Coastal Community Development Project IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Coastal Community Development Project – IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2013 PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN/KOTA (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT – INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT)

DISUSUN KONSULTAN PIU KAB/KOTA YAPEN 1. MATIUS PARADA 2. YASSER AHMED

13 JANUARI 2014

LAPORAN AKHIR KEGIATAN KONSULTAN

Page 1 of 39


1. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia dan IFAD telah mengembangkan proyek pembangunan masyarakat pesisir atau Coastal Community Development Project (CCDP) dan pada saat ini sedang dalam proses perekrutan konsultan pengelola dan tenaga ahli lainnya yang akan terlibat

dalam

implementasi kegiatan.

Proyek

dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota, dengan keberagaman sumberdaya lingkungan laut dan sosial budaya masyarakat, yang terdiri dari masyarakat miskin namun memiliki sumberdaya yang potensial dan akses terhadap pasar.

Tujuan utama proyek ini adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan proyek akan dicapai melalui peningkatan pendapatan rumah tangga bagi keluarga yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan kelautan di masyarakat miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan tujuan pembangunan. Untuk mendukung tujuan pembangunan, proyek ini akan memiliki tiga outcome, masing-masing terkait dengan salah satu dari komponen investasi proyek: (i) rumah tangga sasaran dapat menerapkan kegiatan ekonomi berbasis kelautan yang menguntungkan tanpa menimbulkan efek merugikan pada sumber daya laut, (ii) perluasan peluang ekonomi di kabupaten proyek untuk keberkelanjutan, berbasis pasar, usaha perikanan / kelautan skala kecil, dan (iii) proyek dikelola secara efisien dan transparan untuk kepentingan rumah tangga sasaran proyek dan masyarakat.

Ada empat elemen utama yang penting dalam proyek: Komponen tersebut mewakili inti dari proyek dan menjadi landasan untuk kegiatan proyek dan bagaimana diimplementasikan. Pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya pendekatan demand-driven partisipatif untuk pembangunan, telah dan terus menjadi salah satu strategi kunci yang mendasari pembangunan program


Page 2 of 39


pemerintah. Konsep inilah yang akan membentuk cara bagaimana CCDP akan dilaksanakan, terdapat unsur penataan utama dalam desain proyek dan merupakan dasar untuk bagaimana proyek kegiatan investasi dilaksanakan dan berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

penggunaan

dana

proyek

dan

juga

menentukan

bagaimana manajemen proyek dapat berfungsi/berjalan. Sementara aspek partisipatif, pendekatan demand-driven memungkinkan

masyarakat

dan

rumah tangga untuk berpartisipasi dan memutuskan prioritas mereka, ini adalah strategi pasar dan intervensi terkait dengan itu yang akan memberikan keuntungan kepada nelayan / kelautan rumah tangga dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatkan laba bersih yang berkelanjutan dari ikan dan produk laut lainnya. Unsur ketiga, fokus pada kemiskinan dan menargetkan kaum miskin, adalah kebijakan pemerintah yang mendasar dan mandat utama dari IFAD. Fokus bagi masyarakat miskin telah menjadi salah satu faktor penentu utama dalam pemilihan masyarakat sasaran - semua desa yang dipilih memiliki setidaknya 20% rumah tangga di bawah garis kemiskinan.

1.2.

TUJUAN DAN SASARAN PROYEK Tujuan utama proyek ini adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan proyek akan dicapai melalui peningkatan pendapatan rumah tangga bagi keluarga yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan kelautan di masyarakat miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan tujuan pembangunan. Sasaran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil miskin, yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dari usaha dibidang kelautan dan perikanan, dan ruang lingkup untuk meningkatkan skala kegiatan di kabupaten. Mereka telah dipilih untuk mewakili kabupaten, yang di masa depan akan dapat memulai intervensi proyek. Dimasukkannya wilayah lingkungan laut


Page 3 of 39


yang beragam akan memungkinkan proyek untuk memperkenalkan proses yang berbeda untuk pengelolaan sumber daya, dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan baik budidaya, penangkapan ikan maupun usaha lainnya. 1.3.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PROYEK

STRUKTUR KELEMBAGAAN DI KABUPATEN/KOTA BUPATI/WALIKOTA Bupati, atau Kepala Administratif Kabupaten KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Bappeda, Dinas KP Kab/Kota LSM, Organsasi Wanita, Perguruan Tinggi, UPT BPSPL/BKKPN, Dinas KP Propinsi, Pengusaha Perikanan, (9 -11 orang)

Dinas KP Kepala Dinas, atau Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Ketua PIU tanggu ng jawab administratif keseluruhan terhadap proyek

,

Sekretaris bertanggung jawab atas operasi harian proyek (Kepala Bidang Dinas KP penuh waktu)

Konsultan

Bendahara Pejabat Keuangan dan anggaran/ perencanaan Pe jabat Monev/SAKIP Pejabat Pengadaan barang/jasa

Administrasi

Pejabat pengadaan

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pemberdayaan dan Penge lolaan Sumber Daya Staf kabupaten lainnya

Fasilitasi Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Pengembangan usaha, tabungan dan prasarana desa

Kepala Bagian Dinas PK (penuh waktu) Konsultan Pasar, Lembaga dan Prasarana Staf kabupaten lainnya

Dukungan Pasar/Rantai Pasok

Kelompok Usaha Masyarakat dan Kelompok Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Desa

Investasi kabupaten dalam kapasitas prasarana dan kelembagaan Perikanan Berskala Kecil

Tim Pendamping Desa/ .Motivator Desa

Motivator Desa (ketua Kelompok Kerja Desa)

1.4.

TAHAPAN KEGIATAN, KOMPONEN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROYEK 1.

Pembentukan Kelembagaan PIU

2.

Rekruitmen TPD/Fasilitator 3 Orang

3.

Pembentukan Komite Pesisir (DOB)

4.

Sosialisasi Desa di 6 Desa

5.

Penilaian Desa berbasis Masyarakat di 9 desa

6.

Pertemuan Desa di 9 desa

7.

Pelatihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di 9 desa

8.

Inventory Sumberdaya di 9 desa

9.

Pelatihan Co-Management Group di 9 desa

10.

Pembangunan Pondok Informasi di 9 desa


Page 4 of 39


1.5.

11.

Detailed Village Co-Management Plan di 9 desa

12.

Workshop Coastal Marine Resources management

13.

Fasilitasi P3MP 1 kali

14.

Pelatihan system Monev 1 kali

15.

Penyaluran BLM di 3 desa

16.

Pelatihan Pemasaran di 9 desa

17.

Pengembangan AIG dan jaringan Pasar 1 kali

18.

Sinkronisasi perencanaan 1 kali

19.

Pertemuan Tim Teknis 3 kali

20.

BASELINE RIMS

21.

ANNUAL OUTCOME SURVEY

22.

MARKET STUDY

23.

GENDER STUDY

24.

VILLAGE PROFILING

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA PROYEK Setiap tahapan kegiatan program di masing-masing desa dilakukan pemantauan oleh PIU, Konsultan dan TPD, kemudian di evaluasi secara bersama-sama mengenai permasalahan di lapangan.

1.6.

DESKRIPSI SINGKAT CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2013 Kegiatan CCDP-IFAD PIU Yapen tahun 2013 di awali dengan Sosialisasi Perdana di Kampung Banawa Distrik Yapen Selatan dan di Akhiri dengan Kegiatan Monitoring Berbasis Masyarakat. Capaian Kegiatan Program CCDP-IFAD Kabupaten Kepulauan Yapen realisasi kegiatan mencapai 100 %.


