PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG NASEM DISTRIK MERAUKE, PROPINSI PAPUA

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KAB. MERAUKE (CCDP-IFAD) TAHUN 2015

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG NASEM DISTRIK MERAUKE, PROPINSI PAPUA.

10/15/2015

Tim Penyusun Burhanuddin Arifin A. Wahyu Septiawan J.E.M. Corputty Jhon Ezra Dinaulik Ahmad Juneidi Nur Linda Nurdin

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya yang dilimpahkan di Kampung Nasem. Kami haturkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke (Ketua PIU) beserta jajaran PIU CCDP-IFAD, Konsultan, Tenaga Pendamping Desa (TPD), Tim Pelaksana Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (ICM) CCDPIFAD kab. Merauke, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan dokumen. Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Kampung Nasem dimulai tahun 2013 dan rencana akan berakhir tahun 2017. Selama proyek pembangunan masyarakat pesisir Kampung Nasem telah banyak dilakukan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), fasilitasi mitra kerja dengan pengusaha lokal, pengawasan sumberdaya ekosistem mangrove, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat CCDP-IFAD Kampung Nasem, Distrik Merauke kab. Merauke dilaksanakan pada tahun 2015, dimulai dengan wawancara, FGD, penyusunan draft awal dan akhir, konsultasi pablik. Penyusunan dokumen perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat melibatkan masyarakat Kampung Nasem seperti kelompok masyarakat CCDP-IFAD, aparat kampung, tokoh agama, guru dan perempuan pengolah ikan. Dalam FGD telah menggali isu dan permasalahan tentang pemasaran produksi perikanan, pengolahan ikan, pengelolaan sumberdaya mangrove, infrastruktur pendukung pengolahan ikan dan lain-lain. Dalam penyusunan draft awal telah di susun strategi, program, lembaga terkait dan sumber anggaran yang dianggap mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kampung Nasem. Dokumen rencana pembangunan masyarakat CCDP-IFAD Kampung Nasem semoga menjadi masukan bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah tahun 2016, dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD), rancangan RPJMK dan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir semoga mampu melakukan perubahan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Harapan kami juga dapat mendirikan Koperasi Nelayan yang mampu menyalurkan bantuan modal bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pengolahan ikan. Segala harapan kami tidak pernah lepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat terwujud menurut-Nya. Segala bantuan dan dukungan masyarakat, DKP Merauke, pengelola CCDP-IFAD sangat mendukung terwujudnya visi dan misi Kampung Nasem. Atas bantuan kami mengucapkan banyak terimakasih.

Nasem, 25 November 2015 Kepala Kampung Nasem

Andrew Donatus Mahuze

2

KATA SAMBUTAN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Ketua PIU CCDP-IFAD

Pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir telah diterapkan di kawasan Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat pesisir khususnya rumah tanggga nelayan. Namun seperti kata pepatah “api jauh dari panggang” realitas yang terjadi masyarakat nelayan kita masih bergelut dengan kemiskinan, musim semakin susah ditebak, hasil tangkap semakin sedikit, daerah penangkapan semakin jauh dan minimnya fasilitas penangkapan semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan. Salah satu kelemahan pelaksanaan proyek pesisir selama ini adalah perencanaan awal bersifat sentralistik. Perencanaan awal, pelaksanaan proyek hingga monitoring dan evaluasi masih menunggu keputusan dari pusat. Bantuan pemerintah daerah selama ini hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada proses pendampingan secara intensif, sehingga kadang ditemukan banyak bantuan tidak tepat sasaran atau bantuan pemerintah di jual kembali oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 12 kabupaten/kota di Indonesia, salah satu adalah Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Kami menganggap proyek CCDP-IFAD memberikan kesan perubahan terhadap proyek sebelumnya. Di daerah kami Kabupaten Merauke terdapat 9 ( Sembilan) lokasi proyek pembangunan masyarakat pesisir yaitu Samkai, Maro, Nasem, Kuler, Onggaya, Tomer, Okaba, Alaku, dan Makaling. Proses pelaksanaan proyek didahului dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang melalui tahapan sistimatis dan perlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyusun apa yang di harapkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Kami mengucapkan terimaksih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan amanah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke untuk melaksanakan proyek CCDP-IFAD. Harapan kami dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir mampu memberikan masukan kepada pemerintah tingkat desa hingga pemerintah kabupaten agar dapat diusulkan dalam rancangan pembangunan jangka pendek dan menengah (RPJM) pada setiap level pemerintahan. Merauke, November 2015 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Sekretaris

Martha Bayu W. Wijaya, A.Pi.,M.Sc.

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DESA SAMBUTAN KETUA PIU UCAPAN TERIMAKSIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi dan Misi 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Proses Penyusunan Bab II Rona Wilayah Pesisir 2.1 Keadaan Masyarakat 2.2 Kondisi Ekonomi 2.3 Kondisi Lingkungan Pesisir 2.4 Potensi Sumberdaya Alam Bab III Perencanaan Pengelolaan 3.1 Issue-Issue Prioritas 3.2 Strategi Pengelolaan 3.3 Rencana Aksi 3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Bab IV. Penutup Bab V. Lampiran Referensi

