PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN MERAUKE

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2013

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN MERAUKE (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT – INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT)

DISUSUN KONSULTAN PIU KABUPATEN MERAUKE 1. BURHANUDDIN 2. MUKHTAR YAHYA

MERAUKE, 13 JANUARI 2014


LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI KEGIATAN KONSULTAN PROYEK CCDP-IFAD KABUPATEN MERAUKE 2013 1. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia dan IFAD telah mengembangkan proyek pembangunan pesisir atau Coastal Community Development project (CCDPIFAD) dan pada saat ini tahun 2014 sedang memasuki tahun kedua. Proyek dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota, dengan keberagaman sumberdaya lingkungan laut dan social budaya masyarakat, yang terdiri dari masyarakat miskin namun memiliki sumberdaya yang potensial dan akses terhadap pasar. Kabupaten Merauke merupakan salah satu lokasi kegiatan proyek pembangunan masyarakat pesisir (coastal community development) dari 12 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal, baik potensi penangkapan, budidaya dan produk pengolahan. Kurangnya informasi pasar dan rendahnya kuantitas produksi pengolahan yang berkualitas standar pasar tersebut telah berdampak pada lambatnya peluang dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan masyarakat yang ada di daerah pesisir kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke terletak antara 137o-141o bujur Timur dan 05o - 09o Lintang Selatan, memiliki luas 46.790,63 atau 14,67 % dari luas wilayah Provinsi dan merupakan kabupaten terluas di provinsi Papua, luas perairan kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km2.

1.2.

TUJUAN DAN SASARAN PROYEK Maksud dan Tujuan a) Maksud proyek adalah pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi target proyek. b) Tujuan Proyek ialah untuk meningkatkan pendapatan Rumah Tangga dari masyarakat persisir yang menjadi kelompok sasaran di bidang Kelautan dan Perikanan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Proyek Kelompok sasaran adalah masyarakat pesisir pada suatu desa/kelurahan di wilayah pesisir kabupaten Merauke yang mempunyai tingkat kemiskinan lebih dari 20% per desa/kelurahan.

1.3.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PROYEK Struktur kelembagaan proyek CCDP-IFAD digambarkan dalam diagram

berikut:


Nasiona l

NSC (Panitia Pengarah Nasional)

Pemerintah Propinsi Propinsi

Kabupate n

Pemerintah Kabupaten/Kota

Kantor Pengelola Proyek Direktur PMO

DKP Daerah DKP Propinsi

Dinas KP Kabupaten/Kota Unit Pelaksana Proyek (PIU)

Kelompok Kerja Teknis ad hoc

UPT KP3K

Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Bupati

Pemerintah Desa

dengan Konsultan Kabupaten

Desa

Kelompok Kerja Proyek (VWG)

Kader sukarela

Catatan: Garis Perintah Garis Koordinasi Garis Kegiatan Utama

Tenaga Pendamping Desa / Penyuluh

Kelompok Prasarana

Desa-desa pesisir lainnya

Kelompok Jasa Kelompok Usaha

Kelompok Pengelolaan Pesisir Terpadu

Kelompok Tabungan


I.

PENGATURAN PELAKSANAAN TINGKAT PUSAT

2.1 Kantor Pengelola Proyek (PMO) PMO ini akan memiliki tanggung jawab operasional keseluruhan untuk pelaksanaan proyek ini dan juga mengkoordinasi tanggung jawab keuangan dan operasional untuk proyek tersebut, termasuk akuntansi, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, dan membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan terhadap mitra proyek untuk meningkatkan kinerja proyek secara nasional. PMO akan dipimpin oleh seorang Direktur Proyek, didukung oleh Sekretaris Eksekutif penuh waktu dan staf pengelola teknis dan administrasi. Direktur Proyek akan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KP3K. Staf PMO adalah pegawai negeri sebagian besar diambil dari staf yang ada dari Ditjen KP3K. PMO akan bertugas untuk: melaksanakan dan mengarahkan kegiatan proyek yang telah disetujui dan mengelola kegiatan proyek secara efisien untuk memenuhi target; mengambil tanggung jawab keuangan secara keseluruhan untuk proyek ini; memastikan pelaporan yang tepat waktu, pemantauan dan evaluasi; membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan terhadap mitra proyek untuk mempertahankan dan meniru kinerja proyek secara nasional, dan bertindak sebagai sekretariat untuk mendukung Komite Pengarah Nasional (NSC). Rancangan kerangka acuan bagi staf kunci PMO disediakan dalam Lampiran, dan tugas-tugas kunci untuk fungsi administratif dan pengelolaan keuangan dan tugas-tugas PMO diperinci dengan kerangka acuan mereka. 2.2 Komite Pengarah Nasional (NSC) KomitePengarah Nasional (NSC) akan bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan, rencana, anggaran dan prosedur operasi dan dikonsultasikan dalam penunjukan personil kunci. Secara khusus, NSC akan mengerahkan pengawasan dan menyetujui program kerja dan anggaran tahunan dan meninjau laporan kemajuan triwulanan. NSC akan dipimpin oleh deputi dari Bappenas dan diwakili oleh seorang pejabat senior dari Direktorat Jenderal KP3K. Rancangan kerangka acuan tersedia dalam lampiran. II. PENGATURAN PELAKSANAAN TINGKAT KABUPATEN, PROPINSI DAN DAERAH Pengelolaan di Tingkat Kabupaten (PIU). Bupati/walikota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keseluruhan untuk proyek di tingkat kabupaten/kota. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan sehari-hari tanggung jawab tersebut, dan bertugas untuk melaksanakan langsung proyek tersebut. Seorang Sekretaris Eksekutif yaitu Kepala Bidang yang membawahi urusan pesisir, ditunjuk sebagai Wakil kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, memiliki tanggung jawab operasional penuh untuk kegiatan proyek dan secara de facto menjadi pengelola proyek di tingkat kabupaten. PIU akan melekat di dalam, dan dikelola oleh staf teknis dan administrasi Dinas, dilengkapi dengan staf konsultan jangka panjang dan pendek. Staf tambahan Dinas akan ditugaskan secara penuh waktu atau paruh waktu pada proyek, dengan tugas khusus yang ditetapkan dalam kerangka acuan mereka. Staf penuh waktu dan paruh waktu sebagai tambahan pendukung dari Dinas ini akan dipilih dengan berkonsultasi dengan PMO, berdasarkan kebutuhan staf dan kualifikasi individu, motivasi, kemampuan memimpin, catatan prestasi dan inovasi dan keseimbangan gender. Setiap kabupaten/kota akan membuat Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board) untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada Bupati, Dinas,


proyek dan kelompok sasaran. Kepala Bidang dari Bappeda akan mengepalai DOB, tetapi dalam praktiknya fungsi ini akan didelegasikan kepada staff senior Dinas sebagai Sekretaris DOB akan memberikan dukungan administrasi yang diperlukan. Tugas utama dari DOB adalah memberikan saran, tetapi mereka juga akan ditugaskan dengan peran pengawasan yang terbatas, khususnya untuk memastikan keadilan sosial dalam alokasi input proyek. DOB ini akan mencakup perwakilan dari: Bappeda kabupaten/kota (Dinas Perencanaan Kabupaten/kota); wakil dari UPT KP3K dan Wakil dari Dinas Propinsi, organisasi nelayan, LSM pelestarian ekosistem; dan pihak berwenang kabupaten lainnya, yang jumlahnya 9 – 11 orang wiraswasta.

BUPATI/WALIKOTA Bupati, atau Kepala Administratif Kabupaten

Dinas KP Kepala Dinas, atau Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Ketua PIU tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

DEWAN PENGAWASAN KABUPATEN Ketua: Bappeda, wakil ketua: Dinas KP, perwakilan masyarakat sipil termasuk bisnis, LSM, organisasi nelayan, perwakilan kabupaten, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan KKP daerah dan propinsi sebagai penasihat

Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab atas operasi harian proyek (Kepala Bidang Dinas KP penuh waktu) Bendahara Pejabat Keuangan DP bertanggung jawab langsung kepada KP untuk semua pembayaran/pencairan

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Staf kabupaten lainnya

Fasilitasi Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Pengembangan usaha, tabungan dan prasarana desa

Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Desa

Administrasi

Pejabat keuangan dan anggaran/perencanaan Pejabat pengadaan Pejabat M&E Staf pendukung kabupaten lainnya

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana Staf kabupaten lainnya

Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Investasi kabupaten dalam kapasitas prasarana dan kelembagaan Perikanan Berskala Kecil

Fasilitator Desa/Masyarakat

Motivator Desa (ketua Kelompok Kerja Desa)

Hubungan antara pihak dinas kelautan kabupaten/kota dengan propinsi. Propinsi memang tidak memiliki peran langsung dalam pelaksanaan proyek, namun ia memiliki peran koordinasi penting. Kewenangan kabupaten/kota hanya berlaku untuk kegiatan penangkapan ikan dekat pantai oleh kapal-kapal di bawah 10 GT. Selanjutnya, ketika proyek beroperasi di lebih dari satu kabupaten/kota di sebuah propinsi, Dinas KP Propinsi memiliki peran koordinasi yang jelas. Selanjutnya, pusat pertumbuhan propinsi (misalnya Makassar) adalah pusat perdagangan dan logistik ikan yang penting dan—dalam banyak kasus—eksportir ikan yang membentuk bagian penting dari rantai pasok (value chain) produk yang berada di bawah lingkup Dinas KP Propinsi. Sehingga peran propinsi akan menjadi lebih besar setelah ada produk-produk kelautan dan perikanan CCDP yang dipasarkan.


Ditjen KP3K KKP

BUPATI/WALIKOTA

Direktur Proyek PMO

DINAS KP Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggung jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

Sekretaris Eksekutif Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian proyek (Kepala Bidang Pesisir Dinas KP)

DEWAN PENGAWASAN KABUPATEN (Kelompok penasihat perikanan berskala kecil di sebuah kabupaten) Komposisi perwakilannya dapat bervariasi di tiap kabupaten: Bappeda (Dinas Perencanaan Kabupaten) sebagai ketua, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, LSM termasuk SSF, organisasi pelestarian bahari, organisasi wanita, universitas, dinas kabupaten lain, pemimpin agama dan usahawan, pihak KKP propinsi dan daerah dalam kapasitas penasihat/koordinator. Sekretaris Eksekutif adalah sekretaris untuk Kelompok Referensi

Struktur dan pengaturan pengelolaan untuk proyek di pusat, kabupaten dan desa, ditambah propinsi dan daerah (peran dan tanggung jawab, didukung oleh kerangka acuan terperinci (terlampir), jangka waktu untuk input pengelolaan). III. PENGATURAN PELAKSANAAN TINGKAT DESA Pemerintah Desa. Pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa dan aparatnya dan Badan Perwakilan Desa, akan bertanggung jawab untuk menandatangani pernyataan kesediaan desa untuk berpartisipasi dalam program ini, untuk memfasilitasi rapat tingkat desa dan memberikan dukungan kepada proyek ini, termasuk memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Proyek Desa (Village Project Working Group atau VWG). Kelompok Kerja Proyek Desa (VWG). VWG ini akan dibentuk melalui pemilihan dari masing-masing kelompok sasaran sasaran dalam pertemuan publik. Pemungutan suara biasanya akan secara rahasia. VWG biasanya akan terdiri dari lima anggota, dua di antaranya adalah perempuan. VWG ini akan mencakup seorang ketua, sekretaris dan tiga anggota biasa yang semuanya diambil dari rumah tangga sasaran. Para pejabat desa hanya dapat menjadi anggota VWG jika dari rumah tangga yang berkualitas tergantung pada kegiatan ekonomi kelautan. Jika desa terdiri dari beberapa dusun atau desa kecil, setiap dusun akan diwakili dan keanggotaan VWG dapat melebihi lima orang bagi desa yang memiliki lebih dari lima dusun. Anggota


VWG diharapkan untuk bertindak sebagai 'motivator' dan mendorong masyarakat untuk mengambil peluang yang disediakan oleh proyek. Semua anggota VWG akan menerima pelatihan selama tiga hari mengenai proyek ini oleh Konsultan dibantu TPD Kabupaten/kota. Proses ini sesuai dengan yang digunakan dalam PNPM dan membangun pengalaman dari pelaksanaan program itu di masyarakat. Rincian dari proses tingkat desa, berikut aliran dana, transparansi dan akuntabilitas digambarkan oleh sub-komponen di bawah ini. Secara khusus, VWG akan bertanggung jawab untuk: (i) Komunikasi dengan pimpinan desa, fasilitator proyek, pihak berwenang kabupaten/kota, dan, ketika diperlukan, komunikasi dengan desa tetangga, tim yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek lain dan dengan pihak berwenang kecamatan mengenai hal-hal teknis yang memengaruhi proyek. (ii) Pengawasan kegiatan proyek termasuk pengelolaan sumber daya pesisir, prasarana, layanan dan kelompok usaha (iii) Mengadakan rapat berkala untuk mengevaluasi pencapaian indikator keberhasilan dan kinerja kelompok (iv) Mendorong atau memotivasi masyarakat untuk mencapai semua indikator keberhasilan Kelompok-kelompok di sebuah desa pada umumnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Setiap kelompok akan memiliki ketua dan sekretaris. Jika sebuah kelompok memiliki tanggung jawab untuk dana proyek, maka akan dipilih seorang bendahara. Para TPD akan memberikan pelatihan kepada petugas kelompok mengenai pelaksanaan rapat, pencatatan kegiatan kelompok, akuntansi dan pengetahuan keuangan.

Nama

Kelompok Kerja CCDP Desa (VWG)

Fungsi

Mengkoordinasikan semua kegiatan terkait proyek; anggotanya bertindak sebagai motivator untuk kegiatan proyek di desa itu

Kelompok Pengelolaan Bersama terhadap Sumber Daya Pesisir

Bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir (SubKomponen 1.2)

Kelompok Pendukung Prasarana Masyarakat

Merencanakan, melaksanakan dan O&M prasarana desa (SubKomponen 1.3)

Kelompok Layanan Masyarakat

Merencanakan, melaksanakan dan mengelola proyek layanan masyarakat (Sub-Komponen 1.3)

Jumlah Kelompok per desa

Keanggotaan

Cara Pemilihan Anggota

5 (termasuk sekurangnya dua orang wanita)

Dipilih secara populer oleh seluruh masyarakat nelayan di desa itu dengan kertas suara rahasia

Pemilihan oleh masyarakat

1

Akan diputuskan kemudian (sekurangnya 30% dari anggotanya adalah wanita)

1

Akan diputuskan kemudian (sekurangnya 30% dari anggotanya adalah wanita)

Pemilihan oleh VWG dengan berkonsultasi dengan Kepala Desa

Akan diputuskan kemudian

Rumah tangga yang tertarik untuk mengelola layanan masyarakat, berdasarkan pada persetujuan masyarakat

1

Sebanyakbanyaknya 1-2 kelompok

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nama

Kelompok Usaha

Kelompok Tabungan

Fungsi

Merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan ekonomi berbasis kelautan (Sub-Komponen 1.3)

Sarana untuk menabung secara teratur bagi anggotanya yang seringkali enggan terhadap risiko; setelah dewasa nanti, para anggota akan lulus untuk membentuk Kelompok Usaha sejak memasuki Tahun 2 hingga 3 (SubKomponen 1.3)

Jumlah Kelompok per desa

Keanggotaan

Hingga 4 kelompok di Tahun 1; 5 lagi di Tahun 2 hingga Tahun 3

Cara Pemilihan Anggota

10 rumah tangga per kelompok

Rumah tangga yang tertarik untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang umum

6-10 rumah tangga per kelompok

Rumah tangga yang diidentifikasi sebagai miskin dalam peringkat kemakmuran yang diikuti secara partisipatif

Sebanyakbanyaknya 4 kelompok

Kewenangan dan akuntabilitas penggunaan dana hibah. Akan ada tiga penandatangan untuk penarikan dan pengeluaran dari rekening dana BLM: (i) ketua kelompok, (ii) sekretaris VWG (VWG tidak akan menangani dana), dan (iii) TPD yang telah ditunjuk. Bendahara kelompok akan mengurus rekening kelompok dan mencatat dari setiap transaksi tunai. Tenaga Pendamping Desa (TPD) akan secara kompetitif direkrut oleh PMO dan bekerja penuh waktu untuk proyek ini – awalnya dengan kontrak satu tahun yang dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi kinerja. Kerangka acuan dan kualifikasi untuk TPD tersedia dalam Lampiran. TPD akan menetap di desa sasaran yang ditetapkan. Pada tahun pertama sepasang TPD (sebaiknya satu perempuan dan satu laki-laki) akan tinggal dan bekerja di masing-masing tiga desa. Dari tahun kedua dan seterusnya, masing-masing TPD akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap satu desa baru di setiap tahun (satu desa baru di Tahun 2 dan satu lagi di Tahun 3) sambil terus mengambil tanggung jawab untuk desa-desa awal. Proyek ini akan menyediakan tunjangan transportasi untuk TPD untuk perjalanan mereka menuju desa-desa di luar tempat tinggal mereka saat itu dan menuju kabupaten/kota. Perpanjangan kontrak akan didasarkan pada kinerja, dan insentif berbasis kinerja tambahan dapat dipertimbangkan. TPD akan diawasi dan dievaluasi oleh Konsultan Kabupaten/kota dan staf Dinas Kabupaten/kota.

TP1

TP2

TP3

TP4-5

Jumlah Fasilitator

3

9

9

9

Jumlah desa/kabupaten (tambahan setiap tahun)

3

-

6

Jumlah total desa (kumulatif)

36

180

180

Tahun proyek

6 108


1.4.

RUANG LINGKUP, TAHAPAN KEGIATAN, KOMPONEN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROYEK 1. Ruang Lingkup dan Batasan Lokasi Proyek a) Lokasi proyek berada di 12 Kabupaten/Kota ditambah Kabupaten Badung sebagai learning center. Kedua belas Kabupaten/Kota tersebut meliput: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kab. Merauke Kab. Yapen Kota Ternate Kota Ambon Kab. Maluku Tenggara Kota Kupang

7) 8) 9) 10) 11) 12)

Kab. Lombok Barat Kota Makassar Kota Pare-Pare Kab. Gorontalo Utara Kota Bitung Kab. Kubu Raya

Pada masing-masing Kabupaten/Kota, proyek telah dilaksanakan di 9 Desa/Kelurahan dan jika kinerjanya baik (memenuhi indikator kinerja), maka jumlah Desa/Kelurahannya dapat diperluas/ditambah 6 desa lainnya sehingga menjadi 15 Desa/Kelurahan. b) Tahapan proyek. Tahun pertama dilaksanakan 3 Desa/Kelurahan, diprioritaskan yang pernah mendapatkan kegiatan-kegiatan dari Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K). Tahun kedua, ditangani 6 Desa/Kelurahan baru, dan setelah mid-term review tahun ketiga, maka tahun keempat dan kelima dilanjutkan 6 desa/kelurahan baru. Jika dari mid-term review, kinerjanya tidak baik, maka dana yang tersedia akan di gunakan untuk kabupaten/kota laiinya yang belum menerima dana tersebut. c) Sebaran Desa/Kelurahan, diharapkan Desa/Kelurahan yang terlibat proyek berada dalam satu hamparan dan kawasan, karena ada kriteria kemiskinan, maka Desa/Kelurahan yang berada diantara lokasi-lokasi tersebut akan dilibatkan dalam kegiatan proyek tahun empat sampai kelima. Jika Desa/Kelurahan tersebut tidak bisa masuk kriteria, maka kegiatannya hanya fokus untuk komponen 1.1 dan 1.2 saja. 2. Pendekatan Proyek Pendekatan proyek melalui 4 skema, yang menjadi inti dari kegiatan proyek dan menyediakan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan proyek dan bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan. Keempat pendekatan tersebut meliputi: i) Pemberdayaan masyarakat; ii) Pendekatan mekanisme pasar atau strategi yang berdasarkan mekanisme pasar; iii) Fokus kepada masyarakat miskin yang marjinal namun mempunyai potensi yang aktif untuk mengembangkan dirinya; iv) Replikasi dan peningkatan volume kegiatan kedesa-desa/kelurahan lain. i) Pemberdayaan masyarakat merupakan roh (soul) dari proyek ini dan salah satu strategi utama yang berakar dan diramu dari program-program pemerintah sebelumnya, seperti PNPM mandiri Kelautan Perikanan, MCRMP, PLPBM, dan COREMAP II. Pemberdayaan masyarakat merupakan alat yang efektif untuk memungkinkan, mengangkat harkat rumah tangga yang menjadi sasaran untuk terlibat secara langsung di dalam


pembangunan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat merupakan dasar bagaimana kegiatan investasi project pada komponen dan sub komponen berikutnya dapat dirancang dan dilaksanakan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan titik kritis keberhasialan pelaksanaan proyek yang dimulai dengan merancang perencanaan berbasis masyarakat, pengembangan infrasturukutr masyarakat sampai komitmen pemberdayaan masyarakat yang di harapkan dapat membuat masyarakat mempunyai kemampuan mengelola dan mengontrol sumberdaya pesisir mereka termasuk akses kepada ruaya tangkapan(fishing ground). ii) Pendekatan mekanisme pasar yang mana seluruh kegiatan proyek dikembangkan untuk memampukan masyarakat pesisir meningkatkan pendapatan mereka dengan cara memperbesar Margin Profit yang berkelanjutan dari usaha Perikanan dan Kelautannya. Intervensi proyek, intervensi yang dilakukan untuk mencapai pendekatan proyek ini adalah membentuk kelompak usaha bersama/kelompok wirausaha, yang dirancang dengan main sett dari mekanisme pasar. Pengelolaan masyarakat pesisir dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan proyek yang berbasis pasar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stok ikan dan selanjutnya masyarakat pesisir dapat mencapai hasil pendapatan yang berkelanjutan dari kegiatan Kelautan dan Perikanan dan investasi dan infrastrukur kabupaten/kota sekaligus mampu mengurangi alur tataniaga barang kelautan dan perikanan. iii) Sasaran dari proyek adalah masyarakat yang miskin dan potensial aktif yang didalam sistem pemberdayaan masyarakat secara umum yang diklasifikasikan dalam cluster dua atau daerah yang terpilih setidaknya memiliki garis kemiskinan diatas 20%. Pendekatan ini fokus kepada masyarakat miskin atau rumah tangga miskin yang dapat mengembangkan investasi proyek secara efektif melalui pendekatan mekanisme pasar iv) Setelah berjalan 2 tahun, proyek kemudian dievaluasi untuk dilihat apakah indikator kinerja proyek dipenuhi dan menunjukkan keberhasilan yang positif. Jika kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan ini dalam kategori berhasil maka desa yang menjadi target ditambah dan direpilkasi ke desa lain sehingga menjadi 15 desa yang berada dalam satu hamparan geografi mendukung pendekatan pengelolaan pesisir terpadu. Setelah mid-rivew maka kabupaten/kota yang berhasil maka dapat mendiseminasikan pembelajaran yang posistif ke kab/kota di sekitarnya dalam bentuk pelatihan, penyadaran masyarakat ataupun studi banding dengan mengundang peserta dari kabupaten/kota sekitarnya. I. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD IFAD) ini akan dilaksanakan melalui 3 komponen utama, yaitu: 1. Komponen Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya 1.1. Fasilitasi masyarakat, perencanaan dan monev 1.2. Penilaian sumberdaya, perencanaan dan pengelolaan kooperatif 1.3. Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa Pesisir 2. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan Kab/Kota 2.1. Pengembangan usaha kelautan perikanan skala kecil tingkat kab/kota


2.2. Tata niaga pemasaran kelautan perikanan 3. Komponen Pengelolaan Proyek 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya 1.1. Fasilitasi masyarakat, perencanaan dan monev Sub-komponen ini berbasis implementasi terhadap semua kegiatan dalam masyarakat pesisir dan menetapkan lokasi yang menjadi prioritas panduan dalam pengembangan sumberdaya untuk kabupaten Merauke selanjutnya. Pelaksanaan sub-komponen ini fokus kepada setiap populasi masyarakat kabupaten Merauke yang telah ditetapkan dan hasil akhir dari sub komponen ini adalah rencana pembangunan kelautan berbasis desa, panduan alokasi proyek dan pelaksanaan kegiatan proyek. Inti dari kegiatan sub komponen ini adalah fasilitasi kegiatan proyek yang dikembangkan oleh masyarakat, proses rekayasa sosial yang dikomendasikan dalam tahapan-tahapan yang tersusun: kompilasi strukutur informsi berbasis desa untuk koordinasi dan pengelolaan proyek; penilaian keragaan sumberdaya secara holistik mengenai potensi perikanan kelautan (resource inventory); identifikasi kegiatan prioritas untuk didukung oleh proyek(fisheries marine plan): dan pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat yang mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Kegiatan sub komponen ini meliputi: i) Informasi dan penyadaran masyarakat ii) Penilaian inventarisasi yang partisipatif di desa lokasi proyek termasuk: penilaian sosial dan pemetaan kemiskinan, penilaian biogeofisik dan aset fisik, penilaian produksi dan mata rantai tata niaga pemasaran serta penilaian potesi budidaya prikanan iii) Dukungan bagi fasilitasi kelompok masyatakat secara internal di setiap desa/kelurahan proyek dengan memilih anggota yang mau bekerja untuk dan mendukung tenaga pendamping desa (community fasilitator) dalam kegiatan perencanan, pelaksananaan dan monev proyek iv) Perencanaan yang partisipatif, penyusunan skala prioritas dan pengambilan keputusan dengan output rencana 3 tahun pelaksanaan pembangunan proyek untuk memberikan arahan investasi proyek dibidang kelautan dan perikanan v) Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat binaan, kelompok usaha bersama/simpan pinjam dan pelatihan kelompok vi) Pembentukan dan pelatihan Pokmas desa yang akan mengelola dan mengendalikan proses perencanaan dan monev kegiatan proyek di tingkat desa. 1.2. Penilaian sumberdaya, perencanaan dan pengelolaan kooperatif Sub komponen ini menyiapkan dukungan untuk pembangunan pelaksanaan dalam pengelolaan kooperatif pada desa-desa lokasi proyek yang berada dalam satu wilayah hamparan pesisir dengan tujuan untuk memfasiltasi masyarakat mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Kegiatan sub komponen ini meliputi i) Inventarisasi berbasis masyarakat dengan pendekatan ekosistem ii) Pembangunan penyusunan berbasis desa


iii) Kampanye penyadaran masyarakat iv) Pembentukan, pelatihan dan penyiapan peralatan untuk kelompok korelatif co-management yang melibatkan desa-desa dalam satu wilayah hamparan peisisir v) Mendukung pemberdayaan pesisir seperti pengadaan bahan-bahan media, perahu, menara pengawas, patok-patok tanda (marker), pembangunan dan perlengkapan pondok informasi vi) Kegiatan pendukung pada tingkat desa untuk operasional kegiatan comangement termasuk perancangan dan implementasi sistem pemantauan sumberdaya pesisir dan pelatihan yang terpadu. 1.3. Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa Pesisir Inti dari sub komponen ini adalah menyiapkan dana untuk merespon prioritas investasi pembangunan desa yang diusulkan kelompok masyarakat binaan dalam dua skala proritas utama: i) Pengembangan produksi perikanan kelautan, apakah meningkatkan nilai tambah terhadap produksi yang ada sekarang atau meningkatkan produksi dari kegiatan budidaya atau perikanan tangkap. ii) Infrastruktur ekonomi berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sebagai aset yang akan mendukung kegiatan produksi kelautan perikanan dan pendapatan mereka. Dalam kedua skala prioritas ini pokmas yang dibentuk akan memutuskan pilihan dari berbagai menu/jenis kegiatan yang disiapkan proyek dan bagaimana dana proyek dialokasikan kedalam kegiatan tersebut di desa. Alokasi dana untuk setiap kegiatan investasi akan diarahkan dengan membuat persentase minimum dan maksimum dari masing-masing investasi. Proses pendekatan berbasis masyrakat akan diarahkan oleh Unit Pelaksanaan Proyek (PIU), konsultan pengelolaan, tenaga pendamping desa (TPD) dan konsultan jangka pendek yang membantu kabupaten/kota dengan data teknis dan informasi pasar dan mengembangkan pilihan infrastruktur proyek yang memungkinan untuk dilaksanakan. Kunci keberhasilan sub-komponen ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan dari kelompok masyarakat yang dinamik yang dalam satu sisi dapat menangani pengembangan usaha Kelautan dan Perikanan secara sukses dan pada sisi yang lain dapat mengelola dan mengoperasikan dan serta merawat infrastuktur masyarakat yang dibiayai dari sub-komponen ini. Sub komponen ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: Kelompok masyarakat/kelompok usaha yang akan dibentuk sekitar 5-6 pokmas desa dengan anggaran 40-50 juta per kelompok setiap kelompok rata-rata 10 orang. Investasi proyek ini antara lain untuk i) Budidaya rumput laut, ikan atau produk kelautan, keramba jaring apung/rumpon, perahu sekala kecil (kurang dari 3GT), mesin perahu dan alat tangkap ikan, alat pengembangan produksi garam rakyat. Masing–masing pokmas diharapkan memberikan kontribusi inkind sebesar 20% dalam bentuk tenaga kerja dan material lokal seperti bahan/material bambu untuk keramba. ii) Pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas)/kelompok usaha bersama (KUBE) iii) Infrastruktur masyarakat skala kecil yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan inventarisasi masyarakat serta investasi dan infrastruktur pemasaran dan pengelolaan produksi.


