PROVINSI PAPUA BUPATI JAYAPURA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA, Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jayapura Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
1
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941); 17. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
2
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
Nomor
11
19. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
18
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/u/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 32. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/Kep/MK.WASPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya; 3
33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/M.PAN/3/2002 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 35. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017; 37. Peraturan Daerah 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kabupaten Jayapura. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom selaku penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan pendidikan yang merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan yang berada di tingkat Distrik. 7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
4
ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan. 9. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. 10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 13. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 14. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 15. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. 16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 17. Sekolah Unggulan adalah lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu dan teknologi. 18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 19. Tenaga Pendamping Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat TPBP adalah tenaga khusus yang diangkat dan ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pendampingan pendidikan kepada masyarakat dan pengajaran siswa di wilayah-wilayah tertentu. 20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bekerja pada satuan pendidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 21. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5
22. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 23. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 25. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 26. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. 27. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan kota yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan. 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 29. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi lokal, termasuk keunggulan daerah. 30. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 31. Dewan Pendidikan adalah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 32. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 33. Badan pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan. 34. Pendanaan pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 35. Belum tertampung adalah jumlah penduduk berdasarkan sekolah yang tidak terdaftar pada satuan pendidikan.
usia
36. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistim yang yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 37. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
6
38. Petugas perpustakaan adalah pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 39. Pengawas adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 3 Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 4 Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan : a. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna b. Meningkatkan Pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda, c. Meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan; d. Meningkatkan relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha. e. Menciptakan transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Dasar, Fungsi dan Tujuan; b. Ruang Lingkup; c. Hak dan Kewajiban; d. Pendidikan Formal; e. Pendidikan Nonformal; f. Sekolah Unggulan; g. Pendidikan khusus dan Layanan khusus; h. Wajib Belajar; i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; j. Kurikulum;
7
k. l. m. n. o. p. q. r. s.
Data Base dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; Manajemen Berbasis Sekolah; Sarana dan Prasarana; Pendanaan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat; Pendirian satuan pendidikan; Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan; Evaluasi kinerja pendidikan dan Akreditasi; Pembinaan dan Pengawasan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Pasal 6
Pemerintah Kabupaten Jayapura berhak membina, mengarahkan, membimbing, membantu mengevaluasi dan mengawasi serta memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib memberikan layanan dan kemudahan aksesibilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara.
Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 8 (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki hak yang sama meliputi : a. Mendapatkan penghasilan yang layak; b. Mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dan kesehatan; c. Mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi; dan d. Mendapatkan kesempatan untuk pendidikan lanjutan. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas di daerah terpencil berhak memperoleh tambahan tunjangan penghasilan dan fasilitas tempat tinggal yang layak. (3) Daerah terpencil, tambahan tunjangan penghasilan dan fasilitas tempat tinggal yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 9 Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban :
8
a. Melaksanakan tugas pokok secara profesional; b. Menciptakan suasana proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; c. Menciptakan suasana kerja yang kondusif; d. Mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan; e. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat; dan f. Menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diembannya
Bagian Ketiga Peserta Didik Pasal 10 Setiap peserta didik berhak : a. Mendapatkan pengetahuan umum, agama dan pengetahuan lainnya secara adil, bermutu dan berdaya saing; b. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, memiliki bakat khusus dan atau tidak mampu membiayai pendidikannya; d. Mengemukakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, budaya dan kepatutan; e. Mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya; f. Selain hak-hak sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf c dan d, maka bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusi), penyandang cacat dan yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran khusus; dan g. Kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada huruf e, kriterianya akan ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
Pasal 11 Setiap peserta didik berkewajiban : a. Mengikuti setiap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah; b. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran; c. Menghormati dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan; d. Menghormati nilai-nilai etika dan ikut serta menjaga stabilitas, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah; dan e. Ikut serta memelihara sarana dan prasarana lingkungan sekolah.
