PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG MAKALING DISTRIK OKABA KAB. MERAUKE PROPINSI PAPUA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG MAKALING DISTRIK OKABA KAB. MERAUKE PROPINSI PAPUA

0

Tim Penyusun Burhanuddin Arifin A. Wahyu Septiawan J.E.M. Corputty Jhon Ezra Dinaulik Ahmad Juneidi Nur Linda Nurdin

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya yang dilimpahkan di Kampung Makaling, kami haturkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke (Ketua PIU) beserta jajaran PIU CCDP-IFAD, konsultan, Tenaga Pendamping Desa (TPD), tim pelaksana pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (ICM) CCDP-IFAD kab. Merauke, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan dokumen. Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Kampung Makaling dimulai tahun 2013 dan rencana akan berakhir tahun 2017, selama proyek pembangunan masyarakat pesisir di Kampung Makaling telah banyak dilakukan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), fasilitasi mitra kerja dengan pengusaha lokal, pengawasan sumberdaya ekosistem mangrove, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat CCDPIFAD Kampung Makaling Distrik Okaba Kab. Merauke dilaksanakan pada tahun 2015, dimulai dengan wawancara, FGD, penyusunan draft awal dan akhir, konsultasi pablik. Penyusunan dokumen perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat melibatkan masyarakat Kampung Makaling seperti kelompok masyarakat CCDP-IFAD, aparat kampung, tokoh agama, guru dan perempuan pengolah ikan. Dalam FGD telah menggali isu dan permasalahan tentang pemasaran produksi perikanan, pengolahan ikan, pengelolaan sumberdaya mangrove, infrastruktur pendukung pengolahan ikan dan lain-lain. Dalam penyusununan draft awal telah di susun strategi, program, lembaga terkait dan sumber anggaran yang dianggap mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kampung Makaling. Dokumen rencana pembangunan masyarakat CCDP-IFAD Kampung Makaling harapannya dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah tahun 2016, dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD), rancangan RPJM dan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir semoga mampu melakukan perubahan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Harapan kami juga dapat mendirikan koperasi nelayan yang mampu menyalurkan bantuan modal bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pengolahan ikan. Segala harapan kami tidah pernah lepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat terwujud menurut-Nya. Segala bantuan dan dukungan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke, pengelola CCDP-IFAD sangat mendukung terwujudnya visi dan misi Kampung Makaling, atas bantuan kami mengucapkan banyak terimakasih.

Makaling, 10 November 2015 Kepala Kampung Makaling

Habel Kaize

2

KATA SAMBUTAN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Ketua PIU CCDP-IFAD

Pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir telah diterapkan di kawasan Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat pesisir khususnya rumah tanggga nelayan, namun seperti kata pepatah “api jauh dari panggang” realitas masyarakat nelayan kita masih bergelut dengan kemiskinan, musim semakin susah ditebak, hasil tangkap semakin sedikit, daerah penangkapan semakin jauh dan minimnya fasilitas penangkapan semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan. Salah satu kelemahan pelaksanaan proyek pesisir selama ini adalah perencanaan awal bersifat sentralistik, perencanaan awal, pelaksanaan proyek hingga monitoring dan evaluasi masih menunggu keputusan dari pusat. Bantuan pemerintah daerah selama ini hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada proses pendampingan secara intensif, sehingga kadang ditemukan banyak temuan bantuan tidak tepat sasaran atau bantuan pemerintah di jual kembali oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDPIFAD) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 12 kabupaten/kota di Indonesia, salah satu adalah kabupaten Merauke Propinsi Papua, kami menganggap proyek CCDP-IFAD memberikan kesan perubahan terhadap proyek sebelumnya. Di daerah kami Kabupaten Merauke terdapat Sembilan lokasi proyek pembangunan masyarakat pesisir yaitu Samkai, Maro, Nasem, Onggaya, Tomer, Okaba, Alaku, dan Makaling. Proses pelaksanaan proyek didahului dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang melalui tahapan sistimatis dan perlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyusun apa yang di harapkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Kami mengucapkan terimaksih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan amanah kepada kami Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Merauke untuk melaksanakan proyek CCDP-IFAD, harapan kami dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir mampu memberikan masukan kepada pemerintah tingkat desa hingga pemerintah kabupaten agar dapat diusulkan dalam rancangan pembangunan jangka pendek dan menengah (RPJM) pada setiap level pemerintahan. Merauke, November 2015 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaupaten Merauke Sekretaris

Martha Bayu W. Wijaya, A.Pi.,M.Sc.