Page 5 of 39


2. GAMBARAN UMUM LOKASI CCDP-IFAD 2. 1. Kondisi Geografis 2. 1. 1. Karakteristik Wilayah Secara geografis Kabupaten Kepulauan Yapen terletak pada 134º46” BT 137º54” BT dan 01º27” LS - 02º58” LS. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Papua dengan karakteristik sebagai kabupaten kepulauan yang terletak pada pertengahan Teluk Cenderawasih. Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki batas – batas wilayah, sebagai berikut: (a) sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor; (b) sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Waropen; (c) sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari; dan (d) sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Jayapura. Kabupaten Kepulauan Yapen mempunyai luas wilayah daratan sekitar 2.493 Km2 meliputi

12 distrik, yaitu Distrik Yapen Barat, Distrik Yapen Selatan, Teluk

Ampimoi (Lokasi Proyek IFAD), Distrik Poom, Distrik Wonawa, Distrik Windesi, Distrik Kosiwo, Distrik Yapen Utara, Distrik

Raimbawi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik

Angkaisera, dan Distrik Yapen Timur. Sebagian besar distrik-distrik Yapen Waropen berada di wilayah pesisir dimana terletak sejajar dengan garis pantai sepanjang ± 847 Km dan perairan laut seluas ± 4.130 Km2, serta termasuk pulau-pulau kecil disekitarnya (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Yapen


Page 6 of 39


2. 1. 2. Distrik Yapen Selatan Distrik Yapen Selatan memiliki luas ± 60,5 Km2, terdiri dari 14 kampung dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.081 KK dan jumlah RW sebanyak 40 rukun dan jumlah RT sebanyak 104 rukun (Tabel 2). Tabel. 2. Luas Wilayah Menurut kampung, Jumlah KK, RW dan RT No. Kelurahan/Kampung

Luas (Km²)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Anotaurei 6,55 Tarau 3,92 Serui Kota 12,04 Serui Jaya 6,02 Mariadei 4,51 Serui Laut 1,27 Pasir Putih 1,03 Pasir Hitam 1,01 Banawa 3,31 Turu 5,73 Warari 5,11 Mantembu 3,94 Famboaman 3,98 Yapan 2,08 J u m l a h 60,5 Sumber: BPS Kabupaten YAWA, 2005

Jumlah KK RW 409 5 1075 5 1496 6 732 5 177 2 217 2 118 1 151 4 277 2 167 1 220 2 93 1 171 1 778 3 6081 40

RT 10 13 31 10 4 4 3 6 5 2 6 3 2 5 104

Ibukota Distrik

Kota Serui

Gambar 3. Lokasi Distrik Yapen Selatan


Page 7 of 39


2. 1. 2. Distrik Teluk Ampimoi Secara umum, Distrik Teluk Ampimoi terdiri dari 9 kampung. Kampungkampung ada yang berada dalam lokasi yang sama seperti Kampung Randawaya dan Ayari yang dibatasi dengan jalan, serta Kampung Waita dan Warironi sedang 5 lainnya terpisah. Kampung yang terpisah ini sebagian besar permukiman berada di atas air. Kampung Tarei merupakan kampung yang terjauh sebelah timur dan Kampung Bareraipi sebelah barat dari ibukota distrik. Wilayah Distrik Teluk Ampimoi berbatasan langsung sebelah Utara Distrik Raimbawi dan Distrik Pantura; sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Seireri; sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Angkaisera; dan sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Yapen Timur. Kondisi penutupan lahan (hutan) berada pada kisaran 46,07-68,07%. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kampung Ampimoi Ayari Bareraipi Karoaipi Randawaya Tarei Wabuayar Waita Warironi Laut Total

Luas (Ha) 3.498,05 145,79 1.221,73 459,61 3.980,66 2.759,46 11.589,26 1.342,62 1.606,42 18.559,30 45. 162,89

(%) 13,15 0,55 4,59 1,73 14,96 10,37 43,56 5,05 6,04 100,00

Gambar 4. Lokasi Distrik Teluk Ampimoi


Page 8 of 39


2. 2. Demografi, Sosial, Ekonomi dan Budaya Wilayah Pesisir 2. 2. 3. Demografi Distrik Yapen Selatan Hingga tahun 2008, jumlah penduduk di Distrik Yapen Selatan adalah 26.425 Jiwa yang tersebar di 10 kampung dan 4 kelurahan dengan kepadatan penduduknya sebesar 453,38 jiwa/km2 (Tabel 6). menunjukkan penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Serui Kota. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kampung Turu. Sementara itu, kepadatan penduduk terbesar (9.854,96 jiwa/km2) berada di Kampung Serui Jaya, sedangkan Kampung Mantembu adalah kampung yang mempunyai kepadatan penduduk terkecil, yakni sebesar 25,78 jiwa/km2. Tabel 6. Tingkat kepadatan Penduduk di Distrik Yapen Selatan. No.

Kampung

Luas Penduduk Kepadatan Kategori 2 (Km ) (jiwa/Km2) Penduduk 1. Banawa 1,20 1.318 1.096,51 Sangat padat 2. Famboaman 6,12 817 133,43 Kurang Padat 3. Mantembu 18,35 473 25,78 Tidak padat 4. Mariadei 5,72 949 166,05 Kurang Padat 5. Pasir Hitam 0,38 469 1.227,75 Sangat Padat 6. Pasir Putih 0,21 645 3.115,94 Sangat Padat 7. Serui Laut 1,60 667 416,35 Kurang Padat 8. Turu 3,19 218 68,30 Tidak Padat 9. Warari 6,67 1.056 158,44 Kurang Padat 10. Yapan 9,65 739 76,57 Tidak Padat 11. Anotaurei 2,49 2.426 974,30 Padat 12. Serui Jaya 0,39 3.873 9.854,96 Sangat Padat 13. Serui Kota 1,66 7.186 4.326,31 Sangat Padat 14. Tarau 0,65 5.589 8.545,87 Sangat Padat Jumlah 58,29 26.425 453,38 Sangat Padat Sumber: Analisis Tim, 2008.

2. 2. 4. Sosekbud Distrik Yapen Selatan Untuk kondisi sosial dan ekonomi Distrik Yapen Selatan dapat dicermati dari beberapa hal, meliputi: sistem keamanan sosial, pola pemukiman penduduk, jaringan dan kohesi sosial, serta karakterisitk pekerjaan dan tenaga kerja.


Page 9 of 39


Untuk sistem keamanan sosial, umumnya persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat disesuaikan dengan berat dan ringannya perkara. Untuk perkara yang ringan (seperti: perceraian dan sejenisnya), penyelesaian masalah menggunakan dua pendekatan, yakni pertama, penyelesaian secara kekeluargaan atau non-formal institution melalui para tetua adat; dan kedua, penyelesaian secara hukum yang berlaku atau formal institution melalui pengadilan agama. Sedangkan untuk kasus yang tergolong berat (seperti: pembunuhan, pencurian, dan lain-lain), pende-katan penyelesaiannya menggunakan institusi formal (formal institution) atau lembaga peradilan. Baik penduduk asli Papua dan pendatang (non-Papua), pola pemukimannya mengikuti struktur ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun struktur ekonomi di Distrik Yapen Selatan adalah pedagang, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan nelayan tangkap. Untuk mata pencaharian yang bertumpu pada perdagangan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan, pemukiman warga umumnya berada di daratan.

Adapun kampung/kelurahan yang masuk kategori

pemukiman yang berada di daratan adalah Mantembu, Mariadei, Banawa, Warari, Turu, Pasir Putih, Yapan, Famboaman, Anotaurei, Tarau, Serui Kota, dan Serui Jaya. Berbeda dengan masyarakat yang mata pencaharian pokoknya bertumpu pada nelayan tangkap, pemukimannya berada di pesisir laut. Ini dengan mudah dilihat pada Kampung Serui Laut dan Pasir Hitam. Meski terdapat sebagian warga kampung yang tinggal di daratan. Selanjutnya perekat sosial (social cohesion) masyarakat adalah ikatan kekerabatan atau marga. Kohesi sosial dalam bentuk ikatan kekerabatan atau marga dapat dilihat dari aktivitas warga berdasarkan etnik masing-masing. Ikatan sosial inilah yang kemudian membentuk jaringan sosial dalam konteksnya. Umumnya, ikatan kekerabatan atau marga digunakan untuk membentuk jaringan sosial pengaman kebutuhan subsistensi warga, seperti: keamanan pangan. 2. 2. 5. Demokrafi Distrik Teluk Ampimoi Hingga tahun 2008, jumlah penduduk di Distrik Teluk Ampimoi adalah 3.297 Jiwa yang tersebar di 9 kampung dengan kepadatan penduduknya sebesar 12,39


Page 10 of 39


jiwa/km2 dengan kategori tidak padat (Tabel 7), menunjukkan penduduk terbanyak terdapat di Kampung Waita.

Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di

Kampung Tarei. Sementara itu, kepadatan penduduk terbesar (214,68 jiwa/km 2) berada di Kampung Ayari, besarnya kepadatan jiwa ini dikarenakan luas wilayahnya yang relatif sempit. Meskipun kepadatannya tinggi namun terkonsentrasi pada pemukiman tertentu. Sedangkan Kampung Wabuayar adalah kampung yang mempunyai kepadatan penduduk terkecil, yakni sebesar 1,01 jiwa/km2. Tabel 4. Tingkat kepadatan Penduduk di Distrik Teluk Ampimoi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kampung Ampimoi Ayari Bareraipi Karoaipi Randawaya Tarei Wabuayar Waita Warironi Jumlah

Luas (Km2) 34,98 1,46 12,22 4,60 39,81 27,60 115,89 13,43 16,06 266,04

Penduduk 591 313 139 328 352 157 117 675 625 3.297

Kepadatan (jiwa/Km2) 16,90 214,68 11,38 71,38 8,84 5,69 1,01 50,28 38,91 12,39

Kategori Penduduk Tidak padat Sangat Padat Tidak padat Kurang Padat Tidak padat Tidak padat Tidak Padat Kurang Padat Tidak padat Tidak padat

2. 2. 6. Sosekbud Distrik Teluk Ampimoi Kondisi sosial dan ekonomi Distrik Teluk Ampimoi dapat dicermati dari beberapa hal, meliputi: sistem keamanan sosial, pola pemukiman penduduk, jaringan dan kohesi sosial, serta karakterisitk pekerjaan dan tenaga kerja. Umumnya keamanan sosial seperti halnya dengan distrik lainnya, dimana penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat tergantung dengan berat dan ringannya perkara. Untuk perkara yang ringan, penyelesaian masalah menggunakan dua pendekatan, yakni pertama, penyelesaian secara kekeluargaan atau non-formal institution melalui para tetua adat atau lembaga gereja; dan kedua, penyelesaian secara hukum yang berlaku atau formal institution melalui pengadilan negeri.


Page 11 of 39


Sedangkan untuk kasus yang tergolong berat (seperti: pembunuhan, pencurian, dan lain-lain), pendekatan penyelesaiannya menggunakan lembaga formal peradilan. Warga di Distrik Teluk Ampimoi mempunyai pola pemukiman mengikuti struktur ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dikarenakan mayoritas mata pencaharian penduduk Distrik Teluk Ampimoi adalah sebagai petani dan nelayan, maka pola pemukimannya berada di daratan dan pesisir pantai. Dimana antar rumah satu dengan rumah lainnya masih mempunyai ikatan kekerabatan atau kekeluargaan. Selanjutnya perekat sosial (social cohesion) masyarakat adalah ikatan kekerabatan atau marga. Kohesi sosial dalam bentuk ikatan kekerabatan atau marga ini dapat dilihat dari aktivitas warga dalam hal kepemilikan lahan dan aktivitas pertanian dan perikanan tangkap. 2. PERAN KONSULTAN PIU/KABUPATEN 2.1.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Konsultan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua PIU dan memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut:

a. Bekerja sama dengan Penasehat PMO untuk Pemasaran dan value chain berkonsultasi dengan para konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/Kota lainnya mengkaji dan menguraikan lebih lanjut rancangan pelaksanaan SubKomponen 1.3 dan 2.2. b. Melakukan penilaian pasar kabupaten/kota, meliputi kajian jaringan harga secara terinci yang mencakup identifikasi daftar awal hingga jaringan pasar produk potensial di kabupaten/kota, seleksi dan validasi hingga jaringan harga produk

sangat potensial, serta Pembangunan strategi intervensi bersasaran

namun terinci bagi setiap jaringan harga produk prioritas sangat potensial bagi kabupaten/kota – dengan pengawasan dan bimbingan Penasehat PMO untuk Pemasaran dan value chain dan kerjasama dengan para Spesialis Pemasaran dan value chain Kabupaten/Kota. c.

Untuk Sub-Komponen 1.3, merancang format standar rencana konsep bisnis serta persiapan rencana bisnis dan model finansial sederhana (misalnya untuk


Page 12 of 39


Peralatan Pengumpul Ikan atau Kelompok Usaha Produksi Rumput Laut) yang dapat dipakai sebagai contoh bagi kelompok-kelompok peminat dan rujukan untuk mengkaji kelayakan proposal yang diterima. d. Berperan serta dalam mengkaji dan membandingkan proposal kelompok usaha dan usaha jasa dari kabupaten/kota lainnya. e. Menyiapkan modul dan bahan pelatihan keterampilan bisnis dasar bagi kelompok usaha (meliputi penggunaan dan/atau adaptasi bahan pelatihan yang ada bilamana diperlukan). f. Mengkaji rancangan pengelolaan dan penggunaan Dana BLM dan Infrastruktur serta menjabarkan rancangan pelaksanaannnya, juga memberikan masukan bagi modifikasi rancangan Pedoman Pelaksanaan Proyek. g.

Mengatur

peluncuran

program

Dana

BLM

dan

Infrastruktur

di

kabupaten/kota (meliputi applikasi, seleksi dan pendanaan kelompok usaha dan usaha jasa) serta mendorong pelaksanaannya. h.

Menfasilitasi pengelolaan Dana tersebut oleh desa serta pembuatan keputusan perihal distribusi antara infrastruktur desa, usaha jasa, dan usaha produksi.

i.

Membantu desa menyiapkan rencana pelaksanaan ketiga jenis investasi yang berasal dari Dana tersebut.

j.

Bersama para tenaga pendamping, mengorganisasikan desa dalam memilih dan

melaksanakan

pembangunan

infrastruktur,

membentuk

Kelompok

Infrastruktur Desa guna mengawasi pengelolaan proyek infrastruktur. k. Dengan berkoordinasi dengan para konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/Kota lainnya, membantu menyiapkan rencana bisnis dan model finansial sederhana sesuai dengan kondisi dan studi jaringan pasar di kabupaten/kota mereka masing-masing, melakukan validasi silang dengan model dari kabupaten/kota lainnya sebagai contoh bagi kelompok-kelompok peminat dan rujukan untuk mengkaji kelayakan proposal yang diterima. l.

Bekerja sama dengan para tenaga pendamping, memberikan dukungan


Page 13 of 39


teknis kepada kelompok-kelompok peminat untuk menyiapkan rencana/konsep bisnis mereka guna pengajuan kebutuhan investasi ke Dana BLM dan Infrastruktur yang diperuntukkan bagi kelompok usaha dan usaha jasa. m. Bersama

para

Tenaga

Pendamping,

mengidentifikasi

dan

membentuk

kelompok penabung yang terdiri dari keluarga-keluarga beresiko. n. Mengkaji proposal kelompok usaha, melakukan saringan kelayakan, memberikan prioritas akhir dan memilih kelompok usaha yang harus disokong. o.