iv) Dukungan bagi pemgembangan pemasaran produksi masyarakat v) Pelatihan masyarakat dibidang simpan pinjam 2. Pembangunan kabupaten/kota

ekonomi

berbasis

kelautan/perikanan

tingkat

Komponen ini memfokuskan pada sebaran atau jenis aktifitas yang akan disediakan/dijalankan dalam rangka mendukung proyek yang dilakukan masyarakat dan pengembangan di butuhkan untuk inisiatif mereka, serta dukungan secara umum dalam mengembangkan pembangunan perikanan/kelautan skala kecil di kabupaten Merauke. Hasil yang diharapkan dari komponen ini adalah : infrastruktur tingkat kabupaten, kelembagaan dan proses penyediaan dukungan untuk pemasaran perikanan/kelautan skala kecil. Komponen ini terdiri dari dua sub-komponen: 2.1. Investasi dan pengembangan kapasitas perikanan skala kecil tingkat kabupaten Merauke. Sub komponen ini diharapkan dapat menyediakan dana untuk: i) Mendukung pengembangan proyek di desa yang telah dipilih; dan ii) Mengembangkan inisiatif untuk mendukung perikanan skala kecil dan mensinergikan dengan inisiatif pengembangan lainnya yang terdapat di kabupaten Merauke. Hal tersebut akan memadukan investasi pada tiga inisiatif: 1. Investasi infrastruktur, yang menyediakan pendanaan dana yang bertujuan memfasilitasi tata niaga pasar skala besar diluar desa tujuan proyek, yang dimiliki oleh negara tetapi dikelolala oleh koperasi atau swasta, yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penangkapan ikan skala kecil yang sesuai dengan keadaan masyarakat di lokasi proyek, seperti akses ke input produksi, penanganan dan pengolahan pasca panen/penangkapan, dan pemasaran produksi dari lokasi kegiatan. Secara praktis, hal ini termasuk depo bahan bakar (SPDN/SPBN), kedai pesisir (yang menjual peralatan perikanan), pabrik es (ice plant/ice flake), meningkatkan akses PPI untuk kapal/perahu kecil, dan jalur/jalan sepeda motor yang dapat meningkatkannilai tambah bagi desa lokasi proyek itu. 2. Inovasi dan dukungan pendanaan ditujukan untuk mempromosikan perikanan skala kecil, menyediakan pelayanan dinas Perikanan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan atau inisiatif baru pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan rumah tangga sasaran proyek. Dengan pendanaan tersebut, diharapkan akan membuat kabupaten Merauke mampu untuk mesinerjikan kegiatan minapolitan dengan proyek ini di daerah dan dapat mengarahkan ide-ide baru. Dalam pelaksanaannya akan melibatkan dua tahapan proses pengalokasian dana, di mana alokasi kedua dihubungkan dengan keberhasilan pengunaan dana pada tahap pertama. 3. Pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat kabupaten Merauke ditujukan untuk mengelola sumberdaya pesisir dan pelaksanaan proyek. 2.2. Dukungan tata niaga pasar dan peningkatan nilai tambah. Subkomponen ini akan berbasis pasar dan akan dikombinasikan dengan berbagai aktifitas yang mendukung desa lokasi proyek dalam mengembangkan pasar berbasis perencanaan dan mengembangkan aktifitas


dan investasi yang mendukung hal itu, memfokuskan pada komuditas penting dan rantai pasar. Hasil study peluang pasar akan menginformasikan proses perencanaan partisipasi masyarakat, membantu menentukan jenis jenis investasi yang paling efektif dalam pemasarannya, menyediakan pasar dan dasar untuk menilai kebutuhan investasi infrastruktur masyarakat. Hal ini akan melibatkan beberapa aktifitas sebagai berikut: i) Studi peluang-peluang pasar, telah dijalankan kabupaten Merauke, kemudian disebarkan untuk menyediakan input pada proses perencanaan di tingkat desa/kelurahan, mengembangkan pemahaman pada kebutuhan dan dinamika pasar baik pada input maupun output pemasaran, serta untuk menentukan produk perikanan/kelautan yang paling menguntungkan dan sesuai yang dapat di dukung oleh pelaksana proyek. ii) Identifikasi berbasis desa tentang kondisi dan potensi produksi yang sesuai dengan pasar pada bidang perikanan tangkap, budidaya perikanan, rumput laut, dan kegiatan berbasis kelautan (yang mana akan menjadi bagian dari penilaian partispasi masyarakat dan proses perencanaan di bagian subkomponen 1.1) iii) Dukungan pengembangan zona-zona produksi skala minimum bagi pengembangan titilk kritis untuk menarik pembeli dan pengolah, termasuk: pelatihan bagaimana untuk meningkatkan skala produksi dan meningkatkan nilai tambah, penyampaian contoh oleh wirausahawan yang sukses untuk menarik implementasi/timbal balik oleh kelompok/desa. iv) Dukungan hubungan pasar, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara pembeli (berbasis wirausahawan) dengan kelompok produsen yang terlibat proyek ini, pertemuan wirausahawan/kelompok bisnis, kunjungan studi kesadaran tentang pasar, dan pameran produk perikanan. v) Pendirian pusat pelatihan di Badung, adalah inisiasi untuk membuat kabupaten Merauke mampu memperoleh pembelajaran dari pengembangan pasar perikanan di bali. Kegiatan ini melibatkan pendanaan untuk pelaksanaan pelatihan, demonstrasi dan saran dari ahli yang terkait. III. Manajemen/Pengelolaan Proyek Komponen ini disediakan untuk pengelolaan pelaksanaan dari semua aspek manajemen proyek yang dilaksanakan oleh PMO di bawah arahan Dirjen KP3K di Jakarta. PMO ini akan mensupervisi pendirian dan pelaksanaan kerja Unit Implementasi Proyek (PIU) pada setiap kab/kota. Untuk itu akan disediakan pendanaan proyek yang dialokasikan untuk 2 tingkat manajemen proyek (PMO dan PIU) , dan juga sebagian dukungan pendanaan bagi provinsi (dinas) dan BPSPL. Hasil dari komponen ini adalah kemampuan unuk mengefisienkan manajemen proyek secara transparan. Komponen investasi terdiri dari: i) PMO, termasuk pendanaan untuk kendaraan dan peralatan, pelatihan, workshop dan pertemuan, gaji dan honor staf asistensi teknis untuk manajemen proyek, dan biaya operasional. ii) PIU, berdasarkan pada setiap masing-masing kab/kota yang dilakukan oleh dinas Kelautan dan Perikanan, termasuk pendanaan untuk untuk kendaraan dan peralatan, pelatihan, workshop dan pertemuan, gaji dan


honor staf, asistensi teknis untuk manajemen proyek, dan biaya operasional. iii) Dukungan dari dinas propinsi dan pusat teknis regional, dukungan tersebut termasuk perencanaan, koordinasi, pertemuan, dan saran ahli pada 8 Propinsi dan 4 teknis regional/BPSPL/BKKPN (makasar, sorong, kupang, pontianak). iv) Monitoring dan evaluasi, termasuk: dasar awal, survei dampak dan manfaat, review dan penilaian tengah-proyek, pembelajaran dan manajemen. v) Study dan dukungan kegiatan . Penyusunan pelaksanaan proyek. Di tingkat pusat, kementerian kelautan dan perikanan akan membentuk TIM dalam Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai staff PMO yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan penyediaan dukungan manajemen proyek. PMO akan memfasilitasi perencanaan, konsilidasi perencanaan dan anggaran tahunan, alokasi sumberdaya menyediakan dukungn pelaksanaan, monitoring hasil dan pencapaian dan koordinasi dengan kabupaten Merauke seperti survei permintaan pasar dan pembentukan jaringan wirausaha dalam pemasaran dan pengolahan produk kelautan dan perikanan. Tim inti akan terdiri dari sebagai berikut: sebagai staff yang bekerja penuh yang ditempatkan dalam proyek tersebut, antara lain: Direktur Proyek Nasional, bendahara/manager keuangan, staff pengadaan, staff monitoring dan evaluasi dan staff penanggung jawab teknis proyek. Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Merauke telah membentuk PIU dan ditugaskan bertanggung jawab dalam manajemen dan pelaksanaan proyek. Tim proyek kabupaten Merauke terdiri dari pegawai negeri sebagai berikut: manager proyek, bendahara, pengadaan barang dan jasa, staf monitoring dan evaluasi, dan petugas teknis yang bertugas bertanggung jawab pada setiap komponen. Mereka didukung oleh anggota tim pelaksana proyek yang akan dikontrak: 3 penyuluh, 6 fasilitator desa, 1 konsultan, 1 ahli pemasaran dan bisnis perkabupaten. Ditingkat masyarakat, pelaksanaan proyek akan melibatkan pembentukan kelompok kerja yang akan diseleksi berbasis rumah tangga perikanan. Setiap kelompok kerja di desa terdiri dari 10 anggota, masing masing dari mereka akan diseleksi dari rumah tangga yang berpartisipasi, setidaknya ada wanita dalam kelompok. Sesuai dengan pengaturan, kelompok kerja akan disahkan oleh kepala desa atau lurah dan didaftarkan di kecamatan. Mereka bertanggung jawab untuk: (i) mengevaluasi penilaian daftar potensi desa; (ii) menyiapkan rencana proyek pengembangan kelautan ditingkat desa; (iii) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan proyek yang disetujui; (iv) membantu fasilitasi pengaturan manajemen bersama yang telah disetujui; (v) memonitor pelaksanaan proyek dan melaporkan perkembangan kegiatan; dan (vi) penyelesaian konflik/perselesaian. Propinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan kantor pendukung teknis regional dari dirjen KP3K (BPSPL/BKKPN) akan mempunyai peran yang terbatas tetapi penting didalam proyek. Sesuai dengan pemenuhan monitoring evaluasi dan peran dukungan teknis yang reguler, mereka akan


membantu pelaksanaan proyek yang konsisten dengan kebijakan dan perencanaan, menyediakan dukungan teknis, dan membantu memfasilitasi keterkaitan dengan program pendukung di propinsi Pelaksanaan proyek CCDP-IFAD kabupaten Merauke telah bekerjasama dengan rekan kerja lain seperti LSM , Universitas dan perusahaan swasta untuk memperkuat kapasitas implementasi (dinas) dan menyediakan layanan yang diharapkan kepada masyarakat target. Proyek juga akan mencoba untuk membuat kolaborasi dengan proyek dan program lain pada masyarakat pesisir diwilayah perdesaan. Untuk tujuan pengawasan dan arahan proyek, komite pengarah nasional (KPN) akan berdiri dibawah KKP untuk menjamin pengawasan dan koordinasi secara menyeluruh. KPN akan meberi arahan pada level tinggi dan menjamin PMO mendapatkan umpan balik dan rekomendasi laporan perkembangan implementasi proyek. 1.5.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA PROYEK

PIU secara hati-hati akan memilih 3 desa awal berdasarkan kemungkinan keberhasilan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (i) Suksesnya pengalaman PNPM (atau proyek masyarakat lainnya), (ii) sumber daya alam dan potensi perikanan, (iii) adanya kelompok berpotensi (iv) komitmen yang dirasa kuat dari pemimpin desa, (v) kualitas kepemimpinan yang dapat dirasakan antara kelompok sasaran. Pemerintah desa akan memberikan pernyataan kepada PIU yang memastikan komitmennya untuk proyek tersebut. Para VWG desa akan dipilih oleh rumah tangga pesisir sasaran seperti dijelaskan di atas. VWG ini akan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk CCDP di tingkat desa. Para TPD dan konsultan tingkat kabupaten/kota akan melayani dalam kapasitas mereka sebagai penasihat dan akan menginformasikan pemangku kepentingan desa akan tujuan, struktur, dan sumber daya berpotensi yang tersedia di bawah proyek ini dan kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk mengakses sumber daya. Para TPD akan secara khusus menyediakan orientasi dan pedoman untuk prosedur dan kriteria pemilihan proyek, untuk akuntansi, transparansi dan pelaporan dan untuk pemantauan kinerja. Proses ini akan mencakup: (i) identifikasi yang jelas mengenai rumah tangga pesisir dan rumah tangga pesisir miskin, (ii) kertas suara rahasia untuk memilih, (iii) transparansi dalam hal pembagian dana hibah proyek dengan menempelkannya di pusat informasi proyek, (iv) membuka forum diskusi untuk proyek yang diusulkan; (v) mengacu pada prinsip keadilan, berpihak pada masyarakat miskin dan keseimbangan gender. Staf proyek akan menjelaskan kepada seluruh desa sasaran bahwa dukungan untuk desa tahap 2 dan 3 akan bergantung pada kinerja desa tahap 1. Berdasarkan Komponen 1, staf PIU akan memastikan bahwa proses-proses berikut dan kegiatan akan berlangsung:


(i)

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)

(ix) (x)

Berdasarkan penilaian sosial, PIM akan menetapkan kriteria mengenai rumah tangga mana yang akan dimasukkan dan yang dikecualikan, dan kriteria ini akan diterapkan di tingkat desa Menjelaskan bagaimana anggota yang berbeda dari desa akan berpartisipasi dan sifat sukarela dari proses pengelolaan di tingkat desa. Menjelaskan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan sarana/prasarana Menjelaskan tanggung jawab petugas kelompok, pembagian tanggung jawab dan langkah-langkah transparansi Melatih calon pemimpin kelompok dan anggota VWG dalam proses, akuntansi dan pencatatan yang partisipatif Menjelaskan keterkaitan dengan sub-komponen lain di tingkat kabupaten/kota termasuk pengaturan untuk pelatihan dan dukungan teknis Menjelaskan cara memantau kemajuan, menilai keberhasilan dan hasil Menumbuhkan dialog yang konstruktif dengan desa yang berdekatan, atau desa yang berbagi sumber daya perikanan atau bekerja sama dalam pemasaran dan pengembangan rantai pasok (value chain). Mentor akan membimbing dan menasehati VWG dan kelompok lain pada kegiatan proyek dan memfasilitasi kinerja mereka. Mendorong dan menciptakan insentif bagi kader relawan desa untuk mendukung kegiatan VWG dan proyek seperti Pengelolaan Bersama terhadap Sumber Daya Pesisir dan Kelompok Prasarana

4.2 Penilaian, Perencanaan dan Pengelolaan Bersama terhadap Sumber Daya Pesisir (1.2) Di bawah bimbingan Konsultan Pengelolaan Sumber Daya dan TPD dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah desa, VWG akan memimpin dalam membangun Kelompok Pengelolaan Bersama melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu terhadap Sumber Daya Pesisir (Marine Resource Co-management Group atau MRCG) dan memastikan koordinasi dengan desa tentang kerja sama dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Di bawah bimbingan Konsultan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan TPD, MRCG akan mempersiapkan perencanaan awal desa dan pemetaan sumber daya pesisir, dengan mempertimbangkan pemetaan kemiskinan rumah tangga dan dusun (atau desa kecil) yang disusun dengan Komponen 1.1 dan yang ada kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan desa dan potensi yang dirasakan. MRCG akan membangun konsensus dan kesadaran akan penggunaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, dan berdasarkan konsensus seperti itu MRCG akan mengusulkan kegiatan dan investasi yang akan didanai oleh dana BLM pengelolaan sumber daya pesisir. Dengan bantuan dari VWG itu, MRCG akan mencari persetujuan tingkat desa untuk proposal ini. Proses pengelolaan bersama terhadap sumber daya pesisir digambarkan dalam diagram alir berikut. Atas saran dari VWG dan TPD, PIU akan membuka rekening dana BLM untuk MRCG dengan tujuan menyelesaikan inventarisasi sumber daya pesisir, dan mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan pesisir terpadu berbasis desa, mendorong dialog dan konsensus dengan desa-desa yang berdekatan dan pengguna sumber daya pesisir dan termasuk penegakan hukum dan pengembangan peraturan yang mungkin diperlukan. Ketua MRCG akan mengelola rencana dan pelaksanaannya akan didukung oleh TPD dan konsultan kabupaten. Berdasarkan program tersebut, kelompok kecil yang khusus mungkin dapat didukung, misalnya untuk penegakan peraturan masyarakat. Para TPD akan membantu dengan


pengaturan untuk keterlibatan bagi desa-desa yang berdekatan yang merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang sama dan memberi saran terkait sifat partisipasi mereka, setiap dukungan yang dapat diberikan dan bagaimana penyediaannya. Para TPD juga akan memastikan hubungan dengan prakarsa nasional dan lokal lainnya termasuk yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim, keamanan di laut, kesadaran dan persiapan bencana, dan tanda cuaca. Para TPD juga akan memfasilitasi pemilihan calon pelatihan kepemimpinan mengenai pengelolaan sumber daya pesisir, pelestariannya, mobilisasi masyarakat dan pembangunan kesadaran. Para TPD akan membantu meningkatkan kesadaran desa ke tingkat kabupaten/kota dan propinsi yang mungkin diperlukan, misalnya, serbuan kapal besar yang mendapat lisensi dari tingkat kabupaten/kota atau propinsi, atau masalah terkait dengan akses ke tempat tradisional seperti terumbu lepas pantai, atau tepi laut di luar perairan di bawah yurisdiksi kabupaten/kota. Contoh kegiatan dan pengeluaran yang dibiayai dana BLM pengelolaan sumber daya pesisir adalah sebagai berikut: pembangunan pusat informasi desa (pondok inforomasi), kegiatan dari Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), pembelian mesin untuk perahu pengawasan desa (seperti kano, atau perahu nelayan desa yang digunakan oleh masyarakat untuk tujuan tersebut), pelampung penanda untuk pelestarian/area dilarang memancing, kompetisi sekolah untuk melukis pelestarian ekosistem, kunjungan ke/pertemuan dengan desa tetangga untuk menetapkan rencana pengelolaan sumber daya pesisir bersama.

Fase 1 Mobilisasi: Persiapan Menyelenggarakan Kemitraan  Rapat dengan pelaku kelembagaan

dan pemangku kepentingan dari luar; mengusulkan cara dan prosedur untuk keterlibatan, termasuk pertimbangan keadilan  Menentukan batasan daerah pengelolaan bersama yang diusulkan, visi bersama dan pendekatan pengelolaan, dan peraturan negosiasi

Fase 2 Proses Perencanaan: Penentuan Sasaran  Menentukan sasaran

biologis, ekologis, sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai visi bersama  Menentukan langkah-

langkah pengelolaan – tindakan yang akan diambil untuk mencapai sasaran

Inventaris Sumber Daya Masyarakat/Analisa Keadaan  Mengumpulkan informasi mengenai masalah ekologi dan sosial, termasuk peta, pencitraan satelit, dan lain-lain.  Analisa pemangku kepentingan  Penyediaan informasi pasar

 Meninjau dan kecenderungan perubahan sosio-ekologis saat ini  Mendefinisikan masalah dihadapi oleh perikanan ekosistem pendukungnya

yang dan

 Mengidentifikasi faktor utama yang berdampak pada sumber daya pesisir dan penggunaannya oleh para pemangku kepentingan

Kampanye Kesadaran Masyarakat/Kabupaten

Fase 3: Menegosiasikan Rencana dan Kesepakatan Pengelolaan Bersama termasuk:  Apa yang akan

dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana;  Mekanisme untuk menengahi konflik dan berbagi fungsi pengelolaan sumber daya pesisir;  Hak dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan;  Kesepakatan mengenai protokol yang ditindak lanjuti.


Tabel indikatif untuk Sub-Komponen 1.2. Kegiatan Perencanaan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Fase 1: Proses Mobilisasi Fase 2: Proses Perencanaan Inventaris Desa dan Analisa Keadaan. M&E Kampanye Masyarakat/Kabupaten Fase 3: Pelaksanaan Pengelolaan Bersama

Kesadaran Rencana

Hasil penting yang diharapkan dari sub-komponen ini adalah masyarakat perikanan dan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya pesisir yang akan disahkan dan didukung di tingkat kabupaten/kota. Ini adalah elemen inti dari rencana pengelolaan bersama. 4.3 Pembangunan Desa yang Berpusat terhadap Pasar (1.3) BLM akan diberikan kepada kelompok-kelompok desa selama empat kegiatan ekonomi yang terkait erat: (i)

Prasarana desa untuk meningkatkan peluang ekonomi berbasis sumber daya pesisir, misalnya perbaikan dermaga (ii) Jasa kelautan yang dimiliki oleh desa, atau pemerintah dan dioperasikan oleh kebanyakan usaha, atau kelompok dengan menyewa, misalnya depot bahan bakar (SPDN) atau es (iii) Kelompok perusahaan memproduksi, mengolah, mengumpulkan, mengangkut atau memasarkan hasil laut (iv) Kelompok tabungan yang berfokus pada rumah tangga dengan sedikit/tanpa tabungan untuk tujuan meningkatkan tabungan dan potensi untuk 'lulus' menjadi kelompok usaha Rincian dari pengelolaan keuangan dan akuntansi untuk dana BLM disediakan dalam Pengelolaan Keuangan. Desa akan menentukan alokasi dana dari poin (i) – (iii), sedangkan dana pendamping akan tersedia untuk kelompok tabungan. Sebagai pedoman, tidak lebih dari 20% dari alokasi desa biasanya akan diberikan investasi prasarana dan kelompok jasa. Dana BLM Kelompok Usaha (Enterprise Group atau EG) di poin (iii) akan memiliki nilai indikatif masing-masing sebesar US$ 4.000. Tabel investasi kegiatan CCDP IFAD

Investasi

Jenis kelompok yang bertanggung jawab

Tanggung jawab kelompok

Rekening bank kelompok

Kepemilikan aset tetap akibat

Sumbangan penerima manfaat

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Investasi

Jenis kelompok yang bertanggung jawab

Tanggung jawab kelompok

Rekening bank kelompok

Kepemilikan aset tetap akibat

Sumbangan penerima manfaat

1. Kelompok Prasarana (Infrastructure Group atau IG): Prasarana ekonomi berskala kecil

Kelompok pengguna prasarana 6-10 orang

Pengelolaan konstruksi (dan O&M yang tengah berlangsung) [Pengaturan O&M harus menjadi bagian dari proposal proyek dan tidak dibiayai dari BLM]

Ya. Digunakan untuk anggaran pembangunan fisik, kemudian untuk biaya dan pengeluaran O&M

Berdasarkan kebijakan nasional. Jika aset ini dimiliki masyarakat, maka aset ini dimiliki dan dikelola atas nama masyarakat oleh Kelompok Prasarana

20% barang dan jasa ataupun uang tunai dari masyarakat. Pengaturan terhadap O&M yang tengah berlangsung.

2. Kelompok Usaha Jasa (Service Enterprises Group atau SEG) Usaha jasa kelautan

Kelompok Kerja CCDP Desa 6-10 orang

Pengawasan kegiatan perusahaan jasa yang berlangsung, berikut pemungutan biaya izin/bagi hasil/pembayaran sewa. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening kelompok usaha yang ditunjuk, misalnya untuk pengelolaan sumber daya pesisir,

Ya. Digunakan untuk investasi awal untuk aset perusahaan, kemudian untuk bagi hasil/biaya izin masyarakat yang dibayar oleh operator usaha jasa.

Berdasarkan kebijakan nasional. Jika aset ini dimiliki masyarakat, maka aset ini dimiliki dan dikelola atas nama masyarakat oleh Kelompok Usaha CCDP Desa

20% barang dan jasa ataupun uang tunai dari masyarakat atau operator usaha jasa

3. Kelompok Usaha (Enterprise Groups atau EG)

Kelompo Usaha Minimal 8-12 orang

Pengelolaan penuh terhadap investasi awal dan kegiatan perusahaan yang tengah berlangsung

Ya. Digunakan untuk hibah awal, kemudian untuk tabungan pendapatan lebih dari kelompok dan tabungan anggota melalui skema tabungan kelompok

oleh Kelompok Usaha

20% barang dan jasa ataupun uang tunai dari anggota kelompok usaha

4.3.1 Penentuan Alokasi Keuangan Desa. Alokasi dana untuk setiap desa akan didasarkan pada (i) jumlah rumah tangga nelayan dan (ii) prosentase rumah tangga miskin di desa yang ditentukan oleh penilaian sosial dasar dan persediaan desa dijabarkan dalam Komponen 1.1. PIU akan bertanggung jawab untuk verifikasi dan penentuannya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh PIU, PMO akan mereview dan memeriksa perhitungan PIU terhadap alokasi keuangan desa untuk sub-komponen 1.3. Perhitungan ini didasarkan pada 'desa rata-rata’ yang memiliki karakteristik dan alokasi dasar sebagai berikut Karakteristik desa untuk tujuan penghitungan alokasi Komponen 1.3 Populasi (no.) Jumlah rumah tangga nelayan Prosentase rumah tangga nelayan Prosentase rumah tangga miskin

Namun, alokasi desa secara umumnya, selama proyek berlangsung akan didasarkan pada kinerja desa dalam mencapai target yang ditetapkan dalam rencana desa. Kinerja adalah kriteria menyeluruh untuk alokasi peningkatan, namun akan diberikan pertimbangan terhadap desa-desa yang menghadapi kesulitan khusus, seperti isolasi, bencana alam atau faktor di luar kendali desa. Perhitungan akan dilakukan sebagai berikut:

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Indikator desa

Desa rata-rata

Alokasi Total rumah masyarakat pesisir

Faktor penyesuaian

Alokasi yang disesuaikan

Tidak ada tangga

Prosentase di atas ratarata

Proporsi rumah tangga di bawah tingkat kemiskinan

Prosentase di atas ratarata

Faktor lain

4.3.2 Fungsi VWG dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Sub-Komponen. VWG, didukung oleh TPD dan staf PIU akan mengatur sebagai berikut: (i) Seleksi melalui pemungutan suara terhadap Kelompok Prasarana Proyek. (ii) Fasilitasi terhadap kerja Kelompok Prasarana Proyek, khususnya pemilihan melalui pemungutan suara dan konsensus desa mengenai prasarana yang akan diberikan dan pengaturannya, termasuk kontribusi barang dan jasa (in-kind contributions) untuk proyek prasarana. (iii) Fasilitasi dan seleksi/penetapan prioritas pelayanan dan kelompok usaha melalui pemungutan suara dan konsensus desa. (iv) Fasilitasi dan pemilihan kelompok tabungan (v) Pemantauan dan pengawasan dari semua kelompok dan pemeliharaan catatan dan transparansi berkaitan dengan alokasi dan penggunaan sumber daya proyek (vi) Melaporkan kepada perangkat desa tentang kemajuan proyek dan hal-hal yang menjadi perhatian/minat untuk masyarakat desa yang lebih luas melalui rapat desa teratur dan konsultasi. (vii) Memastikan keseimbangan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin dalam pencantuman rumah tangga dan individu dalam kelompok. (viii) Mempromosikan dan menyelenggarakan program pengetahuan keuangan dan penyebaran pengetahuan yang relevan mengenai produk yang dihasilkan oleh proyek (misalnya informasi harga pasar melalui SMS). 4.3.3 Kelompok Prasarana (IG). Sebuah Kelompok Prasarana setiap desa akan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilihan kegiatan prasarana yang konsisten dengan pagu anggaran yang tersedia dan komitmen untuk memberikan kontribusi barang dan jasa sebesar 20% dari perkiraan biaya. Kelompok ini akan bekerja sama dengan TPD dan ahli teknis PIU yang diperlukan pada kelayakan teknis proyek dan perkiraan biaya awal. Setelah pemilihan desa terakhir atas prasarana, kelompok ini akan bekerja sama dengan TPD dan PIU untuk rincian biaya, rancangan, pengadaan, kontribusi barang dan jasa dan modalitas pemeliharaan. Kelompok ini akan bekerja dalam kerjasama erat dengan VWG. Dalam semua kasus, prasarana akan (1) memberikan manfaat atau peran langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di desa itu, atau (ii) memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung atas meningkatnya pendapatan kelompok sasaran. Contoh prasarana meliputi: pembangunan atau perbaikan dermaga; penyediaan air bersih (yang dapat mendukung pengolahan ikan); jalur sepeda motor yang menghubungkan ke jalan


raya atau pasar; listrik tenaga surya untuk meningkatkan komunikasi (ramalan cuaca, informasi harga pasar, peringatan untuk penangkapan ikan yang merusak). Izin paket ini dapat diajukan kepada oleh PIU teknis. Namun, PIU dapat menolak usulan tersebut(i) dengan alasan teknis, atau (ii) dengan alasan bahwa proyek tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat sasaran. Setelah izin ini, PIU akan mentransfer dana ke rekening IG itu sesuai dengan proyeksi arus kas, dan dana ini akan digunakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan yang disetujui (lihat Pengelolaan Keuangan). 4.3.4 Kelompok Usaha Jasa (SEG) Tidak lebih dari dua kelompok jasa dapat diusulkan oleh VWG berdasarkan proposal yang dibahas dan disetujui oleh konsensus pemangku kepentingan desa yang lebih besar. Dalam semua kasus, jasa yang diperkirakan akan (i) memiliki manfaat atau peran langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di desa itu, atau (ii) memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung atas meningkatnya pendapatan kelompok sasaran. Contoh jasa meliputi: depo bahan bakar (SPDN), penyimpanan es (cold storage), ruang bersekat, taksi air. Karena beberapa aset ini mungkin terletak di tanah milik umum/desa, aset-aset ini dapat dimiliki oleh desa, atau pemerintah dan disewakan ke SEG. Para pemimpin SEG yang diusulkan akan bekerja sama dengan TPD dan ahli teknis PIU berkaitan dengan perkiraan biaya awal dan kelayakan teknis dan ekonomi awal proyek. Setelah pemilihan desa terakhir, kelompok ini akan bekerja sama dengan TPD dan PIU dalam mempersiapkan rincian biaya, rancangan, pengadaan, kontribusi barang dan jasa, dan modalitas pemeliharaan, pengelolaan dan sewa atau pengoperasian. Sesuai dengan peraturan keuangan, sewa atau pembayaran lainnya dapat diajukan ke rekening Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, atau rekening lain yang sesuai. Izin untuk paket ini dapat diajukan pada PIU Teknis. Namun, PIU dapat menolak proyek tersebut karena (i) dengan alasan teknis, atau (ii) dengan alasan bahwa proyek tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat sasaran. Setelah izin ini, PIU akan mentransfer dana ke rekening SEG itu sesuai dengan proyeksi arus kas, dan dana ini akan digunakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan yang disetujui (lihat Pengelolaan Keuangan). Kelompok ini akan bekerjasama erat dengan VWG dan pemilihan operator jasa dan penentuan syarat dan ketentuan penggunaan fasilitas jasa akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi tentang berlakunya hal ini ini akan diberikan melalui rapat desa (VWG) dan pusat informasi proyek/pondok informasi (misalnya di papan tulis atau daftar tertulis). Biasanya operator jasa akan ditentukan oleh desa dan rencana bisnis yang disepakati sebagai bagian dari proposal proyek.

