PROFIL PROYEK Nama Proyek: Pembangunan Masyarakat Pesisir atau Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD)
TUJUAN PROYEK Tujuan umum CCDP adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pesisir miskin aktif.
Proyek diimplementasikan melalui 3 (tiga) komponen: i. ii. iii.
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Dukungan Kabupaten bagi Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Manajemen Proyek
Executing Agency: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III, Floor 9 Jakarta Pusat Tel/Fax: (62 21) 3513258
Lokasi Proyek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kab. Merauke, Papua Kab. Yapen, Papua Kota Ternate, North Maluku Kota Ambon, Maluku Kab. Maluku Tenggara, Maluku Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo Kota Bitung, Sulawesi Utara Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat Kab. Badung, Bali
Sumber Dana: I. II. III.
Pemerintah Indonesia (Estimasi) Beneficiaries IFAD: - Loan Number I-880-ID (SDR 15,870,000) - Grant Number I-C-1392-ID (SDR 1,186,000)
IV.
Spanish Trust Loan: - Loan Number E-16-ID (EUR 6,288,000) Total Credit/Loan/Grants (III+IV) Total Project Cost (I + II+III) Loan Signing Loan Effectiveness Completion Dae Closing Date
: : : :
USD 7,100,000 USD 2,100,000 USD 24,200,000
USD 2,000,000
USD 34,000,000 USD 43,200,000
23 Oktober 2012 23 Oktober 2012 31 Desember 2017 30 Juni 2018 (IFAD Proposed: Six Months after the Project Completion Date )
RINGKASAN 1.
Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir atau Coastal Community Development Project (CCDP) telah disetujui oleh Dewan Eksekutif IFAD pada September 2012. Penandatanganan Loan antara IFAD dan Pemerintah Indonesia dilaksanakan sebulan kemudian pada 23 Oktober 2012. Total pendanaan proyek berjumlah sekitar US$43.2 juta yang dibiayai melalui IFAD loan sebesar US$24.2 juta, Hibah IFAD sebesar US$2.0 juta; dan US$7.8 juta dari Spanish Trust Fund; Kontribusi Pemerintah Indonesia sebesar US$7.1 juta; dan kontribusi beneficiaries’ sebesar US$2.1 juta. Proyek efektif pada 23 Oktober 2012 dan pelaksanaan diharapkan berjalan selama 5 (lima) tahun.
2.
Tujuan CCDP adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang terreplikasi diantara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang miskin dan aktif di wilayah Indonesia Timur. Tujuan pengembangan proyek adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga bidang kelautan dan perikanan di masyarakat pesisir. Proyek memiliki 3 (tiga) komponen kegiatan: (i) Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya; (ii) Dukungan Kabupaten bagi Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan dua sub-komponen: Investasi berbasis Kabupaten/Kota dan Capacity Building; serta Dukungan Pasar dan Value Chain; dan (iii) Manajemen Proyek. Kegiatan dibawah komponen (i) dan (iii) saat ini (tahun 2013), sedang dilaksanakan, sementara kegiatan dibawah komponen (ii) (seperti, Dukungan Kabupaten bagi Pembangunan Ekonomi berbasis Kelautan dan Perikanan) akan banyak dilaksanakan mulai tahun 2014.
3.
CCDP dikoordinasikan secara nasional namun diimplementasikan kegiatan pokok dilakukan di tingkat kabupaten/kota bahkan ditingkat desa. Hal ini memerlukan pengelolaan baik ditingkat nasional, kabupaten/kota dan desa. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan bertindak selaku Executing Agency. Pada level kabupaten/kota, CCDP diimplementasikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan; dan kegiatan di desa dikoordinasikan oleh village working groups (VWGs) atau Kelompok Kerja Desa. Sementara untuk level propinsi diwakili oleh salah satu perwakilan di Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board).
4.
PMO telah berjalan sejak awal 2012. PMO telah terbentuk melalui Keputusan Dirjen KP3K No. Kep.16/KP3K/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang kemudian pada 2 Juli 2013, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38/Kepmen-KP/2013 yang menguraikan struktur organisasi PMO CCDP, jabatan dan tanggungjawab serta kesekretariatan. SK Menteri tersebut menguraikan: (i) Komite Pengarah Nasional; (ii) Kelompok Implementasi dan (iii) Kesekretariatan. Project Management Office (PMO) bertanggungjawab secara keseluruhan koordinasi program, proses penganggaran, pengelolaan keuangan, administrasi dan monitoring/pemantauan. PMO dipimpin oleh seorang Direktur, 2 Asisten Direktur, Sekretaris Eksekutif dan Asisten Sekretaris Eksekutif. PMO berlokasi di kantor pusat KKP, yang terorganisis dengan lengkap dan memiliki sekitar 25 orang pelaksana. Didukung oleh kemampuan dan motivasi para pelaksana PMO yang tinggi dengan kualifikasi Sarjana, Master dan Doktor.