4

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG NASEM DISTRIK MERAUKE KAB. MERAUKE PAPUA I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kampung Nasem termasuk wilayah geografis Distrik Merauke yang merupakan wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke. Nasem merupakan kampung pesisir pantai yang berhadapan langsung perairan laut Arafura. Secara geografis Kampung Nasem terletak antara 140⁰26'39.833" BT -08⁰34'15.782” LS dan 140⁰41'15.008" BT-08⁰33'26.753"LS. Kampung Nasem memiliki luas wilayah secara keseluruhan 735,90 ha (Hektar) dengan luas daratan 330,9 ha dan luas luas rawa 405 ha terdiri dari 4 RT dan 1 RW dengan jarak dari pusat kabupaten 14 km. Secara geografis bentuk kampung memanjang tegak lurus dengan garis pantai, sehingga sebagian besar wilayah kampung adalah hutan rawa. Masing-masing wilayah kampung dihubungkan dengan fasilitas jalan aspal dalam kondisi sebagian besarnya baik. Perbatasan Kampung Nasem terdiri dari desa tetangga dan laut Arafura. perbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kampung Wasur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kuler dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Samkai. Balai Kampung Nasem terletak di RT 01 dengan akses jalan keluar kampung menuju kampung lain dalam kondisi rusak. Sekitar balai kampung terdiri dari pemukiman masyarakat dan hutan rawa. Akses menuju pantai dapat melalui jalan beraspal dalam kondisi baik yang merupakan tempat pencarian ikan nelayan tradisional yang dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 10 menit. Secara geografis Kampung Nasem merupakan dataran rendah pantai sehingga ketika pasang debit air akan masuk ke kolam galian pasir masyarakat kampung sehingga menjadi tempat budidaya ikan. Nasem merupakan daerah pantai ditumbuhi oleh mangrove jenis Avecenia sp, namun masih sering terjadi pengrusakan mangrove akibat aksi penambangan pasir tipe C yang menyebabkan abrasi di wilayah RT 03 bagian Pantai Ndalir,Vegetasi mangrove jenis Rhizopora sp banyak ditemukan sekitar muara sungai Ndalir . Secara geografis Kampung Nasem merupakan daerah perlintasan RI-PNG. Masyarakat lokal Kampung Nasem pada RT 4 sebagian besar merupakan penduduk imigran dari PNG. Kelebihan Kampung Nasem adalah terdapatnya rawa yang cukup luas yang merupakan lokasi pencarian ikan gabus toraja (Gastor). 1.2. Visi dan Misi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Nasem Berdasarkan hasil Forum Discussion Group (FGD) aparat kampung dan masyarakat telah memberikan keterangan tentang visi dan misi kampung bersumber dari visi dan misi kepala kampung dan kepala daerah Bupati Merauke yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut ; Visi Bupati Merauke 2010-2015 “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara” 5

Misi kepala Kampung Nasem 2015-2020

1. Membangun kemandirian masyarakat pesisir di bidang usaha perikanan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3. Meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dengan menjaga ekosistem mangrove 4. Mengurangi dampak aktifitas penambangan pasir pantai. 1.3. Tujuan Dan Manfaat Rencana Pengelolaan Adapun tujuan dan manfaat dari rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ini adalah:  Sebagai pedoman bagi masyarakat kampung, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu.  Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan.  Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah. 1.4. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 1) Persiapan Perencanaan Tingkat PIU Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan cara ; a) Pembentukan tim penanggung jawab perencanaan yang beranggotakan wakil PIU, satker BPSPL, tenaga ahli pengelolaan wilayah pesisir, tenaga ahli GIS yang diberi tugas khusus menyusun perencanaan. b) Untuk penyamaan visi tim perencana diadakan pertemuan koordinasi dalam bentuk diskusi bersama denga pihak PIU, Konsultan, TPD dan penyuluh CCDP-IFAD. 2) Penyusunan Perencanaan. Setelah semua persiapan dan langkah langkah perencanaan seperti diatas dilaksanakan, maka penyusunan perencanaan pengelolaan dapat dimulai dengan sebagai berikut : Wawancara Langkah awal dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat dengan sistem random. Wawancara dapat dilakukan di warung, pos penjagaan, rumah masyarakat dan kebun. Dalam wawancara diperoleh isu dan permasalahan seputar kehidupan masyarakat, wawancara dilakukan oleh tim perencanaa yang telah di bentuk di tingkat PIU. FGD Focus Group Discussion dapat dilakukan setelah memperoleh isu dan permasalahan dari masyarakat dengan cara wawancara langsung. FGD dilaksanakan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isu dan permasalahan sehingga diperoleh focus isu dan permasalahan yang akan menjadi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan FGD difasilitasi oleh tim penyusun perencanan dengan peserta dari pihak aparatur pemerintah desa, kelompok masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh organisasi masyarakat. 6

