PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG TOMER DISTRIK NAUKENJERAI KAB. MERAUKE, PAPUA

PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR KAB. MERAUKE (CCDP-IFAD) TAHUN 2015

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG TOMER DISTRIK NAUKENJERAI KAB. MERAUKE, PAPUA.

10/15/2015

Tim Penyusun Burhanuddin Arifin A. Wahyu Septiawan J.E.M. Corputty Jhon Ezra Dinaulik Ahmad Juneidi Nur Linda Nurdin

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya yang dilimpahkan di Kampung Tomer, kami haturkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke (Ketua PIU) beserta jajaran PIU CCDP-IFAD, Konsultan, Tenaga Pendamping Desa (TPD), tim pelaksana pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (ICM) CCDP-IFAD Kab. Merauke, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan dokumen. Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Kampung Tomer dimulai tahun 2013 dan rencana akan berakhir tahun 2017, selama proyek pembangunan masyarakat pesisir di Kampung Tomer telah banyak dilakukan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), fasilitasi mitra kerja dengan pengusaha lokal, pengawasan sumberdaya ekosistem mangrove, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat CCDPIFAD Kampung Tomer Distrik Naukenjerai Kab. Merauke dilaksanakan pada tahun 2015, dimulai dengan wawancara, FGD, penyusunan draft awal dan akhir, konsultasi pablik. Penyusunan dokumen perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat melibatkan masyarakat Kampung Tomer seperti kelompok masyarakat CCDP-IFAD, aparat kampung, tokoh agama, guru dan perempuan pengolah ikan. Dalam FGD telah menggali isu dan permasalahan tentang pemasaran produksi perikanan, pengolahan ikan, pengelolaan sumberdaya mangrove, infrastruktur pendukung pengolahan ikan dan lain-lain. Dalam penyusununan draft awal telah di susun strategi, program, lembaga terkait dan sumber anggaran yang dianggap mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kampung Tomer. Dokumen rencana pembangunan masyarakat CCDP-IFAD Kampung Tomer semoga menjadi masukan bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah, dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD), rancangan RPJM dan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir semoga mampu melakukan perubahan kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Harapan kami juga dapat mendirikan koperasi nelayan yang mampu menyalurkan bantuan modal bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pengolahan ikan. Segala harapan kami tidah pernah lepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat terwujud menurut-Nya. Segala bantuan dan dukungan masyarakat, DKP Merauke, pengelola CCDP-IFAD sangat mendukung terwujudnya visi dan misi Kampung Tomer, atas bantuan kami mengucapkan banyak terimakasih. Tomer, 24 November 2015 Kepala Kampung Tomer

Esron Ndimar

2

KATA SAMBUTAN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Ketua PIU CCDP-IFAD Pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir telah diterapkan di kawasan Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat pesisir khususnya rumah tanggga nelayan, namun seperti kata pepatah “api jauh dari panggang” realitas masyarakat nelayan kita masih bergelut dengan kemiskinan, musim semakin susah ditebak, hasil tangkap semakin sedikit, daerah penangkapan semakin jauh dan minimnya fasilitas penangkapan semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan. Salah satu kelemahan pelaksanaan proyek pesisir selama ini adalah perencanaan awal bersifat sentralistik, perencanaan awal, pelaksanaan proyek hingga monitoring dan evaluasi masih menunggu keputusan dari pusat. Bantuan pemerintah daerah selama ini hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada proses pendampingan secara intensif, sehingga kadang ditemukan banyak temuan bantuan tidak tepat sasaran atau bantuan pemerintah di jual kembali oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDPIFAD) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 12 kabupaten/kota di Indonesia, salah satu adalah kabupaten Merauke Propinsi Papua, kami menganggap proyek CCDP-IFAD memberikan kesan perubahan terhadap proyek sebelumnya. Di daerah kami Kabupaten Merauke terdapat Sembilan lokasi proyek pembangunan masyarakat pesisir yaitu Samkai, Maro, Nasem, Onggaya, Tomer, Okaba, Alaku, dan Makaling. Proses pelaksanaan proyek didahului dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang melalui tahapan sistimatis dan perlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyusun apa yang di harapkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Kami mengucapkan terimaksih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan amanah kepada kami Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Merauke untuk melaksanakan proyek CCDP-IFAD, harapan kami dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir mampu memberikan masukan kepada pemerintah tingkat desa hingga pemerintah kabupaten agar dapat diusulkan dalam rancangan pembangunan jangka pendek dan menengah (RPJM) pada setiap level pemerintahan. Merauke, November 2015 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Sekretaris

Martha Bayu W. Wijaya, A.Pi.,M.Sc.

