAD untuk memfokuskan proyek pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Proyek ini terkonsentrasi pada sejumlah kabupaten/kota tertentu yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kondisi sosial/budaya beragam, yang merupakan masyarakat miskin namun memiliki potensi sumber daya dan akses pasar yang baik. Tiga belas kabupaten/kota, dalam 10 propinsi, telah terpilih untuk menjadi lokasi proyek ini berdasarkan keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sebelumnya. Hal ini termasuk komitmen dan dukungan keuangan pemerintah kabupaten/kota tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil produk kelautan dan perikanan lainnya, dan meningkatkan kegiatan dari proyek tersebut untuk dideseminasi ke kabupaten/kota lainnya. Kabupaten/kota yang terpilih menjadi lokasi Proyek PMP mewakili berbagai karakteristik kabupaten/kota dari Indonesia bagian timur, dimasa yang akan datang kabupaten/kota tersebut diharapkan menjadi contoh atau tempat pembelajaran dalam memprakarsai sejenis proyek pembangunan masyarakat pesisir lainnya. Pemanfaatan beragam sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memungkinkan proyek ini untuk memperkenalkan proses yang berbedabeda terhadap pengelolaan sumber daya, yang dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan untuk budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kegiatan kelautan dan perikanan lainnya. Dari setiap kabupaten/kota, akan dikembangkan 15 desa/kelurahan pesisir. Dari 15 desa/kelurahan tersebut telah dipilih 9 desa/kelurahan berdasarkan kriteria, antara lain: (i) tingkat kemiskinan tiap lokasi minimal 20%; (ii) motivasi dan kesuksesan berpartisipasi dalam program-program sebelumnya; (iii) potensi untuk produksi dan pertambahan nilai (value added) kelautan dan perikanan; dan (iv) dimasukkannya pulau-pulau kecil di setiap lokasi kabupaten/kota yang memiliki pulau. Sisanya 6 desa akan dipilih pada tahun ketiga jika 9 desa sebelumnya telah berhasil. Dengan demikian sasaran Proyek PMP ini mencakup 180 desa/kelurahan, yang akan dibina selama 5 tahun kegiatan. Diperkirakan sebanyak 660 rumah tangga akan ikut terlibat dalam proyek di setiap desa, dan sekitar 2

60% akan terlibat langsung ataupun tidak langsung seperti kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dan kegiatan berbasis kelautan dan perikanan lainnya. Sehingga total sebanyak 70.000 rumah tangga atau 320.000 orang sebagai sasaran dari proyek ini. B.

Tujuan

Tujuan proyek ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. C.

Sasaran Sasaran Proyek PMP adalah: 1. Terfasilitasinya 70.000 rumah tangga di 180 desa pesisir dan pulau-pulau kecil di 12 kabupaten/kota; dan 2. Terfasilitasinya pusat pembelajaran (learning center) di 1 kabupaten (Kabupaten Badung).

D.

Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan yang terkait dengan tujuan Proyek PMP adalah: 1. Tingkat pendapatan masyarakat pesisir sasaran Proyek meningkat 10% net; 2. Nilai produk kelautan dan perikanan yang dijual oleh rumah tangga yang berpartisipasi meningkat rata-rata 30%, dibandingkan dengan tingkat penjualan sebelum ada intervensi Proyek; 3. Sebanyak 13.200 rumah tangga tambahan dengan tingkat jaminan hidup lebih baik; dan 4. Indikator Results and Impacts Management System (RIMS) yang terkait dengan sasaran Proyek – pengentasan kemiskinan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi di masyarakat miskin aktif pesisir dan pulau kecil – adalah sebanyak 9.900 rumah tangga tambahan dengan perbaikan pada indeks kepemilikan aset rumah tangga dan penurunan sebesar 40% dari kasus kekurangan nutrisi pada anak-anak (malnutrition).

3

Sedangkan indikator masing-masing komponen kegiatan terdiri dari indikator output dan outcome sebagai berikut: 1.

Indikator Output a. 70% rencana Proyek PMP yang disusun berdasarkan desa/kelurahan pesisir, mewakili prioritas masyarakat pesisir yang terkait dengan Proyek; b. 50% wanita menyatakan bahwa rencana desa/kelurahan pesisir mewakili prioritas mereka; c. 40 kawasan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis desa, masing-masing telah dibuat demarkasinya, diumumkan, dan diatur dengan peraturan desa serta dibuat daftar masyarakat pengguna sumberdaya; d. Data statistik pendaratan hasil tangkapan ikan dari kapal yang terletak di desa sasaran proyek dan desa yang berdampingan tidak menunjukkan penurunan hasil tangkapan ikan yang signifikan; e. Sekurangnya 66% kelompok usaha yang didanai Proyek PMP ini menunjukkan pertumbuhan kumulatif sekurangkurangnya 10% diatas nilai investasi awal, setelah tiga tahun kelompok itu menerima dana hibah awal; f. Dua pertiga prasarana masyarakat yang didanai proyek ini, beroperasi dan digunakan rumah tangga masyarakat pesisir, yang dinilai dalam 1 hingga 3 tahun setelah prasarana tersebut dibuat; g. 70% fasilitas, layanan jasa dan prasarana yang didanai proyek, beroperasi dan digunakan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendukung peningkatan produksi dan pemasaran hasil usaha kelautan dan perikanan; h. 20 kegiatan yang didanai dari Komponen 2 Proyek PMP, mendorong adanya bisnis-bisnis baru dan memberikan manfaat bagi desa sasaran; i. Rata-rata 300 rumah tangga di setiap kabupaten/kota secara aktif berpartisipasi dalam rantai pasok (supply chain) produk berpotensi tinggi yang menjadi prioritas, yang diukur dua tahun setelah intervensi Proyek PMP dimulai dan keikutsertaan mereka terus berlanjut; j. Sekurang-kurangnya empat pembeli (buyers) secara aktif membeli produk di setiap kabupaten/kota dalam sekurangkurangnya dua pertiga rantai pasok yang diprioritaskan; k. Kinerja 75% staf PMO dan PIU (termasuk Direktur PMO dan Sekretaris Eksekutif, Konsultan Kabupaten dan Tenaga 4

2.

E.

Pendamping Desa) dinilai memuaskan pada Evaluasi tengah Proyek; l. Sekurang-kurangnya 24 kabupaten tambahan telah memulai pelaksanaan pendekatan dan kegiatan pada akhir Proyek PMP; m. Proyek ini telah diperluas hingga sekurang-kurangnya 60 desa tambahan dalam 12 kabupaten/kota sasaran. Indikator Outcome a. 60% kelompok usaha yang didanai Proyek dinilai masih mendapatkan keuntungan pada akhir proyek; b. Kelestarian lingkungan sumberdaya pesisir terpelihara atau meningkat di 80% daerah yang dikelola oleh proyek dan desadesa yang berdampingan; c. Peningkatan 5% laba bersih pada saat evaluasi tengah proyek (mid-term review) dan peningkatan 10% pada akhir Proyek dari kegiatan berbasis kelautan dan perikanan berskala kecil dalam hal produk yang terjual oleh kabupaten/kota sasaran pada pasar lokal, nasional, dan ekspor (volume terpasarkan/harga diterima); d. 80% dana proyek dicairkan pada waktu yang tepat sejalan dengan target yang ditetapkan di Annual Work Plan and Budget dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat pesisir sasaran.

Pengertian Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan. 2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining powel) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi. 3. Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) yang selanjutnya disebut adalah bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur/ lingkungan, dan usaha.

5

4.

Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok usaha bersama berupa kelompok nelayan (KUB), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolah/pemasar ikan (Poklasar), kelompok usaha garam rakyat (Kugar) dan kelompok masyarakat pesisir dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan. 5. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUB dalam bentuk bantuan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta bantuan sarana dan prasarana pesisir. 6. Rencana Pengembangan Desa Pesisir yang selanjutnya disebut RPDP adalah rencana pembangunan dan pengembangan desa selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Desa dibantu tenaga pendamping secara partisipatif di tiap-tiap desa dengan mempertimbangkan antara lain seperti profil desa pesisir, musyawarah perencanaan dan pengembangan desa (musrenbangdes), dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa). 7. Rencana Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disebut RKK adalah rencana kegiatan untuk pengembangan kelompok yang disusun oleh KUB berdasarkan rencana pengembangan desa. 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut Pokmas Pesisir adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan. 10. Tim Pengarah Nasional yang selanjutnya disebut National Steering Commitee (NSC) adalah Tim Pengarah Pusat yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan Proyek PMP. 11. Unit Pelaksana Proyek yang selanjutnya disebut Project Implementation Unit (PIU) adalah unit pelaksana Proyek PMP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat

6

12.

13.

14.

15. 16.

17. 18. 19. 20.

21.

22.

23.

yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan Proyek PMP di wilayahnya. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut District Oversight Board (DOB) adalah Tim Teknis di Kabupaten/kota yang bertugas memberikan saran, melakukan pengawasan yang terbatas, khususnya untuk memastikan keadilan sosial dalam alokasi input proyek. Kelompok Kerja Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Village Working Group (VWG) dibentuk melalui pemilihan dari masingmasing kelompok sasaran sasaran dalam pertemuan desa. Masyarakat pesisir adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan dan masyarakat lain yang hidupnya di wilayah pesisir dan tergantung pada sumber daya ikan dan bermukim di wilayah pesisir, melakukan kegiatan usaha di pesisir ataupun usaha lainnya serta kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Rumah tangga adalah keluarga yang terdiri dari suami dan/atau istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Tenaga Pendamping Desa adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran, dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya Proyek PMP. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dinas adalah dinas propinsi/kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Rencana Anggaran Kerja Tahunan selanjutnya disebut Annual Work Plan and Budget (AWPB) adalah panduan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan waktunya. Results and Impact Management System (RIMS) adalah sebuah metode atau sistem pengelolaan proyek untuk melihat hasil dan dampak sebuah proyek. Unit Pelaksana Teknis (UPT-KP3K) adalah unit kerja vertikal Ditjen KP3K di daerah, yaitu: BPSPL Pontianak, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, dan Loka PSPL Sorong. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata

7

Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K tahun 2006 sampai 2009. 24. Coral Reefs Rehabilitation and Management Project (COREMAP) adalah proyek rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang fase 2 yang dilakukan oleh Ditjen KP3K 25. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen KP3K tahun 2001 sampai 2008 26. Marine and Coastal Resource Management Project (MCRMP) adalah proyek pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Pesisir dan Lautan Ditjen KP3K tahun 2004 sampai 2010.

8

BAB II KOMPONEN DAN TAHAPAN KEGIATAN

Proyek PMP terdiri dari 3 komponen dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan. Komponen dan tahapan kegiatan tersebut tertuang di dalam Design Completion Report CCD-IFAD No. 2715-ID Bulan Agustus 2012 dan Financing Agreement CCD-IFAD tanggal 23 Oktober 2012. A.

KOMPONEN KEGIATAN

Proyek ini memiliki 3 komponen dengan total 5 sub-komponen sebagai berikut: 1.

