PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG OKABA, DISTRIK OKABA, KAB. MERAUKE, PROPINSI PAPUA
Tim Penyusun Burhanuddin Arifin A. Wahyu Septiawan J.E.M. Corputty Jhon Ezra Dinaulik Ahmad Juneidi Nur Linda Nurdin
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya yang dilimpahkan di Kampung Okaba, kami haturkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke (Ketua PIU) beserta jajaran PIU CCDP-IFAD, Konsultan, Tenaga Pendamping Desa (TPD), tim pelaksana pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (ICM) CCDP-IFAD Kab. Merauke, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan dokumen. Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Kampung Okaba dimulai pada tahun 2013 dan rencana akan berakhir tahun 2017, selama proyek berjalan di Kampung Okaba telah banyak dilakukan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), fasilitasi mitra kerja dengan pengusaha lokal, pengawasan sumberdaya ekosistem mangrove, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat CCDP-IFAD Kampung Okaba Distrik Okaba kab. Merauke dilaksanakan pada tahun 2015, dimulai dengan wawancara, FGD, penyusunan draft awal dan akhir, konsultasi pablik. Penyusunan dokumen perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat melibatkan masyarakat Kampung Okaba seperti kelompok masyarakat CCDP-IFAD, aparat kampung, tokoh agama, guru dan perempuan pengolah ikan. Dalam FGD telah menggali isu dan permasalahan tentang pemasaran produksi perikanan, pengolahan ikan, pengelolaan sumberdaya mangrove, infrastruktur pendukung pengolahan ikan dan lain-lain. Dalam penyusununan draft awal telah di susun strategi, program, lembaga terkait dan sumber anggaran yang dianggap mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kampung Okaba. Dokumen rencana pembangunan masyarakat CCDP-IFAD Kampung Okaba semoga menjadi masukan bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah, dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD), rancangan RPJMK dan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir semoga mampu melakukan perubahan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Harapan kami juga dapat mendirikan koperasi nelayan yang mampu menyalurkan bantuan modal bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pengolahan ikan. Segala harapan kami tidah pernah lepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat terwujud menurut-Nya. Segala bantuan dan dukungan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke, pengelola CCDP-IFAD sangat mendukung terwujudnya visi dan misi Kampung Okaba, atas bantuan kami mengucapkan banyak terimakasih.
Okaba, 10 November 2015 Kepala Kampung Okaba
Ferdinandus W. Gebze
2
KATA SAMBUTAN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Ketua PIU CCDP-IFAD
Pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir telah diterapkan di kawasan Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat pesisir khususnya rumah tanggga nelayan, namun seperti kata pepatah “api jauh dari panggang” realitas masyarakat nelayan kita masih bergelut dengan kemiskinan, musim semakin susah ditebak, hasil tangkap semakin sedikit, daerah penangkapan semakin jauh dan minimnya fasilitas penangkapan semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan. Salah satu kelemahan pelaksanaan proyek pesisir selama ini adalah perencanaan awal bersifat sentralistik, perencanaan awal, pelaksanaan proyek hingga monitoring dan evaluasi masih menunggu keputusan dari pusat. Bantuan pemerintah daerah selama ini hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada proses pendampingan secara intensif, sehingga kadang ditemukan banyak temuan bantuan tidak tepat sasaran atau bantuan pemerintah di jual kembali oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDPIFAD) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 12 kabupaten/kota di Indonesia, salah satu adalah Kabupaten Merauke Propinsi Papua, kami menganggap proyek CCDP-IFAD memberikan kesan perubahan terhadap proyek sebelumnya. Di daerah kami Kabupaten Merauke terdapat Sembilan lokasi proyek pembangunan masyarakat pesisir yaitu Samkai, Maro, Nasem, Onggaya, Tomer, Okaba, Alaku, dan Makaling. Proses pelaksanaan proyek didahului dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang melalui tahapan sistimatis dan perlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyusun apa yang di harapkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Kami mengucapkan terimaksih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan amanah kepada kami Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Merauke untuk melaksanakan proyek CCDP-IFAD, harapan kami dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir mampu memberikan masukan kepada pemerintah tingkat desa hingga pemerintah kabupaten agar dapat diusulkan dalam rancangan pembangunan jangka pendek dan menengah (RPJM) pada setiap level pemerintahan.