4.3.5 Kelompok Usaha (EG) Kelompok usaha akan dibuat untuk kegiatan ekonomi tertentu (misalnya budidaya laut, pengolahan) oleh rumah tangga yang berminat. Keanggotaan berdasarkan rumah tangga, dan satu Kelompok Usaha akan terdiri dari 8-10 rumah tangga (minimal 8). Bila mungkin, proyek ini akan bekerja dengan kelompok yang ada,


selama proyek/usaha yang diusulkan mereka layak dan konsisten dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan VDP. Diperkirakan bahwa pada tahun pertama kelompok yang ada dengan kepaduan yang kuat dan prospek yang baik untuk adaptasi akan menjadi fokus utama dukungan proyek. Diharapkan akan ada lebih banyak kelompok usaha yang muncul seiring masyarakat itu mendapatkan pengalaman dari kelompok pertama. Proyek ini akan membuka peluang baru untuk proses adopsi terakhir di tahun kedua atau ketiga dari siklus proyek desa. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha berorientasi produksi akan menjadi tantangan bagi beberapa kelompok usaha, terutama kelompok usaha yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun, perempuan akan sangat didorong untuk berpartisipasi dalam budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan, prasarana masyarakat, jasa dan kelompok tabungan. Sebagai pedoman, satu dari tiga anggota EG (dan IG dan SEG) harus perempuan dan alokasi desa dapat dikurangi jika ada kegagalan yang berlanjut untuk memasukkan perempuan. Proses seleksi dan alokasi dana hibah akan mengikuti proses yang disebutkan di atas tetapi karena EG memiliki dimensi kelompok usaha yang lebih besar dan keragaman pengeluaran, mereka dapat dikenakan tingkat pengawasan yang lebih besar dari IG dan SEG. Contoh kegiatan EG meliputi: budidaya rumput laut, tambak garam, rumpon, pengolahan ikan, penangkapan dan budidaya kepiting hijau/rajungan, keramba ikan. Proses seleksi adalah sebagai berikut: (i) VWG dibantu oleh staf proyek (TPD dan staf PIU teknis) memberikan keterangan tentang dasar pemikiran dan proses kepada kelompok sasaran. (ii) Dengan bantuan TPD, rumah tangga pesisir yang layak membentuk kelompok dan menyiapkan proposal proyek awal. Semua proposal diharapkan layak teknis dan finansial dan risiko harus dapat diatasi. (iii) Kelompok-kelompok secara resmi dibentuk dan didaftarkan dan TPD memberikan pelatihan mengenai pengelolaan kelompok dan pengetahuan keuangan dan membantu EG mempersiapkan rincian proyek termasuk spesifikasi teknis, biaya dan perkiraan balik modal, penentuan keberlanjutan sumber daya pesisir bekerjasama dengan kelompok Pengelolaan Bersama terhadap Sumber Daya pesisir, rincian kontribusi barang dan jasa, dan alokasi tanggung jawab kelompok. PIM akan memberikan contoh dan daftar periksa untuk informasi proyek dan proses kelompok yang terlibat. (iv) TPD dan PIU akan memverifikasi kelayakan teknis dan finansial, mungkin dalam hubungannya dengan lembaga bank atau kredit mikro dan mencari sinergi antara kelompok-kelompok (misalnya kelompok produksi, keberlanjutan pasokan kepada pembeli, skala ekonomi dalam pengolahan atau pemasaran). (v) VWG akan melakukan proses review proposal kelompok secara transparan dengan maksud bahwa proses ini 'semi-kompetitif', di mana proyek yang lebih baik disetujui untuk tahap pertama seleksi sementara proyek yang kurang menarik masih bisa dilakukan dalam tahap kedua (lihat bawah) (vi) Setelah izin teknis oleh PIU dan izin VWG desa, EG akan resmi terdaftar di desa dan ditetapkan di Dinas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur keuangan PIU akan membuka rekening atas nama kelompok dan mengatur transfer dana BLM.


(vii) PIU mungkin memerlukan revisi rincian teknis atau keuangan dari proposal untuk memenuhi kriteria yang jelas. Jika terjadi kegagalan dalam menyelesaikan masalah teknis / keuangan, PMO dapat diminta untuk membuat penetapan terhadap pendanaan proyek. Alokasi dana BLM berdasarkan kinerja. Dana EG yang tersedia untuk desa akan tersedia dalam dua tahap. Tahap pertama hingga 75% dari alokasi total yang tersedia akan dialokasikan pada tahun pertama (dengan asumsi proyeknya dinilai layak). Tahap kedua akan tersedia di TP3 sehingga proyek baru dapat mengambil manfaat dari pengalaman proyek babak pertama. Alokasi EG babak pertama akan dibuka pada akhir Tahun Desa 1 jika pemberdayaan desa, seleksi dan proses pengelolaan sumber daya berjalan dengan baik dengan keputusan akhir tentang investasi oleh Q1 dari Tahun Desa 2 dan pencairan terjadi hingga akhir Tahun Desa 2. Babak atau tahap kedua diproyeksikan untuk dibuka pada awal Tahun Desa 3 dengan pencairan selesai pada tahun yang sama. Poin-poin berikut tidak akan dibiayai dalam proyek ini. Daftar Negatif. Kegiatan berikut tidak dapat dibiayai oleh proyek: (i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi) (vii) (viii)

(ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv)

Pembiayaan dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, politik praktis/kegiatan partai politik, Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah, Pembelian gergaji mesin, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan tidak ramah lingkungan lainnya (pestisida, herbisida, obat-obatan terlarang, dan lainlain), Pembelian kapal ikan dengan kapasitas lebih dari 10 ton dan peralatannya, Pembiayaan gaji pegawai negeri, Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak di bawah umur, Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan produk tembakau, Kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan alam di lokasi yang ditetapkan menjadi cagar alam tanpa persetujuan tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut, Penambangan atau ekstraksi atau penggunaan terumbu karang, Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau ke negara lain, Kegiatan yang berkaitan dengan pengalihan sungai, Kegiatan yang berkaitan dengan lebih dari 50 Ha reklamasi lahan, Pembangunan lebih dari 50 Ha jaringan irigasi baru, Pembangunan bendungan atau wadah air dengan kapasitas besar lebih dari 10.000 meter kubik. Sumber: PNPM

4.3.6 Kelompok Tabungan (SG) Anggota kelompok tabungan adalah rumah tangga miskin desa sasaran. Mereka adalah rumah tangga miskin yang kekurangan modal. Rumah tangga yang bergerak dalam EG tidak akan memenuhi syarat untuk dana bersama di SG. Kelompok tabungan akan memungkinkan rumah tangga pesisir untuk mengembangkan budaya menabung dan mengumpulkan modal awal yang dapat digunakan sebagai kontribusi untuk memungkinkan para anggota untuk membentuk Kelompok Usaha. Setidaknya satu dari empat kelompok tabungan harus merupakan kelompok perempuan


(meskipun pengalaman menunjukkan bahwa perempuan kemungkinan akan menjadi peserta aktif dalam kelompok tersebut). IV. PENGATURAN PELAKSANAAN UNTUK KOMPONEN 2 5.1 Sub-Komponen 2.1 Dana Pendukung Kegiatan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten/Kota (District Fund for Supporting Small Scale Fisheries atau DFSSF). DFSSF akan memungkinkan PIU, bekerja sama dengan masyarakat sasaran dan berkonsultasi dengan DOB dan PMO, untuk mengembangkan dan melakukan investasi prasarana yang memiliki dampak nyata terhadap perekonomian kelautan di desa sasaran, untuk melakukan ‘proyek’ lingkungan, sosial dan ekonomi yang inovatif untuk mempercepat pencapaian tujuan CCDP dan membantu mengkonsolidasikan dan menyebarluaskan prestasi proyek. Dana ini akan memberikan insentif penting bagi Dinas KP dan staf proyek di tingkat kabupaten/kota untuk bekerja dalam kerjasama erat dengan DOB dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan rencana kegiatan untuk kepentingan masyarakat pesisir sasaran. Dana tersebut akan digunakan sebagian besar berdasarkan kewenangan kabupaten/kota, tetapi dengan pengawasan, arahan dan supervisi dari PMO; maksudnya, PIU akan mengembangkan dan mempersiapkan proyek-proyek yang diusulkan dan PMO akan menyaring/mereview usulan kegiatan ini dalam dua cara: (i) pertama untuk memastikan kelayakan teknis dari proyek, memastikan bahwa ada hasil yang terukur dan strategi keluar yang jelas, dan (ii) kedua, untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini konsisten dengan tujuan CCDP dan bahwa ada tingkat kepastian yang dapat diterima bahwa masyarakat pesisir sasaran akan menerima manfaat. Dana ini akan tersedia dalam dua tahap: tahap awal pada awal proyek dan tahap kedua adalah tahap yang terkait dengan kinerja setelah evaluai pertengahan. Kegiatan Dana akan terhubung secara langsung tidak hanya pada kegiatan Komponen 1, tetapi juga untuk kegiatan lainnya di bawah SubKomponen 2.1 dan 2.2. (pasar dan rantai pasok). Prosedur untuk penggunaan DFSSF adalah sebagai berikut dan kriteria untuk pengembangan dan seleksi proyek dijelaskan di bawah skema masing-masing. Proses seleksi. PIU (Sekretaris Eksekutif) akan memiliki tanggung jawab utama untuk pengelolaan administrasi proyek. Proses berikut akan menjadi pedoman untuk disesuaikan dengan keadaan kabupaten/kota dan untuk diperinci dalam PIM. PIU akan menyusun daftar lengkap pemangku kepentingan kabupaten/atas atas sumber daya pesisir dan perikanan berskala kecil, termasuk bisnis, keuangan mikro, penjangkauan (outreach), pemberdayaan masyarakat, dan pihak-pihak lain. Tahap pertama dari proses seleksi dan penyusunan proposal akan diundang melalui pengumuman publik (radio), pengumuman desa, pemberitahuan di tempat umum, seperti pusat pendaratan ikan dan kantor pemerintah yang memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan mendapatkan informasi. DOB akan menerima pengarahan penuh mengenai tujuan, prosedur dan kriteria. Jika diperlukan, rapat umum (terpisah) akan diadakan untuk menjelaskan tujuan Dana dan prosesnya. Setelah konsultasi dengan PIU, DOB akan melakukan seleksi dengan penyaringan teknis awal. DOB harus menyertakan sekurangnya satu perempuan. Kelompok Teknis ini dapat menggunakan bantuan teknis dari staf yang tersedia di KKP tingkat propinsi atau UPT KP3K. DOB akan mengajukan daftar panjang yang diprioritaskan kepada PIU yang sudah dinilai sesuai dengan protokol yang akan ditetapkan dalam PIM.


DOB akan merekomendasikan daftar pendek yang diprioritaskan yang konsisten dengan pendanaan yang tersedia dan, jika dianggap perlu, meminta proposal yang lebih rinci dari para pengusul. PIU akan mengevaluasi kembali proposal yang lebih rinci dan merekomendasikan untuk penyaringan teknis oleh PMO. Bupati/walikota akan mendukung portofolio proyek yang sudah mendapat izin dari PMO. PIU akan memprakarsai persyaratan rekayasa atau rancangan lainnya sebelum lelang dan pengadaan dalam hal infrastruktur, atau memprakarsai penandatanganan kontrak dan penyelenggaraan BLM dalam hal inovasi. Pengaturan keuangan. Mungkin ada beberapa jenis lembaga pelaksana proyek, atau penerima sumber dana DSFF. Pengaturan berikut akan berlaku untuk penerima yang berbeda: Pihak berwenang kabupaten/kota (misalnya, dalam hal kontrak prasarana) akan mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dan untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. LSM, Badan usaha, atau badan hukum yang mapan. Prosedur kontrak standar pemerintah akan berlaku, yaitu penerima dana akan diperlakukan sebagai kontraktor yang bertanggung jawab untuk penyaluran khusus dan pembayaran berdasarkan penyaluran tersebut. Setiap badan usaha atau lembaga akan diperlakukan sebagai kontraktor. Uang muka dapat diberikan sesuai dengan rencana pembiayaan proyek yang disetujui. Kelompok yang dibentuk hanya untuk kepentingan proyek yang disetujui akan diminta untuk mendaftar kepada pemerintah daerah dan Dinas KP dan akan diperlakukan sama dengan kelompok usaha. Prasarana pendukung kabupaten/kota untuk perikanan skala kecil. Proyek prasarana kabupaten/kota akan didasarkan pada permintaan kebutuhan masyarakat pesisir sasaran, termasuk desa proyek dan komunitas yang lebih besar dari nelayan berskala kecil di kabupaten/kota itu dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok (value chain). Untuk setiap proyek prasarana, PIU akan memastikan bahwa rincian proposal prasarana akan mengandung unsur-unsur pokok berikut: (i) nama dan afiliasi dari para pendukung, (ii) dasar pemikiran, termasuk kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi atau sosial masyarakat pesisir sasaran; (iii) lokasi, termasuk rincian kepemilikan tanah, (iv) biaya modal dan rancangan garis besar, (v) kepemilikan yang diusulkan (sejalan dengan kaidah-kaidah pemerintah) dan pengelolaan prasarana, (vi) biaya operasi, pemeliharaan, dan tanggung jawab untuk pemeliharaan (vii) pandangan dari para wakil dari desa sasaran dan DOB, dan (viii) daftar periksa untuk memenuhi kriteria proyek (lihat di bawah). Setelah mendapat izin PMO, proyek akan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran kabupaten/kota lalu dilaksanakan. Sejalan dengan PIM dan kaidah-kaidah proyek mengenai keuangan, pengadaan dan M&E, PIU akan memiliki tanggung jawab operasional untuk pelaksanaan proyek prasarana. Staf PMO dapat mengawasi pengadaan dan kepatuhan terhadap kontrak. Kriteria untuk kepatuhan dari proposal proyek dengan CCDP adalah sebagai berikut: (i) prasarana memiliki hubungan langsung untuk meningkatkan efektifitas produksi kelautan dan perikanan dan pemasaran di masyarakat pesisir sasaran, (ii) dalam pandangan PMO, proyek ini sehat secara teknis, termasuk pengaturan untuk mengelola dan memelihara prasarana, (iii) pandangan masyarakat sasaran dan


Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir tercermin dalam proposal proyek, dan (iv) kepemilikan dan pengaturan kendali (terhadap potensi monopoli) menjaga masyarakat sasaran. Kriteria pemilihan proyek prasarana yang disaring secara teknis dan finansial adalah sebagai berikut: (i) prosentase dari target rumah tangga mencapai 4/10 poin, (ii) prosentase desa pesisir kabupaten/kota mencapai 3/10 poin, (iii) biaya untuk setiap rumah tangga pesisir sasaran mencapai 3/10 poin (semakin rendah semakin baik). Inovasi yang mendukung perikanan skala kecil di kabupaten/kota. Skema inovasi akan melengkapi dukungan tingkat desa dan kabupaten/kota dengan mengakomodasi karateristik dari masing-masing kabupaten/kota dan memungkinkan untuk kreativitas dan inovasi kabupaten/kota dalam mengembangkan solusi pengelolaan sumber daya pesisir dan model produksi yang berkelanjutan. Kriteria seleksi untuk skema inovasi dan penilaian akan didasarkan pada hal-hal berikut: (i) model bisnis bisnis yang sehat dengan tujuan yang jelas dan logika penyaluran (delivery logic), (ii) penetapan biaya realistis dan skala waktu, (iii) kompetensi teknis atau ketajaman bisnis dari para pendukung, (iv) sinergi dalam lingkup geografis dan manusia, misalnya entitas alam, atau kelompok produsen yang menargetkan produk-produk yang sama dan menghadapi masalah-masalah yang sama, (v) tingkat dukungan dari masyarakat pesisir sasaran dan para pemangku kepentingan, (vi) kemampuan untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pesisir sasaran dalam jangka panjang ataupun pendek, (vii) isu-isu dan peluang yang tidak termasuk dalam proyek ini atau proyek-proyek lain; (viii) meningkatkan dana atau sumber daya lain; (ix) potensi untuk replikasi, dan (x) memiliki strategi keluar yang jelas dan hasil yang terukur dalam keberlangsungan proyek. Contoh penilaian yang disarankan untuk digunakan oleh Komite Seleksi adalah sebagai berikut:

Model penilaian untuk kriteria Jendela Inovasi

Nilai

Rancangan Model bisnis yang sehat dengan tujuan yang jelas dan logika pengiriman

2

kompetensi teknis atau ketajaman bisnis dari para pendukung penetapan biaya realistis dan skala waktu

1

meningkatkan dana atau sumber daya lain memiliki strategi keluar yang jelas potensi untuk replikasi dan pembuatan kegiatan proyek yang lebih baik lagi

1

isu-isu relevan dan peluang yang tidak termasuk dalam proyek ini atau proyek-proyek lain Dukungan tingkat dukungan dari masyarakat sasaran dan para pemangku kepentingan (surat, pernyataan, pandangan dari DOB) sinergi dalam lingkup geografis dan manusia Hasil

3

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Model penilaian untuk kriteria Jendela Inovasi kemampuan untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat sasaran dalam jangka panjang ataupun pendek

Nilai

2

hasil yang terukur dalam hidup proyek Nilai maksimal

10

Dana tersebut akan diakses oleh PIU kabupaten/kota dalam dua tahap. Tahap kedua akan bergantung pada kinerja yang memuaskan dalam penggunaan dana tahap pertama. PMO, setelah berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, akan bertanggung jawab untuk evaluasi efektifitas dan untuk alokasi (dan alokasi kembali). Tahap kedua akan dicairkan setelah evaluasi pertengahan proyek, kecuali jika ditentukan lain oleh PMO. Pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kabupaten/kota. PMO akan membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas dari PIU kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis dan Pusat Pembelajaran Badung melalui penyusunan rencana pelatihan yang terkonsolidasi akan berperan dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas mencakup komponen desa, kabupaten/kota, dan pengelolaan. Direktur PMO akan memiliki peran penting dalam penyusunan rencana pelatihan, yang memastikan pelaksanaan dan koordinasinya dengan DitjenDitjen lain dari KKP yang difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia. 5.2 Sub-Komponen 2.2 Untuk memastikan bahwa pengalaman dan keahlian dari Ditjen P2HP dibagi dalam CCDP, telah terjadi kesepakatan untuk memiliki seorang staf pemasaran dan Pengolahan Senior dari Ditjen P2HP untuk menjadi anggota penuh waktu dari PMO untuk mengambil peran teknis terhadap aspek pengolahan dan pemasaran dari proyek ini dan memberikan bimbingan, koordinasi dan sokongan kepada tim yang terdiri dari 12 Konsultan Pengembangan Pasar dan Usaha Kabupaten/kota penuh waktu dengan dukungan erat dari Konsultan Pemasaran dan Rantai Pasok (value chain) PMO. Staf pemasaran dan Pengolahan Senior dari Ditjen P2HP akan didukung oleh sebuah kelompok kerja dalam Ditjen P2HP untuk memastikan hubungan yang lancar antara CCDP dan Direktorat yang relevan dalam Ditjen P2HP. Urutan, peran dan tanggung jawab, dan aspek-aspek lain dari pelaksanaan subkomponen ini diharapkan sebagai berikut: Pelaksanaan akan dipimpin di tingkat kabupaten/kota oleh konsultan Pengembangan Pasar dan Usaha Kabupaten/Kota (District Market and Enterprise Development atau DMED), didukung oleh PIU dan staf Dinas lain, dengan dukungan teknis oleh Konsultan Pemasaran dan Pengolahan dan Konsultan Rantai Pasok (value chain) dengan para ahli tambahan yang dimobilisasi melalui Unit Pelaksana Teknis dan PMO jika diperlukan. Pendekatan pemasaran akan memerlukan konsultasi dan partisipasi aktif dari pembeli dan pedagang sektor swasta di rantai pasok (value chain) produk yang berpotensi tinggi dan memperbarui strategi intervensi dan rencana aksi. Para konsultan DMED akan memegang tanggung jawab utama untuk membangun hubungan yang sukses dengan, dan antara, calon pembeli yang berminat, mitra bisnis dan kelompok produsen dalam rantai pasok (value chain) yang diprioritaskan


dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan penelaahan strategi kegiatan sasaran dan rencana aksi bersama. Untuk kelompok usaha di desa yang didukung oleh Komponen 1 dan berminat untuk terlibat dalam rantai pasok (value chain) maka akan diprioritaskan, para konsultan DMED akan bekerja sama dengan TPD di desa terkait dalam mendukung kelompokkelompok itu dalam mempersiapkan rencana sederhana untuk bisnis mereka dan menerapkan pembiayaan bersama (Sub-Komponen 1.3), melaksanakan investasi mereka untuk meningkatkan produksi mereka, menerapkan teknik dan standar yang lebih baik serta dalam memfasilitasi dan menjaga hubungan baru dengan pembeli dan dukungan lain seperti diuraikan di atas. Ketika ada rencana aksi kabupaten/kota dalam rantai pasok (value chain) yang diprioritaskan di bawah prakarsa Minapolitan atau lainnya, maka para konsultan DMED akan berkoordinasi dengan unit yang berwenang untuk mencoba memastikan bahwa kegiatan Minapolitan dan CCDP saling melengkapi. Namun, akan sangat penting bahwa koordinasi dengan prakarsa lain tidak merusak kepemilikan dan strategi kegiatan yang didorong oleh para pemangku kepentingan rantai pasok (value chain) dalam proyek ini. Pusat Pembelajaran Badung. Kegiatan Pusat Pembelajaran ini akan dikoordinasikan oleh Dinas KP di Badung yang akan membangun jaringan sumber daya manusia setempat termasuk nelayan, koperasi nelayan, kelompok usaha, dan pengusaha (laki-laki dan perempuan) yang terlibat dalam industri perdagangan dan pengolahan ikan. Sebuah program kunjungan belajar akan diselenggarakan setiap tahun melalui dialog yang akan dibentuk antara PIU dan Pusat Pembelajaran Badung. Kabupaten/kota yang berpartisipasi akan berkoordinasi dengan para penanggung jawab Pusat Pembelajaran Badung mengenai waktu dan isi untuk setiap kunjungan. 1.6.

DESKRIPSI SINGKAT CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013 PIU kabupaten Merauke sejak dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati kabupaten Merauke, mengalami beberapa kali perubahan surat keputusan dikarenakan perubahan ditingkat pengambil kebijakan melakukan pergantian pengurus, sehingga menyebabkan keterlambatan kegiatan CCDP-IFAD di level kampung. Minimnya pemahaman dan pengalaman pengurus PIU kabupaten Merauke dalam program pembangunan masyarakat pesisir baik di tingkat local dan nasional, merupakan suatu kelemahan bagi Implementasi Program CCDPIFAD kabupaten Merauke, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan konsultasi secara langsung kepada PMO, Konsultan dan Pihak Universitas Musamus Merauke. Pelaksanaan kegiatan CCDP-IFAD Kabupaten Merauke tidak berbeda dengan daerah lainnnya, berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) / Petunjuk Operasional Kegiatatan (POK), dan penjelasan POK yang disusun oleh PMO, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PIU, Konsultan, TPD dan pihak-pihak yang lain diurai sebagai berikut ; sosialisasi desa, penilaian desa berbasis masyarakat, Pertemuan Desa, pelatihan pokmas, inventory sumberdaya pesisir, pelatihan co-management group, pembangunan pondok informasi, detailed village co-management plan, workshop coastal marine resources management, fasilitasi P3MP, pelatihan sistem monev, penyaluran


dana BLM, pelatihan pemasaran, pengembangan jaringan pasar, baseline RIMS, annual outcome survey, market study, dan village profiling. Kegiatan CCDP-IFAD kabupaten Merauke tahun 2013 seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu dengan scedule yang telah di tentukan oleh Panitia pelaksana kegiatan. Kegiatan CCDP-IFAD kabupaten Merauke yang dimanahkan kepada Dinas Perikanan dan kelautan dan telah menunjuk Bidang Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Laut untuk menjalankan seluruh kegiatan, dalam perjalanan hampir satu tahun telah terjadi kolaborasi dengan bidang lainnya baik lingkup dinas perikanan dan Kelautan mapun instansi lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilapangan tidak terlepas dari keterlibatan Tenaga Pendamping Desa yang siap kapan saja dilibatkan dalam kegiatan, penyuluh perikanan setiap kampung belum maksimal dalam melakukan kewajibannya dan minim terlibat dalam kegiatan CCDP-IFAD yang dilaksanakan di tingkata kampung maupun kabupaten, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman program CCDP-IFAD, tidak menetap di kampung target dan minimnya anggaran untuk mobilitas penyuluh. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan CCDP-IFAD cukup besar dan seiring dengan perjalanan waktu animo masyarakat cukup tinggi untuk terlibat dalam kegiatan CCDP-IFAD yang dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun kampung, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah kehadiran peserta semakin bertambah. Kegiatan CCDP-IFAD kabupaten Merauke telah meggunakan anggaran sesuai Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2013, belum tercapaianya target penyerapan anggaran terlihat dari perbedaan target pencapaian serapan anggaran (95 %) dengan penyerapan anggaran yang terealisasi (88,5%) di tahun 2013. Secara teknis, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kegiatan di lapangan adalah kondisi geografis antar kampung yang berjauhan, aksesibilitas yang relatif sulit, keterbatasan signal seluler untuk komunikasi. Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan perencanaan kerja yang sangat matang dan team work yang solid, sehingga program kerja dapat terlaksana dengan lancar.

2. GAMBARAN UMUM LOKASI CCDP-IFAD 2.1.

PROFIL SINGKAT 9 DESA TARGET CCDP-IFAD Secara historis, Kabupaten Merauke terbentuk pada tanggal 12 Februari 1902 yang merupakan bagian dari hindia belanda dan menjadi salah satu kota pemerintahan penjajahan belanda yang berada di Pulau Papua, yang mana kemudian setelah pelaksanaan pepera bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah papua bagian selatan. Pada tahun 2003, Kabupaten Merauke mengalami pemekaran daerah menjadi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat sehingga terjadi perubahan batas-batas topografi Kabupaten Merauke.


Posisi Kabupaten Merauke terletak ujung paling selatan dari pulau papua, dimana batas-batas wilayahnya di batasi oleh daratan dan lautan serta berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Kabupaten Merauke merupakan dataran rendah yang hanya memiliki kelas ketinggian antara 0 hingga 60 meter dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Merauke sebagai berikut :  Sebeleah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Mapi dan Kabupaten Boven Digoel  Sebelah Timur : Berbatasan dengan Papua New Guinea  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Arafuru  Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Arafuru. Wilayah administrative kabupaten Merauke terbagi dalam 20 distrik dengan rincian sebanyak 160 kampung dan 8 kelurahan. Sedangkan Sasaran Program CCDP-IFAD kabupaten Merauke hanya mencakup 3 distrik dan 9 kampung/kelurahan untuk tahun pertama. Distrik Merauke Distrik Merauke memiliki luas wilayah 1.445,63 km2 merupakan 3 % dari luas kabupaten Merauke, dengan luas laut 188,93 km2.  Kelurahan Samkai Kelurahan Samkai merupakan desa tardekat dengan pusat kabupaten Merauke, jarak tempuh sekitar 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 1015 menit dari pusat aktivitas kabupaten Merauke. Perjalanan menuju kelurahan Samkai melalui jalan beraspal sehingga tidak ditemukan kesulitan dalam mengakses kelurahan Samkai. Luas kelurahan Samkai sekitar 324 ha dengan batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Indah, sebelah Selatan dengan Kelurahan Rimba Raya, sebelah Barat dengan Seringgu dan Sebelah Timur dengan Laut Arafura. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin didominasi oleh laki-laki berjumlah 4.403 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 4.043 Jiwa, tingkat pendidikan cukup rendah dimana lulusan SMA sekitar 352 orang, lulusan Sarjana hanya 104 orang. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke mata pencarian penduduk kelurahan Samkai di dominasi oleh nelayan sekitar 656 orang. Profesi sebagai nelayan merupakan turun temurun yang telah diwariskan oleh orang tua, sehingga meyoritas nalayan kelurahan Samkai merupakan nelayan tangguh dengan fasilitas perahu/kapal > 1 GT, nelayan Samkai terdiri dari suku asli papua Marin pantai yang sudah berdomisili lama di pesisir pantai samkai, namun sejak kedatangan nelayan pendatang dari suku bugis, jawa, ambon dan buton sedikit demi sedikit mulai berkurang dominasinya. Fenomena perubahan penangkapan ikan juga terjadi ketika suku pendatang yang mendominasi penangkapan ikan, yaitu penggunaan kapal/perahu ukuran besar dengan jarak penangkapana dan jumlah penangkapan yang lebih besar dibandingkan dengan suku asli yang hanya mengandalkan jaring hanyut tanpa menggunakan perahu. Mayoritas penduduk asli Samkai memeluk agama Kristen sedangkan penduduk pendatang mayoritas memeluk agama Islam. Fasilitas


peribadatan terdiri dari gereja (5 buah), Masjid (4 buah). Fasilitas pendidikan terdiri dari Sekolah Dasar (9 buah), fasilitas perikanan terdiri dari kedai pesisir, SPDN, pabrik es, cold storage, dan peluncurab kapal. Kondisi umum fasilitas perikanan cukup memprihatinkan mengingat kondisi fasilitas yang tidak terjaga dengan baik sehingga banyak komponen fasilitas yang rusak dan hilang. Komposisi substrat pesisir pantai samkai di dominsai oleh substrat pasir sehingga menyebabkan ekosistem mangrove kurang tumbuh dengan baik, hanya pada bagian tertentu saja yang tumbuh dengan baik misalkan pada bagian wilayah Barat kelurahan Samkai ekosistem Mangrove tumbuh dengan baik karena terdapat sedimen lumpur yang menopang pertumbuhan mangrove. Pesisir pantai Samkai di dominasi oleh vegetasi pohon kelapa yang sengaja di tanam oleh masyarakat sebagai pengahasilan tambahan dari buah kelapa.  Kelurahan Maro Latak geografis Kelurahan Maro berada di dekat pusat aktivitas kabupaten Merauke, jarak tempuh sekitar 3 km dari pusat kabupaten dan waktu tempuh sekitar 15-20 menit dengan kendaraan motor, perjalanan menuju kelurahan Maro melewati jalan beraspal yang kondisinya rusak setelah melewati kantor pertamina dan kondisi semakin rusak ketika memasuki dusun target (Gudang Arang) perjalanan harus melewati jalan pengerasan. Jumlah penduduk kelurahan menurut hasil survey Badan Pusat Statistik 17.863 Jiwa, dengan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan 3.817 jiwa atau sekitar 40 % dari jumlah penduduk kelurahan Maro. Sasaran program CCDP-IFAD kabupaten Merauke di kelurahan Maro mengambil lokasi di tepi sungai Maro yaitu dusun Gudang Arang, mayoritas profesi penduduk gudang arang menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan baik dari sungai Maro dan laut, profesi lain yang ditekuni warga lainnya adalah buruh pelabuhan, dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai guru SD dan PAUD. Mayoritas warga gudang arang adalah pendatang yang berprofesi sebagai Nelayan turun temurun dari orang tua, ada juga warga yang berprofesi sebagai penangkap buaya disekitar sungai Maro, nelayan yang memiliki perahu hanya sebagian kecil mayoritan nelayan gudang arang adalah nelayan tepian yang hanya memanfaatkan jaring tanpa perahu, sehingga tingkat ketergantungan kepada kondisi pesisir sangat tinggi. Fasilitas perikanan di dusun gudang arang hampir tidak ada karena jarang di sentuh bantuan oleh dinas Perikanan kabupaten Merauke, hanya terlihat fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (1 buah), fasilitas peribadatan gereja (2 buah) masjid (1 buah) dan pelabuhan kapal milik pribadi. Vegetasi di dusun gudang arang di dominasi oleh bakau jenis api-api dan Rhizopora yang tumbuh sekitar tepian sungai Maro, persentase penutupan mangrove sudah mengalami penurunan disebabkan oleh kegiatan penebangan pohong menjadi lahan pelabuhan dan pemukiman warga, sering juga ditemukan warga gudang arang yang memanfaatkan kayu bakau sebagai bahan bakar rumah tangga.


