PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KELURAHAN SAMKAI DISTRIK MERAUKE KAB. MERAUKE, PAPUA.
Draft Dokumen Akhir
10/15/2015
Tim Penyusun Burhanuddin Arifin A. Wahyu Septiawan J.E.M. Corputty Jhon Ezra Dinaulik Ahmad Junaedy Nur Linda Nurdin
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya yang dilimpahkan di Kelurahan Samkai, kami haturkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke (Ketua PIU) beserta jajaran PIU CCDP-IFAD, konsultan, Tenaga Pendamping Desa (TPD), tim pelaksana pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (ICM) CCDP-IFAD kab. Merauke, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan dokumen. Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Kelurahan Samkai dimulai tahun 2013 dan rencana akan berakhir tahun 2017, selama proyek pembangunan masyarakat pesisir Kelurahan Samkai telah banyak dilakukan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), fasilitasi mitra kerja dengan pengusaha lokal, pengawasan sumberdaya ekosistem mangrove, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat CCDPIFAD Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kab. Merauke dilaksanakan pada tahun 2015, dimulai dengan wawancara, FGD, penyusunan draft awal dan akhir, konsultasi pablik. Penyusunan dokumen perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat melibatkan masyarakat Kelurahan Samkai seperti kelompok masyarakat CCDP-IFAD, Lurah, aparat kelurahan, Tokoh Agama, Guru dan perempuan pengolah ikan. Dalam FGD telah menggali isu dan permasalahan tentang pemasaran produksi perikanan, pengolahan ikan, pengelolaan sumberdaya mangrove, infrastruktur pendukung pengolahan ikan dan lain-lain. Dalam penyusununan draft awal telah di susun strategi, program, lembaga terkait dan sumber anggaran yang dianggap mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kelurahan Samkai. Dokumen rencana pembangunan masyarakat CCDP-IFAD Kelurahan Samkai semoga menjadi masukan bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah tahun 2016, dengan dukungan Alokasi dana desa (ADD), rancangan RPJM dan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir semoga mampu melakukan perubahan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Harapan kami juga dapat mendirikan koperasi nelayan yang mampu menyalurkan bantuan modal bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pengolahan ikan. Segala harapan kami tidah pernah lepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat terwujud menurut-Nya. Segala bantuan dan dukungan masyarakat, DKP Merauke, pengelola CCDP-IFAD sangat mendukung terwujudnya visi dan misi Kelurahan Samkai, atas bantuan kami mengucapkan banyak terimakasih.
Samkai, 27 November 2015 Kelurahan Samkai
Romanus Kande Kahol
2
KATA SAMBUTAN Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten Merauke Ketua PIU CCDP-IFAD Pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir telah diterapkan di kawasan Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat pesisir khususnya rumah tanggga nelayan, namun seperti kata pepatah “api jauh dari panggang” realitas masyarakat nelayan kita masih bergelut dengan kemiskinan, musim semakin susah ditebak, hasil tangkap semakin sedikit, daerah penangkapan semakin jauh dan minimnya fasilitas penangkapan semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan. Salah satu kelemahan pelaksanaan proyek pesisir selama ini adalah perencanaan awal bersifat sentralistik, perencanaan awal, pelaksanaan proyek hingga monitoring dan evaluasi masih menunggu keputusan dari pusat. Bantuan pemerintah daerah selama ini hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada proses pendampingan secara intensif, sehingga kadang ditemukan banyak temuan bantuan tidak tepat sasaran atau bantuan pemerintah di jual kembali oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDPIFAD) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 12 kabupaten/kota di Indonesia, salah satu adalah kabupaten Merauke Propinsi Papua, kami menganggap proyek CCDP-IFAD memberikan kesan perubahan terhadap proyek sebelumnya. Di daerah kami Kabupaten Merauke terdapat Sembilan lokasi proyek pembangunan masyarakat pesisir yaitu Samkai, Maro, Nasem, Kuler, Onggaya, Tomer, Okaba, Alaku, dan Makaling. Proses pelaksanaan proyek didahului dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang melalui tahapan sistimatis dan perlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyusun apa yang di harapkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Kami mengucapkan terimaksih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan amanah kepada kami Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Merauke untuk melaksanakan proyek CCDP-IFAD, harapan kami dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir mampu memberikan masukan kepada pemerintah tingkat desa hingga pemerintah kabupaten agar dapat diusulkan dalam rancangan pembangunan jangka pendek dan menengah (RPJM) pada setiap level pemerintahan. Merauke, November 2015 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaupaten Merauke Sekretaris
Martha Bayu W. Wijaya, A.Pi.,M.Sc.
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DESA SAMBUTAN KETUA PIU UCAPAN TERIMAKSIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi dan Misi 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Proses Penyusunan Bab II Rona Wilayah Pesisir 2.1 Keadaan Masyarakat 2.2 Kondisi Lingkungan Pesisir 2.3 Potensi Sumberdaya Alam Bab III Perencanaan Pengelolaan 3.1 Issue-Issue Prioritas 3.2 Strategi Pengelolaan 3.3 Rencana Aksi 3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Bab IV. Penutup Bab V. Lampiran Referensi
4
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KELURAHAN SAMKAI DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE, PROPINSI PAPUA. I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pada dasarnya jika ditinjau dari segi geografis, maka Kelurahan Samkai merupakan wilayah dataran rendah yang berada dipinggiran Laut Arafura dengan ketinggian tanah berkisar antara 2 - 3 m diatas permukaan air laut. Namun dengan pertumbuhan sosial dan banyaknya bangunan fisik, maka kondisi tersebut hingga saat ini mengalami perubahan dengan berkurangnya daerah rawa sekitar 30 % menjadi daerah Pemukiman. Kelurahan Samkai termasuk dalam wilayah dengan kelembapan cukup tinggi yang mana kelembapannya rata-rata berkisar 260– 290 Celcius dan curah hujan yang cukup tinggi pula yang berkisar antara 2500-4500 mm/thun. Letak wilayah Kelurahan Samkai tepatnya di pinggiran Laut Arafura dengan garis pantai yang cukup indah dan tergolong stategis untuk pembentukan wajah kota Merauke kedepan, hal ini dikarenakan dengan Potensi Nelayan dan wisata pantai yang perlu dikembangkan secara baik sehingga akan mendukung ekonomi masyarakat setempat sebagai bagian dari perkembangan kabupaten Merauke. Kelurahan Samkai merupakan salah satu dari delapan (8) Kelurahan yang ada di Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Secara geografis Kelurahan Samkai terletak antara 140⁰22'29.696" BT 08⁰29'36.405" LS dan 140⁰26'55.229" BT-08⁰33'53.275"LS. Kelurahan Samkai memiliki luas 10,14 km2 terdiri dari 23 RT dan 7 RW dengan jarak dari pusat kabupaten 5 km. secara geografis bentuk kelurahan memanjang sejajar dengan garis pantai, sehingga terbagi menjadi 3 