5.
PMO telah berjalan aktif bekerja sejak awal 2012. Awal mula proyek dipersiapkan melalui misi project appraisal bersama dengan Tim IFAD, mempersiapkan readiness criteria dan review semua dokumen negosiasi loan. Selama 2012, PMO telah mensosialisaikan proyek pada tingkat nasional dan
kabupaten/kota melalui berbagai kegiatan workshop dan pertemuan formal. Pertemuan-pertemuan tersebut mempertegas pada terbentuknya PIU dan persiapan perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan (AWPB). 6.
Pada awal 2013 PMO dan PIU telah mempersiapkan dokumen penting, seperti, DIPA dan bimtek. Februari 2013, PMO telah melaksanakan Start Up Workshop, yang dihadiri oleh Kepala Dinas/PIU, PMO, Bappenas, Kementerian Keuangan, irjen KKP dan CPM IFAD untuk Indonesia. Untuk mendukung implementasi CCDP, PMO telah melaksanakan Workshops sinkronisasi di masing-masing kabupaten/kota; dan sekaligus mendistribusikan Pedoman Teknis (Pednis) CCDP ke semua PIU. Draft Pednis BLM dan M&E Plan telah selesai dibuat dan diharapkan dapat dirilis secepatnya.
7.
Pada setiap 12 kabupaten/kota CCDP, Bupati or Wali Kota telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengelola proyek di level kabupaten/kota, struktur organisasi, prosedur operasional dan kesekretariatan. Demikian juga Badung Learning Center telah terbentuk di Kabupaten Badung, Bali. Berdasarkan SK Bupati/Wali Kota, Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang merepresentasikan keterwakilan di Kabupaten/Kota telah dibentuk. PIU dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang menjabat sebagai ketua, dan membawahi Sekretaris dan bendahara. Sekretariat masing-masing PIU bervariasi namun sesuai dengan fungsi masing-masing tugas. PIU disukung oleh petugas lapangan yakni penyuluh dan TPD satu orang per desa. Tahun 2013 terdapat 36 TPD dan 36 Penyuluh yang terlibat diimplementasi CCDP.
8.
Untuk Tahun awal 2013 ini diharapkan sekitar 2.600 masyarakat pesisir bisa menerima sosialisai awal dari TPD dan Penyuluh. TPD dan Penyuluh memiliki peran yang efektif dalam mendukung proyek dimasing-masing 36 desa. Tahun Anggaran 2013 telah teralokasi bagi pembangunan Pondok
Informasi. Disetiap desa telah terbentuk VWG dan kelompok baik kelompok usaha maupun kelompok infrastruktur. Jumlah kelompok usaha rata-rata per desa adalah 5 dengan 20% didalamnya terdapat keterwakilan perempuan. Total seluruh desa telah terbentuk 193 kelompok masyarakat (pokmas) dimana 24% didalamnya terdapat keterwakilan perempuan. 70% kelompok pengelola sumberdaya. VWG terdiri dari 5 anggota, 2 diantaranya adalah perempuan; pokmas lain ratarata terdiri dari 10 anggota. Proposal awal/usulan usaha masing-masing pokmas telah disiapkan oleh 190 pokmas dan 70 usulan infrastruktur skala kecil. Secara umum, usulan pokmas meliputi: mesin kapal, KJA, budidaya rumput laut, tambak ikan/udang, pengolahan dan pemasaran. Usulan infrastruktur seperti MCK, perbaikan jalan, sistem drainase, sumur air tawar, dan mooring buoys. Pokmas di beberapa kabupaten seperti Lombok Barat, Kota Bitung dan Kupang telah mencairkan dana BLM, namun demikian dilokasi lain proposal usaha dari pokmas masih pada tahap verifikasi oleh DOB. dan sebagian lagi masih menunggu asistensi dari konsultan PIU dan TPD/Penyuluh untuk membuat proposal formal.