 Kampung Nasem Secara geografis letak kempung Nasem merupakan kampung terjauh berbatasan langsung dengan distrik Naukenjerai, jarak tempuh dari pusat kabupaten Merauke sekitar 30 km dan waktu tempuh sekitar 45-60 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Perjalanan menuju kampung Nasem melewati taman nasional Wasur dengan kondisi jalan memprihatinkan hingga sekarang jalan dalam kondisi perbaikan, sering juga dilewati jembatan yang kondisinya buruk karena terbuat dari papan kayu ala kadarnya sehingga ketiga terjadi banjir banjir papan jembatan dibawa arus sungai. Jumlah penduduk kampung Nasem 563 jiwa, secara fisik bangunan rumah penduduk masih tergolong warga miskin dengan fasilitas dapur terletak di luar rumah dan WC memanfaatkan aliran sungai kecil di sekitar kampung Nasem, adapun warga yang memiliki WC siram merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Merauke. Mayoritas masyarakat penduduk kampung Nasem merupakan warga pendatang local papua, dan sedikit pendatang dari Sulawesi dan jawa. Penduduk warga asli kampung Nasem selama ini melakukan migrasi ke Negara tetangga Papua New Guenia(PNG) yang masih dalam wilayah adat marga Marin Papua. Pemukiman warga kampung Nasem mengambil tempat di sekitar jalan poros yang berjarak 500 meter dari pesisir pantai, sebelumnya warga bermukim sekitar pantai namun karena kebijakan pemerintah kampung memindahkan pemukiman dengan kompensasi diberikan rumah bantuan yang terbuat dari papan. Mayoritas warga kampung Nasem merupakan Nelayan tangkap tradisional menggunakan jaring Insang dan hanyut tanpa menggunakan perahu, sehingga sangat tergantung pada kondisi pesisir dan musim ikan disekitar pesisir pantai. Akses jalan kampung menuju laut cukup baik, namun kurang di dukung fasilitas perikanan pasca tangkap sehingga hasil tangkap banyak yang terbuang akibat tidak terdapat es pendingin, di kampung Nasem sering pembeli hasil tangkap datang mengambil ikan dengan harga murah dan menjualnya ke kota dengan harga mahal, sehingga margin keuntungan hanya didapat oleh pedagang sedangkan nelayan tidak mendapat margin keuntungan yang diperoleh dari sumberdaya alam yang cukup melimpah. Salah satu kendala dari masyarakat nelayan kampung Nasem adalah tidak tersedianya fasilitas transportasi rutin yang menghubungkan dengan pasar dan kurangnya informasi harga ikan yang up date. Vegetasi pesisir kampung Nasem di tumbuhi mangrove yang di dominasi oleh Api-api dan Rhizopora. Penduduk kampung Nasem sering memanfaarkan hutan mangrove sebagai daeraha penangkapan ikan, kepiting dan udang. Ranting bakau yang kering sering dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga.


Distrik Naukenjerai Distrik Naukenjerai luas wilayah 905,86 km2 merupakan 2 % dari persentase luas wilayah kabupaten Merauke, dengan luas laut 517,48 km2.  Kampung Kuler Kampung Kuler mempunyai luas 1.700 ha, dengan Posisi kampung Kuler berbatasan dengan kampung Tomer, Onggaya dan Nasem, dan laut Arafura, berbatasan dengan Negara PNG menjadikan kampung Kuler sebagai kampung lintasan dua warga Negara yang berbeda. Kampung Kuler terletak pada sector pesisir pantai dengan ketinggian 2 m dpl dan suhu rataan 25 oC. jumlah penduduk sebanyak 539 jiwa yang terdiri dari laki-laki 273 jiwa dan perempuan 266 jiwa. Jumlah penduduk menurut agama, protestan 287 jiwa, Katolik 164 jiwa dan Islam 88 jiwa. Penduduk kampung Nasem terdiri dari suku Marind, suku Kanuum dan sisanya adalah suku pendatang yang berasal dari Kei, Toraja, Timor dan Makassar. Mata pencarian masyarakat suku Kanum dan suku Marind adalah berkebun, berburu dan menjaring. Hasil kebun, menjaring dan buruan mereka dijual ke kota yang jaraknya dari kampung sekitar 30 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dan angkutan pedesaan selama 60 menit. Masyarakat asli suku marind dan suku kanum dalam komunikasi seharihari menggunakan bahasa daeranya masing-masing dan sebagaian besar masyarakat asli telah menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan masyarakat luar atau pendatang, sedangkan untuk pertemuan kelompok ataupun dalam acara adat mereka menggunakan bahasa Teuro tonggal tbra (Kanuum) dan Pig (Marind). Menurut kepercayaan suku Kanum dan Marind terdapat banyak tempat yang dipandang keramat (pemali). Tempat-tempat tersebut berupa daerah yang lapang, hutan, pohon tertentu atau mata air tertentu. Tempat keramat tersebut mungkin merupakan sesuatu yang sukar untuk dipahami oleh orang luar karena seringkali keistimewaan tidak dapat dijelaskan atau diterangkan secara fisik dan manfaatnya hanya dapat dirasakan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu. Tempat tersebut dapat memiliki hubungan tertentu yang bermakna larangan untuk pemakaian, bahkan kunjungan, karena tempat sacral dipandang suci oleh masyarakat asli.  Kampung Onggaya Kampung Onngaya terletak pada sector pantai dengan ketinggian 1 m dpl dan suhu rataan 23,2 oC. jumlah masyarakat sebanyak 365 jiwa yang terdiridari laki-laki 195 jiwa dan perempuan sebanyak 170 jiwa. Jumlah penduduk yang mencapai perguruan tinggi hanya 1 orang dan mayoritas masyarakt berpendidikan lulusan SD kemudian tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena disebabkan oleh kebutuhan membantu




keluarga dengan menangkap ikan di pantai atau berburu di hutan. Masyarakat kampung Onggaya terdiri dari suku Kanuum, suku marind dan sisanya adalah suku pendatang yang berasal dari jawa, Kei, Toraja, dan Timor. Mayoritas masyarakat kampung Onggaya adalah pemeluk agama Kristen protestan. Kampung Onggaya memiliki luas sekitar 1.500 ha yang di batasi oleh batas-batas administrative sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, Timur berbatasan dengan kampung Rawa Biru, bagian Utara berbatasan dengan Kampung Kuler, sebeah selatan berbatasan dengan Desa Tomer. Mata pencarian masyarakat kampun Onggaya adalah Menjaring ikan, berkebun dan berburu, hasil kerja mereka di jual ke kota yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dan ankutan pedesaan selama 1 jam, dengan jarak tempuh sekitar 40 km. Kampung Tomer Secara geografis kampung Tomer berbatasan dengan kampung Tomerau, Onggaya, Kuler dan Laut Arafura, dengan ketinggian 1 m dpl dan suhu rataan 23,2 oC. Akses menuju kampung Tomer dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan angkutan pedesaan, dengan jarak tempuh 45 km dari pusat kabupaten dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Kondisi jalan menuju Kampung masih dalam pengerasan diselingi jalan aspal yang kondisinya rusak. Jumlah penduduk Tomer 554 jiwa, mayoritas penduduk merupakan suku Kanuum dan Marind yang di tambah dengan suku pendatang dari Kei, Timor, Jawa dan Sulawesi dan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen. Terletak di pesisir pantai menjadikan mayoritas penduduk Tomer sebagai nelayan tradisional yang memanfaatkan sumberdaya sekitar pesisir dan hutan mangrove. Nelayan tradisional tanpa menggunakan perahu membuat jarak tangkap penduduk sangat terbatas dan hanya memanfaatkan hasil hutan mangrove berupa Ikan, Kepiting bakau dan udang. Mayorita Penduduk Tomer memiliki tingkat pendidikan hanya sampai pendidikan dasar, mengingat keterbatasan sekolah lanjut yang terdapat di Tomer, selama ini jika ingin melanjutkan pendidikan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh yang mengakibatkan banyak siswa enggan melanjutkan pendidikannya karena akses pendidikan cukup jauh dan lama, dan juga tidak di dukung oleh tanaga pengajar yang minim untuk bersedia mengajar. Selama ini hasil tangkap nelayan di ambil oleh pedagang dari kota dengan harga murah sehingga margin keuntungan tidak dinikmati oleh nelayan karena harus menutupi ongkos biaya melakukan penangkapan.


Salah satu permasalahan yang ditemui ketika berdiskusi adalah limbah ikan yang sering di buang oleh nelayan besar ketika menangkap ikan disekitar perairan Tomer, membuat dampak bau busuk di sekitar pesisir pantai yang mengakibatkan beberapa jenis ikan menjauh dari tepi pantai dan membuat hasil tangkap nelayan tradisional menjadi menurun. Distrik Okaba Berdasarkan wilayah target CCDP-IFAD distrik Okaba memiliki luas wilayah 1.560,50 km2 merupakan 3 % dari persentase luas wilayah kabupaten Merauke dengan luas laut 376,45 km2. 

Kampung Okaba Kampung Okaba yang merupakan pusat ibukota distrik Okaba adalah distrik tertua di kabupaten Merauke karena pertamakali didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1910 dengan nama Okaba Post, kemudian Misi diundang masuk untuk membantu mengatur masyarakat yang pada saat itu hidup dengan system mengayau (memenggal kepala manusia). Pembinaan yang dilakukan misi ini sampai pada tahun 1963 ketika integrasi Republik Indonesia di Irian Jaya, Pemerintah Hindia Belanda digantikan pemerintahan Indonesia. Batas wilayah Okaba disebelah timur adalah kampung Alaku, sebelah barat kampung Makaling, sebelah utara kampung Yawimo dan disebelah selatan laut Arafura. Jumlah penduduknya 1.242 dengan masyarakat aslinya adalah suku Marind. Karena kampung Okaba merupakan pusat ibukota distrik maka jumlah pendatang lebih banyak dibandingkan masyarakat asli, dimana para pendatang ini umumnya adalah pegawai pemerintahan, guru, petugas kesehatan, TNI dan pedagang. Secara geografis kampung ini bertopografi datar 100 % dengan jarak 96 km dari pusat kabupaten yang dapat ditempuh menggunakan motor dengan melalui 2 kali penyeberangan di kali Kumbe dan kali Bian, namun bila musim hujan kondisi jalan rusak. Jalan dalam kampung terbuat dari aspal sepanjang 5 km dan jalan tanah sepanjang 3 km. Perumahan masyarakat sangat sederhana terbuat dari batang dan daun sagu yang merupakan swadaya. Sumber air bersih diperoleh dari sumur yang terdapat di beberapa tempat dan merupakan sumur buatan pemerintah Hindia Belanda, dimana sumber air ini tidak pernah kering walaupun saat musim kemarau. Prasarana umum yang tersedia di kampung cukup lengkap antara lain satu gedung SD YPK, satu gedung SD YPPK, satu gedung SD Negeri, satu gedung SLTPN, gereja protestan 1, gereja katolik 1, mesjid 1, satu gedung puskesmas rawat inap, pasar 1 dan kios milik pendatang 10, warung telekomunikasi 1 buah yangdi kelola swasta, SPDN 1 buah dan


penginapan sederhana 1 buah. Fasilitas keamanan kampung Okaba terdiri dari Polsek Okaba dan Danramil yang mengambil lokasi di pusat kampung okaba, selain akses darat kampung Okaba dapat ditempuh dengan menggunakan peswat terbang dengan waktuh tempu sekitar satu jam menggunakan peswat berpenumpang 12 orang, kampung okaba memiliki fasilitas bandara yang dikelola oleh dinas perhubungan kabupaten Merauke, kondisi bandara cukup baik yang dikelilingi oleh pagar sehingga ternak masyarakat tidak dapat masuk ke area bandara. Potensi sumber daya alam yang ada di kampung Okaba cukup banyak dan secara umum telah dikembangkan bahkan ada beberapa yang hampir habis, karena pengambilan hasil alam untuk dikomersilkan. Hasil laut seperti berbagai jenis ikan, kepiting dan udang sangat melimpah namun terbatas hanya untuk konsumsi sehari-hari Adapun jenis-jenis ikan yang ada adalah bandeng, kuru, bulanak dan kakap terutama saat musim angin timur yaitu bulan April – Desember. sedangkan musim udang pada bulan November – Maret. Ikan kakap disamping dagingnya dijual pada kapal penampung yang berlabuh di kali bian dengan harga Rp. 4.000 per kg, juga diambil gelembungnya karena harga gelembung kering cukup tinggi yaitu Rp. 50,000 per ons. Jenis ikan hias yang banyak diusahakan masyarakat Okaba terutama kaum mudanya adalah mencari anakan ikan arwana yang musimnya dimulai saat awal musim hujan karena ikan ini hidup di air tawar. Tingkat pendidikan masyarakat di kampung Okaba relative rendah karena sebagian besar masyarakat hanya memiliki pendidikan formal dasar (SD/SR) hingga mereka tidak buta huruf. Hal ini karena pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1920 telah membangun sekolah yaitu SR (sekolah rakyat) dengan staf pengajarnya adalah orang-orang dari kepulauan Kei, guru Antonius Dumatubun merupakan guru pertama di Okaba. Saat ini jumlah guru di SD YPPK 3 orang, SD YPK 7 orang dan SD Inpres 3 orang guru. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan SLTP dan SLTA terbatas karena SLTPN didirikan sekitar tahun 1984 dengan jumlah guru saat ini 6 orang dan SLTA baru dibuka tahun 2004 yang saat ini masih menggunakan fasilitas milik SLTP dan staf pengajarnya adalah guru-guru SLTP. Secara umum rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adalah karena kurangnya kesadaran atau motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, disamping karena tidak ada biaya. Sebagian besar penduduk asli Okaba beragama Kristen katolik, untuk kegiatan pelayanan keagamaan ini dibina oleh seorangpastor yang secara aktif melakukan pelayanan. Sedangkan untuk mengatasi masalahmasalah adat terdapat juga lembaga adat / LMA wilayah Muli Malin Anim distrik Okaba, yang mulai berfungsi secara adminitratif dan operasional pada tahun 2000. Peran LMA di kampung Okaba cukup besar terutama


untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan kampung, misalnya untuk pelepasan tanah milik masyarakat yang akan melepaskan diri dari NKRI; perselisihan pendapat; rencana pembangunan SMK; pembentukan koperasi sebagai wadah pemasaran hasil masyarakat dll. PPL yang ada kurang aktif sehingga aktifitas pertanian di kampung kurang produktif. Salah satu masalah yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat adalah pemasaran hasil yang dilakukan dari rumah ke rumah karena belum diaktifkannya fasilitas pasar yang ada. 

Kampung Makaling Secara geografis Kampung Makaling terletak di pesisir pantai, kampung ini bertopografi datar 100 % dengan jarak 98 km dari pusat kabupaten yang dapat ditempuh menggunakan motor dengan melalui 2 kali penyeberangan di kali Kumbe dan kali Bian, namun bila musim hujan kondisi jalan rusak. Jalan menuju kampung Makaling dari pusat distrik terbuat dari aspal. Batas wilayah Makaling disebelah timur adalah kampung Okaba, sebelah barat kampung Iwol, sebelah utara kampung Yauwinu dan disebelah selatan laut Arafura. Jumlah penduduknya 638 dengan masyarakat aslinya adalah suku Marind dan suku pendatang dari timor, kei, jawa dan Sulawesi, dimana para pendatang ini umumnya adalah nelayan dan pedagang. Perumahan masyarakat sangat sederhana terbuat dari batang dan daun sagu yang merupakan swadaya. Sumber air bersih diperoleh dari sumur yang terdapat di beberapa tempat. Mayoritas masyarakat Makalin bermata pencarian sebagai penangkap ikan tepi pantai tanpa menggunakan perahu, alat tangkap yang sering digunakan adalah pancing, jaring tarik, jaring gantung dan jaring kakap yang di operasikan secara manual menggunakan tenaga manusia. Hasil tangkapan nelayan merupakan jenis ikan Bandang, kakap cina, kuru, udang dan kepiting. Hasil tangkap nelayan di jual ke ibukota distri Okaba dan sisanya di konsumsi sendiri, sering juga pedagang dari kabupaten datang membeli hasil tangkapan berupa udang dan ikan dengan harga murah. Vegetasi pesisir kampung Makaling di dominasi oleh Api-api dan Rhizopora di sekitar sungai, sedangkan pesisir pantai di dominasi oleh pohon kelapa dan semak belukar. Musim tangkap nelayan kampung makaling masih tergantung kepada kondisi alam di mana ketika musim timur banyak nelayan yang


menangkap ikan tetapi ketika musim Barat (musim gelombang) banyak nelayan yang menganggur. Kegiatan kosong tersebut diisi dengan melakukan perburuan atau bercocok tanam di kebun. Mayoritas penduduk makali memeluk agama Kristen katolik, kemudian di susul Kristen protestan dan sebagian Islam yang di dominasi oleh pendatang dari Sulawesi dan jawa, adapun pemeluk Islam penduduk asli merupakan pendatang local dari kampung Dufmira. 

2.2.

Kampung Alaku Pemukiman penduduk Kampung Alaku merupakan tempat baru yang mengambil posisi sepanjang jalan poros kampung, sebelumnya kampung Alaku terletak di sepanjang pantai, namun kebijakan pemerintah kabupaten Merauke yang memindahkan pemukiman agar lebih mudah diakses dari sisi bantuan, maka pemukiman penduduk di pindahkan dari pinggir pantai ke sepanjang jalan poros. Jumlah penduduk kampung Alaku 512 jiwa, yang mayoritas penduduk asli papua suku Marind dan sebagian kecil pendatang dari Timur, Sulawesi dan Jawa. Mayoritas penduduknya memeluk kepercayaan Kristen Katolik, kemudian Kristen Potestan dan Islam sebagai keyakinan pendatang. Kampung Alaku masuk dalam distrik Okaba yang berjarak tempuh 94 km dari pusat kabupaten dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam dengan kondisi normal, sebagian jalan menuju kampung Alaku beraspal kasar, tetapi sebagian besar jalan masih pengerasan sehingga kesulitasan akses ketika terjadi hujan. Fasilitas umum yang terdapat di kampung Alaku, Sekolah Dasar 1 buah, balai pertemuan desa 1 buah, puskesmas pembantu 1 buah, fasilitas peribadatan gereja 1 buah dan tidak terdapat fasilitas perikanan. Mayoritas penduduk Alaku merupakan penangkap ikan, berburu, berkebun, pembuat batu bata, buruh dan pegawai perusahan perkebunan astra. Persentase penutupan pemukiman terhadap luas wilayah Alaku cukup kecil, terlihat dari dominasi hutan sepanjang jalan menuju kampung Alaku. Hasil tangkapan dan perkebunan di jual ke ibu kota distrik, namun sering pedagang ikan yang langsung mengambil ikan dengan system plasma di mana nelayan disewakan jaring tangkap, kemudian hasil tangkapannya di ambil murah oleh pedagang tersebut.

POTENSI EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN Keragaman pasar produk perikanan kabupaten Merauke : 1. Rata-rata produksi ikan yang didaratkan di Pantai Lampu 1 (Pusat Pendaratan Ikan) sekitar 33 ton/hari (diluar kan kuro, kakap putih (cina) dan Tenggiri);


2. Jenis ikan yang didaratkan didominasi oleh Ikan Senangin, Paha Putih, Kakap Batu, Kuro, Kakap Putih (Cina), Tenggiri, Kue, Lemadang/Lari, Gulamah, Kerapu lumpur dan Udang Putih 3. Produk: a. Lokal: Umumnya Segar dalam bentuk utuh; Olahan hanya terasi b. Eksport/Luar Daerah: Ikan Beku, Ikan Beku dalam bentuk fillet dan Udang Beku; Olahan: Gelembung Renang, Ikan asin, Rebon Kering Diversifikasi produk perikanan Produk perikanan yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan: Ketersediaan sumberdaya, kemampuan masyarakat, peluang pasar, sebagai berikut: 1. Terasi 2. Ikan Asin 3. Abon Ikan 4. Baso Ikan 5. Kerupuk 6. Rebon Kering Selanjutnya: Analisa Kelayakan Usaha Produk Perikanan Potensial Tersebut dan sekaligus menentukan Focusing Product Development (Prioritas) untuk pasar eksternal (memperhitungkan jarak/trasport) dan lokal. Strategi pengembangan pasar 1. Target Pasar Produk Olahan: Eksternal Market (Pasar Luar) Daerah (Pasar sasaran kantong-kantong Pemasaran Produk Perikanan (Utama: Surabaya dan Jakarta) (Next Step: Mengkaji lagi potensi serapan pasar eksternal target (Surabaya dan Jakarta) khusus pasar produk olahan) dan Pasar Lokal (Semua Lapisan Masyarakat dengan Pasar Sasaran: Para Pegawai negeri/swasta, wisatawan/pendatang) (Next Step: Menghitung potensi serapan pasar lokal). 2. Marketing Mix (Bauran Pemasaran) a. Produk; fokus kepada: 1). Quality dan Keragaman Produk bukan volume produk; 2). Estetika produk: Bentuk dan Kemasan (packaging); 3). Keamanan Pangan: Sistem standarisasi produksi (infrastuktur dan proses produksi) dan Sertifikasi Produk (Minimal: Depkes dan Halal) b. Harga; 1) Menerapkan efisiensi produksi: skala usaha rumah tangga; 2). Bekerjasama dengan provider moda transportasi (khususnya transportasi laut: Pelindo); 3). Bekerjasama dengan pengusaha lokal (mitra usaha) c. Promosi: Baik untuk pasar eksternal maupun pasar lokal. Target utama untuk promosi adalah Pasar Lokal (Pameran/Stand di Supermaket; Gerakan makan ikan (Program Dinas Perikanan), Pembuatan Pamplet/brosur produk) 3. Pengembangan Kelembagaan a. Koperasi (Berperan: menampung, memasarkan dan mengirim produk) b. Kantor Penghubung di kantong-kantong pasar eksternal target (Berperan antara lain: sebagai bridging/jembatan antara koperasi di daerah dengan pasar luar; menjamin produk ; promosi). Untuk kepentingan project: time frame-nya 1-2 tahun; di evaluasi/dikaji ulang


dan apabila dirasakan perlu diteruskan selanjutnya di serahkan kepada PEMDA. Pola Pendekatan/Pelaksanaan a. Capacity Building (Training); Beberapa training yang diperlukan antara lain: • Training Penanganan Ikan • Training Teknis Produksi Bersih • Training Manajemen Usaha • Training Teknis Pengolahan (Penyiapan Bahan Baku – Packaging Penyimpanan/Pengiriman) b. Modal Sosial; Saat ini sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan para pihak terkait (Masyarakat/Kelompok Usaha; SKPD: Dinas Perikanan dan Kelautan (P2HP, Karantina), Dinas Perindagkop dan UMKM; Pengusaha Lokal; Pelindo; Kadin (Lokal dan Pasar Sasaran); yang tujuannya adalah membuat forum mitra yang dirancang memberikan support baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tupoksi masingmasing. c. Pendampingan dan Pembinaan Aktif; selama proses pengembangan diperlukan dampingan/pembinaan aktif oleh fasilitator khusus yang fokus pada hal teknis terkait dengan pelaksanaan proses produksi dan manajemen usaha.

2.3.

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pasar Lokal a. Hanya sebatas ikan segar, dan kalau ada produk olahan masih sangat terbatas (Terasi) b. Serapan Pasar Sangat Terbatas (Maksimal 3 ton/hari) c. Hanya jenis ikan Paha Putih, Senangin, Kakap Batu, Ikan Lari/Lemadang, Ikan Kue dan Udang 2. Pasar Luar Daerah a.

Moda transportasi yang bisa digunakan hanya Transportasi Laut (Kapal) dan Udara b. Butuh Upaya lebih dalam pengiriman, umumnya hanya perusahaan (4 PT dan 2 CV) yang mampu melakukan Bulky Produk (Ikan Beku, Fillet Beku) karena Sangat Padat Modal); Jenis Ikan Utama adalah: Ikan Tenggiri, Kuro, Kakap Putih (Cina) dikirim dalam bentuk Fillet dan Udang c. Produk olahan yang bisa keluar saat ini hanya Gelembung Renang (15 Pedagang) dan Ikan Asin Gastor (6 Pedagang) d. Serapan Tinggi (Data dari Karantina Ikan: Rata-rata dalam Satu Bulan Bisa Terkirim Produk Ikan Beku/Fillet:…..Ton (Tujuan Pasar: China, Surabaya); Gelembung Renang:……. (Tujuan Pasar: Eksport via Jakarta, Surabaya dan Tarakan); Ikan Asin (Gastor):….Ton (Tujuan Pasar: jakarta); dan berdasarkan wawancara permintaan (Demand) masih sangat tinggi.


Pola pemasaran ikan ada empat bentuk pola:

Pola Pemasaran Ikan Olahan (Gelembung Renang dan Ikan Asin) ; ada 2 bentuk pola pemasaran :

Kegiatan workshop Temu Usaha Alternative Income Generating & Jejaring Pemasaran telah dilakukan pada 25 – 26 November 2013 di hotel ITESE kabupaten Merauke dan hadiri oleh semua kelompok usaha pengolahan di tiga distrik (distrik Merauke, distrik Naukenjerai, dan distrik Okaba), para pelaku usaha yang sudah berkembang di kabupaten Merauke serta mengundang SKPD yang terkait dengan kegiatan pengembangan usaha produk olahan hasil perikanan, antara lain; Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Merauke, BPPMHP, Perindagkop, Pelindo, untuk menjadi narasumber untuk memberikan pemahaman, pembelajaran dan pencerahan bagi kelompok usaha, terkait dengan pengembangan usaha.


