PROVINSI PAPUA BUPATI MERAUKE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 7 TAHUN 2014 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERAUKE, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke belum dapat direalisasikan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dilakukan secara sistematis dan terencana;
b.
bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang multi dimensi sehingga harus dilakukan penanganan secara sistematis dan berkesinambungan;
c.
bahwa angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Merauke membutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien berkelanjutan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Merauke;
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang ...
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang ...
-3-
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 15. Peraturan…
-4-
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Azasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE dan BUPATI MERAUKE MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
3.
Bupati ialah Bupati Merauke.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab membina secara administratif dan fungsional penanggulangan kemiskinan.
5.
Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6.
Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang dan/atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. 7. Keluarga…
-5-
7.
Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan kebawah sampai derajat ketiga.
8.
Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Merauke dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Merauke.
9.
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Merauke yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Merauke di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke.
BAB II ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 2…
-6-
Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan berasaskan: a. b. c. d. e. f.
kemanusiaan; keadilan; non diskriminasi; kesetiakawanan; partisipatif; dan berkelanjutan. Pasal 3
Penanggulangan kemiskinan di Daerah, bertujuan untuk: a. b.
c.
d.
menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; meningkatkan partisipasi warga miskin dalam pengambilan kebijakan publik terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hakhak dasar; menciptakan lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang memungkinkan warga miskin mengembangkan diri dalam rangka peningkatan kehidupan yang bermartabat secara bertahap dan berkelanjutan; mengurangi jumlah penduduk miskin. Pasal 4
Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pasal 5 Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi: a. b. c. d. e. f.
kriteria kemiskinan; identifikasi warga miskin; hak dan kewajiban warga miskin, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat; penyusunan strategi dan program; pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan peran serta masyarakat.
BAB III…
-7-
BAB III KRITERIA KEMISKINAN Pasal 6 (1)
Kriteria kemiskinan terdiri dari: a. b. c.
d. e. f. g. h. i. j. k. l.
m. n.
berdasarkan
kriteria
umum
luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang; jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersamasama dengan rumah tangga lain; sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; tidak mampu membayar Puskesmas/Poliklinik untuk berobat; sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan; pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; dan tidak memiliki aset /harta bergerak/harta tidak bergerak yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000.- seperti sepeda motor kredit maupun bukan kredit, emas, perhiasan, ternak, kapal/perahu motor atau barang modal lainnya.
(2) Selain…
-8-
(2)
Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mementukan kriteria khusus sesuai dengan keadaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV IDENTIFIKASI WARGA MISKIN Pasal 7 (1)
Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di Daerah secara periodik.
(2)
Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin. Pasal 8
(1)
Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
(2)
Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
(3)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
(4)
Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara jujur, adil, transparan, objektif dan akuntabel.
(5)
Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman dimasing-masing kelurahan dan/atau kampung untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
(6)
Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan. (7) Warga…
-9-
(7)
Warga miskin ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai warga miskin dan mendapatkan kartu identitas warga miskin. Pasal 9
(1)
Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikoordinir oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. SKPD; b. masyarakat; dan c. pemangku kepentingan lainnya. Pasal 10
Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dijadikan dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin Pasal 11 Setiap warga miskin mempunyai hak: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
atas kebutuhan sandang dan pangan; atas pelayanan kesehatan; atas pelayanan pendidikan; atas pekerjaan dan berusaha; atas kebutuhan tanah/perumahan; atas air bersih dan sanitasi yang baik; mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; atas modal usaha; atas rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan; dan j. untuk…
- 10 -
j.
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Pasal 12
(1)
Warga miskin wajib membuka diri dan rela menerima program pemerintah kabupaten untuk menanggulangi kemiskinan.
(2)
Warga miskin wajib meninggalkan budaya dan/atau kebiasaan yang menyebabkan keluarga menjadi miskin.
(3)
Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasal 13
(1)
Dalam penanggulangan Kabupaten berkewajiban: a. b.
kemiskinan
Pemerintah
menjamin terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan menyusun strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki.
(3)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang berkelanjutan.
Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat Pasal 14 (1)
Dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Daerah berkewajiban:
seluruh
a. turut…
- 11 -
a. b.
