EVALUASI RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2016

LAPORAN AKHIR

[ EVALUASI RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN ]

LAPORAN AKHIR

EVALUASI RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2016

AGUS TRI BASUKI AHMAD MA’RUF

Halaman | 1

LAPORAN AKHIR


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Yuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya hingga tersusunnya Buku Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2016. Maksud penyusunan Buku Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2016 untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai dasar pertimbangan perubahan RPJMD dimaksud.

2016 1.

2.

3.

Evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun bertujuan untuk : Mengetahui perkembangan kondisi perekonomian daerah, menyangkut perekonomian dan pengelolaan keuangan, dinamika yang berkembang saat ini dan yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku. Menganalisis kesesuaian dan konsistensi kebijakan daerah, baik terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD maupun RPJMN serta capaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2016 triwulan I. Merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan dan target kinerja Tahun 2016-2017 melalui perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012-2017.

Penyusunan buku Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2016 ini, telah melalui proses panjang dan beberapa pembahasan bersama para pakar, asosiasi, lembaga kemasyarakatan dan satuan kerja perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Papua. Pembahasan dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi dengan diawali penyaringan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian dibahas dalam beberapa diskusi terfokus (FGD) dan rapat koordinasi maupun konsinyering serta diselenggarakannya Konsultasi Publik. Selanjutnya disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Buku Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2016. Semoga buku ini bermanfaat.

Yogyakarta,

November 2015

Halaman | 2

LAPORAN AKHIR


1.1. Latar Belakang Sejalan

dengan

kebijakan

pemerintah

dalam

melaksanakan

pembangunan yang mengarah ke desentralisasi, maka penyusunan perencanaan pembangunan di daerah hendaknya disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Selain itu, dokumen perencanaan daerah juga harus terintegrasi dengan nasional maupun daerah yang lebih tinggi.

Secara umum, perencanaan yang ideal menurut Solihin (2010) dicirikan berprinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terusmenerus

dalam

kesejahteraan,

dan

jangan

sampai

terjadi

kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system); dan terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Halaman | 3


LAPORAN AKHIR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali amandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan pemerintahan,

bahwa

dalam

Pemerintah

rangka

Daerah

penyelenggaraan

berkewajiban

menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD)

untuk

jangka

waktu

20

tahun,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang strategis, RPJMD perlu memiliki dan memperhitungkan berbagai aspek, seperti: Tujuan akhir yang

dikehendaki;

mewujudkannya alternatif);

Sasaran-sasaran

(yang

Jangka

mencerminkan

waktu

mencapai

dan

prioritas

pemilihan

untuk

dari

berbagai

sasaran-sasaran

tersebut;

Masalah-masalah yang dihadapi; Modal atau sumber daya yang akan digunakan

serta

pengalokasiannya;

kebijakan-kebijakan

untuk

melaksanakannya; Orang, organisasi, atau badan pelaksananya; dan Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Solihin (2008) bahwa karakter perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat seperti: faktual dan

realistis;

logis

dan

rasional;

fleksibel;

komitmen;

dan

komprehensif atau menyeluruh.

Meskipun demikian, perencanaan daerah terkadang mengalami “kegagalan” karena beberapa faktor. Menurut Solihin (2010), ada

Halaman | 4

LAPORAN AKHIR


beberapa penyebab kegagalan perencanaan daerah, seperti: proses penyusunan perencanaan tidak tepat, karena informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana, dan pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Hal tersebut juga terjadi karena perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Artinya, terjadi kegagalan karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya; aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, dan masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Selain itu, perencanaan bisa saja sudah mengikuti paradigma namun ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar, misalnya, orientasi semata-mata pada

pertumbuhan

yang

menyebabkan

makin

melebarnya

kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyusun RPJPD tahun 2005-2025, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013-2017. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik

Halaman | 5

LAPORAN AKHIR


sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RPJMD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Oleh karena itu terhadap dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan dan dimplementasikan, seperti yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2013-2017 maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pembangunan. Evaluasi kinerja pembangunan yang sistematis menjadikan proses lebih efisien dengan biaya rendah melalui konsep evaluasi aktif yang melibatkan pihak luar/eksternal. 1.2. Kedudukan Dokumen dan Landasan Hukum 1.2.1. Kedudukan Dokumen Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua. Oleh karena itu, kedudukan dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu sebagai dokumen

evaluasi

untuk

memotret

dan

mengetahui

posisi

perjalanan pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam periode 2013-2017.