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DESA SAMBUTAN KETUA PIU UCAPAN TERIMAKSIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi dan Misi 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Proses Penyusunan Bab II Rona Wilayah Pesisir 2.1 Keadaan Masyarakat 2.2 Kondisi Ekonomi 2.3 Kondisi Lingkungan Pesisir 2.4 Potensi Sumberdaya Alam Bab III Perencanaan Pengelolaan 3.1 Issue-Issue Prioritas 3.2 Strategi Pengelolaan 3.3 Rencana Aksi 3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Bab IV. Penutup Bab V. Lampiran Referensi

4

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG MAKALING DISTRIK OKABA KAB. MERAUKE PROPINSI PAPUA I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kampung Makaling termasuk wilayah geografis Distrik Okaba yang merupakan wilayah bagian selatan kabupaten Merauke. Makaling merupakan kampung pesisir pantai yang berhadapan langsung perairan laut Arafura. Secara geografis Kampung Makaling terletak antara 139⁰47'1.377" BT- 07⁰56'45.159" LS dan 139⁰47'3.024" BT - 08⁰5'46.742" LS Kampung Makaling memiliki luas 122,39 km2 terdiri dari 3 RT dan 1 RW dengan jarak dari pusat kabupaten 115 km. Secara geografis bentuk kampung memanjang tegak lurus dengan garis pantai, sehingga sebagian besar wilayah kampung adalah hutan rawa. Perbatasan Kampung Makaling terdiri dari kampung tetangga dan laut Arafura, sebelah utara berbatasan dengan kampung Yawimu, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Okaba dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Iwol. Balai Kampung Makaling terletak di pertengahan kampung dengan akses jalan keluar kampung menuju kampung lain dalam kondisi rusak, sekitar balai kampung terdapat pemukiman, perkebunan dan bangunan gereja Katolik. Akses menuju pantai dapat melalui jalan setapak kampung yang merupakan tempat pencarian ikan nelayan tradisional dapat ditempuh dengan jalan kaki. Pemukiman masyarakat Kampung Makaling terbagi atas dua bagian yaitu pemukiman tepi pantai dan pemukiman sepanjang jalan poros kampung, Pemukiman sepanjang jalan poros merupakan masyarakat pinggir pantai yang dipindahkan oleh pemerintah dengan bantuan rumah semi permanen. Pantai Kampung Makaling ditumbuhi oleh pohon kelapa dan semak belukar jenis kangkung laut. Masyarakat makaling memanfaatkan pantai sebagai tempat daerah penangkapan ikan khususnya udang. Secara geografis luasan Kampung Makaling mengalami penambahan akibat akresi pantai setiap tahunnya. 1.2. Visi dan Misi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Makaling Berdasarkan hasil Forum Discussion Group (FGD) aparat kampung dan masyarakat telah memberikan keterangan tentang misi kampung bersumber dari visi dan misi kepala kampung dan kepala daerah Bupati Merauke yang akan di capai dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut Visi Bupati Merauke 2010-2015 “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara” Misi kepala Kampung Makaling 2015-2020 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Makaling. 2. Meningkatkan produksi perikanan, perkebunan dan peternakan. 3. Meningkatkan infrastruktur Kampung Makaling. 5