(2)
turut serta dalam pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.
Setiap keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
BAB VI STRATEGI DAN PROGRAM Bagian Kesatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pasal 15 (1)
Strategi dengan: a. b. c. d.
penanggulangan
kemiskinan
dilakukan
mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2)
Rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
(3)
Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana strategi penanggulangan kemiskinan pada SKPD terkait.
Bagian Kedua Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 16 Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
a. kelompok…
- 12 -
a.
b.
c.
d.
kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Paragraf 1 Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluaraga Pasal 17
Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi: a. bantuan sandang dan pangan; b. bantuan kesehatan; c. bantuan pendidikan; dan d. bantuan perumahan. Pasal 18 (1)
Program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui: a. b. c. d. e.
pemenuhan sandang yang layak; penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; peningkatan akses terhadap air bersih dan jamban keluarga; dan pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan higienis. (2) Pemberian…
- 13 -
(2)
Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)
Pemberian bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)
Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 19
(1)
Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui: a. b. c.
d. e.
f.
(2)
penurunan angka kematian bayi dan balita; peningkatan jumlah anak yang diimunisasi; penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; peningkatan alokasi anggaran jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten untuk keluarga miskin; pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan Pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20
(1)
Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan melalui: a.
peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin; b. penurunan…
- 14 -
b. c. d. e.
f.
penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C; pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin tingkat pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK); dan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam bentuk beasiswa Pemerintah Kabupaten dan bantuan penyelenggaraan pendidikan.
(2)
Satuan pendidikan berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten.
(3)
Tata cara persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 21
(1)
Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan melalui: a. b. c.
(2)
penyediaan perumahan; bantuan perbaikan rumah; dan bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pasal 22
(1)
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi: a. bantuan…
- 15 -
a. b. c. d. e. f.
bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha; fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan; fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten.
(2)
Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
(3)
Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
(4)
Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
(5)
Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
(6)
Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Pasal 23
(1)
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
a. peningkatan…
- 16 -
a.
b.
c. d.
peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui program Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin; peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan peningkatan sarana dan prasarana usaha.
(2)
Pemeritah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(3)
Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Pasal 24
Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi: a. b. c.
program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak; program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 25
Program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi: a.
b.
penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin; peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja; c. pengembangan…
- 17 -
c. d. e.
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha. Pasal 26
Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi: a.
b.
c.
d.
penyediaan anggaran Pemerintah Kabupaten untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten maupun swasta; perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat. Pasal 27
Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi: a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses Daerah terpencil; b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin; d. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan berbasis masyarakat hukum adat sekitar hutan dengan Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi kemiskinan; dan e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik. Bagian…
- 18 -
Bagian Ketiga Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 28 (1)
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
(2)
Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(3)
Pelaksanaan penanggulangan dikoordinasikan oleh TKPKD.
kemiskinan
BAB VII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Pasal 29 (1)
Bupati membentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SKPD terkait; b. Badan Pusat Statistik; c. Perguruan Tinggi; d. Dunia usaha; e. Organisasi non Pemerintah; dan f. Pemangku kepentingan lainnya.
(3)
Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati.
(4)
Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala SKPD yang membidangi perencanaan dan pembangunan. Pasal 30
TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai tugas: a.
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan b. mengendalikan…
- 19 -
b.
mengendalikan pelaksanaan kemiskinan di Daerah.
penanggulangan
Pasal 31 (1)
TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian dengan SKPD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan; b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
(2)
TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, menyelenggarakan fungsi: a.
b.
c.
d. e.
Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah; pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
Pasal 32…
- 20 -
Pasal 32 Susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 33 Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu. Pasal 34 TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Pasal 35 TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 36 (1)
Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(2)
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, Organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
(3)
Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. (4) Program…
- 21 -
(4)
Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 37
Pembiayaan program penanggulangan kemiskinan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke dan sumber lain yang sah. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 25 Pebruari 2014
BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA Diundangkan di Merauke pada tanggal 25 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE CAP/TTD DANIEL PAUTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2014 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
S.M. SILUBUN, SH., MH 19540908 198503 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA :
- 22 -