1.2.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Halaman | 6

LAPORAN AKHIR


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunda-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan

Pemeritah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

79

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 206 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Halaman | 7

LAPORAN AKHIR


12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi dan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang didasarkan dari indikator pada RPJMD sehingga dapat diketahui posisi strategis kinerja pada saat ini serta mendapatkan input kebijakan guna mencapai target kinerja akhir periode (2017)

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah; 1. Mengetahui pembangunan

capaian

dari

Kabupaten

indikator-indikator Kepulauan

Yapen

kinerja yang

Halaman | 8

LAPORAN AKHIR


dikomparasikan dengan indikator pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen. 2. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah serta yang capaian kinerjanya tinggi. 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen. 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kegiatan: 1. Melakukan

survei

indikator-indikator

Kabupaten Kepulauan Yapen

kinerja

pembangunan

pada SKPD di

Kabupaten

Kepulauan Yapen. 2. Melakukan analisis indikator-indikator kinerja pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen dan dikomparasikan dengan indikator pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen. 3. Melakukan identifikasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah serta yang capaian kinerjanya tinggi. 4. Merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen.

1.5. Keluaran Tersusunnya dokumen evaluasi implementasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen yang dapat dijadikan sebagai input pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen secara substansi memuat: 1. Hasil

analisis

indikator-indikator

kinerja

pembangunan

Kabupaten Kepulauan Yapen yang dikomparasikan dengan indikator pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Halaman | 9

LAPORAN AKHIR


2. Hasil identifikasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah serta yang capaian kinerjanya tinggi. 3. Rumusan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Halaman | 10

LAPORAN AKHIR


2.1. Konsep Otonomi Daerah Talcott Persons (1987) dalam (Hidayat, 2010) mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintahan oleh sekelompok penguasa pusat dengan kelompok lainnya, masingmasing memiliki otoritas dalam wilayah tertentu dari suatu negara. Ada dua substansi penting dalam konteks desentralisasi yaitu: (a) Pembagian

tentang

kekuasaan

pusat

dan

daerah;

dan

(b)

Pengaturan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa

Pemerintah

kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi kabupaten dan kota untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, namun sebelum hal

tersebut

dapat

terlaksana,

partai

politik

dan

kelompok

masyarakat sipil yang ada di daerah perlu diperkuat untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana (Kuncoro, 2004).

Halaman | 11

LAPORAN AKHIR


Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan titik balik dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut menjadi landasan pada penyelenggaraaan pemerintahan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, anatomi urusan pemerintahan dibagi atas urusan absolut dan concurrent. Absolut, artinya mutlak kewenangan pusat karena dipandang penting bagi keutuhan NKRI yang diselenggarakan berdasarkan asas sentralisasi, dekonsentrasi kepada wakil pemerintah (Gubernur) dan instansi vertikal di provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah otonom dan desa. Urusan ini meliputi: (1) Pertahanan dan keamanan, (2) Moneter dan fiskal, (3) Nasional, (4) Yustisia, (5) Politik luar negeri, dan (6) Agama. Sedangkan urusan yang sifatnya concurrent, kewenangan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (dapat didesentralisasikan) meliputi: (1) pilihan (sektor unggulan), dan (2) urusan wajib (pelayanan dasar) yang menjadi dasar bagi standar pelayanan minimal.

Menurut Syarief (2000) dalam (Syafrijal, 2009), setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah yaitu: Pertama, political equality artinya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi

dalam

pengelolaan

negara.

Kedua,

local

accountability, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketiga, local responsiveness, yaitu meningkatkan respon

Halaman | 12


LAPORAN AKHIR

pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. 2.2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sejak tahun 2005, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting dan mendasar. Perubahan tersebut terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan, satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat mewujudkan visi, misi serta arah pembangunan daerah seperti dikehendaki, diperlukan adanya keterkaitan program dalam dokomen perencanaan pembangunan yang lainnya. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

SPPN

Pasal

3

ayat

3

menyebutkan

perencanaan

pembangunan nasional menghasilkan; (1) rencana pembangunan jangka panjang; (2) rencana pembangunan jangka menengah; (3) rencana

pembangunan

tahunan.

Pentahapan

perencanaan

pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) di atas juga berlaku bagi pembuatan perencanaan pembangunan didaerah. Sistem pembangunan daerah harus meliputi (1) rencana pembangunan

jangka

panjang

(RPJP)

daerah;

(2)

rencana

Halaman | 13

LAPORAN AKHIR


pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah; (3) rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam SPPN, RPJM merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Penyusunan dokumen RPJM harus diselesaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah presiden atau kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, RPJM Daerah periode waktunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menurut Kuncoro (2004), ada tiga unsur dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan hubungan pusat dan daerah: 1. Perencanaan

ekonomi

daerah

yang

realistik memerlukan

pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, kaitannya secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. 2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

Halaman | 14

LAPORAN AKHIR


3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas, biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang

tersedia

kebijakan

pada

sangat

tingkat

berbeda

pusat. pada

Derajat dua

pengendalian

tingkat

tersebut.