Penyusunan draft Awal Setelah melakukan proses FGD, data isu dan permasalahan diinput untuk dilakukan analisis sederhana (SWOT) dengan melibatkan tim perencana dan 5 orang masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kampung. Dalam melakukan penyusunan draft awal perlu memperhatikan masukan dari seluruh pihak, namun tetap memperhatikan fokus pengembangan wilayah pesisir yang akan dilakukan disetiap kampung. Konsultasi Publik Kegiatan konsultasi publik merupakan forum penyampaian hasil kerja dari tim penyusun rencan dengan tim kecil masyarakat (5 orang) kepada sebagian besar masyarakat kampung (25 orang). Draft perencanaan disampaikan kepada masyarakat dengan harapan mendapat masukan dan kritikan tentang perencanaan pengelolaan isu dan permasalahan, kemudian draft dapat diperbaiki menjadi draft akhir. Penyusunan daraft akhir Penyusunan draft akhir perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kampung melibatkan tim penyusun rencana dan masyarakat (5 orang), draft hasil konsultasi publik di revisi kembali dengan memperhatikan masukan dari setiap komponen masyarakat khususnya kepala pemerintahan kampung. II. Kondisi Lingkungan Wilayah Pesisir 2.1. Keadaan Masyarakat Berdasarkan data pemerintah Kampung Nasem, profesi kerja mayoritas masyarakat Nasem adalah nelayan atau petani (134 jiwa), pegawai negeri atau honor pemerintah (8 jiwa), aparat pemerintah kampung (15 jiwa) dan swasta atau pedagang (26 jiwa). Menurut keterangan masyarakat setempat profesi nelayan dapat dilakukan oleh setiap warga dari kecil hingga dewasa ketika musim ikan tiba, namun ketika musim ikan berkurang masyarakat kembali melakukan proses penanaman ubi-ubian dan sayur. Kampung Nasem terdiri dari tiga kelompok masyarakat. Pertama masyarakat asli Marind pemilik tanah menempati RT 04 bagian pantai, kedua masyarakat asli Marind pendatang dari kampung Wambi Distrik Okaba menempati RT 01-02 sepanjang jalan poros pantai, sedangkan masyarakat pendatang dari Sulawesi dan Jawa menempari RT 03 sekitar Sungai Ndalir. Keseharian masyarakat Nasem sebagian besar adalah nelayan dan berburu, aktifitas penangkapan ikan dilakukan di pesisir pantai ketika musim udang dan menangkap ikan di rawa ketika musim ikan gabus toraja (Gastor. Proses penangkapan dilakukan disekitar pesisir tanpa menggunakan perahu, Sedangkan bagi masyarakat pendatang dari Sulawesi proses penangkapan ikan dilakukan menggunakan perahu sehingga daerah penangkapan lebih jauh. Berdasarkan data Pemerintah Kampung Nasem tahun 2014, jumlah penduduk Kampung Nasem tahun 2014 tercatat 542 jiwa dengan komposisi laki-laki 283 jiwa dan perempuan 259 jiwa dengan kepadatan rata-rata sekitar 2,48 jiwa. Jumlah keluarga yang ada di Kampung Nasem tercatat sebanyak 138 rumah tangga/KK, dengan mata pencaharian utama penduduk adalah Nelayan dan bertani serta aktivitas ternak. Secara umum Kampung Nasem Distrik Merauke didominasi oleh penduduk muda (26-45 tahun). Sedangkan kelompok usia tua (46 tahun) keatas mempunyai proporsi yang sangat kecil. 7

Jumlah Penduduk berdasarkan usia 0% 8%

0–5

9%

6 – 10 15%

11 – 15 16 – 20

29%

21 - 25 18%

26 – 45 46 – 70

12%

9%

71 – 80

Gambar : Persentase jumlah penduduk berdasarkan usia Dari keseluruhan jumlah 542 jiwa pada tahun 2014, pemeluk agama Kristen Kristen katolik 90 % dan Islam 10%. Daerah bagian RT 03Ndalir mayoritas pemeluk agama Islam yang berasal dari Sulawesi, dan Jawa. Sedangkan RT 01, 02 dan 04 mayoritas beragama Kristen Katolik yang merupakan penduduk asli Marind. Masyarakat Marind RT 04 mayoritas adalah masyarakat imigran dari negara tetangga PNG, hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan Bahasa Inggris-Fiji yang dikombinasi dengan bahasa Indonesia. Menurut tokoh masyarakat Marind Nasem perpindahan ke Negara tetangga PNG pada era kemerdekaan disebabkan oleh isu kekerasan.Setelah era reformasi di Indonesia masyarakat marind Nasem memilih kembali ke Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi di Negara PNG lagi sulit. 2.2. Kondisi Ekonomi Ditinjau dari letak geografis, Kampung Nasem sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan dan pengembangan usaha jasa kearah pariwisata, namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada pembinaan yang jelas untuk para warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak menikmati potensi sumber daya yang ada. Jalan lintas dalam kampung yang menghubungkan antar RW belum dipadatkan sehingga pada musim hujan selalu becek. Prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya tersedia dan dimanfaatkan dengan baik, misal bangunan pasar atau Koperasi Desa. Penduduk Kampung Nasem bermata pencaharian bertani, nelayan dan berternak, nelayan pesisir atau lainny. Usaha dalam bercocok tanam tanaman kebutuhan pokok seharihari misal : Sayur-sayuran, umbi-umbian pada lahan yang terbatas, memanfaatkan lahan dipekarangan dan juga yang lebih dekat dengan rumah menjadi sangat sulit, beternak ikan keramba dan menangkap ikan langsung di rawa atau pantai.

8

2.3. Kondisi Lingkungan Pesisir Lingkungan pesisir Kampung Nasem sebagaimana kampung lainnya memiliki ekosistem daratan dan lautan yang keduanya saling mempengaruhi. Menurut hasil survey dasar lingkungan Kampung Nasem, luas Kampung Nasem sekitar 198.4 km2 dengan memanjang dari selatan ke utara. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 1 : Peta sumberdaya pesisir Kampung Nasem distrik Merauke kab. Merauke

Menurut peta penggunaan lahan dari laporan RPJM Kampung Nasem, secara umum penggunaan lahan di Kampung Nasem sebagian besar adalah lahan rawa tahan hujan yang ditumbuhi oleh vegetasi hutan seperti kayu bus, sebagian kecil lahan perkebunan kelapa milik masyarakat di RT 03. Disamping itu juga sebagian lahan Kampung Nasem masih terdapat eksositem mangrove yang didominasi oleh jenis Avenesia sp. Pantai Kampung Nasem memiliki substrat berpasir campur lumpur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman.Penyebaran Ekosistem mangrove terdapat di seluruh pesisir pantai Kampung Nasem, ekosistem mangrove dibagian barat kampung lebih di dominasi oleh Avecenia sp, dan pohon ketapang. Sedangkan bagian timur pantai Nasem ditumbuhi oleh mangrove jenis Avecenia sp dan Rhizopora sp, namun kondisi realitas ekosistem mangrove mengalami degradasi disebabkan oleh abrasi pantai, karena sebagian masyarakat melakukan penimbunan pasir pantai yang dijadikan bahan bangunan di kota Merauke. Untuk kelimpahan

9

ikan dari hasil sensus ikan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan terdapat jenis ikan kakap, ikan bandeng, ikan paha-paha dan udang.