Mengkaji proposal usaha dalam konteks Rencana Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan memastikan bahwa kelompok-kelompok usaha itu sejalan dengan Rencana tersebut dan tidak akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan.

p. Melakukan kajian banding atas pemilihan proposal kelompok usaha dari kabupaten/kota lainnya. q. Koordinasi dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, memberikan pelatihan teknis dan pelatihan bisnis serta dukungan kepada kelompok usaha. Pelatihan dan dukungan tersebut mencakup pelatihan keterampilan bisnis bagi kelompok

usaha

yang

didukung,

dengan

topik

antara

lain:

kepemimpinan, manajemen bisnis, perencanaan dan manajemen keuangan, keterampilan negosiasi, pemasaran, pasar,

akses

pencarian

dan

pemanfaatan

informasi

keuangan, pemberian pelatihan, dan kerjasama dengan tenaga

pendamping. r. Memberikan pelatihan dan bimbingan berjalan kepada kelompok usaha dan jasa yang didukung sebagaimana diperlukan. s. Bekerja sama dengan Penasehat PMO bagi Pemasaran dan value chain, berkonsultasi dengan konsultan Pemasaran dan value chain Kabupaten/kota lainnya, mengkaji dan menjabarkan rancangan pelaksanaan pengelolaan dan pelatihan manajemen tabungan dan pinjaman bagi kelompok usaha. t. Berkenaan

dengan

pelaksanaan

Sub-Komponen

2.2,

menyelesaikan

pekerjaan penilaian pasar kabupaten/kota, termasuk seleksi jaringan harga prioritas dan penyelenggaraan pertemuan di desa proyek untuk mendiskusikan


Page 14 of 39


temuan dan dampak terhadap setiap desa. u.

Mengadakan lokakarya validasi strategi dan peluang pasar serta rapat dengan calon pembeli dan kalangan bisnis swasta.

v.

Menyiapkan strategi intervensi terinci untuk setiap jaringan harga produk prioritas sangat potensial, dengan menyertakan jaringan terkait, strategi dan rencana aksi dengan kejelasan tahapan, tanggung jawab, dan komitmen para pemangku kepentingan.

w. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi intervensi dan rencana aksi yang disepakati bagi setiap jaringan harga prioritas, dengan memasukkan (tanpa maksud membatasi) prioritas, studi peluang pasar bagi keompok usaha dan rumah tangga nelayan, promosi peluang pasar, demo dan pelatihan kelompok usaha skala kecil tentang teknologi produksi dan penanganan pasca panen, penyelenggaraan event terkait pasar kabupaten/kota, seleksi, desain, dan penyertaan pembiayaan dari investasi

awal

yang

mempertemukan

kelompok produsen dengan mitra bisnis/pembeli serta seleksi, negosiasi, dan penyertaan pembiayaan oleh pemasok swasta untuk mengembangkan/memperbaharui jaringan pasokan penting di kabupaten/kota. x. Mengkoordinasikan pembentukan kerangka kerja monitoring hasil sederhana bagi setiap strategi intervensi guna memantau kemajuan, hasil dan dampak serta memberikan

umpan balik

untuk

pemutakhiran dan

pengkajian

strategi intervensi berjalan. y.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan,

analisis

dan

penyebaran

survey

tahunan penelusuran jaringan pasar bagi setiap jaringan pasar prioritas di kabupaten/kota dengan dukungan staf M&E (Monitoring dan Evaluasi) PIU dan PMO. z. Memimpin persiapan dan penyebaran arahan tahunan jaringan pasar dan harga serta pemutakhiran daftar kontak pembeli/produsen/pemasok. aa. Menyelenggarakan


dan

memfasilitasi

lokakarya

tahunan

pemangku

Page 15 of 39


kepentingan jaringan harga bersama-sama pembeli, perusahaan, produsen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji persoalan yang timbul dalam jaringan harga, kemajuan atas tahapan yang disepakati, serta pemutakhiran strategi intervensi dan rencana aksi bagi setiap jaringan harga. bb. Menyelenggarakan survey standar tahunan penelusuran industri, catatan arahan standar dua tahunan, dan daftar kontak pembeli/produsen/pemasok. cc. Memfasilitasi dan menjalin hubungan dan kontak dengan pembeli potensial dan mitra bisnis di jaringan harga prioritas yang sesuai dengan lebih dari satu kabupaten/kota. dd. Membantu agar proyek berjalan secara efektif sesuai dengan penetapan harga nasional dan daerah – permintaan dan penawaran – bagi produk perikanan dan kelautan yang dihasilkan proyek.


Page 16 of 39


4. IMPLEMENTASI KEGIATAN / PROYEK KOMPONEN 1. Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Pada tahun 2013, kegiatan CCDP IFAD banyak bertumpu pada komponen 1 terkait untuk mendorong partisipatif masyarakat dan penentuan desa/kampung prioritas yang berada di tingkat Kabupaten dengan bertujuan untuk pembangunan kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Ada beberapa proses untuk meningkatkan partisipatif masyarakat yang telah dilakukan dengan dibentuknya kelompok kerja nelayan yang terdiri dari kelompok usaha, kelompok tabungan, dan kelompok pengelolaan sumberdaya alam. Hasil yang telah dilakukan pada kegiatan tahun 2013, menunjukkan perubahan signifikan pada peningkatan kerjasama antar kelompok dalam melakukan kegiatan serta kesadaran untuk menjaga sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat kampung meningkat. Indicator kegiatan yang berhasil dicapai dapat dilihat dengan merampungkan pembentukan kelompok nelayan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan CCDP IFAD dalam rangka sosialisasi, serta merampungkan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pondok informasi dan jalan setapak untuk mendukung kegiatan masyarakat nelayan setempat. Hal-hal menarik yang perlu dicermati dalam kegiatan ini di Kabupaten Yapen yaitu ada perubahan paradigma masyarakat untuk melakukan proses peningkatan kesejahteraan serta perlu diantisipasi penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan atau mengeksplorasi terumbu karang sebagai media konsumsi masyarakat (kapur sirih) sehingga perlu peningkatan monitoring sumberdaya alam. Hal lain yang perlu dicermati bahwa setiap kegiatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat perlu melibatkan nilai budaya atau kultur setempat untuk membuat peraturan kampung (perkam) agar mengikat kesadaran masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Kecenderungan masyarakat di awal dalam kegiatan CCDP IFAD ini adalah kegiatan yang hanya membagikan uang di tingkat masyarakat namun setelah dilakukan sosialisasi maka proses penyadaran masyarakat meningkat. 

Sub-Komponen 1.1. Fasilitasi, Perencanaan dan Pemantauan Masyarakat Fasilitasi, perencanaan dan pemantauan masyarakat memberikan kerangka kerja bagi keterlibatan kelompok masyarakat untuk mendukung partisipatif masyarakat, menyediakan alat social dan keterampilan pengelolaan proyek yang diperlukan untuk melaksanakan proyek di tingkat desa. Kualitas, dedikasi dan


Page 17 of 39


keterampilan para tenaga pendamping desa (TPD), konsultan, dan kualitas kepemimpinan dari para pemimpin (leader) di tingkat desa akan menentukan factorfaktor dalam mencapai hasil. 

Sub-Komponen 1.2. Penilaian, Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya pesisir Penilaian, Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya pesisir menetapkan visi dari hasil consensus yang luas dari desa untuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya pesisir secara berkelanjutan di desa/kampung dan struktur hubungannya dengan kampung di sekitar dan para pengguna sumberdaya dari luar masyarakat kampung tersebut. Hal ini dirancang untuk membangun keterpaduan antar wilayah dan ekosistem pesisir untuk pembangunan ekonomi berbasis kelautan. 

Sub-komponen 1.3. Pembangunan Desa yang Berorientasi Pasar Pembangunan desa yang berorientasi pasar menyediakan investasi dalam pembangunan ekonomi. Komponen ini adalah pendorong inti dari peningkatan penghidupan dan pengurangan kemiskinan di masyarakat sasaran. 4 jenis investasi akan disediakan, semuanya dalam bentuk dana BLM (bantuan langsung mandiri) kepada kelompok masyarakat yaitu: (i) untuk prasarana desa, khususnya terkait dengan ekonomi kelautan, (ii) untuk sarana jasa ekonomi terkait dengan ekonomi kelautan, (iii) untuk usaha yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dan kegiatan ekonomi sepanjang rantai pasok berdasarkan kegiatan ekonomi kelautan, (iv) dana bersama untuk kelompok tabungan, ditargetkan terutama pada rumah tangga tanpa tabungan atau dengan tabungan rendah dan dipertimbangkan sebagai sarana transisi dari kelompok tabungan ke kelompok usaha. KOMPONEN 2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan 

Sub-Komponen 2.1. Dukungan Pengembangan Usaha Skala Kecil di Kab/Kota Dukungan pengembangan usaha skala kecil di Kabupaten Yapen masih belum nampak hasilnya seiring dengan berbagai kendala yang dihadapi. Usaha kecil dalam lingkup yang cukup besar dalam sarana dan prasarana. Kita dapat melihat jumlah nelayan yang cukup besar karena didukung dengan kondisi geografis namun keterbatasan perahu, alat tangkap, bagan dan sebagainya. 

