PROVINSI PAPUA BUPATI KEPULAUAN YAPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN YAPEN, Menimbang
:
a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya peningkatan pelayanan umum kelembagaan perangkat-perangkat daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata ulang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507); 3. Undang - …./- 2 -
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 10. Peraturan…….../- 3 -
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 15. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Parameter Hak Azasi Manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN
Memutuskan ….../- 4 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Yapen. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas yang merupakan Unit Kerja Dinas. 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. BAB II PEMBENTUKAN, SUSUNAN , KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Bagian ….../- 5 -
Bagian Kedua Susunan Organisasi Dinas Daerah Pasal 3 Organisasi Dinas Daerah terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Tanaman Pangan dan Hortikultura ; Perkebunan ; Peternakan ; Kehutanan ; Perhubungan ; Komunikasi dan Informatika ; Perindustrian, Perdagangan dan ESDM ; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sosial dan Tenaga Kerja Pariwisata ; Pemuda dan Olahraga ; Kelautan dan Perikanan; Pendapatan dan Pengelolaan Pasar; Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 4
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Keempat Tugas Pokok Pasal 5 (1) Dinas- Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dan tugastugas lainnya yang diberikan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian …. ../- 6 -
Bagian Kelima DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Paragraf I Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan. (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Teknis; 2) Seksi Bangunan dan Gedung; 3) Seksi Prasarana Lingkungan dan Pemukiman. d. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1) Seksi Jasa Konstruksi; 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan; 3) Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan. e. Bidang Pengairan, terdiri dari: 1) Seksi Perencanaan Teknis; 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan; 3) Seksi Pemeliharaan dan Eksploitasi. f. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1) Seksi Pengembangan Perumahan ; 2) Seksi Perumahan Formal dan Swadaya; 3) Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan. g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian …. .../- 7 -
Bagian Keenam DINAS KESEHATAN Paragraf II Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan. (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; 3) Seksi Pengendalian Penyehatan Lingkungan. e. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Perencanan dan Pendayagunaan SDM; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi. f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Jaminan Kesehatan; 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3) Seksi Kefarmasian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Paragraf III
Tugas ……../- 8 -
Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahanan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Pendidikan SD : 1) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan; 2) Seksi Ketenagaan Kependidikan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pendidikan Menengah Pertama, terdiri dari: 1) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan; 2) Seksi Ketenagaan Kependidikan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, terdiri dari: 1) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan; 2) Seksi Ketenagaan Kependidikan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari : 1) Seksi Pendidikan Usia Dini; 2) Seksi Penyetaraan Pendidikan; 3) Seksi Kursus Pendidikan Luar Sekolah. g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1) Seksi Kebudayaan; 2) Seksi Kesenian dan Perfilman; 3) Seksi Sejarah. h. Kelompok Jabatan Fungsional. i. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di maksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Paragraf IV
Tugas …..../- 9 -
Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan ; 2) Seksi Budi daya Serealia dan Kacang-kacangan ; 3) Seksi Budi daya Umbi-umbian dan Sagu. d. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan ; 2) Seksi Budi daya Tanaman Buah dan Sayuran ; 3) Seksi Aneka Tanaman dan Tanaman Hias. e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari : 1) Seksi Pengolahan dan Pengembangan Usaha ; 2) Seksi Pemasaran ; 3) Seksi Mutu dan Standarisasi. f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari: 1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan; 2) Seksi Alat dan Mesin Pertanian; 3) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan dan Air. g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. UPTD. (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan DINAS PERKEBUNAN Paragraf V
Tugas ……/- 10 -
Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 10 (1)
Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perkebunan. (2) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Potensi Perkebunan, terdiri dari : 1) Seksi Inventaris dan Pendataan ; 2) Seksi Tata Guna Perkebunan; 3) Seksi Data dan Informasi Perkebunan. d. Bidang Bina Produksi Perkebunan, terdiri dari : 1) Seksi Perbenihan ; 2) Seksi Budi daya; 3) Seksi Rehabilitasi, Difersifikasi dan Intensifikasi. e. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Usaha Perkebunan; 3) Seksi Mutu dan Standarisasi. f. Bidang Bina Perlindungan Perkebunan, terdiri dari : 1) Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman ; 2) Seksi Pengendalian Hama Tanaman; 3) Seksi Pengawasan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh DINAS PETERNAKAN Paragraf VI Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 11 (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Peternakan. (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari: a. Kepala ……/- 11 -
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari : 1) Seksi Pembibitan dan Budi daya Peternakan; 2) Seksi Pakan dan Sarana Peternakan; 3) Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan. d. Bidang Usaha Peternakan, terdiri dari : 1) Seksi Bimbingan Usaha; 2) Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Usaha; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari : 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; 2) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan ; 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber daya Kesehatan Hewan. f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, terdiri dari : 1) Seksi Pasca Panen dan Hiegen Sanitasi ; 2) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; 3) Seksi Pengujian Produk Hewan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas DINAS KEHUTANAN Paragraf VII Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 12 (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kehutanan. (2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang ……/- 12 -