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DESA SAMBUTAN KETUA PIU UCAPAN TERIMAKSIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi dan Misi 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Proses Penyusunan Bab II Rona Wilayah Pesisir 2.1 Keadaan Masyarakat 2.2 Kondisi Ekonomi 2.3 Kondisi Lingkungan Pesisir 2.4 Potensi Sumberdaya Alam Bab III Perencanaan Pengelolaan 3.1 Issue-Issue Prioritas 3.2 Strategi Pengelolaan 3.3 Rencana Aksi 3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Bab IV. Penutup Bab V. Lampiran Referensi

4

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG TOMER DISTRIK NAUKENJERAI KAB. MERAUKE PROPINSI PAPUA I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kampung Tomer termasuk wilayah geografis Diistrik Naukenjerai yang merupakan wilayah bagian selatan kabupaten Merauke.Tomer merupakan kampung pesisir pantai yang berhadapan langsung perairan laut Arafura. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Kampung Tomer secara umum berupa persawahan dan daerah pesisir pantai yang berada pada ketinggian antara 4 - 14 m dpl diatas permukaan laut. Dengan curah hujan rata-rata pada bulan Februari s/d bulan Mei. Secara geografis Kampung Tomer terletak antara 140⁰47'3.038" BT- 08⁰38'59.093" LS dan 140⁰39'30.75" BT - 08⁰51'58.642" LS Kampung Tomer memiliki luas 293,95 km2 terdiri dari 5 RT dan 1 RW dengan jarak dari pusat kabupaten 40 km. Secara geografis bentuk kampung memanjang tegak lurus dengan garis pantai, sehingga sebagian besar wilayah kampung adalah hutan rawa.Masing-masing wilayah kampung dihubungkan dengan fasilitas jalan pengerasan. Perbatasan Kampung Tomer terdiri dari kampung tetangga dan laut Arafura, sebelah utara berbatasan dengan kampung Rawa Biru, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tomerau dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Onggaya. Balai Kampung Tomer terletak di RT 01 dengan akses jalan keluar kampung menuju kampung lain dalam kondisi rusak, sekitar balai kampung terdapat SD YPK, perkebunan dan hutan rawa. Akses menuju pantai dapat melalui jalan aspal yang merupakan tempat pencarian ikan nelayan tradisional dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 15 menit. Secara geografis Kampung Tomer merupakan dataran rendah sehingga penutupan lahan sebagian besar merupakan hutan rawa ketika musim hujan. Pantai Kampung Tomer ditumbuhi oleh mangrove jenis Avecenia sp dan semak belukar jenis kangkung laut, kondisi vegetasi mangrove dalam kondisi rusak akibat abrasi pantai. Masyarakat Tomer memanfaatkan pantai sebagai tempat wisata bahari, daerah penangkapan ikan dan tempat pengolahan kapur. 1.2. Visi dan misi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Tomer Dalam rangka merealisasikan kondisi Kampung Tomer kedepan telah dibuat rumusan yang tertuang dalam visi dan misi yang diadaptasikan dengan potensi yang dimilki dengan berlandaskan kebersamaan dan kekompakan yang tinggi untuk bergotong-royong sebagai jiwa masyarakat Kampung Tomer telah tersusun visi sebagai berikut : Visi Bupati Merauke 2010-2015 “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara”

5

Berdasarkan Visi Bupati Merauke 2010-2015, maka dapat disusun Misi pembangunan Kampung Tomer periode tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Bekerja untuk rakyat tanpa ada perbedaan Menjemput setiap program dari pemerintah daerah program. Bekerja selalu dengan musyawarah, gotong-royong tanpa mengabaikan siapapun. Dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. 5. Mendorong berkembangnya kualitas sumberdaya manusia kampung yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya. 1.3. Tujuan Dan Manfaat Rencana Pengelolaan Adapun tujuan dan manfaat dari rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ini adalah:  Sebagai pedoman bagi masyarakat kampung, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu.  Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan.  Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan permasalahan. 1.4. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 1) Persiapan Perencanaan Tingkat PIU Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan cara ; a) Pembentukan tim penanggung jawab perencanaan yang beranggotakan wakil PIU, satker BPSPL, tenaga ahli pengelolaan wilayah pesisir, tenaga ahli GIS yang diberi tugas khusus menyusun perencanaan. b) Untuk penyamaan visi tim perencana diadakan pertemuan koordinasi dalam bentuk diskusi bersama denga pihak PIU, Konsultan, TPD dan penyuluh CCDP-IFAD. 2) Penyusunan Perencanaan. Setelah semua persiapan dan langkah langkah perencanaan seperti diatas dilaksanakan, maka penyusunan perencanaan pengelolaan dapat dimulai dengan sebagai berikut : Wawancara Langkah awal dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat dengan system random. Wawancara dapat dilakukan di warung, pos penjagaan, rumah masyarakat dan kebun, dalam wawancara diperoleh isu dan permasalahan seputar kehidupan masyarakat. wawancara dilakukan oleh tim perencanaan yang telah di bentuk di tingkat PIU. FGD Focus Group Discussion dilakukan setelah memperoleh isu dan permasalahan dari masyarakat dengan cara wawancara langsung. FGD dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi terhadap isu dan permasalahan sehingga diperoleh fokus isu dan permasalahan yang akan menjadi dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan FGD dapat difasilitasi oleh tim penyusun perencanaan dengan peserta dari