1.3. Tujuan Dan Manfaat Rencana Pengelolaan Adapun tujuan dan manfaat dari rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ini adalah:  Sebagai pedoman bagi masyarakat kampung, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu.  Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan.  Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah. 1.4. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 1) Persiapan Perencanaan Tingkat PIU Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan cara ; a) Pembentukan tim penanggung jawab perencanaan yang beranggotakan wakil PIU, satker BPSPL, tenaga ahli pengelolaan wilayah pesisir, tenaga ahli GIS yang diberi tugas khusus menyusun perencanaan. b) Untuk penyamaan visi tim perencana diadakan pertemuan koordinasi dalam bentuk diskusi bersama denga pihak PIU, konsultan, TPD dan penyuluh CCDP-IFAD. 2) Penyusunan Perencanaan. Setelah semua persiapan dan langkah langkah perencanaan seperti diatas dilaksanakan, maka penyusunan perencanaan pengelolaan dapat dimulai dengan sebagai berikut : Wawancara Langkah awal dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat dengan system random. Wawancara dapat dilakukan di warung, pos penjagaan, rumah masyarakat dan kebun, dalam wawancara diperoleh isu dan permasalahan seputar kehidupan masyarakat. wawancara dilakukan oleh tim perencanaan yang telah di bentuk di tingkat PIU. FGD Focus Group Discussion dilakukan setelah memperoleh isu dan permasalahan dari masyarakat dengan cara wawancara langsung. FGD dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi terhadap isu dan permasalahan sehingga diperoleh fokus isu dan permasalahan yang akan menjadi dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan FGD dapat difasilitasi oleh tim penyusun perencanaan dengan peserta dari pihak aparatur pemerintah desa, kelompok masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh organisasi masyarakat. Penyusunan draft Awal Setelah melakukan proses FGD, data isu dan permasalahan diinput untuk dilakukan analisis sederhana (SWOT) dengan melibatkan tim perencana dan 5 orang masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kampung. Dalam melakukan penyusunan draft awal perlu memperhatikan masukan dari seluruh pihak, namun tetap memperhatikan fokus pengembangan wilayah pesisir yang akan dilakukan disetiap kampung.

6

Konsultasi Publik Kegiatan konsultasi publik merupakan forum penyampaian hasil kerja dari tim penyusun perencanaan dengan tim kecil masyarakat (5 orang) kepada sebagian besar masyarakat kampung (25 orang). Draft perencanaan disampaikan kepada masyarakat dengan harapan mendapat masukan dan kritikan tentang perencanaan pengelolaan isu dan permasalahan, kemudian draft diperbaiki menjadi dokumen akhir. Penyusunan daraft akhir Penyusunan draft akhir perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kampung melibatkan tim penyusun rencana dan masyarakat (5 orang), draft hasil konsultasi publik di revisi kembali dengan memperhatikan masukan dari setiap komponen masyarakat khususnya kepala pemerintahan kampung. II. Kondisi Lingkungan Wilayah Pesisir 2.1. Keadaan Masyarakat Kampung Makaling merupakan salah satu kampung di Distrik Okaba yang didirikan oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1910. Saat ini, Kampung Makaling merupakan kampung yang mayoritas penduduknya adalah suku marind pantai. Jumlah penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi, Maluku, Sumatera dan Jawa sangat sedikit. Jumlah penduduk Kampung Makaling sebanyak 580 jiwa (157 KK) terdiri dari laki-laki 310 dan perempuan 270, Akses transportasi dari kota kabupaten (Merauke) bisa melalui darat dan laut. Melalui darat dengan kendaraan roda dua melalui 2 kali penyebrangan (Sungai Kumbe dan Sungai Bian), kondisi jalan kurang baik sehingga sulit dilalui pada musim hujan. Melalui laut dengan kapal kayu yang jarak tempuh kurang lebih 1 malam dari Merauke. Kondisi perumahan masyarakat setempat umumnya sangat sederhana terbuat dari gaba-gaba dan atap daun sagu. Berdasarkan hasil sensus penduduk Kampung Makaling yang dilakukan pada tahun 2012, Kampung Makaling termasuk salah satu kategori kampung yang masih memilki jumlah keluarga miskin yang sangat banyak (536 Jiwa). Masyarakat Kampung Makaling berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakatnya berpendidikan rendah. Salah satu faktor penyebab rendah pendidikan bagi masyarakat adalah belum adanya fasilitas pendidikan paska sekolah dasar di tingkat kampung, kurangnya tenaga guru SD, rendahnya kesadaran orang tua didik dalam membimbing anaknya pergi sekolah, dan belum adanya fasilitas transport regeler ke Distrik Okaba (lokasi SMP dan SMA), sehingga ketika pergi sekolah harus berjalan kaki sejauh 3 km. Lembaga adat (LMA) cukup aktif dan berperan terutama dalam penyelesaian permasalahan tanah adat dan konflik di masyarakat. Sumber air minum cukup baik berupa sumur galian sendiri yang tidak pernah kering walau musim kemarau. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya pasar hasil sumber daya alam karena hanya mengharapkan pedagang keliling yang mengambil dengan harga cukup rendah. Pendapatan dari hasil laut menurun karena meningkatnya persaingan dari nelayan luar yang memiliki perasarana tangkap yang lebih baik. Hasil buruan juga menurun karena tingginya tingkat perburuan liar yang dilakukan pendatang dari luar dengan menggunakan senjata api. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang utama saat ini adalah bantuan perumahan karena kondisi rumah yang sudah rusak dan bocor, bantuan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, akses pasar yang memadai, pembinaan dan peningkatan keterampilan guna meningkatkan produktifitas hasil usaha perikanan dan pertanian. Agama dan kepercayaan yang dianut penduduk Kampung Makaling adalah Kristen Protestan, Katholik dan Islam. Mayorita penduduk Makaling adalah pemeluk agama Katolik, sedangkan pemeluk agama Islam merupakan masyarakat pendatang dan sebagian kecil adalah penduduk asli marind islam.