PROGRESS PELAKSANAAN Sub-komponen 1.1: Fasilitasi Masyarakat, Perencanaan dan Monitoring Output : Untuk mengidentifikasi, menyepakati pembangunan masyarakat.
dokumen
prioritas
Capaian :
telah terrekrut dan terlatihnya 36 Tenaga Pendamping Desa (TPD) 36 Penyuluh; yang saat ini sudah bekerja dan melakukan pendampingan di desa 72 TPD/Penyuluh (6 orang per kabupaten/kota) telah dilatih di Bogor melalui Bimtek Tenaga Pendamping Desa/Penyuluh +/- 2,600 anggota kelompok masyarakat telah menerima bimbingan teknis melalui pendampingan TPD/Penyuluh Terbentuknya dan tersosialisasinya 36 village working groups (VWG) TPD/Penyuluh melakukan pendampingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang proyek di 36 desa. Terbentuknya dan tersosialisasinya 35 kelompok infrastruktur desa. Terbentuknya 193 pokmas dimana 24% keanggotaannya merupakan perempuan BLM telah tersalurkan di 3 Kabupaten (Lombok Barat, Kupang dan Bitung) dari proposal awal untuk usaha telah dibuat oleh +/-190 pokmas dan +/-70 usulan infrastruktur skala kecil
Progres Pelaksanaan: 1.
KKP bersama dengan tim Design Report IFAD melakukan penapisan pada sebuah matrik pemilihan desa. Matrik tersebut dibuat skor berdasarkan: (i) tingkat kemiskinan; (ii) melaksanakan dengan baik dan memiliki motivasi yang tinggi pada program-program KKP terdahulu; (iii) memiliki potensi kelautan dan perikanan serta nilai tambahnya; (iv) termasuk didalamnya memiliki pulau-pulau kecil; dan (v) konsisten terhadap framework renstra KKP. Berdasarkan matrik tersebut, di tahun 2012, KKP telah memilih 36 desa. 3 desa dipilih dari 12 kabupaten/kota yang terletak di 9 provinsi.
DESA CCDP Tahun 2013 CCDP fokus dilaksanakandi 36 villages di 12 kabupaten/kota. Desa-desa tersebut dipilih oleh PMOberdasarkan matrik penapisan. 2.
Masing-masing desa didampingi 1 TPD dan 1 Penyuluh. PMO memberikan kriteria pada seleksi TPD oleh PIU. Kriteria seleksi tersebut termasuk pendidikan, pengalaman, dan keinginan untuk tinggal di desa. PIU kemudian menseleksi CV, mengevaluasi kandidat, membuat seleksi dan menyerahkan CV kandiidat terpilih ke PMO. PMO kemudian mengevaluasi proses seleksi dan CV nya. Setelah konfirmasi akhir oleh PMO, PIU kemudian melakukan proses penandatanganan kontrak TPD. Penyuluh dipilih dari dinas yang merupakan bagian dari binaan desa di lokasi CCDP. Masing-masing Desa CCDP memiliki baik TPD maupun Penyuluh yang keduanya bekerja bersama-sama.
. PENDAMPING MASYARAKAT Masing-masing 12 PIU telah merekrut dan kontrak dengan 3 TPD. Sebagai tambahan masing-masing desa juga didukung oleh tenaga penyuluh dari Dinas TPD/Penyuluh berpendidikan baik, memiliki motivasi dan tinggal di Kabupaten/kota.
3.
Baik TPD maupun Penyuluh telah memahami akan tugas dan kewajiban fungsi mereka. Mereka seluruhnya hadir pada
pertemuan atau bimtek yang laksanakan oleh PMO. Seperti, menghadiri 5 hari bimtek bagi TPD/Penyuluh yang dilaksanakan di Bogor dengan materi kewajiban pendampingan dan bagaimana memfasilitasi desa CCDP, juga menerima dan mereview Pednis CCDP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 6 perwakilan masing-masing kabupaten/kota. 4.
TPD/Penyuluh memfasilitasi desa dalam membentu Village Working Group (VWG). VWG terdiri dari 5 anggota paling tidak 2 diantaranya adalah perempuan. Secara garis besar VWG mengkoordinasikan setiap kegiatan yang ada di desa. Setelah VWG terbentuk, maka dibentuklah pokmas infrastruktur dan usaha. Harapannya pada tahun 2013 ini setiap desa memiliki kelompok pengelola sumberdaya; dan di tahun 2014 terdapat kelompok tabungan. Organisasi di desa dapat dilihat pada gambar 1.
5.
Masing-masing desa telah terbentuk 1 VWG (kecuali 1 desa) dan pokmas infrastruktur. Jumlah kelompok usaha bervariasi masing-masing desa dengan rata-rata 5 pokmas per desa. Jenis pokmas paling tidak 1 sampai 5 adalah pokmas pengolahan; hampir semua anggota kelompoknya adalah perempuan. Baik pokmas infrastruktur ataupun kelompok usaha rata-rata beranggotakan 10 orang. Seperti pada gambar 2 dibawah, hingga 13 Agustus 2013, total pokmas yang terbentuk adalah 289 pokmas yang melibatkan peran partisipasi dari 2.600 anggota masyarakat.