6

pihak aparatur pemerintah desa, kelompok masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh organisasi masyarakat. Penyusunan draft Awal Setelah melakukan proses FGD, data isu dan permasalahan diinput untuk dilakukan analisis sederhana (SWOT) dengan melibatkan tim perencana dan 5 orang masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kampung. Dalam melakukan penyusunan draft awal perlu memperhatikan masukan dari seluruh pihak, namun tetap memperhatikan fokus pengembangan wilayah pesisir yang akan dilakukan disetiap kampung. Konsultasi Publik Kegiatan konsultasi publik merupakan forum penyampaian hasil kerja dari tim penyusun perencanaan dengan tim kecil masyarakat (5 orang) kepada sebagian besar masyarakat kampung (25 orang). Draft perencanaan disampaikan kepada masyarakat dengan harapan mendapat masukan dan kritikan tentang perencanaan pengelolaan isu dan permasalahan, kemudian draft diperbaiki menjadi dokumen akhir. Penyusunan daraft akhir Penyusunan draft akhir perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kampung melibatkan tim penyusun rencana dan masyarakat (5 orang), draft hasil konsultasi publik di revisi kembali dengan memperhatikan masukan dari setiap komponen masyarakat khususnya kepala pemerintahan kampung. II. Kondisi Lingkungan Wilayah Pesisir 2.1. Keadaan Masyarakat Sejarah Kampung Tomer sebelum menjadi kampung, wilayah kampung ini disebut Desa Naukenjerai. selanjutnya Desa Naukenjerai ini mengalami pemekaraan yaitu pada Tahun 1992 dan selanjutnya pada tahun tersebut Kampung Tomer ini di resmikan menjadi kampung yang dapat berdiri sendiri dengan jumlah kepala keluarga hanya sebanyak 47 kepala keluarga (KK). Sejak di mekarkan pada tahun 1992 sampai dengan sekarang tahun 2014, secara administrasi dipimpin oleh seorang kepala kampung dengan sejumlah aparatnya yang juga di lembagai oleh badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) dan lembaga adat di kampung. Terhitung mulai tahun 1992 sampai tahun 2014 Kampung Tomer mengalami pergantian kepala kampung hanya sebanyak 2 (dua) kali. Kepala kampung yang pertama bernama Yunus Leuna yang mana kepala kampung tersebut memimpin Kampung Tomer selama 20 tahun yaitu mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2012. Kepala Kampung Tomer yang pertama ini memimpin kampung begitu lama karena beliau menjabat selama 2 periode yang mana satu periode tersebut adalah 6 tahun masa kerja jadi bapak Yunus Leuna memimpin selama 2 periode berarti 12 tahun. Delapan tahun jabatan beliau berikutnya adalah karena kepemimpinan yang baik dan karena belum ada calon dari warga kampung lainnya yang siap menggantikan jabatan kepala kampung sehingga berdasar hasil musyawarah bersama seluruh masyarakat maka bapak Yunus tetap di tahan menjadi kepala kampung sampai ada calon kepala kampong dari warga lain. Pada tahun 2012 kepala kampung yang pertama ini melepas jabatannya sebagai kepala kampung dan digantikan oleh bapak Esron O. Ndimar berdasarkan musyawarah dan bapak Esron menjadi kepala kampung hingga saat ini (2014). Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Tomer tahun 2014, tercatat jumlah penduduk Kampung Tomer sekitar 572 jiwa dengan perbandingan laki-laki 309 jiwa dan perempuan sebanyak 263 jiwa. Secara umum Kampung Tomer didominasi oleh penduduk usia dewas (25-60 tahun). Sedangkan kelompok usia

7

muda (6-12 tahun) mempunyai proporsi yang besar disebabkan faktor usia sekolah lebih memilih menempuh pendidikan dasar di kampung Penduduk Kampung Tomer Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2014, Kampung Tomer termasuk salah satu kategori kampung yang masih memilki jumlah keluarga miskin yang sangat banyak. Jumlah keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut ; sangat miskin 14 %, miskin 49 %, Sedang 25 %, kaya 11 %. 2.2. Kondisi Ekonomi Kampung Tomer yang bermukim sekitar pesisir pantai pada umumnya aktivitas kesehariannya adalah petani (49,3 %), dan nelayan (26,7 %). Tabel 1. Kegiatan Produktif Masyarakat Kampung Tomer No

Kegiatan Produktif

Persentasi

1

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4.4%

2

Petani / Pekebun

49.3%

3

Peternak

6.7%

4

Nelayan / Perikanan

26.7%

5

Wiraswasta

6.2%

6

Honorer

6.7%

100% Sumber : hasil olah data RPJM Kampung Tomer Mayoritas masyarakat Kampung Tomer adalah petani dengan komoditas tanaman padi, tanaman musiman, kelapa dan hasil hutan.Sedangkan aktivitas Nelayan tangkap sangat tergantung kepada potensi sumberdaya perikanan seperti ikan Bandang, dan udang, dari hasil perikanan ini menjadi komoditas utama bagi perdagangan.Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan adalah jaring insang (gill net), jaring udang, dan tango.Dikarenakan faktor keterbatasan sarana dan prasarana sehingga sebagian besar masyarakat hanya menangkap pada tepian pantai tanpa perahu. Salah satu komoditas unggulan Kampung Tomer adalah ikan gabus toraja dengan daerah penangkapan di perairan rawa, komoditas ini dijadikan ikan asin kemudian dijual ke kota Merauke. Sebagian kecil masyarakat Tomer juga membuat kapur sirih dengan bahan komoditas dari kerang pesisir, proses pembuatan dilakukan dengan pembajaran kemudian dihaluskan hingga menjadi kapur sirih yang siap di pakai. 2.3. Kondisi Lingkungan Pesisir Lingkungan pesisir Kampung Tomer sebagaimana kampung lainnya memiliki ekosistem daratan dan lautan yang keduanya saling mempengaruhi. Menurut hasil survey dasar lingkungan Kampung Tomer, luas Kampung Tomer sekitar 293.95 km2 dengan memanjang dari selatan ke utara. Menurut peta penggunaan lahan dari laporan RPJM Kampung Tomer, secara umum penggunaan lahan di Kampung Tomer sebagai besar adalah lahan rawa tahan hujan yang ditumbuhi oleh vegetasi hutan seperti kayu bus, sepanjang pesisir pantai Kampung Tomer 8