9
Bagian Keempat Warga Masyarakat Pasal 12 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di luar jalur dan jenjang pendidikan. (2) Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. (3) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Pasal 13 (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta berperan aktif dalam mensosialisasikan dan mendorong penyelenggaraan pendidikan. BAB V PENDIDIKAN FORMAL Bagian Pertama Pendidikan Dasar Pasal 14 (1) Pendidikan dasar diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau bentuk lain yang sederajat. (2) Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia paling rendah 7 (tujuh) Tahun. (3) Lama belajar Pendidikan dasar sebagaimana adalah : a. SD lama belajarnya enam tahun; dan b. SMP lama belajarnya tiga tahun.
dimaksud
ayat
(1)
Bagian Kedua Pendidikan Menengah Pasal 15 (1) Pendidikan menengah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan/atau bentuk lain yang sederajat. (2) Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia paling rendah 16 (Enam Belas) Tahun.
10
(3) Lama belajar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tiga tahun.
BAB VI PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatuan Umum Pasal 16 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jayapura. (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (3) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) serta satuan pendidikan yang sejenis. Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 17 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), dan atau bentuk lain yang sederajat. (2) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia antara 4 (empat) sampai 7 (tujuh) Tahun. (3) Lama belajar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud Ayat `(1) adalah 3 (tiga) Tahun. BAB VII SEKOLAH UNGGULAN Pasal 18 (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan sekolah unggulan berpola asrama dan atau sekolah berbasis keunggulan lokal. (2) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah Unggulan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan masyarakat. (3) Penyelenggaraan sekolah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
11
Pasal 19 (1)
Sekolah unggulan berpola asrama dilaksanakan pada pendidikan Dasar dan menengah dengan sistem satu atap.
jenjang
(2)
Sekolah berbasis keunggulan pendidikan sekolah lanjutan.
jenjang
lokal
dilaksanakan
pada
Pasal 20 (1) Proses pendidikan sekolah unggulan berpusat pada pengembangan peserta didik, sarana dan prasarana belajar yang lebih baik dan lebih lengkap, lingkungan belajar yang kondusif. (2) Penekanan pendidikan diarahkan pada proses pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah, kreatif dan inovatif. Pasal 21 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah unggulan merupakan sumber daya yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditempatkan pada sekolah unggulan direkrut melalui proses dan mekanisme standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal 22 (1) Peserta didik direkrut melalui penjaringan di setiap sekolah asal berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pengelola sekolah unggulan. (2) Peserta didik dapat berasal dari penduduk Kabupaten Jayapura dan dari daerah lainnya. (3) Peserta didik yang diterima setiap tahun ajaran minimal 40% merupakan anak Papua asli. Pasal 23 Kurikulum Sekolah Unggulan disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan keunggulan lokal. BAB VII PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Pasal 24 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
12
(3) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua. BAB VIII WAJIB BELAJAR Pasal 25 (1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar.
(2)
Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(3)
Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah berdasarkan kondisi keuangan daerah dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
(4)
Usia anak program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah meliputi: a. Usia 7-12 tahun : SD dan sederajat; b. Usia 13-15 tahun : SMP dan sederajat; dan c. Usia 16-18 tahun : SMA dan sederajat; Ketentuan dan tata cara pelaksanaan program wajib belajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(5)
BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. (2) Tenaga kependidikan terdiri dari guru, pengelola satuan pendidikan, kepala UPTD, pamong belajar, pengawas, Tutor, instruktur, fasilitator, Penyuluh Lapangan Bidang Pendidikan (PLBP), peneliti, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar lainnya. (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (4) UPTD betugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayananan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada tingkat distrik.
13
Bagian Kedua Promosi dan Mutasi Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Promosi Pasal 27 (1)
Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum yang meliputi : a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. usia setinggi-tingginya 56 tahun; c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Dokter; d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 5 (lima Tahun) pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas; f. lulus seleksi calon kepala sekolah; dan g. telah mengikuti pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dibuktikan dengan sertifikat.