Kegiatan Annual Outcome Survey dan Market Study sudah dilaksanakan oleh tim PKSPL IPB Bogor dengan didampingi TPD dan konsultan, melakukan pengambilan data di empat desa yaitu dua desa sasaran program CCDP-IFAD (kelurahan Samkai dan kampung Kuler) dan dua desa diluar program (dusun Payum dan kampung Tomeraw). Mengajukan pertanyaan dan kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail mengenai pelaksanaan program CCDP-IFAD dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat. Penentuan sample survey ditentukan dengan memperhatikan komposisi pelaku usaha yang sudah berkembang di kabupaten Merauke dan kelompok masyarakat, baik yang menerima manfaat maupun yang tidak menerima manfaat dari program CCDP-IFAD. Market Study dilaksanakan oleh Universitas IPB bersama TPD dan konsultan pemasaran, dengan harapan produk yang diusulkan tidak asal / sembarangan tapi harus berinovasi dan harus mencapai prinsip-prinsip yang menguntungkan, dengan jalan seperti berikut ; a. Menyusun rantai pasoknya, memunculkan potensi dari kelompok masyarakat program CCDP-IFAD dan mengidentifikasi profil resiko setiap kegiatan usaha b. Mengidentifikasi investasi di Kabupaten Merauke yang dapat dibuat (cara ini sangat efektif untuk mendukung rantai pasok prioritas) c. Menyiapkan model bisnis untuk investasi terutama dalam rantai pasok prioritas dengan merinci investasi nyang terlibat, biaya operasional dan pemeliharaan, input tenaga kerja dan pendapatan yang dihasilkan Tim market study membuat profil pasar saat ini dari Kabupaten Merauke dan menjabarkan produk yang dijual, jumlah produk, harga per unit, sumber pasokan, perusahaan swasta yang terlibat. Kita harus belajar dari perusahaan swasta tersebut dimana mereka melihat peluang pasar produk kelautan dan perikanan didaerah pusat bisnis, akan tetapi kalau pihak swasta yang mengelola lebih mementingkan profit. Diharapkan tahun 2014 harus sudah ada komoditi / produk kelautan dan perikanan yang diunggulkan untuk dipasarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu produk, yaitu ; - Memetakan komoditi yang ada - Perlunya produk yang inovatif - Variasi produk yang banyak - Tuntutan tingkat pelayanan yang tinggi - Mengidentifikasi pembeli - Kuantitas produk yang diminta - Penetapan harga produk - Pemasaran produk lewat internet - Menyusun rencana bisnis, membangun link/jaringan serta kerjasama untuk saluran distribusi dengan tujuan perkembangan ekonomi sehingga dapat berkelanjutan - Rencana kerja yang detail agar proses dan target tercapai - Mencari data informasi jenis-jenis usaha yang ada dilokasi desa sasaran program CCDP-IFAD - Menganalisis fakta dan kondisi riil dilokasi proyek tentang usaha yang sesuai atau yang cocok untuk masing-masing desa. KRITERIA :


- Kebutuhan / permintaan pasar, populasi / potensi pertumbuhannya, ketersediaan sumberdayanya / bahan baku dialam. - Potensi (produk unggulan yang disukai masyarakat), dengan memperhatikan packages / kemasannya sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. - Peluang pasar, harus siap komoditi yang mempunyai daya saing. - Ketersediaan tenaga kerja (SDM), diharapkan penduduk lokal bisa jadi pengusaha sendiri. Setiap kelompok diharapkan berperan dan berpartisipasi aktif serta selalu semangat dalam kegiatan, adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola wilayah pesisir, meningkatkan efisiensi proses internal yang lebih baik dari saingannya, dengan memberdayakan ibu-ibu kelompok pengolahan perikanan, hanya menggunakan alat yang sederhana tapi produknya higienis serta berkualitas. - Peningkatan usaha, adanya penjual skala kecil / eceran. - Peningkatan pendapatan dengan variasi produk, meningkatan nilai tambah produk sehingga bisa di ekspor secara berkesinambungan. - Produktivitas, memperbaiki produk yang ada dan menciptakan serta mengenalkan produk baru. - Dukungan pemerintah / donor. 2.4.

JENIS KEGIATAN DAN KELEMBAGAAN NELAYAN Kegiatan Masyarakat Nelayan Kab. Merauke Masyarakat pesisir kabupaten Merauke target dari program CCDP-IFAD merupakan masyarakat heteregon yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di nusantara, kemajemukan tersebut tercermin menjadi motif kerja yang dapat terlihat dalam kegiatan keseharian masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir kabupaten Merauke merupayan nelayan kecil yang memiliki perahu dengan kapasitas < 3 GT, dengan alat tangkap pancing dan jaring, memiliki mesin penggerak 45 pk dan alat bantu penentu posisi GPS. Sedangkan nelayan budidaya intensif selama ini belum ditemukan, dikarenakan kebutuhan akan sumberdaya perikanan masih cukup disediakan oleh alam sehingga masyarakat nelayan merasa belum penting dilakukan proses budidaya. Kegiatan keseharian nelayan kabupaten Merauke pada umumnya masih disibuka dengan proses penangkapan ikan (melaut) jarak tempuh sekitar 50 mil, dengan waktu perjalanan sekitar 4-6 jam membuat mereka harus bermalam di daerah penangkapan, namun ada juga nelayan yang melaut hamper sebulan di daerah fishing ground sehingga sulit memantau aktifitas keseharian mereka. Sedangkan urusan keluarga di darat banyak di urus oleh istri nelayan misalnya ; membersihkan rumah, masak, mengantar anak sekolah, memberikan makan ternak, memperbaiki jaring rusak, membuat ikan asin, terasi, diskusi dengan tetangga dan peribadatan. Namun rutinitas tersebut berlaku ketika musim tangkap saja ketika gelombang laut lagi tenang, ketika musim gelombang datang nelayan lebih


banyak memperbaiki perahu dengan melakukan penambalan kapal, menjaring jaring, memperbarui warna kapal dan ada juga yang berburu. Kagiatan alternative mata pencarian ketika musim gelombang berkepanjangan, tidak sedikit nelayan merubah profesinya sebagai buruh kasar di pelabuhan, bangunan, dan supir angkutan umum. Secara garis besarnya kegiatan masyarakat nelayan kabupaten Merauke masih berputar di lingkaran proses penangkapan ikan, dan proses penanganan pasca panen ketika masih di atas perahu, sedangkan kegiatan pemasaran hasil tangkapan diserahkan kepada tengkulak atau pemilik perahu. Kelembagaan Masyarakat Nelayan Secara umum kelembagaan nalayan masyarakat kabupaten Merauke sangat di dukung dengan kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah setempat. Dengan terbentuknya Kelembagaan pengelolaan kawasan minapolitan di Kabupaten Merauke dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030. Kelembagaan tersebut terdiri dari unsur-unsur pemerintah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta instansi vertikal di Kabupaten Merauke, selain terdiri dari kelembagaan pemerintah ikut pula keterlibatan perguruan tinggi, serta kelembagaan masyarakat (HNSI, KUD dan LSM). Namun realitas yang terjadi dikelurahan Samkai yang juga merupakan desa target CCDP-IFAD, kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah baik dalam bentuk Koperasi Mina Bahari tidak berjalan efektif dan cenderung ditinggalkan oleh anggotanya. Selama ini tingkat ketergantungan masyarakat nelayan kepada tengkulak cukup tinggi mengingat modal dasar untuk melaut dengan mudah disediakan tanpa harus menggunakan anggunan dan cukup cepat prosesnya. Kelompok pengawasan yang dibentuk oleh dinas Perikanan yang bertugas mengawasi pemanfaatan sumberdaya masih belum optimal, sehingga masih terjadi penangkapan destruktif di sekitar perairan Merauke. Berbeda dengan lembaga formal yang di bentuk pemerintah, lembaga adat yang merupakan tradisi leluhur dapat memainkan peran efektif dalam pengawasan sumberdaya perikanan dengan melakukan pelarangan eksploitasi pada derah keramat, yang pada umumnya merupakan daerah Nurse Ground, feeding ground bagi ikan jenis tertentu. Lembaga pemasaran ikan yang dibentuk oleh pemerintah dengan melakukan pelelangan ikan masih di rasa belum bekerja maksimal, berbeda dengan papalele yang siap menampung hasil tangkapan nelayan kapan saja dan di mana saja namun kadang harga yang tidak berpihak kepada nelayan.

3. PERAN KONSULTAN PIU/KABUPATEN 3.1.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran di kabupaten Merauke sudah mulai membuat dan menghasilkan produk. Pengolahan dan pengemasannya masih dilakukan dengan cara sederhana, belum ada jaminan mutu dan kualitas yang baik. Produk yang dihasilkan antara lain ; terasi, abon ikan kakap, nugget, bakso ikan. Penjualan produk ini masih dilokal saja, dijual dilingkungan desa setempat, meskipun kadang-kadang ada pembeli dari kota / dari luar yang datang untuk membeli. Harga produk tergolong murah, hal ini tentu saja membuat kelompok usaha yg sudah membuat dan menghasilkan produk merugi. Oleh sebab itu sebelum memulai usaha, perlu mempertimbangkan dan merencanakan langkah-langkah yang pasti dan tepat agar bisa sukses, karena hal ini akan menentukan keberhasilan dari usaha yang dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar memproduksi produk dan menjualnya kepada konsumen / pembeli. Untuk membuat produknya disukai oleh konsumen dan laku dipasaran, maka peran konsultan pemasaran sangat diperlukan. Sosok seorang konsultan pemasaran memang lebih banyak berada di balik layar, namun perannya sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya sebuah usaha ; 

 

Konsultanlah yang mengarahkan pihak-pihak produsen untuk melakukan sejumlah langkah yang berkaitan dengan produksi komoditas yang ada hingga strategi penjualan. Pada tahap awal produksi barang, konsultan bertindak sebagai pengarah saat menentukan bentuk dan kemasan hasil olahan yang diproduksi. Konsultan memberi masukan tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, tipe konsumen, serta segmentasi pasar berdasarkan hasil riset dan observasi.

Selanjutnya pada tahap pemasaran, konsultan akan mendampingi kelompok usaha untuk menentukan strategi pemasaran produk perikanan ; 





Menentukan strategi pemasaran, sebab tanpa strategi pemasaran yang tepat produsen akan mengalami hambatan dalam menjual barangnya sekalipun kualitasnya bagus. Konsultan akan mempelajari apa saja celah dan ide yang bisa dimanfaatkan untuk membuat produk tersebut laku keras di pasaran dan menjadi trend serta berinovasi. Konsultan bertanggung jawab untuk merancang strategi pemasaran yang paling tepat dan sesuai dengan produk yang dihasilkan produsen barang.

Tugas lain seorang konsultan pemasaran adalah : 1. Seorang konsultan pemasaran adalah sumber ide tentang bagaimana sebuah usaha harus dan tepat untuk dijalankan, 2. Produk apa yang dapat dikembangkan lebih lanjut, 3. Bagaimana memangkas biaya yang tidak perlu, 4. Bagaimana membuat konsumen merasa lekat dan loyal terhadap sebuah produk. Konsultan pemasaran berperan sebagai partner guna mengembangkan usaha. Membangun brand dalam menjalankan sebuah usaha


Dalam sebuah usaha, hal yang tidak kalah penting adalah membangun sebuah brand agar dikenal oleh konsumennya. Membangun dan mengembangkan sebuah brand menjadi catatan tersendiri karena penggunaan brand selanjutnya akan menjadi awal dari rangkaian strategi pemasaran jangka panjang. Untuk mendapatkan konsumen yang loyal, kita harus selalu mengedepankan inovasi, namun besarnya biaya untuk menebus sebuah inovasi tanpa adanya perlindungan hukum terhadap merk merupakan langkah yang sia-sia. Bayangkan berapa banyak waktu, tenaga, fikiran, bahkan uang yang terbuang demi tercapainya inovasi sebuah merek. Bagaimana rasanya jika merk tersebut di palsukan oleh competitors kita? Kesadaran akan pentingnya mendaftarkan merek dagang merupakan bukti nyata keseriusan dalam membangun sebuah usaha. Peran dan tanggung jawab dari seorang konsultan pemasaran : Kompetisi analisis. Konsultan harus teliti dan hati-hati mempelajari persaingan dari prospek yang diharapkan dan perlu tahu apa teknik dan elemen yang pesaing gunakan dalam hal kampanye pemasaran mereka sehingga dapat menasehati konsumen kita tentang bagaimana mereka dapat bermain lebih bagus dari orangorang ini. Ini adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen kita akan dapat memenangkan bisnis pembeli potensial mereka. Kampanye pemasaran analisis. Konsultan diharapkan untuk menganalisis kampanye pemasaran saat ini konsumen kita untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Setelah itu harus mampu menawarkan dengan rekomendasi tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan strategi pemasaran mereka untuk membuat mereka lebih efektif dan lebih berdampak. Branding. Konsultan juga diharapkan untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang branding. Hal ini sangat penting sehingga pembeli potensial dengan mudah akan mengenali produk yang mereka tawarkan di pasar. Harga. Harga merupakan salah satu unsur yang sedang dipertimbangkan oleh pembeli saat mereka akan melakukan pembelian. Sebagai konsultan, diminta untuk membantu dalam hal strategi penetapan harga. Konsultan harus mampu memberikan saran terbaik di mana mereka tidak akan remehkan diri mereka sendiri dan mendapatkan keuntungan yang layak. Konsultan pemasaran bekerja dengan berbagai perusahaan untuk menciptakan dan menerapkan strategi pemasaran. Strategi ini dipusatkan di dalam inti bisnis dan jenis layanan serta produk yang mereka tawarkan. Seorang konsultan membantu menciptakan rencana marketing yang detail, menentukan pesan marketing, dan mengenali kombinasi marketing yang sesuai untuk bisa mengeluarkan pesan tersebut. Mereka kemudian mengikuti rencana tersebut secara menyeluruh, dan kemudian menjalankannya dan menerapkan strategi marketing. Mereka akan memantau hasilnya, melakukan perubahan yang diperlukan dan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha pemasarannya.


Seorang konsultan pemasaran akan akan mampu mengenali tentang perilaku konsumen dan proses pemasaran serta sasaran pasar perusahaan dan posisi mereka terhadap produk dan layanan yang ditawarkan, dengan cara yang menarik konsumen dan membuat mereka untuk membelinya. Konsultan marketing yang hebat bukan hanya pintar berpikir kreatif, tetapi juga harus pandai melakukan analisa, mendapatkan hasil dari kreatifitas pemasaran. Tips Pemasaran : Konsultan harus bisa menarik beberapa pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan secara teratur dan konsisten serta selalu menjalin kerjasama baik dengan kolega atau mitra usaha supaya dapat berkelanjutan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Konsultan Individu Bidang Pemasaran dan Value Chain Konsultan Pemasaran dan Value Chain Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua PIU dan memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut : 1. Sebagai bagian dari dua tim pendukung teknis PIU dan disokong oleh Penasehat PMO untuk Jaringan Pasar dan Harga, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan Sub-Komponen 1.3, Pembangunan Desa Berfokus Pasar dan Sub-Komponen 1.2, Dukungan Jaringan Pasar dan Harga. 2. Bekerja sama dengan anggota PIU lainnya untuk membangun keterkaitan dan koordinasi antara rencana dan program di bawah Sub-Komponen 1.3 dan kegiatan di bawah Sub-Komponen 2.2 serta kegiatan dalam rencana dan prioritas Pembangunan PMP desa dan rencana pengelolaan bersama sumber daya pesisir desa. 3. Bekerja sama dengan Penasehat PMO untuk Jaringan Pasar dan Harga dalam menfasilitasi kajian jaringan pasar di kabupaten/kota. 4. Memberikan bantuan teknis kepada PIU dalam kegiatan kelompok usaha dan Pembangunan jaringan pasar dan harga dalam kerangka proyek serta mengadakan loka karya, pemaparan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan di kabupaten/kota mengenai pasar, jaringan harga, serta pendekatan Pembangunan usaha bagi Pembangunan usaha perikanan/kelautan skala kecil. 5. Memberikan dukungan dan nasehat tentang pemanfaatan dan pengelolaan Dana Kabupaten/Kota untuk mendukung perikanan skala kecil, terutama untuk keperluan identifikasi, seleksi, dan pelaksanaan investasi yang melibatkan Pembangunan usaha, prakarsa jaringan pasar/harga, pemasaran, dan kemitraan umum/swasta. 6. Mengkoordinasikan monitoring kinerja Sub-Komponen 1.3 dan 2.2 dan seluruh aspek yang berkenaan dengan Pembangunan pasar, jaringan bisnis dan harga, serta mengorganisasikan studi kinerja dan dampak, survey dan penilaian manakala diperlukan. Tanggung Jawab secara terinci bagi konsultan Pemasaran dan Value Chain Kabupaten/Kota diuraikan secara luas sebagai berikut:


a.

Bekerja sama dengan Penasehat PMO untuk Pemasaran dan value chain berkonsultasi dengan para konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/Kota lainnya mengkaji dan menguraikan lebih lanjut rancangan pelaksanaan Sub-Komponen 1.3 dan 2.2. b. Melakukan penilaian pasar kabupaten/kota, meliputi kajian jaringan harga secara terinci yang mencakup identifikasi daftar awal hingga jaringan pasar produk potensial di kabupaten/kota, seleksi dan validasi hingga jaringan harga produk sangat potensial, serta Pembangunan strategi intervensi bersasaran namun terinci bagi setiap jaringan harga produk prioritas sangat potensial bagi kabupaten/kota – dengan pengawasan dan bimbingan Penasehat PMO untuk Pemasaran dan value chain dan kerjasama dengan para Spesialis Pemasaran dan value chain Kabupaten/Kota. c. Untuk Sub-Komponen 1.3, merancang format standar rencana konsep bisnis serta persiapan rencana bisnis dan model finansial sederhana (misalnya untuk Peralatan Pengumpul Ikan atau Kelompok Usaha Produksi Rumput Laut) yang dapat dipakai sebagai contoh bagi kelompok-kelompok peminat dan rujukan untuk mengkaji kelayakan proposal yang diterima. d. Berperan serta dalam mengkaji dan membandingkan proposal kelompok usaha dan usaha jasa dari kabupaten/kota lainnya. e. Menyiapkan modul dan bahan pelatihan keterampilan bisnis dasar bagi kelompok usaha (meliputi penggunaan dan/atau adaptasi bahan pelatihan yang ada bilamana diperlukan). f. Mengkaji rancangan pengelolaan dan penggunaan Dana BLM dan Infrastruktur serta menjabarkan rancangan pelaksanaannnya, juga memberikan masukan bagi modifikasi rancangan Pedoman Pelaksanaan Proyek. g. Mengatur peluncuran program Dana BLM dan Infrastruktur di kabupaten/kota (meliputi applikasi, seleksi dan pendanaan kelompok usaha dan usaha jasa) serta mendorong pelaksanaannya. h. Menfasilitasi pengelolaan Dana tersebut oleh desa serta pembuatan keputusan perihal distribusi antara infrastruktur desa, usaha jasa, dan usaha produksi. i. Membantu desa menyiapkan rencana pelaksanaan ketiga jenis investasi yang berasal dari Dana tersebut. j. Bersama para tenaga pendamping, mengorganisasikan desa dalam memilih dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, membentuk Kelompok Infrastruktur Desa guna mengawasi pengelolaan proyek infrastruktur. k. Dengan berkoordinasi dengan para konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/Kota lainnya, membantu menyiapkan rencana bisnis dan model finansial sederhana sesuai dengan kondisi dan studi jaringan pasar di kabupaten/kota mereka masing-masing, melakukan validasi silang dengan model dari kabupaten/kota lainnya sebagai contoh bagi kelompok-kelompok peminat dan rujukan untuk mengkaji kelayakan proposal yang diterima. l. Bekerja sama dengan para tenaga pendamping, memberikan dukungan teknis kepada kelompok-kelompok peminat untuk menyiapkan rencana/konsep bisnis mereka guna pengajuan kebutuhan investasi ke Dana BLM dan Infrastruktur yang diperuntukkan bagi kelompok usaha dan usaha jasa. m. Bersama para Tenaga Pendamping, mengidentifikasi dan membentuk kelompok penabung yang terdiri dari keluarga-keluarga beresiko. n. Mengkaji proposal kelompok usaha, melakukan saringan kelayakan, memberikan prioritas akhir dan memilih kelompok usaha yang harus disokong.


o. Mengkaji proposal usaha dalam konteks Rencana Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan memastikan bahwa kelompok-kelompok usaha itu sejalan dengan Rencana tersebut dan tidak akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan. p. Melakukan kajian banding atas pemilihan proposal kelompok usaha dari kabupaten/kota lainnya. q. Koordinasi dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, memberikan pelatihan teknis dan pelatihan bisnis serta dukungan kepada kelompok usaha. Pelatihan dan dukungan tersebut mencakup pelatihan keterampilan bisnis bagi kelompok usaha yang didukung, dengan topik antara lain: kepemimpinan, manajemen bisnis, perencanaan dan manajemen keuangan, keterampilan negosiasi, pemasaran, pencarian dan pemanfaatan informasi pasar, akses keuangan, pemberian pelatihan, dan kerjasama dengan tenaga pendamping. r. Memberikan pelatihan dan bimbingan berjalan kepada kelompok usaha dan jasa yang didukung sebagaimana diperlukan. s. Bekerja sama dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, berkonsultasi dengan konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/kota lainnya, mengkaji dan menjabarkan rancangan pelaksanaan pengelolaan dan pelatihan manajemen tabungan dan pinjaman bagi kelompok usaha. t. Berkenaan dengan pelaksanaan Sub-Komponen 2.2, menyelesaikan pekerjaan penilaian pasar kabupaten/kota, termasuk seleksi jaringan harga prioritas dan penyelenggaraan pertemuan di desa proyek untuk mendiskusikan temuan dan dampak terhadap setiap desa. u. Mengadakan lokakarya validasi strategi dan peluang pasar serta rapat dengan calon pembeli dan kalangan bisnis swasta. v. Menyiapkan strategi intervensi terinci untuk setiap jaringan harga produk prioritas sangat potensial, dengan menyertakan jaringan terkait, strategi dan rencana aksi dengan kejelasan tahapan, tanggung jawab, dan komitmen para pemangku kepentingan. w. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi intervensi dan rencana aksi yang disepakati bagi setiap jaringan harga prioritas, dengan memasukkan (tanpa maksud membatasi) prioritas, studi peluang pasar bagi keompok usaha dan rumah tangga nelayan, promosi peluang pasar, demo dan pelatihan kelompok usaha skala kecil tentang teknologi produksi dan penanganan pasca panen, penyelenggaraan event terkait pasar kabupaten/kota, seleksi, desain, dan penyertaan pembiayaan dari investasi awal yang mempertemukan kelompok produsen dengan mitra bisnis/pembeli serta seleksi, negosiasi, dan penyertaan pembiayaan oleh pemasok swasta untuk mengembangkan/memperbaharui jaringan pasokan penting di kabupaten/kota. x. Mengkoordinasikan pembentukan kerangka kerja monitoring hasil sederhana bagi setiap strategi intervensi guna memantau kemajuan, hasil dan dampak serta memberikan umpan balik untuk pemutakhiran dan pengkajian strategi intervensi berjalan. y. Mengkoordinasikan pelaksanaan, analisis dan penyebaran survey tahunan penelusuran jaringan pasar bagi setiap jaringan pasar prioritas di kabupaten/kota dengan dukungan staf M&E (Monitoring dan Evaluasi) PIU dan PMO. z. Memimpin persiapan dan penyebaran arahan tahunan jaringan pasar dan harga serta pemutakhiran daftar kontak pembeli/produsen/pemasok. aa. Menyelenggarakan dan memfasilitasi lokakarya tahunan pemangku kepentingan jaringan harga bersama-sama pembeli, perusahaan, produsen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji persoalan yang timbul dalam


jaringan harga, kemajuan atas tahapan yang disepakati, serta pemutakhiran strategi intervensi dan rencana aksi bagi setiap jaringan harga. bb. Menyelenggarakan survey standar tahunan penelusuran industri, catatan arahan standar dua tahunan, dan daftar kontak pembeli/produsen/pemasok. cc. Memfasilitasi dan menjalin hubungan dan kontak dengan pembeli potensial dan mitra bisnis di jaringan harga prioritas yang sesuai dengan lebih dari satu kabupaten/kota. dd. Membantu agar proyek berjalan secara efektif sesuai dengan penetapan harga nasional dan daerah – permintaan dan penawaran – bagi produk perikanan dan kelautan yang dihasilkan proyek. 3.2.

NO 1

KEGIATAN DAN INTERVENSI YANG DILAKUKAN Kegiatan program pembangunan masyaraka pesisir kabupaten Merauke seharusnya berjalan efektif ketika terbentuk pengurus PIU, TPD dan Konsultan di tingkat kabupaten, namun karena terdapat kendala teknis sehingga mengakibatkan kegiatan mulai berjalan pada pertengahan Juli. Keterlambatan perekrutan konsultan kabupaten Merauke pada September 2013 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa diikuti oleh konsultan pemberdayaan dan pemasaran, sehingga harus menyesuaikan diri dengan kegiatan yang selanjutnya. Adapun kegiatan yang dilakukan selama bertugas di kabupaten Merauke beserta intervensi sebagai pendorong agar terlaksananya kegiatan, diuraikan sebagai berikut ; KEGIATAN SOSIALISASI DESA

MASALAH Belum dilaksanakan sosialisasi di 6 desa tambahan

INTERVENSI bersama PIU dan TPD menyusun jadual kegiatan sosialisasi di 3 desa tambahan. Bersama TPD menyiapkan daftar nama yang akan diundang dalam acara sosialisasi

2

PENILAIAN DESA BERBASIS MASYARAKAT

Minimnya pemahaman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan

Mengkaji kembali Petunjuk Operasional Kerja(POK) dan membuat form penilaian desa

3

PERTEMUAN DESA

PIU belum memiliki jadual pasti pelaksanaan kegiatan

bersama PIU dan TPD menyusun jadual kegiatan pertemuan di 6 desa tambahan. Bersama TPD menyiapkan daftar nama yang akan diundang dalam acara pertemuan desa.

4

PELATIHAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

belum memiliki jadual kegiatan

bersama PIU dan TPD menyusun jadual kegiatan Bersama TPD menyiapkan daftar nama yang akan diundang dalam kegiatan.

5

INVENTORY SUMBERDAYA PESISIR

belum memiliki kelengkapan adminstrasi (TOR, RAB dan Materi)

menyusun materi inventori bersama PIU dan TPD, menentukan Tim, dan membantu menyusun TOR dan RAB

6

PELATIHAN CO-MANAGEMENT

belum tersedia materi comanagement dan ketidak jelasan peserta yang akan hadir dalam kegiatan

menyiapkan materi comanagement

mengundang kelompok pengelola sumberdaya

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 7

PEMBANGUNAN PONDOK INFORMASI

Belum pencairan dana ke kelompok masyarakat Infrastruktur

melakukan koordinasi dengan bendahara PIU dan TPD untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan

8

PERSIAPAN DETAILED VILLAGE COMANAGEMENT PLAN

belum ada draft naskah peraturan kampung

meyusun draf peraturang kampung yang diadopsi dari peraturan kampung CORMEP

9

WORKSHOP COASTAL MARINE RESOURCES MANAGEMENT

materi dan schedule kegiatan belum di susun oleh panitia

bersama PIU dan Panitia menyusun judul materi, menentukan Pemateri dan schedule kegiatan.

10

PELATIHAN SISTEM MONITORING



11

PENYALURAN BLM

kesalahan adminstrasi

bersama TPD memperbaiki sarat administrasi

12

PELATIHAN PEMASARAN (MARKETING AWERENESS)

belum tersedia materi dan ketidak jelasan peserta yang akan hadir dalam kegiatan

menyiapkan materi dan peserta dari kelompok usaha

13

PENGEMBANGAN AIG DAN JARINGAN PASAR



15

BASELINE RIMS (PENGUMPULAN DATA KONDISI MASYARAKAT) VILLAGE PROFILING (PROFILE DESA)

belum terbentuk Tim survey

membentuk Tim survey yang terdiri dari konsultan dan TPD didampingi langsung oleh TPD dan pencarian data sekunder

16

waktu terlalu sempit dan minimnya data desa

PIU Kabupaten Merauke bersama TPD, Penyuluh, dan konsultan terusmenerus melakukan koordinasi tentang kegiatan-kegiatan program CCDP-IFAD kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk di tiap-tiap lokasi desa sasaran dengan mengadakan pertemuan dan sosialisai dibalai kampung. Konsultan pemasaran melakukan kegiatan pendampingan kelompok usaha pengolahan dan terus mengontrol tentang proses pengolahan agar kualitas dan mutu produk memenuhi syarat terstandarisasi serta membantu mengarahkan cara pengemasan yang simple, efisien, dan tampilannya agar keliahatan menarik. Pemasaran untuk sementara hanya dilakukan pada pasar lokal yang ada didesa setempat, tetapi ada juga yang sudah dipasarkan dan dijual ke kota Merauke. Untuk perizinan legalitas produk akan diusahakan secepatnya agar produk bisa dipasarkan ke luar daerah kabupaten Merauke. Namun ada dari salah satu kelompok masyarakat di kelurahan Maro distrik Merauke, yang sudah memiliki IRT, label halal. Selain memasarkan produknya (terasi) didesa setempat, ada beberapa yang dititipkan juga di toko-toko ataupun swalayan kota Merauke, serta sudah mulai memasarkan produk tersebut ke Jayapura. Rencana pada tahun 2014 akan dibuat rumah kemasan dan koperasi. PIU akan merangkul pihak-pihak terkait seprti BPPMHP, UKM maupun Perindagkop, SKIPM Kelas II, Pelindo untuk ikut serta membantu kelompok usaha pengolahan masyarakat dalam hal cara-cara pengolahan produk, penanganan kualitas produk olahan, sertifikasi produk hasil perikanan, penyediaan tempat penyimpanan dan pelelangan ikan, merencanakan program pengadaan keamanan hasil perikanan, dan pemasaran produk tersebut.


3.3.

HASIL YANG DICAPAI DAN INDIKATORNYA Hasil

Indikator

Komponen 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Hasil 1. Masyarakat sasaran proyek menjalankan kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang menguntungkan dan berkesinambungan tanpa dampak merusak terhadap sumber daya pesisir Hasil 1.1 Prioritas pembangunan rumah tangga masyarakat pesisir dan perikanan teridentifikasi, disepakati dan terdokumentasi Hasil 1.2 Pembangunan Prasarana masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi berbasis sumber daya pesisir di desa-desa sasaran Hasil 1.3 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan petunjuk operasi Hasil 1.4. meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat terhadap perlindungan sumberdaya pesisir dan laut Hasil 1.5 terfasilitasinya program kegiatan di tingkat kampung Hasil 1.6 terfasilitasi antara PIU kabupaten Merauke dengan tokoh masyarakat, pemuda dan pemuka agama Hasil 1.7 tersusunya data base kampung

1. kelompok usaha kelurahan Samkai yang didanai proyek telah memperoleh keuntungan penjualan produk. 2. bahan produksi di peroleh dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan 3. limbah produksi tidak menimbulkan polusi. 1. 85% kelompok masyarakat target program merupakan masyarakat miskin 2. 30 % anggota kelompok masyarakat sasaran program adalah perempuan 1. 75 % pembangunan infrastruktur pondok informasi sudah mulai selesai 2. 30 % anggaran pembangunan Infrastruktur bersumber dari swadaya masyarakat. Seluruh kegiatan pemberdayaan telah selesai di laksanakan.