merupakan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat. Disamping itu juga sebagaian lahan Kampung Tomer masih terdapat eksositem mangrove yang didominasi oleh jenis Avenesia sp. Pantai Kampung Tomer memiliki substrat berpasir campur lumpur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman yang dapat mendukung penyebaran pertumbuhan mangrove. Penyebaran Ekosistem mangrove terdapat di seluruh pesisir pantai Kampung Tomer, dan dominasi oleh mangrove jenis Avecenia sp dan ketapang, namun realitas kondisi ekosistem mangrove mengalami degradasi disebabkan oleh abrasi pantai, karena sebagian masyarakat melakukan penimbunan pasir pantai di Ndalir yang dijadikan bahan bangunan di kota Merauke. Untuk kelimpahan ikan dari hasil sensus ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat jenis ikan kakap, ikan bandeng, ikan paha-paha dan udang.

Gambar 1 : Peta sumberdaya Kampung Tomer distrik Naukenjerai kab. Papua

2.4. Potensi Sumber daya Alam Hasil alam yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan keluarga adalah hasil laut seperti jenis-jenis ikan yang memiliki nilai jual tinggi , udang, gelembung dan sirip. Hasil rawa seperti ikan gabus yang dimanfaatkan secara musiman dengan melakukan pengolahan menjadi ikan asin, harga ikan gabus cukup tinggi dipasaran Merauke karena merupakan komoditas ekspor. Hasil hutan berupa kayu olahan telah banyak dilakukan sehingga hasilnya mulai menurun, Hasil hutan non kayu seperti binatang buruan (rusa, babi, kangguru) juga sudah mulai terbatas. Ditinjau dari letak geografis, Kampung Tomer sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan dan pengembangan usaha jasa ke arah pariwisata, namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada pembinaan yang jelas untuk para warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak menikmati potensi sumber daya yang ada. Jalan lintas dalam 9

kampung yang menghubungkan antar RT sebagian belum dipadatkan sehingga pada musim hujan selalu becek. Prasarana dan sarana penunjang ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, misal bangunan unit pengolahan ikan yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Kampung Tomer memiliki cukup banyak sumber daya alam yang diantaranya adalah kelapa, udang, ikan, kapur, buah gebang, pantai wisata. Penduduk Kampung Tomer juga bermata pencaharian bertani, nelayan, berternak, usaha rumah tangga dan bercocok tanam. Tanaman kebutuhan pokok sehari-hari misal : Sayur-sayuran, umbi-umbian pada lahan yang terbatas, memanfaatkan lahan dipekarangan dan juga yang lebih dekat dengan rumah

Gambar 2 : Peta penutupan lahan Kampung Tomer distrik Naukenjerai kab. Papua

III. Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir 3.1. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dalam menentukan masalah prioritas yang akan dilaksanakan di Kampung Tomer pada periode Tahun 2015 – 2020, tentunya didasarkan pada tingkat permasalahan dan kebutuhan yang menjadi isu strategis pembangunan yang dihadapi Kampung Tomer. Secara gasir besar isu-isu pengelolaan sumberdaya wiilayah pesisir Kampung Tomer perlu ditangani adalah ; Proses penanganan ikan pasca panen, belum masuknya aliran listrik, penanganan abrasi pantai, pemanfaatan hutan bakau, peningkatan pendidikan dan pelatihan masyarakat, untuk lebih jelas lokasi isu-isu tersebut dapat dilihat pada peta isu. 3.1.1. Proses Penanganan Ikan Pasca Panen

Penjelasan isu Daerah penangkapan ikan gabus Kampung Tomer terdapat di lokasi hutan rawa dengan jarak tempuh 05-12 km melalui jalan setapak. Sarana yang dapat digunakan menuju lokasi 10