7

2.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kampung Makaling yang bermukim di sekitar pesisir pantai pada umumnya aktivitas kesehariannya adalah petani (40,1 %), dan nelayan (32,1 %), peternak (12,4 %) pedagang (6,4 %). Tabel 1. Kegiatan Produktif Masyarakat Kampung Makaling No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan Produktif

Persentasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3.2% Tentara Nasional Indonesia (TNI) 0.5% Pedagang 6.4% Petani / Pekebun 40.1% Peternak 12.3% Nelayan / Perikanan 32.1% Sopir 1.1% Karyawan Swasta 1.1% Tukang Bangunan 3.2% Jumlah 100.0% Sumber : hasil olah data RPJM Kampung Makaling

Mayoritas masyarakat Kampung Makaling adalah petani dengan komoditas tanaman kelapa, tanaman musiman dan hasil hutan. Sedangkan aktivitas Nelayan tangkap sangat tergantung kepada potensi sumberdaya perikanan seperti ikan gastor, ikan kakap, ikan bandang, dan udang. Hasil perikanan ini menjadi komoditas utama bagi perdagangan. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan adalah jaring insang (gill net), jaring udang, dan tango. Dikarenakan faktor keterbatasan sarana dan prasarana sehingga sebagian besar masyarakat hanya menangkap pada tepian pantai tanpa perahu. Salah satu komoditas unggulan Kampung Makaling adalah komoditas kopra, kelapa diolah menjadi menjadi kopra kemudian dijual ke pedagang penampung. 2.3. Kondisi Lingkungan Pesisir Lingkungan pesisir Kampung Makaling sebagaimana kampung lainnya memiliki ekosistem daratan dan lautan yang keduanya saling mempengaruhi. Menurut hasil survey dasar lingkungan Kampung Makaling, luas Kampung Makaling sekitar 122.39 km2 dengan memanjang dari selatan ke utara. Menurut peta penggunaan lahan dari laporan RPJM Kampung Makaling, secara umum penggunaan lahan di Kampung Makaling sebagian besar adalah lahan rawa tahan hujan yang ditumbuhi oleh vegetasi hutan seperti kayu bus, sepanjang pesisir pantai Kampung Makaling merupakan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat. Disamping itu juga sebagian lahan Kampung Makaling masih terdapat eksositem mangrove yang didominasi oleh jenis Avenesia sp dan Rhizopora sp pada bagian aliran Sungai Koloi. Pantai Kampung Makaling memiliki substrat berpasir campur lumpur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman yang dapat mendukung penyebaran pertumbuhan mangrove. Namun karena tingginya gelombang dan kuatnya aliran arus mampu menghambat penyebaran ekosistem mangrove di seluruh pesisir pantai Kampung Makaling. Ekosistem mangrove di Kampung Makaling dapat tumbuh baik pada muara sungai Wendu dan daerah aliran sungai sedangkan pesisir pantai banyak ditumbuhi oleh kangkung pantai 8