(2) Calon Kepala sekolah diutamakan putra daerah dan berprestasi di bidang pendidikan selama berkarir dan telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK, SD, SMP, SMA/SMK. (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan khusus yang meliputi: a. calon kepala TK, berijazah serendah-rendahnya D2 PGTK atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan guru pembina, golongan ruang III/c; b. calon kepala SD, berijazah serendah-rendahnya S1/Akta IV kependidikan dan memiliki jabatan guru pembina, golongan ruang III/c; c. calon kepala SDLB, berijazah serendah-rendahnya S1 atau diploma III PLS kecuali dalam kondisi tertentu dapat diangkat yang berijazah SGPLB (D 2) dan memiliki jabatan guru pembina, golongan ruang III/c; d. calon kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) kependidikan dan memiliki jabatan guru pembina, golongan ruang III/c; e. calon kepala SMPLB, berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1), kecuali dalam kondisi tertentu dapat diangkat yang berijazah SGPLB (DII), dan memiliki jabatan guru pembina tingkat I, golongan ruang III/c; f. calon kepala sekolah SMA atau sederajat, berijazah serendahrendahnya sarjana (S1) kependidikan dan memiliki jabatan guru pembina, golongan ruang IV/a; g. calon kepala SMALB, berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) kecuali dalam kondisi tertentu dapat diangkat yang berijazah SGPLB (DII) dan memiliki jabatan guru pembina (IV/a); dan h. calon kepala SMK yaitu: 1) berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) kependidikan dan memiliki jabatan guru pembina, golongan ruang IV/a ;
14
2) memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industria; 3) memiliki pengetahuan dan wawasan tentang bidang keahlian sekolah yang akan dipimpinnya; dan 4) yang bersangkutan pernah pengikuti tes/pelatihan talent scouting. Pasal 28 (1)
Masa tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah meliputi: a. selama 4 (empat) tahun untuk satu masa tugas; b. masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk satu kali masa tugas berikutnya pada sekolah yang berbeda; dan c. kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
(2)
Proses pengangkatan Kepala Sekolah bagi layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat direkrut dari guru yang memenuhi kualifikasi tanpa melalui seleksi calon kepala sekolah, dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 29
Kepala TK dan SD dapat diangkat menjadi pengawas sekolah pada jenjang tersebut apabila memenuhi persyaratan yang meliputi : a. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; b. berpengalaman sebagai kepala sekolah minimal 4 tahun; c. berpangkat serendah-rendahnya guru pembina, golongan ruang III/c; d. berusia maksimal 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; f. memiliki sertifikat pendidik; dan g. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Pasal 30 Kepala SMP, SMA/SMK dan atau guru bidang studi dapat diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan apabila memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki pendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1) kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi; b. berpengalaman sebagai kepala SMP atau SMA/SMK minimal 4 tahun dan atau sebagai guru bidang studi minimal 10 tahun melaksanakan tugas; c. memiliki pangkat serendah-rendahnya guru pembina, golongan ruang IV/a; d. berusia maksimal 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan f. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
15
Pasal 31 Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diangkat menjadi pengawas pada pendidikan luar sekolah apabila memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki pendidikan serendah-rendahnya diploma (D2/D3) kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi; b. berpengalaman sebagai kepala SMP atau SMA/SMK minimal 4 tahun; c. memiliki pangkat serendah-rendahnya guru pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b; d. berusia maksimal 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenilikan PLS pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan f. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Paragraf 2 Mutasi Pasal 32 (1)
Pemerintah daerah berwenang melakukan mutasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
(2)
Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan alasan kepentingan dinas dan/atau permintaan sendiri.
(3)
Mutasi dengan alasan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan serta penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, formasi dan kebutuhan tenaga kependidikan.
(4)
Khusus untuk mutasi dengan alasan permintaan sendiri dapat dilakukan setelah menjalankan tugas minimal lima belas tahun masa kerja terhitung sejak melaksanakan tugas.
(5)
Mekanisme mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan (4) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(6)
Dalam hal pelaksanaan mutasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis. Pasal 33
Tenaga kependidikan khususnya yang ditugaskan sebagai tenaga pengelola administrasi ketatausahaan di sekolah, penjaga sekolah dapat dialihtugaskan dan/atau dimutasi ke unit kerja lain setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Pasal 34 (1)
Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh penyelenggara satuan pendidikan.