penangkapan rawa hanya menggunakan motor roda dua dengan waktu tempuh 2 jam, bagi pengendara sepeda waktu tempuh 4-5 jam perjalanan. Kebiasaan menangkap ikan gabus masyarakat Kampung Tomer pada malam hari karena lebih efektif menggunakan senter. Hasil tangkapan malam tidak langsung dibawa ke kampung tetapi disimpan dirawa menunggi pagi tiba kemudian dibawa ke kampung untuk diolah. Proses penanganan selama ikan dirawa masih sederhana mengingat tidak adanya fasilitas pendingin sehingga banyak ikan gabus yang tidak dapat dijaga kualitasnya. Tujuan Pengelolaan 1. Mempertahankan kualitas ikan 2. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penanganan ikan 3. Meningkatkan nilai beli ikan di pasar lokal Strategi dan Program Strategi 1. Pengadaan garam oleh pokmas Program : 1. Membuat proposal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke dalam pengadaan garam 2. Pengadaan garam kepada kelompok usaha pengolahan ikan Strategi 2. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan pasca panen Program : 1. Penyuluhan kepada kelompok pengolahan dan penangkapan dalam penanganan pasca tangkap 2. Pelatihan pengolahan ikan asin gabus, nugget, pilus dan amplang 3. Pengawasan kualitas ikan oleh tenaga pendamping/penyuluh perikanan Hasil yang diharapkan : 1. Kualitas ikan tetap terjaga, 2. Pengadaan coolboks, 3. Sarana transportasi yang dapat menampung ikan lebih banya 3.1.2. Penanganan Abrasi Pantai Penjelasan isu Abrasi pantai Tomer disebabkan oleh tidak teraturnya pengambilan pasir pantai di kampung nasem dan Kuler, abrasi terparah terjadi pada bagian pantai dimana abrasi mulai menerobos hingga ke daratan dan merubuhkan pohon bakau dan vegetasi pantai. ekosistem mangrove yang selama ini dianggap sebagai penahan gelombang mulai hilang satu demi satu akibat abrasi pantai dan lebih parah lagi abrasi telah mencapai pemukiman masyarakat. dampak abrasi mulai terasa dengan masuknya air laut ke pemukiman, sawah dan sumur masyarakat. Tujuan Pengelolaan 1. Mengurangi abrasi pantai 2. Melindungi infrastruktur kampung dari abrasi 3. Mengurangi intrusi air laut Strategi dan Program Strategi 1. Melakukan kerjasama masyarakat dengan pihak pemerintah Program : 1. Melakukan pertemuan antara masyarakat pemilik hak ulayat, dan pemerintah kampung agar dapat memberikan solusi abrasi 2. Sosialisasi peraturan daerah tentang pemanfaatan hutan bakau 11

3. Membuat peraturan kampung tentang pelarangan pembuatan kapur Strategi 2. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek pembuatan kapur Program : 1. Melakukan pengawasan bersama pokmas di pantai Tomer terhadap pembuatan kapur 2. Melakukan pembinaan terhadap oknum pelanggar peraturan kampung Strategi 3. Melakukan pelatihan dan pemantauan abrasi pantai Kegiatan : 1. Melakukan pelatihan pengukuran profil pantai secara periodik 2. Melakukan pelatihan untuk menganalisa data dan penyajiannya secara sederhana 3. Melakukan pemantuan secara rutin sebulan sekali terhadap bangunan tanggul pantai pencegah abrasi Hasil yang diharapkan : 1. Berhentinya penambangan pasir sekitar pantai kuler khususnya Ndalir, 2. Ekosistem mangrove di restorasi,

3.1.3. Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Penjelasan isu Kampung Tomer memiliki hutan bakau pada bagian pantai kampung tepatnya di aliran sungai kecil dan kolam pantai. Kondisi hutan bakau mulai rusak akibat penebangan oleh oknum pembuat kapur. Kegiatan pembuat kapur telah lama dilakukan oleh masyarakat kampung . Berdasarkan informasi masyarakat proses pembuatan kapur menggunakan pohon bakau telah dilarang oleh aparat kampung, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan karena berhubungan dengan kepemilikan tanah adat yang memperbolehkan penebangan pohon bakau. Tujuan Pengelolaan 1. Mencegah kerusakan hutan bakau 2. Melindungi pantai dari abrasi 3. Menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Strategi dan Program Strategi 1. Kerjasamasa pokmas dengan instansi pemerintah dan swasta Program : 1. Membuat MOU dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Merauke dalam pengadaan bibit kelapa dan pembiayaan perawatan 2. Pengadaan 15.000 bibit kelapa atau bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan 15.000 pohon kelapa atau bakau. Strategi 2. Penyusunan peta hutan bakau dengan melibatkan pemda setempat Program : 1. Pembuatan peta pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir (Perlindungan bakau dan ekowisata) 2. Pembuatan peraturan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir 12

Strategi 3. Koordinasi dengan Kampung Kuler dan Onggaya tentang pemanfaatan pasir pantai Program : 1. Bersama pemerintahan kampung Kuler dan Onggaya untuk menyusun peraturan bersama tentang pemanfaatan pasir pantai 2. Bersama pemerintahan kampung Kuler dan Onggaya untuk menyusun peta pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Hasil yang diharapkan : 1. Tersosialisasinya Manfaat Hutan Bakau, 2. Kembalinya kondisi hutan bakau seperti fungsi alaminya. 3.1.4. Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Penjelasan isu Kampung Tomer terdapat SD YPK, SMP dan SMA (di kampung tetangga) siswa-siswi SMP Kampung Tomer menempuh sekitar 1 km setiap harinya untuk melanjutkan pendidikannya, seringkali jarak tempuh menjadi sebab siswa-siswi tidak rutin pergi sekolah ketika musim hujan atau tidak ada sarana pengantar ke sekolah. SD YPK memiliki keterbatasan tenaga pengajar dimana guru yang bertugas kadang tidak mampu menunaikan kewajibannya. Penyebab dari terbatasnya guru adalah rendahnya minat guru yang telah tersertifikasi untuk mengajar di kampung yang jauh dari kota kabupaten Merauke. Tujuan Pengelolaan 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik 3. Tersedianya rumah dinas tenaga pengajar Strategi dan Program Strategi 1. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Yayasan Pendidikan Kristen Program : 1. Sosialisasi peraturan tentang kewajiban sekolah bagi anak-anak dan remaja 2. Mengusulkan kepada Dinas pendidikan untuk membangun PAUD Strategi 2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan anak didik Program : 1. Membuat forum konsultasi pendidikan anatara pemerintahan kampung dengan Kepala sekolah SD, SMP dan SMA 2. Melakukan konsultasi setiap semester dengan guru dan wali murid Strategi 3. Pembentukan lembaga pengawas pendidikan tingkat kampung Program : 1. Restrukturisasi lembaga pengawasan pendidikan tingkat kampung 2. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan anak usia sekolah Hasil yang diharapkan : 1. Pembangunan rumah dinas guru 2. Peningkatan kualitas pendidik dan anak didik 3. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