Komponen 1 – Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Komponen 1 merupakan inti dari proyek ini dan menyediakan dana untuk kegiatan inti yang mewakili lebih dari dua pertiga investasi proyek. Semua kegiatan dipusatkan pada masyarakat pesisir sasaran dan didorong oleh proses partisipatif dan penentuan desa/kelurahan prioritas untuk pembangunan kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. a. Sub-Komponen 1.1 – Fasilitasi, Perencanaan dan Pemantauan Masyarakat memberikan kerangka kerja bagi keterlibatan kelompok sasaran, menyediakan alat sosial dan keterampilan pengelolaan proyek yang diperlukan untuk melaksanakan proyek di tingkat desa. Kualitas, dedikasi dan keterampilan para Tenaga Pendamping Desa (TPD), Tenaga Konsultan dan kualitas kepemimpinan dari para pemimpin kelompok desa akan menentukan faktor-faktor dalam mencapai hasil. b. Sub-Komponen 1.2 – Penilaian, Perencanaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir menetapkan visi dari hasil konsensus yang luas dari desa untuk pemanfaatan dan konservasi sumber daya pesisir secara berkelanjutan di desa/kelurahan dan struktur hubungannya dengan desa sekitar dan para pengguna sumber daya dari luar masyarakat desa tersebut. Hal ini dirancang untuk membangun keterpaduan antar wilayah dan ekosistem pesisir untuk pembangunan ekonomi berbasis kelautan. 9

c. Sub-Komponen 1.3 – Pembangunan Desa yang berorientasi terhadap Pasar menyediakan investasi dalam pembangunan ekonomi. Komponen ini adalah pendorong inti dari peningkatan penghidupan dan pengurangan kemiskinan di masyarakat sasaran. Empat jenis investasi akan disediakan, semuanya dalam bentuk dana hibah/BLM kepada kelompok masyarakat yaitu : (i) untuk prasarana desa, khususnya terkait dengan ekonomi kelautan, (ii) untuk sarana jasa ekonomi terkait dengan ekonomi kelautan, (iii) untuk usaha yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dan kegiatan ekonomi sepanjang rantai pasok berdasarkan kegiatan ekonomi kelautan, (iv) dana bersama untuk kelompok tabungan, ditargetkan terutama pada rumah tangga tanpa tabungan atau dengan tabungan rendah dan dipertimbangkan sebagai sarana transisi dari kelompok tabungan ke kelompok usaha. 2.

Komponen 2 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan Komponen 2 membangun kapasitas kabupaten/kota sasaran untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang jadi sasaran melalui (i) dukungan dibidang prasarana utama, inovasi, keterampilan dan kepemimpinan dan (ii) dukungan untuk pembangunan rantai pasok (value chain) berdasarkan kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan. a. Sub-Komponen 2.1 – Dukungan Pengembangan Usaha Perikanan Skala Kecil di Kabupaten/Kota. Dana pembangunan kabupaten/kota untuk perikanan skala kecil, atau fasilitas akan dikelola oleh PIU dan digunakan untuk menyediakan prasarana utama guna mendukung kegiatan yang inovatif, misalnya pabrik es mini untuk mendukung kumpulan nelayan skala kecil. Dukungan juga akan diberikan untuk pengelolaan pengetahuan, pelatihan, kepemimpinan, dan pembuatan kegiatan proyek yang lebih baik. b. Sub-Komponen 2.2 – Dukungan Pemasaran tata niaga dan Rantai Pasok (supply chain and value added ). Komponen ini akan mengidentifikasi, menyusun dan mendukung pembangunan dari berbagai rantai pasok (value chain), menghubungkan produsen di desa pesisir ke pasar, mengemas produk sesuai dengan klusterisasi, meningkatkan kualitas, standarisasi dan peningkatan nilai tambah produk. Komponen ini dapat mendukung operasional Pusat Pembelajaran 10

(Learning Center) di Kabupaten Badung. Namun, hal ini akan bergantung pada persiapan yang matang dari rencana terperinci dan kebijakan KKP. 3.

Komponen 3 – Pengelolaan Proyek Pada komponen dilakukan koordinasi pelaksanaan menyeluruh di tingkat pusat melalui kantor Pengelola Proyek (PMO) yang berbasis di Ditjen KP3K KKP, layanan konsultan terkait, berikut pelatihan, pemantauan dan evaluasi dan penyusunan kegiatan anggaran biaya dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota melalui 13 Unit Pelaksana Proyek (PIU) kabupaten/kota. Komponen ini juga akan mendukung pekerjaan Panitia Pengarah Nasional, dan 12 Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ( District Oversight Board ) dan memfasilitasi agar terjadi transparansi dan keterlibatan masyarakat pesisir terkait. Komponen ini juga membangun sarana untuk pembuatan kegiatan proyek yang lebih baik untuk skala nasional. Proyek ini akan dilaksanakan secara terdesentralisir sesuai dengan kebijakan nasional tentang desentralisasi dan dengan keputusan utama proyek yang dibuat di tingkat masyarakat sejalan dengan penekanan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat. PMO di KKP akan melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan saran, keputusan dan pengawasan dari Komite pengarah. Dalam setiap kabupaten/kota, PIU akan bertanggung jawab atas kegiatan proyek dan beroperasi di bawah kepala daerah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan DOB.

B.

TAHAPAN KEGIATAN Proyek PMP tahun 2013 diawali dengan pembentukan Kantor Pengelola Proyek yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara. Pada tahap kedua, untuk kelancaran pelaksanaan Proyek PMP di lapangan selanjutnya dilakukan rekrutmen Tenaga Pendamping sebanyak 6 orang yang bertugas di tiga desa. Tenaga Pendamping tersebut direkrut dan ditetapkan oleh PIU/Kepala Dinas yang terlebih dahulu mendapat verifikasi dari Ditjen KP3K. Selanjutnya Tenaga Pendamping tersebut akan mendapatkan pelatihan oleh Ditjen KP3K.

11

Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Proyek PMP 1. Rekrutmen Tenaga Pendamping 2. Pembentukan Komite Pemberdayaan Masyarakat 3. Pembentukan VWG

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (KPA, KPA, Pejabat Penandatangan tangan SPM)

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (Pokmas Pesisir): 1. Identifikasi 2. Seleksi 3. Verifikasi

Pelatihan Tenaga Pendamping*

Penyusunan Rencana Detail Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) / Proposal: - Pendampingan - Verifikasi

Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Monitoring dan Evaluasi *

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir (Pelatihan-pelatihan) Review dan Prioritisasi Penyusunan Rencana Pengembangan Desa

Penyusunan Profil Desa*

*) Kegiatan di Pusat Pembentukan Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang beranggotakan 9-11 orang berasal dari SKPD terkait LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, UPT KP3K, Dinas KP Propinsi, di tingkat kabupaten/kota atau disesuaikan dengan kondisi di daerah. DOB mencakup perwakilan dari Bappeda kabupaten/kota (Dinas Perencanaan Kabupaten/kota); wakil dari UPT KP3K dan Wakil dari Dinas Propinsi, organisasi nelayan, LSM pelestarian ekosistem; dan pihak berwenang lainnya. Selanjutnya PIU/Kepala Dinas membentuk Kelompok Kerja Desa/Village Working Group (VWG) terdiri dari lima anggota, dua di antaranya adalah perempuan. VWG ini akan mencakup seorang ketua, sekretaris dan tiga anggota biasa yang semuanya diambil dari rumah tangga sasaran. Tahap ketiga, dilakukan pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir (Pokmas Pesisir) yang meliputi: identifikasi dan seleksi. Proses pembentukan Pokmas Pesisir dijelaskan pada bab berikutnya. Tahap keempat terdiri atas dua kegiatan yang dilakukan secara simultan, yaitu (i) pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir melalui pelatihan-pelatihan serta (ii) penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP). Proses penyusunan RPDP ini dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang12

Des). Desa yang telah memiliki draft RPDP, akan dilakukan review dan prioritisasi kegiatan dari dokumen yang sudah ada. Selanjutnya RPDP ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai acuan pelaksanaan Proyek PMP. Tahap kelima, penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) oleh Pokmas Pesisir yang didampingi oleh VWG dan Tenaga Pendamping. Penyusunan RKK harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa pada Dokumen RPD. Proses penyusunan dan pengajuan serta penetapan RKK akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Tahap keenam, penyusunan Rencana Detail Kegiatan merupakan bagian dari penyusunan RKK. Dokumen Rencana Detail Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proposal RKK dalam pengajuan BLM. Tahap ketujuh, Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan setelah Proposal RKK beserta kelengkapan dokumen administrasi telah lolos verifikasi ditetapkan oleh PIU/kepala dinas kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan BLM oleh Pokmas Pesisir dengan didampingi TPD dan VWG, agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan, output dan target kegiatan. Untuk tahap kelima dan keenam akan dijelaskan lebih lanjut pada bab IV mengenai Prosedur Penyaluran BLM Proyek PMP.

13

BAB III PEMILIHAN DESA DAN KELOMPOK

Wilayah Proyek PMP semuanya terletak di Indonesia bagian Timur, sejalan dengan strategi IFAD untuk memusatkan kegiatannya pada wilayah yang memiliki kemiskinan desa yang tinggi. Di Indonesia bagian Timur, proyek ini berkonsentrasi pada sejumlah kabupaten/kota tertentu, dengan beragam lingkungan pesisir dan kontek sosial/budaya, yang berisi masyarakat yang miskin namun juga memiliki potensi sumber daya dan akses pasar yang baik – dua faktor penting dalam sebuah proyek yang bertujuan meningkatkan penghasilan melalui perbaikan pendapatan dari kegiatan kelautan dan perikanan. Tiga belas kabupaten/kota telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam proyek ini berdasarkan kemampuan dan kesiapan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan proyek, termasuk terlihatnya komitmen kebijakan dan keuangan kabupaten/kota, jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil miskin yang memenuhi syarat, potensi untuk meningkatkan penghasilan dari kegiatan kelautan dan perikanan, dan cakupan untuk pembuatan kegiatan proyek yang lebih baik lagi di kabupaten lain. Kedua belas kabupaten/kota ini terletak di 9 propinsi, sebagai berikut: 1. Propinsi Papua: Kabupaten Merauke dan Kabupaten Yapen; 2. Propinsi Maluku: Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Ambon; 3. Propinsi Maluku Utara: Kota Ternate; 4. Propinsi Sulawesi Utara: Kota Bitung 5. Propinsi Gorontalo: Kabupaten Gorontalo Utara; 6. Propinsi Sulawesi Selatan: Kota Parepare dan Kota Makassar; 7. Propinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Barat; 8. Propinsi Nusa Tenggara Timur: Kota Kupang; dan 9. Propinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Kubu Raya. Selain kedua belas kabupaten/kota yang tergabung dalam 9 Propinsi tersebut akan dilaksanakan juga Pusat Pembelajaran di Kabupaten Badung Propinsi Bali. Kabupaten/kota ini terpilih untuk mewakili kabupaten lainnya, yang banyak di antaranya di masa depan nanti akan menjadi sasaran intervensi proyek serupa. Dimasukkannya beragam ekosistem pesisir antara lain terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuari, dan rawa payau, memungkinkan proyek ini memperkenalkan proses yang berbeda-beda untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan adaptasinya terhadap perubahan iklim, yang dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan kegiatan kelautan dan perikanan lainnya. Sebuah lokasi tambahan 14

juga dimasukkan, yaitu Kabupaten Badung di Propinsi Bali, yang akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang memanfaatkan keberhasilannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada masa lampau serta pengembangan dan spendekatan pasar bagi kegiatan kelautan dan perikanan skala kecil. A.

