PROVINSI PAPUA BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA BUPATI JAYAPURA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA, Menimbang :

a. bahwa struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Yowari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari sudah tidak layak lagidengan beban kerja yang ditanggung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Yowari sehingga struktur organisasinya perlu diubah untukdisesuaikan dan ditingkatkan; b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 345/MENKES/SK/V/2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani Milik Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, menyatakan Rumah Sakit Umum Daerah KelasC; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 2907); 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah

1

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Permen/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Permen/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Jayapura.

2

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura yang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas yang berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan. 7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura. 8. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura. 9. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaanya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional. 10. Komite Keperawatan adalah kelompok anggotanya terdiri dari perawat/bidan.

profesi

perawat/bidan

yang

11. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Jayapura dengan klasifikasi Kelas C. (2) RSUD Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Yowari. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.

3

Jayapura

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4menyelenggarakanfungsi: a. Penyelenggaraan pelayanan medis; b. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan; c. Penyelenggaraan pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan; e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Medis dan Paramedis; f. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; g. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 6 (1)

Struktur Organisasi RSUD terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu; d. Bidang Penunjang Medik; e. Bidang Penunjang Non Medik; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4

Paragraf 1 Direktur Pasal 7 (1)

RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan; b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan rumah sakit.

(3)

yang

bermutu

sesuai

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; b. pengkoordinasianpelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit. d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1)

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan,evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pengendalian diSub Bagian Perencanaan, Eevaluasi dan Pelaporan. b. penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pengendalian di Sub Bagian pengelolaan keuangan. c. penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pengendalian di Sub Bagian adminstrasi umum dan kepegawaian. d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur.

5

Pasal 9 Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Keuangan. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasidan melaporkan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.

pelaksanaan kebijakan teknis; pelaksanaan program dan kegiatan; pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu; dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokokmerencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional umum; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan;dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 12 (1)

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasidan melaporkan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

6

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional umum; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum pada Sub Bagian;dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Paragraf 3 Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu Pasal 13 (1)

Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutudipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatanpada bidang pelayanan medis dan pengendalian mutu.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi pelayanan medik dan keperawatan; d. pelaksanaan evaluasi program kegiatan pejabat fungsional umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 14

BidangPelayanan Medik dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiridari : a. Seksi Pelayanan Medis; dan b. Seksi Keperawatan. Pasal 15 (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan medis. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi pelayanan medis dan keperawatan; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; dan

7

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan. Pasal 16 (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan keperawatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SeksiKeperawatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi keperawatan; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Pelayanan. Paragraf 4 Bidang Penunjang Medik Pasal 17 (1)

Bidang Penunjang Medik dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Bidang Penunjang Medik.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatanSeksi Logistik dan Diagnostik,dan Seksi Rekam Medik dan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 18

Bidang Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari : a. Seksi Logistik dan Diagnostik; dan b. Seksi Rekam Medik dan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit; Pasal 19

8

(1) Seksi Logistik dan Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan,mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan logistik dan diagnostik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik.

Pasal 20 (1) Seksi Rekam Medik dan Sistim Informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Rekam Medik dan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Rekam Medik dan Sistim Informasi Mamanejem Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatanSeksi Rekam Medik dan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik. Paragraf 5 Bidang Penunjang Non Medik Pasal 21 (1) Bidang Penunjang Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Bidang Penunjang Non Medik. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang Non Medik menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan;

9

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi, dan Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan penunjang non medik; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Non Medik.

Pasal 22 Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Pasal 23 (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Non Medik. Pasal 24 (1) Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis; b. pelaksanaan program dan kegiatan;

10

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi sarana prasarana dan kesehatan lingkungan rumah sakit; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Non Medik. Pasal 25 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian, dan Kepala-kepala Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Komite-Komite; b. Staf Medik Fungsional; c. Petugas Instalasi. (3) Jumlah dan jenis Komite-komite, Staf Medik Fungsional dan Petugas Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur sesuai dengan kebutuhan. Pasal 27 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pasal 28 (1) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Direktur. (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Bagian Kesatu Eselon dan Jenjang Kepangkatan Pasal 29

11

direktur

(1) (2) (3)

Direktur adalah Jabatan eselon III.a. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b. Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a. Pasal 30

Penetapan eselon dan jenjang kepangkatan dalam Jabatan Struktural sebagai berikut : JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG TERENDAH TERTINGGI PANGKAT GOL/ PANGKAT GOL/ RUANG RUANG 3 4 5 6

NO.

ESELON

1

2

1.

III.a

Pembina

IV/a

Pembina TK. I

IV/b

2.

III.b

Penata Tk.I

III/d

Pembina

IV/a

3.

IV.a

Penata

III/c

Penata TK. I

III/d

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pasal 31 (1) (2) (3)

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 32

(1)

(2)

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan RSUD. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan RSUD. Pasal 33

(1)

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi serta Ketua Jabatan Fungsional bertugas

12

memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2)

bimbingan

serta

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi serta Ketua Jabatan Fungsional wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34

Setiap bawahan di lingkungan RSUD dapat memberikan saran dan usul mengenai langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 35 (1)

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

(2)

RSUD dapat menerima bantuan lain sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Bab V, Bagian Keempat Pasal 8, Pasal 9, dan lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata dan Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah sakit Umum Daerah Yowari (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 7) dicabutdandinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal lain bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

13

Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani pada tanggal 20 April 2015 BUPATI JAYAPURA, ttd MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si. Diundangkan di Sentani pada tanggal 20 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA ttd Drs. YERRY FERDINAND DIEN PEMBINA UTAMA MADYA NIP 195901141984101002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH PEMBINA Tk.I NIP. 19580825 199202 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 05/2015

14

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2015 TANGGAL 20 APRIL 2015

DIREKTUR

BAG. TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABID PELAYANAN MEDIK

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI KEPERAWATAN

SUB BAG PEP

BIDANG PENUNJANG NON MEDIK

BIDANG PENUNJANG MEDIK

SEKSI LOGISTIK & DIAGNOSTIK

SEKSI REKAM MEDIK

SEKSI PENGEMBANGAN SDM & SERTIFIKASI

BUPATI JAYAPURA, ttd

Salinan sesuai aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

MURSALIM, SH PEMBINA Tk.I NIP.195808251992021001

1

SUB BAG KEUANGAN

SEKSI SARANA PRASARANA & KESLING RS