Gambar 1: Organisasi Desa
PMO BADAN PERWAKILAN DESA
KEPALA DESA
Kelompok Kerja Desa (VWG)
TPD
Kelompok Pengelolaan Pesisir
Kelompok Prasarana
Kelompok Usaha
Kelompok Tabungan
4
Gambar 2: Pokmas di desa hingga 13 Agustus 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
6.
Kab./Kota Yapen Bitung Lombok Barat Makassar Merauke Parepare Maluku Tenggara Kubu Raya Ambon Ternate Gorontalo Utara Kupang Total
VWG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Pokmas Infras Usaha 3 20 3 18 3 19 3 15 3 11 2 6 3 13 3 18 3 14 3 29 3 14 3 16 35 193
SDA 1 3 2 0 3 0 2 3 3 3 2 3 25
Total 27 27 27 21 20 12 21 27 23 38 22 25 289
Kelompok infrastruktur telah memilih prioritas infrastruktur skala kecil yang akan diusulkan. Masing-masing desa memiliki kebutuhan tertentu. Namun demikian, secara umum usulan yang terbanyak antara lain: MCK, perbaikan jalan setapak, sistem drainase, sumur air tawar dan mooring buoys.
KELOMPOK M ASYARAKAT 289 pokmas dengan +/-2,600 anggota aktif. Masing-masing desa terdapat 1 VWG, 1 pokmas Infrastruktur dan +/-5 Pomas Usaha.
17. Kelompok usaha telah terpilih prioritas usaha yang paling banyak diusulkan antara lain: alat tangkap, KJA, budidaya rumput laut, budidaya tambak ikan/udang, pengolahan dan pemasaran. Kabupaten Lombok Barat, Kota Kupang dan Kota Bitung telah menyalurkan BLM, sementara kabupaten/kota lainnya baik kelompok infrastruktur maupun usaha masih dalam proses verifikasi oleh Komite dan ada juga yang masih dalam proses konsultasi atau pembinaan dari konsultan dan/atau TPD/penyuluh. Diharapkan seluruh proposal usaha dapat disalurkan BLMnya paling tidak diakhir tahun ini Badung Learning Center 18. Badung Learning Center, merupakan pusat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dan kelompok binaan dari kab/kota proyek CCD-IFAD untuk belajar dan menjadi pusat untuk membangun supply chain serta meningkatkan value added produk hasil kelautan dan pengolahan hasil perikanan.Kabupaten Badung dipilih menjadi lokasi Learning Center karena terdapat (1) Koperasi Segara Ning Harum yang merupakan kisah sukses pemberdayaan masyarakat pesisir yang dibangun melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) mulai akhir tahun 2005, memiliki berbagai unit usaha seperti Kedai Pesisir, Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), Lembaga Keuangan Mikro(LKM), dan unit usaha lainnya. (2) Di Kab Badung terdapat banyak pedagang ikan skala menengah hingga
besar terutama ikan karang, sehingga banyak konsep pemasaran, suppy chain serta value added yang dapat digali dan dipelajari di Kabupaten Badung sehingga dapat diadaptasikan ke Kabupaten/Kota lokasi Proyek CCD-IFAD lainnya, dan (3) Kabupaten Badung dekat dengan pusat riset kelautan dan perikanan yang terdapat di Gondol 19.
Lokasi pusat pembelajaran di Kabupaten Badung akan dikembangkan di satu lokasi yaitu di Koperasi Segara Ning Harum, dimana peserta juga bisa melihat keberhasilan di Kecamatan Tanjung Benoa, Kecamatan Kedonganan, dan Kecamatan Kutuh. Koperasi Segara Ning Harum akan menjadi tempat bagi para Kelompok Usaha dari Kabupaten/Kota lokasi proyek CCD-IFAD lainnya untuk mempelajari spirit para masyarakat pesisir di daerah Tanjung Benoa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, bagaimana mereka bekerja dalam kelompok hingga dapat menjadi besar menjadi Koperasi Segaring Harum dengan berbagai unit usahanya. Selain terdapat Koperasi Segara Ning Harum, di Kecamatan Tanjung Benoa juga merupakan pusat wisata yaitu berupa water sport seperti banana boat, flying fish, parasailing, dan sebagainya yang dikelola oleh kelompok nelayan khususnya kaum ibu, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi lokasi CCD-IFAD lainnya.