(2)
Mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antar satuan pendidikan dalam satu kabupaten, provinsi dan negara.
16
(3)
Mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki buku rapor; dan b. memiliki surat keterangan pindah dan atau surat keterangan yang dipersyaratkan dari sekolah asal.
(4)
Mutasi peserta didik dapat dilakukan antar satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang memiliki nilai akreditasi yang sama. Bagian Ketiga Petugas Pendamping Bidang Pendidikan Pasal 35
(1)
Pejabat berwenang dalam lingkup Dinas pendidikan dapat mengangkat Petugas Pendamping Bidang Pendidikan di wilayah terpencil.
(2)
Petugas Pendamping Bidang Pendidikan merupakan tenaga kontrak yang khusus direkrut untuk melaksanakan tugas : a. melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan tentang pendidikan kepada masyarakat di wilayah terpencil; dan b. melakukan pengajaran dengan metode khusus bagi siswa di wilayah terpencil yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan.
(3)
Seseorang dapat diangkat menjadi Petugas Pendamping Bidang Pendidikan apabila memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTA; b. merupakan penduduk yang berdomisili pada wilayah bersangkutan; c. berusia minimal 20 tahun, sejak diangkat sebagai Penyuluh lapangan Bidang Pendidikan; d. bersedia melaksanakan tugas selama minimal tiga (3) tahun; dan e. lulus seleksi sebagai Penyuluh Lapangan Bidang Pendidikan.
(4)
Segala hak yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Penyuluh Lapangan Bidang Pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. BAB X KURIKULUM Pasal 36
(1)
Satuan pendidikan wajib menyusun kurikulum berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan
(2)
Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan; b. keberagaman dan keterpaduan; c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; d. relevan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan; e. menyeluruh dan berkesinambungan; f. belajar sepanjang hayat; dan g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
17
(3)
Standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37
Standar isi sebagaimana diatur dalam Pasal 36, untuk mengatur kurikulum muatan lokal pada jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri atas kurikulum muatan lokal wajib dan pilihan : a. Kurikulum muatan lokal wajib yang dimaksudkan disini terdiri atas pengetahuan tentang bahasa ibu lokal, pengembangan, seni budaya, teknologi dan lingkungan hidup; b. Kurikulum muatan lokal pilihan yang dimaksudkan terdiri atas: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, pertukangan dan perbengkelan, dan perdagangan; dan c. Kurikulum muatan lokal wajib dan pilihan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang. Pasal 38 (1) Pemerintah daerah wajib membentuk tim pengembang kurikulum di tingkat kabupaten. (2) Tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Tim pengembang kurikulum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik dan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI DATABASE DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN Pasal 39 (1)
Pemerintah daerah wajib menyediakan data base pendidikan dan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendidikan secara periodik.
(2)
Penyediaan data base dan sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; b. Peserta didik; dan c. Sarana dan prasarana.
(3) Mekanisme penyediaan data base dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
18
Pasal 40 (1)
Pemerintah daerah wajib menyediakan sistem data base sekolah.
(2)
Sistem data base sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menyusun profil, lembar mutu sekolah, lembar akreditasi sekolah dan pelaporan keuangan sekolah serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan pengembangan sekolah.
(3)
Sistem data base sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pengoperasionalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; b. tenaga pengelola; dan c. data dasar sekolah.
(4)
Mekanisme pengoperasionalan sistem data base sekolah akan diatur lebih lanjut oleh pejabat berwenang. Pasal 41
(1) Masyarakat berhak mendapatkan akses layanan informasi manajemen pendidikan. (2) Layanan infomasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 42 (1)
Pemerintah daerah wajib menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi di setiap satuan pendidikan.
(2)
Penyediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi : a. jaringan telepon; b. jaringan listrik; c. komputer; d. jaringan internet; dan e. tenaga pengelola data Teknologi Informasi.