wilayah pantai yaitu Pantai Lampu Satu, Pantai Yobar dan pantai Payum. Masingmasing wilayah tersebut dihubungkan dengan fasilitas jalan aspal dalam kondisi sebagian besarnya baik. Perbatasan Kelurahan Samkai terdiri dari desa tetangga dan laut Arafura, perbatasan sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Seringgu dan Bambu Pemali, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nasem dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karang Indah. Pusat pemerintahan Keluarahan Samkai terletak di RT 07. Akses jalan keluar desa menuju desa lain dengan menggunakan jalan Binaloka-Seringgu dalam kondisi rusak sedangkan akses keluar dengan menggunakan jalan Noari dalam kondisi baik. Sekitar kelurahan terdiri dari pemukiman masyarakat dan rawa. Akses menuju Payum yang merupakan fokus pengembangan nelayan tradisional dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan. Secara geografis Payum merupakan pantai dataran rendah sehingga ketika pasang debit air akan masuk ke system drainase. Payum merupakan daerah pantai yang ditumbuhi oleh mangrove jenis Avecenia sp., Namun masih sering terjadi kerusakan akibat aksi penambangan pasir tipe C yang menyebabkan abrasi. Pantai Lampu Satu merupakan tempat wisata bahari kabupaten Merauke yang mudah diakses melalui jalur darat dengan jarak tempuh mencapai 15 menit dari pusat kota kabupaten Merauke. Secara geografis Kelurahan Samkai merupakan daerah strategis karena merupakan pusat pendaratan ikan nelayan tradisional dengan kapasitas muatan 3-30 GT dengan komoditas ikan laut. Selain keberadaan sarana dan prasarana pendukung desa, kelebihan
5
Kelurahan Samkai adalah kelompok masyarakat keluarga nelayan yang mampu memanfaatkan ikan sebagai bahan produksi makanan sehat dan higienis. 1.2. Visi Dan Misi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Kelurahan Samkai Berdasarkan hasil Forum Discussion Group (FGD) aparat Kelurahan Samkai telah memberikan keterangan tentang visi kelurahan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Merauke yang akan di capai dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut ; Visi Bupati Merauke 2010-2015 “Merauke gerbang andalan manusia cerdas dan sehat, gerbang pangan nasional, gerbang kesejahteraan dan kedamaian hati nusantara” Misi Kelurahan Samkai 2010-2015 1. Membangun usaha perikanan, peternakan dan perkebunan secara mandiri 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pembangunan masyarakat 3. Menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut Kelurahan Samkai 4. Mengembangkan potensi wisata pantai 5. Meningkatkan kualitas pendidikan usia sekolah 6. Menjaga kelestarian budaya masyarakat Marind 1.3. Tujuan Dan Manfaat Rencana Pengelolaan Adapun tujuan dan manfaat dari rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ini adalah: Sebagai pedoman bagi masyarakat kelurahan, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu. Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan. Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah. 1.4. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 1) Persiapan Perencanaan Tingkat PIU Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan cara ; a) Pembentukan Tim Penanggung Jawab Perencanaan yang beranggotakan wakil PIU, satker BPSPL, Tenaga Ahli pengelolaan wilayah pesisir, tenaga ahli GIS yang diberi tugas khusus menyusun perencanaan. b) Untuk penyamaan visi tim perencana diadakan pertemuan koordinasi dalam bentuk diskusi bersama denga pihak PIU, konsultan, TPD dan penyuluh CCDP-IFAD. 2) Penyusunan Perencanaan. Setelah semua persiapan dan langkah langkah perencanaan seperti diatas dilaksanakan, maka penyusunan perencanaan pengelolaan dapat dimulai dengan sebagai berikut :
6
Wawancara Langkah awal dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dapat dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat dengan system random. Wawancara dapat dilakukan di warung, pos penjagaan, rumah masyarakat dan kebun, dalam wawancara dapat diperoleh isu dan permasalahan seputar kehidupan masyarakat. wawancara dapat dilakukan oleh tim perencanaa yang telah di bentuk di tingkat PIU. FGD Fokus Group discussion dapat dilakukan setelah memperoleh isu dan permasalahan dari masyarakat dengan cara wawancara langsung. FGD dilakukan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isu dan permasalahan sehingga diperoleh focus isu dan permasalahan yang akan menjadi dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan FGD dapat difasilitasi oleh tim penyusun perencanan dengan peserta dari pihak aparatur pemerintah desa, kelompok masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh organisasi masyarakat. Penyusunan draft Awal Setelah melakukan proses FGD, data isu dan permasalahan dapat diinput untuk dilakukan analisis sederhana (SWOT) dengan melibatkan tim perencana dan 5 orang masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kampung. Dalam melakukan penyusunan draft awal perlu memperhatikan masukan dari seluruh pihak, namun tetap memperhatikan focus pengembangan wilayah pesisir yang akan dilakukan disetiap kampung. Konsultasi Publik Kegiatan konsultasi publik merupakan forum penyampaian hasil kerja dari tim penyusun rencana dengan tim kecil masyarakat (5 orang) kepada sebagian besar masyarakat kelurahan (30 orang), draft perencenaan disampaikan kepada masyarakat dengan harapan mendapat masukan dan kritikan tentang perencanaan pengelolaan isu dan permasalahan, kemudian draft dapat diperbaiki menjadi draft akhir. Penyusunan daraft akhir Penyusunan draft akhir perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kampung melibatkan tim penyusun rencana dan masyarakat (5 orang), draft hasil konsultasi publik di revisi kembali dengan memperhatikan masukan dari setiap komponen masyarakat khususnya kepala pemerintahan kelurahan. II. Kondisi Lingkungan Wilayah Pesisir 2.1. Keadaan Masyarakat Kelurahan Samkai yang sekarang merupakan salah satu Kelurahan tertua dari delapan (8) Kelurahan yang berada di wilayah pemerintahan Distrik Merauke tepatnya dipinggiran Laut Arafura, Konon ceritanya Kelurahan Samkai sebelum tahun 1981 merupakan Kampung Samkai dengan Kepala kampungnya bernama Yohanis Tapro Ndiken. Berdasarkan aspek luas wilayah dan letak Kelurahan Samkai yang berada diwilayah Kota Merauke, maka pada tahun 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1979 Kelurahan Samkai ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan dengan Nama Kelurahan Samkai nama Samkai sendiri mempunyai arti “jalan benar” yang diambil dari bahasa Suku Marind Buti yang bertempat tinggal di Kelurahan Samkai. Suku Marind Buti adalah suku yang memiliki hak ulayat tanah yang sekarang menjadi areal pusat pemerintahan Kabupaten Merauke. Setelah era kemerdekaan, Samkai merupakan daerah pesisir pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat Marind sebagai tempat tinggal dan mencari ikan. Sejak tahun 1960 terjadi gelombang pendatang di Kelurahan Samkai dari masyarakat nelayan 7