Merauke, November 2015 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaupaten Merauke Sekretaris
Martha Bayu W. Wijaya, A.Pi.,M.Sc.
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DESA SAMBUTAN KETUA PIU UCAPAN TERIMAKSIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi dan Misi 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Proses Penyusunan Bab II Rona Wilayah Pesisir 2.1 Keadaan Masyarakat 2.2 Kondisi Ekonomi 2.3 Kondisi Lingkungan Pesisir 2.4 Potensi Sumberdaya Alam Bab III Perencanaan Pengelolaan 3.1 Issue-Issue Prioritas 3.2 Strategi Pengelolaan 3.3 Rencana Aksi 3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Bab IV. Penutup Bab V. Lampiran Referensi
4
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG OKABA, DISTRIK OKABA, KAB. MERAUKE PROPINSI PAPUA I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kampung Okaba termasuk wilayah geografis Distrik Okaba yang merupakan wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke. Okaba merupakan kampung pesisir pantai yang berhadapan langsung perairan laut Arafura. Secara geografis Kampung Okaba terletak antara 139⁰38'8.026" BT- 07⁰56'18.821" LS dan 139⁰44'28.286" BT - 08⁰5'33.573" LS Kampung Okaba memiliki luas 74,06 km2 terdiri dari 6 RT dan 2 RW dengan jarak dari pusat kabupaten 107 km. Secara geografis bentuk kampung memanjang tegak lurus dengan garis pantai, sehingga sebagian besar wilayah kampung adalah hutan rawa. Masing-masing wilayah kampung dihubungkan dengan fasilitas jalan pengerasan. Perbatasan Kampung Okaba terdiri dari kampung tetangga dan laut Arafura, sebelah utara berbatasan dengan kampung Yawimu, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan kampung Alaku dan sebelah barat berbatasan dengan kampung Makaling. Balai Kampung Okaba terletak di pertengahan kampung RT 02 dengan akses jalan keluar kampung menuju kampung lain dalam kondisi rusak, sekitar balai kampung terdapat pemukiman, perkebunan dan bangunan Kantor Bank Papua. Akses menuju pantai dapat melalui jalan utama kampung yang merupakan tempat pencarian ikan nelayan tradisional dapat ditempuh dengan jalan kaki. Secara geografis Kampung Okaba merupakan dataran rendah sehingga penutupan lahan sebagian besar merupakan hutan rawa ketika musim hujan. Pantai Kampung Okaba ditumbuhi oleh pohon kelapa dan semak belukar jenis kangkung laut. Masyarakat Okaba memanfaatkan pantai sebagai tempat daerah penangkapan ikan khususnya udang, sedangkan sungai Okaba dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan bulanak dan kakap. Secara geografis luasan Kampung Okaba mengalami pengurangan akibat abrasi pantai 10 meter setiap tahunnya. 1.2. Visi dan misi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Okaba Berdasarkan hasil Forum Discussion Group (FGD) aparat kampung dan masyarakat telah memberikan keterangan tentang misi kampung bersumber dari visi dan misi kepala kampung dan kepala daerah Bupati Merauke yang akan di capai dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut Visi Bupati Merauke 2010-2015 “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara” Misi kepala Kampung Okaba 2015-2020 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat Okaba dalam mengelola sumberdaya perikanan, peternakan dan pertanian. 5
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dengan menjaga ekosistem Mangrove 4. Mengurangi dampak abrasi pantai. 1.3. Tujuan Dan Manfaat Rencana Pengelolaan Adapun tujuan dan manfaat dari rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ini adalah: Sebagai pedoman bagi masyarakat kampung, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu. Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan. Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah. 1.4. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 1) Persiapan Perencanaan Tingkat PIU Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan cara ; a) Pembentukan tim penanggung jawab perencanaan yang beranggotakan wakil PIU, satker BPSPL, tenaga ahli pengelolaan wilayah pesisir, tenaga ahli GIS yang diberi tugas khusus menyusun perencanaan. b) Untuk penyamaan visi tim perencana diadakan pertemuan koordinasi dalam bentuk diskusi bersama denga pihak PIU, konsultan, TPD dan penyuluh CCDP-IFAD. 2) Penyusunan Perencanaan. Setelah semua persiapan dan langkah langkah perencanaan seperti diatas dilaksanakan, maka penyusunan perencanaan pengelolaan dapat dimulai dengan sebagai berikut : Wawancara Langkah awal dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat dengan system random. Wawancara dapat dilakukan di warung, pos penjagaan, rumah masyarakat dan kebun, dalam wawancara diperoleh isu dan permasalahan seputar kehidupan masyarakat. wawancara dilakukan oleh tim perencanaan yang telah di bentuk di tingkat PIU. FGD Focus Group Discussion dilakukan setelah memperoleh isu dan permasalahan dari masyarakat dengan cara wawancara langsung. FGD dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi terhadap isu dan permasalahan sehingga diperoleh fokus isu dan permasalahan yang akan menjadi dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan FGD dapat difasilitasi oleh tim penyusun perencanaan dengan peserta dari pihak aparatur pemerintah desa, kelompok masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh organisasi masyarakat. Penyusunan draft Awal Setelah melakukan proses FGD, data isu dan permasalahan diinput untuk dilakukan analisis sederhana (SWOT) dengan melibatkan tim perencana dan 5 orang masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kampung. Dalam melakukan 6
penyusunan draft awal perlu memperhatikan masukan dari seluruh pihak, namun tetap memperhatikan fokus pengembangan wilayah pesisir yang akan dilakukan disetiap kampung. Konsultasi Publik Kegiatan konsultasi publik merupakan forum penyampaian hasil kerja dari tim penyusun perencanaan dengan tim kecil masyarakat (5 orang) kepada sebagian besar masyarakat kampung (25 orang). Draft perencanaan disampaikan kepada masyarakat dengan harapan mendapat masukan dan kritikan tentang perencanaan pengelolaan isu dan permasalahan, kemudian draft diperbaiki menjadi dokumen akhir. Penyusunan daraft akhir Penyusunan draft akhir perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kampung melibatkan tim penyusun rencana dan masyarakat (5 orang), draft hasil konsultasi publik di revisi kembali dengan memperhatikan masukan dari setiap komponen masyarakat khususnya kepala pemerintahan kampung. II. Kondisi Lingkungan Wilayah Pesisir 2.1. Keadaan Masyarakat Kampung Okaba merupakan pusat ibu kota distrik didirikan oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1910. Saat ini, Kampung Okaba merupakan kampung yang tingkat heterogenitas penduduknya sangat tinggi. Jumlah pendatang sudah lebih besar dari jumlah penduduk asli yang berasal dari suku Marind-pantai. Jumlah penduduknya sebanyak 1.107 jiwa (265 KK) terdiri dari laki-laki 562 jiwa dan perempuan 545 jiwa, Akses transportasi dari kota kabupaten (Merauke) bisa melalui udara, darat dan laut. Melalui darat dengan kendaraan roda dua melalui 2 kali penyebrangan (Sungai Kumbe dan Sungai Bian), kondisi jalan kurang baik sehingga sulit dilalui pada musim hujan. Melalui laut dengan kapal kayu yang jarak tempuh kurang lebih 7 jam dari Merauke, melalui udara dengan menggunakan pesawat Susi Air dengan waktu tempuh 25 menit. Kondisi perumahan masyarakat setempat umumnya sangat sederhana terbuat papan dan atap seng. Berdasarkan hasil sensus penduduk Kampung Okaba yang dilakukan pada tahun 2012, Kampung Okaba termasuk salah satu kategori kampung yang masih memilki jumlah keluarga miskin yang sangat banyak (527 Jiwa). Masyarakat Kampung Okaba berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakatnya berpendidikan rendah. Salah satu faktor penyebab rendah pendidikan bagi masyarakat adalah kurangnya tenaga guru pada tingkat level pendidikan khususnya Sekolah Dasar, minimnya intensitas kehadiran guru dan rendahnya kesadaran orang tua didik dalam membimbing anaknya pergi sekolah, sengaja dibiarkan untuk membantu orang tua. Lembaga adat (LMA) cukup aktif dan berperan terutama dalam penyelesaian permasalahan tanah adat dan konflik di masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya pasar hasil sumber daya alam karena hanya mengharapkan pedagang keliling yang mengambil dengan harga cukup rendah. Pendapatan dari hasil laut menurun karena meningkatnya persaingan dari nelayan luar yang memiliki prasarana tangkap yang lebih baik. Hasil buruan juga menurun karena tingginya tingkat perburuan liar yang dilakukan pendatang dari luar dengan menggunakan senjata api. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang utama saat ini adalah bantuan perumahan karena kondisi rumah yang sudah rusak dan bocor, bantuan beasiswa untuk anak melanjutkan sekolah dan penyadaran orang tua sehingga memiliki motivasi untuk mendorong anaknya sekolah, akses pasar yang memadai serta pembinaan dan peningkatan keterampilan guna meningkatkan produktifitas hasil usaha perikanan dan pertanian. 2.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kampung Okaba yang bermukim sekitar pesisir pantai pada umumnya aktivitas kesehariannya adalah petani (37,2 %), dan nelayan (30 %), pedagang (17,3 %). 7
Tabel 1. Kegiatan Produktif Masyarakat Kampung Okaba No 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan Produktif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pedagang Petani / Pekebun Peternak Nelayan / Perikanan Sopir
persentasi 3.7% 3.1% 17.3% 37.2% 7.1% 30.0% 1.5%
Jumlah 100.0% Sumber : hasil olah data RPJM Kampung Okaba Mayoritas masyarakat Kampung Okaba adalah petani dengan komoditas tanaman padi, tanaman musiman, kelapa dan hasil hutan. Sedangkan aktivitas nelayan tangkap sangat tergantung kepada potensi sumberdaya perikanan seperti ikan kakap, ikan Bandang, dan udang, dari hasil perikanan ini menjadi komoditas utama bagi perdagangan. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan adalah jaring insang (gill net), jaring udang, dan tango. Sebagian kecil masyarakat nelayan tangkap menggunakan perahu motor katinting untuk menangkap ikan diperairan laut dan muara sungai, namun dikarenakan faktor keterbatasan sarana dan prasarana sehingga sebagian besar masyarakat hanya menangkap pada tepian pantai tanpa perahu. Salah satu komoditas unggulan Kampung Okaba adalah udang dengan daerah penangkapan di pesisir pantai, komoditas udang diolah menjadi terasi kemudian dijual ke kota Merauke. 2.3. Kondisi Lingkungan Pesisir Lingkungan pesisir Kampung Okaba sebagaimana kampung lainnya memiliki ekosistem daratan dan lautan yang keduanya saling mempengaruhi. Menurut hasil survey dasar lingkungan Kampung Okaba, luas Kampung Okaba sekitar 74.06 km2 dengan memanjang dari selatan ke utara. Menurut peta penggunaan lahan dari laporan RPJM Kampung Okaba, secara umum penggunaan lahan di Kampung Okaba sebagian besar adalah lahan rawa tadah hujan yang ditumbuhi oleh vegetasi hutan seperti kayu bus, sepanjang pesisir pantai Kampung Okaba merupakan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat. Disamping itu juga sebagaian lahan Kampung Okaba masih terdapat eksositem mangrove yang didominasi oleh jenis Avenesia sp dan Rhizopora sp pada bagian aliran Sungai Koloi. Pantai Kampung Okaba memiliki substrat berpasir campur lumpur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman yang dapat mendukung penyebaran pertumbuhan mangrove, namun karena tingginya gelombang dan kuatnya aliran arus mampu menghambat penyebaran ekosistem mangrove di seluruh pesisir pantai Kampung Okaba. Ekosistem mangrove di Kampung Okaba dapat tumbuh baik pada muara Sungai Koli dan daerah aliran sungai sedangkan pesisir pantai banyak ditumbuhi oleh kangkung pantai sebagai tanaman penahan laju abrasi akibat angin laut. Realitas kondisi pesisir pantai Kampung Okaba mengalami degradasi disebabkan oleh abrasi pantai telah mencapai 10 meter setiap tahunnya. Untuk kelimpahan ikan dari hasil sensus ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat jenis ikan kakap, ikan bandeng, ikan paha-paha dan udang. 2.4. Potensi Sumber daya Alam Hasil alam yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan keluarga adalah hasil laut seperti jenis-jenis ikan yang memiliki nilai jual tinggi, udang, gelembung dan sirip. Hasil rawa seperti ikan Gabus yang dimanfaatkan secara musiman 8