13

3.2. Lembaga pelaksana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Dalam mewujudkan visi masyarakat kelurahan di tahun 2020 pelaksanan kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam rencana pengelolaan ini merupakan syarat mutlak tercapainya impian masyarakat. namun demikian pengorganisasian kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah kampung, bamuskam, lembaga adat, kelompok masyarakat, SKPD, pihak perguruan tinggi, pihak pengusaha, dan LSM) dalam melakukan koordinasi kegiatan dalam menyelesaikan setiap isu yang terjadi di tingkat kampung. Hal ini mengandung maksud agar supaya keterpaduan dalam penyelesaian isu dan mampu menjamin tercapainya keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang paling berperan di tingkat kampung seperti kepala kampung, bamuskam, lembaga adat, dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya merupakan lembaga penggerak utama terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu di jelaskan dengan detail, sebagai berikut : 1. Pemerintah Kampung Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan masukan dari masyarakat, yang dimaksud pemerintah kampung adalah kepala kampung serta perangkat pelaksana yang berperan dan bertugas sebagai berikut ;  Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM atas pelaksanaan pemerintahan di kampung dan pelaksanaan renca pengelolaan.  Bersama dengan BAMUSKAM menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Melakukan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan 2. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Badan musyawarah kampung yang terdiri dari wakil masyarakat dikampung berperan dan bertugas antara lain :  Menyusun perencanaan pembangunan kampung atau perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung serta peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Bersama dengan kepala kampung menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung.  Bersama dengan kepala kampung menetapkan pengelola pembangunan kampung dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Membentuk kelompok pengelola sebagai pelaksanan kegiatan pembangunan kampung 3. Lembaga Adat  Memberikan masukan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan halhal yang berhubungan dengan adat kampung.  berkoordinasi dengan bamuskam menetapkan pengelolaan pembangunan kampung dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung 14



Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung 4. Kelompok pengelola sumberdaya  Menjadi panitia pelaksana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Menyusun laporan secara periodik kepada kepala kampung tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung  Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung di forum tahunan BAMUSKAM. Struktur Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir

SKPD,PERGURUAN TINGGI,LSM,PENGUSAHA,SWAST A

LEMBAGA ADAT

BAMUSKAM

KEPALA KAMPUNG

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SUMBERDAYA

SEKRETARIS

BENDAHARA

ANGGOTA

Gambar 3 : Struktur organisasi pengelola sumberdaya

15

3.3. Rencana aksi Rencana aksi menggambarkan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Tomer yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek (5 tahun) dan jangka menengah (10 tahun) oleh lembaga terkait baik pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat dan pihak swasta. Tabel 2. Rencana aksi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Tomer

1

Proses penanganan ikan pasca tangkap Tujuan

1. Mempertahankan kualitas ikan 2. Meningkatkan pengetahuan tentang penanganan ikan yang baik dan benar 3. Meningkatkan nilai beli ikan di pasar lokal

Jangka waktu program Strategi

1

2

Program

Pendek (0005)

menengah (05-10)

Sumber anggaran

Pemerintah kampung , Kelompok masyarakat

√

-

Swadaya masyarakat

1

Membuat proposal kepada DKP Merauke dalam pengadaan garam

2

Pengadaan garam kepada kelompok usaha pengolahan ikan

DKP Merauke, Pemerintah kampung

√

-

DKP Merauke, ADD

1

Penyuluhan kepada kelompok pengolahan dan penangkapan dalam penanganan ikan pasca tangkap

DKP Merauke, Pemerintah kampung, kelompok masyarakat

√

√

DKP Merauke, ADD, swadaya masyarakat

2

Pelatihan pengolahan ikan asin gabus, nugget, pilus dan amplang

DKP Merauke, Pemerintah kampung, kelompok masyarakat

√

-

DKP Merauke, ADD, swadaya masyarakat

3

Pengawasan kualitas ikan oleh tenaga pendamping atau penyuluh perikanan

DKP Merauke

√

√

DKP Merauke

Pengadaan garam oleh pokmas

Meningkatkan pengetahuan tentang penanganan ikan pasca tangkap

Lembaga terkait

16

2. Penanganan Abrasi Pantai Tujuan

: 1. Mengurangi abrasi pantai 2. Melindungi infrastruktur kampung dari abrasi 3. mengurangi intrusi air laut Jangka waktu program