c. Bidang Perencanaan Kehutanan , terdiri dari : 1) Seksi Inventarisasi Hutan ; 2) Seksi Penataan Kawasan Hutan ; 3) Seksi Penyusunan Rencana Kehutanan. d. Bidang Pengelolaan Kehutanan, terdiri dari : 1) Seksi Tata Kelola Hutan ; 2) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ; 3) Seksi Perlindungan Hutan. e. Bidang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan, terdiri dari : 1) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan; 2) Seksi Pengawasan Tertib Peredaran Hasil Hutan; f. Kelompok Jabatan Fungsional; g. UPTD. (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua belas DINAS PERHUBUNGAN Paragraf VIII Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 13 (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan. (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : 1) Seksi Angkutan Orang dalam trayek; 2) Seksi Angkutan Orang tidak dalam trayek; 3) Seksi Angkutan Barang. d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari: 1) Seksi Kepelabuhan; 2) Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran; 3) Seksi Transportasi Udara. e. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari : 1) Seksi Keselamatan danTeknik Sarana; 2) Seksi Penyuluhan dan Penggunaan LLAJ; 3) Seksi Pengendalian LLAJ. f. Bidang …..../- 13 -
f. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, terdiri dari : 1) Seksi Manajemen Lalu lintas; 2) Seksi Rekayasa Lalu lintas; 3) Seksi Fasilitas Pendukung. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. UPTD (3). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga belas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Paragraf IX Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 14 (1)
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Manajemen Pengolahan Data Elektonik, terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Pengolahan Data Elektronik; 2) Seksi Pengendalian Pengolahan Data Elektronik; 3) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data. d. Bidang Pengembangan Teknologi Jaringan Data, terdiri dari: 1) Seksi Piranti Lunak dan Keras; 2) Seksi Teknologi Jaringan Data; 3) Seksi Sarana Teknologi. e. Bidang Bina Media Massa, terdiri dari : 1) Seksi Bina Media Cetak dan Perfilman; 2) Seksi Media Elektronik; 3) Seksi Media Tradisional. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. UPTD (3). Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian …..../- 14 -
Bagian Keempat belas DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM Paragraf X Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 15 (1)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 1) Seksi Hukum, Kerja sama dan Iklim Usaha; 2) Seksi Standarisasi dan Teknologi ; 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan; 2) Seksi Bahan Pokok, Barang Strategis dan Distribusi; 3) Seksi Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen. e. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari : 1) Seksi Geologi; 2) Seksi Sumberdaya Mineral; 3) Seksi Ketenagalistrikan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima belas DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Paragraf XI Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Pasal …..../- 15 -
Pasal 16 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Koperasi, terdiri dari : 1) Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi; 2) Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan Koperasi; 3) Seksi Pengawasan Koperasi. d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : 1) Seksi Wira usaha; 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM; 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi. e. Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri dari : 1) Seksi Permodalan Koperasi; 2) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah; 3) Seksi Penilaian Simpan Pinjam. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam belas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Paragraf XII Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 17 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang …..../- 16 -
c. Bidang Kependudukan, terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran Penduduk; 2) Seksi Mutasi Penduduk; 3) Seksi Pendataan Penduduk Rentan dan Administrasi Kependudukan d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 2) Seksi Kelahiran dan Kematian; 3) Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perubahan Nama. e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Kependudukan; 2) Seksi Pengembangan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan; 3) Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh belas DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Paragraf XIII Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja. (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Kemiskinan, Keterlantaran dan Keterpencilan, terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi ; 2) Seksi Jaminan dan Perlindungan; 3) Seksi Pemberdayaan. d. Bidang Kecatatan, Tuna Sosial, dan Penyimpangan Perilaku, terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi; 2) Seksi Jaminan dan Perlindungan; 3) Seksi Pemberdayaan. e. Bidang …..../- 17 -
e. Bidang Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi; 2) Seksi Jaminan dan Perlindungan; 3) Seksi Pemberdayaan. f. Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas ; 2) Seksi Informasi dan Pengembangan Pasar Kerja ; 3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja. g. Bidang Hubungan Industrial, dan Jaminan Sosial, terdiri dari : 1) Seksi Persyaratan Kerja ; 2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan ; 3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. h. Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, terdiri dari : 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja ; 2) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; i. Kelompok Jabatan Fungsional. j. UPTD (3). Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan belas DINAS PARIWISATA Paragraf XIV Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 19 (1) Dinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata. (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari : 1) Seksi Destinasi Pariwisata; 2) Seksi SDM dan Pemberdayaan Masyarakat ; 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 1) Seksi Promosi Pariwisata; 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; 3) Seksi Pemasaran Pariwisata. e. Bidang ...../- 18 -