PEMILIHAN DESA

Di setiap kabupaten/kota, diusulkan 15 desa/kelurahan pesisir dan pulau-pulau kecil, masing-masing terdiri dari sejumlah masyarakat pesisir, yang dipilih berdasarkan: 1. Tingkat kemiskinan (prosentase rumah tangga di bawah garis kemiskinan – sekurangnya 20% sesuai standar Badan Pusat Statistik); 2. Motivasi yang terlihat untuk ikut serta dalam proyek dan suksesnya partisipasi mereka dalam program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi sebelumnya terutama PNPM-Mandiri KP, PEMP, PLBPM, Proyek Pesisir, MCRMP, dan COREMAP; 3. Potensi untuk menghasilkan produk dan pertambahan nilai hasil produksi usaha kelautan dan perikanan; 4. Perlunya mengikutsertakan masyarakat di pulau-pulau kecil di setiap lokasi; 5. Desa yang dipilih, masuk klasifikasi sebagai ‘rural’; dan 6. Konsistensi dengan kerangka strategi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kabupaten/kota melalui PIU secara teliti akan memilih 3 desa awal berdasarkan kriteria tambahan sebagai berikut: 1. Suksesnya pengalaman PEMP, PNPM, PLPBM, MCRMP atau proyek pemberdayaan masyarakat lainnya; 2. Sumberdaya alam dan potensi mendukung usaha kelautan dan perikanan; 3. Adanya kelompok berpotensi dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan; 4. Komitmen yang kuat dari pemimpin desa dan masyarakatnya; dan 5. Kualitas kepemimpinan yang dirasakan oleh kelompok sasaran dimana Pemerintah desa akan memberikan pernyataan yang memastikan komitmennya untuk Proyek PMP tersebut. Jumlah persis desa yang akan didukung Proyek PMP di setiap kabupaten/kota akan bergantung pada kinerja kabupaten/kota tersebut dalam melaksanakan kegiatan proyek. Sembilan dari 15 desa telah dipilih sebelumnya dengan peluncuran proyek di desa-desa ini selama dua tahun 15

pertama, sebelum evaluasi tengah proyek (midterm review). Desa/kelurahan tambahan yang akan didanai di setiap kabupaten/kota ini berkisar dari 0 sampai 12 desa/kelurahan, dengan rata-rata 6 desa/kelurahan tambahan. Jumlah total desa/kelurahan binaan Proyek PMP dalam sebuah kabupaten/kota akan bergantung pada kesuksesan kabupaten/kota itu dalam melaksanakan kegiatan proyek di 9 desa/kelurahan pertama. Prestasi kabupaten/kota dalam melaksanakan Proyek PMP di 9 desa/kelurahan pertama akan menjadi kunci penentu dalam memutuskan jumlah desa/kelurahan tambahan yang akan menerima dana Proyek PMP dalam sebuah kabupaten/kota. Karenanya, 180 desa/kelurahan akan diberdayakan dalam Proyek ini. B.

PEMILIHAN KELOMPOK

Pada setiap desa/kelurahan terdiri dari sekurang-kurangnya 13 kelompok, yaitu: 1 Kelompok Pengelolaan Sumberdaya, 1 Kelompok Pembangunan Prasarana, 10 Kelompok Usaha, dan 1-4 Kelompok Tabungan. Masing-masing kelompok beranggotakan rata-rata 10 orang (8 – 12) anggota per-kelompok. Dari kelompok-kelompok tersebut dipilih 5 orang, 2 diantaranya wanita sebagai Kelompok Kerja Desa atau Village Working Group (VWG) dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh PIU, kepala desa/lurah atau pihak lain. Dari semua kelompok yang ada pada sebuah desa, maka setiap kelompok akan memiliki Ketua dan Sekretaris. Jika sebuah kelompok memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana Proyek, maka akan dipilih seorang Bendahara. Para TPD bersama dengan konsultan dan PIU akan memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok tersebut mengenai pelaksanaan rapat, pencatatan kegiatan kelompok, pencatatan keuangan, akuntansi, dan pengetahuan keuangan. Adapun kelompok-kelompok pada sebuah desa diuraikan pada Tabel 3.1. di bawah ini: Tabel 3.1. Kelompok Desa Jenis Kelompok Kelompok Kerja Desa (VWG)

Kelompok Pengelolaan

Fungsi pengkoordinasi semua kegiatan Proyek; anggotanya sebagai motivator kegiatan Proyek di desa itu persiapan dan pelaksanaan

Jumlah per desa

Keanggotaan

1 kelompok

5 (termasuk sekurangnya dua orang wanita)

1 kelompok

diputuskan kemudian

Cara Pemilihan Anggota mufakat pokmas yang ada

oleh masyarakat 16

Jenis Kelompok

Fungsi

Jumlah per desa

Sumberdaya

rencana pengelolaan wilayah pesisir (Sub-Komponen 1.2) Kelompok perencanaan, Pembangunan pelaksanaan dan O Prasarana & M prasarana desa (SubKomponen 1.3) Kelompok perencanaan, Usaha pelaksanaan dan pengelola kegiatan ekonomi berbasis kelautan (SubKomponen 1.3)

Kelompok Tabungan

1.

sarana menabung secara teratur bagi anggotanya yang seringkali enggan terhadap risiko; setelah dewasa nanti, para anggota akan lulus untuk membentuk Kelompokp Usaha sejak memasuki tahun II s/d III (Sub-Komponen 1.3)

Keanggotaan (sekurangnya 30% adalah wanita)

1 kelompok

10 kelompok, maks 6 kelompok pada tahun I & 4 kelompok pada tahun II s/d III maks 4 kelompok

diputuskan kemudian (sekurangnya 30% adalah wanita) 8 s/d 10 rumah tangga/ kelompok

8 s/d10 rumah tangga/ kelompok

Cara Pemilihan Anggota

oleh VWG berkonsultasi dengan Kepala Desa rumah tangga yang tertarik bekerjasama dalam sebuah kelompok

rumah tangga yang diidentifikasi sebagai miskin dalam peringkat kemakmuran yang diikuti secara partisipatif

Kelompok Kerja Desa (VWG)

VWG ini terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan 3 orang anggota biasa yang diharapkan 2 diantaranya adalah wanita. Para pejabat desa hanya dapat menjadi anggota VWG jika berasal dari rumah tangga yang aktif melaksanakan usaha ekonomi kelautan dan perikanan. Jika desa terdiri dari beberapa dusun atau desa kecil, maka setiap dusun akan diwakili oleh 1 orang yang duduk dalam 17

keanggotaan VWG sehingga jumlah anggota VWG dapat melebihi lima orang. Anggota VWG diharapkan dapat bertindak sebagai 'motivator' dan mendorong masyarakat untuk mengambil peluang yang disediakan oleh Proyek PMP. Semua anggota VWG akan menerima pelatihan selama tiga hari mengenai Proyek ini oleh Konsultan dibantu Tim Pendamping Desa (TPD) kabupaten/kota. Secara khusus, VWG akan bertanggung jawab untuk: a. Komunikasi dengan pimpinan desa, TPD/fasilitator proyek, konsultan, PIU Proyek PMP kabupaten/kota, dan ketika diperlukan dapat berkomunikasi dengan desa tetangga, tim yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek lain; b. Pengawasan pelaksanaan kegiatan proyek tingkat desa/kelurahan terutama pelaksanaan kegiatan Kelompok Pengelola Sumberdaya Pesisir, Kelompok Pembangunan Prasarana Masyarakat, dan Kelompok Usaha, serta Kelompok Tabungan; c. Mengadakan rapat secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian indikator keberhasilan dan kinerja kelompok; dan d. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mencapai semua indikator keberhasilan. 2.

Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

VWG memfasilitasi pembentukan Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dibantu oleh konsultan PIU dan TPD, kelompok ini dibentuk melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan (Marine Resource Co-management Group atau MRCG). MRCG mempersiapkan perencanaan awal desa dan pemetaan sumber daya pesisir, dengan mempertimbangkan pemetaan kemiskinan rumah tangga dan dusun (atau desa kecil), kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan desa, serta potensi desa. MRCG akan membangun konsensus dan kesadaran terhadap penggunaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, MRCG juga mengusulkan kegiatan dan investasi yang akan didanai oleh dana BLM. Usulan tersebut disetujui oleh pihak desa dalam hal ini VWG. Selanjutnya PIU membuka rekening dana BLM untuk MRCG dengan tujuan menyelesaikan inventarisasi sumber daya pesisir, mengembangkan pengelolaan pesisir terpadu berbasis desa, mendorong dialog dan konsensus dengan desa-desa yang berdekatan serta pengguna sumber daya pesisir, termasuk penegakan hukum dan pengembangan peraturan yang mungkin diperlukan. Berdasarkan usulan program yang ada, dimungkinkan dibentuk kelompok kecil 18

yang bertugas, misalnya untuk penegakan peraturan masyarakat. TPD memfasilitasi dalam rangka membantu keterlibatan bagi desa-desa yang berdekatan yang merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang sama dan memberi saran atas partisipasi mereka. TPD dan/atau konsultan juga dimungkinkan memfasilitasi isu-isu nasional dan atau lokal lainnya terkait dengan adaptasi perubahan iklim, keamanan di laut, kesadaran dan mitigasi bencana. TPD dan /atau konsultan juga akan memfasilitasi pelatihan kepemimpinan mengenai pengelolaan sumber daya pesisir, pelestariannya, mobilisasi masyarakat dan pembangunan kesadaran. TPD membantu meningkatkan kesadaran desa ke tingkat kabupaten/kota dan propinsi yang mungkin diperlukan, misalnya, terkait dengan akses ke daerah perlindungan laut (DPL), seperti terumbu karang, atau perairan yang masih di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Fase 1 Mobilisasi: Persiapan Menyelenggarakan Kemitraan  Rapat dengan pelaku kelembagaan

dan pemangku kepentingan dari luar; mengusulkan cara dan prosedur untuk keterlibatan, termasuk pertimbangan keadilan  Menentukan batasan daerah pengelolaan bersama yang diusulkan, visi bersama dan pendekatan pengelolaan, dan peraturan negosiasi

Fase 2 Proses Perencanaan: Penentuan Sasaran 



Menentukan sasaran biologis, ekologis, sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai visi bersama Menentukan langkahlangkah pengelolaan – tindakan yang akan diambil untuk mencapai sasaran

Inventaris Sumber Daya Masyarakat/Analisa Keadaan 

Mengumpulkan informasi mengenai masalah ekologi dan sosial, termasuk peta, pencitraan satelit, dan lain-lain.  Analisa pemangku kepentingan  Penyediaan informasi pasar



Meninjau dan kecenderungan perubahan sosio-ekologis saat ini



Mendefinisikan masalah dihadapi oleh perikanan ekosistem pendukungnya



Mengidentifikasi faktor utama yang berdampak pada sumber daya pesisir dan penggunaannya oleh para pemangku kepentingan

yang dan

Fase 3: Menegosiasikan Rencana dan Kesepakatan Pengelolaan Bersama termasuk: Apa yang akan dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana;  Mekanisme untuk menengahi konflik dan berbagi fungsi pengelolaan sumber daya pesisir;  Hak dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan;  Kesepakatan mengenai protokol yang ditindak lanjuti. 

