BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOVEN DIGOEL, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Boven Digoel; b. bahwa dalam perkembangannya telah terbit Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, menyikapi peraturan perundangan-undangan dan dinamika otonomi daerah, peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Boven Digoel dengan peraturan daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4884): 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5595); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Boven Digoel;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Boven Digoel;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL dan BUPATI BOVEN DIGOEL MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1)
Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f.
Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan Fungsional (2)
Bagan struktur organisasi Inspektorat dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ; (1)
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Kampung, membawahi : 1) Sub Bidang Bina Adminstrasi Kampung ; 2) Sub Bidang Fasillitasi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, membawahi: 1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat; 2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat. e. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Pengkajian Potensi, membawahi : 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna; 2) Sub Bidang Pengkajian Potensi Masyarakat Kampung. f. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi 2) Sub Bidang Fasilitasi Pemasaran Hasil g. UPT; h. Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17 (1) untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan Informasi dan Pengendalian ASN; b. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat ASN; c. Pengelolaan mutasi dan pensiun ASN; d. Pengelolaan pengembangan karier ASN; e. Pengelolaan pendidikan dan latihan ASN; f. Pengelolaan kesejahteraan ASN; g. Pengelolaan tata usaha; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
16,
Badan
Pasal 18 (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdiri dari ; a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahi ; 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Asset; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Sub Bagian Pelaporan, Dokumentasi & Arsip c. Bidang Perencanaan,Pengembangan membawahi :
dan
Kesejahteraan
Aparatur,
1) Sub Bidang Perencanaan,Pengembangan SDM Aparatur;; 2) Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan ASN. d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, membawahi : 1) Sub Bidang Pangkat dan Jabatan. 2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun. e. Bidang Informasi dan Pengendalian Kepegawaian, membawahi : 1) Sub Bidang Informasi dan Pemutahiran Data Pegawai; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai; f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahi : 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. g. UPT; h. Kelompok Jabatan fungsional (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketujuh BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 5. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; Pasal 22 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Pasal 23 Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut pada Pasal 22, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. Perumusan perencanaan teknis pelaksaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Pelakasanaan Teknik Operasional di Bidang Pemberadayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Pelaksana Penyuluhan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Pelayanan Teknis adminiastratif ketatausahaan; f. Pelaksanaan kegiatan lain Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Kebijakan Bupati.
Pasal 24 1. Susunan Organisasi Badan Berencana terdiri dari :
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
a. Kepala b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan dan Program c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Sub Bidang Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi : 1. Sub Bidang Operasional dan Penyuluh KB Serta Kesehatan Reproduksi; 2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; e. Bidang Informasi Keluarga dan Supervisi, membawahi : 1. Sub Bidang Pengolahan Data, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2. Sub Bidang Supervisi; g. UPT Badan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha h. Kelompok Jabatan Fungsional 2. Bagian Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Ditetapkan di Tanah Merah pada Tanggal 29 Januari 2016 BUPATI BOVEN DIGOEL, CAP/TTD YESAYA MERASI Diundangkan di Tanah Merah pada Tanggal 29 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, CAP/TTD EVERT SAFUF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA : 2/2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001
LAMPIRAN I
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TANGGAL : 29 JANUARI 2016 NOMOR : 2 TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
SUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
SUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
BUPATI BOVEN DIGOEL CAP/TTD
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001
YESAYA MERASI
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TANGGAL : 29 JANUARI 2016 NOMOR : 2 TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KEPALA BADAN
SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PENY. PROGRAM, KEUANGAN & ASSET
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR
BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
SUB BIDANG PERENCANAAN,PENGEM BANGAN SDM APARATUR
SUB BIDANG PANGKAT DAN JABATAN
SUB BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN
BIDANG INFORMASI DAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PELAPORAN, DOKUMENTASI & ARSIP
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
SUB BIDANG INFORMASI DAN PEMUTAHIRAN DATA PEGAWAI SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDANG PENDIDKAN & PELATIHAN STRUKTURAL SUB BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN ,FUNGSIONAL
UPT 20 20 UPTD UPTD
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001
BUPATI BOVEN DIGOEL, CAP/TTD YESAYA MERASI LAMPIRAN IV
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TANGGAL : 29 JANUARI 2016
NOMOR
:
2 TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KEPALA BADAN SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BIDANG BINA KAMPUNG
SUB BIDANG BINA ADMINISTRASI KAMPUNG
SUB BIDANG BINA FASILITASI SARANA DAN PRASARANA
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENGKAJIAN POTENSI
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN MASAYARAKAT
SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN
SUB BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT
SUB BIDANG PENGKAJIAN POTENSI MASYARAKAT KAMPUNG
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA
UPTB 20 20 UPTD UPTD
BUPATI BOVEN DIGOEL CAP/TTD YESAYA MERASI.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001
SUB BAGIAN PROGRAM,EVALUASI DAN KEUANGAN
LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TANGGAL : 29 JANUARI 2016
NOMOR
:
2 TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG OPERASIONAL DAN PENYULUHAN KB SERTA KESEHATAN REPRODUKSI
SUB BIDANG PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN ORGANISASI PEREMPUAN
SUB BIDANG OPERASIONAL KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHYUDIANA, SH PEMBINA TK. I NIP. 19661214 199302 1 001
UPTB 20 20 UPTD UPTD
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
BIDANG INFORMASI KELUARGA DAN SUPERVISI
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA,PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SUB BIDANG SUPERVISI
BUPATI BOVEN DIGOEL CAP/TTD YESAYA MERASI.