Sulawesi, hal ini membuktikan potensi perikanan perairan laut Kelurahan Samkai sangat tinggi. Bagi nelayan masyarakat adat Marind, proses penangkapan ikan tanpa menggunakan perahu, sehingga penangkapan dilakukan disekitar pesisir pantai. Sedangkan bagi masyarakat nelayan pendatang proses penangkapan ikan telah menggunakan perahu buatan sendiri, sehingga jarak penangkapan lebih luas dan hasil tangkapan lebih banyak. Sejak tahun 1990 pemerintah daerah melalui dinas setempat telah menyalurkan bantuan perahu dan motor kepada sebagian masyarakat nelayan adat, namun bantuan tersebut tidak digunakan dan dijual kepada masyarakat pendatang. Jumlah penduduk Kelurahan Samkai tahun 2014 tercatat 8.514 jiwa dengan komposisi laki-laki 4.431 jiwa dan perempuan 4.083 jiwa. Secara umum Kelurahan Samkai didominasi oleh penduduk usia (15-56 tahun) dengan jumlah persentase 84 %. Sedangkan kelompok usia (0-12 bulan) dengan jumlah persentase 2 % dan usia tua (> 56 tahun) mempunyai proporsi yang sangat kecil (5%). Hal ini mengindikasikan tingkat kematian bayi dan orang tua yang masih cukup tinggi di kabupaten Merauke dan tingginya pendatang di Kelurahan Samkai dengan usia produktif kerja. Dari keseluruhan jumlah 6.390 jiwa yang terdata pada tahun 2014, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 12 %, Kristen katolik 28 % dan Islam 60 %. Daerah Lampu satu, Binaloka dan Kampung Tengah mayoritas pemeluk agama Islam yang berasal dari Sulawesi, Jawa dan Sumatera, sebaliknya daerah Imbuti mayoritas beragama Kristen Katolik yang merupakan penduduk asli Marind. Sebelum gelombang masyarakat dari luar Merauke datang ke Kelurahan Samkai, mayoritas masyarakat suku Marind menempati lahan pesisir pantai Samkai. Namun sejak terjadinya transaksi jual-beli tanah dari masyarakat Marind ke suku Bugis-Makassar, Jawa dan Sumatera perlahan mayoritas pendatang mulai memenuhi pesisir pantai Kelurahan Samkai. Seiring dengan bebasnya alur mobilitas penduduk dan perkembangan pembangunan kota, maka Kelurahan Samkai menemui masalah baru diantaranya masalah meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta persaingan hidup yang semakin ketat sehingga dibutuhkan keterampilan dan keahlian kusus agar dapat bersaing hidup. 2.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Samkai yang bermukim sekitar pesisir pantai pada umumnya aktivitas kesehariannya adalah nelayan tangkap (46 %) dengan daerah penangkapan di perairan Laut Arafura sedangkan kegiatan buruh muat kapal pada pelabuhan Merauke (15%), pedagang usaha kecil menengah sekitar (8 %). Tabel 1. Kegiatan Produktif Masyarakat Kelurahan Samkai No
Kegiatan Produktif
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase
Nelayan 54% Pedagang 8% PNS 5% Polri & TNI 2% Buruh Muat 15% Swasta 8% Honor Pemda 4% Peternak 3% Total 100% Sumber : Hasil olah data RPJM Kelurahan Samkai 8
Mayoritas masyarakat Nelayan tangkap Samkai sangat tergantung kepada potensi sumberdaya perikanan seperti ikan kakap, ikan paha-paha, ikan Bandang, dan udang. Dari hasil perikanan ini menjadi komoditas utama bagi perdagangan ditingkat lokal dengan berkeliling menjual ikan dengan menggunakan motor roda dua atau sepeda. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan adalah jaring insang (gill net), jaring udang, dan tango. Sebagian kecil masyarakat hanya menangkap pada tepian pantai, sedangkan sebagian masyarakat nelayan tangkap menggunakan perahu mesin tempel dengan metode penangkapan satu malam melaut (one day fishing) hingga sebulan melaut. Tabel 2. Jenis alat tangkap No
Jenis alat tangkap
Persentasi
1 Jaring Insang Hanyut 53.6% 2 Jaring Insang Tetap 24.1% 3 Pukat Pantai 2.1% 4 Pukat Udang 0.1% 5 Pukat Ikan 0.1% 6 Serok 0.9% 7 Pancing 17.1% 8 Bubu 0.1% 9 Jala 0.9% 10 Tramell Net 1.0% Sumber : Hasil olah data RPJM Kelurahan Samkai
Jenis alat tangkap masyarakat nelayan kelurahan sebagian besar merupakan jaring insang hanyut (53,6) yang di gunakan menangkap ikan kakap, paha-paha dan bandang, jaring tersebut ditebar tanpa menggunakan jangkar sehingga sering diikatkan pada perahu atau menggunakan pelampung sebagai tanda keberadaan jaring. Tabel 3. Jumlah armada tangkap Kelurahan Samkai Jenis Armada Tangkap Persentasi No 1 Kapal tempel 45.8% 2 Kapal Motor ( 0-10 GT) 21.0% 3 Kapal Motor ( 10-30 GT) 16.0% 4 Kapal Motor ( 30-50 GT) 5.5% 5 Kapal Motor ( 50-100 GT) 0.8% 6 Kapal Motor (> 100 GT) 10.9% Sumber : Hasil olah data RPJM Kelurahan Samkai Mayoritas nelayan menggunakan kapal tempel (45,8%) dengan kapasitas mesin 25 atau 45 pk, armada tangkap disesuaikan dengan kondisi daerah penangkapan ikan dimana armada kapal dengan kapasitas kecil hanya mencapai 1-3 mil laut (daerah perairan Distrik Naukenjerai atau Okaba)
9
2.3. Kondisi Lingkungan Pesisir Lingkungan pesisir Kelurahan Samkai sebagaimana kelurahan lainnya memiliki ekosistem daratan dan lautan yang keduanya saling mempengaruhi. Menurut hasil survey dasar lingkungan Kelurahan Samkai, luas Kelurahan Samkai sekitar 10,14 km2 dengan panjang sekitar 5 km memanjang dari timur ke barat dan melebar sekitar 1,5 km dari utara ke selatan. Menurut peta penggunaan lahan dari laporan RPJM Kelurahan Samkai, secara umum penggunaan lahan di Kelurahan Samkai sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, kemudian lahan rawa tahan hujan sebagian besar di RT 22, dan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat di RT 23. Disamping itu juga sebagian lahan Kelurahan Samkai masih terdapat eksositem mangrove yang didominasi oleh jenis Avenesia sp.
Luas habitat pesisir Kelurahan Samkai 324 Ha. Pantai Kelurahan Samkai memiliki substrat berpasir campur lumpur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman. Penyebaran Ekosistem mangrove tidak seluruh terdapat di pesisir pantai Kelurahan Samkai, penyebaran lebih bersifat spot tergantung dari kondisi substrat yang layak bagi pertumbuhan jenis mangrove. Penyebaran ekosistem mangrove terdapat di bagian barat Kelurahan Samkai yang berbatasan dengan Kelurahan Karang Indah. Bagian Pantai Yobar Kelurahan Samkai terdapat ekosistem mangrove yang mulai terdegradasi akibat penebangan dan abrasi pantai, sedangkan luas lahan ekoistem mangrove terluas terdapat di bagian timur Kelurahan Samkai yang berbatasan dengan Kampung Nasem. Untuk kelimpahan ikan dari hasil sensus ikan oleh dinas Kelautan dan Perikanan terdapat jenis ikan kakap, ikan bandeng, ikan paha-paha dan udang. 2..4. Potensi Sumber Daya Alam Potensi wilayah Kelurahan Samkai yang menjadi unggulan adalah 1) Potensi perikanan laut. karena wilayah Kelurahan Samkai berada di pinggiran Laut Arafura yang memiliki hasil laut yang berlimpah sehingga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat 10
sebagai nelayan tangkap ikan dan Udang. 2) Potensi perdagangan, karena pada umumnya warga masyarakat yang mendiami Kelurahan Samkai merupakan masyarakat heterogen dan 3. Potensi Perkebunan, karena kondisi tanah yang mempengaruhi untuk beberapa tanaman seperti siri buah, pepaya, kelapa dll Potensi perikanan Kelurahan Samkai bukan hanya hasil tangkap, namun terdapat produk olahan perikanan yang menggunakan bahan baku ikan yang kemudian diolah menjadi produk konsumsi seperti bakso ikan, nugget ikan, kerupuk, abon, pilus dan amplang. Seluruh produk diolah menggunakan tenaga rumah tangga dan berlokasi sekitar pemukiman masyarakat. Pantai Keluarah Samkai merupakan salah satu pantai yang mudah diakses oleh masyarakat Kota Merauke. Waktu tempuh yang cepat menjadikan pantai Kelurahan Samkai sebagai objek wisata bahari. Bagian timur Kelurahan Samkai terdapat ekosistem mangrove yang dapat dijadikan ecotourism dan edukasi bagi warga lokal dan mancanegara.