sebagai tanaman penahan laju abrasi akibat angin laut. Realitas kondisi pesisir pantai Kampung Makaling mengalami akresi pantai akibat transportasi sedimen dari kampung Okaba. Untuk kelimpahan ikan dari hasil sensus ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke terdapat jenis ikan kakap, ikan bandeng, ikan paha-paha dan udang. 2.4. Potensi Sumber daya Alam Hasil alam yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan keluarga adalah hasil laut seperti jenis-jenis ikan yang memiliki nilai jual tinggi, udang, gelembung dan sirip. Hasil rawa seperti ikan Gabus yang dimanfaatkan secara musiman dengan melakukan pengolahan menjadi ikan asin, harga ikan gabus cukup tinggi dipasaran Merauke karena merupakan komoditas ekspor. Hasil hutan berupa kayu olahan telah banyak dilakukan sehingga hasilnya mulai menurun, hasil hutan non kayu seperti binatang buruan (rusa, babi, kangguru) juga sudah mulai terbatas. Ditinjau dari letak geografis, Kampung Makaling sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan dan perkebunan, namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada pembinaan yang jelas untuk para warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak menikmati potensi sumber daya yang ada. Jalan lintas dalam kampung yang menghubungkan antar RT sebagian belum dipadatkan sehingga pada musim hujan selalu becek. Prasarana penunjang ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, misal bangunan unit pengolahan ikan yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Kampung Makaling memiliki cukup banyak sumber daya alam yang diantaranya adalah kelapa, udang, ikan, kapur, buah gebang, pantai wisata. Penduduk Kampung Makaling juga bermata pencaharian bertani, nelayan, berternak, usaha rumah tangga dan bercocok tanam. Tanaman kebutuhan pokok sehari-hari misal : sayur-sayuran, umbi-umbian pada lahan yang terbatas, memanfaatkan lahan dipekarangan dan juga yang lebih dekat dengan rumah. III. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 3.1. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Fokus pembangunan wilayah pesisir Kampung Makaling berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat dan aparat kampung lebih kepada pengembangan jejaring pemasaran produk perikanan seperti terasi, ikan asin gabus dan lain-lain, dan peningkatan kelestarian ekosistem mangrove. 3.1.1. Penangkapan bahan baku terasi bergantung terhadap musim Penjelasan isu : Kampung Makaling merupakan kampung pesisir yang dihuni oleh masyarakat nelayan lokal suku Marind. Penangkapan ikan dilakukan sekitar pesisir tanpa menggunakan perahu, hasil penangkapan pesisir adalah udang halus yang dimanfaatkan oleh masyarakat diolah menjadi ebi atau terasi. Namun musim puncak penangkapan udang hanya pada bulan November-Januari, di luar musim tersebut hasil penangkapan hanya memperoleh sedikit ikan yang hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Harapan dari masyarakat Makaling mampu memiliki ketrampilan dalam melakukan sistem budidaya ikan yang mampu mengurangi tingkat ketergantungan hasil penangkapan dari alam semata. Tujuan Pengelolaan 1. Masyarakat tidak tergantung pada musim penangkapan ikan, 2. Potensi sumberdaya alam dapat lestari, 3. Masyarakat mampu melakukan sistem budidaya ikan.

9

Strategi 1 : Menjaga hutan bakau Program : 1. Penanaman pohon bakau di sekitar Sungai Koli 2. Penyusunan peraturan kampung tentang menjaga hutan bakau Strategi 2 : Rehabilitasi kolam budidaya ikan Program : 1. Penataan kolam ikan kelompok masyarakat 2. Penataan saluran irigasi Strategi 3 : Pengembangan SDM masyarakat Program : 1. Pelatihan budidaya ikan dan udang 2. Studi banding kelompok budidaya Hasil yang diharapkan 1. Mengurangi ketergantungan hasil penangkapan ikan dari alam dengan sistem budidaya ikan 2. Terjaganya potensi sumberdaya ikan di Kampung Makaling, 3. Memiliki ketrampilan budidaya ikan 3.1.2.Terbatasnya Pemasaran Produk Perikanan Penjelasan isu Terbatasnya pemasaran produk perikanan masyarakat Kampung Makaling disebabkan oleh tidak lancarnya arus perdagangan, pedagang lokal penampung terasi dan ikan asin seringkali menghentikan pembelian karena kelebihan stok dan seringkali produk masyarakat disortir tanpa ada standarisasi yang jelas, sering berubah menurut keinginan pedagang. Sarana transportasi reguler menuju pasar tidak ada sehingga masyarakat harus berjalan kaki dan menumpang kendaraan orang lain. Tujuan Pengelolaan : 1. Bertambahnya jaringan pemasaran produk perikanan 2. Meningkatkan kualitas produk 3. Peningkatan kualitas infrastruktur. Strategi 1 : Kerjasama dengan pengusaha pengumpul Program : 1. Kontrak kerjasama dengan plasma 2. Menitip hasil olahan di pengusaha lokal Strategi 2 : Pelatihan pengolahan produk perikanan Program : 1. Pelatihan pengolahan terasi, ikan asin gabus, dan kerupuk udang 2. Pelatihan pengemasan produk perikanan yang higenis Strategi 3 : Membuat kemasan serta isin P-IRT dan Halal MUI Program : 1. Pengadaan peralatan kemasan moder, plastic kemasan dan lain lain 2. Membuat izin P-IRT dan label halal MUI Stategi 4 : Promosi produk perikanan 1. Mengikuti pameran produk pengolahan baik di Merauke atau di luar Merauke 2. Pembuatan leflet produksi terasi dan kerupuk udang.