dengan melakukan pengolahan menjadi ikan asin. Harga ikan gabus cukup tinggi dipasaran Merauke karena merupakan komoditas ekspor. Hasil hutan berupa kayu olahan telah banyak dilakukan sehingga hasilnya mulai menurun, hasil hutan non kayu seperti binatang buruan (rusa, babi, kangguru) juga sudah mulai terbatas. Ditinjau dari letak geografis, Kampung Okaba sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan dan perkebunan, namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada pembinaan yang jelas untuk para warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak menikmati potensi sumber daya yang ada. Jalan lintas dalam kampung yang menghubungkan antar RT sebagian belum dipadatkan sehingga pada musim hujan selalu becek. Prasarana penunjang ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, misal bangunan unit pengolahan ikan yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Kampung Okaba memiliki cukup banyak sumber daya alam yang diantaranya adalah kelapa, udang, ikan, kapur, buah gebang, pantai wisata. Penduduk Kampung Okaba juga bermata pencaharian bertani, nelayan, berternak, usaha rumah tangga dan bercocok tanam. Tanaman kebutuhan pokok sehari-hari misal : Sayur-sayuran, umbi-umbian pada lahan yang terbatas, memanfaatkan lahan dipekarangan dan juga yang lebih dekat dengan rumah. III. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 3.1. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Fokus pembangunan wilayah pesisir Kampung Okaba berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat dan aparat kampung lebih kepada pengembangan jejaring pemasaran produk perikanan seperti terasi, ikan asin gabus dan lain-lain, serta peningkatan kelestarian ekosistem mangrove. 3.1.1. Pemasaran Produk Perikanan Penjelasan isu : Kampung Okaba merupakan salah satu distrik tertua di Kab. Merauke yang dibangun sejak zaman Belanda menjadi daerah perkebunan, zaman kemerdekaan Distrik Okaba dijadikan pusat perekonomian sebelum dikembangan wilayah ekonomi kota Merauke. Namun diera pembangunan Distrik Okaba sangat tertinggal dari pusat ekonomi baru seperti Merauke. Salah satu ketertinggalan pada infrastruktur dasar jalan dan listrik, rusaknya jalan dan tidak intensnya perhubunga laut menyebabkan rendahnya pemasaran produk perikanan dari Okaba ke konsumen di Kota Merauke. Pelayanan Listrik Negara (PLN) hanya pada malam hari (6 jam), menyebabkan sistem pembekuan ikan menjadi terhambat dan sebagian ikan harus terbuang karena tidak mendapat es batu atau pendingin. kelembagaan pemasaran seperti koperasi di tingkat kampung belum tersedia sehingga masyarakat mengalami kendala dalam mengakses pasar dan modal usaha. Tujuan Pengelolaan : 1. Terbentuknya peluang pasar di luar kampung 2. Terserapnya produk perikanan di tingkat lokal 3. Memperlancar rantai penjualan produk perikanan Strategi dan Program Strategi 1 : Meningkatkan akses pemasaran Program : 1. Rapat kesepakatan tingkat kelompok 2. Rapat dengan pihak pemilik kapal (3 kapal) 3. Perbaikan fasilitas pelabuhan kapal 4. Perbaikan infrastruktur jalan 9
Strategi 2 : Pengolahan Ikan asin (menampung jumlah ikan saat kondisi melimpah) Program : 1. Pengadaan garam 2. Pembuatan gudang 3. Pengadaan terpal penjemuran ikan Strategi 3 : Rantai dingin (penampungan beku) 1. Pengadaan Freeze 2. Pelatihan pengolahan produk beku Strategi 4 : Pembentukan koperasi di tingkat kampung 1. Pengumpulan 3 KTP (ketua, sekretaris dan bendahara) 2. Kerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Merauke 3. Pembuatan akta notaris 4. Pemanfaatan modal koperasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) Hasil yang diharapkan 1. Perbaikan infrastruktur dasar seperti transportasi dan listrik 2. Terbentuknya lembaga koperasi pemasaran 3. Kerjasama kelompok dalam pemasaran produksi 3.1.2. Penanganan Abrasi Pantai Penjelasan Isu : Abrasi pantai Kampung Okaba telah terjadi selama tahun 2000-an, berdasarkan hasil survey DKP Merauke abrasi setiap tahunnya mencapai 10 meter. Dampak abrasi mulai terasa karena telah menghilangkan pemukiman masyarakat, perkebunan dan rumah peribadatan. Salah satu penyebabnya abrasi adalah kuatnya arus laut dan arus Sungai Okaba. Salah satu penyebabnya juga, hilangnya ekosistem pesisir pantai yang berfungsi sebagai penahan abrasi pantai. Tujuan Pengelolaan 1. Mengurangi abrasi pantai 2. Menjaga infrastruktur pesisir pantai Strategi 1 : Pembuatan talud lokal Program : 1. Pengadaan karung jumbo 2. Rapat koordinasi dengan pihak terkait Strategi 2 : Pengembalian alur kali Program : 1. Rapat dengan pimpinan daerah (Bupati dan SKPD terkait) 2. Rapat koordinasi dengan pihak terkait Strategi 3 : Penanaman kangkung pantai (adopsi dari Kampung Makaling) Program : 1. Pengadaan bibit kangkung pantai 2. Pelaksanaan penanaman kangkung pantai Hasil yang diharapkan : 1. Berkurangnya dampak abrasi pantai 2. Peningkatan kelestarian lingkungan 10