Perencanaan daerah yang efektif harus menggunakan berbagai sumber daya pembangunan yang sebaik mungkin yang benarbenar dapat dicapai, dan mengambil mamfaat dari informasi lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan daerah, yaitu (1) Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya; (2) Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh sektor yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan

daerah

lain

mengalami

penurunan.

Inilah

yang

menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah (Kuncoro, 2004: 47).

Berbagai dokumen perencanaan tersebut diharapkan benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pelaksaan program pembangunan di daerah, maka esensi perencanaan dari masing-masing dokumen harus terintegrasikan satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah harus merupakan jabaran dari Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Demikian juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibuat berdasarkan jabaran dari RPJM daerah. Untuk menjamin kesesuaian esensi

Halaman | 15

LAPORAN AKHIR


perencanaan dari masing-masing tahap perencanaan tersebut diperlukan mekanisme monitoring atas penjabaran RPJP daerah ke dalam RPJM daerah, dan pejabaran RPJM daerah kedalam RKPD setiap tahunnya. Melalui mekanisme monitoring tersebut, selain dapat

memonitor

implementasi

RPJM

daerah

juga

dapat

mengevaluasi implementasi program-program pada RKPD dalam hubungannya dengan pencapian misi pemerintah daerah. Selaian itu, mekanisme monitoring implementasi RPJM daerah juga dapat menjadi alat bantu bagi daerah dalam menyeleksi kesesuaian usulan-usulan program dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan RPJM daerahnya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Proses perencanaan dalam pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, secara makro penyusunan RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 ayat (1). RPJM Daerah harus mengacu pada RPJM Nasional. RKPM Daerah kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Halaman | 16

LAPORAN AKHIR


Setelah RKPD tersusun, langkah berikutnya adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpodoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara lebih terang, dokumen perencanaan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Dokumen Perencanaan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Bentuk Dokumen

Jangka Waktu

Bentuk Hukum

10 – 20 tahun

Peraturan Daerah

5 tahun

Peraturan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1 tahun

Peraturan Daerah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

5 tahun

Peraturan Daerah

APBD sebagai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

1 tahun

Peraturan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Daerah (RPJM Daerah)

Jangka

Menengah

Sumber: UU Nomor 32 Tahun 2004

Sama halnya dengan RPJP yang telah dijelaskan terdahulu, dalam penyusunan RPJM juga terdapat perumusan visi dan misi. Akan

Halaman | 17

LAPORAN AKHIR


tetapi, visi dan misi dalam RPJM adalah visi dan misi kepala daerah terpilih yang ditawarkannya kepada masyarakat pada waktu pelaksanaan kampanye pada waktu pelaksanaan PILKADA daerah bersangkutan. Sitem demikian mulai dilakukan di Indonesia sejak pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Karena itu, sesuai dengan prinsip demokrasi, penyusunan

perencanaan

pembangunan

dan

pelaksanaannya

dalam masyarakat nantinya harus didasarkan pada janji kepala daerah yang telah disampaikan kepada rakyat. Prinsip ini juga sesuai dengan

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

yang

mengamanatkan bahwa RPJM adalah jabaran lebih konkrit dari visi dan misi kepala daerah.

Sebagaimana juga telah diungkapkan pada teknis penyusunan RPJP, dalam melakukan penetapan visi jangka menengah perlu diusahakan agar tidak menjadi hal-hal yang muluk-muluk dan merupakan angan-angan yang kurang realistis. Untuk keperluan ini, penetapan visi tersebut harus memperhatikan 3 kriteria utama yaitu Pertama, sesuai dengan kondisi umum daerah serta prediksi jangka panjang yang telah dilaksanakan sebelumnya; Kedua, visi tersebut sebaiknya terukur dan jelas batas waktu pencapaiannya sehingga jabarannya pada RKPD (Rencana Tahunan) menjadi lebih mudah dan evaluasi pelaksanaannya dikemudian hari dapat dilakukan secara lebih kongkrit menggunakan ukuran dan indikator yang jelas; Ketiga, singkat dan padat agar mudah diingat oleh seluruh lapian masyarakat sehingga mendorong timbulnya pemahaman yang baik dan rasa ikut bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Misi pada dasarnya adalah upaya yang akan ditempuh untuk dapat mewujudkan visi jangka menengah yang telah ditetapkan. Karena