Gambar 2: Peta penggunaan lahan Kampung Nasem distrik Merauke kab. Merauke

2.4. Potensi Sumber Daya Alam Hasil alam yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan keluarga adalah hasil laut seperti jenis-jenis ikan yang memiliki nilai jual tinggi , udang, gelembung dan sirip. Hasil rawa seperti ikan Gabus yang dimanfaatkan secara musiman dengan melakukan pengolahan menjadi ikan asin. Harga ikan gabus cukup tinggi dipasaran Merauke karena merupakan komoditas ekspor. Hasil hutan berupa kayu olahan telah banyak dilakukan sehingga hasilnya mulai menurun, hasil hutan non kayu seperti binatang buruan (rusa, babi, kangguru) juga sudah mulai berkurang. Potensi sumberdaya Kampung Nasem terletak pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan jasa wisata. Potensi perikanan Kampung Nasem cukup melimpah dengan keberadaan Rawa Dogamit, Komblo dan Sanr. Meskipun belum dilakukan penelitian stok ikan di rawa namun berdasarkan hasil penjualan ikan gabus di tingkat pengumpul dapat mencapai 1000 kg setiap bulannya. Kampung Nasem memiliki cukup banyak sumber daya alam yang diantaranya adalah kelapa, udang, ikan, kapur, buah gebang, pantai wisata. Penduduk Kampung Nasem juga 10

bermata pencaharian bertani, nelayan, berternak, usaha rumah tangga dan bercocok tanam.Tanaman kebutuhan pokok sehari-hari misal : Sayur-sayuran, umbi-umbian pada lahan yang terbatas, memanfaatkan lahan dipekarangan dan juga yang lebih dekat dengan rumah. III. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 3.1. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara gasir besar isu-isu pengelolaan sumberdaya wiilayah pesisir Kampung Nasem yang perlu ditangani adalah ; penanganan abrasi pantai, pemanfaatan air bersih, , pengelolaan hutan bakau, pemasaran produk olahan perikanan. untuk lebih jelas lokasi isu-isu tersebut dapat dilihat pada peta isu. 3.1.1. Penanganan Abrasi Pantai Ndalir Penjelasan Isu : Pesisir pantai Kampung Nasem pada tahun1990-an merupakan daerah wisata bagi masyarakat Merauke, pengunjung datang untuk menikmati pemandangan pantai dan mandi di perairan pantai Ndalir. Namun semenjak pembangunan infrastruktur Kab. Merauke mulai pesat di era reformasi, terjadi eksploitasi pasir pantai secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pasir bangunan di Kab. Merauke. Menurut masyarakat setempat, kejadian abrasi pantai lebih disebabkan oleh pengambilan pasir pantai. Pengambilan pasir pantai dilakukan dengan menggali sekitar pantai yang berdekatan dengan ekosistem mangrove, bekas galian pasir berbentuk lubang besar akan tertutup kembali dengan pasir akibat transportasi sedimen daratan akibat massa arus air laut mengikis massa daratan sedikit demi sedikit. Abrasi pantai telah menyebabkan jalur transporatasi utama menjadi putus, sehingga dibuat jalan aletrnatif ke arah darat. namun aktifitas penambangan pasir tidak pernah berhenti sehingga abrasi telah mendekati jalan baru. Bukan hanya jalan aspal yang baru akan habis dimakan abrasi namun jembatan satu-satunya penghubung Distrik Merauke dan Naukenjerai akan putus bila abrasi tidak dapat ditangani. Tujuan Pengelolaan : 1. Pemanfaatan potensi hutan bakau 2. Perlindungan potensi hutan bakau 3. Pelestarian potensi hutan bakau Strategi dan Program Strategi 1. Kerjasamas pokmas dengan instansi terkait tentang perlindungan bakau Program : 1. Membuat MOU Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) kab. Merauke dalam pengadaan bibit bakau dan pembiayaan perawatan bakau 2. Pengadaan 15.000 bibit bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan bakau 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan 15.000 pohon bakau Strategi 2. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek penambangan pasir illegal Program : 1. Melakukan pengawasan bersama pokmas, TNI, POLISI dan Satpol PP di pantai dusun Ndalir terhadap penambangan pasir pantai di daerah perlindungan 11

2. Menentukan daerah binaan bersama (TNI) lagipelanggaran peraturan penambangan pasir.

di

dusun

Ndalir

agar

tidak

terjadi

Strategi 3. Melakukan pelatihan dan pemantauan abrasi pantai Program : 1. Melakukan pelatihan pengukuran profil pantai secara periodik 2. Melakukan pelatihan untuk menganalisa data dan penyajiannya secara sederhana 3. Melakukan pemantuan secara rutin sebulan sekali terhadap bangunan tanggul pantai pencegah abrasi Hasil yang diharapkan : 1. Tidak terjadi abrasi lagi, 2. Pembangunan tanggula pencegah abrasi 3. Tersusunnya peraturan kampung/sasi yang melarang penambangan pasir pantai.