3. Pembangunan fasilitas penahanan ombak 3.1.3. Peningkatan Kerjasama Kelompok Penjelasan Isu : Kelompok masyarakat CCDP-IFAD telah terbentuk sejak tahun 2013 yaitu pokmas usaha pengolahan, usaha penangkapan, infrastruktur dan pengawasan sumberdaya, namun sejak terbentuk sebagian pokmas masih merasa belum maksimalnya sistem kerjasama antara kelompok yang mampu mendukung kegiatan peningkatan usaha, kerjasama pokmas dengan pihak mitra usaha juga belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam perencanaan. dampak dari minimnya kerjasama kelompok adalah sebagian anggota pokmas tidak aktif melakukan sistem produksi. Tujuan Pengelolaan : 1. Adanya kerjasama kelompok yang baik 2. Meningkatkan produktifitas kelompok 3. Meningkatkan komunikasi antar anggota Strategi 1 : Rapat koordinasi yang dibuat oleh VWG dan ketua kelompok Program : 1. Rapat rutin antar kelompok 2. Rapat evaluasi setiap triwulan yang melibatkan seluruh anggota pokmas Strategi 2 : kerjasama kelompok Program : 1. Pembuatan perjanjian antar kelompok 2. Kerjasama kelompok dengan mitra usaha 3. Sosialisasi perjanjian kerjasama Strategi 3 : Kesepakatan Harga Program : 1. Dibuatnya patokan harga atau papan informasi 2. Dibuatnya pelelangan hasil tangkapan ikan Hasil yang diharapkan : 1. Kerjasama anggota kelompok masyarakat, antar pokmas dan mitra usaha dapat terwujud dengan baik 2. Tersusunnya kontrak kerja kelompok 3.2. Lembaga pelaksana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Dalam mewujudkan visi masyarakat kampung di tahun 2020 pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana pengelolaan ini merupakan syarat mutlak tercapainya impian masyarakat. namun demikian pengorganisasi kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah kampung, lembaga adat, kelompok masyarakat, SKPD, pihak perguruan tinggi, pihak pengusaha, dan LSM) dalam melakukan koordinasi kegiatan dalam menyelesaikan setiap isu yang terjadi di tingkat kampung. Hal ini mengandung maksud agar supaya keterpaduan dalam penyelesaian isu dan mampu menjamin tercapainya keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat. Lembaga yang paling berperan di tingkat kampung seperti kepala kampung, lembaga adat, dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya merupakan lembaga penggerak utama 11
terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu di jelaskan dengan detail, sebagai berikut : 1. Kepala Kampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan masukan dari masyarakat, yang dimaksud pemerintah kampung adalah kepala kampung serta perangkat pelaksana yang berperan dan bertugas sebagai berikut ; Bertanggung jawab kepada rakyat melalui distrik atas pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan pelaksanaan renca pengelolaan. Bersama dengan kelompok masyarakat menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Melakukan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan 2. Lembaga Adat Memberikan masukan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan halhal yang berhubungan dengan adat. Berkoordinasi dengan lurah menetapkan pengelolaan pembangunan kelurahan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. 3. Kelompok pengelola sumberdaya Menjadi panitia pelaksana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Menyusun laporan secara periodik kepada kepala kelurahan tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di forum tahunan kampung. 4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Memberikan bantuan teknis berupa konsultasi teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu. Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD/APBN atau dana bantuan luar negeri lainnya lewat pemerintah Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dan penanganan dan penyelesasian isu Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