Sub-Komponen 2.2. Dukungan Pemasaran, Tata Niaga, dan Rantai Pasok

Pada tahun 2013, berdasarkan hasil pemaparan dari tim IPB dalam bidang pemasaran, tata niaga dan rantai pasok menunjukkan bahwa khusus di Kabupaten


Page 18 of 39


pemasaran hasil produksi perikanan berada di tingkat local terkait dengan tingginya konsumsi masyarakat Kabupaten Yapen terhadap ikan atau hasil perikanan, sehingga pasar yang mendukung hanya di tingkat local. Selain itu, kendala yang sering dihadapi dalam pemasaran adalah lokasi yang masih cukup jauh dan tidak didukung dengan sarana jalan darat yang memadai KOMPONEN 3. Pengelolaan Proyek 1.

Pembentukan Kelembagaan PIU

2.

Rekruitmen TPD/Fasilitator

3.

Pembentukan Komite Pesisir (DOB)

4.

Sosialisasi Desa di 6 Desa Sosialisasi dilakukan di 3 desa di Distrik Yapen Selatan dan 3 desa di Distrik Teluk Ampimoi. Pada kegiatan ini dilakukan dengan mensosialisasikan kegiatan CCDP-IFAD di desa-desa tersebut dan diharapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Hal ini perlu adanya dukungan dari masyarakat agar kegiatan ini tepat sasaran dan bekerja secara efektif.

5.

Penilaian Desa berbasis Masyarakat di 9 desa Penilaian desa dilakukan oleh PIU Yapen di 3 Desa di distrik Yapen Selatan dan 6 Desa di Distrik Teluk Ampimoi untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penerima bantuan, kemudian di buat rekomendasi untuk evaluasi kegiatan 2014.

6.

Pertemuan Desa di 9 desa Pertemuan desa yang dilakukan di 9 kampung untuk mencari informasi kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masing-masing kampung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Hal ini dilakukan untuk kegiatan yang dilakukan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pola ini dikembangkan agar kegiatan ini terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kegiatan pertemuan desa diharapkan juga dapat mempertemukan PIU, konsultan


Page 19 of 39


dan TPD untuk dapat membantu memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. 7.

Pelatihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di 9 desa Melakukan kegiatan pelatihan bagi kelompok masyarakat dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Pelatihan untuk kelompok penangkapan dimaksudkan agar masing-masing kelompok dapat dilatih untuk selalu menjaga kelestarian alam sehingga daya dukung penangkapan di alam dapat tercukupi. Kegiatan ini juga dilatih agar nelayan menjaga DPL (daerah perlindungan laut) agar tetap terjaga fungsinya sebagai tempat berkembang biak.

8.

Inventory Sumberdaya di 9 desa Kegiatan inventory sumberdaya dilakukan dengan mengiventarisir sumberdaya yang ada di kelompok masyarakat nelayan dengan menginterview kelompok masyarakat dalam melihat potensi sumberdaya yang ada di masingmasing kelompok. Hal ini untuk melihat sumberdaya dan daya dukung terhadap potensi yang ada di kelompok masyarakat. Data inventory ini akan mendukung peluang potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Kegiatan ini melibatkan PIU, konsultan, TPD dan kelompok masyakat.

9.

Pelatihan Co-Management Group di 9 desa Pelatihan yang ditujukan pada kelompok masyarakat dengan melakukan pengelolaan sumberdaya serta memperkuat kelompok dalam mengelola sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dengan output untuk melatih kelompok dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok.

10. Pembangunan Pondok Informasi di 9 desa Status pembangunan pondok informasi pada untuk 3 kampung di Distrik Yapen Selatan dan 6 kampung di Distrik Teluk Ampimoi telah rampung. Dana pondok informasi dikeluarkan bertahap, tahap pertama dikeluarkan 50% dan


Page 20 of 39


sisanya 50% akan dikeluarkan jika pembangunan telah rampung mencapai 80%90%. 11. Detailed Village Co-Management Plan di 9 desa Kegiatan Detailed telah dilakukan di 9 desa dan dihasilkan perencanaan detail tentang pengelolaan wilayah pesisir di 9 desa tersebut, perencanaan kali ini lebih menekankan ke sonasi wilayah pesisir berbasis desa, dalam pelatihan tersebut peserta menggambarkan sendiri rencana sonasi di masing-masing desa. 12. Workshop Coastal Marine Resources management Kegiatan ini melihat potensi sumberdaya alam yang mempunyai potensi untuk dapat di kelola untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengatur sumberdaya tersebut serta pengelolaannya dalam menunjang kehidupan masyarakat local dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian. 13. Fasilitasi P3MP 1 kali Fasilitasi ini dilakukan dengan mewadahi pemberdayaan serta pelayanan social dan budaya masyarakat pesisir yang mampu memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat pesisir untuk berperan serta aktif terutama dalam mendukung

program

pembangunan

SDKP

CCD

IFAD

dan

dalam

yang

berkelanjutan.

Hal

mendukung ini

dengan

terlaksananya membentuk

kepengurusan P3MP di Kab Yapen yang ditunjuk berdasarkan musyawarah yaitu bapak Ebson sembai. Diharapkan P3MP ini juga dapat melanjutkan kinerja kegiatan CCDP IFAD secara berkelanjutan. 14. Pelatihan system Monev 1 kali Pelatihan sistem monitoring sumber daya pesisir untuk kelompok Siriwini (Kelompok Konservasi Terumbu Karang) di Kampung Serui laut di lakukan di Ponduok Informasi di kampung tersebut dengan melibatkan semua anggota kelompok dan keluarganya, dengan pemaparan materi pentingnya pengelolaan


Page 21 of 39


ekosistem mangrove secara berkelanjutan, metode monitoring dan upaya transplantasi karang. 15.

Penyaluran BLM di 3 desa Bantuan Langsung Masyarakat atau BLM merupakan dana bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/pokmas. BLM disalurkan melalui rekening bank masing-masing pokmas dalam bentuk bantuan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta bantuan sarana dan prasarana pesisir. Dana BLM adalah dana publik yang diberikan sebagai bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dengan maksud bahwa penggunaan dana BLM hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada satu sisi hal ini berarti bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang dipercaya mengelola dana tersebut juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintah kota/kabupaten. Kegiatan pencairan BLM di Kabupaten Yapen diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kabupaten Yapen (Bpk Tony Tesar) dan diliput juga oleh media TVRI Papua dan RRI Serui. Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. Tujuan penyaluran dana BLM, antara lain: (1) Membuka akses masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat dipergunakan untuk

menanggulangi

persoalan

kemiskinan

di

wilayahnya;

(2)

Menumbuhkembangkan proses pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan‐kegiatan sesuai komponen kegiatan CCDPIFAD; (3) Tumbuhnya rasa kebersamaan di masyarakat kampung; (4) Tumbuhnya rasa kepemilikan yang besar terhadap program melalui kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakannya serta membangkitkan potensi swadaya masyarakat baik berupa materi, tenaga maupun pikiran.


