PROVINSI PAPUA BUPATI MERAUKE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERAUKE, Menimbang :
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai lagi dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang...
- 2 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 15);
Dengan…
- 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE dan BUPATI MERAUKE MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor
Kabupaten Merauke Nomor 10 Kerja Sekretariat Daerah dan Kabupaten Merauke (Lembaran 10) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang : a. pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah dan pertanahan; b. administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi sosial, keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan; c. hubungan masyarakat dan protokoler yang meliputi humas, protokoler, peliputan dan pemberitaan; d. pemerintahan kampung yang meliputi tata pemerintahan kampung, administrasi kampung, perangkat kampung, kekayaan dan potensi kampung. 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang : a.penyelengaraan administrasi pembangunan yang meliputi perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan; b. administrasi perekonomian yang meliputi produksi daerah, perekonomian daerah dan ketahanan pangan. 3. Ketentuan...
- 4 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, kepegawaian serta urusan umum lainnya. 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka, yakni 4 (empat) huruf c angka 3 dihapus, huruf d angka 3 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah, terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; c. Sub Bagian Pertanahan. 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Sub Bagian Sosial & Keagamaan; b. Sub Bagian Pendidikan; c. Sub Bagian Kemasyarakatan. 3. Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari : a. Sub Bagian Humas; b. Sub Bagian Protokoler; c. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan. 4. Bagian Pemerintahan Kampung, terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Kampung; b. Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Kampung; c. Sub Bagian Kekayaan dan Potensi Kampung. c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan; b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 2. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari : a. Sub Bagian Produksi Daerah; b. Sub Bagian Perekonomian Daerah; c. Sub Bagian Ketahanan Pangan. d. Asisten...
- 5 d. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah, terdiri dari : 1. Bagian Hukum terdiri dari : a. Sub Bagian Perundang-undangan; b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum; c. Sub Bagian Bantuan Hukum. 2. Bagian Organisasi, terdiri dari : a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian. 3. Bagian Umum, terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan Pimpinan dan Perjalanan; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. e. Staf Ahli. (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 25 Pebruari 2014
BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA Diundangkan di Merauke pada tanggal 25 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE CAP/TTD DANIEL PAUTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2014 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
S.M. SILUBUN, SH., MH 19540908 198503 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA :
EKSPEDISI KARTU UCAPAN NATAL DAN TAHUN BARU 2016
NO.
BAGIAN
1.
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
2.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.
KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
4.
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
5.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
7.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
8.
KEPALA BAGIAN UMUM
9.
KEPALA DISTRIK MERAUKE
10. LURAH MANDALA 11. LURAH MARO 12. LURAH KELAPA LIMA 13. LURAH KARANG INDAH 14. LURAH BAMPEL 15. LURAH SERINGGU JAYA 16. LURAH SAMKAI 17. LURAH RIMBA JAYA
TANDA TERIMA
EKSPEDISI UNDANGAN EKSPEDISI UNDANGAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2015
NO.
TANDA TERIMA
1
2
1.
BUPATI MERAUKE
2.
WAKIL BUPATI MERAUKE
3.
SEKDA KAB. MERAUKE
4.
ASS. SEKDA BID. PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.
ASS. SEKDA BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
6.
ASS. SEKDA BID. ADMINISTRASI UMUM
7.
STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN & SUMBER DAYA MANUSIA
8.
STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
9.
STAF AHLI BIDANG HUKUM & POLITIK
10. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN 11. STAF AHLI BIDANG EKONOMI & KEAUNGAN 12. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE 13. KETUA DPRD KAB. MERAUKE 14. KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE 15. KAPOLRES MERAUKE 16. KOMANDAN LANTAMAL XI 17. KOMANDAN KOREM 174 ATW 18. KOMANDAN KODIM 1707 19. DANLANUD 20. REKTOR MUSAMUS
3
E EKSPEDISI UNDANGAN EKSPEDISI UNDANGAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2015
NO. 1
2
1.
PIMPINAN WWF
2.
PIMPINAN YASANTO
3.
KETUA G.O.W
4.
MUSLIMAT N.U.
5.
KETUA M.U.I
6.
USKUP AGUNG MERAUKE
7.
KETUA KLASIK MERAUKE
8.
PARISADHA HINDU DHARMA
9.
KEMENTERIAN AGAMA RI
10.
KMTU MERAUKE
11.
PIMPINAN UMAT BUDHA INDONESIA
12.
KETUA PEMUDA MARIND
13.
SENAT MAHASISWA UNMUS
14.
SENAT MAHASISWA STISIPOL
15.
SENAT MAHASISWA STIA KARYA DHARMA
16.
SENAT MAHASISWA STAK
17.
SENAT MAHASISWA STAIS
18.
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK MERAUKE
19.
KEPALA KANTOR IMIGRASI MERAUKE
TANDA TERIMA 3