1. tersusunya peraturan kampung yang mengatur perlindungan sumberdaya pesisir dan laut 2. masyarakat tidak mengambil kayu bakar dari hutan mangrove 1. 100% kelompok masyarakat hadir di setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat 1. terbentuknya anggota P3MP 2. tersusunnya program kerja sosial dan budaya P3MP.

1. 75 % peta kampung telah di buat 2. 10 masalah kampung sasaran program

Hasil yang dicapai pada beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu terfasilitasinya setiap kebutuhan kelompok pengelola sumberdaya, infrastruktur usaha berupa pembangunan pondok informasi. Terfasilitasinya temu usaha alternatif mata pencaharian dan jejaring pemasaran bagi kelompok usaha pengolahan. Kemudian telah dilakukannya kunjungan lapangan dengan mengadakan pelatihan market awereness dalam rangka penyadaran pasar, bahwa pasar mempunyai fungsi dan peranan penting terhadap produk hasil perikanan. 3.4.

STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN KONSULTASI

Dalam rangka terlaksananya kegiatan program pembangunan masyarakat pesisir di kabupaten Merauke, perlu kiranya melakukan langkah-langkah penting agar terbangun komunikasi dua arah antara PIU dan konsultan, sehingga dapat membangun konsilidasi kegiatan setiap jangka waktu yang ditentukan. Strategi yang dilakukan oleh konsultan dapat dipilah menjadi dua komunikasi yaitu Formal dan Informal. i) Komunikasi formal merupakan suatu rutinitas yang telah ditentukan oleh PIU dengan melakukan rapat dengan anggota PIU, TPD, Penyuluh dan Konsultan, rapat yang sering dilakukan setiap minggu adalah rapat mingguan yang biasanya di lakukan pada hari Rabu pagi. Rapat Panitia merupakan rapat formal yang dilakukan oleh anggota kelompok dengan PIU dan Konsultan yang membahas persiapan atau evaluasi kegiatan. Ii) komunikasi informal merupakan diskusi yang tidak terjadwalkan sebelumnya, dan biasanya merupakan kebiasaan saling bertukar informasi seputar perkembangan program, komunikasi formal tidak


dibatasi oleh ruang dan waktu, komunikasi ini dapat dilakukan kapan saja dan siapa saja. Ketika terdapat masalah yang membutuhkan solusi, konsultan akan segera memberi informasi kepada PIU untuk segera mengeluarkan kebijakan. Kadang solusi yang akan di keluarkan harus mekanisme rapat penguru PIU. PIU, TPD, Penyuluh, dan konsultan terus-menerus melakukan pendekatan, diskusi, dan komunikasi secara aktif kepada kelompok masyarakat dengan mengadakan pengarahan dan pendampingan di setiap kelompok untuk meningkatkan kapasitas SDM serta menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, pemanfaatan potensi sumberdaya dan komoditas yang ada secara berkelanjutan.


4. IMPLEMENTASI KEGIATAN / PROYEK Penjabaran kegiatan program pemabangunan masyarakat pesisir dengan komponen, di uraikan dalam tabel ; No.

Kegiatan

Proses

hasil

indikator

A. PEMBANGUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.

Pembentukan Kelembagaan PIU

penunjukan

Terbentuknya PIU kab. Merauke

Surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan

2.

Rekruitmen TPD/Fasilitator

Pengumuman, seleksi dan penetapan kelulusan

Kesiapan TPD dan Fasilitator terlibat mendampingi program pembangunan masyarakat pesisir.

3.

Pembentukan Komite Pesisir (DOB)

Pengumuman, seleksi dan penetapan surat keputusan

Kesiapan DOB terlibat mendampingi program pembangunan masyarakat pesisir

Surat keputusan pengurus DOB CCDPIFAD tahun 2013

4.

Sosialisasi Desa di 6 Desa

Persiapan, pelaksanaan, evaluasi

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi di setiap desa

Sosialisasi 6 desa untuk 2013

5.

Penilaian Desa Berbasis Masyarakat di 9 Desa


Terselengaranya kegiatan penilaian desa berbasis masyarakat di 9 desa

6.

Pertemuan Desa di 9 Desa


Terselengaranya kegiatan Pertemuan Desa di 9 lokasi target

 

7.

Pelatihan Pokmas di 9 Desa

Persiapan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi

Meningkatnya ketrampilan anggota kelompok dalam usaha.

Mampu melaksanakan usaha secara mandiri

8.

Inventory Sumberdaya di 9 Desa


Data base potensi sumberdaya pesisir setiap desa

 Kalender musim  Diagram venn lembaga  Isu dan permasalahan pengelollan pesisir dan laut

9.

Pelatihan Co-Management 9 desa

Persiapan, pelaksanaan,

Meningkatnya kesadaran masyarakan dalam mengelola sumberdaya pesisir

1. Berkurangnya aktivitas penebangan hutan bakau.



 

3 orang TPD tahun 2013

21 peserta Saran dan kritikan 60 peserta Susunan rencana kegiatan thn 2013

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.

Kegiatan

Proses

hasil

indikator

secaralestari

2. Membentuk kelompok pengawasan

10.

Pembangunan Pondok Informasi di 9 Desa

Persiapan, pelaksanaan

Terwadahi tempat kegiatan bagi POKMAS CCDP-IFAD

75 % Bangunan pondok informasi sudah mulai di kerjakan

11.

Detailed Village Co-Management Plan di 9 Desa

Rapat persiapan

Terfasilitasinya kelompok masyarakat dalam menyusun peraturan perlindungan pesisir dan kampung

3. 10 peserta 4. Draft Peraturan perlindungan pesisir dan laut Kampung.

pelaksanaan 12.

Workshop Coastal Marine Resources Management


Terfasilitasinya kelompok masyarakat pengelola sumberdaya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir laut kampung

5. 30 Peserta 6. Tersusunya program kerja pengelolaan SD pesisir

13.

Fasilitasi P3MP


Pemetaan isu-isu social budaya yang menghambat pembangunan masyarakat pesisir

Terbentuknya kerjasama dengan pihak lain.

14.

Pelatihan Sistem Monev


Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kelompok pengelola sumberdaya untuk memonitoring secara mandiri

7. 30 Peserta 8. Tersusunya program kerja monitoring SD pesisir

15.

Penyaluran BLM di 3 Desa

Penyiapan berkas persyaratan, pencairan

Kelompok masyarakat melakukan kegiatan usaha



Terserapnya anggaran 100 %

B. PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.

Pelatihan Pemasaran di 9 Desa


Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kelompok usaha tentang pentingnya pemasaran

9. 5 Peserta/desa  Target pasar

17.

Pengembangan AIG dan Jaringan Pasar


Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kelompok usaha tentang pentingnya jaringan pemasaran dan pekerjaan alternativ

10. 30 Peserta


4. IMPLEMENTASI KEGIATAN 1.

Pembentukan Kelembagaan PIU Berdasarkan surat keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor : KEP.51//KU.611/2013. Tentang perubahan ketujuh atas keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10//KU.611/2013. Tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja dinas provinsi/kabupaten/kota dana tugas pembantuan lingkup ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil kementerian kelautan dan perikanan. Kejadian Perubahan surat keputusan yang dilakukan oleh kementerian telah menyebabkan perubahan struktur pengurus PIU sebelumnya, sehingga mandeknya kegiatan di tingkat kabupaten hingga kampung mulai berjalan kembali seperti yang diagendakan sebelumnya. Keputusan perubahan struktur pengurus PIU kabupaten Merauke lebih disebabkan belum singkron kegiatan yang ada di dinas perikanan dan kelautan, antara program pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) dengan kegiatan lainnya yang merupakan tanggungjawab tupoksi bidang masing-masing, sehingga ada kecenderungan overlay kegiatan, atau mengorbankan salah satu kegiatan. Salah satu contoh kasus yang tejadi di kabupaten Merauke adalah terbengkalainya program pengawasan sumberdaya pesisir dan laut di karenakan banyak pegawai yang lebih focus ke program pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD). Setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, muncul isu-isu di kalangan anggota PIU yang memiliki keinginan untuk mengundurkan diri. Setelah melakukan diskusi informal dengan beberapa anggota terkait, ternya keinginan tersebut muncul di karenakan tidak ada kejelasan tupoksi kerja setiap individu sehingga hanya segelenter anggota saja yang menjalankan amanahnya secara bertanggung jawab. Permasalahan yang sering di kalangan anggota adalah sifat menunggu bola yang menyebabkan beberapa kegiatan yang seharusnya lebih awal dikerjakan mengalami pemunduran jadual kegiatan. Permasalah moral setiap individu adalah sesuatu yang sangat privat di saman modern, sehingga tidak seorangpun membolehkan orang lain ditindas atau menindas dengan alasan pemaksaan keyakinan, namun dalam suatu organisasi pemerintahan yang memerlukan komando sangat penting, sehingga moralitas dapat dipertahankan dan program dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Selama ini kelembagaan PIU sangat membantu pelaksanaan kegiatan program pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) kebupaten Merauke, bantuan system kerja yang baik antara anggota dalam menyusun jadual kegiatan, laporan dan evaluasi kegiatan telah memberikan aura kerja yang kondusif. System pencairan bantuan langsung masyarakat sangat terbantu dengan keberadaan kebendaharaan PIU dan PIU kebuapten Merauke siap membantu kapan saja dan dimana saja ketika kebutuhan kegiatan mendesak. Sudah saatnya bagi PIU di tingkat kebupaten mendapat lebih sesuai apa yang mereka kerjakan, system honorium yang diharpak dari gaji bulanan belum menutupi kegiatan sehari-hari dan operasional kerja program yang begitu padat


sehingga petingnya perencanaan pembiayaan bagi tenaga PIU, harapan dengan keberadaan tersebut dapat meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan para anggota. 2.

Rekruitmen TPD/Fasilitator Tahun pertama program pembangunan masyarakat pesisir kabupaten Merauke telah melakukan rekruitmen Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebanyak tiga (3) orang. Berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh PMO, dan Berdasarkan surat keputusan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Merauke nomor 045/0236 tahun 2013 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Desa (TPD) kontrak program pembangunan masyarakat pesisir (CCDIFAD) tahun 2013. telah ditetapkan suadara Bambang Iriajnto (TPD Samkai), Yulianus Wawan (TPD Okaba), dan Cahyo Imam (TPD Kuler) dengan masa kontrak selama periode tahun 2013. Kinerja TPD di mulai setelah pelaksanaan Bimbingan teknis di kota Bogor 29 April - 03 Mei 2013, keberadaan TPD di tingkat desa sangat membantu dalam menjalankan kegiatan yang telah dijadualkan, pengalaman dan latar belakan budaya setempat membuat TPD mampu memberikan solusi yang tepat ketika terjadi masalah yang sulit di pecahkan. Dikarenakan keberadaan TPD yang harus menetap di desa target, sering membuat mereka kerja lebih dari waktu kerja (24 jam), tenaga penelitia sering menjadi tempat mencari data dan sebagai tempat penginapan ketika di lapangan, sehingga keberadaan TPD menjadi sangat vital bagi perkembangan informasi kondisi desa. Beberapa isu sering muncul dan menjadi pembahasan para TPD. Pertama, perubahan anggaran untuk TPD yang diraskan terlalu kecil bila dibandingkan pekerjaan TPD, khususnya anggaran transporatsi yang dirasakan terlalu minim bila mereka harus beraktivitas setiap harinya. Kedua, keluhan kelompok masyarakat selalu di sampaikan ke TPD, bila ada sesuatu yang tidak memuaskan masyarakat sering TPD menjadi tempat pelampiasan, sehingga rasa tidak aman mulai muncul. iii) isu-isu seputar dinamika kelompok masyarakat yang disampaikan ke pihak dinas sering tidak dipedulikan, sehingga membuat beberapa kegiatan terganggu karena isu tersebut tidak segera di tangani dengan cepat dan tepat. Penambahan TPD tahap kedua merupakan pilihan tepat mengingat jumlah 3 desa lama dan di tambah 6 desa baru (9 desa) bukan pekerjaan ringan bila hanya ditangani oleh 3 personal, penambahan 3 TPD baru dan pembagian kerja yang adil mampu meningkatkan efektifitas dan efisien kerja TPD di lapangan.

3.

Pembentukan Komite Pesisir (DOB) Setelah pertemuan teknis PIU kabupaten Merauke, dimana diundang beberapa calon anggota DOB yang siap membantu dalam program pembangunan masyarakat pesisir.

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Berdasarkan surat surat keputusan kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Merauke Nomor 800/1884 tahun 2013 tentang struktur kepengurusan komite pemberdayaan masyarakat pesisir (DOB) pada program pembangunan masyarakat pesisir (ccd-ifad) tahun 2013, di putuskan anggota sebagai berikut ; No

Nama

Instansi

Jabatan

1.

Ngatno Handoyo, b.sc

PT. Sino

Ketua

2.

Chalvin Pakidi, s.pi, m.si

Univ. Musamus

Sekretaris

3.

Ir. Yulius Papilaya

DINAS PERIKANAN PROVINSI PAPUA

Anggota

4.

Ir. Henderina Noya, M.si

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MERAUKE

Anggota

5.

Maryana M. Somar

YAYASAN KASIH MULIA

Anggota

6.

Ahmad Junaidy, S.pi

SATKER PSPL KP3K MERAUKE

anggota

7.

Gerardus Merop

BADAN PP & KB

anggota

8.

Hendra

BAPPEDA

anggota

9.

Barbalina Noya

BPMPK

anggota

Efektifitas pengurus DOB belum dirasakan oleh para anggota sendiri, mengingat pemahaman para anggota tidak merata sehingga sering ditemukan misskomunikasi antara anggota yang menyebabkan minimnya koordinasi antar anggota, dan komunikasi DOB dengan PIU tidak intensif.

Tim DOB di Kabupaten Merauke masih belum berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak terlibat dalam implementasi kegiatan-kegiatan proyek CCDP-IFAD. seperti ketua DOB tidak kelihatan memainkan peran sebagai tim seleksi proposal karena kesibukan beliau sebagai salah satu direksi perusahaan perikanan , ditambah lagi dengan DOB dinas Perikanan Provinsi yang sulit menjangkau merauke mengingat harus menggunakan pesawat terbang. Menurut salah satu DOB, pertemuan antara anggota kurang dilaksanakan mengingat kesibukan masing-masing anggota sebagai pegawai negeri sipil pada dinas yang berbeda dan Lembaga swadaya masyarakat. Tindakan yang semestinya perlu di ambil adalah mengaktifkan kembali DOB sesuai dengan tupoksi kerja yang telah ditentukan, perubahan anggota pengurus yang selama ini tidak aktif di carikan alternative orang lain yang dapat bekerjasama dengan pihak PIU. 4.

Sosialisasi Desa di 6 Desa Sosialisasi tahap pertama untuk 3 desa (Samkai,Kuler dan Okaba) telah dilaksanakan di bulan Juni dengan mengundang 60 orang warga desa yang berminat bergabung dalam program pembangunan masyarakat pesisir, kegiatan sosialisasi di fasilitasi oleh aparatur kampung dengan memberikan ruangan pertemuan dan nama-nama warga masyarakat. Sosialisasi kelurahan Samkai dilakukan pada bulan Juni 2013, di mana telah diundang 60 warga masyarakat. Warga yang tergabung kegiatan sosialisasi berasal dari beberapa kalangan yang menempati wilayah pesisi lampu satu, bina loka dan lampu tengah. Mayoritas masyarakat yang begabung dalam kegiatan tersebua dalah bapak-bapak dan ibu-ibu, mengingat remaja Samkai lebih cenderung mengurus pendidikannya dari pada ikut berorganisasi.


Panitia pelaksana sosialisasi desa Kuler merupakan anggota PIU yaitu ketua Yosep Caberende dengan anggota Cahyo Imam, Rosalina Samkakai, dan Dom Jimmy Bokowi. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancer dengan pelaporan akhir ke sekretaris PIU. Panitia pelaksana sosialisasi desa Samkai merupakan anggota PIU yaitu ketua Imereta dengan anggota Bambang Irijanto, Irwan Susanto dan Rasmini . Kegiatan tersebut berjalan dengan lancer dengan pelaporan akhir ke sekretaris PIU Panitia pelaksana sosialisasi desa Okaba merupakan anggota PIU yaitu ketua F. Judianto R. Suharto dengan anggota Yulianus Wawan, Yahya Ndiwen dan Erasmus . Kegiatan tersebut berjalan dengan lancer dengan pelaporan akhir ke sekretaris PIU Tahap kedua sosialisasi desa dilaksanakan pada bulan November-Desember 2013, target desa yaitu ; Makaling, Alaku dan Onggaya. Panitia pelaksana sosialisasi desa Makaling merupakan anggota PIU yaitu ketua Erasmus dengan anggota Yulianus Wawan, Yahya Ndiwen dan Irwan Susanto . Kegiatan tersebut berjalan dengan lancer dengan pelaporan akhir ke sekretaris PIU Panitia pelaksana sosialisasi desa Alaku merupakan anggota PIU yaitu ketua Jhon Ezra Dinaulik dengan anggota Bambang, dan F. Judianto R. Suharto. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancer dengan pelaporan akhir ke sekretaris PIU Panitia pelaksana sosialisasi desa Alaku merupakan anggota PIU yaitu ketua Jhon Ezra Dinaulik dengan anggota Yulianus Wawan dan F. Judianto R. Suharto. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancer dengan pelaporan akhir ke sekretaris PIU. Permasalahan yang sering di temui oleh panitia adalah permasalahan teknis konsumsi di mana sulit menemukan warung yang mampu menyediakan makanan dengan jumlah banyak. Ruangan yang tidak kondusif, peserta kadang tidak diduga lebih banyak dari undangan sehingga memenuhi ruangan pertemuan desa. Isu yang sering ditemui di lapangan adalah ketidakpedulian masyarakat desa karena di provokasi oleh oknum desa yang telah kecewa dengan program daerah yang sifatnya sementara dan kadang merugikan masyarakat desa, seperti yang terjadi desa Alaku yang di provokasi oleh Silvester, oknum ini menurut informasi adalah target dari kepolisian karena sering memprovokasi masyarakat mengganggu perkebunan tebu milik Astra. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan maka PIU berkinginan akan bekerjasama dengan aparat keamanan. 5.

Penilaian Desa berbasis Masyarakat di 9 desa Kegiatan ini bertujuan menilai/review seluruh aktivitas yang pernah dilakukan di tingkat desa/kabupaten, perbedaan kegiatan ini dengan penilaian umumnya adalah partisipasi masyarakat sendiri yang berperan penting untuk memberikan masukan kepada PIU, agar menjadi bahan perbaikan pada tahun 2014.


Penilaian desa telah dilakukan di 9 desa yaitu Samkai, Nasem, Maro, Kuler, Onggaya, tomer, Makaling, Alaku dan Okaba pada bulan Desember, panitia pelaksana berasal dari anggota PIU Kab. Merauke. Permasalahan dari kegiatan ini adalah minimnya pemahaman metode kegiatan penilaian berbasisi masyarakat sedangkan waktu pelaksanaan terus mendesak, sehingga kualitas penafsiran kedalam bentuk kegiatan masih rendah. Jumlah peserta penilaian berbasis desa oleh PIU seringkali tanpa dasar sehingga mempengaruhi hasil penilaian. Keterbatasan fasilitator membuat beberapa desa difasilitasi hanya memenuhi kewajiban adminsitrasi. Dari hasil penilaian berbasis masyarakat, ditemukan kegiatan yang tidak dimengerti maksud dan tujuannya, sehingga menimbulkan kebingungan. Masalah koordinasi pasca kegiatan sangat lemah di tingkat desa, untuk kegiatan di kabupaten yang menghadirkan perwakilan desa sering perwakilan tidak mensosialisasikan hasil kegiatan. 6.

Pertemuan Desa di 9 desa Pertemuan desa tahap pertama di lakukan di desa Samkai, Kuler dan Okaba pada bulan Mei 2013, setiap pertemuan desa menghadirkan 60 warga yang terdiri dari nalayan, ibu rumah tangga pengolah produk ikan, aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Permasalahan pertemuan desa adalah tempat yang tidak menampung peserta, penentuan perwakilan masyarakat tidak akurat karena harus melewati kelurahan yang memilih para anggota yang disukai sedangkan yang tidak disukai tidak akan di undang. Pemahaman program pembangunan masyarakat pesisir yang tidak merata membuat penyusunan program kegiatan di kalangan anggota hanya di monopoli oleh beberapa orang saja. Isu pesimisme dikalangan masyarakat akan tidak terwujudnya tujuan yang diharapkan karena peluang sangat sedikit mengingat fasilitas dan infrastruktur desa yang tidak memungkinkan.

7.

Pelatihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di 9 desa Pelatihan kelompok masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat tahap pertama telah dilakukan di desa Samkai, Kuler dan Okaba pada bulan September 2013, sedangkan tahap kedua di desa Makaling, Alaku, Onggaya, Tomer, Nasem dan Maro dilaksanakap pada bulan November-Desember 2013. Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat lebih focus kepada proses pembuatan produk yang sudah ada seperti Ikan asin, tarasi dan bakso, sedangkan produk baru yaitu Nagen dan abon diberikan pelatihan secara khusus hingga proses pengemasan higenis. Permasalahan yang muncul dari kegiatan adalah penyeragaman produk di setiap desa sedangkan potensi yang ada di masing-masing desa berbeda, proses generalisasi ini akan memunculkan persaingan produk yang tidak sehat. Permaslahan infrastruktur dasar melakukan produksi menjadi kendala awal dalam berusaha, misalnya di kampung Kuler tidak adanya fasilitas air bersih dan listrik menjadi kendala dalam bersaing.

8.

Inventory Sumberdaya di 9 desa


Pendataan potensi sumberdaya pesisir dan laut telah dilakukan di 9 desa pada bulan November 2013, pelaksanaan diawali dengan penentuan panitia setiap distrik mengingat inventorisasi membutuhkan waktu cukup lama di setiap lokasi, setiap penitia pelaksana terdiri dari 8 orang. Model kegiatan ini adalah Ceramah, FGD dan Survey lapangan, dari hasil kegiatan ini diperoleh permasalahan yang terjadi setiap desa, kalender Musim dan Potensi Sumberdaya pesisir dan laut yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Masalah yang masih terjadi di beberapa desa adalah abrasi pantai oleh arus pantai maupun sungai, data desa tidak akurat, dan belum adanya data penduduk yang pasti. Isu degradasi lingkungan pesisir dan laut menjadi bahan diskusi inventori yang disebabkan oleh nelayan asing, isu konflik antar nelayan kecil (penduduk asli) dengan nelayan Besar di laut arafura, sedangkan nalayan local menuduh nalayan pendatang dari desa teangga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas polusi air laut akibat limbah buangan penangkapan ikan. 9.

Pelatihan Co-Management Group di 9 desa Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir yang ada disekitar mereka, potensi yang cukup besar di kabupaten Merauke adalah Hutan Mangrove dan potensi laut yang perlu di eksploitasi menurut kaidah lingkungan. Dalam kegiatan ini, banyak ditemukan informasi kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti penebangan pohon bakau untuk menangkap kepiting, pengambilan gelembung ikan dan penggunaan strom dan racun tradisional. System kerjasama antara element masyarakat di wadahi oleh lembaga adat yang mengkoordinir setiap ketua kelompok untuk membicarakan permasalahan pengaturan yang dilanggar oleh warganya yang merusak lingkungan. Pelatihan Co-Management telah dilaksanakan di 9 desa, dengan panitia pelaksana dari anggota PIU kab. Merauke. Isu pengelolaan yang masih di sektarian oleh masing sector menimbulkan miskomunikasi sehingga perlu melakukan koordinasi secara integral.

10. Pembangunan Pondok Informasi di 9 desa Pembangunan informasi tahap pertama di lakukan di desa Samkai, Kuler dan Okaba, pelaksanaan pencairan bantuan cukup memakan waktu dan tenaga dikarenakan persyaratan administrasi kelompok banyak yang keliru sehingga sering terjadi perubahan yang berdampak kepada terlambatnya pembangunan pondok informasi. Kondisi pembangunan di 3 desa pertama berbeda, samkai hamper 85 % pembangunan akan selesai, Kuler masih terjadi permasalahan tanah, sedangkan desa Okaba Baru penanan tiang rumah. Pembangunan tahap kedua 6 desa tambahan di lakukan di desa Maro, Nasem, Onggaya, Tomer, Alaku dan Makaling, dari sekian desa hanya desa Maro membangun pondok infomasi sekitar 85 % progress kegiatan. Desa lainnya


masih menunggu bahan bangunan yang tertunda di awal tahun dan hari besar Natal. Permasalahan ketersediaan tanah yang dianggap sebagai swadaya masyarakat masih disalah artikan sebagai moduk pengalihan kepemilkan tanah, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mengorbankan tanahnya sebagai beridirinya pondok informasi. Isu kehabisan anggaran dari BLM akan menjadikan pembangunan pondok informasi tertunda hingga tahun 2014, isu kepemilikan pondok informasi menjadi pembicaraan di anggota kelompok, karena setelah bangunan jadi 85 % banyak oknum yang mengaku lebih berhak mengelola bangunan tersebut. 11. Detailed Village Co-Management Plan di 9 desa Perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut harus dapat di susun dalam bentuk legislasi sehingga mampu mengatur perilaku masyarakat secara keseluruhan, dalam hal ini PIU kabupaten Merauke telah melakukan agenda pertemuan dengan tokok adat local untuk menyusun rangan peraturan daerah perlindungan pesisir dan laut bagi kelangsungan hidup potensi yang ada sekarang dan akan datang. Peraturan kampung telah ada namun belum mengatur potensi sumberdaya pesisir dan laut, sehingga perumusan pasal harus di susun baru dan memakan waktu yang cukup lama. Kepemilikan area merupakan wewenang adat yang menentukan keberlanjutan perlindungan sehingga perlu melakukan pendekatan khusus ke tokoh adat. Isu pengalihan kawasan dari tanah adat menjadi milik pribadi merupakan masalah yang harus dikelola dengan baik, mengingat pengalaman masyarakat yang sering dikelabuhi oleh beberapa oknum yang berniat menjual tanah adat ke perusahaan besar. Isu pemanasan global telah merubah struktur komunitas ikan di perairan kampung, di mana ikan yang sering ditemukan mulai berkurang, dan semakin banyak ikan pemangsa sekitar daratan. 12. Workshop Coastal Marine Resources management Pelatihan dilaksanakan di Bella Fiesta resort kab. Merauke pada tanggal 29-30 November 2013, peserta berjumlah 35 orang yang terdiri dari perwakilan desa target pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Pesisir selain itu juga diundang peserta dari dinas yang terkait misalnya Dinas Parawisata, Camat setiap distrik dan kepala kampung. Pembicara dalam workshop tersebut adalah dinas perikanan dan kealutan Kab. Merauke, DANLANTAMAL XI, dan BAPPEDA, focus diskusi setiap pemateri mengangkat isu dan permasalahan pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Kelompok masyarakat cukup antusias mengikuti diskusi workshop, sering muncul pertanyaan dan peryataan dari masyarakat tentang oknum TNI yang menebar kekerasan untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Isu sektoral merupakan tantangan perubahan untuk menjalin kerjasama dengan sector lannya. 13. Fasilitasi P3MP 1 kali


P3MP memiliki peran yang sangat signifikan bila di jalankan dengan baik, mengingat permasalahn social budaya merupakn yang dominan dikalangan suku asli papua, pendekatan social budaya akan sangat membantu dalam merubah paradigma masyarakat untuk menerima kerjasama. Pertemuan dengan tokoh adat, agama dan ibu rumah tangga dengan model FGD mampu menggali informasi berkaitan dengan masalah dan solusi. Isu yang ditemukan di lapanga adalah minimnya sumberdaya manusia karena keterbatasan fasilitas pendidikan yang terdapat di desa, masih beredar minuman keras tradisional dikalangan masyarakat. 14. Pelatihan system Monev 1 kali Pelatihan system Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan di Hotel Itese Kab. Merauke, pada tanggal 17 Desember 2013. Peserta berjumlah 30 orang yang merupakan utusan dari kelompok masyarakat target CCDP-IFAD tahun 2013. Pembicara dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke berbicara, Satuan Kerja KP3K (LPSPL Kab.Merauke) dan dari satuan Pengawasan perikanan tangkap. System monitoring sumberdaya kab. Merauke disesuaikan dengan potensi yang ada seperti mangrove dan sumberdaya ikan, sehingga penting dilakukan monitoring secara terus menerus, sebelumnya juga perlu dilakukan survey kondisi awal sebagai data base, kemudian di lakukan monitoring secara periodic hingga akhir program. 15. Penyaluran BLM di 3 desa Bantuan Langsung Masyarakat atau BLM merupakan dana bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/pokmas. BLM disalurkan melalui rekening bank masing-masing pokmas dalam bentuk bantuan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta bantuan sarana dan prasarana pesisir. Dana BLM adalah dana publik yang diberikan sebagai bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dengan maksud bahwa penggunaan dana BLM hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada satu sisi hal ini berarti bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang dipercaya mengelola dana tersebut juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintah kota/kabupaten. Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. Tujuan penyaluran dana BLM, antara lain: (1) Membuka akses masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan diwilayahnya; (2) Menumbuh kembangkan proses pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan‐kegiatan sesuai komponen kegiatan CCDP-IFAD; (3) Tumbuhnya rasa kebersamaan dimasyarakat kelurahan/kampung; (4) Tumbuhnya rasa kepemilikan yang besar terhadap program melalui kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakannya serta membangkitkan potensi swadaya masyarakat baik berupamateri, tenaga maupun pikiran.