10

Hasil yang diharapkan 1. Tersedianya koperasi kampung yang menampung produk pokmas 2. Standarisasi kualitas produk, 3. Perbaikan infrastruktur dasar pendukung pemasaran seperti jalan dan listrik. 3.1.3. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Penjelasan Isu : Potensi sumberdaya perikanan kampung cukup melimpah, ketika musim puncak penangkapan udang (November-Januari) jumlah penangkapan dengan menggunakan tanggo melebihi kapasitas tampung udang, sehingga masyarakat menangkap sesuai dengan media penampung udang agar menghindari pembusukan. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan ikan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat membeli alat pengolahan dan ongkos pengiriman yang cukup tinggi dari kota hingga Kampung Makaling. Tujuan Pengelolaan : 1. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan ikan, 2. terlaksananya pengolahan ikan Strategi 1 : Penambahan sarana dan prasarana Program : 1. Pembuatan jemuran udang ebi 2. Pengadaan jaring udang Strategi 2 : Menggerakan kelompok masyarakat agar lebih aktif Program : 1. Rapat rutin kelompok masyarakat 2. Koordinasi tiap bulan dengan pemerintah kampung Strategi 3 : Penanganan hasil secara professional 1. Pelatihan penanganan hasil bahan baku terasi 2. Pelatihan dan sosialisasi pengolahan ikan secara higenis Hasil yang diharapkan 1. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan ika 2. Pelatihan pengolahan ikan 3.2. Lembaga pelaksana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Dalam mewujudkan visi masyarakat kampung di tahun 2020 pelaksanan kegiatankegiatan yang dirumuskan dalam rencana pengelolaan ini merupakan syarat mutlak tercapainya impian masyarakat. Namun demikian pengorganisasian kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah kampung, BAMUSKAM, lembaga adat, kelompok masyarakat, SKPD, pihak perguruan tinggi, pihak pengusaha, dan LSM) dalam melakukan koordinasi kegiatan dalam menyelesaikan setiap isu yang terjadi di tingkat kampung. Hal ini mengandung maksud agar supaya keterpaduan dalam penyelesaian isu dan permasalahan mampu menjamin tercapainya keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang paling berperan di tingkat kampung seperti kepala kampung, lembaga adat, dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya merupakan lembaga penggerak utama terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah

11

pesisir. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu di jelaskan dengan detail, sebagai berikut : 1. Pemerintah Kampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan masukan dari masyarakat, yang dimaksud pemerintah kampung adalah kepala kampung serta perangkat pelaksana yang berperan dan bertugas sebagai berikut ;  Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM atas pelaksanaan pemerintahan di kampung dan pelaksanaan renca pengelolaan.  Bersama dengan BAMUSKAM menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Melakukan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan 2. Lembaga Adat  Memberikan masukan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan halhal yang berhubungan dengan adat kampung.  berkoordinasi dengan bamuskam menetapkan pengelolaan pembangunan kampung dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung 3. Kelompok pengelola sumberdaya  Menjadi panitia pelaksana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Menyusun laporan secara periodik kepada kepala kampung tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung di forum tahunan BAMUSKAM. 4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah  Memberikan bantuan teknis berupa konsultasi teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu  Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD/APBN atau dana bantuan luar negeri lainnya lewat pemerintah  Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dan penanganan dan penyelesasian isu  Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

12

Struktur Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir

SKPD, PERGURUAN TINGGI, LSM, PENGUSAHA, SWASTA

Kepala Kampung

LEMBAGA ADAT

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SUMBERDAYA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

Gambar 1 : Struktur organisasi pengelola sumberdaya pesisir

13

3.3. Rencana aksi Rencana aksi menggambarkan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Makaling yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ( 5 tahun) dan jangka menengah (10 tahun) oleh lembaga terkait baik pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat dan pihak swasta. Tabel 2. Rencana aksi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Makaling