3.1.2. Pemanfaatan Air Bersih Penjelasan Isu : Kondisi Kampung Nasem ketika musim panas kepanjangan menyebabkan sumur menjadi kering sehingga masyarakat mencari air di bendali kampung yang menjadi media penampungan air tawar ketika musim hujan. Bendali merupakan satu-satunya harapan sumber mata air tawar ketika musima panas karena Kampung Nasem tidak memiliki sumber mata air tanah. Bendali Kampung Nasem berjumlah 3 kolam yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, pengolahan perikanan dan peternakan. Hingga kini pengelolaan bendali berdasarkan kebutuhan pada musim hujan belum ditentukan sehingga membuat sebagian masyarakat menjadi kuatir akan terjadi kelangkaan sumber air. Tujuan Pengelolaan : 1. Pengelolaan pemanfaatan air bersih 2. Perbaikan fasilitas media penampunganair 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat Strategi dan Program : Strategi 1 : Kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam membangun fasilitas bendali dan media penampung air Program : 1. Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung bendali di setiap RT 03 Dusun Ndalir 2. Pembangunan sarana pipa penyaluran air di RT 04 3. Membangun media penampungan air bersih di setiap unit pengolahan ikan Strategi 2 : Membuat sistem pengelolaan air bersih di tingkat kampung Program : 1. Membuat papan anjuran terhadap penggunaan air bersih bendali 2. Pembuatan peraturan pengelolaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan perkebunan 3. Pemanfaatan secara maksimal tong air 1200 liter yang telah dibangun Pemda Strategi 3 : Penggunaan irigasi Kampung Nasem sebagai sumber air bersih untuk seluruh warga distri Naukenjerai 12

Program : 1. Membuat peraturan kampung tentang pemanfaatan air irigasi bagi seluruh kampung yang berada Disitrik Naukenjerai 2. Membangun fasilitas jalan menuju irigasi sepanjang 50 meter Hasil yang diharapkan : 1. Tersedianya air tawar bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, pengolahan perikanan dan peternakan., 2. Terbentuknya badan pengelola bendali tingkat kampung

3.1.3. Harga Komoditas Perikanan Rendah (Kurang Bagus) Penjelasan Isu : Sebagian besar aktifitas masyarakat Kampung Nasem adalah nalayan dan petani musiman. Bagi masyarakat nelayan penangkap ikan dan udang selama ini menjual hasil kepada pengumpul dari Kota Merauke dengan harga rendah. Rendahnya harga ikan dan udang dirasa tidak sebanding dengan upaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 tusuk ikan. nelayan Kampung Nasem hanya memiliki akses kepada satu pengumpul sehingga tidak mampu melakukan pembandingan harga ikan yang layak sesuai dengan upaya yang dikeluarkan. penyebab rendah harga ikan dan udang adalah tidak ada tranparansi harga di tingkat pengumpul. Tujuan Pengelolaan : 1. Menjaga kualitas ikan tetap terjaga 2. Meningkatkan hasil penjualan ikan 3. Hasil tangkapan nelayan tidak terbuang Strategi dan Program Strategi 1 : Membuat kerjasama kelompok masyarakat, DKP Merauke dan pengusaha ikan Program : 1. Membentuk 4 kelompok pemasaran perikanan 2. Pembangunan 4 unit pengolahan ikan di RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 05 3. Membuat kerjasama dengan pengusaha ikan (Michael Nek Tjong, Indro). 4. Pengadaan 1000 kg garam bagi 4 kelompok usaha pengolahan Strategi 2 : Pelatihan penanganan ikan pasca panen Program : 1. Pelatihan pembuatan ikan gabus menjadi ikan kering 2. Pelatihan rantai dingin bagi hasil tangkapan udang Strategi 3. Menambah faslitas pemasaran dan pengolahan ikan Program : 1. Penambahan 2 motor pemasaran bagi 2 anggota kelompok pemasaran 2. Pengadaan 2 unit freezer bagi media penyimpanan ikan 3. Membuat papan informasi harga ikan di pondok infromasi Hasil yang diharapkan : 1. Harga ikan sesuai dengan upaya yang dikeluarkan, 2. Adanya transparansi harga ikan dan udang sesuai harga kota

13

3.1.4. Pengelolaan Hutan Bakau Penjelasan Isu : Kampung Nasem memiliki hutan bakau pada bagian timur kampung tepatnya di aliran sungai Ndalir dan sebagian pesisir pantai. Kondisi hutan bakau mulai rusak akibat penebangan oleh oknum penambang pasir dan abrasi pantai. Kegiatan penambangan pasir telah lama dilakukan oleh masyarakat kampung dan pendatang dari kota, penambangan ini juga didukung oleh pemilik tanah yang mendapatkan upah penambangan. berdasarkan peraturan daerah kab. Merauke lokasi Ndalir bukan lokasi penambangan pasir tipe C, namun peraturan tersebut tidak diindahkan oleh oknum penambang, yang ada malah aktifitas penambangan semakin ramai. Tujuan Pengelolaan : 1. Pemanfaatan potensi hutan bakau 2. Perlindungan potensi hutan bakau 3. Pelestarian potensi hutan bakau Strategi dan Program: Strategi 1 : Kerjasamas pokmas dengan instansi terkait tentang perlindungan bakau Program : 1. Membuat MOU dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) kab. Merauke dalam pengadaan bibit bakau dan pembiayaan perawatan bakau 2. Pengadaan 15.000 bibit bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan bakau 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan 15.000 pohon bakau Strategi 2 : Penyusunan peta hutan bakau dengan melibatkan pemda setempat Program : 1. Pembuatan peta pemanfaatan hutan bakau (perlindungan bakau dan ekowisata) 2. pembuatan peraturan pemanfaatan hutan bakau Strategi 3 : Pengawasan pemanfaatan dan perisinan penggunahan hutan bakau Program : 1. Pembuatan papan informasi anjuran pemanfaatan hutan bakau 2. Pembentukan kelompok pengawasan pemanfaatan hutan bakau Strategi 4 : Fasilitasi pertemuan antara masyarakat, pelabuhan dan ketua adat Program : 1. Pertemuan rutin antara masyarakat, dan ketua adat dalam rangka evaluasi pemanfaatan hutan bakau 2. penyusunan dan sosialisasi dokumentasi hasil pertemuan rutin antara masyarakat, dan ketua adat di papan informasi kelurahan Hasil yang diharapkan : 1. Tersosialisasinya peraturan daerah tentang penambangan pasir, 2. kembalinya kondisi hutan bakau seperti fungsi alaminya.