Page 22 of 39


Pencairan tahap pertama dana BLM di Kabupaten Yapen telah dilakukan pada tanggal 20 November 2013. Dana BLM tersebut diambil langsung oleh masing-masing pokmas melalui ketua dan bendahara kelompok dari bank. Saat ini TPD, Penyuluh, PIU, dan Konsultan bekerjasama dalam pengawalan pemakaian dana yang telah dicairkan. Secara ringkas tahapan-tahapan penyaluran dana BLM di Kabupaten Yapen, adalah sebagai berikut: Tahap 1: Pembentukan dan pengesahan pokmas penerima BLM. Tahap 2: Masing-masing pokmas mengusulkan proposal rencana usaha bersama, yang selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi, kemudian penetapan proposal. Tahap 3: Penandatanganan berita acara serah terima barang antara PIU dan pokmas. Tahap 4: Pembukaan rekening bank masing-masing pokmas. Mitra kerja yang dirangkul Kabupaten Yapen adalah Bank Mandiri. Tahap 5: Masing-masing pokmas mengajukan usulan pencairan dana BLM tahap pertama. Untuk pokmas Kabuten Yapen, secara umum pencairan tahap pertama dana BLM sebesar 50% dari pagu rencana anggaran biaya. Tahap 6: Pengambilan dana BLM dari bank mandiri. Tabel 01. Status Pencapaian/pencairan BLM No

Kampung/ Kecamata n

1

Serui Jaya

2

Serui Laut

Kelompok

Status Pencairan (%) 1. Gaban 100 % 2. Camar 100 % 3. Lumba-lumba 100 % 4. Rajawali 100 % 5. Fiserei 100 % 6. Albaros 100 % 7. Padaelo 100 % 1. Siriwini 100 % 2. Wiwoi 100 % 3. Baitani 100 %


Catatan Status Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000

Page 23 of 39


3

Banawa

4. Andani 5. Cempaka 6. Yamari 7. Yarmah 1. Aremin 2. Perspem 3. Sanesoi 4. Towawei 5. Adisore 6. Mansbur 7. Rawaido

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000

16. Pelatihan Pemasaran di 9 desa Pelatihan pemasaran atau market awareness dengan melakukan kunjungan lapangan serta melibatkan masyarakat dalam memasarkan hasil produk penangkapan dan menawarkan solusi untuk dapat memberikan langsung ke pasar agar harga dapat ditentukan oleh nelayan. Hal ini dihindari agar para tengkulak tidak dapat menentukan harga tangkapan yang dihasilkan oleh nelayan. Selain itu ketika ada jumlah penangkapan yang meningkat maka perlu ada pengolahan ikan asap agar dapat bertahan lama dan masih dapat dikonsumsi. Penyadaran pasar penting untuk memberikan inisiatif harga terhadap kondisi pasar. 17. Pengembangan AIG dan jaringan pasar 1 kali Pengembangan alternative income generating (AIG) yang dipaparkan oleh tim dari IPB menunjukkan adanya pola pemasaran yang signifikan hanya berada di tingkat local karena tingginya konsumsi ikan masyarakat local dan cukup tinggi pula daya beli masyarakat terhadap hasil perikanan. Kendala yang dihadapi adalah jalur transportasi untuk pemasaran yang cukup jauh dan harga jual yang rendah sehingga nelayan memilih untuk memasarkan di tingkat local. 18. Sinkronisasi perencanaan 1 kali Sinkronisasi perencanaan dilakukan oleh PIU dan bekerjasama dengan PMO serta melibatkan konsultan, TPD dan stake holder terkait dalam kegiatan CCDP IFAD. Sinkronisasi dilakukan agar pemahaman tentang kegiatan CCDP IFAD


Page 24 of 39


dapat berjalan lancar dan sesuai dengan criteria yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. 19. Pertemuan Tim Teknis 3 kali Pertemuan tim teknis yang dilakukan di tingkat PIU untuk membahas kendala yang sering dihadapi dan solusi untuk pembelajaran kegiatan selanjutnya ke depan. 20. BASELINE RIMS Pada kegiatan RIMS, konsultan melakukan survey dan interview di 2 desa sasaran yang diambil secara acak. Survey ini konsultan yang difasilitasi oleh TPD berkoordinasi melakukan RIMS di beberapa kelompok masyarakat yang diambil secara acak. Koordinasi ini dilakukan agar RIMS survey dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan RIMS survey dilakukan di desa Serui Laut dan desa Serui Jaya. 21. ANNUAL OUTCOME SURVEY PIU, Konsultan dan TPD berkoordinasi untuk memfasilitasi tim IPB melakukan survey annual outcome dan market survey selama 5 hari di Kab Yapen. Tim dari IPB berkoordinasi untuk melakukan survey di 3 desa sasaran dan 2 desa control yang tidak menerima bantuan CCDP IFAD. 22. MARKET STUDY Market study yang dilakukan oleh tim IPB menunjukkan bahwa jaringan pemasaran yang menariknya sebagian besar hanya berada di tingkat local karena tingkat kebutuhan hasil perikanan di Kabupaten Yapen tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa perlu dilihat sisi lain dari kondisi Kabupaten Yapen yang dikelilingi oleh lautan dimana memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata kelautan. Saya selaku konsultan pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya alam melihat ini sebuah peluang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 23. GENDER STUDY Belum dilakukan


Page 25 of 39


24. VILLAGE PROFILING Kegiatan profil desa dilakukan oleh konsultan profil desa dan terjun langsung ke Kabupaten Yapen. Kendala yang dihadapi adalah waktu konsultan yang turun ke lapangan cukup singkat hanya 1 hari efektif di lapangan 25. SINKRONISASI PERENCANAAN Sinkronisasi perencanaan dilakukan oleh PIU dan bekerjasama dengan PMO serta melibatkan konsultan, TPD dan stake holder terkait dalam kegiatan CCDP IFAD. Sinkronisasi dilakukan agar pemahaman tentang kegiatan CCDP IFAD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan criteria yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. 5. ANALISIS/STRATEGI UNTUK OPTIMASI PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM CCDP TAHUN 2014 Ada beberapa factor analisis strategi konsultan pemberdayaan dalam mengoptimalkan pendampingan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (POKMAS) CCDP di Kabupaten Yapen yaitu perlu komunikasi yang intensif dengan kelompok masyarakat serta berbaur dengan masyarakat setempat untuk dapat menarik informasi yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kegiatan pendampingan. Perlu strategi komunikasi dalam membentuk mindset masyarakat local dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberi mediasi atau pendampingan dalam kegiatan yang dapat meningkatkan strategi pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada jaringan pasar yang luas. 6. ANALISIS/STRATEGI UNTUK EFEKTIFITAS PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DALAM CCDP TAHUN 2014 Situasi dan kondisi umum kegiatan pemasaran di Kabupaten Kepulauan Yapen pada umumnya masih bersifat skala lokal, hal ini disebabkan karena kendala akses transportasi masih tergolong sulit, akses pasar dan infrastruktur yang belum memadai. Berbagi kegiatan yang telah dilakukan untuk mecari solusi dalam hal strategi


Page 26 of 39


pemasaran adalah di lakukannya market studi, annual outcome, RIMS, market awareness yang sudah dilakukan di 3 desa. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok masyarakat, maka di tentukan enam produk unggulan dari Yapen yaitu: Ikan Tuna, Ikan Cakalang, Ikan Kerapu, Lobster, Ikan Kakap dan Rumput laut. Fokus usaha kelompok yang ada yang bergerak di bidang pengolahan hanya satu kelompok yang bergerak di bidang Pengolahan ikan asin dan ikan asap yaitu kemlompok Gaban yang berasal dari Kelurahan Serui Jaya dengan jumlah anggota kelompok 10 orang. Hasil Pengolahan kelompok masih terfokus pada skala lokal karena produksi yang dihasilkan masih terbatas, disebabkan karena masih tergantung pada hasil tangkapan yang ada. Potensi daya beli masyrakat terhadap hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup tinggi, terutama di kota Serui. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat dalam membeli di pasar ikan dan mulai menjamurnya warung makanan sea food. Potensi perikanan yang ada cukup mendapat perhatian dari Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tahun 2013 melalu dana sharing APBN dan APBD sementara di bangun Pasar Ikan bagi masyarakat, yang diharapkan ke depannya bisa meningkatkan kegiatan pemasaran ikan di Yapen dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini sedang menggodok kerjasama dengan pemerintah Norwegia untuk membangun kegiatan Budi daya Ikan Tuna, yang nantinya akan mencakup kegiatan pembenihan, pembesaran sampai kepada pengolahan. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh Tim dari Norwegia, maka di simpulkan bahwa terdapat 4 lokasi yang sesuai meliputi: Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Angkaisera dan Distrik Miosnom. 7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 4.1.