III. Pembangunan Dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir 3.1. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara garis besar isu-isu pengelolaan sumberdaya wiilayah pesisir Kelurahan Samkai perlu ditangani adalah ; kebersihan pantai, pemasaran produk kelompok masyarakat, pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir, keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan, akses modal bagi usaha kecil menengah, dan penanganan abrasi pantai. untuk lebih jelas lokasi isu-isu tersebut dapat dilihat pada peta isu. 3.1.1. Fasilitas Kebersihan Masyarakat Penjelasan isu Mayoritas masyarakat Kelurahan Samkai tinggal pada sempadan pantai berpasir, rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pantai dapat dilihat pada sepanjang pantai masih banyak berserakan sampah rumah tangga dan bangkai ikan. Tumpukan 11
sampah di sekitar pantai RT 07 sudah sering dibersihkan dari kelurahan, TNI dan dinas terkait namun aksi penimbunan sampah masih saja dilakukan dan seringkali masyarakat setempat RT 07 melakukan pembakaran sampah kemudian ditimbun dalam tanah. Akibat dari tumpukan sampah telah muncul penyakit muntaber, telah muncul bau busuk dan banyaknya lalat yang mengganggu proses pengeringan ikan asin masyarakat. Tumpukan sampah juga telah mengganggu para pengunjung pantai Kelurahan Samkai. Tujuan Pengelolaan 1. Tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara (TPS) 2. Tersedianya fasilitas tempat sampah di setiap RT/RW 3. Transparansi retribusi kebersihan setiap rumah tangga 4. Kebersihan lingkungan tetap terjaga Strategi dan Program Strategi 1 : Meningkatkan koordinasi dinas tata kota dan pemakaman Program : 1. Melakukan koordinasi setiap bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebersihan 2. Mengusulkan pengadaan dan pembangunan tempat pembuangan sampah sementara di perbatasan Kelurahan Samkai dan Karang Indah. 3. Mengusulkan pengadaan retribusi sampah bagi setiap rumah tangga di Kelurahan Samkai yang dimanfaatkan sebagai honor tenaga kerja Strategi 2 : Fasilitasi pengadaan tempat sampah dan tenaga kerja kebersihan Program : 1. Rapat penentuan lokasi tong sampah disetiap RT/RW dan lokasi tempat pembuangan sampah sementara 2. Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara di perbatasan kelurahan dan lokasi kunjungan wisata pantai 3. Pengadaan tenaga kerja kebersihan minimal 3 orang yang berasal dari komunitas pemulung. Strategi 3 : Membangun gerakan bersih lingkungan Program : 1. Kerja bakti setiap hari jumat pada minggu pertama pada bulan berjalan dengan melibatkan seluruh warga, aparat kelurahan, TNI AL, DKP Merauke. 2. Seruan melakukan kebersihan lingkungan pada setiap jumat dan minggu melalui fasilitas pengeras suara masjid atau gereja Strategi 4 : Meningkatkan informasi bagi pengunjung pantai. Program : 1. Membuat papan anjuran kebersihan pantai minimal satu buah di setiap akses masuk lokasi wisata pantai
12
2. Penanaman papan anjuran di setiap akses masuk lokasi wisata pantai oleh aparat kelurahan, dan kelompok masyarakat 3. Menjaga dan mengawasi papan anjuran kebersihan oleh warga masyarakat Kelurahan Samkai Hasil yang di harapkan 1. 2. 3. 4.
Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) Tersedianya tong sampah di setiap RT/RW Terlaksananya retribusi sampah Terlaksananya kegiatan bersih lingkungan
3.1.2. Pemasaran Produk Kelompok Masyarakat Penjelasan Isu Sejak tahun 2013 telah terbentuk kelompok masyarakat usaha pengolahan ikan, kelompok ini telah melakukan produksi nugget, pilus, amplang, bakso dan abon. Kelompok yang terbentuk berjumlah 6 (enam) kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang dari keluarga yang berbeda. Sejak terbentuk, sistem pemasarannya masih mengandalkan hubungan kerabat baik di Merauke maupun luar Merauke seperti Asmat, Kepi dan Nabire, namun sistem pemasaran ditingkat lokal masih mengandalkan rumah masing-masing sebagai lokasi penjualan. Akibat dari tidak berjalan sistem jaringan pemasaran karena belum memiliki kedai penjualan, maka kelompok usaha pengolahan ikan mengalami penurunan omset produksi dan harus berhenti sementara. Salah satu sistem pemasaran produk olahan adalah melalui mulut ke mulut sehingga belum maksimal dalam meningkatkan hasil penjualan. Tujuan pengelolaan 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan hasil penjualan produk kelompok masyarakat Tersedianya fasilitas kedai pemasaran (10 unit) dibangun secara bertahap Menjalankan fungsi kedai pesisir Meningkatkan promosi produk kelompok masyarakat.
Strategi dan Program Strategi 1 : Melakukan koordinasi dengan DKP Merauke Program : 1. MOU dengan DKP Merauke tentang pengelolaan kedai pesisir proyek PEMP 2010 2. Melakukan kegiatan pembersihan kedai pesisir dan penataan outlie kedai pesisir 3. Pengadaan tenaga kerja pemasaran yang bertugas menjaga kedai pesisir secara bergiliran. Strategi 2 : Pelatihan management pemasaran Program : 1. Melaksanakan pelatihan managemen pemasaran selama tiga hari
13
2. Melakukan distribusi produk kelompok masyarakat (nugget, bakso, kerupuk, pilus dan amplang) ke kios dan outlet oleh-oleh Merauke. Strategi 3 : Promosi produk olahan Program : 1. Kerjasama dengan media lokal (KM TV, Cendrawasih post, Merauke post dan arafura post) untuk pemasangan iklan dalam setiap bulan. 2. Pembuatan dan pemasangan spanduk promosi produk di setiap titik strategis kab. Merauke 3. Sosialisasi produk kelompok masyarakat ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan swasta di kab. Merauke dengan melakukan penyebaran kartu nama, brosur dan pamflet Strategi 4 : Pengadaan kedai pemasaran dilokasi kunjungan wisata pantai sekitar 10 unit di pantai binaloka-lampu satu. Program : 1. Pengusulan pembangunan kedai pemasaran (10 unit) kepada DKP Merauke melalui proyek P2HP, CCDP-IFAD dan Gerbangku (PEMDA) 2. Pembangunan kedai pemasaran secara bertahap 2 unit di pantai binaloka yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat Kelurahan Samkai 3. Melakukan perawatan dan pembersihan secara rutin kedai pemasaran oleh kelompok masyarakat Hasil yang di harapkan 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan hasil penjualan produk kelompok masyarakat Tersedianya fasilitas kedai pemasaran (10 unit) dibangun secara bertahap Menjalankan fungsi kedai pesisir Meningkatkan promosi produk kelompok masyarakat
3.1.3. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pesisir Penjelasan isu Kelurahan Samkai merupakan salah satu kelurahan pesisir di Kab. Merauke yang memiliki potensi sumberdaya yang cukup tinggi untuk dikembangkan sebagai pemasukan daerah. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Merauke (2015), Kelurahan Samkai memiliki sumberdaya ekosistem mangrove dan sumberdaya ikan. Ekosistem mangrove terdapat di RT 20 yang cukup luas dan padat, potensi tersebut belum dilihat sebagai aset daerah dan belum dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah setempat sebagai lokasi wisata atau daerah penangkapan ikan yang perlu dilindungi. Hingga sekarang ekosistem mangrove tersebut mengalami konversi lahan menjadi area penambangan pasir, perumahan dan lokasi pengambilan kayu bakar. Tujuan Pengelolaan : 1. Mejaga kelestarian ekosistem mangrove 2. Menentukan daerah konservasi dan ekowisata berbasis sumberdaya 14
3. Meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat Strategi dan Program Strategi 1 : Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan ekosistem pesisir (ekosistem mangrove dan potensi perikanan). Program : 1. Membuat MOU dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) kab. Merauke dalam pengadaan bibit bakau dan pembiayaan perawatan bakau 2. Pengadaan 15.000 bibit bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan bakau 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan15.000 pohon bakau Strategi 2 : Pelatihan dan pendidikan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu Program : 1. Pelatihan monitoring dan evaluasi ekosistem mangrove 2. Pelatihan pemetaan partisipatif sumberdaya ekosistem sumberdaya pesisir berbasis masyarakat 3. Melakukan pelatihan pengolahan buah bakau pidada menjadi jus, permen dan lainlain. 4. Melakukan pendidikan non-formal kepada pelajar se-Kelurahan Samkai tentang manfaat ekosistem mangrove. Strategi 3 : Mendorong kelompok pengelola sumberdaya dan kelompok binaan BLH untuk mendapatkan hak mengelola sumberdaya Program : 1. Melakukan pemetaan daerah perlindungan bakau Kelurahan Samkai dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 2. Membuat MOU dengan LMA tentang daerah pengelolaan hutan bakau (daerah perlindungan bakau dan ekowisata) Hasil yang diharapkan 1. Menjaga kelestarian ekosistem mangrove 2. Menentukan daerah konservasi dan ekowisata berbasis sumberdaya 3. Meningkatkan potensi sumberdaya ikan dengan menjaga area pemijahan dan pembesaran benih ikan 4. Meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat 3.1.4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Penjelasan isu Sejak tahun 2014 telah diberlakukan moratorium di perairan Arafura, kapal diatas 30 GT dengan menggunakan alat tangkap trawl telah dilarang dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Kebijakan moratorium selama 10 bulan telah berdampak kepada jumlah 15
populasi ikan layak tangkap meningkat, namun keterbatasan alat tangkap nelayan tradisional membuat potensi ikan belum dimanfaatkan secara optimum. Minimnya alat tangkap nelayan tradisional disebabkan oleh belum memiliki akses bantuan bagi penambahan alat tangkap dan armada penangkapan. Menurut nelayan lokal telah mendapatkan bantuan dari DKP Merauke namun jenis alat tangkap belum memenuhi kriteria alat tangkap yang diinginkan karena bahan jaring yang diberikan cepat rusak dan kurang baik dioperasikan sehingga sebagian nelayan lokal menjual bantuan tersebut sebagai modal untuk membeli alat dan bahan jaring yang lebih baik. Tujuan Pengelolaan : 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan hasil tangkap nelayan Menambah daerah jelajah penangkapan ikan (fishing ground) Menjaga kualitas hasil penangkapan ikan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu penangkapan ikan
Strategi dan Program Strategi 1 : Membangun koordinasi dengan DKP Merauke sehubungan dengan proyek pengembangan perikanan. Program : 1. Menyusun data nelayan tangkap dengan kapasitas perahu tempel hingga kapal 15 GT 2. Mengidentifikasi kebutuhan nelayan tangkap agar dapat meningkatkan kapasitas tangkap dan menambah jarak penangkapan ikan 3. Membentuk kelembagaan usaha nelayan dalam bentuk koperasi nelayan tangkap Strategi 2 : Membangun tambat labuh perahu/kapal yang layak di Pantai Binaloka dan Lampu Satu Program : 1. Menentukan lokasi tambat labuh perahu/kapal yang aman dan mudah dijangkau oleh nelayan ketika mau melaut 2. Membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan lokasi tambat labuh perahu/kapal dan tempat pendaratan ikan 3. Membangun tanggul pemecah gelombang disekitar lokasi tambat labuh perahu/kapal Strategi 3 : Pengadaan kapal 30 GT , jaring penangkapan dan fasilitas pendingin ikan Program : 1. Pengadaan 10 unit kapal 30 GT bagi nelayan tangkap lampu satu secara bertahap pada tahun pertama 2 unit kapal 2. Pengadaan jaring penangkapan ramah lingkungan seperti gilnet untuk menangkap ikan kakap, pengadaan jaring hanyut dan jaring tarik udang Program 4 : Membentuk kelompok nelayan pengawas potensi perikanan
16
Program : 1. Membentuk tiga kelompok nelayan pengawas sumberdaya perikanan 2. Melakukan kerjasama kelompok pengawasan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam mengawasi illegal fishing. 3.1.5. Akses Modal Bagi Usaha Kecil Menengah Penjelasan isu Sebagian kelompok usaha pengolahan ikan yaitu pokmas Bina 01 dan Bina 03 telah menjalankan usaha selama satu tahun, selama menjalankan usaha menggunakan modal pribadi yang jumlahnya terbatas sehingga membuat produksi belum dapat ditingkatkan. Kelompok usaha telah difasilitasi dengan koperasi bina sejahtera Kelurahan Seringgu, namun belum mendapatkan bantuan karena keterbatasan jaminan pinjaman. Menurut informasi dari kelurahan, kelompok nelayan dapat memperoleh pinjaman dari pihak perbankan dengan hanya menunjukan kepemilikan perahu, namun fasilitasi dengan pihak perbankan belum dilakukan sehingga masyarakat masih menunggu realisasi tersebut. Harapan dari masyarakat usaha pengolahan ikan, ada instansi terkait yang mampu memberikan rekomendasi dan menfasilitasi peminjaman. Tujuan Pengelolaan : 1. Mendapatkan bantuan modal usaha 2. Memperoleh keringanan agunan dan bunga pinjaman 3. Dapat menjadi mitra kerja bagi lembaga permodalan Strategi dan Program Startegi 1 : Membangun akses permodalan ke KPR BRI dan KUD Program : 1. Melakukan pertemuan dengan pihak pihak BRI cabang Merauke dalam rangka persiapan administrasi 2. Membuka rekening BRI cabang Merauke dan persiapan lokasi survey yang akan dilakukan oleh pihak BRI Strategi 2 : Menyediakan administrasi pokmas usaha Program : 1. Menyiapkan pembukuan kelompok usaha (catatan produk, kas flow dan analisis usaha) 2. Menyiapkan agunan pinjaman yang dipersyaratkan oleh pihak BRI cabang Merauke Strategi 3 : Sosialisasi kredit usaha rakayat (KUR) Program : 1. Melakukan sosialisasi sistem jaminan perbankan kepada kelompok masyarakat 2. Melakukan laporan dan sistem pengembalian pinjaman kepada Bank 17
3.1.6. Penanganan Abrasi Pantai Kelurahan Samkai Penjelasan isu Pesatnya pertumbuhan ekonomi Kab. Merauke telah mendorong pembangunan segala sektor, salah satunya adalah infrastruktur bangunan perkantoran, pasar dan rumah. Kebutuhan akan pasir bangunan tipe C untuk bahan bangunan sangat tinggi sehingga banyak masyarakat melakukan penambangan pasir pantai. Salah satu faktor penyebab penambangan pasir pantai jadi semarak adalah tidak adanya pasir sungai dan belum terdapat penentuan daerah penambangan pasir tipe C di kab. Merauke sehingga orang bebas menambang tanpa ada sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku penambangan. Salah satu akibat dari penambangan pasir adalah rusaknya ekosistem mangorev, abrasi pantai dan rusaknya lahan perkebunan masyarakat lokal. Menurut Junaidi (2015) kondisi abrasi pantai RT 18 Kelurahan Samkai masuk dalam kategori parah, karena telah masuk kedaratan hingga merusak jalan kelurahan. Menurut informasi masyarakat setempat abrasi mulai terasa sejak dilakukan penambangan pasir tipe C disekitar pantai Yobar (RT 18), abrasi mulai mengikis sedimen dasar hingga mampu merobohkan pohon bakau, pohon kelapa dan ketapang. Berbagai aturan telah dibuat, dari peraturan Kelurahan, peraturan adat hingga peraturan daerah tentang pelarangan penambangan pasir tipe C di pantai, namun tidak pernah efektif ditingkat lapangan. Berbagai proyek penanaman bakau dilakukan untuk mencegah abrasi namun tetap tidak mampu menahan laju abrasi pantai. Tidak hanya rusaknya ekosistem mangrove disekitar sempadan pantai, intrusi air laut telah memasuki sumur masyarakat hingga air sumur menjadi payau. Tujuan Pengelolaan : 1. Mengurangi terjadinya abrasi pantai 2. Penegasan peraturan daerah tentang penambangan pasir 3. Melindungi infrastruktur dari abrasi pantai Strategi dan Program Strategi 1 : Meningkatkan kerjasama kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah Program : 1. Melanjutkan pembangunan tanggul pantai dari karung pasir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah propinsi Papua sepanjang 100 meter di pantai Lampu Satu 2. Melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan daerah tentang penambangan pasir pantai Strategi 2 : Meningkatkan pengawasan terhadap praktek penambangan pasir illegal Program : 1. Melakukan pengawasan bersama pokmas, TNI, POLISI dan Satpol PP di pantai dusun Payum terhadap penambangan pasir pantai disekitar daerah perlindungan bakau 18
