PROVINSI PAPUA BUPATI MERAUKE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERAUKE, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Kabupaten Merauke dan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dibidang Pajak Penerangan Jalan guna melaksanakan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. bahwa dalam rangka terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam hal penetapan tarif pajak penerangan jalan maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang...
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2011 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE dan BUPATI MERAUKE MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal 1…
- 3 -
Pasal I Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain : a. Untuk umum terdiri dari : Rumah Tangga - Daya 450 s/d 900 VA - Daya 1.300 s/d 2.200 VA - Daya 3.500 VA keatas
3% (tiga persen) 5% (lima persen) 6% (enam persen)
Bisnis - Daya 450 s/d 900 VA - Daya 1.300 s/d 2.200 VA - Daya 3.500 VA keatas
3% (tiga Persen) 6 % (enam persen) 8% (delapan persen)
Sosial - Daya 450 s/d 900 VA - Daya 1.300 s/d 2.200 VA - Daya 3.500 VA keatas b. Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam
3% (tiga Persen) 4% (empat persen) 4% (empat persen) 3% (tiga persen)
Industri - Daya 450 s/d 900 VA - Daya 1300 s/d 2.200 VA - Daya 3500 VA keatas
(2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
1,5 % (satu koma lima persen) 1,5 % (satu koma lima Persen) 1,5 % (satu koma lima persen) 1,5% (satu koma lima persen)
Pasal II…
- 4 -
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.
Ditetapkan di Merauke pada tanggal 8 Oktober 2014 BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA Diundangkan di Merauke pada tanggal 8 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE, CAP/TTD DANIEL PAUTA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2014 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
YOSEPH B. GEBZE, SH., L.LM 19760202 200312 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA:15/2014
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I.
UMUM Dengan semakin pesatnya perkembangan Kabupaten Merauke khususnya
dalam penggunaan tenaga listrik bagi kepentingan rumah tangga, bisnis, sosial, industri pertambangan minyak bumi dan gas alam dan untuk peningkatan penerimaan
daerah,
maka
perlu
dilakukan
penyesuaian
tarif
dan
dan
penambahan objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dalam menaikan tarif pajak serta penambahan objek pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan belum terakomodirnya obyek pajak dan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan pada Peraturan daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud. Penyesuaian tarif dan pengenaan objek baru pada Pajak Penerangan Jalan dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyrakat serta terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam penetapan tarif pajak daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 32 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan rumah tangga dan sosial yaitu penggunaan tenaga listrik yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/ profit. Objek pajak yang dikenakan pajak pada kategori bisnis dan industri pertambangan, minyak bumi yaitu penggunaan tenaga listrik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/profit. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 15