Kampanye Kesadaran Masyarakat/Kabupaten

Gambar 3.1 Fase Mobilisasi, Proses Perencanaan dan Inventarisasi Sumber Daya Pesisir

19

Contoh kegiatan yang dapat dibiayai dana BLM untuk kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir adalah sebagai berikut: pembangunan pusat informasi desa (pondok informasi), kegiatan dari Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), pembelian mesin untuk perahu pengawasan desa (seperti kano, atau perahu nelayan desa yang digunakan oleh masyarakat), pelampung penanda DPL, perlombaan melukis sebagai upaya pelestarian ekosistem, serta kunjungan ke/pertemuan dengan desa tetangga untuk menetapkan rencana pengelolaan sumber daya pesisir bersama. 3.

Kelompok Pembangunan Prasarana

Setiap desa akan dibentuk 1 Kelompok Pembangunan Prasarana. Kelompok ini bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana yang konsisten dengan pagu anggaran yang tersedia dan komitmen untuk memberikan kontribusi inkind dalam bentuk barang, jasa, dan tenaga yang diperkirakan sebesar 20% dari perkiraan biaya pembangunan prasarana. Kelompok ini akan bekerja sama dengan TPD, konsultan, PIU, dan tenaga ahli teknis yang diperlukan untuk menilai kelayakan teknis proyek dan perkiraan biaya awal. Setelah pemilihan kebutuhan prasarana desa disepakati, maka kelompok ini akan bekerja sama dengan TPD, konsultan, dan PIU untuk menyusun rincian biaya, rancangan kegiatan, pengadaan barang, kontribusi barang dan jasa dan modalitas pemeliharaan. Kelompok ini akan berkoordinasi dengan VWG. Prasarana yang akan dipilih dan dibangun wajib mempertimbangkan (a) memberikan manfaat atau peran langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di desa itu, atau (b) memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung atas meningkatnya pendapatan kelompok sasaran. Contoh kegiatan pembangunan prasarana meliputi: pembangunan atau perbaikan dermaga; penyediaan air bersih (yang dapat mendukung pengolahan ikan); jalur sepeda motor yang menghubungkan ke jalan raya atau pasar; listrik tenaga surya untuk meningkatkan komunikasi (ramalan cuaca, informasi harga pasar, peringatan untuk penangkapan ikan yang merusak). Proposal paket pembangunan prasarana ini diajukan kepada PIU. Kemudian PIU melakukan review terhadap proposal tersebut. PIU dapat menolak usulan tersebut karena: (a) alasan teknis, atau (b) dengan alasan bahwa proyek tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat sasaran. Jika PIU 20

menerima proposal tersebut, maka diajukan kepada Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk direview apakah proposal tersebut layak untuk dibiayai. Jika Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dapat menyetujuinya maka direkomendasikan kepada PIU untuk dibiayai. Selanjutnya Ketua PIU akan menetapkan persetujuan kegiatan pembangunan prasarana masyarakat dan akan mentransfer dana ke rekening Kelompok Pembangunan Prasarana Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. 4.

Kelompok Usaha

Kelompok usaha akan dibentuk untuk kegiatan ekonomi tertentu misalnya budidaya laut, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran oleh rumah tangga masyarakat pesisir yang berminat. Keanggotaan berdasarkan rumah tangga, dan satu Kelompok Usaha akan terdiri dari rata-rata 10 rumah tangga atau 8-12 rumah tangga per kelompok. Untuk menjaga dan mempertimbangkan rasa keadilan maka tidak boleh dalam 1 rumah tangga, lebih dari 1 orang tergabung dalam 1 Kelompok Usaha yang sama. Proyek ini dapat bekerja sama dengan kelompok yang sudah ada dan bisa mengembangkan usaha yang sukses atau membentuk kelompok baru, selama kegiatan usaha yang diusulkan mereka layak dan konsisten dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perencanaan pembangunan desa pesisir (VDP) yang masuk dalam koridor dokumen Proyek PMP. Pada tahun pertama, kelompok yang ada dengan kinerja dan prospek yang baik untuk beradaptasi sesuai dengan indikator keberhasilan Proyek akan menjadi fokus utama untuk didukung Proyek PMP. Pada tahun kedua akan lebih banyak kelompok usaha yang muncul dari masyarakat setelah mendapat pengalaman dan pembelajaran dari Kelompok Usaha tahun pertama. Proyek ini akan membuka peluang baru untuk proses adopsi terakhir di tahun ketiga dari siklus pembangunan masyarakat desa pesisir. Keterlibatan wanita dalam kegiatan usaha berorientasi pada produksi akan menjadi tantangan bagi beberapa Kelompok Usaha, terutama kelompok usaha yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun, wanita sangat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran, pembangunan prasarana masyarakat, dan penggalangan tabungan. Sebagai pedoman, dalam satu kelompok usaha, satu dari tiga anggota kelompok atau minimal 30% harus wanita. Jika pedoman ini tidak dapat dipenuhi maka pertimbangan mainstream gender gagal

21

dilaksanakan dan konsekuensinya alokasi dana untuk desa tersebut dapat dikurangi. Proses seleksi dan alokasi dana BLM akan mengikuti proses yang disebutkan di atas dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kegiatan kelompok usaha ini memiliki dimensi keuangan yang lebih besar dan keragaman pengeluaran, maka kelompok ini perlu diberikan perhatian dan pengawasan yang lebih besar. Contoh kegiatan Kelompok Usaha meliputi: budidaya rumput laut, tambak garam, rumpon, pengolahan ikan, penangkapan dan budidaya kepiting hijau/rajungan, keramba ikan. Proses pembentukan Kelompok Usaha dan/atau seleksi anggota, sebagai berikut: a. Proses revitalisasi kelompok yang sudah ada di desa dan dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan dokumen Proyek PMP; b. Jika dibentuk Kelompok Usaha baru maka VWG dibantu oleh TPD dan staf PIU teknis memberikan keterangan tentang dasar pemikiran, konsepsi Proyek, dan proses pembentukan Kelompok Usaha kepada masyarakat yang menjadi sasaran Proyek; c. Rumah tangga pesisir yang memenuhi persyaratan difasilitasi oleh TPD dan staf PIU untuk membentuk kelompok. Kelompok Usaha yang dibentuk, diajukan secara resmi dan didaftarkan kepada pemerintahan desa/kelurahan untuk ditetapkan oleh kepala desa. d. TPD dan anggota PIU memberikan pelatihan mengenai pengelolaan usaha kelompok, pengelolaan keuangan dan membantu Kelompok Usaha mempersiapkan proposal yang berisi rincian proyek termasuk spesifikasi teknis, biaya dan perkiraan modal, penentuan keberlanjutan sumberdaya pesisir bekerjasama dengan Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, rincian kontribusi barang dan jasa, dan alokasi tanggung jawab kelompok. Project Implementation Manual akan memberikan contoh untuk informasi proyek dan proses kelompok yang terlibat; e. TPD dan PIU akan memverifikasi kelayakan teknis dan finansial, mungkin dalam hubungannya dengan lembaga bank atau kredit mikro dan mencari sinergi antara kelompokkelompok yang ada dalam satu desa; f. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (DOB) akan melakukan proses review proposal kelompok secara 22

transparan dengan tujuan agar proses ini 'semi-kompetitif', di mana proyek yang lebih baik disetujui untuk tahap pertama, seleksi sementara proyek yang kurang menarik masih bisa dilakukan dalam tahap kedua; g. Setelah proposal teknis direview oleh PIU dan rekomendasi dari DOB diberikan, maka Kelompok Usaha tersebut akan resmi terdaftar di desa dan ditetapkan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur keuangan PIU maka Kelompok Usaha tersebut akan membuka rekening atas nama kelompok dan PIU mengatur transfer dana BLM ke rekening kelompok; h. PIU mungkin memerlukan revisi rincian teknis atau keuangan dari proposal untuk memenuhi kriteria yang jelas. Jika terjadi kegagalan dalam menyelesaikan masalah / keuangan, PMO dapat diminta untuk membuat penetapan terhadap pendanaan proyek. 5.

Kelompok Tabungan

Anggota kelompok tabungan adalah rumah tangga miskin desa sasaran. Mereka adalah rumah tangga miskin yang kekurangan modal. Rumah tangga ini belum memenuhi persyaratan untuk membentuk Kelompok Usaha sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi mereka adalah kelompok marginal yang harus diperhatikan. Untuk itu dilakukan upaya persuasi dan pendekatan agar individu-individu yang belum memenuhi persyaratan ini mau bergabung dalam satu kelompok yang disebut Kelompok Tabungan. Kelompok Tabungan ini akan memungkinkan rumah tangga pesisir untuk mengembangkan budaya menabung dan mengumpulkan modal awal yang dapat digunakan sebagai kontribusi yang secara bertahap akan berevolusi membentuk Kelompok Usaha baru. Setidaknya satu dari empat Kelompok Tabungan wajib kelompok wanita, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa wanita kemungkinan menjadi peserta aktif dalam kelompok tersebut.

23

Gambar 3.2. Struktur Kelembagaan VWG dan Kelompok lainnya Dalam Proyek PMP ini kegiatan investasi dilaksanakan oleh Kelompok Pembangunan Prasarana Masyarakat dan Kelompok Usaha dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 di bawah ini: Tabel 3.2. Kelompok Usaha yang Mengembangkan Investasi Jenis Kelompok Tanggung Rekening Kepemilikan Investasi yang jawab bank aset tetap bertanggung kelompok kelompok akibat jawab Kelompok Pembangunan Prasarana (Infrastructure Group atau IG): Prasarana ekonomi berskala kecil

Kelompok pengguna prasarana 8 s/d 10 orang

Pengelolaan konstruksi prasarana dan O & M Pengaturan O&M harus menjadi bagian dari proposal proyek dan tidak dibiayai dari BLM

Ya. Digunakan untuk anggaran pembangunan fisik, kemudian untuk biaya teknis dan O &M

Berdasarkan kebijakan nasional. Jika aset ini dimiliki masyarakat, maka aset ini dimiliki dan dikelola kelompok atas nama masyarakat

Sumbangan penerima manfaat 20% barang dan jasa ataupun uang tunai dari masyarakat. Pengaturan terhadap O & M yang tengah berlangsung.

