RAFT 4 RANPERDA final
BUPATI KEPULAUAN YAPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR
13
TAHUN 2013
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN YAPEN, Menimbang
: a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai sub sistem Pendidikan Nasional, dengan memperhatikan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maka, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berupaya memperbaiki keadaan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia b. bahwa untuk kepentingan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kualitas pendidikan baik di lingkungan sekolah negeri maupun swasta, maka perlu didukung dengan biaya, prasarana dan sarana yang memadai ; c. bahwa berdasarkan keadaan perekonomian daerah dan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memadai untuk menunjang pendidikan yang layak dan bermutu sehingga berbagai satuan pendidikan berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai pungutan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; d. bahwa biya pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah melalui dana BOS bagi SD, SMP dan yang sederajat, BKMM dan BOMM bagi SMA/SMK dan yang sederajat belum mencukupi karena keadaan tingkat kemahalan daerah, maka perlu penambahan dana operasional satuan pendidikan sehingga dapat membebaskan pungutan yang dilakukan oleh pendidikan ; e. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menetapkan kebijakan untuk membebaskan berbagai pungutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta setiap tahun pelajaran, terutama pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah ;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupeten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
dan BUPATI
KEPULAUAN YAPEN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA
PENDIDIKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen ; 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 7. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah. 8. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah pembebasan segala biaya pendidikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Formal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. 9. Pendidikan wajib belajar 12 tahun adalah jenjang pendidikan yang diwajibkan kepada semua anak usia belajar di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK 10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
BAB II PROGAM, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2 Pembebasan Biaya Pendidikan merupakan pemenuhan biaya Pendidikan yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah Daerah yang disebut Program Pembebasan Biaya Pendidikan.
Pasal 3 Pembebasan Biaya Pendidikan dilaksanakan pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta. Pasal 4 (1) Program Pembebasan Biaya Pendidikan bertujuan untuk meringankan beban orang tua / wali siswa dari kewajiban membayar biaya pendidikan ; (2). Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah. (3). Pembebasan Biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Biaya pembangunan/pengembangan Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing Pembayaran buku/modul Pembayaran iuran pramuka Pembayaran Pakaian Seragam, Pramuka, Batik dan Olah Raga Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS) Pembayaran uang perpisahan Pembayaran uang photo Pembayaran uang ujian Pembayaran uang ulangan/semester Pembayaran uang pengayaan/les Pembayaran uang kegiatan ekstrakurikuler Pembayaran uang rapor Pembayaran uang penulisan ijazah/raport Pembayaran uang infaq Pengutan lain yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan siswa baru, penilaian hasil belajar siswa, kesejahteraan anggota komite Pasal 5
Pembebasan Biaya Pendidikan berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. BAB III PELAKSANA DAN PENERIMA PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 6 (1) Pelaksana Program Pembebasan Biaya Pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh satuan pendidikan Formal yaitu TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta (2) Bagi Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat melaksanakan program Pembebasan Biaya Pendidikan, dapat menyampaikan pernyataan ketidak mampuannya kepada Pemerintah Daerah (3) Tata cara pengajuan ketidakmampuan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 7 (1) Penerima Program Pembebasan Biaya Pendidikan adalah anak usia belajar tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta yang orang tua/walinya berdomisili di wilayah Daerah ;
(2) Domisili sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen Kependukan Daerah yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 8 Pemerintah Daerah berwenang mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pasal 9 Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya Pembebasan Biaya Pendidikan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 10 Orang tua berhak : a. memilih satuan pendidikan dengan memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dimaksud ; b. memperoleh dan/atau memberi masukan untuk perkembangan pendidikan anaknya. c. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan sesuai program wajib belajar pendidikan 12 Tahun Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 11 (1)
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kurikulum, bakat, minat, dan kemampuannya; b. Mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis ; c. memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip standar penyelenggaraan pendidikan d. Melapor Kecurangan yang terjadi ;
(2)
Setiap peserta didik wajib : a. mematuhi semua peraturan yang berlaku; b. menghormati tenaga pendidik; c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan; d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah
Bagian Keempat Hak Dan Kewajiban Satuan Pendidikan/Sekolah Pasal 12 (1) Setiap TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta penerima program Pembebasan Biaya Pendidikan berhak memperoleh biaya operasional sekolah dari Pemerintah Daerah. (2) Sekolah dapat menerima sumbangan dana sukarela dan tidak mengikat dari masyarakat dan Pihak Ketiga yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan demokratis melalui Komite Sekolah. Pasal 13 (1) Setiap TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta pelaksana program pembebasan biaya pendidikan mempunyai kewajiban : a. membebaskan orang tua siswa dari segala bentuk pungutan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3); b. Melaksanakan program Pembebasan Biaya Pendidikan secara profesional berdasarkan standarisasi pendidikan ; c. Memasang tulisan “Sekolah Pelaksana Pembebasan Biaya Pendidikan” yang permanen dengan menggunakan media papan nama atau sejenisnya atau media lain yang ditempatkan pada bagian depan sekolah sehingga dapat terlihat oleh masyarakat umum d. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik; e. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
untuk
f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. melaksanakan
kurikulum
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. (2) TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahun anggaran wajib menyampaikan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah dalam rangka pelaksanaan Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas BAB V SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14 (1) Dana Pembebasan Biaya Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Besarnya dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah peserta didik yang diajukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah. (3) Pengelolaan pertanggungjawaban penggunaan dana Pembebasan Pendidikan berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah
Biaya
Pasal 15 (1) Satuan Pendidikan pelaksana Pembebasan Biaya Pendidikan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas.
wajib
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku BAB VI LARANGAN Pasal 16 (1) Setiap orang atau Satuan Pendidikan selaku pelaksana program Pembebasan Biaya Pendidikan dilarang melakukan pungutan kepada penerima program Pembebasan Biaya Pendidikan dalam bentuk apapun ; (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Permintaan bantuan pembangunan/pengembangan b. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing c. Pembayaran buku/modul d. Pembayaran iuran pramuka e. Pembayaran Pakaian Seragam, Pramuka, Batik dan Olah Raga f. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS) g. Pembayaran uang perpisahan h. Pembayaran uang photo i. Pembayaran uang ujian j. Pembayaran uang ulangan/semester k. Pembayaran uang pengayaan/les l. Pembayaran uang kegiatan ekstrakurikuler m. Pembayaran uang rapor n. Pembayaran uang penulisan ijazah/raport o. Pembayaran uang infaq p. Pungutan lain yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan siswa baru, penilaian hasil belajar siswa, kesejahteraan anggota komite BAB VII PENGAWASAN Pasal 17 (1)
(2) (3)
Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Orang tua dan tenaga pendidik melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18
Tenaga pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan hak-hak dasar peserta didik diberikan sanksi disiplin dan administrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ; e. Melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
barang
bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. Meminta
bantuan
tenaga
ahli
dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
penyidikan tindak pidana ; g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1)
Kepala Sekolah dan/atau guru serta komite sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ditetapkan di S E R U I pada tanggal 15 April 2013 BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
TONNY TESAR Diundangkan di Serui pada tanggal 15 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
YAN PIETER AYORBABA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2013 NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR
13
TAHUN 2013
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN I. UMUM Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluasluasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen baik negeri maupun swasta tanpa membeda-bedakan antara masyarakat miskin dan kaya. Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Yang dimaksud dengan usia belajar adalah usia 7 - 12 tahun untuk siswa SD/MI, usia 12 - 15 tahun untuk siswa SMP/MTS, usia 15 18 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 61