12
Struktur Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir
SKPD, PERGURUAN TINGGI, LSM, PENGUSAHA, SWASTA
Kepala Kampung
LEMBAGA ADAT
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SUMBERDAYA
SEKRETARIS
BENDAHARA
ANGGOTA
Gambar : Struktur organisasi pengelola sumberdaya
13
3.3. Rencana aksi Rencana aksi menggambarkan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Okaba yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ( 5 tahun) dan jangka menengah (10 tahun) oleh lembaga terkait baik pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Tabel 2. Rencana aksi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Okaba 1 Pemasaran Produk Perikanan Tujuan : 1. Terbukanya peluang pasar di luar 2. Terserap produk di pasaran lokal(ada penampumg) 3. Memperlancar rantai penjualan produk perikanan
Strategi
1
Meningkatkan akses pemasaran
2
Pengolahan Ikan Asin (Menampung jumlah Ikan saat kondisi melimpah)
3
Rantai Dingin ( Penampungan Beku)
4
Pembentukan koperasi di tingkat kampung
Program
Lembaga terkait
1
Rapat kesepakatan tingkat kelompok
2
Rapat dengan pihak pemilik kapal (3 kapal)
3 4 1 2 3 1
Perbaikan fasilitas pelabuhan kapal perbaikan infrastruktur jalan Pengadaan Garam Pembuatan Gudang Pengadaan terpal penjemuran ikan Pengadaan Freezer
2
Pelatihan Pengolahan Produk Beku
1
Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)
Sumber anggaran swadaya masyarakat swadaya masyarakat PEMDA PEMDA
kelompok Ifad, Aparat Kampung, DKP
√
-
PEMDA PEMDA
√ √
√ √
DKP dan IFAD
√
-
IFAD/DKP dan Dana Desa
IFAD/DKP
√
√
DKP/IFAD
Pengumpulan 3 KTP (ketua, sekretaris dan bendahara)
Aparat kampung
√
-
swadaya masyarakat
2
kerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM
aparat kampung dan Dinas koperasi
√
√
swadaya masyarakat
3
Pembuatan AKTA Notaris
Notaris
√
-
4
Pemanfaatan modal koperasi dari dana ADD
Aparat kampung
√
√
14
swadaya masyarakat ADD
2. Abrasi Pantai Tujuan : 1. Mengurangi Abrasi Pantai 2. Menjaga infrastruktur pesisir pantai
Strategi
Program
Lembaga terkait
1 Pengadaan Karung Jumbo 1 Pembuatan Talud lokal
Rapat koordinasi dengan Pihak 2 terkait
Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)
Sumber anggaran
PU, Aparat Kampung
√
-
APBD
Aparat Kampung
√
-
APBD
Masyarakat
√
-
Swadaya
1 Rapat dengan Bupati 2 Pengembalian Alur Kali 2 Penanaman Kangkung Pantai 3 (Adopsi dari Kampung Makaling)
Rekomendasi dari Bupati ke Pihak ke 3
1 Pengadaan bibit kangkung Pelaksanaan Penanaman 2 Kangkung pantai
15
3
Peningkatan Kerjasama kelompok Tujuan : 1. Adanya Kerjasama yang baik 2. Meningkatkan kerjasama kelompok dengan mitra usaha 3. Meningkatkan komunikasi antara anggota kelompok
Strategi
Rapat koordinasi yang di 1 buat oleh VWG dan Ketua Kelompok
program
1 Rapat rutin antara kelompok Rapat evaluasi setiap triwulan 2 yang melibatkan seluruh anggota pokmas 1
2 kerjasama kelompok
lembaga terkait
Pembuatan perjanjian antara kelompok
Sumber anggaran
√
√
swadaya masyarakat
√
√
swadaya masyarakat
√
-
swadaya masyarakat
Kerjasama kelompok dengan 2 mitra usaha
Pokmas, mitra usaha
√
√
swadaya masyarakat, mitra usaha
3 Sosialisasi perjanjian kerjasama
Kelompok masyarakat dan aparat kampung
√
-
ADD, swadaya masyarakat
kelompok
√
-
swadaya masyarakat
Kelompok
√
√
swadaya masyarakat
Dibuatnya patokan harga atau papan informasi Dibuatnya pelelangan hasil 2 tangkapan 1
3 Kesepakatan Harga
Kelompok masyarakat dan VWG Kelompok masyarakat dan VWG Kelompok masyarakat dan VWG
Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)
16