Strategi

1

2

3

Melakukan kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemerintah

Meningkatkan pengawasan terhadap praktek pembuatan kapur

Melakukan pelatihan dan pemantauan abrasi pantai

Program

Lembaga terkait

Pendek (0005)

menengah (05-10)

Sumber anggaran

1

Melakukan pertemuan antara masyarakat pemilik hak ulayat, dan pemerintah kampung agar dapat memberikan solusi abrasi

Pemerintah kampung, pemilik hak ulayat

√

-

Swadaya masyarakat

2

Sosialisasi peraturan daerah tentang pemanfaatan hutan bakau

PEMDA

√

-

PEMDA

3

Membuat peraturan kampung tentang pengaturan pembuatan kapur

masyarakat, bamuskan, kapala kampung dan ketua adat

√

√

pemerintahan kampung, swadaya masyarakat

1

Aparat kampung dan pokmas Melakukan pengawasan bersama terhadap pembuatan kapur

Pokmas, aparat kampung

√

√

ADD

2

Melakukan pembinaan terhadap oknum pelanggar peraturan kampung

aparat kampung, kelompok masyarakat

√

-

ADD

1

Melakukan pelatihan pengukuran profil pantai secara periodik

kelompok masyarakat, BLH

√

-

Kelompok masyarakat, BLH

2

Melakukan pelatihan untuk menganalisa data dan penyajiannya secara sederhana

kelompok masyarakat, BLH

√

-

Kelompok masyarakat, BLH

3

Melakukan pemantuan secara rutin sebulan sekali terhadap bangunan tanggul pantai pencegah abrasi

kelompok masyarakat, BLH

√

√

Kelompok masyarakat, BLH

17

3. Pengelolaan hutan bakau Tujuan

1. Mencegah kerusakan hutan bakau 2. Melindungi pantai dari abrasi 3. Menjaga kelestarian sumberdaya ikan Jangka waktu program

Strategi

1

2

3

Kerjasamas pokmas dengan instansi pemerintah

Penyusunan peta hutan bakau

Program

Lembaga terkait

Pendek (0005)

menengah (05-10)

Sumber anggaran

1

Membuat MOU dengan badan lingkungan hidup (BLH) kab. Merauke dalam pengadaan bibit kelapa atau bakau dan pembiayaan perawatan

kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke

√

-

BLH, pemerintahan kampung, swadaya masyarakat

2

Pengadaan 15.000 bibit kelapa atau bakau yang ditanam secara bertahap pada lokasi perlindungan

kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke

√

-

BLH, pemerintahan kampung, swadaya masyarakat

3

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan 15.000 pohon kelapa atau kelapa

kelompok masyarakat, BLH kab. Merauke

-

√

BLH, pemerintahan kampung, swadaya masyarakat

1

Pembuatan peta pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir (Perlindungan bakau dan ekowisata)

pemerintahan kampung, kelompok masyarakat,

√

-

ADD, swadaya masyarakat

2

Pembuatan peraturan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir

pemerintahan kampung, kelompok masyarakat,

√

-

ADD, swadaya masyarakat

1

Bersama pemerintahan kampung Kuler dan Onggaya untuk menyusun peraturan bersama tentang pengelolaan hutan bakau

pemerintahan Kampung Kuler dan Onggaya

√

-

ADD, swadaya masyarakat

2

Bersama pemerintahan kampung Kuler dan Onggaya untuk menyusun peta pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir

pemerintahan Kampung Kuler dan Onggaya

√

-

ADD, swadaya masyarakat

Koordinasi denganKampung Kuler dan Onggaya tentang pengelolaan hutan bakau

18

4. Peningkatan pendidikan masyarakat Tujuan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik 3. Tersedianya rumah dinas tenaga pengajar Jangka waktu program

Strategi

1

2

3

Program

Pendek (0005)

menengah (05-10)

Sumber anggaran

1

Sosialisasi peraturan tentang kewajiban sekolah bagi anak-anak dan remaja

Pemerintahan kampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

√

-

YPK, Dinas pendidkan, swadaya masyarakat

2

Mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun PAUD

Pemerintahan kampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

√

-

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ADD

1

Membuat forum konsultasi pendidikan anatara pemerintahan kampung dengan kepala sekolah SD, SMP dan SMA