Halaman | 18

LAPORAN AKHIR


itu, walaupun misi tersebut pada dasarnya masih bersifat umum, tetapi haruslah lebih konkrit dan operasional sehingga penjabaran selanjutnya menjadi program dan kegiatan pembangunan daerah menjadi lebih mudah. Dalam perumusan misi pembangunan daerah ini pertimbangan utama perlu didasarkan pada potensi dan permasalahan pokok pembangunan yang terdapat pada daerah bersangkutan. Dalam melakukan perumusan ini perlu dilihat pengalaman daerah bersangkutan di masa lalu dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Perumusan misi pembangunan tidak perlu terlalu banyak, cukup ditekankan pada hal-hal yang menjadi upaya utama dalam mewujudkan visi. Biasanya jumlah misi pembangunan tersebut bergerak dari 4-6 unsur pokok dan sangat penting yang urutannya tidak harus menurut tingkat kepentingan bagi pencapaian visi pembangunan daerah. Perumusan misi ini perlu dilakukan secara hati-hati karena dari misi ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut menjadi program dan kegiatan pembangunan daerah yang lebih bersifat kongkrit dan operasional.

Hal lain yang sangat perlu diingat oleh para perencana dalam perumusan visi dan misi adalah untuk menjaga keselarasan antara visi dan misi dalam RPJM dengan yang terdapat pada RPJP daerah bersangkutan. Keterkaitan ini sangat penting artinya bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah dan juga sesuai dengan prinsip yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan RPJM harus mengacu pada RPJP yang telah ada. Karena itu, dalam melakukan pemilihan kepala daerah yang baru, para calon kepala daerah harus pula dapat menyesuaikan visi dan

Halaman | 19


LAPORAN AKHIR

misi yang akan ditawarkannya kepada masyarakat dengan visi dan misi yang terdapat dalam RPJP daerah bersangkutan.

2.3. Program Pembangunan Daerah Sebagaimana

telah

pembangunan

daerah

disinggung pada

terdahulu

dasarnya

bahwa

program

merupakan

tindakan

(intervensi) yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan

daerah

bersangkutan.

Program

pembangunan

tersebut selanjutnya dirinci atas beberapa kegiatan berikut lokasinya yang

perlu

dilakukan

untuk

mencapai

sasaran

program

bersangkutan. Dengan kata lain, program pembangunan adalah merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan pembangunan terkait.

Berdasarkan

pengertian

tersebut,

maka

formulasi

program

pembangunan daerah meliputi 3 unsur utama yaitu (a) arah kebijakan, (b) deskripsi dan spesifikasi dari tujuan dan arah program pembangunan, dan (c) sasaran dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan program tersebut. Perumusan program pembangunan tersebut dilakukan untuk semua bidang pembangunan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengnan visi misi yang telah ditetapkan. Sedangkan uraian lebih lanjut mencakup kegiatan pada masing

masing

program

ditampilkan

pada

lampiran

RPJM

bersangkutan dalam bentuk matriks program dan kegiatan.

Selanjutnya, untuk mewujudkan perumusan program dan kegiatan secara terukur, maka matriks program dan kegiatan dilengkapi pula dengan indikator dan target kinerja yang harus dicapai melalui

Halaman | 20

LAPORAN AKHIR

pelaksanaan


program tersebut.

Indikator

kinerja

yang

lazim

digunakan meliputi 5 unsur pokok yaitu: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Namun demikian, tiadak semua indikator tersebut dapat diukur secara kuantitatif, karena program-program non fisik hanya diukur secara kualitatif. 2.4. Konsep Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam penerapannya akan membutuhkan artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran yang dapat diukur dan berhubungan dengan hasil program. Tujuan dan sasaran yang yang diterangkan akan berhubungan dengan hasil atau outcome dari setiap

program yang

dikatakan

bahwa

dilaksanakan.

melalui

Dengan

pengukuran

demikian

kinerja

dapat

organisasi

mendapatkan dasar yang reasonable untuk mengambil keputusankeputusan. Dalam konteks pemeritahan daerah, program dimaksud terkandung di dalam perencanaan strategis (Renstra) daerah yang menjadi

suatu

instrumen

pertanggungjawaban,

sehingga

perencanaan strategis dapat menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah (Mawardi, 2006).