3.4. Monitoring dan Evaluasi Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan kelompok pengelola sumberdaya CCDP-IFAD setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat Kampung Okaba melalui BPD dalam satu sidang musyawarah kampung. Laporan tersebut berisi tentang : 1. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan. 2. Laporan kegiatan. 3. Laporan hasil yang dicapai. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. 2. Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. 3. Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan 4. Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. 5. Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 6. Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu. Untuk itu telah ditetapkan hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan antara lain: berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun (perbaikan infrastruktur jalan, berkurangnya dampak abrasi, dan pembangunan talut penahan gelombang). Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kerjasama antar kelompok masyarakat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan Indikator : Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan bakau, MOU dengan mitra usaha, panjang tanggul yang dibangun, banyaknya penyuluhan perikanan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi pokmas olahan, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk monitoring dan evaluasi, tabel berikut ini merinci indikator monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan serta hasil yang diharapkan berdasarkan pada isu pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3. pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
17
Tabel 3. Monitoring dan evaluasi Kampung Okaba penilaian No
Isu dan permasalahan
Hasil yang diharapkan
indikasi +
kerjasama kelompok dalam MOU dengan Mitra pemasaran produksi usaha
1
Pemasaran produk perikanan
Terbentuknya lembaga koperasi pemasaran
1 koperasi
Perbaikan infrastruktur dasar seperti transportasi dan listrik
5 km jalan OkabaBiam dapat diperbaiki, perbaikan 1 pelabuhan dan dan peningatan pelayanan listrik
Berkurangnya dampak abrasi pantai, Peningkatan 2 Penanganan abrasi pantai kelestarian lingkungan Pembangunan fasilitas penahan ombak
15.000 vegetasi pantai (Bakau, pohon kelapa, ketapang, dll), 500 meter bangunan talud pantai
Kerjasama anggota pokmas, antar pokmas dapat Peraturan kelompok terwujud dengan baik. 3
Peningkatan kerjasama kelompok
meningkatnya kerjasama dengan mitra usaha
bertambahnya mitra usaha
setiap bulan rapat komunikasi antar kelompok koordinasi antar kelompok
18
-
=
IV. PENUTUP
Dokumen Perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Okaba disusun dengan melibatkan stokeholder (pemerintahan kampung, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru, pengusaha local dan LSM) yang memiliki peran dan keinginan yang kuat dalam membangun kelurahan sesuai visi dan misi kampung, tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam yang terdapat di lingkungan kampung. Forum yang telah dilaksanakan melibatkan masyarakat dalam melakukan penggalian isu dan permasalahan kampung, isu dan permasalahan yang diangkat merupakan konflik antara stokeholder dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing tanpa memikirkan efek kepada yang lain. Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan dan tanpa perencanaan telah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan penurunan potensi sumbredaya ikan, kondisi ini semakin rumit diselesaikan karena kurangnya koordinasi antar stokeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup, mustahil kiranya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup didalam kondisi potensi sumberdaya yang koleps, kemisikinan masyarakat pesisir khasusnya keluarga nelayan hampir menjadi cover depan wilayah pesisir, kemiskinan dan kolapsnya sumberdaya pesisir merupakan dua aspek yang memiliki korelasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan potensi sumberdaya alam yang akan berdampak kepada pendapatan keluarga nelayan. Koordinasi antara stokeholder merupakan kunci dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sekat antar suku dan agama sebaiknya di tanggalkan, konflik pribadi mampu dipadamkan, sehingga setiap stokeholder mampu melaksanakan secara sunggu-sungguh apa yang telah direncanakan di dalam dokumen ini, apabila dikemudian hari ditemukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya dilakukan evauasi bersama melalui musyawarah mufakat antar stokeholder.
19