Pencairan tahap pertama dana BLM di Kabupaten Merauke belum dilakukan hingga Bulan Desember 2013. Dana BLM tersebut masih terdapat di rekening kelompok masyarakat, hingga menunggu penyelesaian administrasi. Saat ini TPD, Penyuluh, PIU, dan Konsultan bekerjasama dalam pengawalan pemakaian dana yang telah dicairkan. Secara ringkas tahapan-tahapan penyaluran dana BLM di Kabupaten Merauke, adalah sebagai berikut: Tahap 1: Pembentukan dan pengesahan pokmas penerima BLM kabupaten merauke disahkan langsung oleh kepala dinas Kelautan Dan Perikanan, sesuai dengan nomor persyuratan yang berlaku didinas. Tahap 2: setiap kelompok masyarakat yang akan melakukan penawaran proposal, sebelumnya dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas/skill untuk membuat proposal. Masing-masing pokmas mengusulkan proposal rencana usaha bersama, yang selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi, kemudian penetapan proposal. Tahap 3: Penandatanganan berita acara serah terima barang antara PIU dan pokmas. Tahap 4: Pembukaan rekening bank masing-masing pokmas. Mitra kerja yang dirangkul Kabupaten Merauke adalah BRI dan Bank Papua. Tahap 5: Masing-masing pokmas mengajukan usulan pencairan dana BLM tahap pertama. Tahap 6: Pengambilan dana BLM dari bank. 17. BASELINE RIMS Pendataan merupakan bagian dari suatu tahapan program yang sangat penting dilakukan sebelum pelaksanaan program dan merupakan bahan monitoring dan evaluasi CCDP-IFAD. Setelah mengikuti pelatihan Monitoring dan Evaluasi pada tangal 16-18 Oktober di Jakarta, kami langsung melakukan rapat koordinasi dengan Suhono Suryo dan Agustinus Sanda sebagai Tim PIU dan Bambang sebagai TPD desa Samkai yang merupakan objek survey RIMS. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pelaksanaan survey RIMS lebih cepat karena alasan banyak agenda yang belum dilaksanakan, survey akan dilakukan oleh Tim Konsultan yang akan didampingi oleh TPD dan pelatihan tim survey. Sebelum pelaksanaan survey berlangsung dilakukan pengambilan sampel secara random, total sampel yang menjadi respondent berjumlah 37 orang yang di ambil dari kelompok masyarakat berjumlah 60 orang, dimana terbagi atas enam kelompok masyarakat yang beranggotakan 10 orang, sehingga setiap kelompok diambil 6 sampel dan ada 1 kelompok diambil hingga 7 sampel. Survey RIMS dimulai tanggal 23 Oktober-01 November 2013 didesa Samkai, dari hasil survey kuisioner impact hanya ditemukan satu keluarga yang merasakan masa kelaparan dari bulan Februari hingga Maret disebabkan oleh cuaca yang tidak memungkinkan untuk nelayan melakukan penangkapan ikan, “dapur torang kering tidak ada yang bisa di makan” ujar Nyonya Hilarius sambil mengusap air matanya. Dari kuisioner tambahan banyak ditemukan nelayan berstatus buruh, dengan pengasilan setiap bulan dibawah 1 juta rupiah, masih rendahnya penghasilan keluarga dari target UMP Kabupaten Merauke menyebabkan banyak rumah nelayan terbuat dari papan bekas kapal terdiri dari 1 kamar tidur, kondisi MCK


tidak jauh dari kondisi interior rumah masih ditemukan kelurga yang memanfaatkan pajang garis panti sebagai tempat buang hajat di malam hari. Selain kuisioner, tim survey melakukan pengukuran berat dan tinggi badan balita (1-59 bulan), dari 67 anggota kelompok hanya ditemukan 15 bayi, dikarenakan keluarga usia muda enggan untuk mengikuti organisasi masyarakat di tingkat desa, sehingga banyak usia tua yang menjadi anggota kelompok masyarakat CCDP-IFAD. dari hasil pengukuran tidak lebih dari 3 balita yang mengalami kekurangan gisi yang berdampak pada pertumbuhan berat dan tinggi tidak sesuai dengan usia pertumbuhan bayi normal. Keberlangsungan pelaksanaan survey tidak mengalami kendala yang cukup berarti, para respondent cukup menerima kedatangan tim survey sampai ada yang diajak makan. Keramahan masyarakat pesisir desa Samkai merupakan modal awal dalam mencapai kesuksesan program CCDP-IFAD hingga lima tahun


5. ANALISIS/STRATEGI UNTUK OPTIMASI PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM CCDP TAHUN 2014 Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) kabupaten Merauke telah di mulai bulan Mei 2013 di desa tahap Pertama (Samkai, Kuler dan Nasem) kemudian di lanjutkan tahapan kedua bulan November 2013 di 6 desa tambahan (Onggaya, Tomer, Nasem, Maro, Makaling dan Alaku). Pembentukan POKMAS melalui pertemuan desa yang selenggarakan oleh PIU secara demokratis menghasilkan struktur pengurus yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan selanjutnya akan di buat surat keputusan Dinas Perikanan dan Kelauta Kab. Merauke, adapun nama kelompok sebagai berikut ; Tabel 3. Kelompok Masyarakat yang telah Terbentuk di Desa-desa Target CCDPIFAD. Distrik Merauke Kelurahan Samkai No

Nama Kelompok

Alamat

Keterangan

1.

Menara

Kelurahan Samkai

Kelompok Pembanguan Infrastruktur

2.

Loka 01

Kelurahan Samkai

Kelompok Pengelolaan Sumber Daya

3.

Bina 01

Kelurahan samkai

Kelompok Usaha Pengolahan

4.

Bina 02

Kelurahan Samkai


5.

Loka 02

Kelurahan Samkai

Kelompok Usaha Penangkapan

6.

Lampu Satu

Kelurahan Samkai


Kampung Nasem No

Nama Kelompok

Alamat

Keterangan

1.

Nahan keti nanggo

Kelurahan Nasem


2.

Duh ikiwalat Nanggo

Kelurahan Nasem


3.

Awe lemeh anim

Kelurahan Nasem


4.

Aweka maning nanggo

Kelurahan Nasem


5.

sakil

Kelurahan Nasem


6.

Mara wekabay

Kelurahan Nasem


Kelurahan Maro No

Nama Kelompok

Alamat

Keterangan

1.

Harapan papua 1

Kelurahan Nasem


2.

Harapan papua 2

Kelurahan Nasem


3.

Harapan papua 3

Kelurahan Nasem


4.

Harapan papua 4

Kelurahan Nasem


5.

Harapan papua 5

Kelurahan Nasem


6.

Harapan papua 6

Kelurahan Nasem



Distrik Naukenjerai Kampung Kuler No

Nama Kelompok

Alamat

Keterangan

1.

Tunas Muda

Kampung Kuler

Kelompok Pembanguan Prasarana

2.

Evata

Kampung Kuler


3.

Sesai

Kampung Kuler


4.

Imbyarduf

Kampung Kuler


5.

Harapan baru

Kampung Kuler


Kampung Tomer No

Nama Kelompok

Alamat

Keterangan

1.

Nelayan Rajawali

Kampung Tomer

Kelompok Infrastruktur

2.

Nelayan Pengawas

Kampung Tomer

Kelompok Pengelola sumberdaya

3.

Nelayan Camar

Kampung Tomer


4.

Nelaya Angsa Laut

Kampung Tomer


5.

Nelayan Teratai

Kampung Tomer


6

Nelayan Suka Maju

Kampung Tomer


7

Nelayan Yawalmai

Kampung Tomer


Kampung Onggaya No

Nama Kelompok

Alamat

Keterangan

1.

Nelayan Wanggia

Kampung Onggaya

Kelompok Infrastruktur

2.

Nelayan Sulapi

Kampung Onggaya

Kelompok Pengelola sumberdaya

3.

Nelayan Cibeu

Kampung Onggaya


4.

Nelayan Tetepu

Kampung Onggaya


5.

Nelayan Naupaya

Kampung Onggaya


6.

Nelayan Namber Mbur Nambeir Mai

Kampung Onggaya



Distrik Okaba Kampung Okaba No

NamaKelompok

Alamat

Keterangan

1.

Make Timin

Kampung Okaba


2.

Koloi Putra

Kampung Okaba


3.

Lontar

Kampung Okaba


4.

Wakin

Kampung Okaba


5.

Sangkar Hidup

Kampung Okaba


6.

Kolui Putra

Kampung Okaba


Kampung Makaling No

NamaKelompok

Alamat

Keterangan

1.

Nahanke Nanggo

Kampung Okaba


2.

Makaling Iwaq

Kampung Okaba


3.

Yakod Bekai

Kampung Okaba


4.

Waniggap Kailik

Kampung Okaba


5.

Pall

Kampung Okaba


6.

Sulapi

Kampung Okaba


Kampung Alaku No

NamaKelompok

Alamat

Keterangan

1.

Waninggap nanggo

Kampung Okaba


2.

Nahenanggo

Kampung Okaba


3.

Hakod nanggo

Kampung Okaba


4.

Waniggap Kai

Kampung Okaba


5.

Makep Wahus

Kampung Okaba


6.

Mate Sasahe

Kampung Okaba



6. ANALISIS/STRATEGI UNTUK EFEKTIFITAS PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DALAM CCDP TAHUN 2014 • Strategi yang akan diimplementasikan yaitu; memperbaiki mutu dan kualitas produk yang sudah ada agar memenuhi persyaratan standar yang terkait dengan legalitas produk, diversifikasi dan inovasi produk. • Strategi lainnya yang bisa dilakukan, diantaranya ; mendirikan kios oleh-oleh dengan tujuan sebagai tempat untuk memasarkan produk hasil perikanan, membangun kerjasama pihak ketiga dengan pelaku usaha lokal maupun nasional yang sudah berkembang dalam hal jaringan pemasaran, menghasilkan produk unggulan yang memiliki daya saing di pasar lokal maupun nasional serta terbentuknya unit produksi yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran di masyarakat pesisir guna pengentasan kemiskinan. • Analisis yang dilakukan melalui riset terhadap suatu produk apakah sudah sesuai dengan keinginan konsumen serta disukai dan digemari oleh konsumen apa belum? Kemudian sudah bisa mencukupi permintaan konsumen apa belum? Peluang Usaha yang bisa membawa keuntungan bagi para pelaku bisnis produk perikanan harus mengerti langkah-langkah untuk menentukan ada atau tidak adanya peluang pasar adalah : a. Mengamati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat sekitarnya. b. Kapan saja konsumen membutuhkan produk, apakah setiap saat atau sering dibutuhkan, kadang-kadang dibutuhkan atau jarang dibutuhkan. c. Perhatikan karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan maupun pendidikan. Karakteristik ini sangat penting untuk menentukan jenis barang apa yang paling cocok dengan kebutuhan konsumen. d. Bagaimana daya beli (kemampuan bayar) konsumen, apakah termasuk konsumen yang mempunyai pendapatan tinggi atau rendah. e. Perhatikan apakah di pasar ada pesaing atau tidak. Apabila ada pesaing, peluang pasar apa yang belum digarap oleh pesaing. Masyarakat sekarang seakan haus akan inovasi sebuah produk, maka usaha pengolahan di bidang perikanan ini menjadi peluang usaha inovasi yang bersasaran pasar cukup jelas. Dengan beberapa bauran promosi dan meneliti pesaing yang menciptakan produk yang sama, jaringan yang luas serta didukung dengan produk yang mempunyai kepuasan dan ciri khas, maka dipastikan usaha ini layak dan akan jelas memberikan jaminan kelangsungan hidup usahanya dan tenaga kerja. Dengan perkiraan keuntungan yang akan didapat, maka dapat dipastikan juga perluasan usaha ini akan mudah terealisasikan. STRATEGI PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA/VALUE CHAIN 



Dalam rangka pencapaian tujuan proyek khususnya dibidang pemasaran, perlu melakukan strategi yang tepat. Salah satunya adalah memperkuat jaringan kerjasama antar kelompok usaha yang tergabung dalam proyek CCD-IFAD sehingga semua kelompok usaha akan mempunyai satu metode yang sama sebagai satu kelompok yang solid. Perlu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan mutu produk perikanan agar mampu bersaing, baik di tingkat pasar lokal maupun tingkat nasional.




Market Study yang telah dilaksanakan perlu disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing desa sehingga kegiatan program CCDP-IFAD dapat terus dikembangkan. Perlu adanya studi banding bagi pokmas maupun konsultan ke daerah lain yang lebih maju dengan membawa beberapa kelompok usaha yang berpotensi menjadi kelompok unggulan daerah Strategi dan Cara Mengembangkan Usaha : 1. dengan melakukan pengolahan terhadap produk yang dimiliki, kita bisa melakukan inovasi terhadap produk agar berbeda dan terlihat lebih menarik dari produk yang lainnya, ataupun kita bisa melakukan perbaikan terhadap produk agar dapat bersaing dengan produk-produk lain. 2. melakukan pengembangan dengan melakukan promosi / iklan secara konsisten supaya para konsumen tidak akan mudah melupakan merk produk yang pernah kita tawarkan. 3. dengan memberikan harga yang terjangkau dan kompetitif, serta memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen/pelanggan. Jangan memberikan harga yang terlalu mahal, jangan terlalu rakus, dan berikanlah pelayanan semaksimal mungkin kepada para konsumen maupun pelanggan agar mereka dapat menilai langsung keunggulan kinerja kita. 4. mencoba menjalin hubungan yang harmonis kepada para pihak terkait yang mendukung pemasaran, meliputi para distributor, pemasok, ataupun para pelanggan. 5. dengan berusaha keras, bersungguh-sungguh serta mau belajar untuk berkembang.

7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PIU akan mengikuti mengikuti sistem Monitoring dan Evaluasi (M & E) yang telah di bentuk oleh PMO sesuai dengan kriteria IFAD. Sistem M & E ini akan dihubungkan dan terhubung di semua tingkat (TPD, Penyuluh dan Konsultan) dan akan mempertimbangkan efek/dampak kegiatan pada semua penerima manfaat proyek dan pemangku kepentingan kunci. Sistem M & E ini akan mencakup pelaporan keuangan dan fisik, persyaratan pelaporan pemerintah, dan persyaratan pelaporan IFAD, termasuk data Sistem Pemantauan Hasil dan Dampak (RIMS). Hal ini juga akan mencakup pemantauan kemajuan dan dampak/hasil. Pemantauan kemajuan berbasis AWPB (program kerja dan Rencana Anggaran dan Kegiatan) akan digunakan sebagai titik awal untuk memantau kemajuan kegiatan. Setiap instansi pelaksana akan memiliki gambaran tentang kegiatan terencana mereka di AWPB dan memberikan masukan triwulanan. Pengiriman hasil terkait dengan pemantauan kemajuan. Pelaksanaan proyek akan diarahkan untuk memberikan hasil, namun sejauh mana hasil yang disampaikan akan diawasi secara ketat; ini akan melibatkan penetapan target tahunan, penilaian kuantitatif dengan menggunakan indikator, dan analisis kualitatif. Logika kegiatan CCDP mencakup delapan keluaran proyek dan kerangka berpikir berisi sejumlah indikator kuantitatif terbatas (13), dengan target, untuk keluaran ini. Indikatorindikator ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga data dapat dikumpulkan dengan mudah dan tidak memerlukan kegiatan terpisah atau usaha khusus. Dalam hal pemantauan dampak, tim proyek akan menilai sejauh hasil proyek dan dampak menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif


ditentukan dalam Kerangka Berpikir, termasuk indikator RIMS yang telah dipilih. Indikator hasil akan dinilai terhadap tiga hasil proyek, dengan indikator dampak terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan proyek. Pada tahun pertama proyek, data kuantitatif akan dikumpulkan selama survei dasar, yang akan terkait dengan proses perencanaan masyarakat. Rumah tangga yang akan digunakan untuk analisa kualitatif akan dipilih secara acak dan seringkali melibatkan survei sampel kecil untuk tujuan ini. Survei-survei ini dimaksudkan untuk melengkapi data kuantitatif berbasis indikator, didorong permintaan, jika memungkinkan menggunakan melakukan studi kasus dan teknik lainnya yang bertujuan untuk memahami dampak pada rumah tangga dan khususnya pada masyarakat miskin, perempuan dan, di desa tertentu, pada masyarakat adat. Surveii ini juga bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek yang memerlukan klarifikasi. Analisis kualitatif terbatas (studi tematik, studi kasus) akan dilakukan dari tahun kedua dan seterusnya, dengan analisa kualitatif lebih luas yang dilakukan selama tahun ketiga. Manajemen pengetahuan akan memainkan peran penting dalam proyek ini, yang berpengaruh terhadap karakter uji coba, replikasi dan penerapan dari rancangan proyek. Manajem pengetahuan akan menjadi landasan untuk replikasi keberhasilan proyek, memberikan kemampuan analitis untuk menyelesaikan tantangan proyek, dan membantu mengadaptasikan kegiatan proyek terhadap berubahnya keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi di wilayah proyek. Dimasukkannya dukungan untuk lima unit pelaksana teknis (UPT) akan berfokus terutama pada pengelolaan pengetahuan, baik untuk mendukung kegiatan pengelolaan pengetahuan dalam proyek maupun untuk mengembangkan kapasitas untuk pengelolaan pengetahuan yang lebih luas dalam empat lembaga ini. Pemantauan kegiatan di masing-masing kelompok yang sudah terbentuk di 9 desa sasaran program CCDP-IFAD dilakukan oleh PIU, TPD, Penyuluh, dan Konsultan. Adapun yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelancaran berjalannya proyek yaitu para ketua kelompok yang ditunjuk dan dipilih, yang mana setiap kegiatan yang sudah dilakukan tetap dikoordinir atau dipantau oleh masing-masing kepala desa setempat. Konsultan dan TPD secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ketua kelompok terkait dengan perkembangan kegiatan kelompok. EVALUASI KEGIATAN Evaluasi seluruh kegiatan dilakukan di akhir tahun 2013 yang melibatkan seluruh elemen yang terlibat didalam proyek, yang sebelumnya telah dilakukan penilaian desa di masing-masing desa. PIU mengundang langsung kepala desa sekaligus penanggungjawab kegiatan di masing-masing desa yang ada di 3 distrik, di 9 desa sasaran dan melakukan koordinasi capaian pelaksanaan proyek. PELAPORAN Adapun bentuk pelaporan dari Konsultan Individu, antara lain : a. Laporan bulanan, yakni laporan yang bersifat rutin karena menjadi persyaratan dasar pencairan gaji konsultan yang harus dilakukan. b. Laporan harian lewat milling list. c. Laporan sesudah melaksanakan kegiatan.


d. Laporan akhir atau laporan tahunan, yakni laporan yang akan disusun oleh Konsultan secara bersama-sama antara Konsultan Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya dan Konsultan Pemasaran dan Value Chain pada akhir tahun kegiatan. Laporan Akhir ini merupakan rangkuman laporan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan oleh PIU maupun kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing konsultan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing konsultan.

8. GENDER PERSPEKTIF Keterlibatan perempuan dalam kegiatan kelompok masyarakat/usaha CCDP-IFAD di kabupaten Merauke, yang meliputi ; 3 distrik, 9 desa lokasi proyek yang menjadi sasaran program hampir mencapai 70%, dimana pada semua kelompok usaha pengolahan dan pemasaran dilakukan mayoritas oleh perempuan

9. PENGEMBANGAN KAPASITAS / PELATIHAN / WORKSHOP Selama periode 2013, konsultan telah mengikuti dan melaksanakan kegiatan baik sebagai peserta maupun panitia, kegiatan sebagai berikut ; Judul Pertemuan / Workshop / Training

Lokasi

1

Peningkatan kapasitas Masyarakat Tahap I

Samkai Kuler dan Okaba

04,08 dan 09 Oktober 2013

2

Peningkatan kapasitas Masyarakat Tahap II

Makaling, Alaku, Onggaya, Tomer, Nasem dan Maro

3

Pelatihan Coastal Marine CoManagement Group

4

No

Waktu

Target Peserta

Peserta yang hadir L

P

Total

120 Orang

80

40

120

Desember 2013

240 Orang

160

80

240

Samkai, Nasem, Maro, Kuler, Onggaya, Tomer Okaba,Makaling, Alaku

9-20 November

90

60

30

90

Alternativ Income generating dan Pengembangan jaringan pasar

Hotel ITESE

25 – 26 November 2013

25

5

20

25

5

Pelatihan Marketing awereness

Samkai, Nasem, Maro, Kuler, Onggaya, Tomer Okaba,Makaling, Alaku

November 2013

45

10

35

45

5

Workshop Coastal Marine Comanagement

Bella Fiesta

29-30 November 2013

35

25

10

35

6

Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi sumberdaya pesisir

Bella Fiesta

17 Desember 2013

30

25

5

30

7

Bimbingan Teknis Orientasi Proyek

Hotel Ibis, Jakarta

27-30 September 2013

30

20

10

30

8

Training Monev and Value chein

Hotel Jayakarta, Jakarta

17-18 Oktober 2013

30

20

10

30

Lombok Barat

1 Desember 2013

30

20

10

30

9

Konsolidasi Konsultan Pemberdayaan


10

Peninjauan Project Implementation Manual

Hootel Ibis, Jakarta

17 Desember 2013

30

20

10. PERAN STRATEGIS DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN 1. Pengelola Tingkat Pusat (PMO) PMO akan memiliki tanggung jawab operasional keseluruhan proyek dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian semua kegiatan proyek dan atas akuntansi, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, dan pembangunan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan mitra proyek untuk mereplikasi atau mendesiminasi prestasi proyek di tingkat nasional. Pengelolaan ini akan dipimpin oleh seorang Direktur Proyek, didukung oleh Sekretaris Eksekutif penuh waktu dan staf administrasi dan teknis. Mereka akan bertugas untuk: melaksanakan dan memastikan bahwa kegiatan proyek yang disetujui sesuai dengan target yang disepakati; mengambil tanggung jawab keuangan secara keseluruhan untuk proyek ini; memastikan pelaporan yang tepat waktu, pemantauan dan evaluasi; membangun sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan mitra proyek untuk mempertahankan dan mereplikasi prestasi proyek di tingkat nasional; dan bertindak sebagai sekretariat untuk Komite Pengarah Nasional (NSC). Staf PMO ini adalah pegawai negeri yang sebagian besar diambil dari staf yang ada dari Ditjen KP3K. Direktur Proyek akan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KP3K. Komite Pengarah Nasional (NSC) akan bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan, rencana, anggaran dan prosedur operasi dan diminta konsultasinya dalam penunjukan personil penting. Secara khusus, NSC akan mengerahkan pengawasan dan mendukung program kerja dan anggaran tahunan dan laporan kemajuan triwulanan. Komite ini akan dipimpin oleh perwakilan dari Bappenas (Deputi Bappenas Bidang SDA LH) dan diwakili oleh Direktur Jenderal KP3K. 2. Pengelola Tingkat Kabupaten (PIU) Bupati/Walikota memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan proyek di tingkat kabupaten/kota, sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang tanggung jawab pelaksanaannya kepada Bupati/Walikota, akan memiliki tanggung jawab teknis dan keuangan secara keseluruhan untuk dana proyek di tingkat kabupaten/Kota. Sekretaris Eksekutif penuh waktu untuk proyek ini, yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, akan memiliki tanggung jawab operasional penuh untuk kegiatan proyek dan akan menjadi pengelola proyek de facto di tingkat Kab/Kota sebagaimana tercantum dalam diagram berikut. PIU akan menjadi bagian di dalam—dan dikelola oleh pejabat teknis dan administratif dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dilengkapi dengan staf konsultan jangka panjang dan pendek. Untuk menjamin dasar kelembagaan proyek ini di tingkat kabupaten/Kota, Bupati/Walikota akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK), sesuai dengan SK nasional, yang menetapkan: (i) pelaksanaan awal, (ii) alokasi sumber daya manusia dan sumber daya kabupaten/kota lainnya di bawah kendali kabupaten/kota, (iii) kerjasama dengan pihak lain seperti mereka yang bertanggung jawab untuk masalah hukum (seperti Perda), penegakan, urusan sosial, transportasi laut, pengurangan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, dan (iv) Komite Pemberdayaan Kab/Kota (DOB).

10

30


3. KOMITE PESISIR (DOB) Setiap kabupaten/kota akan membentuk DOB untuk memberikan pengawasan, akuntabilitas sosial dan saran untuk masyarakat sasaran, mereka akan memainkan peran kunci dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan transparansi dalam pengelolaan proyek dan pengambilan keputusan. Komite akan meninjau dan mengulas laporan kemajuan proyek yang disiapkan oleh PIU tapi tidak akan memiliki peran dalam pengambilan keputusan resmi. Dalam kepentingan transparansi dan keterbukaan, rapat biasanya akan terbuka untuk umum. DOB ini akan mencakup perwakilan dari: Bappeda kabupaten/kota (Dinas Perencanaan Kabupaten/kota); wakil dari UPT KP3K dan Wakil dari Dinas Propinsi, organisasi nelayan, LSM pelestarian ekosistem; dan pihak berwenang kabupaten lainnya, yang jumlahnya 9 – 11 orang wiraswasta. 4. PROVINSI / BPSPL Hubungan antara pihak yang berwenang ditingkat Dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan propinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi tidak memiliki peran secara khusus dalam pelaksanaan proyek, namun akan memiliki peran penting untuk berkoordinasi dan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dalam pengembangan pemasaran proyek yang lebih baik lagi ke kabupaten/kota serupa di propinsi ini. Selain itu, dinas kelautan dan perikanan propinsi akan menengahi perselisihan atas hak penangkapan ikan di mana nelayan berskala kecil beroperasi di perairan yang sama sebagaimana nelayan berskala besar; kompetensi hukum kabupaten/kota hanya berlaku untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan dekat pantai oleh kapal-kapal di bawah 10 GT. Selanjutnya, jika proyek beroperasi di lebih dari satu kabupaten/kota di sebuah propinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi memiliki peran koordinasi yang jelas. Selanjutnya, di ibukota propinsi tertentu (misalnya Makassar) adalah pusat perdagangan dan logistik ikan yang penting dan—dalam banyak kasus—eksportir ikan yang membentuk bagian penting dari rantai pasok (value chain) produk yang berada di bawah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi. 5. TIM PENDAMPING DESA (TPD) / PENYULUH TPD akan secara kompetitif direkrut oleh PMO dan bekerja penuh waktu untuk proyek ini – awalnya dengan kontrak satu tahun yang dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi kinerja. Kerangka acuan dan kualifikasi untuk TPD tersedia dalam Lampiran. TPD akan menetap di desa sasaran yang ditetapkan. Pada tahun pertama akan tinggal dan bekerja di masing-masing tiga desa. Dari tahun kedua dan seterusnya, masing-masing TPD akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap satu desa baru di setiap tahun (satu desa baru di Tahun 2 dan satu lagi di Tahun 3) sambil terus mengambil tanggung jawab untuk desa-desa awal. Proyek ini akan menyediakan tunjangan transportasi untuk TPD untuk perjalanan mereka menuju desa-desa di luar tempat tinggal mereka saat itu dan menuju kabupaten/kota. Perpanjangan kontrak akan didasarkan pada kinerja, dan insentif berbasis kinerja tambahan dapat dipertimbangkan. TPD akan diawasi dan dievaluasi oleh Konsultan Kabupaten/kota dan staf Dinas Kabupaten/kota


6. KELOMPOK MASYARAKAT Kelompok masyarakat sangat bersahabat untuk menjalin komunikasi dan kerjasama, oleh sebab itu posisi pokmas sebagai subjek kegiatan tidak pernah menjadi penghambat dalam implementasi kegiatan. Anggota pokmas juga selalu rajin untuk menghadiri setiap acara yang dilakukan oleh TPD, PIU, penyuluh, PMO, dan konsultan. Ada beberapa isu yang beredar di kelompok masyarakat tentang tentang simpang siur angka nominal BLM, sehingga membuat oknum tertentu mengancam akan berbuat sesuatu bila tidak mendapat BLM 11. KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI Pelaksanaan program pembangunan masyarakat pesisir tidak lepas dari kendala dan tantangan yang sering di temui di lapangan, sehingga membutuhkan konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan program. Adapun kendala teknis sebagai berikut ; 1. KENDALA TEKNIS Pelaksanaan Program pembangunan Masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) kabupaten Merauke merupakan yang pertama, sehingga pemahaman pelaksanaan kegiatan masih membutuhkan konsultasi yang intensif dengan PMO. Petunjuk operasional kerja yang disusun oleh PMO sering menimbulkan multitafsir sehingga sering menimbulkan perdebatan antara anggota PIU. Keterlambatan pencairan dana dari KPPN sering mengganggu jadual kegiatan. Minimnya pertemuan teknis antara DOB dengan PIU sering membuat keterlambatan seleksi proposal kelompok masyarakat yang akan disetujui. 2. KENDALA NON-TEKNIS Kesibukan anggota PIU mengurus kerja bidangnya membuat beberapa kegiatan tidak sesuai target waktu yang telah di jadualkan, minimnya sarana transportasi motor ke desa terpenci dan fasilitas listrik dan jaringan telekomunikasi yang tidak memadahi. 3. TANTANGAN Perubahan paradigma lama pembangunan masyarakat miskin di wilayah pesisir seharusnya melihat potensi local yang ada, berdasarkan penagamatan potensi sumberdaya manusia dengan local wisdom mampu menjaga kelestarian sumberdaya dan sumberdaya pesisir dan laut yaitu ikan dan udang cukup berlimpah untuk meningkatkan taraf hidup. Kelemahan selama ini terdapat pada tingkat intensitas kerjasama pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah harus membuka peluang usaha agar masyarakat mandiri tidak tergantung kepada bantuan yang sifatnya sementara. Table kendala teknis dan non teknis.


Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 1 2

Aspek Sumberdaya Alam Infrastruktur

Kendala Teknis  SDA melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal  Kondisi geografis dan geomorflogis yang relatif sulit terjangkau          

3

4

Pemasaran

Sumberdaya Manusia

            

Keterbatasan akses jalan darat Keterbatasan sarana transportasi antar wilayah Keterbatasan pasokan listrik Minimnya ketersediaan penanganan bahan baku/ikan segar seperti coolbox, freezer, storage, dan pabrik es Minimnya infrastruktur pengangkutan Tempat pemasaran produk perikanan yang belum memadai Belum adanya lembaga permodalan dalam membantu usaha perikanan di musim paceklik Keterbatasan teknologi penangkapan yang sangat sederhana Keterbatasan pasokan BBM untuk pelaku usaha perikanan Keterbatasan teknologi penanganan hasil perikanan seperti tempat pengolahan ikan Harga dan satuan unit penjualan produk kelautan dan perikanan yang belum standar, masih berdasar perkiraan dan feeling, masih per ekor atau per tusuk Sanitasi dan higienitas produk yang masih kurang diperhatikan Pelaku belum berorientasi pasar (non market driven) Pasar masih terbatas hanya pasar lokal Harga lokal produk relatih tinggi, tidak kompetitif jika dibawa keluar Jejaring pasar yang belum terbuka Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha Pelaku usaha perikanan ketrampilanya rendah Visi bisnis pelaku usaha belum tumbuh, sudah berpuas diri dengan hasil apa adanya Pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang kurang intensif Inovasi produk terhambat karena preferensi pasar Keterbatasan pengetahuan dan informasi terhadap penanganan hasil perikanan Kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya pemanfaatan sektor perikanan


12. FOKUS DAN RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM TAHUN 2014 KODE

KEGIATAN

JAN

FEB

MAR

APRL

MARET

MEI

TAHUN JUNI

JULI

AGST

SEP

OKTBR

NOV

DES

KETERANGAN

LOKASI

11

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN

A

Pembentukan Layanan Fasilitator

Training and Workshop

B

Sosialisasi Desa


3 desa

C

Review Kegiatan Desa Berbasis Masyarakat


9 desa

D

Pertemuan Desa (Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi)


9 desa

E

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pokmas


9 desa

F

Pertemuan Pokmas antar Desa untuk Sharing Pembelajaran


G

Inventori Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat

Studies and Surveys

9 desa

H

Pondok Informasi

Vehicles, Materials, and Equipment

9 desa

I

Penyadaran Masyarakat


3 pkt

J

Bimbingan Teknis Bagi Kelompok Tabungan (Grameen Bank)


kab

K

Fasilitasi Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP)


kab

L

Pelatihan dan DukunganTeknis Bagi Pokmas

Consultancy Services

kab

N

Dana Community Enterprise Group and Infrastructure

Community Enterprise and Infrastructure Fund Training and Workshop

6 desa

kab

O

Market Awareness

12

PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A

BimbinganTeknisdan Knowledge Sharing Pemasaran


kab

Dokumentasi dan Publikasi tentang Success Story

Studies and Surveys

1 pkt

Dukungan Infrastruktur dan Pengembangan Usaha Bagi Kab./Kota (District Marine Development Fund/ Development Of Mariculture)

District Fund for Supporting Small Scale Fisheries

Pertemuan dalam Rangka Pengembangan Pasar (Market and Value Chain)


1 pkt

Validasi Peluang Pasar


1 pkt

TOT bagi Staf Pengelola tentangTeknisdan Isu-isu Pemasaran


1 pkt

Pengembangan Pasar bagi Produsen Skala Kecil dan Perwakilan Pokmas


2 pkt

Pelatihan Market Oriented bagi Produsen Skala Kecil (Level Desa)


8 pkt

Temu Usaha Pengembangan Alternative Income Generating dan Jaringan Pemasaran


1 pkt\

Demplot Teknologi Produksi dan Pasca Panen

Studies and Surveys

13

MANAJEMEN PROYEK


A

Sinkronisasi Perencanaan dan Koordinasi


B

Pertemuan Tim Teknis


4pkt


13. REKOMENDASI STRATEGIS Berhubungan dengan sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan program, semestinya dapat terlihat efek kegiatan yang dapat diukur, adapun rekomendasi strategis di tahun 2014 sebagai berikut ; 1.

Melakukan kampanye penyadaran arti pentingnya pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, dengan melibatkan unsure-unsur media local, sekolah dan instansi pemerintah. 2. Penetapan kawasan perlindungan pesisir dan laut yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Kampung, segera di lakukan sosialisasi kepada warga setempat. 3. Menyusun resolusi konflik antar kampung yang berkaitan dengan pembuangan limbah penangkapan ikan. 4. Penambangan pasir oleh warga tetangga nasem di Naukenjerai sudah sangat merusak lingkungan, sehingga perlu di hentikan mengingat hanya ada satu jalan menuju akses menuju desa tersebut. 5. Kerjasama antar dinas terkait dalam menangani abrasi pantai di kampung Okaba sangat urgen, mengingat laju abrasi 15 m/tahun. 6. Pengawasan keamanan laut didaerah perbatasan perlu di tingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan angkatan laut (AL) dan Polairud. 7. Pembentukan koperasi bagi kelompok usaha 8. Menciptakan pasar bagi produk baru 9. Mengikuti event promosi baik tingkat local maupun nasional. 10. Technical capacity building melalui trainning atau pelatihan tentang proses produksi, pengolahan produk, kualitas dan mutu produk, serta kemasannya. 11. Pendampingan yang kontinyu kepada semua kelompok masyarakat yang tergabung dalam proyek ini (adanya quality control). 12. Monitoring dan Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan. 13. Koordinasi dan komunikasi antar semua elemen yang terlibat di dalam proyek lebih ditingkatkan untuk menyamakan persepsi demi tercapainya tujuan proyek. 14. PIU membuat jadwal rencana kerja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2014 serta membuat SK dan panitia kelompok kerja sehingga persiapannya lebih matang dan pasti. 15. PIU perlu mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat proyek untuk memberikan motivasi keseriusan dan pemahaman tentang manfaat dari program ini dan sungguh-sungguh mendukung semua kegiatan demi keberhasilan tujuan proyek untuk pengentasan kemiskinan masyarakat. 16. Melaksanakan kegiatan Temu Usaha Alternative Income Generating dan Jejaring Pemasaran di desa-desa tambahan yang baru mulai pada tahun 2014 nanti, sehingga muncul bentuk alternatif mata pencaharian lain yang dapat dikembangkan di desa-desa lokasi pelaksanaan proyek ini. 17. Dalam pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang, diharapkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat untuk memberikan masukanmasukan atau ide demi perkembangan kegiatan kedepan.


18. Review Kegiatan tahun 2013, diharapkan ada kebijakan dari pemerintah di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/daerah berupa dukungan positif pada program CCDP-IFAD. 19. Kelompok Tabungan, adalah satu bentuk kegiatan yang sangat penting untuk dapat direalisasikan guna mewujudkan kemandirian masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang ada di desa lokasi pelaksanaan program CCDP-IFAD ini. 20. Kegiatan Annual Outcome Survey sangat penting dilakukan, karena akan dapat memberi solusi dan pemikiran yang bersifat membangun terhadap capaian keberhasilan proyek ini nantinya.

14. PEMBELAJARAN Ada sejumlah pelajaran yang muncul dari program Pembangunan Masyarakat pesisir di (CCDP-IFAD) di Kabupaten Merauke. Beberapa yang paling relevan adalah: Lebih dari 20 % masyaraka pesisir kabupaten Merauke hidup dalam kondisi garis kemiskinan, terlihat dari fasilitas rumah (WC, kamar, lantau rumah) tingkat pendidikan dan sarana masih tergolong rendah, dan tingginya tingkat pengangguran musiman ketika terjadi musim gelombang. Kompleksitas permasalahan wilayah pesisir membutuhkan kerjasama antar lembaga, instansi dan iidividu untuk membangun kerjasama meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat. Local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat papua asli (Kanuum dan Marind) dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut lambat laut mulai berkuarang perannya. Pengetahuan lokal yang di yakini masyarakat mulai tergeser oleh paradigma modern yang di bawa oleh program pemerintah atau pendatang, seperti tidak di hargai daerah keramat yang merupakan daerah terlarang bagi aktivitas manusia, karena keinginan eksploitasi sumberdaya maka larangan tersebut di lawan, Mengingat nelayan didominasi oleh kaum laki-laki menghabiskan kesehariannya di tenga laut, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan di daratan, maka partisipasi ibu nelayan sangat penting dalam mensukseskan program. Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga yang tidak hanya mengurus rumah tangganya harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan. Pengakuan hak adat, peraturan kampung dan hasil musyawarah warga harus dihargai dan di catat sebagai berita acara yang harus ditaati oleh setiap pihak yang bersentuhan sumberdaya pesisir yang di wilayah kampung. Bantuan selain project CCD-IFAD seharusnya dapat diterima sebagai sumbangan sukarela tanpa ada keterikatann dengan sang pemberi, sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.


15. PENUTUP Semoga dengal laporan yang kami susun dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan kualitas proyek, harapannya saran dan kritik buat penulis menjadi pengembagan kualitas diri.

KONSULTAN PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KONSULTAN PEMASARAN DAN VALUE CHAIN KABUPATEN MERAUKE

Konsultan Pemberdayaan

Konsultan Pemasaran

Burhanuddin

Mokhtar Yahya, S.E


LAMPIRAN Lampiran 1.Matrix laporan Bulanan NAMA KONSULTAN LOKASI PERIODE LAPORAN

: Burhanuddin : Merauke : Dari 16 OKTOBER - 11 NOVEMBER 2013

LAPORAN BULANAN GAMBARAN

TARGET WAKTU

No (Deliverables, Activities & Location)

1

2

3

4

Menjadi Peserta Monev Support Training di Hotel Jayakarta, Jakarta

Rapat Koordinasi dengan Project Implementasion Unit (PIU) Kabupaten Merauke, melakukan sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan OktoberDesember, di Ruangan Rapat Dinas Perikanan dan Kelautan Bidang Sumberdaya perikanan.

(Start & Finish Date) 16-18 Oktober 2013

21 Oktober 2013

Fasilitasi Pembentukan Pusat pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) merupakan transformasi pemahaman kinerja yang akan dilakukan, berlokasi di Dinas Perikana dan kelautan Merauke

22 Oktober 2013

Menjadi Fasilitator dalam Penyusunan Program Kerja bidang social dan budaya

23 Oktober 2013

P3MP di Kantor Kelurahan Samkai Kecamatan merauke.

PIHAK YANG TERLIBAT

REALISASI

PROSES YANG DILAKUKAN

CATATAN / LAMPIRAN

(parties Involved)

(Process)

(Remarks)

Meningkatkan pemahaman tentang kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan CCDP-IFAD

PMO, PIU, Konsultan, Perguruan Tinggi

Focus Group Discussion, Materi

21 Oktober 2013

Membantu Agenda program kerja PIU di bulan Oktober (Pembentukan P3MP dan pelaksanaan RIMS)

PIU, TPD Konsultan

Diskusi

22 Oktober 2013

Pembentukan Struktur Pengurus P3MP Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah kerja tiga desa (samkai, kuler dan Okaba)

PIU, TPD, Anggota P3MP

Sosialisasi, Tanya jawab dan musyawarah mufakat penunjukan Ketua P3MP

Proposal usulan program kerja P3MP

Pengurus P3MP, TPD dan konsultan

Pleno

(Start & Finish Date)

16-18 Oktober 2013

23 Oktober 2013

HASIL/LUARAN (Outputs)

dan

Masih ada anggota yang belum paham tupoksi kerja P3MP


5

Pelaksanaan Survei RIMS di desa Samkai distrik Merauke

6

Kunjungan ke lokasi kegiatan di Kelurahan Kuler Distrik Naukenjerai, fasilitasi sosialisasi hasil pelatihan VWG di Bali (Roni R. Mehue) di desa Kuler

Rapat Koordinasi Penyusunan proposal dan pembentukan Tim Inventori Sumber Daya Pesisir berbasis masyarakat di kantor DKP Merauke

7

Fasilitasi Inventori sumberdaya pesisir berbasis masyarakat tiga desa di kabupaten Merauke (Okaba, Alaku dan makaling)

8

6 hari

7 hari

21-27 Oktober 2013

23-29,31 Otober 2013 dan 1 November 2013

25 Oktober 2013

25 Oktober 2013

30 Oktober 2013

04-10 November 2013

30 Oktober 2013 dan 06 November 2013

07-11 November 2013

Data RIMS

Konsultan, TPD dan anggota Kelompok Masyarakat

Menambah pemahaman dan wawasan program kerja CCDP-IFAD bagi kelompok masyarakat

TPD, Kelompok masyarakat dan Konsultan

Proposal dan Tim Kerja Inventori Sumberdaya Pesisir berbasis masyarakat

PIU konsultan

Terumuskannya berbagai isu-isu utama aspek pembangunan, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, kondisi social-ekonomi masyarakat, kelembagaan kelompok masyarakat dan keragaan dan sebaran infrastruktur public dan sosial.

Pokja, Universitas, masyarakat

dan

Pertanyaan kuisioner ambigu, masih banyak anggota kelompok tidak mencatat hasil tangkap

wawancara

Sosialisasi jawab

dan

Tanya

diskusi

FGD, PRA dan PLENO

Catatan :  

Setiap Konsultan CCDP-IFAD harus melengkapi dan mengirimkan Laporan Bulanan beserta lampirannya kepada PMO, paling lambat 5 (lima) hari setelah akhir periode pelaporan. Laporan Bulanan ini, beserta timesheet (daftar absensi bulanan) merupakan acuan bagi PMOuntuk pembayaran gaji bulanan konsultan terkait.

Masing pihak yang terlibat dalam diskusi belum memahami model teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.



Lampiran 2.Timesheet


Lampiran 3. Daftar nama kelompok masyarakat CCDP-IFAD Kabupaten Merauke tahun 2013.

No.

Distrik

Kampung/Kelurahan

Kelurahan Samkai

Kampung Nasem 1.

Merauke

Kelurahan Maro

Nama Kelompok

Jumlah Anggota

Ketua

Bendahara

Jenis Kelompok

Program

Usulan Kegiatan

Status Pencairan

Menara

10 orang

Kamarudin Rengge

Ramli

Infrstruktur

Pembangunan sarana

Pondok informasi

100%

Loka 01

10 orang

Mahyudin

Hasan

pengelola

Menara pengawas

Pembuatan menar

-

Bina 01

10 orang

Hasnah

Hajida

pengolahan

Buat produk olahan

Terasi, abon, ikan asing

100 %

Bina 02

10 orang

Pangrasia Yasu Mahuse

Sartika

pengolahan

Buat produk olahan


100 %

Loka 02

10 orang

Yakobus Yolmen

Darman

pengelola

Konservasi

Tanam bakau

-

Nahan keti nanggo

10 orang

Alesius mahuse

Martinu m

infrastruktur

Pembangunan sarana

Pondok informasi

100 %

Duh ikiwalat Nanggo

10 orang

YONAS mahuze

Yulius k basik

pengolahan

Buat produk olahan


-

Donates k basik

Penangkapan ikan

Penangkapan ramah lingkungan

Jaring

-

Awe lemeh anim

10 orang

Wilibrodus B mahuze

Aweka maning nanggo

10 orang

Ketna

Agutina samkakai

Usaha Pengolahan

Buat produk olahan


-

sakil

10 orang

Florida mahuse

Melania kahol

Usaha Pengolahan

Buat produk olahan


-

Mara wekabay

10 orang

Donates mahuze

elias k mahuze

budidaya

Budidaya ikan

Ikan gastor dan udang

-

infrstruktur

Pembangunan sarana

Pondok informasi

100 %

Pengelolaan sda

Menara pengawas

Pembuatan menar

-

pengolahan

Buat produk olahan


-

Jaring

-

Harapan papua 1

10 orang

Moses ivak dalam

Harapan papua 2

10 orang

Maliha basic-baSIK

Harapan papua 3

10 orang

Rusmin l ivakdalam

Antonius y kahol Thomas ivak dalam La ali

Harapan papua 4

10 orang

Abraham leonale

ariadi

Penagkapan ikan

Penangkapan ramah lingkungan

Harapan papua 5

10 orang

Yanti mariani gebze

dahli

Usaha pengolahan

Buat produk olahan


-

Harapan papua 6

10 orang

Ramla lestari

Fatma la usu

Usaha pengolahan

Buat produk olahan


-


Distrik Naukenjerai No.

Distrik

Kampung/Kelurahan

Kampung Kuler

Kampung Onggaya 2.

Nama Kelompok

Jumlah Anggota

Ketua

Bendahara

Jenis Kelompok

Program

Pembangunan sarana

Pembangunan sarana

Tunas Muda

10 orang

Petrus Helnia

Iwan Fata

Evata

10 orang

Yonas Balagaize

Seprianus Kaize

Pengelolaan SDA

Sesai

10 orang

Muh. Tahir

Randa Barun

Usaha Pengolahan

Usaha pengolahan perikanan

Imbyarduf

10 orang

Petronela Mahuze

Adolfina Ndiken

Usaha Pengolahan


Harapan baru

10 orang

Yacobus U. Mehue

Mustania Sapakua

Usaha Pengolahan


Nelayan Wanggia

10 orang

Yefson Laun

Samuel Henk

Nelayan Sulapi

10 orang

Hendra Prasetya

Permenas Laun

Nelayan Cibeu

10 orang

Martinus Kul

Agustinus Mbanggu

Usaha Penangkapan

Nelayan Tetepu

10 orang

Marthen Dimar

Nelci Gelambu

Usaha Penangkapan

Nelayan Naupaya

10 orang

Selestina Malioy

Nelci Gelambu

Usaha Pengolahan


Nelayan Namber Mbur Nambeir Mai

10 orang

Evi Prasetya

Maria Gelambu

Usaha Pengolahan


Nelayan Rajawali

10 orang

Marthen B. Malioy

Tugiyanto

Infrastruktur

Pembangunan sarana

Nelayan Pengawas

10 orang

Esrin O Ndimar

Riko Tilaporu

Pengelolaa SDA

Pengawasan

Nelayan Camar

10 orang

Mondus Bapaimu

Piter Kul

Nelaya Angsa Laut

10 orang

Manu Kowb

Ferry Emola

Nelayan Teratae

10 orang

Mikela Laun

Selestina Ndimar

Nelayan Suka Maju

10 orang

Sandra Dewi

Ambarawati

Nelayan Yawalmai

10 orang

Maramce Gelambu

Dominggus Gelambu

Infrastruktur

Pembangunan sarana

Pengelolaa SDA

Pengawasan

Naukenjerai

Kampung Tomer

Pengawasan

Usaha Penangkapan Usaha Penangkapan Usaha pengolahan Usaha Pengolahan Usaha Pengolahan

Usaha Penangkapan ikan dan udang Usaha Penangkapan ikan dan udang

Usaha Penangkapan ikan dan udang Usaha Penangkapan ikan dan udang Usaha pengolahan perikanan Usaha pengolahan perikanan Usaha pengolahan perikanan

Usulan Kegiatan Pondok informasi, jalan ke pantai Pelatihan, Perahu dan menara Buat terasi, abon dan ikan kering Buat terasi, abon dan ikan kering Buat terasi, abon dan ikan kering Pondok informasi, jalan ke pantai Pelatihan, Perahu dan menara Pengadaan perahu dan Jaring Pengadaan perahu dan Jaring Usaha terasi, abon dan ikan kering Usaha terasi, abon dan ikan kering Pondok informasi, jalan ke pantai Pelatihan, Perahu dan menara Pengadaan perahu dan Jaring Pengadaan perahu dan Jaring Usaha terasi, abon dan ikan kering Usaha terasi, abon dan ikan kering Usaha terasi, abon dan ikan kering

Status Pencairan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -


Distrik Okaba No.

Distrik

Kampung/Kelurahan

Nama Kelompok

Jumlah Anggota

Ketua

Bendahara

Jenis Kelompok

Program

Usulan Kegiatan

Status Pencairan

Make Timin

10 orang

Ferdinandus Gebze

Kornelis Samkai

Infrastruktur

Pembangunan sarana Pertemuan

Pondok Informasi

100 %

Koloi Putra

10 orang

Wahar Anja

Rubensius Balagaize

Pengelola SDA

pengawasan

Menara, perahu

-

Lontar

10 orang

Nasrullah

H.A. Kadir

Usaha

Usaha pengolahan

100 %

Wakin

10 orang

Afsanen Kasman

Maria Balagaize

Usaha

Usaha pengolahan

Sangkar Hidup

10 orang

Wilhelmus Mahuse

A. Meli Kaise

Usaha

Usaha pengolahan

Koloi Putra

10 Orang

Hasma

Lili

Usaha

Usaha pengolahan

Nahanke Nanggo

10 orang

Sitti Mahuse

Maria Ndiwaen

Usaha Pengolahan

Usaha pengolahan

Makaling Iwaq

10 orang

Debora Yolmen

Ferinika M. Yolmen

Usaha Pengolahan

Usaha pengolahan

Yakod Bekai

10 orang

Yonatan Piatng

Erens Sidulu

Penangkapan

Usaha Penangkapan

Waniggap Kailik

10 orang

Ali bin Samiun

Paulus Kaize

Budidaya

Usaha budiday

Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Perahu Bibir, Obat dan Penyuluhan

Pall

10 orang

Habel Kaize

Laurensius Mahus

Infrastruktur

Pondok Informasi

100 %

Sulapi

10 Orang

Martinus Ndiwaen

Martinus Alowen

-

Waninggap nanggo

10 orang

Maria gorete ndiken

Agustina s

Usaha pengolahan

Usaha pengolahan

Nahenanggo

10 orang

Rosina imelda eneiluk

Evertina walinaulik

Usaha pengolahan

Usaha pengolahan

Menara, perahu Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering Pembuatan Terasi, Abon dan Ikan Kering

Hakod nanggo

10 orang

Timotius mahuse

Hendrikus mahuse

Infrastruktur

Pondok Informasi

100 %

Waniggap Kai

10 orang

Wihelmus Balagaize

Yeremiash H.G

Makep Wahus

10 orang

Silvester G. N

Selelus Basik Basik

Pengelola SDA Pemasaran

Pembangunan sarana Pertemuan pengawasan Pemasaran produk

Mate Sasahe

10 orang

Yustus M

Yanuarius W

Usaha Penangkapan

Usaha Penangkapan

Kampung Okaba

3.

Okaba Kampung Makaling

Kampung Alaku

Pengelola SDA

Pembangunan sarana Pertemuan pengawasan

Menara, perahu Jaringan pemasaran Perahu

100 % 100 % 100 % --

-

-


Lampiran 4.Dokumentasi Gambar pelaksanaan kegaiatan Inventori Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat kampong Okaba distrik Okaba Kabupaten Merauke.

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lanjutan...................................


Dokumentasi dalam kegiatan Penyusunan dan Pelatihan Sistem Monitoring Sumberdaya Pesisir dan Laut Program Pembangunan Masyarakat Pesisir CCD – IFAD Kabupaten Merauke.

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lanjutan..............................................


DOKUMENTASI KEGIATAN DETAIL VILLAGE COASTAL MARINE CO-MANAGEMENT PLAN DI KELURAHAN MARO DISTRIK MERAUKE TANGGAL, 03 DESEMBER 2013

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Gambar pelaksanaan kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Co-Management Group kampung Okaba distrik Okaba Kabupaten Merauke.


No.

Distrik

Kampung/Kelurahan

Kampung Kuler

Kampung Onggaya 2.

Naukenjerai

Kampung Tomer

Nama Kelompok Tunas Muda Evata Sesai Imbyarduf Harapan baru Nelayan Wanggia Nelayan Sulapi Nelayan Cibeu Nelayan Tetepu Nelayan Naupaya Nelayan Namber Mbur Nambeir Mai Nelayan Rajawali Nelayan Pengawas Nelayan Camar Nelaya Angsa Laut Nelayan Teratae Nelayan Suka Maju Nelayan Yawalmai

Kondisi Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

Lampiran 5. Matriks Kelompok Masyarakat yang aktif per akhir Desember 2013 No.

Distrik

Kampung/Kelurahan

Kelurahan Samkai

1.

Merauke

Kampung Nasem

Kelurahan Maro

Nama Kelompok Menara Loka 01 Bina 01 Bina 02 Loka 02 Nahan keti nanggo Duh ikiwalat Nanggo Awe lemeh anim Aweka maning nanggo sakil Mara wekabay Harapan papua 1 Harapan papua 2 Harapan papua 3 Harapan papua 4 Harapan papua 5 Harapan papua 6

Kondisi Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif


No.

Distrik

Kampung/Kelurahan

Kampung Okaba

3.

Okaba

Kampung Makaling

Kampung Alaku

Nama Kelompok

Kondisi

Make Timin Koloi Putra Lontar Wakin Sangkar Hidup Koloi Putra Nahanke Nanggo Makaling Iwaq Yakod Bekai Waniggap Kailik Pall Sulapi Waninggap nanggo Nahenanggo Hakod nanggo Waniggap Kai Makep Wahus Mate Sasahe

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif


Lampiran 6. Daftar Kontak PIU dan pihak terkait. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama F. Suhono Suryo Agustinus Sanda Irwan Z Kelana Ahmad Junaidy Rasmini J. Suharto Wawan Bambang Imam

Jabatan Sekretaris PIU PPK PIU Anggota PIU DOB Bendahara PIU Anggota PIU TPD Okaba TPD Samkai TPD Kuler

No HP/Telphon 082197822123 081318806669 081344687899 085344059157 081344379691 081344868788 081343171567 081248004742 085214222009


LAMPIRAN 7 RENCANA KERJA KONSULTAN PEMASARA TAHUN 2014 : 1. Menekankan kepada masyarakat desa sasaran lokasi CCDP-IFAD agar tidak hanya mengharapkan bantuan saja, tetapi bagaimana caranya mampu melakukan perubahan untuk megelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan atau komoditas yang ada supaya dapat menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi kelompok tabungan (Grameen Bank), yakni upaya pembentukan kelompok simpan pinjam usaha kecil menengah (UKM) atau koperasi tentang pola pembiayaan suatu usaha. Diharapkan dapat terfasilitasinya akses permodalan bagi masyarakat pesisir dilokasi CCDP-IFAD 3. Mendorong keterlibatan dan partispasi wanita (ibu-ibu) kelompok usaha dalam kegiatan produksi pengolahan sumberdaya perikanan dan pemasaran hasil perikanan 4. Melakukan perbaikan kinerja terhadap kelompok usaha yang sudah ada di desa sasaran yang dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) 5. Pelatihan dan dukungan teknis bagi kelompok usaha masyarakat agar menghasilkan produk olahan yang bisa memenuhi keinginan dan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan (konsumen / pembeli) maupun perusahaan 6. Melakukan seleksi dan mengevaluasi proposal kelompok usaha masyarakat untuk pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar dapat digunakan sebaggaimana mestinya dalam peningkatan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan 7. Pelatihan Market Awereness, dalam rangka penyadaran pasar bagi kelompok usaha masyarakat tentang pentingnya peranan pasar terhadap hasil pengolahan produk-produk kelautan dan perikanan yang berada diwilayah pesisir Kabupaten merauke 8. Mengembangkan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, dengan jalan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) maupun kelompok usaha masyarakat, yang menjadi sasaran proyek supaya ekonomi masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat pesisir serta pelatihan ketrampilan pengolahan produk perikanan yang sesuai standar, baik kualitas dan mutunya sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah (value added), serta membangun rantai pasok (value chain) 9. Mengadakan bimbingan teknis dan Knowledge Sharing pemasaran terkait dengan pengembangan usaha perikanan skala kecil untuk perbaikan tingkat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Merauke


10. Memfasilitasi pengembangan usaha perikanan skala kecil seperti dibangunnya pabrik es mini serta rumah kemasan dll untuk mendukung kegiatan yang inovatif (inovasi produk) 11. Mengadakan pertemuan dalam rangka pengembangan pasar (Market and Value Chain), dengan melibatkan kelompok usaha masyarakat, pembeli, pelaku usaha atau perusahaan serta stakeholder yang terkait tentang potensi pasar yang kuat terutama untuk produk kelautan dan perikanan yang bernilai tinggi 12. Mengadakan kegiatan validasi peluang pasar, dengan cara mengidentifikasi peluang pasar yang prioritas bagi pembeli serta peluang untuk adanya kerjasama dengan perusahaan atau stakeholder yang terkait dalam strategi pengembangan usaha 13. Mengadakan workshop tentang isu-isu marketing terkait dengan komoditas unggulan 14. Mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelompok usaha masyarakat dan desa dalam rangka pengembangan pasar dan pemasaran hasil usaha 15. Pelatihan Market Oriented bagi kelompok usaha dalam skala kecil (level desa) melalui bimbingan teknis dengan tujuan peningkatan produksi, kualitas, teknologi produksi pasca panen, bisnis dan pasar bagi kelompok masyarakat 16. Mengadakan workshop Pengembangan Alternative Income Generating dan Jaringan Pemasaran, dalam rangka temu usaha dan pengembangan jejaring pemasaran antara kelompok usaha pengolahan di masyarakat dengan pelaku usaha, pembeli atau pengolah yang lebih besar (perusahaan) 17. Mendorong dan mendukung masyarakat pesisir sasaran proyek untuk wirausaha agar tercipta peluang kerja atau bisnis baru di bidang kelautan dan perikanan guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemampuan serta pendapatan rumah tangga mereka dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif 18. Memperkenalkan proses yang berbeda tentang cara pengelolaan sumberdaya atau komoditas kelautan dan perikanan sehingga pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan atau berkesinambungan sekaligus bisa menjadi contoh atau tempat pembelajaran dalam memprakarsai sejenis proyek pembangunan masyarakat pesisir lainnya.

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN MERAUKE

Recommend Documents