24

Investasi

Kelompok Usaha (Enterprise Groups atau EG)

Jenis Kelompok yang bertanggung jawab Kelompok Usaha Minimal 8 s/d 10 orang

Tanggung jawab kelompok

Rekening bank kelompok

Kepemilikan aset tetap akibat

Sumbangan penerima manfaat

Pengelolaan penuh terhadap investasi awal dan kegiatan perusahaan yang tengah berlangsung

Ya. Digunakan untuk hibah awal, kemudian untuk tabungan pendapatan lebih dari kelompok melalui skema tabungan kelompok

oleh Kelompok Usaha

20% barang dan jasa ataupun uang tunai dari anggota kelompok usaha

Rumah Tangga Masyarakat Pesisir yang menjadi anggota kelompok usaha Proyek PMP: a. Rumah tangga masyarakat pesisir yang memiliki aset dan tenaga kerja yang sehari-hari mata pencaharian utamanya merupakan usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan dan pemasaran dalam skala usaha kecil sampai menengah. Rumah tangga ini rentan terhadap perubahan status ekonomi, sebagian besar berada diatas garis kemiskinan namun pada musim tertentu berubah menjadi dibawah garis kemiskinan. b. Rumah tangga masyarakat pesisir dengan aset yang terbatas, sehingga mempunyai akses yang terbatas untuk memanfaatkan sumber daya pesisir, seperti untuk perikanan tangkap, kelompok ini termasuk para pemilik perahu kecil/katinting dengan mesin tempel yang memiliki HP kecil, kru kecil (1-2 orang), dan peralatan jarak terbatas, serta untuk operator budidaya perikanan, dan pedagang ikan tibotibo/bakul/pengepul. Kategori ini termasuk rumah tangga dengan aset produksi terbatas yang membatasi investasi dan pengoperasian mereka. Secara umum mereka berada dalam batas-batas garis kemiskinan yang sangat rentan dan dapat

25

berubah sewaktu-waktu status ekonominya menjadi dibawah garis kemiskinan. c. Rumah tangga masyarakat pesisir dengan aset produksi yang sangat dasar, sumber daya pesisir yang tersedia untuk mereka terbatas, peluang lapangan kerja juga terbatas untuk meningkatkan pendapatan mereka – seperti nelayan dengan kapal tanpa motor misalnya cadik, sampan atau kano, semuanya memiliki modal, kemampuan dan kecepatan yang sangat terbatas, yang membatasi akses mereka dalam hal peralatan yang digunakan, kapasitas pengolahan hasil tangkapan, dan jarak dari pendaratan ke tempat penangkapan ikan. Hanya sedikit dari rumah tangga ini yang terlibat dalam budidaya perikanan kecuali sebagai buruh nelayan. Secara umum mereka ini adalah kaum marginal yang berada dibawah garis kemiskinan. d. Rumah tangga masyarakat pesisir tanpa aset yang memadai dan memiliki akses yang sangat terbatas untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir. Mereka bekerja sebagai buruh yang tidak memiliki keterampilan, seperti nelayan muda yang bekerja untuk saudara mereka dan perempuan pengumpul kepiting dan spesies lain, yang berskala kecil bahkan seringkali hanya bersifat paruh waktu. Mereka ini adalah kaum marginal yang strata sosialnya berada dibawah garis kemiskinan atau the poorest of the poor, sering kurang berminat untuk membentuk kelompok usaha dan bersifat nrimo (hanya mengharapkan bantuan). Kelompok ini menjadi sasaran dari kelompok tabungan.

26

C.

PENDAMPINGAN KELOMPOK

Dalam proses implementasi tersebut, salah satu faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan dan pelaksanaan adalah pengembangan SDM, khususnya Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi serta menjawab tantangan yang dihadapi. Penyediaan TPD akan berjalan efisien dan optimal, jika Pemerintah mampu menyediakan sumber daya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan. Tenaga Pendamping ini bisa berasal dari Penyuluh Perikanan PNS ataupun outsourcing/kontraktual, yang ditempatkan dan ditugaskan oleh Proyek PMP di 12 kabupaten/kota terpilih dalam mendampingi masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan serta keluarganya) dalam meningkatkan usaha yang dilakukan dalam bidang kelautan dan perikanan. Tenaga pendamping ini penuh waktu (full time) sebanyak 3 orang, ditambah tiga orang tanaga penyuluh PNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, atau seluruhnya tenaga pendamping kontrak. D.

KRITERIA TENAGA PENDAMPING DESA

Tenaga Pendamping Desa (TPD) akan secara kompetitif direkrut oleh PIU dan bekerja penuh waktu (full time) untuk proyek ini dan tinggal di desa/kelurahan. Awalnya dengan kontrak satu tahun yang dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi kinerja. Kerangka acuan dan kualifikasi untuk TPD tersedia di bawah ini. TPD akan menetap di desa/kelurahan sasaran yang dibina. Pada tahun pertama sepasang TPD (sebaiknya satu perempuan dan satu laki-laki) akan tinggal dan bekerja di masing-masing tiga desa. Dari tahun kedua dan seterusnya, masing-masing TPD akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap satu desa baru di setiap tahun (satu desa baru di Tahun 2 dan satu lagi di Tahun 3) sambil terus melaksanakan tanggung jawab untuk desa/kelurahan awal. Proyek ini akan menyediakan tunjangan transportasi /dan atau penginapan untuk TPD untuk perjalanan mereka menuju desa-desa di luar tempat tinggal mereka saat itu dan menuju kabupaten/kota. Perpanjangan kontrak akan didasarkan pada kinerja, dan insentif berbasis kinerja tambahan dapat dipertimbangkan. TPD dibantu konsultan akan diawasi dan dievaluasi oleh staf Dinas/PIU Kabupaten/kota. Sasaran dari pelaksanaan Penyediaan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Tahun 2013 untuk mendapat tenaga pendamping masyarakat pesisir dengan sistem kontrak selama jangka waktu 11 (sebelas) bulan. Semua kegiatan dipusatkan pada masyarakat sasaran dan didorong oleh proses partisipatif dan penentuan desa prioritas untuk pembangunan kelautan dan perikanan dan pengelolaan sumber daya pesisir. 27

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kriteria untuk Tenaga Pendamping Desa, sebagai berikut: Bersedia tinggal di tempat tugas atau masyarakat pesisir binaannya atau desa sasaran; Pendidikan minimal lulusan D3 bidang kelautan dan perikanan lebih diprioritaskan yang sarjana; Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, untuk kegiatan pembinaan masyarakat; Bersedia membina satu sampai tiga desa pesisir sasaran; Memahami tata nilai, adat istiadat, bahasa dan sosial budaya masyarakat setempat; Bersedia melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja selama 1 tahun, dan mau diperpanjang setiap tahunnya; dan Tidak meninggalkan tempat tugas lebih dari 2 minggu secara berturutturut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk melaksanakan tugas/dinas luar.

28

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENYALURAN DANA

A.

PENGELOLAAN KEUANGAN PROYEK

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan proyek mengikuti sistem keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan IFAD. Keterbatasan pengalaman dalam pelaksanaan proyek yang didanai lembaga donor internasional, terutama di tingkat kabupaten/kota, memerlukan perhatian khusus dalam bentuk peningkatan kapasitas atau pelatihan di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. PMO pusat dan PIU kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menangani pengelolaan keuangan Proyek PMP. Staf administrasi PIU kabupaten/Kota bertanggung jawab harian atas pelaksanaan kegiatan proyek dan untuk kinerja proyek. PIU kabupaten/kota, di bawah bimbingan dan pemantauan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, serta PMO pusat bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian dari kegiatan pengadaan. Sejalan dengan prakarsa pemerintah, diperlukan aturan untuk memastikan ke pemerintahan yang baik dan transparans. Prosedur penganggaran proyek mengikuti sistem penganggaran pemerintah yang merupakan bagian dari anggaran KKP dan termasuk dalam dokumen anggaran pemerintah (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Anggaran untuk tingkat propinsi dan UPT akan dimasukkan dalam anggaran pusat (DIPA Pusat), sedangkan anggaran untuk tingkat kabupaten/kota akan dimasukkan dalam DIPA Daerah. Kabupaten/kota yang berpartisipasi, berkomitmen untuk menyediakan dana penunjang APBD terutama yang berkaitan dengan honor staf proyek dan tenaga lepas, biaya rapat, dan perjalanan dinas. PMO bertanggung jawab secara keuangan dan akan mengelola dana proyek. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.1, dana mengalir dari pusat ke Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan oleh PIU, pihak ketiga dan kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa sasaran. Lebih dari seperempat pendanaan proyek diperuntukkan bagi kelompok-kelompok masyarakat. Prosedur penyaluran dana untuk kelompok-kelompok dilaksanakan sesuai prosedur untuk menjamin penyaluran dana yang efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua transaksi keuangan dicatat dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah. Staf keuangan PMO dan PIU akan dilatih untuk mengelola keuangan proyek. PMO bertugas menyiapkan laporan keuangan proyek terpisah yang sesuai dengan tujuan pemantauan proyek, dan menyerahkan kepada IFAD setiap 29

enam bulan dengan menggunakan format yang telah disepakati. Format laporan keuangan terlampir. Pada tahun pertama pelaksanaan proyek, Konsultan Manajemen Proyek akan membantu PMO dalam pengelolaan keuangan, seperti pembuatan laporan keuangan dan evaluasi keuangan yang terkonsolidasi. Laporan keuangan akan diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan kerangka acuan yang telah disepakati. Audit tersebut akan memeriksa penarikan Rekening Khusus di berbagai tingkatan, dan memberikan masukan apakah belanja tersebut sepenuhnya telah memenuhi syarat pengeluaran sehingga dapat dicairkan IFAD. Metode pencairan yang digunakan dalam PMP mencakup : (1) Penggantian (Reimbursement), (2) pembayaran langsung (Direct Payments), dan (3) Pengisian Rekening Khusus (Replenishment). Pembayaran barang dan jasa berskala besar seperti kendaraan, peralatan dan bahan, bantuan teknis, studi dan survei, dan jasa konsultasi yang biayanya lebih dari US$ 30.000 per kontrak harus didokumentasikan sebagaimana disyaratkan dalam Buku Pedoman Pencairan Dana IFAD. Pembayaran untuk pengeluaran sejumlah atau kurang dari US$ 30.000 per kontrak untuk kegiatan pelatihan, lokakarya, honor dan tunjangan setempat, biaya operasional lainnya, serta pengeluaran untuk pengembangan masyarakat di kabupaten/kota cukup melampirkan Pernyataan Pengeluaran (Statement of Expenditure / SoE) sesuai formulir IFAD. Dokumentasi pengeluaran, disimpan di Sekretariat PIU. Biasanya tidak ada pengeluaran dari Rekening Pinjaman IFAD sampai persyaratan untuk pencairan terpenuhi. Namun telah disepakati bahwa pengeluaran berikut diperbolehkan untuk memudahkan dalam mengawali kegiatan proyek pada tahun pertama: (i) peralatan kantor dan mebel, (ii) peluncuran program nasional PMP, (iii) pelatihan pengelolaan proyek, (iv) proses perencanaan desa tahap awal, (v) pembayaran honor konsultan kabupaten/kota dan tenaga pendamping desa, dan (vi) pencetakan buku panduan pelaksanaan proyek dalam Bahasa Indonesia dan terjemahannya ke dalam Bahasa Inggris. Peminjam berhak mendapatkan penggantian atas pengeluaran yang didanai pinjaman IFAD sebagai bagian dari awal kegiatan. B.