2. Menentukan daerah binaan bersama (TNI) di dusun Payum agar tidak terjadi lagi pelanggaran peraturan penambangan pasir. Strategi 3 : Melakukan pelatihan dan pemantauan abrasi pantai Program : 1. Melakukan pelatihan pengukuran profil pantai secara periodik 2. Melakukan pelatihan untuk menganalisa data dan penyajiannya secara sederhana 3. Melakukan pemantuan secara rutin sebulan sekali terhadap bangunan tanggul pantai pencegah abrasi 3.2. Lembaga Pelaksanan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Kelurahan Samkai Dalam mewujudkan visi masyarakat kelurahan di tahun 2020 pelaksanaan kegiatankegiatan yang dirumuskan dalam rencana pengelolaan ini merupakan syarat mutlak tercapainya impian masyarakat. namun demikian pengorganisasi kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah kelurahan, badan musyawarah, lembaga adat, kelompok masyarakat, SKPD, pihak perguruan tinggi, pihak pengusaha, dan LSM) dalam melakukan koordinasi kegiatan dalam menyelesaikan setiap isu yang terjadi di tingkat kelurahan. Hal ini mengandung maksud agar supaya keterpaduan dalam penyelesaian isu dan mampu menjamin tercapainya keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang paling berperan di tingkat kelurahan seperti lurah, lembaga adat, dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya merupakan lembaga penggerak utama terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu di jelaskan dengan detail, sebagai berikut : 1. Pemerintah Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan masukan dari masyarakat, yang dimaksud pemerintah Kelurahan adalah kepala Kelurahan serta perangkat pelaksana yang berperan dan bertugas sebagai berikut ; Bertanggungjawab kepada rakyat melalui birokrasi pemerintahan atas pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan pelaksanaan rencana pengelolaan. Bersama dengan masyarakat menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kelurahan Samkai dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kelurahan Samkai. Melakukan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir Kelurahan Samkai. 2. Lembaga Adat Memberikan masukan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan halhal yang berhubungan dengan adat masyarakat lokal. berkoordinasi dengan bamuskam menetapkan pengelolaan pembangunan kelurahan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kelurahan
19
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kelurahan
3. Kelompok pengelola sumberdaya Menjadi panitia pelaksana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kelurahan Menyusun laporan secara periodik kepada kepala kelurahan tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kelurahan Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kelurahan di forum tahunan BAMUSKAM. 4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Memberikan bantuan teknis berupa konsultasi teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD/APBN atau dana bantuan luar negeri lainnya lewat pemerintah Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan, penanganan dan penyelesasian isu Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
20
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SUMBERDAYA PESISIR
SKPD, PERGURUAN TINGGI, LSM, PENGUSAHA, SWASTA
LEMBAGA ADAT
LURAH
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SUMBERDAYA
SEKRETARIS
BENDAHARA
ANGGOTA
21
3.3. Rencana aksi Rencana aksi menggambarkan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kelurahan Samkai yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ( 5 tahun) dan jangka menengah (10 tahun) oleh lembaga terkait baik pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat dan pihak swasta. Tabel 1. Rencana aksi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kelurahan Samkai 1. Fasilitas Kebersihan masyarakat Tujuan :
Strategi
Program 1
1
Meningkatkan koordinasi dengan dinas kebersihan
2
3 1 2
Fasilitasi pengadaan tempat sampah dan tenaga kerja kebersihan
2 3 1
3
Membangun gerakan bersih lingkungan 2 1
4
Meningkatkan informasi bagi pengunjung pantai
2 3
Melakukan koordinasi setiap bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebersihan Mengusulkan pengadaan dan pembangunan tempat pembuangan sampah sementara di perbatasan Kelurahan Samkai dan Karang Indah. Mengusulkan pengadaan retribusi sampah bagi setiap rumah tangga di Kelurahan Samkai yang dimanfaatkan sebagai honor tenaga kerja Rapat penentuan lokasi tong sampah disetiap RT/RW dan lokasi tempat pembuangan sampah sementara Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara di perbatasan kelurahan dan lokasi kunjungan wisata pantai Pengadaan tenaga kerja kebersihan minimal 3 orang yang berasal dari komunitas pemulung Kerja bakti setiap hari jumat pada minggu pertama pada bulan berjalan dengan melibatkan seluruh warga, aparat kelurahan, TNI AL, DKP Merauke. Seruan melakukan kebersihan lingkungan pada setiap jumat dan minggu melalui fasilitas pengeras suara masjid atau gereja Membuat papan anjuran kebersihan pantai minimal satu buah di setiap akses masuk lokasi wisata pantai Penanaman papan anjuran di setiap akses masuk lokasi wisata pantai oleh aparat kelurahan, dan kelompok masyarakat Menjaga dan mengawasi papan anjuran kebersihan oleh warga masyarakat Kelurahan Samkai
22
1. Tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara (TPS) 2. Tersedianya fasilitas tempat sampah di setiap RT/RW 3. Transparansi retribusi kebersihan setiap rumah tangga 4. Kebersihan lingkungan tetapa terjaga Jangka waktu program Lembaga terkait Sumber anggaran Pendek menengah (00-05) (05-10) Lurah, aparat kampung
√
√
kelurahan, dinas kebersihan
Lurah, RT/RW
√
√
kelurahan, swadaya masyarakat
Lurah, RT/RW
√
√
kelurahan, swadaya masyarakat
Lurah, RT/RW
√
-
warga masyarakat
√
√
kelurahan
√
√
warga masyarakat, aparat kelurahan, TNI AL, DKP Merauke
√
√
kelurahan, swadaya masyarakat
Tokoh Agama Islam dan Kristen
√
√
kelurahan, swadaya masyarakat
√
-
swadaya masyarakat, BLM CCDP-IFAD
√
-
swadaya masyarakat, BLM CCDP-IFAD
-
-
Swadaya masyarakat
pokmas pengelola sumberdaya CCDP-IFAD aparat kelurahan, pokmas pengelola sumberdaya CCDPIFAD aparat kelurahan, warga masyarakat
kelurahan, swadaya masyarakat PEMDA, swadaya masyarakat PEMDA, swadaya masyarakat
2. Pemasaran produk kelompok masyarakat Tujuan :
1. Meningkatkan hasil penjualan produk kelompok masyarakat 2. Tersedianya fasilitas kedai pemasaran (10 unit) 3. Menjalankan fungsi kedai pesisir 4. Meningkatkan promosi produk kelompok masyarakat Jangka waktu program
Strategi
Program 1
1
Melakukan koordinasi dengan DKP Merauke
2 3
2
3
4
Pengadaan kedai pemasaran dilokasi kunjungan wisata pantai sekitar 10 unit di pantai bunalokalampu satu
MOU dengan DKP Merauke tentang pengelolaan kedai pesisir proyek PEMP 2010 Melakukan kegiatan pembersihan kedai pesisir dan penataan outlie kedai pesisir Pengadaan tenaga kerja pemasaran yang bertugas menjaga kedai pesisir secara bergiliran
Sumber anggaran
Pendek (00-05)
menengah (05-10)
Kelurahan dan DKP Merauke
√
-
Kelurahan dan DKP Merauke
kelompok masyarakat
√
-
swadaya masyarakat
kelompok masyarakat
√
√
Swadaya masyarakat
1
Melaksanakan pelatihan managemen pemasaran selama tiga hari
panitia pelaksana kegiatan
√
√
Kelurahan dan swadaya masyarakat
2