Mengikuti penjelasan resmi yang diberikan BAPPENAS (Dadang Solichin, 2008), Indikator Kinerja (Performance Indicators) pada dasarnya adalah merupakan alat yang dapat membantu perencana dalam

mengukur

perubahan

yang

terjadi

dalam

proses

pembangunan (WHO, 1991). Sedangkan indikator adalah ukuran dari suatu kegiatan dan kejadian yang berlangsung pada suatu

Halaman | 21


LAPORAN AKHIR

negara atau daerah. Misalnya berat badan bayi berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi tersebut (Wilson dan Sapanuchart,

1993).

Indeks

Pembangunan

Manusia

sebagai

indikator untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia dan lainlainnya.

Indikator Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan mempunyai beberapa unsur atau alat pengukuran (measurement) yang sudah lazim digunakan oleh para perencana. Dalam hal ini terdapat 5 jenis pengukuran indikator pengukuran kinerja yang dapat digunakan dalam

merencanakan

dan

menilai

keberhasilan

(kinerja)

pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan suatu institusi atau daerah. Kelima jenis pengukuran indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: 1) Masukan (input), yaitu berbagai jenis sumberdaya (faktor produksi) yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti dana, tenaga, peralatan, bahan-bahan yang digunakan dan masukan lainnya. Karena jenis peralatan dan bahan-bahan yang digunakan sangat beragam, kebanyakan masukan yang mudah dinilai adalah dalam bentuk dana dan jumlah serta kualitas tenaga yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan. 2) Keluaran (output), yaitu bentuk produk yang dihasilkan secara langsung, baik bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dari pengukuran keluaran ini akan dapat diketahui apakah suatu program dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan semula. 3) Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan berfungsinya

keluaran

tersebut

secara

baik

sehingga

Halaman | 22

LAPORAN AKHIR


memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan pada bidang terkait. Perlu hati-hati dalam hal ini karena indikator hasil ini seringkali disamakan dengan indikator keluaran. Walaupun keluaran telah dapat dicapai, tetapi belum suatu hasil (outcome) sudah tercapai bila keluaran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Indikator hasil lebih penting bagi proses pembangunan karena menyangkut kepentingan banyak pihak yang terkait. 4) Manfaat (benafit), yaitu keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Dengan kata lain, manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat dicapai bila keluaran dari program dan kegiatan dapat berfungsi dengan baik dan optimal, misalnya peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat. 5) Dampak (impact), yaitu pengaruh positif maupun negative yang muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan, baik

dalam

bentuk

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi,

penurunan jumlah penduduk miskin, pengurangan tingkat kematian bayi sebagai hasil dari berfungsinya keluaran dari program dan kegiatan bersangkutan secara baik. Perlu hati-hati dalam hal ini karena seringkali antara manfaat dan dampak kelihatannya sangat mirip. Menurut Syafrijal (2009), pengukuran kinerja baru mempunyai arti yang kongkrit bilamana telah didukung pula oleh target kinerja. Sedangkan target kinerja pada dasarnya merupakan ukuran besaran keluaran yang direncanakan (ditargetkan) untuk dapat dicapai melalui pelaksanaan suatu program dan kegiatan tertentu dalam periode perencanaan. Dalam hal ini, target kinerja tersebut pada dasarnya harus berbentuk dan memenuhi persyaratan berikut ini :

Halaman | 23

LAPORAN AKHIR


a) Angka numerik (kuantitatif) b) Dapat diperbandingkan c) Bersifat spesifik

Target kinerja ini ditentukan dengan memperhatikan capaian yang dapat diraih di masa lalu dan kemampuan sumberdaya institusi atau daerah bersangkutan yang tersedia pada saat ini berikut prediksi kedepan. Sumberdaya tersebut meliputi dana, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat, jumlah dan kualitas tenaga kerja dan aparatur serta peralatan yang tersedia. Hal yang kurang logis bilamana target kinerja yang ditetapkan terlalu jauh dari realisasi yang telah dapat dicapai dalam 5 tahun terakhir.

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa tidak semua indikator kinerja ini dapat dapat diukur secara kuantitatif, terutama pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan sosial, budaya dan agama. Karena itu, agar pencapaian sasaran pembangunan dapat diketahui, perlu pula diupayakan agar indikator kinerja kuantitatif tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk persentasi pencapaian sehingga indikator tersebut masih bersifat kongkrit dan terukur.

Pengukuran keberhasilan pembangunan menurut Fatah (2006) harus melewati dua tahap, yaitu (1) tahapan identifikasi target pembangunan dan (2) tahapan agregasi karakteristik target pembangunan. Tahapan identifikasi target pembangunan diperlukan agar dapat menentukan secara jelas siapa yang akan menikmati hasil pembangunan dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Pada tahapan agregasi karakteristik target pembangunan diperlukan untuk menjaga agar ketika sekala

Halaman | 24

LAPORAN AKHIR


pembangunan diperluas, target yang dituju tetap memenuhi karakteristik dan kriteria yang ditetapkan pada tahap identifikasi.