PROSEDUR PENYALURAN DANA KE MASYARAKAT 1.

Penyusunan Proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) Pokmas Pesisir a. Pokmas Pesisir setelah ditetapkan dengan Keputusan Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai penerima BLM, 30

menyusun proposal RUB sesuai dengan kebutuhan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan usaha; b. Proposal RUB disusun berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan produksi usaha kelautan dan perikanan; c. RUB dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung yang terdiri dari: 1) Data pengurus / anggota Pokmas Pesisir (nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, umur, jenis kelamin, alamat) yang dilengkapi dengan fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan; 2) Surat keterangan sebagai nelayan / pembudidaya / pengolah / pemasar / petambak garam dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat; 3) Baseline Data Pokmas Pesisir (nama Pokmas Pesisir, alamat, nama pengurus, pendapatan, pekerjaan, dll ); dan 4) Nomor rekening bank atas nama Pokmas Pesisir pada Bank Pemerintah terdekat. d. Proposal RUB ditandatangani oleh ketua Pokmas Pesisir yang dilengkapi dengan dokumen administrasi untuk diusulkan kepada DOB. 2.

Seleksi, verifikasi dan penetapan proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) beserta dokumen administrasi Pokmas Pesisir. a. Seleksi dan verifikasi proposal RUB beserta dokumen administrasi dilakukan bersama-sama Tenaga Pendamping dengan VWG sebagai berikut: 1) Proposal RUB dan dokumen administrasi Pokmas Pesisir ditandatangani oleh Ketua Pokmas Pesisir, disampaikan kepada PIU, untuk diseleksi dan diverifikasi oleh Tenaga teknis PIU dan DOB; 2) Proposal RUB dan dokumen administrasi yang diverifikasi oleh tenaga teknis PIU dan DOB dilengkapi dengan: a) Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi Pokmas Pesisir (Calon Penerima BLM PMP); b) Usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PMP bermaterai secukupnya; c) Usulan Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP;

31

d) Usulan Kuitansi penerima BLM PMP; e) Usulan Surat pernyataan tentang kelengkapan dokumen pendukung BLM PMP. Usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PMP bermaterai secukupnya; dan f) Usulan Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP. b. Proposal RUB Pokmas Pesisir dan dokumen administrasi yang dianggap belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pokmas Pesisir melalui tenaga pendamping untuk diperbaiki dan dilengkapi serta diusulkan kembali kepada DOB untuk direkomendasikan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PMP. c. Proposal RUB Pokmas Pesisir dan dokumen administrasi yang dianggap belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan dilengkapi serta diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai penerima BLM. 3.

Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada rekening Pokmas Pesisir tanpa potongan pajak, melalui tahapan sebagai berikut: a. Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dilengkapi dengan lampiran: 1) Keputusan PIU/Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pokmas Pesisir penerima BLM; 2) Data Pokmas Pesisir meliputi: a) Nama Ketua; b) Nama Sekretaris; c) Nama Bendahara; d) Nama Anggota; e) Nomor telepon / telepon genggam Ketua / Sekretaris / Bendahara; f) Umur; g) Jenis kelamin; h) Alamat; dan i) Fotokopi KTP/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat. 32

3)

Surat keterangan sebagai nelayan/pembudidaya ikan/pengolah atau pemasar ikan/petambak atau pengolah garam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat 4) Nomor Rekening aktif atas nama Pokmas Pesisir; 5) Berita Acara Hasil Identifikasi, seleksi dan verifikasi Pokmas Pesisir Penerima BLM; 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok; 7) Surat Perintah Kerja antara PPK dengan Ketua Kelompok yang ditandatangani PPK dan Ketua Kelompok; 8) Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara PPK, dengan Pokmas Pesisir diketahui KPA; 9) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Ketua Kelompok; 10) Surat Perjanjian Kesepakatan Penyaluran BLM bermaterai secukupnya antara PPK dengan Pokmas Pesisir diketahui oleh KPA; 11) Kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Ketua kelompok dan disetujui oleh PPK dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui KPA; 12) Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK; 13) Surat Perintah Kerja (SPK); 14) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangai oleh PPK; dan 15) Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh PP-SPM. b. Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening Pokmas Pesisir dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui bank Pemerintah terdekat dengan lokasi Pokmas Pesisir. c. BLM dicairkan oleh Ketua dan Bendahara, dan/atau Sekretaris Pokmas Pesisir yang diketahui dan didampingi oleh PIU/Dinas Kabupaten/Kota. d. Pokmas Pesisir dibantu oleh Tenaga Pendamping menyusun laporan realisasi pemanfaatan BLM dan menyampaikannya kepada PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

33

e. PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM Proyek PMP kepada Direktur Jenderal KP3K dan Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K. Gambar 4.1. Prosedur Penyaluran Dana DIRJEN KP3K

NATIONAL STEERING COMMITEE

DIREKTUR PMO Sekretariat PMO

KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (DOB)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA selaku Project Implementation Unit (PIU)

KPPN

SP2D

VILLAGE WORKING GROUP (VWG)

BANK OPERASIONAL Transfer BLM ke rekening kelompok

TENAGA PENDAMPING DESA/PENYULUH

KELOMPOK MASYARAKAT

BANK UNIT TERDEKAT

34

BAB V KELEMBAGAAN

Kelembagaan Proyek PMP perlu dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri – KKP, untuk jelas tugas dan tanggung jawab setiap pengelola proyek. Secara umum struktur kelembagaan Proyek PMP sebagai berikut: Gambar 5.1. Struktur Kelembagaan Keseluruhan Proyek PMP NCS (National Steering Commitee

Nasional Kantor Pengelola Proyek

Konsultan

Direktur PMO

Kelompok Kerja Teknis ad hoc

Pemerintah Propinsi Dinas KP

Propinsi

UPT KP3K

Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati

Kabupaten

Dinas KP Kabupaten/Kota Konsultan PIU

Unit Pelaksana Proyek (PIU)

Pemerintah Desa

Tenaga Pendamping Desa/Penyuluh

Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Desa-desa pesisir lainnya

Desa

Kelompok Prasarana

Kelompok Pengelolaan Sumberdaya

Kelompok Kerja Desa (VWG)

Kelompok Usaha

Kelompok Tabungan

35

A.

Tim Pengarah Nasional (NSC)

Tim Pengarah Nasional (NSC) bertanggung jawab dalam menyetujui kebijakan, perencanaan, penganggaran dan prosedur operasional pelaksanaan serta penetapan petugas yang penting didalam kelembagaan Proyek PMP. Secara khusus, NSC melakukan pengawasan, menyetujui program kerja dan anggaran tahunan, dan meninjau laporan kemajuan. NSC terdiri dari unsur - unsur Direktorat Jenderal KP3K, Direktorat Jenderal P2HP, Seketariat Jenderal KKP, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. NSC diketuai oleh Direktur Jenderal KP3K dengan anggota pejabat eselon II Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan Bappenas. B.

Kantor Pengelola Proyek (PMO)

PMO bertanggung jawab terhadap operasionalisasi keseluruhan pelaksanaan fisik dan keuangan proyek, termasuk administrasi keuangan, pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa, akuntansi proyek, rekrutment personil, pelatihan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, serta peningkatan kinerja proyek secara nasional. PMO dipimpin oleh Direktur PMO, didukung oleh 1 orang Sekretaris Eksekutif, 2 orang Asisten Direktur (Asdir) dan 5 orang Pembantu Asisten Direktur (Banasdir), 2 Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelompok Kerja Pemasaran. Sekretaris Eksekutif sehari-hari bertindak sebagai Project Manager dalam pengelolaan Proyek PMP. Asdir dan Banasdir bertanggung jawab kepada Direktur PMO melalui Sekretaris Eksekutif. Seketariat PMO dibantu oleh beberapa staf pengelola teknis dan administrasi sesuai kebutuhan. Direktur PMO melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KP3K selaku Ketua Tim Pengarah. Staf PMO adalah pegawai negeri, yang sebagian besar merupakan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas PMO adalah: 1. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan dan pengganggaran tahunan (Annual Work Plan and Budgeting/AWPB), 2. Mengkoorinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Procurement Plan/PP), 3. Memproses persetujuan IFAD (NOL) terhadap AWPB, PP dan kontrak, 4. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan proyek yang telah disetujui, 5. Mengelola kegiatan proyek secara efisien dan efektif untuk memenuhi sasaran, 6. Melaksanakan tanggungjawab keuangan secara keseluruhan, 7. Mengkoordinasi penyusunan laporan yang tepat waktu, 36

8. 9.

Monitoring dan evaluasi, Baseline Data dan SAI/SABMN Membangun kapasitas manajerial dan teknikal kelembagaan proyek 10. Menjadi sekretariat untuk mendukung Tim Pengarah Nasional (NSC). Gambar 5.2. Struktur Kelembagaan PMO

C.

Unit Pelaksana Proyek Kabupaten/Kota (PIU)

Bupati/walikota memiliki tanggungjawab terhadap keseluruhan proyek di kabupaten/kota. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua PIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan secara langsung akan melaksanakan proyek tersebut. Sekretaris Proyek dijabat oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang senior yang membawahi urusan pesisir dan pemberdayaan masyarakat, yang juga sebagai Manajer Proyek. Sekretaris Proyek bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tanggung jawab operasional penuh untuk kegiatan proyek dan secara de facto menjadi Manajer Proyek di PIU. PIU akan melekat di dalam dan dikelola oleh staf teknis dan administrasi Dinas, dilengkapi dengan staf konsultan jangka panjang dan jangka pendek. Staf tambahan Dinas akan ditugaskan secara penuh waktu atau paruh waktu pada proyek, dengan tugas khusus yang ditetapkan dalam kerangka acuan PIU. Staf penuh waktu dan paruh waktu sebagai tambahan pendukung dapat diangkat dari Dinas atau badan lainnya sesuai kebutuhan staf dan kualifikasi individu, motivasi, kemampuan bekerja, inovasi, dan keseimbangan gender.

37

Gambar 5.3. Struktur Kelembagaan PIU Kabupaten/Kota BUPATI/WALIKOTA Bupati, atau Kepala Administratif Kabupaten KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Bappeda, Dinas KP Kab/Kota, LSM, Organsasi Wanita, Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Pengusaha Perikanan, (9-11 orang)

Dinas KP Kepala Dinas, atau Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Ketua PIU tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Konsultan

Sekretaris bertanggung jawab atas operasi harian proyek (Kepala Bidang Dinas KP penuh waktu)

Bendahara Pejabat Keuangan dan anggaran/ perencanaan Pejabat Monev/SAKIP Pejabat Pengadaan barang/jasa

Administrasi

Pejabat pengadaan

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Staf kabupaten lainnya

Fasilitasi Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Pengembangan usaha, tabungan dan prasarana desa

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana Staf kabupaten lainnya

Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Desa Motivator Desa (ketua Kelompok Kerja Desa)

D.