(3)
Penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. BAB XII MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Pasal 43
(1)
Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
wajib
(2)
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tiga pilar, yakni: a. manajemen Tata kelola; b. penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan c. pelibatan masyarakat.
19
(3)
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel. Pasal 44
(1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). (2)
Pedoman penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang. BAB XIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 45
(1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk menunjang proses pembelajaran. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil. Pasal 47 Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh instansi lain. Pasal
48
(1) Pemerintah atau masyarakat berkewajiban melakukan studi kelayakan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) di setiap jenjang pendidikan. (2) Study Kelayakan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. survey Lokasi; b. jarak sekolah sederajat yang terdekat dengan lokasi USB; dan c. jumlah penduduk usia sekolah yang berada di sekitar lokasi USB. (3). Pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan status hukum menjadi hak milik dan atau hibah atas tanah pada semua tempat pendirian satuan pendidikan. (4) Mekanisme study kelayakan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (5) Mekanisme dan tata cara penyelesaian status hukum pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 49 (1)
Pemerintah daerah berwenang melaksanakan penggabungan bagi sekolah yang tidak efektif.
20
(2)
Penggabungan pendidikan.
sekolah
dilaksanakan
untuk
menghemat
biaya
(3)
Ketentuan mengenai penggabungan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 50
(1)
Setiap satuan pendidikan wajib membuat laporan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sebagai bahan evaluasi.
(2)
Laporan inventarisasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Dinas terkait secara periodik.
pada
ayat
(1)
BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 51 (1)
Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)
Dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal 20% (dua puluh persen) dari total APBD dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan Pasal 52
Pendanaan pendidikan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan masyarakat. Bagian Ketiga Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Pendidikan Pasal 53 (1)
Dana pendidikan dialokasikan untuk membiayai pendidikan yang meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan pendidikan;dan c. biaya pribadi peserta didik.
(2)
Dalam pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah daerah wajib melakukan perimbangan struktur belanja yang proporsional antara belanja infrastruktur dengan belanja pendukung Proses Belajar Mengajar.
21
(3)
Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 54
(1) (2) (3)
Pemanfaatan pendanaan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah penerima. Pendanaan Pendidikan wajib dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat daftar perencanaan dan pemanfaatan dana kependidikan secara transparan, akuntabel dan proporsional. BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 55
(1)
Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
(2)
Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
(3)
Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal. Peran serta dunia usaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana operasional sekolah, beasiswa, tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal.
(4)
(5)
Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. Bagian Kedua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pasal 56
(1)
Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), pengontrol (controlling) dan mediator antara pemerintah dan masyarakat di tingkat kabupaten.
(2)
Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), pengontrol (controlling) dan mediator antara pemerintah dan masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
22
BAB XVI PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 57 (1)
Setiap pendirian satuan pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah.
(2)
Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi: isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, system evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.
(3)
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN Pasal 58 (1) Pemerintah daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan lembaga independen dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha untuk menyelenggarakan program life skill. (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVIII EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DAN AKREDITASI Bagian Kesatu Evaluasi Kinerja Pendidikan Pasal 59 (1)
Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan dalam rangka : a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(2)
Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
(3)
Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat distrik dan tingkat kabupaten minimal satu kali dalam satu tahun.
23
(4)
Pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Bagian Kedua Akreditasi Pasal 60
(1)
Pemerintah daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan akreditasi sekolah untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program pendidikan dan satuan pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap satuan pendidikan di kabupaten dilakukan oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah dengan istilah UPSA.
(3) (4)
Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang memegang prinsip transparan, obyektif dan akuntabilitas yang berdasarkan standar nasional pendidikan, yakni : a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan.
(5)
Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) sesuai dengan tingkat kelayakannya. BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian kesatu Pembinaan Pasal 61
(1)
Pemerintah daerah berwenang penyelenggara pendidikan.
melakukan
pembinaan
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. peningkatan kapasitas; dan/atau b. pemberian penghargaan
kepada
Bagian kedua Pengawasan Pasal 62 (1)
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
24
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3)
Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Penghargaan Pasal 63
(1)
Pemerintah daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
(2)
Bentuk dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Sanksi Pasal 64
(1)
Pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan.