e. Bidang Bina Usaha Pariwisata, terdiri dari; 1) Seksi Bina usaha Objek Wisata; 2) Seksi Penyelenggaraan Event; 3) Seksi Bina Kerajinan dan Cenderamata. f. Kelompok Jabatan Fungsional; g. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata di maksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan belas DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Paragraf XV Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 20 (1) Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga. (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari : 1) Seksi Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda ; 2) Seksi Kreativitas Pemuda ; 3) Seksi Organisasi Kepemudaan . d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari : 1) Seksi Kepanduan ; 2) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan ; 3) Seksi Kewirausahaan Pemuda. e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari; 1) Seksi Pembibitan Olahragawan; 2) Seksi Olahraga Prestasi; 3) Seksi IPTEK Keolahragaan. f. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari; 1) Seksi Olahraga Pendidikan; 2) Seksi Olahraga Rekreasi; 3) Seksi Industri Olahraga. g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga di maksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian …..../- 19 -
Bagian Kedua puluh DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Paragraf XVI Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 21 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari : 1) Seksi Sumber Daya Ikan; 2) Seksi Perikanan Tangkap; 3) Seksi Bina Usaha Budidaya. d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; 2) Seksi Pemasaran; 3) Seksi Usaha dan Investasi. e. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari : 1) Seksi ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2) Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan; 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha. f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Seksi Pengendalian SDKP dan Infrastruktur Kawasan; 3) Seksi Penanganan Pelanggaran. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua puluh satu DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Paragraf …./- 20-
Paragraf XVII Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Pasal 22 (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar. (2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Pajak dan Retribusi, terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2) Seksi Penilaian, Penetapan dan Verifikasi; 3) Seksi Pengelolaan dan Penagihan. d. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari : 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan; 2) Seksi Perumusan Perundang-undangan; 3) Seksi Pelayanan Informasi. e. Bidang PBB-P2, BPHTB dan Penerimaan Lain-lainnya, terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2) Seksi Penilaian, Penetapan dan Verifikasi ; 3) Seksi Pengelolaan dan Penagihan. f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari : 1) Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar; 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar. 3) Seksi Sarana dan Prasarana g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. UPTD 4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar di maksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua puluh dua DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN Paragraf XVIII Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Pasal ../- 21-
Pasal 23 (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. (2) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang Kebersihan, terdiri dari : 1) Seksi Kebersihan; 2) Seksi Monitoring dan Penyuluhan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pertamanan, terdiri dari : 1) Seksi Taman; 2) Seksi Pemeliharaan dan Dekorasi Kota; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pemakaman, terdiri dari : 1) Seksi Registrasi dan Pemanfaatan; 2) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban; 3) Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. UPTD (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di maksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.
BAB….../-22-
BAB IV UPTD Pasal 25 (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Distrik ; (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ; (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan ; (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Bupati.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 26 (5) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur. (6) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan di berhentikan oleh Bupati atas usul Sekda. (7) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas. (8) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 27 Keuangan untuk pembiayaan Dinas-Dinas Daerah disediakan dari APBD serta sumber-sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII ESELONERING Pasal 28 (1) (2) (3) (4)
Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah Jabatan Struktural IV.b
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rasionalisasi berkaitan dengan kelembagaan yang lama wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengundangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditetapkan di S E R U I Pada tanggal 2 Juli 2015 BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
TONNY TESAR Di undangkan di SERUI Pada tanggal 3 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN ALEXANDER NUSSY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2015 NOMOR 4 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepuauan Yapen Provinsi Papua : 004/Kab.Kep.Yapen/Prov.Papua/004/2015
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH U.B KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, GOKMAN SIMBOLON, SH PEMBINA NIP. 19610212 199303 1 007
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
I. UMUM Bahwa dalam penyelengaraan Negara Kesatuan R.I yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana Urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penangganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor
unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisai pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka memepercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah dilingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat adanya perubahan momenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih mefungsikannya sebagai Unsur Staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Selain itu, Eselon Kepala Bidang pada Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen diturunkan yang semula Esselon III a menjadi III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundangundang di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Esselon III a, sebelum peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Esslelon III a, walaupun organisasinya menjadi Esselon III b dan jabatan Esselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan , pelaksanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah. Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Yapen. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 72