Ravvalon dan Datt (1996) menyarankan ukuran keberhasilan pembangunan bisa dilihat dari faktor-faktor berikut, yaitu (1) pengeluaran riil setiap orang dewasa. (2) akses kepada barang yang tidak dipasarkan. (3) distribusi intra rumah tangga dan (4) karateristik personal. Pengeluaran real merupakan indikasi yang lebih

akurat

dari

kemampuan

seseorang

untuk

memenuhi

kebutuhannya. Pengeluaran riil lebih mendekati kepada pengertian disposible

income,

yaitu

pendapatan

lebih

bersih

setelah

diperhitungkan berbagai pajak dan penyusutan- penyusutan. Akses kepada

barang

yang

tidak

dipasarkan

perlu

untuk

merepresentasikan seberapa jauh fasilitas pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat, baik fasilitas publik tersebut berupa infrastuktur, sarana maupun prasarana untuk berbagi jenis kegiatan dan aktifitas pembangunan masyarakat (Fatah, 2006).

Ukuran

keberhasilan

pembangunan

lainnya

adalah

dengan

pendekatan pengentasan kemiskinan, yakni bahwa keberhasilan pembangunan

diukur

dengan

seberapa

jauh

upaya–upaya

pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Ukuran kemiskinan ini sendiri cukup bervariasi, namun pada umumnya semua dilandaskan pada kerangka berfikir bahwa ada tingkat atau level tertentu yang harus dipenuhi bagi seorang untuk hidup layak, dan untuk dapat beraktivitas memperbaiki taraf kehidupannya secara bebas dan mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

Halaman | 25

LAPORAN AKHIR


Di Indonesia, beberapa jenis ukuran keberhasilan pembangunan yang banyak digunakan dalam masyarakat adalah: 1. Berdasarkan pada pendapatan dan nilai produksi, seperti PDB, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan. 2. Berdasarkan investasi, seperti tingkat investasi, jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). 3. Berdasarkan kemiskinan dan pengentasannya, seperti jumlah penduduk miskin, tingkat kecukupan pangan (2100 kilokalori intake), tingkat kecukupan 52 jenis komoditas pangan, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok (BPN), Poverty Gap dan Saverity Index, serta metode RAO (16 kg beras dikali 1,25 kemudian dibagi dengan rata-rata rasio pangan terhadap pengeluaran total). 4. Berdasarkan keadaan sosial dan kelestarian lingkungan, seperti tingkat pendidikan (untuk berbagai level dan kombinasinya), tingkat kesehatan (meliputi kesehatan ibu dan anak dan akses kepada fasilitas hidup yang sehat), tingkat dan kualitas lingkungan (meliputi tingkat pencemaran berbagai aspek, tingkat kerusakan hutan, tingkat degradasi lahan dan seterusnya (Fatah, 2006).

Halaman | 26


LAPORAN AKHIR

3.1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian yaitu data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari

dan

mengumpulkan.

laporan/publikasi

pihak-pihak

Data terkait,

sekunder

diperoleh

terutama

dari

Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Yapen, BPS, dan lembaga lain yang memiliki data dan informasi yang relevan. 3.2. Teknik Analisis Data Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif veritikatif yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejalagejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Sifat penelitian ini adalah studi monitoring dan evaluasi (monev). Sebagaimana dijelaskan Subarsono (2005), monev membutuhkan data dan informasi untuk melakukan penilaian terhadap proses Implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode antara lain: 1. Metode dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semesteran atau bulanan

Halaman | 27

LAPORAN AKHIR


2. Metode survai tentang implementasi kebijakan. Dalam hal ini seperangkat instrument dipresiapkan sebelum melakukan survai 3. Metode observasi lapangan. Observasi dimaksudkan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses kebijakan 4. Metode wawancara dengan para stakeholders. Untuk metode ini perlu disusun pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan kebijakan atau program yang terhadapnya dilakukan proses monitoring 5. Metode campuran dari berbagai metode yang telah disebutkan sebelumnya 6. Focused Group Discussion (FGD). Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi, namun tetap berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui cara ini berbagai informasi yang diperoleh akan lebih valid karena dilakukan proses cross check terhadap data dan informasi dari berbagai sumber. Agar tercapai efektifitas monev, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi: 1. Monev harus dilihat sebagai alat penting untuk memperbaiki program. Jika monitoringdan evaluasi yang dilakukan dengan baik, semua pihak mendapat keuntungan karena ada banyak informasi yang diperoleh untuk memperbaiki pelaksanaan program dan juga untuk mempertimbangkan masa depan program. 2. Ada 2 (dua) prinsip penting dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu partisipasi dan transparansi. Semua pelaku program