1. Penangkapan bahan baku terasi bergantung terhadap musim Tujuan : 1. Penangkapan tidak tergantung musim 2. Menjaga daerah pemijahan ikan 3. Masyarakat memiliki ketrampilan budidaya ikan

Strategi

Program

1 1

Menjaga hutan bakau

Penyusunan peraturan 2 kampung tentang menjaga hutan bakau 1

2

Penanaman pohon bakau disekitar sungai

Rehabilitasi kolam budidaya

Penataan kolam ikan kelompok masyarakat

2 Penataan saluran irigasi

3

Pengembangan SDM masyarakat

Pelatihan budidaya ikan dan udang Studi banding kelompok 2 budidaya 1

Lembaga terkait

Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)

Sumber anggaran

DKP, Aparat kampung, kelompok masyarakat

√

√

swadaya masyarakat, PEMDA

Aparat kampung, kelompok masyarakat

√

-

ADD, swadaya masyarakat

√

-

ADD, DKP

√

√

ADD, DKP

√

√

√

-

swadaya masyarakat, DKP swadaya masyarakat, DKP

DKP, Aparat kampung, kelompok masyarakat DKP, Aparat kampung, kelompok masyarakat Dinas Perikanan, kelompok masyarakat Dinas Perikanan, kelompok masyarakat

14

2.Terbatasnya pemasaran produk perikanan Tujuan : 1. Tersedianya koperasi kampung yang memasarkan produksi perikanan 2. Dapat terpasarkan dalam dan luar Distrik Okaba 3. Perbaikan infrastruktur dasar pendukung pemasaran

Strategi

1

2

3

4

Kerjasama dengan pengusaha pengumpul

Pelatihan pengolahan produk perikanan

Membuat kemasan yang menarik serta pembuatan PIRT

Promosi Produk

Program Kontrak kerjasama dengan plasma Menitip hasil olahan di 2 pengusaha lokal 1

Lembaga terkait

Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)

Dinas Kelautan dan Perikanan Pokmas dan mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, pokmas, aparat kampung

√

-

√

-

√

-

1

Pelatihan pengolahan terasi, ikan asin gabus, kerupuk udang

2

Pelatihan pengemasan produk perikanan

Dinas Perikanan, pokmas,

√

-

1

Pengadaan peralatan kemasan modern,platik kemasan,dll

Dinas Kelautan dan Perikanan, pokmas,

√

-

2

Membuat izin P-IRT dan lebel halal MUI

Dinas Kesehatan, MUI, Pokmas

√

-

Mengikuti pameran produk 1 pengolahan perikanan di Kab. Merauke

Dinas Perikanan, pokmas,

√

√

Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan, pokmas,

√

-

2

Pembuatan leflet produk terasi dan kerupuk udang

15

Sumber anggaran Swadaya masyarakat Swadaya masyarakat DKP, ADD, Swadaya masyarakat DKP, ADD, Swadaya masyarakat DKP, ADD, Swadaya masyarakat DKP, ADD, Swadaya masyarakat DKP, ADD, Swadaya masyarakat DKP, ADD, Swadaya masyarakat

2. terbatasnya sarana dan prasaran pengolahan Tujuan : 1. Hasil tidak terbuang 2. Penanganan terasi lebih cepat 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan 4. Pelatihan pengolahan ikan

Strategi

Program

Lembaga terkait Kelompok masyarakat Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan, aparat kampung, pokmas Pokmas, aparat kampung Pokmas, aparat kampung Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan, aparat kampung, pokmas Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan, aparat kampung, pokmas

1 Pembuatan jemuran udang ebi 1

Penambahan sarana dan prasarana

Meggerakan 2 pokmas/masyarakat lebih aktif berproduksi

2 Pengadaan jaring udang Rapat rutin kelompok masyarakat Koordinasi tiap bulan dengan 2 pemerintahan 1

1 3

Penanganan hasil secara profesional

Pelatihan penanganan hasil bahan baku terasi

Pelatihan dan sosialisasi 2 pengolahan ikan secara higienis

16

Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10)