PEMANTAUAN KEGIATAN DAN KELOMPOK Pemantauan kegiatan dan kelompok berjalan dengan baik, namun masyarakat local belum terbiasa dengan kerja kelompok yang tidak mempunyai


Page 27 of 39


hubungan keluarga sehingga ini bisa menjadi rawan konflik. Seringkali kegiatan ini dianggap kegiatan yang memberikan uang atau dana yang hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sementara. Hal ini perlu diubah paradigm masyarakat agar pola peningkatan taraf hidup masyarakat meningkat. 4.2.

EVALUASI KEGIATAN Ada kegiatan yang perlu diperhatikan secara seksama yaitu pembuatan jalan setapak di Serui Jaya yang tidak sesuai rencana. Hal ini dapat dilihat dengan panjang jalan setapak tidak mencapai 100 meter yang telah disepakati sebelumnya. Kelompok infrastruktur di kampung Serui Jaya perlu dirombak atau direformasi.

4.3.

PELAPORAN Pelaporan perlu diperhatikan secara seksama untuk dapat memahami masalah yang terjadi di Kabupaten Yapen secara khusus

8. GENDER PERSPEKTIF 8.1.

GAMBARAN SINGKAT POLA KETERLIBATAN WANITA DALAM BERBAGAI AKTIFITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/KOTA

8.2.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI AKTIFITAS CCDP-IFAD Keterlibatan Perempuan dalam kepengurusan PIU Yapen cukup terwakili dan setiap kegiatan pelatihan/workshop selalu melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan.

8.3.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK MASYARAKAT/USAHA CCDP

Tabel 02. Daftar Status Kelompok Masyarakat (USAHA) di 3 kampung I. Kelurahan/Kampung Serui Jaya N o Nama kelompok Jumlah anggota Total Laki-laki

Perempuan

1. 2.

4 3

Kelompok Gaban Kelompok Camar


10 10

6 7

Proposal Usaha darimasyarakat Jenis Usaha Kelompok Pengolahan ikan asin dan ikan asap Penangkapan

Page 28 of 39


3. 4. 5. 6. 7.

Kelompok lumbalumba Kelompok Rajawali Kelompok Fiserei Kelompok Albaros Kelompok Padaela

10 10 10 10 10

8 8 8 9 8

II. Kelurahan/Kampung Serui Laut N o Nama kelompok Jumlah Total 1. Kelompok Siriwini 10 2. Kelompok Wiwoi 10 3. Kelompok Baitani 10 4. Kelompok Andani 10 5. Kelompok Cempaka 10 6. Kelompok Yamari 10 7 Kelompok Yarmah 10

anggota Laki-laki 8 9 8 9 8 5 8

I. Kelurahan/Kampung Banawa N o Namakelompok Jumlah Total 1. Kelompok Aremin 10 2. Kelompok Perspem 10 3. Kelompok Sanesoi 10 4. Kelompok Towawei 10 5. Kelompok Adisore 10 6. Kelompok Mansbur 10 7. Kelompok Rawaido 10

anggota Laki-laki 9 9 10 10 10 1 9

Tabel

03.

Daftar Status Kelompok Kampung/Kelurahan

N o

2 2 2 1 2

Penangkapan Penangkapan Penangkapan Penangkapan Penangkapan

Perempuan 2 1 2 1 2 5 2

Proposal Usaha darimasyarakat Jenis Usaha Kelompok Terumbu karang Penangkapan Penangkapan Budidaya (KJA) Penangkapan Tabungan Penangkapan

Perempuan 1 1 9 1

Proposal Usaha darimasyarakat Jenis Usaha Kelompok Penangkapan Penangkapan Penangkapan Penangkapan Penangkapan Tabungan Penangkapan

Masyarakat

(iNFRASTRUKTUR)

Jumlah anggota KELOMPOK INFRASTRUKTUR KAMPUNG

Total

Laki-laki

Perempuan

1.

Kampung Serui Jaya

10

10

-

2.

Kampung Serui Laut

10

8

2


di

3

Proposal yang diajukan JenisUsaha infrastruktur Pondok informasi dan jalan gang Jalan setapak dan pondok informasi

Page 29 of 39


3.

Kampung Banawa

10

10

-

Jalan setapak dan pondok informasi

Tabel 04. Daftar Status Kelompok Masyarakat (VWG) di 3 Kampung/Kelurahan N o

1. 2.

NAMA KELOMPOK VWG Kampung Serui Jaya Kampung Serui Laut

Total 5 5

3.

Kampung Banawa

5

Jumlah LakiPerempu Kegiatan Yang laki an telahdilakukan 3 2  Memfasilitasi pembentukan kelompok 3 2 pengelolaan sumberdaya pesisir  membantu kelompok infrastruktur untuk merancang design dan proposal pembanguan pondok informasi  Mengkoordinasi kegiatankegiatan CCDP-IFAD Mengawas dan mengontrol pokmas dalam penggunaan 4 1 dana BLM

Tabel 05. Daftar Status Kelompok Masyarakat (PENGELOLA SUMBERDAYA PESISIR) di 1 Kampung/Kelurahan N o

1.

8.4.

NAMA KELOMPOK PENGELOLA SUMBERDAYA

Jumla anggot h a LakiTotal laki

Perempu an

Kampung Serui Laut

10

2

8

Proposal yang diajukanuntukaktifitaspeng elola SD Pengelolaan terumbu karang

HAL YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam CCDP-IFAD Yapen perlu keseimbangan keterlibatan perempuan dalam setiap program, termasuk rekrut TPD 6 orang, kiranya perlu di wakili oleh 2 orang perempuan.


Page 30 of 39


9. PENGEMBANGAN KAPASITAS / PELATIHAN / WORKSHOP 

KELOMPOK KERJA DESA (VWG) Kelompok kerja desa (VWG) yang telah terbentuk masih 3 kelompok, yaitu

masing-masing satu kelompok di desa target 2013. Kelompok VWG sangat berperan penting untuk membantu TPD dan penyuluh waktu di lapangan. Gambaran singkat mengenai kelompok VWG di Kabupaten Yapen, adalah sebagai berikut: 

Anggota kelompok VWG Kampung Serui Jaya ada 5 orang (3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan).



Anggota kelompok VWG Kampung Serui Laut ada 5 orang (3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan).



Anggota kelompok VWG Kampung Banawa ada 5 orang (4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan).



Status kelompok telah dikukuhkan melalui SK.



Memfasilitasi pembentukan kelompok pengelolaan sumberdaya pesisir



membantu kelompok infrastruktur untuk merancang design dan proposal pembanguan pondok informasi.



Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan CCDP-IFAD.



Mengawas dan mengontrol pokmas. 

KELOMPOK USAHA (ENTERPRISES) Kelompok usaha di Kabupaten Yapen terdiri dari perikanan tangkap,

pengolahan produk perikanan, terumbu karang dan budidaya. Secara umum, kelompok usaha perikanan tangkap mengajukan usulan pengadaan armada tangkap dan alat tangkap. Sedangkan kelompok pengolahan mengajukan bantuan berupa alat pengolahan perikanan. Pada kelompok terumbu karang mengajukan bantuan untuk membuat daerah perlindungan laut (DPL) agar ekosistem terumbu karang dapat terjaga. Kelompok budidaya adalah berupa bahan-bahan pendukung budidaya KJA yaitu drum plastic.