seharusnya

merasa

bebas

untuk

memberikan

kontribusinya untuk perbaikan program. Monitoring dan evaluasi

Halaman | 28

LAPORAN AKHIR


harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara, dan bersifat terbuka untuk menerima informasi yang baik ataupun yang buruk, penghargaan maupun kritikan. Tidak seorang pun yang harus merasa perlu dipersalahkan jika muncul masalah di lapangan yang memerlukan tindakan perbaikan. Hal yang penting adalah bahwa para pelaku program menjadi lebih sadar tentang masalah tersebut dan dapat belajar dari masalah itu, dan jika perlu, mengambil langkah perbaikan. 3. Semua

pelaku

mempunyai

kewajiban

untuk

melaporkan

informasi seakurat mungkin. Maksudnya adalah agar para pelaku program tidak berpikir hanya mau melaporkan apa yang dianggap menyenangkan untuk didengar oleh atasan. Apabila memungkinkan informasi tersebut harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin keakurasiannya. Karena hanya informasi yang akurat dan berdasarkan fakta dan sumber terpercaya yang dapat membantu memperbaiki program. Secara teoritis, ada beberapa hal dari aspek metodologis yang juga perlu diperhatikan ketika hendak menyusun dan mengembangkan sistem monev adalah (Nasikun, 1987): 1. Dalam hal penyusunan desain evaluasi. Salah satu cara yang bisa ditempuh agar upaya untuk mengendalikan berbagai gangguan validitas adalah dengan mempertimbangkan salah satu atau kombinasi tiga pendekatan yakni: (1) membandingkan kondisi yang diamati dengan target-target yang ditetapkan program; (2) membandingkan pencapaian tujuan program di kawasan program dengan yang dicapai di kawasan lain yang tidakmemperoleh perlakuan program, akan tetapi memiliki kondisi sosial-ekonomi yang kurang lebih sama; dan (3) membandingkan, melalui pengkajian panel, kondisi daerah operasional program dari berbagai kurun waktu

Halaman | 29

LAPORAN AKHIR


2. Penyusunan indikator akibat dan dampak program yang terpercaya (reliable) dan sahih (valid). Mengenai hal ini, Saxena (1980) sebagaiman dikutip oleh Nasikun, menganjurkan kriteria pemilihan yang pantas diperhatikan: (1) indikator evaluasi harus relevan dan komprehensif, akan tetapi sederhana dan mudah diukur;

(2)

indikator

evaluasi

harus

terpercaya

dan

mencerminkan dengan tepat aspek-aspek khusus dari program serta akibat dan dampaknya; (3) indikator evaluasi sedapat mungkin dapat dengan mudah diukur di dalam kaitannya dengan aspek-aspek kuantitatif dari program serta dampaknya; (4) indikator evaluasi harus mudah dirumuskan dan sedikit mungkin tergantung pada kualitas teknologi dan keahlian yang terlalu tinggi; (5) indikator evaluasi harus dengan mudah dapat diintegrasikan ke dalam system monitoring program. Selain itu, mengingat setiap program pembangunan senantiasa melibatkan kegiatan-kegiatan tertentu ditransformasikan menjadi keluaran, akibat, dan dampak program, indikator-indikator program harus meliputi: (1) masukan program (programme inputs); (2) keluaran program (programme outputs); (3) akibat program (programme effects); (4) dampak program (programme impacts). 3. Menetapkan ada tidaknya data yang sudah tersedia sehingga bisa

meminimalkan

pemborosan

dan

sumberdaya

untuk

mengumpulkan data.

3.2.1. Analisis Deskriptif Penggunaan analisis deskriptif (descriptive analysis) dimaksudkan untuk menyajikan atau mendeskripsikan hasil temuan lapangan. Dengan

demikian

fungsi

analisis

deskriptif

adalah

untuk

memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh.