Pemerintahan kampung, YPK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

√

-

Pemerintah kampung, swadaya masyarakat

2

Melakukan konsultasi setiap semester dengan guru dan wali murid

Pemerintahan kampung, YPK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

√

√

Pemerintah kampung, swadaya masyarakat

1

Restrukturisasi lembaga pengawasan pendidikan tingkat kampung

Pemerintahan kampung, YPK, dinas pendidikan

√

-

Pemerintah kampung, swadaya masyarakat

2

Melakukan pengawasan terhadap perkembangan anak usia sekolah

Pemerintahan kampung, masyarakat

√

√

Pemerintah kampung, swadaya masyarakat

Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Yayasan Pendidikan Kristen

Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan anak didik

Mengaktifkan lembaga pengawas pendidikan tingkat kampung

Lembaga terkait

19

3.4. Monitoring dan Evaluasi Dalam memantau pelaksanaan kegiatan dalam rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan kelompok pengelola sumberdaya CCDP-IFAD setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat Kampung Tomer melalui BPD dalam satu sidang musyawarah kampung. Laporan tersebut berisi tentang : 1. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan. 2. Laporan kegiatan. 3. Laporan hasil yang dicapai. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. 2. Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. 3. Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan 4. Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. 5. Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 6. Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di desa. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu. Untuk itu telah ditetapkan hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan antara lain: Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun (adanya daerah perlindungan laut, tanggul banjir, sarana air bersih, penyuluhan yang telah dilakukan, kelompok usaha yang dibentuk, dll.).Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Indikator : Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan bakau,kualitas hasil pengolahan ikan, panjang tanggul yang dibangun, jumlah pohon bakau yang tumbuh, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan dan lain-lain.

20

Sebagai contoh untuk monitoring dan evaluasi, tabel berikut ini merinci indikator monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan serta hasil yang diharapkan berdasarkan pada isu pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3. Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir. Tabel 3. Monitoring dan evaluasi Kampung Tomer

Isu dan Permasalahan

hasil yang diharapkan

1. Proses penanganan ikan pasca panen

1. Kualitas ikan tetap terjaga. 2. Pengadaan coolboks. 3. Sarana transportasi yang dapat menampung ikan lebih banyak

3. Abrasi Pantai

1. Berhentinya penambangan pasir sekitar pantai kuler khususnya Ndalir, 2. Ekosistem mangrove di restorasi, 3. Adanya tanggul yang mampu menahan gelombang abrasi.

4. Pemanfaatn Ekosistem Mangrove

1. Tersosialisasinya manfaat hutan bakau. 2. Kembalinya kondisi hutan bakau seperti fungsi alaminya.

5. Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik 3. Tersedianya rumah dinas tenaga pengajar

21

Indikator



Pengadaan 1 coolboks bagi setiap penangkap ikan gabus

 Penanaman bakau  Perbaikan tanggul



Tidak ada lagi pembuatan kapur dari pohon bakau,  Penanaman bakau 1000 pohon

  

1buah bangunan rumah dinas Renovasi rumah dinas Sertifikasi tenaga pengajar

Penilaian +

-

=

IV. PENUTUP

Dokumen Perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Tomer disusun dengan melibatkan stokeholder (pemerintahan kelurahan/kampung, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru, pengusaha local dan LSM) yang memiliki peran dan keinginan yang kuat dalam membangun kelurahan sesuai visi dan misi kelurahan, tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam yang terdapat di lingkungan kelurahan. Forum yang telah dilaksanakan melibatkan masyarakat dalam melakukan penggalian isu dan permasalahan kelurahan, isu dan permasalahan yang diangkat merupakan konflik antara stokeholder dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing tanpa memikirkan efek kepada yang lain. Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan dan tanpa perencanaan telah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan penurunan potensi sumbredaya ikan, kondisi ini semakin rumit diselesaikan karena kurangnya koordinasi antar stokeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup, mustahil kiranya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup didalam kondisi potensi sumberdaya yang koleps, kemisikinan masyarakat pesisir khasusnya keluarga nelayan hampir menjadi cover depan wilayah pesisir, kemiskinan dan kolapsnya sumberdaya pesisir merupakan dua aspek yang memiliki korelasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan potensi sumberdaya alam yang akan berdampak kepada pendapatan keluarga nelayan. Koordinasi antara stokeholder merupakan kunci dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sekat antar suku dan agama sebaiknya di tanggalakan, konflik pribadi mampu dipadamkan, sehingga setiap stokeholder mampu melaksanakan secara sunggu-sungguh apa yang telah direncanakan di dalam dokumen ini, apabila dikemudian hari ditemukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya dilakukan evauasi bersama melalui musyawarah mufakat antar stokeholder.

22

Berita Acara Konsultasi Publik Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Kampung Tomer Distrik Naukenjerai Kab. Merauke Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat November tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Tomer distrik Naukenjerai telah dilaksanakan Konsultasi publik Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Kampung Tomer distrik Naukenjerai Kab. Merauke, dengan beberapa catatan yang harus dilengkapi pihak tim pelaksana sebagai berikut : 1. Pihak Tim pelaksana mencatat masukan dan perubahan-perubahan yang diberikan melalui forum konsultasi publik untuk perbaikan. 2. Membuat Peta perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terlihat lebih detil bagaimana wilayah pemanfaatan sumberdaya kampung. 3. Kampung Tomer dalam perencanaan dijadikan sebagai lokasi penangkapan ikan dan pengembangan usaha pengolahan perikanan 4. Perlu melakukan Identifikasi sentra jasa pelayanan seperti koperasi dan lembaga permodalan skala mikro lainnya. 5. Kaitannya dengan peraturan kampung, maka pihak tim pelaksana lebih intensif koordinasinya dengan aparat kampung, kapala adat dan Bamuskam. 6. Dalam penentuan kawasan konservasi perlu memperhatikan hukum adat dan melibatkan masyarakat lokal. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tomer , 24 November 2015 Tim Pelaksana Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

Kepala Kampung Tomer

Burhanuddin

Esron Ndimar

23