Melakukan distribusi produk kelompok masyarakat (nugget, bakso, kerupuk, pilus dan amplang) ke Kios dan outlet oleh-oleh Merauke
pegawai kedai pesisir dan kelompok masyarakat
√
√
swadaya masyarakat
1
Kerjasama dengan media lokal (KM TV, Cendrawasi post, Merauke post dan arafura news) untuk pemasangan iklan dalam setiap bulan
kelompok masyarakat, media lokal
√
-
DKP Merauke, Swadaya masyarakat
2
Pembuatan dan pemasangan spanduk promosi produk di setiap titik strategis kab. Merauke
kelompok masyarakat, DKP Merauke
√
-
DKP Merauke, Swadaya masyarakat
3
Sosialisasi produk kelompok masyarakat ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan swasta di kab. Merauke dengan melakukan penyebaran kartu nama, brosur dan panplet
kelompok masyarakat, DKP Merauke
√
√
DKP Merauke, Swadaya masyarakat
1
Pengusulan pembangunan kedai pemasaran (10 unit) kepada DKP Merauke melalui proyek P2HP, CCDPIFAD dan Gerbangku (PEMDA)
PEMDA, DKP Merauke
√
√
PEMDA, DKP Merauke
2
Pembangunan kedai pemasaran secara bertahap 2 unit di pantai binaloka yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat Kelurahan Samkai
kelompok masyarakat
√
-
PEMDA, DKP Merauke
3
Melakukan perawatan dan pembersihan secara rutin kedai pemasaran oleh kelompok masyarakat
kelompok masyarakat
√
√
swadaya masyarakat
Pelatihan management pemasaran
Promosi produk olahan
Lembaga terkait
23
3. Pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Tujuan :
1. Mejaga kelestarian ekosistem mangrove 2. Menentukan daerah konservasi dan ekowisata berbasis sumberdaya 3. Meningkatkan potensi sumberdaya ikan dengan menjaga area pemijahan dan pembesaran benih ikan 4. Meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat Jangka waktu program
Strategi
1
2
3
Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan ekosistem pesisir (ekosistem mangrove dan potensi perikanan)
Pelatihan dan pendidikan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu
Mendorong kelompok pengelola sumberdaya dan kelompok binaan BLH untuk mendapatkan hak mengelola sumberdaya
Program
Lembaga terkait
Pendek (0005)
menengah (05-10)
Sumber anggaran
1
Membuat MOU dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Merauke dalam pengadaan bibit bakau dan pembiayaan perawatan bakau
kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke
√
√
BLH, swadaya masyarakat
2
Pengadaan 15.000 bibit bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan bakau
kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke
√
√
BLH, swadaya masyarakat
3
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan15.000 pohon bakau
kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke
-
√
swadaya masyarakat
1
Pelatihan monitoring dan evaluasi ekosistem mangrove
kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke
√
-
BLH, swadaya masyarakat
2
Pelatihan pemetaan partisipatif sumberdaya ekosistem sumberdaya pesisir berbasis masyarakat
kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke
√
-
BLH, swadaya masyarakat
3
Melakukan pelatihan pengolahan buah bakau pidada menjadi jus, permen dan lain-lain.
4
Melakukan pendidikan non-Formal kepada pelajar se-Kelurahan Samkai tentang manfaat ekosistem mangrove
kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke
√
-
BLH, swadaya masyarakat
1
Melakukan pemetaan daerah perlindungan bakau Kelurahan Samkai dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
Kelompok masyarakat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
√
-
swadaya masyarakat
2
Membuat MOU dengan LMA tentang daerah pengelolaan hutan bakau (daerah perlindungan bakau dan ekowisata)
Kelompok masyarakat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
√
-
swadaya masyarakat
24
4. Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan Tujuan :
1. Meningkatkan hasil tangkap nelayan 2. Menambah daerah jelajah penangkapan ikan (fishing ground) 3. Menjaga kualitas hasil penangkapan ikan 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu penangkapan ikan Jangka waktu program
Strategi
1
2
3
4
Membangun koordinasi dengan DKP Merauke sehubungan dengan proyek pengembangan perikanan
Membangun tambat labuh perahu/kapal yang layak di pantai binaloka dan lampu satu
Pengadaan kapal 30 GT , jaring penangkapan dan fasilitas pendingin ikan
Membentuk kelompok nelayan pengawas potensi perikanan
Program
Lembaga terkait
Pendek (0005)
menengah (05-10)
Sumber anggaran
1
Menyusun data nelayan tangkap dengan kapasitas perahu tempel hingga kapal 15 GT
DKP Merauke, kelompok masyarakat
√
-
KKP
2
Mengidentifikasi kebutuhan nelayan tangkap agar dapat meningkatkan kapasitas tangkap dan menambah jarak penangkapan ikan
DKP Merauke, kelompok masyarakat
√
-
KKP
3
Membentuk kelembagaan usaha nelayan dalam bentuk koperasi nelayan tangkap
DKP Merauke, kelompok masyarakat
√
-
KKP
1
Menentukan lokasi tambat labuh perahu/kapal yang aman dan mudah dijangkau oleh nelayan ketika mau melaut
DKP Merauke
√
√
KKP
2
Membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan lokasi tambat labuh perahu/kapal dan tempat pendaratan ikan
DKP Merauke
√
√
KKP
3
Membangun tanggul pemecah gelombang disekitar lokasi tambat labuh perahu/kapal
DKP Merauke
√
√
KKP
1
Pengadaan 10 unit kapal 30 GT bagi nelayan tangkap lampu satu secara bertahap pada tahun pertama 2 unit kapal
DKP Merauke
√
√
KKP
2
Pengadaan jaring pengangkapan ramah lingkungan seperti gilnet untuk menangkap ikan kakap, pengadaan jaring hanyut dan jaring tarik udang
DKP Merauke
√
√
KKP
3
Pengadaan fasilitas pendingin ikan (coolstorage) baik di kapal maupun tempat pendaratan ikan
DKP Merauke
√
√
KKP
1
Membentuk tiga kelompok nelayan pengawas sumberdaya perikanan
kelompok masyarakat, BAKAMLA
√
-
Swadaya masyarakat
2
Melakukan kerjasama kelompok pengawasan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam mengawasi illegal fishing
kelompok masyarakat, BAKAMLA
√
-
Swadaya masyarakat
25
5. Akses modal bagi usaha kecil menengah Tujuan :
1. Mendapatkan bantuan modal usaha 2. Memperoleh keringanan agunan dan bunga pinjaman 3. Dapat menjadi mitra kerja bagi lembaga permodalan
Jangka waktu program Strategi
1
2
3
Program
Lembaga terkait
Pendek (0005)
menengah (05-10)
Sumber anggaran
1
Melakukan pertemuan dengan pihak pihak BRI cabang Merauke dalam rangka persiapan administrasi
BRI, kelompok masyarakat
√
-
Swadaya masyarakat
2
Membuka rekening BRI cabang Merauke dan persiapan lokasi survey yang akan dilakukan oleh pihak BRI
BRI, kelompok masyarakat
√
-
Swadaya masyarakat
1
Menyiapkan pembukuan kelompok usaha (catatan produk, kas flow dan analisis usaha)
BRI, kelompok masyarakat
√
-
Swadaya masyarakat
2
Menyiapkan agunan pinjaman yang dipersyaratkan oleh pihak BRI cabang Merauke
BRI, kelompok masyarakat
√
-
Swadaya masyarakat
1
Melakukan sosialisasi sistem jaminan perbankan kepada kelompok masyarakat
BRI, kelompok masyarakat
√
√
Swadaya masyarakat
2
Melakukan laporan dan sistem pengembalian pinjaman kepada Bank
BRI, kelompok masyarakat
√
√
Swadaya masyarakat
Membangun akses permodalan ke KPR BRI dan KUD
Menyediakan administrasi pokmas usaha
Sosialisasi Kredit Usaha Rakayat (KUR)
26
6. Penanganan abrasi pantai Kelurahan Samkai Tujuan :
1. Mengurangi terjadinya abrasi pantai 2. Penegasan peraturan daerah tentang penambangan pasir 3. Melindungi infrastruktur dari abrasi pantai Jangka waktu program
Strategi
1
2
3
Meningkatkan kerjasama kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah
Program
Pendek (00-05)
menengah (05-10)
Sumber anggaran
1
Melanjutkan Pembangunan tanggul pantai dari karung pasir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah propinsi Papua sepanjang 100 meter di pantai lampu satu
Pemda Propinsi Papua
√
-
PEMDA Propinsi Papua
2
Melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan daerah tentang penambangan pasir pantai
PEMDA Merauke
√
√
PEMDA Merauke
1
Melakukan pengawasan bersama pokmas, TNI, POLISI dan Satpol PP di pantai dusun Payum terhadap penambangan pasir pantai disekitar daerah perlindungan bakau
Pokmas, TNI, Polisi, satpol PP
√
√
PEMDA, Swadaya masyarakat
2
Menentukan daerah binaan bersama (TNI) di dusun Payum agar tidak terjadi lagi pelanggaran peraturan penambangan pasir
kelompok masyarakat
√
-
TNI, swadaya masyarakat
1
Melakukan pelatihan pengukuran profil pantai secara periodik
kelompok masyarakat, BLH
√
-
Kelompok masyarakat, BLH
2
Melakukan pelatihan untuk menganalisa data dan penyajiannya secara sederhana
kelompok masyarakat, BLH
√
-
Kelompok masyarakat, BLH
3
Melakukan pemantuan secara rutin sebulan sekali terhadap bangunan tanggul pantai pencegah abrasi
kelompok masyarakat, BLH
√
√
Kelompok masyarakat, BLH
Meningkatkan pengawasan terhadap praktek penambangan pasir illegal
Melakukan pelatihan dan pemantauan abrasi pantai
Lembaga terkait
27
Monitoring Dan Evaluasi Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dan kelompok pengelola sumberdaya CCDPIFAD setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada kepala distrik Merauke. Laporan tersebut berisi tentang : Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan. 1. Laporan kegiatan. 2. Laporan hasil yang dicapai. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana rencana pengelolaan sudah dilaksanakan. 2. Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. 3. Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan 4. Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. 5. Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 6. Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu. Untuk itu telah ditetapkan hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan antara lain: Hasil yang diharapkan berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun. Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Indikator : Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan laut, jumlah ikan di daerah perlindungan dan sekitarnya, jumlah unit bangunan yang dibangun, panjang tanggul yang dibangun, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi, jumlah penduduk, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk monitoring dan evaluasi, tabel berikut ini merinci indikator monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan serta hasil yang diharapkan berdasarkan pada isu pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3. pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
28
Tabel : Monitoring dan evaluasi di Kelurahan Samkai Distrik Merauke No 1
2
3
4
5
6
Isu Dan Permasalahan Fasilitas kebersihan masyarakat
Pemasaran produk kelompok masyarakat
Pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir
Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan
Akses modal bagi usaha kecil menengah
Penanganan abrasi pantai Kelurahan Samkai
Hasil Yang Diharapkan
Indikasi
Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPS)
2 TPS dengan ukuran 5 x 3 meter
Tersedianya tong sampah di setiap RT/RW
115 tong sampah
Terlaksananya retribusi sampah
5000/bulan/KK
Terlaksanya kegiatan bersih lingkungan
1 sebulan kegiatan bersih pantai
Meningkatnya penjualan produk olahan ikan Terbangyn 10 kedai pemasaran
terbangyn 3 kedai pemasaran tahap awal
Kedai pesisr dapat melakukan penjualan
Kedai pesisr dapat melakukan penjualan
Pameran daerah dan pemasangan spanduk
3 kali menjadi peserta pameran (tahun), 1000 liflet, 2 spanduk produk di bandara
Tidak terjadi konversi lahan hutan bakau
stop konversi lahan bakau
1 lokasi konservasi yang dimanfaatkan sebagai lokasi ekowisata
30 ha lokasi konservasi
Meningkatnya jumlah ikan
2 kali hasil penangkapan
Meningkatnya kesadaran masyarakat
3 kali pelatihan
Meningkatnya hasil tangkapan ikan
2 kali lipat
Bertambah daerah penangkapan ikan
daerah penangkapan ikan
Adanya bantuan coolboks
hasil tangkap ikan tetap segar
Adanya bantuan mesin 45 pk
5 mesin 45 pk
Bantuan modal 5 juta/pokmas
5 juta/pokmas
Bunga ringan tanpa gunan
tersalurkan bantuan
Menjadi mitra kerja bank
menjadi mitra BRI
Berkurangnya abrasi pantai
tidak terjadi pengikisan tanah
Tidak terjadi penambangan pasir
tidak ada galian pasir
Jalan tidak rusak
jalan menuju pantai tidak rusak
29
+
Penilaian =
IV. PENUTUP Dokumen Perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kelurahan Samkai disusun dengan melibatkan stokeholder (pemerintahan Kelurahan, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru, pengusaha local dan LSM) yang memiliki peran dan keinginan yang kuat dalam membangun kelurahan sesuai visi dan misi kelurahan, tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam yang terdapat di lingkungan kelurahan. Forum yang telah dilaksanakan melibatkan masyarakat dalam melakukan penggalian isu dan permasalahan kelurahan, isu dan permasalahan yang diangkat merupakan konflik antara stokeholder dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing tanpa memikirkan efek kepada yang lain. Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan dan tanpa perencanaan telah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan penurunan potensi sumbredaya ikan, kondisi ini semakin rumit diselesaikan karena kurangnya koordinasi antar stokeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup, mustahil kiranya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup didalam kondisi potensi sumberdaya yang koleps, kemisikinan masyarakat pesisir khususnya keluarga nelayan hampir menjadi cover depan wilayah pesisir. Kemiskinan dan kolapsnya sumberdaya pesisir merupakan dua aspek yang memiliki korelasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan potensi sumberdaya alam yang akan berdampak kepada pendapatan keluarga nelayan. Koordinasi antara stokeholder merupakan kunci dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sekat antar suku dan agama sebaiknya di tanggalkan, konflik pribadi mampu dipadamkan sehingga setiap stokeholder mampu melaksanakan secara sunggu-sungguh apa yang telah direncanakan di dalam dokumen ini. Apabila dikemudian hari ditemukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya dilakukan evauasi bersama melalui musyawarah mufakat antar stokeholder.
30
Berita Acara Konsultasi Publik Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kab. Merauke Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat November Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kelurahan Samkai Distrik Merauke telah dilaksanakan Konsultasi publik Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kab. Merauke, dengan beberapa catatan yang harus dilengkapi pihak tim pelaksana sebagai berikut : 1. Pihak Tim pelaksana mencatat masukan dan perubahan-perubahan yang diberikan melalui forum konsultasi publik untuk perbaikan. 2. Membuat Peta perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terlihat lebih detil bagaimana wilayah pemanfaatan sumberdaya kampung. 3. Kelurahan Samkai Distrik Merauke dalam perencanaan dijadikan sebagai lokasi penangkapan ikan dan pengembangan usaha pengolahan perikanan 4. Perlu melakukan Identifikasi sentra jasa pelayanan seperti koperasi dan lembaga permodalan skala mikro lainnya. 5. Kaitannya dengan peraturan kampung, maka pihak tim pelaksana lebih intensif koordinasinya dengan aparat kampung, kapala adat dan Bamuskam. 6. Dalam penentuan kawasan konservasi perlu memperhatikan hukum adat dan melibatkan masyarakat lokal. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Samkai , 27 November 2015 Tim Pelaksana Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Lurah Samkai
Burhanuddin
Romanus Kande Kahol
31