Komite Pemberdayaan Board/DOB)

Masyarakat

Investasi kabupaten dalam kapasitas prasarana dan kelembagaan Perikanan Berskala Kecil

Tim Pendamping Desa/ .Motivator Desa

Pesisir

(District

Oversight

Setiap kabupaten/kota akan membuat Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board/DOB) untuk memberikan saran dan dukungan serta rekomendasi kepada Bupati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan PIU serta kelompok sasaran. Keanggotaan KPMP/DOB terdiri dari unsur-unsur: (i) Bappeda kabupaten/kota; (ii) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; (iii) Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota; (iv) dinas/badan pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota; (v) LSM/HNSI; (vi) dunia usaha perikanan; (vii) UPT Ditjen KP3K; (viii) kelompok wanita; (ix) perguruan tinggi. Jumlah anggota KPMP/DOB sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang. Untuk menjaga netralitas dan objektifitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir, maka Ketua dan Sekretaris DOB dipilih dari hasil musyawarah/mufakat para anggota yang dilakukan secara bergilir setiap 38

tahun. Adapun struktur kelembagaan KPMP/DOB sebagaimana tertera sebagai berikut: Gambar 5.4. Struktur Kelembagaan KPMP/DOB Ditjen KP3K KKP

BUPATI/WALIKOTA

Direktur Proyek PMO

DINAS KP Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Sekretaris PIU Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian proyek (Kepala Bidang Pesisir Dinas KP)

KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bappeda, Dinas KP Kab/Kota, LSM, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Pengusaha Perikanan, (9-11 orang)

Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam pelaksanaan proyek ini melakukan koordinasi antar pusat-pusat pertumbuhan di wilayah provinsi, misalnya Makassar sebagai pusat rantai pasok (value chain) merupakan pusat perdagangan dan logistik ikan serta pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan. Peran provinsi akan menjadi lebih besar setelah ada produk-produk kelautan dan perikanan hasil Proyek PMP yang dipasarkan. Sedang peranan UPT Ditjen KP3K diperlukan karena perencanaan dan pelaksanaan Proyek PMP berbasis sumber daya pesisir mulai dari tingkat desa. Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Balai/Loka PSPL) dan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) yang merupakan UPT KP3K mempunyai tugas: (i) Melakukan pendampingan Proyek PMP dan supervisi melalui DOB. (ii) Melakukan pembinaan teknis dalam perencanaan berbasis sumberdaya pesisir termasuk konservasi perairannya, (iii) Ikut di dalam perencanaan tahunan, dan (iv) Ikut di dalam monitoring dan evaluasi kegiatan Proyek PMP.

39

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PMO akan membentuk sistem monitoring dan evaluasi (monev) dan sistem penyusunan basis data (baseline data) pada tahun pertama pelaksanaan Proyek. Sistem monev ini akan terintegrasi di semua tingkat dan dapat menggambarkan dampak kegiatan Proyek pada semua penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sistem monev tersebut akan meliputi pelaporan keuangan dan fisik sesuai dengan persyaratan dari pemerintah dan IFAD, termasuk data Sistem Pemantauan Hasil dan Dampak (Result and Impact Management System-RIMS), dan juga mencakup pemantauan kemajuan dan dampak/hasil. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monev Direktorat Jenderal KP3K, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, dengan uraian sebagai berikut: A.

Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Proyek PMP yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (input), pelaksanaan (proses), keluaran (output), tujuan, dan sasaran kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana tahapan monitoring. Monitoring dilakukan secara berjenjang dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT KP3K dan Ditjen KP3K sesuai dengan kewenangannya. 1.

Penyusunan Basis Data

Sebelum Proyek PMP Tahun 2013 dimulai, setiap kabupaten kota agar melakukan penyusunan basis data awal tentang hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja Proyek PMP. Hasil penyusunan basis data ini disampaikan kepada PIU dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan didiseminasi pada kelompok-kelompok yang menyusun perencanaan pembangunan masyarakat pesisir. Penanggung jawab Monev Proyek PMP akan mengkompilasi data dari setiap PIU menjadi basis data nasional. Hasil penyusunan basis data akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja outcome yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah 40

Proyek PMP. Penyusunan basis data ini akan melibatkan konsultan PMO dan PIU, serta konsultan jangka pendek yang direkrut. 2.

Monitoring Kegiatan

Pada tahun 2013, PIU melakukan monitoring secara mandiri terhadap kegiatan dan komponen kegiatan yang ada dalam RKAKL agar berjalan sesuai target waktu dan indikator output yang sudah direncanakan. Hasil monitoring ini agar disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan PMO untuk dikompilasi menjadi data nasional dan sebagai bahan masukan serta solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya PMO dan/atau bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, atau UPT KP3K akan melakukan monitoring pelaksanaan Proyek PMP ke daerah untuk pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan. 3.

Monitoring Pasca Kegiatan

Pasca penyaluran BLM Tahun 2013 berakhir, PIU segera melakukan monitoring ke lokasi untuk melihat capaian indikator output dan indikator outcome sebagaimana ditargetkan pada Pedoman Teknis ini. Selanjutnya PIU melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada Pokmas Pesisir selama 2 (dua) tahun berikutnya untuk mendapatkan informasi tentang keberlanjutan usaha dan peningkatan tingkat kesejahteraan Pokmas Pesisir. B.

Evaluasi

Evaluasi kegiatan Proyek PMP dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dengan menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya. Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan Proyek PMP untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek PMP tahun berikutnya. C.

Pelaporan 1.

Pelaporan Satker

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan

41

dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah, setiap Satker Dinas Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan. Terkait dengan pelaksanaan Proyek PMP, terdapat 4 (empat) jenis laporan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing satker yaitu: a. Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL Form A; b. Laporan Keuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN); c. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan; dan d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Target kinerja dan ukuran keberhasilan Proyek PMP sebagaimana tertuang dalam Main Report mengenai ukuran keberhasilan kegiatan. Dalam rangka pencapaian indikator tersebut, setiap Satker Dinas Kabupaten/Kota agar melaksanakan kegiatan dan melaporkannya kepada Ditjen KP3K sesuai yang tertuang pada tabel 1 berikut: Tabel 6.1. Kerangka Kerja Proyek PMP Jenjang Hasil

Indikator

Alat Verifikasi

Risiko (R) dan Asumsi (A)

Tujuan. 1. 9.900 tambahan Garis dasar Penurunan angka rumah tangga kuantitatif, kemiskinan dan dengan tinjauan peningkatan peningkatan pertengahan pertumbuhan indeks (mid-term ekonomi di antara kepemilikan aset review), survei kaum miskin yang rumah tangga penyelesaian aktif di masyarakat 2. Penurunan proyek pesisir dan pulau sebesar 40% dari Statistik kecil kasus kekurangan kesehatan nutrisi pada anak- Kajian-kajian anak pelengkap data berbasis indikator

42

Tujuan 1. Nilai produk Pembangunan. kelautan dan Meningkatnya perikanan yang penghasilan rumah dijual oleh rumah tangga yang tangga yang terlibat dalam berpartisipasi kegiatan kelautan meningkat ratadan perikanan di rata 30%, masyarakat miskin dibandingkan pesisir dan pulau dengan tingkat kecil penjualan praproyek 2. 13.200 rumah tangga tambahan yang tingkat jaminan makannya telah membaik Komponen 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Hasil 1. 1. 60% kelompok Masyarakat usaha yang sasaran proyek didanai proyek menjalankan masih dinilai kegiatan ekonomi meraih berbasis kelautan keuntungan pada dan perikanan akhir proyek yang 2. Kesehatan sumber menguntungkan daya pesisir dan terpelihara atau berkesinambungan meningkat dari tanpa dampak 80% daerah yang merusak terhadap dikelola oleh sumber daya proyek dan desapesisir desa yang berdampingan

Garis dasar (A) Berbagai kalangan dari kuantitatif, masyarakat miskin tinjauan aktif dalam rumah pertengahan, tangga masyarakat survei pesisir dan nelayan penyelesaian mampu ikut serta proyek dalam kegiatan proyek Catatan (A) Kegiatan ekonomi keuangan kolektif berbasis kelompok kelompok layak bagi usaha proyek kondisi sosial dan Kajian pasar di dalam kualitatif mayoritas besar desasebagai desa sasaran proyek pelengkap indikator

Penilaian (A) Akses bagi rumah mandiri tangga sasaran proyek terhadap untuk daerah kinerja tangkapan ikan dan kelompok tempat pembudidayaan usaha terkendali/terkelola Catatan secara efektif rekening (R) Penangkapan ikan oleh kelompok kapal komersil usaha membatasi hasil Inventaris dan tangkapan nelayan penilaian sasaran proyek sumber daya berbasis persepsi masyarakat

43

Hasil 1.1 Prioritas 1. 70% rencana desa Laporan pembangunan pesisir mewakili triwulan rumah tangga prioritas mereka proyek masyarakat pesisir (dikelompokkan kabupaten dan perikanan berdasarkan Penilaian teridentifikasi, status dampak disepakati dan kemiskinan) terhadap desa terdokumentasi 2. 50% wanita Catatan M&E menyatakan proyek bahwa rencana Survei sampel desa mewakili prioritas mereka Hasil 1.2 Daerah 1. 40 daerah Laporan pengelolaan pengelolaan triwulan sumber daya sumber daya proyek pesisir berbasis pesisir berbasis kabupaten masyarakat masyarakat telah Catatan M&E terkelola dengan dibuat garis proyek efektif batasnya Laporan komite (demarkasi), pengelolaan diumumkan dan bersama dalam disahkan (melalui desa sasaran Perdes) dan daftar proyek masyarakat Daftar pengguna sumber masyarakat daya telah dibuat pengguna dan dipelihara sumber daya 2. Statistik pendaratan ikan dari kapal yang terletak di desa sasaran proyek dan desa yang berdampingan tidak menunjukkan penurunan tingkat tangkapan

(R) Risiko terpilihnya kaum elit desa dalam proses perencanaan/prioritisa si (A) Rumah tangga masyarakat pesisir dalam desa sasaran tidak memiliki potensi mengganggu dalam proses perencanaan (R) Pemerintah pengelola akan sangat beragam antara desa (R) Desa yang berdampingan menolak untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir proyek ini