14

3.2. Lembaga pelaksana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Nasem Dalam mewujudkan visi masyarakat kampung di tahun 2020 pelaksanan kegiatankegiatan yang dirumuskan dalam rencana pengelolaan ini merupakan syarat mutlak tercapainya impian masyarakat. namun demikian pengorganisasi kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah kampung/kelurahan, BAMUSKAM, lembaga adat, kelompok masyarakat, SKPD, pihak perguruan tinggi, pihak pengusaha, dan LSM) dalam melakukan koordinasi kegiatan untuk menyelesaikan setiap isu yang terjadi di tingkat kampung. Hal ini mengandung maksud agar supaya keterpaduan dalam penyelesaian isu dan mampu menjamin tercapainya keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang paling berperan di tingkat kampung seperti kepala kampung, BAMUSKAM, lembaga adat, dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya merupakan lembaga penggerak utama terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu di jelaskan dengan detail, sebagai berikut : 1. Pemerintah Kampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan masukan dari masyarakat, yang dimaksud pemerintah kampung adalah kepala kampung serta perangkat pelaksana yang berperan dan bertugas sebagai berikut ;  Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM atas pelaksanaan pemerintahan di kampung dan pelaksanaan renca pengelolaan.  Bersama dengan BAMUSKAM menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Melakukan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan 2. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Badan musyawarah kampung yang terdiri dari wakil masyarakat dikampung berperan dan bertugas antara lain :  Menyusun perencanaan pembangunan kampung atau perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung serta peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Bersama dengan kepala kampung menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Bersama dengan kepala kampung menetapkan pengelola pembangunan kampung dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Membentuk kelompok pengelola sebagai pelaksanan kegiatan pembangunan kampung 3. Lembaga Adat  Memberikan masukan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan hal-hal yang berhubungan dengan adat kampung.  berkoordinasi dengan bamuskam menetapkan pengelolaan pembangunan kampung dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung 15



Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung

4. Kelompok pengelola sumberdaya  Menjadi panitia pelaksana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Menyusun laporan secara periodik kepada kepala kampung tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung di forum tahunan BAMUSKAM. 5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah  Memberikan bantuan teknis berupa konsultasi teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu  Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD/APBN atau dana bantuan luar negeri lainnya lewat pemerintah  Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dan penanganan dan penyelesasian isu  Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

16

Struktur Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir SKPD,PERGURUAN TINGGI,LSM,PENGUSAHA,SWASTA

LEMBAGA ADAT

BAMUSKAM

KEPALA KAMPUNG

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SUMBERDAYA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

Gambar 4 : Struktur organisasi pengelola sumberdaya pesisir Kampung Nasem

17

3.3. Rencana aksi Rencana aksi menggambarkan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Nasem yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ( 5 tahun) dan jangka menengah (10 tahun) oleh lembaga terkait baik pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat dan pihak swasta. Tabel 1. Rencana aksi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Nasem 1

Penanganan abrasi pantai Tujuan

Strategi

Program

1 1

Melakukan kerjasama masyarakat dengan pihak pemerintah

2 3

1 2

Meningkatkan pengawasan terhadap praktek penambangan pasir illegal 2 1

3

Melakukan pelatihan dan pemantauan abrasi pantai

: 1. Mengurangi abrasi pantai 2. Melindungi infrastruktur kampung dari abrasi 3. Mengurangi intrusi air laut

Lembaga terkait

Melanjutkan proyek pembangunan talud di pantai Ndalir dengan menggunakan kayu dan karung pasir Sosialisasi peraturan daerah tentang pemanfaatan pasir pantai Membuat peraturan kampung tentang pelarangan pemanfaatan pasir pantai Melakukan pengawasan bersama pokmas, TNI, POLISI dan Satpol PP di pantai Ndalir terhadap penambangan pasir pantai disekitar daerah perlindungan bakau Menentukan daerah binaan bersama (TNI) di Dusun Ndalir agar tidak terjadi lagi pelanggaran peraturan penambangan pasir Melakukan pelatihan pengukuran profil pantai secara periodik

Jangka waktu program Pendek (00menengah 05) (05-10)

Sumber anggaran

PEMDA

√

√

PEMDA

PEMDA

√

-

PEMDA

masyarakat, bamuskan, kapala kampung dan ketua adat

√

√

pemerintahan kampung, swadaya masyarakat

Pokmas, TNI, Polisi, satpol PP

√

√

PEMDA, Swadaya masyarakat

kelompok masyarakat

√

-

TNI, swadaya masyarakat

kelompok masyarakat, BLH

√

-

Kelompok masyarakat, BLH

2

Melakukan pelatihan untuk menganalisa data dan penyajiannya secara sederhana

kelompok masyarakat, BLH

√

-

Kelompok masyarakat, BLH

3

Melakukan pemantuan secara rutin sebulan sekali terhadap bangunan tanggul pantai pencegah abrasi

kelompok masyarakat, BLH

√

√

Kelompok masyarakat, BLH

18

2.Pemanfaatan air bersih Tujuan

: 1. Meningkatkan pemanfaatan air bersih 2. Perbaikan fasilitas media penampunganair 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat

Jangka waktu program Strategi

1

2

3

Kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam membangun fasilitas bendali dan media penampung air

Membuat sistem pengelolaan air bersih di tingkat kampung

Penggunaan irigasi Kampung Nasem sebagai sumber air bersih untuk seluruh warga Distrik Naukenjerai

Program

Lembaga terkait

Pendek (0005)

menengah (05-10)

1

Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung bendali di setiap RT 03 dusun Ndalir

PEMDA

√

-

pemda, swadaya masyarakat

2

Pembangunan sarana pipa penyaluran air di RT 04

PEMDA

√

-

pemda, swadaya masyarakat

3

Membangun media penampungan air bersih di setiap unit pengolahan ikan

PEMDA

√

√

swadaya masyarakat

1

Membuat papan anjuran terhadap penggunaan air bersih bendali

kelompok masyarakat, pemerintahan kampung

√

-

pemerintah kampung, swadaya masyarakat

2

Pembuatan peraturan pengelolaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan perkebunan

kelompok masyarakat, pemerintahan kampung

√

√

pemerintah kampung, swadaya masyarakat

3

Pemanfaatan tong air 1200 liter yang telah dibangun Pemda secara maksimal

kelompok masyarakat, pemerintahan kampung

√

√

swadaya masyarakat

1

Membuat peraturan kampung tentang pemanfaatan air irigasi bagi seluruh kampung yang berada Disitrik Naukenjerai

masyarakat, pemerintahan kampung

√

-

swadaya masyarakat

2

Membangun fasilitas jalan menuju irigasi sepanjang 50 meter

PEMDA

√

-

PEMDA

19

Sumber anggaran

3. Harga komoditas perikanan Tujuan

: 1. Menjaga kualitas ikan tetap terjaga 2. Meningkatkan hasil penjualan ikan 3. Hasil tangkapan nelayan tidak terbuang

Jangka waktu program Strategi

1

2

3

Membuat kerjasama kelompok masyarakat, DKP Merauke dan pengusaha ikan

Pelatihan penanganan ikan pasca penen

Menambah fasilitasi pemasaran dan pengolahan ikan

Program

Lembaga terkait

Pendek (00-05)

menengah (05-10)

Sumber anggaran

1

Membantuk 4 kelompok pemasaran perikanan

DKP Merauke, kelompok masyarakat

√

-

Swadaya masyarakat

2

Pembangunan 4 unit pengolahan ikan di RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 05

DKP Merauke, kelompok masyarakat

√

-

DKP Merauke

3

Membuat kerjasama dengan pengusaha ikan

Pengusaha, kelompok masyarakat

√

√

Swadaya masyarakat

4

Pengadaan 1000 kg garam bagi 4 kelompok usaha pengolahan

DKP Merauke

√

√

DKP Merauke

1

Pelatihan pembuatan ikan gabus menjadi ikan kering

DKP Merauke

√

-

DKP Merauke

2

Pelatihan rantai dingin bagi hasil tangkapan udang

DKP Merauke

√

-

DKP Merauke

1

Penambahan 2 motor pemasaran bagi 2 anggota kelompok pemasaran

DKP Merauke

√

-

DKP Merauke

2

pengadaan 2 unit freezer bagi media penyimpanan ikan

DKP Merauke

√

-

DKP Merauke

3

Membuat papan informasi harga ikan di pondok infromasi

kelompok masyarakat

√

-

Swadaya masyarakat

20

4. Pengelolaan hutan bakau Tujuan

Strategi

Program

1 1

Kerjasama pokmas dengan instansi terkait tentang perlindungan bakau

2 3

2

3

Penyusunan peta hutan bakau dengan melibatkan pemda setempat Pengawasan pemanfaatan hutan bakau.

1 2 1 2 1

4

Fasilitasi pertemuan antara masyarakat dan ketua adat 2

: 1. pemanfaatan potensi hutan bakau 2. Perlindungan potensi hutan bakau 3. Pelestarian potensi hutan bakau

Lembaga terkait

Membuat MOU dengan badan lingkungan hidup (BLH) kab. Merauke dalam pengadaan bibit bakau dan pembiayaan perawatan bakau Pengadaan 15.000 bibit bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan bakau Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan 15.000 pohon bakau Pembuatan peta pemanfaatan hutan bakau (Perlindungan bakau dan ekowisata) Pembuatan peraturan pemanfaatan hutan bakau Pembuatan papan informasi anjuran pemanfaatan hutan bakau Pembentukan kelompok pengawasan pemanfaatan hutan bakau Pertemuan rutin antara masyarakat, dan ketua adat dalam rangka evaluasi pemanfaatan hutan bakau Penyusunan dan sosialisasi dokumentasi hasil pertemuan rutin antara masyarakat, dan ketua adat di papan informasi kelurahan

21

Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)

Sumber anggaran

kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke

√

√

BLH, swadaya masyarakat

kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke

√

√

BLH, swadaya masyarakat

kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke

-

√

swadaya masyarakat

kelompok masyarakat,

√

-

swadaya masyarakat

kelompok masyarakat,

√

-

swadaya masyarakat

kelompok masyarakat,

√

-

swadaya masyarakat

kelompok masyarakat,

√

-

swadaya masyarakat

kelompok masyarakat, dan ketua adat

√

√

swadaya masyarakat

kelompok masyarakat, dan ketua adat

√

√

swadaya masyarakat

3.4. Monitoring Dan Evaluasi Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan kelompok pengelola sumberdaya CCDPIFAD setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat pada forum Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Laporan tersebut berisi tentang : 1. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan. 2. Laporan kegiatan. 3. Laporan hasil yang dicapai. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. 2. Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. 3. Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan 4. Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. 5. Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 6. Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu. Untuk itu telah ditetapkan hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan antara lain: Hasil yang diharapkan berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun. Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Indikator : Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan bakau, anakan bakau yang tumbuh , jumlah fasilitas air yang dibangun, panjang tanggul yang dibangun, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi, adanya peraturan kampung, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk monitoring dan evaluasi, tabel berikut ini merinci indikator monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan serta hasil yang diharapkan berdasarkan pada isu pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3. Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir.