Page 31 of 39




KELOMPOK PENGELOLA SUMBERDAYA PESISIR Kelompok sumberdaya pesisir yang telah terbentuk masih 1 kelompok, yaitu di

kampong serui laut mengingat kampong serui laut memiliki kerusakan cukup parah dalam pengelolaan terumbu karang sebagai bahan kapur siri untuk dikonsumsi masyarakat. Oleh Karena kebutuhan akan kelompok pengelola sumberdaya pesisir hanya berada di serui laut. Pada prinsipnya kelompok ini sekaligus merangkap sebagai kelompok usaha. Keputusan mengenai kelompok SDA merangkap sebagai kelompok usaha adalah berdasarkan asumsi bahwa kelompok yang dibentuk akan mendapatkan keuntungan langsung dari bantuan dana yang disalurkan. Transplantasi terumbu karang yang mengambil dari alam dan ditransplantasi ke dalam laut. Teknis kerja kelompok pengelola sumberdaya pesisir adalah melakukan pengamatan, dan transplantasi karang sembari melakukan aktivitas sehari-hari sebagai nelayan. Fakta bahwa anggota masing-masing kelompok SDA (Kampung Serui Laut) melakukan pengambilan karang sebagai kapur untuk konsumsi masyarakat setempat dan menjadikan ini sebagai kegiatan mata pencaharian. Oleh sebab itu, kelompok pengelola sumberdaya inilah yang paling tahu tentang kondisi ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut. Dalam Gambaran singkat mengenai kelompok infrastruktur di Kabupaten Yapen, adalah sebagai berikut:  Anggota kelompok berserta ketua sebanyak 10 orang, semuanya laki-laki.  Status kelompok telah dikukuhkan melalui SK.  Rekening bank kelompok telah ada.  Dana yang masuk ke dalam rekening bank sudah diproses.  Kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan pengarahan dan pelatihan untuk menitoring dan rehabilitasi ekosistem mangrove.


Page 32 of 39




KELOMPOK INFRASTRUKTUR Kelompok infrastruktur yang telah terbentuk masih 3 kelompok, yaitu masing-

masing satu kelompok di desa target 2013. Gambaran singkat mengenai kelompok infrastruktur di Kabupaten Yapen, adalah sebagai berikut:  Anggota kelompok berserta ketua sebanyak 10 orang, semuanya laki-laki kecuali desa serui laut ada 1 perempuan.  Status kelompok telah dikukuhkan melalui SK.  Rekening bank kelompok telah ada.  Dana kelompok telah dicairkan.  Kegiatan yang sedang dilakukan telah dalam tahap penyelesaian pondok informasi dan infrastruktur. 

KELOMPOK TABUNGAN Kelompok tabungan dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini untuk menumbuhkan masyarakat tentang pentingnya pola hidup menabung.

10. PERAN STRATEGIS DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN 10.1. PMO PMO (project management office) yang memiliki peran strategis perlu dengan meningkatkan manajemen yang lebih professional sehingga lebih efektif. Pada tahun 2013, PMO belum mampu menjalankan atau membuat kebijakan win win solution bagi konsultan di daerah serta implementasi terhadap kegiatan akan cukup memiliki pengaruh. 10.2. PIU KABUPATEN/KOTA PIU Kab Yapen memiliki peran di garda depan untuk mengimplementasikan kegiatan secara maksimal serta bersinergi dengan konsultan di tingkat daerah untuk dapat memenuhi sasaran kegiatan yang sesuai dengan rencana.


Page 33 of 39


10.3. KOMITE PESISIR (DOB) Peran strategis perlu dioptimalkan dengan mengkomunikasikan kebijakan daerah dalam mendukung kegiatan CCDP IFAD. Peran komite pesisir perlu pro aktif dalam mengatasi masalah bersama dengan PIU Kabupaten Yapen. 10.4. PROVINSI / BPSPL Peran propinsi/BPSL belum mampu mengkoordinasikan kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten Yapen terkait dengan jarak dan waktu yang ditempuh cukup lama, sehingga perlu dievaluasi kembali peran strategis ini. 10.5. TIM PENDAMPING DESA (TPD) / PENYULUH Tim pendamping desa (TPD) di tingkat Kabupaten Yapen bersinergi dengan PIU dan konsultan untuk bersama-sama dalam mengelola setiap kegiatan. 10.6. KELOMPOK MASYARAKAT Kelompok masyarakat yang merupakan sasaran dari kegiatan ini memiliki sebaiknya mampu untuk dapat mengubah mindset serta berusaha dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 10.7. PIHAK LAIN YANG TERLIBAT (SWASTA, PERGURUAN TINGGI, KONSULTAN, DLL) Keterlibatan swasta dan perguruan tinggi belum dilibatkan secara maksimal sehingga peran ini belum nampak secara utuh.


Page 34 of 39


11. KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI 6.1.

KENDALA TEKNIS Kendala secara teknis yang dihadapi konsultan adalah kontrak kerja dengan PMO yang formulanya tidak maksimal karena mengingat kontrak kerja juga bagian dari landasan kerja konsultan sehingga hal-hal teknis dalam pembayaran gaji yang tidak tepat waktu dapat terlaksana. Hal ini dapat dihindari jika landasan kontrak yang dibuat jelas.

6.2.

KENDALA NON-TEKNIS Kendala non teknis dapat dilihat seperti koordinasi antar internal PMO yang belum kompak sehingga konsultan mempertanyakan proses gaji, kegiatan, kontrak dan sebagainya tidak diakui sebagai bagian dari kerjasama secara kolektif

12. FOKUS DAN RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM TAHUN 2014 12.1. RENCANA KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKUKAN TAHUN 2014(RKAKL DAN AWPB) 12.2. TAHAPAN PELAKSANAAN 12.3. STRATEGI UNTUK MENGEFEKTIFIKAN IMPLEMENTASI PROYEK 12.4. STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT 12.5. STRATEGI PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA/VALUE CHAIN 12.6. KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN 12.7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN 13. REKOMENDASI STRATEGIS Rekomendasi Strategis Konsultan PIU Yapen adalah: 1. Sumber Daya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan di kabupaten kepulauan Yapen masih sangat minim, sehingga kesulitan dalam mendatangkan narasumber yang kompeten dalam setiap tahapan kegiatan. 2. Untuk Tahun 2014 agar Manajemen PIU bisa berjalan secara efektif, sehingga setiap kegiatan yang jalan bisa berjalan dengan baik. 3. Produk unggulan dari Yapen Seperti Ikan Tuna, Ikan Cakalang, Ikan Kerapu, Lobster, Ikan Kakap dan Rumput laut, bisa bersaing di pasaran dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas.


Page 35 of 39


14. PEMBELAJARAN Berbagai pembelajaran yang dapat kami petik dalam kegiatan 2013 adalah ikut terlibat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat merupakan pengalaman yang sangat berharga, Namun kegiatan manajemen PIU yang belum berjalan dengan efektif, oleh karena itu kegiatan 2014 perlu manajemen yang efektif oleh Ketua PIU sehingga program bisa berjalan dengan baik.


Page 36 of 39


15. PENUTUP Demikian Laporan akhir ini kami buat, semoga bemanfaat.

TTD Matius Parada Yaser Ahmed


Page 37 of 39


LAMPIRAN Lampiran 1.Matrix laporan Bulanan Lampiran 2.Timesheet Lampiran 3.Dokumentasi Lampiran 4. Matriks Kelompok Masyarakat yang aktif per akhir Desember 2013 Lampiran 5. Matriks Proposal POKMAS (Usaha, Infrastruktur dan Pengelolaan) yang disetujui Lampiran 5. Struktur Organisasi PMO Lampiran 6. Struktur Organisasi PIU Lampiran 7. Daftar Kontak PIU dan pihak terkait Lampiran 8. Daftar SK, Kebijakan, dan Dokumen terkait yang dihasilkan selama 2013 Lampiran 9. Daftar Kegiatan Training, Workshop


Page 38 of 39


Dokumentasi

Sosialisasi di salah satu Desa Distrik Yapen selatan

Sosialisasi di salah satu Desa Distrik Teluk Ampimoi

Pertemuan Desa di salah satu Desa Distrik Yapen selatan

Pertemuan Desa di salah satu Desa Distrik Teluk Ampimoi

Pokmas Yapen Selatan

Co-Management Yapen Selatan


Pomas Teluk Ampimoi

Co-Management Teluk Ampimoi

Page 39 of 39

Coastal Community Development Project IFAD (CCDP-IFAD) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Recommend Documents