44

Hasil 1.3 1. Sekurangnya 66% Laporan Kelompok usaha kelompok usaha triwulan masyarakat dengan dan usaha jasa proyek kelangsungan berbasis desa kabupaten keuangan yang yang didukung Catatan M&E stabil terbentuk proyek ini proyek melalui proyek ini menunjukkan Catatan pertumbuhan keuangan kumulatif dari kelompok neraca mereka usaha yang (yaitu aset bersih didukung kelompok) proyek (neraca sekurangdan kurangnya 10% di pernyataan atas nilai investasi laba-rugi) awal yang didukung proyek (termasuk sumbangan para penerima manfaat) tiga tahun setelah kelompok itu menerima dana hibah awal yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiskinan rumah tangga anggota Hasil 1.4 1. Dua pertiga Catatan M&E Prasarana prasarana proyek masyarakat masyarakat yang Penilaian dilaksanakan di didanai proyek ini dampak proyek bawah proyek yang beroperasi dan Survei mendukung digunakan oleh kelompok kegiatan ekonomi rumah tangga usaha untuk berbasis sumber masyarakat menentukan daya pesisir di pesisir, dinilai efektifitas desa-desa sasaran dalam 1 hingga 3 prasarana tahun setelah pembuatannya

(R) Terbatasnya aset rumah tangga sasaran dan lambatnya pertambahan tabungan, membatasi keikutsertaan dalam kelompok-kelompok usaha (A) Perbandingan antara harga faktor masukan dan ikan tetap baik (A) Peluang ekonomi yang cukup menjanjikan untuk menarik kelompok-kelompok usaha yang tengah berkembang

(A) Prasarana yang terkait untuk meningkatkan/menduk ung kegiatan ekonomi berbasis sumber daya pesisir mendapat prioritas dalam rencana pembangunan Proyek PMP (R) Prioritas pemerintah didahulukan di atas keputusan yang telah disepakati masyarakat mengenai prasarana proyek

45

Komponen 2. Dukungan Kabupaten untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber daya pesisir Hasil 2. 1. Peningkatan 5% Pengembangan dalam kembalinya peluang ekonomi laba bersih pada dalam kabupaten tinjauan sasaran untuk pertengahan dan kegiatan kelautan peningkatan 10% dan perikanan pada akhir proyek berskala kecil, dari kegiatan berbasis pasar, berbasis kelautan yang dan perikanan berkesinambungan berskala kecil dalam hal produk yang terjual oleh kabupaten sasaran pada pasar lokal, nasional, dan ekspor (volume terpasarkan/harg a diterima)

Survei dampak (A) Peluang ekonomi dan dari investasi yang layak pendaratan dan dapat diakses oleh ikan dan rumah tangga sasaran kembalinya (R) Kegiatan menangkap laba bersih ikan berskala lebih berskala kecil besar memengaruhi Catatan keputusan investasi keuangan dari kapal nelayan yang lebih besar Catatan M&E proyek

46

Hasil 2.1 1. 70% fasilitas, Survei rumah (A) Staf kabupaten Membaiknya layanan jasa dan tangga termotivasi dan secara prasarana dan prasarana yang masyarakat aktif layanan jasa yang didanai proyek pesisir di desamempersembahkan mendukung beroperasi/tersedi desa sasaran waktu mereka untuk kegiatan kelautan a dan digunakan Catatan M&E pelaksanaan proyek dan perikanan oleh para pelaku proyek berskala kecil yang usaha kelautan Audit kelompok dibentuk dalam dan perikanan usaha dan kabupaten sasaran dalam prasarana mendukung proyek produksi dan pemasaran hasil perikanan 2. 20 proyek yang didanai oleh Dana Kabupaten untuk Mendukung Perikanan Berskala Kecil mendorong adanya bisnisbisnis baru dan menguntungkan desa sasaran

47

Hasil 2.2 1. Rata-rata 300 Meningkatnya rumah tangga keikutsertaan dan tambahan di pendapatan oleh setiap kabupaten nelayan dan sasaran secara produsen kelautan aktif dan perikanan berpartisipasi berskala kecil dari dalam rantai produk berpotensi pasok produk tinggi yang berpotensi tinggi diprioritaskan di yang setiap kabupaten diprioritaskan, sasaran proyek dua tahun setelah keterlibatan awal dan terus berlanjut dengan keikutsertaan mereka 2. Sekurangnya empat pembeli secara aktif membeli produk di setiap kabupaten dalam sekurangnya dua pertiga rantai pasok yang diprioritaskan Komponen 3. Pengelolaan Proyek Hasil 3. Proyek 1. 80% dana proyek dikelola secara dicairkan pada efisien dan waktu yang tepat transparan untuk sejalan dengan manfaat bagi target yang rumah tangga dan ditetapkan di masyarakat APWB dan untuk sasaran proyek memuaskan rumah tangga masyarakat pesisir sasaran

Survei (A) Nelayan dan produsen penjualan oleh kelautan dan para pelaku perikanan berskala usaha kelautan kecil mampu bersaing dan perikanan pada tingkat nasional Survei pasar dalam hal mutu dan Catatan M&E harga proyek

Evaluasi (A) Komitmen politik dan keikutsertaan pengelolaan terhadap desa atas pembangunan dan kinerja proyek pengentasan Laporan dari kemiskinan dalam forum masyarakat sasaran pemangku melalui pendekatan kepentingan berbasis pasar dari kabupaten mengenai pengelolaan proyek Catatan keuangan proyek

48

Hasil 3.1 PMO dan 1. Kinerja 75% staf 12 PIU didirikan penting proyek dan beroperasi (termasuk secara efektif Direktur Proyek dan Sekretaris Eksekutif PMO dan PUI, Konsultan Kabupaten dan Tenaga Pendamping Desa dinilai memuaskan pada tinjauan pertengahan Hasil 3.2 1. Sekurangnya 24 Terfasilitasinya kabupaten replikasi bahkan tambahan telah membuat kegiatan memulai proyek yang lebih pelaksanaan baik lagi pendekatan dan kegiatan pada akhir Proyek PMP 2. Proyek ini telah diperluas hingga sekurangnya 60 desa tambahan dalam 12 kabupaten sasaran.

Laporan (A) Cukupnya jumlah staf triwulan yang termotivasi yang proyek bekerja dengan PIU dan kabupaten jumlahnya berubah Catatan M&E ketika diperlukan proyek (A) Para pimpinan Catatan kabupaten sangat evaluasi memahami proyek ini kinerja staf dan dan berkomitmen pembayaran terhadap tujuannya insentif mereka dan memfasilitasi segala kegiatannya

Catatan M&E (A) Pemerintah dan proyek, audit kabupaten dalam dan propinsi sasaran pengawasan termotivasi untuk memperluas dan memulai pendekatan dan kegiatan proyek (A) Dana tersedia dari Pemerintah untuk kegiatan proyek yang lebih baik lagi

* Indikator terkait, akan dikelompokkan berdasarkan gender. Adapun penjelasan Laporan yang harus dipersiapkan masing-masing satker sebagai berikut: 2.

Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL (Form A)

Satker Dinas Kabupaten/Kota pelaksanaan Proyek PMP tahun 2013 wajib membuat Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL dengan menggunakan Form-A. Format Form-A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL memuat antara lain rincian jenis belanja, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran DIPA/PO-DIPA (RKAKL). Disamping itu juga, dilaporkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan mengisi kolom permasalahan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara target dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dengan realisasi, baik fisik maupun keuangan maka wajib dijelaskan 49

permasalahannyadan upaya menyelesaikan permasalahan dimaksud. Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL (Form A) disampaikan ke Direktorat Jenderal KP3K setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima), setelah triwulan berakhir. 3.

Laporan Keuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN)

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara SIMAK-BMN. Dalam pelaksanaannya Laporan SAK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan Laporan SIMAK-BMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan ini agar disampaikan ke Direktorat Jenderal KP3K setiap triwulan paling lambat tanggal 5 setelah triwulan berakhir. 4.

Laporan Perkembangan Pemeriksaan

Tindak

Lanjut

Hasil

Audit/

Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) adalah laporan yang harus dibuat oleh KPA berisikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan Auditor/Pemeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Auditor/Pemeriksa Internal maupun Eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa: “Jawaban atau penjelasan sebagaimana disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”. Setiap pejabat yang diperiksa/satker wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHA/LHP diterima. Apabila ada hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya agar diinformasikan dengan obyektif dan lengkap penyebab dari hambatan tersebut. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) agar melampirkan antara lain: a. Bukti setor uang ke kas Negara; b. Surat Keputusan pejabat yang berwenang; 50

c. Berita Acara yang terkait dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP); d. Surat/Nota Dinas/Memorandum perihal instruksi/perintah, teguran, koordinasi, usulan, laporan dsb yang terkait dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP); dan e. Foto-foto pendukung Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TLLHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP). Berkas Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit (TL-LHA) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) yang telah ada harus segera dikirimkan kepada: a. Instansi Pengawas (BPK/BPKP/ITJEN) berupa bukti asli; dan b. Direktorat Jenderal KP3K - cq. Sekretariat Ditjen KP3K (bukti fotocopy). 5.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan antara lain sebagai berikut: a. Pokmas Pesisir didampingi Tenaga Pendamping membuat Laporan Pemanfaatan BLM Proyek PMP dan ditujukan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah BLM cair; b. TPD menyampaikan laporan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulannya; c. DOB menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah penyaluran BLM selesai dari masing-masing Pokmas Pesisir; d. Pokmas Pesisir didampingi Tenaga Pendamping mencatat jumlah hasil usaha dan melaporkannya kepada PIU/Dinas Kabupaten/Kota; e. PIU/Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek PMP kepada PMO Direktorat Jenderal KP3K dan Dinas Provinsi setempat paling lambat tanggal 10 setiap bulan; dan f. Direktur Jenderal KP3K menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek PMP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, IFAD dan lembaga terkait pada setiap triwulan, semester, dan akhir tahun.

51

6.

Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Proyek PMP Tahun 2013, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur PMO, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan; b. Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur PMO, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan, akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; c. Alamat pengaduan masyarakat ditujukan kepada: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan: a) Surat kepada Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan dan/atau Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, c.q. Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat d/a Gedung Mina Bahari III – Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110; b) Surat elektronik (e-mail) ke [email protected]; dan [email protected]; c) Telepon Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha: (021) 3513258. 2) Dinas provinsi dan kabupaten/kota setempat.

52

BAB VII PENUTUP

Pedoman teknis sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terkait baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan Proyek PMP. Proyek ini akan bekerja dalam konteks pasar/sektor swasta dan mendorong pengembangan kelompok usaha yang ketika berhasil akan mempertahankan kegiatan dari sumber daya mereka sendiri setelah proyek selesai. Demikian pula, proses pemberdayaan masyarakat memfasilitasi perbaikan dalam masyarakat, sehingga mereka dapat mengejar prakarsa pembangunan dan dengan demikian menjadi lebih mandiri. Selanjutnya, proyek ini akan mengembangkan pengelolaan sumber daya dan kerangka dan langkahlangkah pengelolaan bersama untuk menciptakan sumber daya pesisir yang berkelanjutan bagi masyarakat yang akan membantu memastikan keuntungan yang dapat diandalkan untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya laut di masa depan dan membantu beradaptasi terhadap ancaman dan dampak perubahan iklim. Keberhasilan Proyek PMP ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari dinas propinsi, dinas kabupaten/kota dan UPT KP3K dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup wilayah pesisir. Demikian pedoman teknis pelaksanaan ini disusun untuk memberi arahan tertulis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat pesisir. DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, ttd. SUDIRMAN SAAD Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas

Achmad Satiri

53