(2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sanksi Administrasi; dan b. sanksi pidana.
(3)
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah hukuman disiplin.
(4)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.
(5)
Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
25
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 16 Mei 2014 BUPATI Jayapura, ttd MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si Diundangkan di pada tanggal 16 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA ttd Drs. YERRY FERDINAND DIEN PEMBINA UTAMA MADYA NIP 195901141984101002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 5 salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MURSALIM, SH PEMBINA Tk.I NIP. 195808251992021001
26
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN I.
UMUM Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur mukaddimah UUD 1945, maka pendidikan sebagai salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraannya pada setiap satuan pendidikan, baik formal, maupun pendidikan nonformal. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jayapura yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Jayapura tanpa diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, cakap dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jayapura perlu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sejak usia dini sampai pada jenjang pendidikan tertinggi dengan pemberdayaan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan regulasi Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang pendidikan, maka Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Tersedianya dana yang dimaksud adalah menganggarkan minimal 20% dari APBD di luar belanja pegawai.
27
Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Penghasilan yang layak dimaksudkan adalah tenaga pendidik disamping mendapatkan penghasilan berupa gaji, tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah terpencil/perbatasan juga memperoleh insentif dari pemerintah daerah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kesempatan untuk peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat, seminar dan kegiatan lainnya tanpa membedakan status sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Berhak memperoleh tempat tinggal yang layak yang dikmaksud adalah setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan memperoleh tempat tinggal berupa perumahan yang ditempatkan di daerah terpencil. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Di luar jalur dan jenjang pendidikan antara pendidikan non formal dan pendidikan informal.
lain
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Dukungan sumber daya yang dimaksud adalah setiap masyarakat yang memiliki anak usia sekolah wajib menyekolahkan anaknya tamat sekolah lanjutan. Ayat (2) Cukup jelas.
28
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Bentuk lain yang sederajat antara lain: Madrasah ibtidaiyah atau kelompok belajar paket A. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Bentuk SMA/SMK dan atau bentuk lain yang sederajat antara lain kelompok belajar paket C. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Berbasis Keunggulan lokal yang dimaksudkan adalah potensi keunggulan yang dimiliki daerah misal : kelautan, agrobisnis, pariwisata dan lain-lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. 29
Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Rekomendasi pejabat yang berwenang yang dimaksudkan adalah rekomendasi dari atasan langsung dari bersangkutan, misalnya tenaga administrasi di pendidikan, maka rekomendasinya dari kepala pendidikan.
disini yang dinas dinas
Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Nilai Akreditasi yang sama didasarkan pada beberapa kategori yaitu: 1. kategori A nilai baik; 2. kategori B nilai sedang; 3. kategori C nilai cukup; dan 4. kategori D nilai kurang. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
30
Huruf c Pejabat yang dimaksudkan disini adalah pejabat didinas pendidikan Kabupaten Jayapura yang khusus menangani tentang kurikulum. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pejabat yang berwenang disini adalah dinas pendidikan, BAPPEDA dan BPS. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksudkan dengan pejabat yang berwenang disini adalah dinas pendidikan dan BAPPEDA. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pejabat yang berwenang disini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jayapura. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas.
31
Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Struktur belanja proporsional dilakukan melalui Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten (AKPK) yang merupakan suatu analisis pos-pos belanja pendidikan Kabupaten berdasarkan jenis belanja, alokasi perjenjang pendidikan dan kelompok dan alokasi permurid setiap tahun. Analisis struktur pendanaan sektor pendidikan dari APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas.
32
Pasal 63 Ayat (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan Pangkat prestasi kerja luar biasa, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan (PP 74 thn 2008, pasal 31) Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penerapan sanksi administrasi dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatalan atau penundaan pemberian sumber daya pendidikan; c. penghentian sementara kegiatan; d. pencabutan izin operasional; dan e. pencabutan izin prinsip dan izin operasional.
subsidi
Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 5
33