22

Tabel . Monitoring dan evaluasi Kampung Nasem

ISU Penanganan abrasi Pantai

Pemanfaatan air bersih

Rendahnya Harga komoditas perikanan

Pengelolaan hutan bakau

TUJUAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

INDIKASI

1. Mengurangi abrasi Pantai 2. Melindungi Infrastruktur Kampung dari abrasi 3. Mengurangi intrusi air laut

1. Abrasi pantai berkurang 2. Pemanfaatan infrastruktur kampung lebih lama 3. Instrusi air laut berkurang



1. Pengelolaan pemanfaatan air bersih 2. Perbaikan fasilitas media penampungan air 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat 1. Kualitas ikan tetap terjaga 2. Meningkatkan hasil penjualan ikan 3. Hasil tangkapan nelayan tidak terbuang

1. Termanfaatkan fasilitas air bersih 2. Fasilitas penampungan air terawat secara berkala 3. Kesehatan masyarakat meningkat 1. Ikan yang dijual tetap segar 2. Hasil penjualan meningkat 3. Hasil tangkapan sampingan termanfaatkan



1. pemanfaatan potensi hutan bakau 2. Perlindungan potensi hutan bakau 3. Pelestarian potensi hutan bakau



  

1. Potensi hutan bakau  termanfaatkan 2. Hutan bakau terlindungi 3. Populasi hutan bakau  terjaga dalam jangka waktu lama

23

Penanaman 5000 bibit bakau Pengalokasian biaya perawatan infrastruktur setiap tahun Diadakan saluran pipa air ke rumahrumah masyarakat Adanya saluran pembuangan air yang baik Adanya pelayanan informasi tentang harga ikan di kota Adanya pelatihan tentang inovasi pengolahan hasil yang bukan unggulan Adanya pelatihan tentang pengolahan hasil pohon bakau Adanya peraturan kampung yang mengatur tentang perlindungan pohon bakau

PENILAIAN +

-

=

IV. Penutup Dokumen Perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Nasem disusun dengan melibatkan stokeholder (pemerintahan kampung, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru, pengusaha local dan LSM) yang memiliki peran dan keinginan yang kuat dalam membangun kampung sesuai visi dan misi kampung, tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam yang terdapat di lingkungan kampung. Forum yang telah dilaksanakan melibatkan masyarakat dalam melakukan penggalian isu dan permasalahan kelurahan, isu dan permasalahan yang diangkat merupakan konflik antara stokeholder dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing tanpa memikirkan efek kepada yang lain. Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan dan tanpa perencanaan telah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan penurunan potensi sumbredaya ikan, kondisi ini semakin rumit diselesaikan karena kurangnya koordinasi antar stokeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup, mustahil kiranya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup didalam kondisi potensi sumberdaya yang koleps, kemisikinan masyarakat pesisir khususnya keluarga nelayan hampir menjadi cover depan wilayah pesisir, kemiskinan dan kolapsnya sumberdaya pesisir merupakan dua aspek yang memiliki korelasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan potensi sumberdaya alam yang akan berdampak kepada pendapatan keluarga nelayan. Koordinasi antara stokeholder merupakan kunci dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sekat antar suku dan agama sebaiknya di tanggalakan, konflik pribadi mampu dipadamkan, sehingga setiap stokeholder mampu melaksanakan secara sunggu-sungguh apa yang telah direncanakan di dalam dokumen ini, apabila dikemudian hari ditemukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya dilakukan evauasi bersama melalui musyawarah mufakat antar stokeholder.

24

Berita Acara Konsultasi Publik Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Kampung Nasem Distrik Merauke Kab. Merauke Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat November Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kampung Nasem distrik Merauke telah dilaksanakan Konsultasi publik Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Kampung Nasem Distrik Merauke Kab. Merauke, dengan beberapa catatan yang harus dilengkapi pihak tim pelaksana sebagai berikut : 1. Pihak Tim pelaksana mencatat masukan dan perubahan-perubahan yang diberikan melalui forum konsultasi publik untuk perbaikan. 2. Membuat Peta perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terlihat lebih detil bagaimana wilayah pemanfaatan sumberdaya kampung. 3. Kampung Nasem dalam perencanaan dijadikan sebagai lokasi penangkapan ikan dan pengembangan usaha pengolahan perikanan 4. Perlu melakukan Identifikasi sentra jasa pelayanan seperti koperasi dan lembaga permodalan skala mikro lainnya. 5. Kaitannya dengan peraturan kampung, maka pihak tim pelaksana lebih intensif koordinasinya dengan aparat kampung, kapala adat dan Bamuskam. 6. Dalam penentuan kawasan konservasi perlu memperhatikan hukum adat dan melibatkan masyarakat lokal. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Nasem , 25 November 2015 Tim Pelaksana Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

Kepala Kampung Nasem

Burhanuddin

Andrew Donatus Mahuze

25