Sumber anggaran

√

-

DKP, ADD

√

√

DKP, ADD, swadaya masyarakat

√

√

√

√

√

-

DKP, ADD, swadaya masyarakat

√

-

DKP, ADD, swadaya masyarakat

ADD, swadaya masyarakat ADD, swadaya masyarakat

3.4. Monitoring dan Evaluasi Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan kelompok pengelola sumberdaya CCDP-IFAD setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat Kampung Makaling melalui BPD dalam satu sidang musyawarah kampung. Laporan tersebut berisi tentang : 1. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan. 2. Laporan kegiatan. 3. Laporan hasil yang dicapai. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. 2. Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. 3. Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan 4. Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. 5. Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 6. Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di kampung. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu. Untuk itu telah ditetapkan hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan antara lain : berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun (adanya daerah perlindungan laut, tanggul banjir, MCK, sarana air bersih, penyuluhan yang telah dilakukan, kelompok usaha yang dibentuk, dll.). Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Indikator : Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan laut, jumlah ikan di DPL dan sekitarnya, panjang tanggul yang dibangun, jumlah bak penampungan air bersih dan pompa yang sudah dibangun, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi, jumlah penduduk, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk monitoring dan evaluasi, tabel berikut ini merinci indikator monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan serta hasil yang diharapkan berdasarkan pada isu pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3. pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

17

Tabel 3 : Lembaran monitoring dan evaluasi Kampung Makaling Distrik Okaba kab. Merauke

No 1

2

3

Isu dan permasalahan Penangkapan bahan baku terasi bergantung terhadap musim

Terbatasnya pemasaran produk perikanan

Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan

Tujuan

hasil yang diharapkan

indikasi

1. Penangkapan tidak tergantung musim

Mengurangi ketergantungan hasil penangkapan ikan dari alam dengan sistem budidaya ikan

1 kali pelatihan budidaya ikan

2. Menjaga daerah pemijahan ikan

Terjaganya potensi sumberdaya ikan di Kampung Makaling,

peningkatan pelestarian sumbredaya ikan,

3. Masyarakat memiliki ketrampilan budidaya ikan

Memiliki ketrampilan budidaya ikan

10 kolam ikan budidaya,

1. tersedianya koperasi kampung yang memasarkan produksi perikanan

Tersedinya koperasi kampung yang menampung produk pokmas

1 koperasi kampung

2. Dapat terpasarkan dalam dan luar distrik okaba

Standarisasi kualitas produk,

standar kualitas ikan asin

3. Perbaikan infrastruktur dasar pendukung pemasaran

Perbaikan infrastruktur dasar pendukung pemasaran seperti jalan dan listrik.

pengadaan transportasi kampung

1. Hasil tidak terbuang

Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan ika

2 unit pengolahan ikan serta media penampung udang,

2. Penanganan terasi lebih cepat

Pelatihan pengolahan ikan

pelatihan pembuatan ikan asin dan terasi.

3. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan 4. Pelatihan pengolahan ikan

18

+

penilaian =

IV. Penutup Dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Makaling disusun dengan melibatkan stokeholder (pemerintahan kampung, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru, pengusaha local dan LSM) yang memiliki peran dan keinginan yang kuat dalam membangun kampung sesuai visi dan misi kampung, tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam yang terdapat di lingkungan kampung. Forum yang telah dilaksanakan melibatkan masyarakat dalam melakukan penggalian isu dan permasalahan kampung, isu dan permasalahan yang diangkat merupakan konflik antara stokeholder dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing tanpa memikirkan efek kepada yang lain. Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan dan tanpa perencanaan telah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan penurunan potensi sumbredaya ikan, kondisi ini semakin rumit diselesaikan karena kurangnya koordinasi antar stokeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup, mustahil kiranya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup didalam kondisi potensi sumberdaya yang koleps, kemisikinan masyarakat pesisir khasusnya keluarga nelayan hampir menjadi cover depan wilayah pesisir, kemiskinan dan kolapsnya sumberdaya pesisir merupakan dua aspek yang memiliki korelasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan potensi sumberdaya alam yang akan berdampak kepada pendapatan keluarga nelayan. Koordinasi antara stokeholder merupakan kunci dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sekat antar suku dan agama sebaiknya di tanggalakan, konflik pribadi mampu dipadamkan, sehingga setiap stokeholder mampu melaksanakan secara sunggu-sungguh apa yang telah direncanakan di dalam dokumen ini, apabila dikemudian hari ditemukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya dilakukan evauasi bersama melalui musyawarah mufakat antar stokeholder.

19