Halaman | 30

LAPORAN AKHIR


Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh. 3.2.2. Analisis Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Analisis ini didasarkan pada indikator-indikator pembangunan daerah, khususnya yang dapat dikuantitatifkan sehingga dapat diperbandingkan. Indikator kinerja pembangunan meliputi indikator aspek kesejahteraan umum seperti kinerja pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), seni budaya dan olah raga. Indikator lainnya adalah aspek pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dll serta aspek daya saing daerah (kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim berinvestasi). Dalam penelitian ini indikator yang dianalisis adalah indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Halaman | 31

LAPORAN AKHIR


4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Yapen secara geografis berbatasan dengan:  Sebelah Utara: Kabupaten Biak Numfor di Selat Sorenarwai;  Sebelah Selatan : Kabupaten Waropen di Selat Saireri;  Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari di Selat Gelvink Bay;  Sebelah Timur: Kabupaten Mamberamo Raya di selat Saipai.

Luas wilayah kabupaten Kepulauan Yapen ±7.146,16 Km² yang terdiri dari luas Daratan 2.432,49 Km² dan luas Lautan 4.713,7 Km². Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Distrik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Distrik Yapen Selatan Yapen Timur Yapen Barat Angkaisera Poom Kosiwo Yapen Utara Raimbawi Teluk Ampimoi Kepulauan Ambai Wonawa Windesi Pulau Kurudu Pulau Yerui Jumlah

Luas Wilayah (Km ²) 140,42 393,17 793,36 177,39 730,40 606,65 775,58 885,52 451,63 301,37 1410,99 479,69 21,49 90,06 7.146,16

Jarak Ibu Kota dengan Distrik 0 Mil Laut 26 Mil Laut 35 Mil Laut 6 Mil Laut 106 Mil Laut 8 Mil Laut 77 Mil Laut 50 Mil Laut 22 Mil Laut 7 Mil Laut 75 Mil Laut 120 Mil Laut 73 Mil Laut 106 Mil Laut

Sumber : Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen

Halaman | 32

LAPORAN AKHIR


Kabupaten Kepulauan Yapen Topografisnya terdiri dari datar, berlereng, berbukit dan gunung. Kontur Pulau Yapen bervariasi, pada daerah pantai dengan ketinggian 0 – 10 meter di atas permukaan laut, pada bagian tengah dengan ketinggian 200 – 1.500 meter dan variasi lereng 40 sampai 60%. Menurut klasifikasi Smith – Ferguson iklim ini termasuk iklim tropis yaitu iklim hutan tropis basah dengan suhu udara berkisar antara 21, 7ºC s/d 34, 3ºC. Curah hujan pertahun antara 2000 s/d 3000 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 200 hari. 4.2. Kondisi Demografi Data penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen per Januari 2015 adalah 142.226 jiwa yang tersebar pada 14 (Empat Belas) Distrik dengan perincian terdapat pada tabel di bawah. Tabel 4.2. Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut jenis kelamin per Januari 2015 NO. DISTRIK 1 YAPEN SELATAN 2 YAPEN BARAT 3 YAPEN TIMUR 4 ANGKAISERA 5 POOM 6 KOSIWO 7 YAPEN UTARA 8 RAIMBAWI 9 TELUK AMPIMOI 10 KEPULAUAN AMBAI 11 WONAWA 12 WINDESI 13 PULAU KURUDU 14 PULAU YERUI JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN 39,457 34,989 5,921 5,562 4,125 3,797 6,351 5,996 2,086 1,998 3,030 2,733 1,549 1,396 1,571 1,372 2,684 2,612 2,911 2,696 2,012 1,806 1,886 1,749 699 730 255 253 74,568 67,658

JUMLAH 74,446 11,483 7,922 12,347 4,084 5,763 2,945 2,943 5,296 5,607 3,818 3,635 1,429 508 142,226

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil 2015

Halaman | 33

LAPORAN AKHIR


Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 yaitu sebanyak 142.226 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 74.568 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 67.658 jiwa. Dan jumlah persebaran penduduk terpadat berada pada Distrik Yapen Selatan dengan jumlah 74.446 jiwa dan terkecil terdapat pada Distrik pulau Yerui yang berjumlah 508 Jiwa. Data Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut struktur usia dan jenis kelamin dengan rincian pada abel berikut ini : Tabel 4.3. Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut struktur usia dan jenis kelamin per Januari 2015 NO. STRUKTUR USIA 1 0- 4 2 5-9 3 10-14 4 15-19 5 20-24 6 25-29 7 30-34 8 35-39 9 40-44 10 45-49 11 50-54 12 55-59 13 60-64 14 65-69 15 70-74 16 >75 TOTAL

LAKI-LAKI 3,890 8,043 8,176 7,915 8,275 8,370 7,193 5,926 4,399 3,753 2,953 2,278 1,348 904 495 650 74,568

PEREMPUAN 3,468 7,175 7,704 7,182 7,437 7,720 6,586 5,081 3,850 3,391 2,714 1,991 1,204 910 538 707 67,658

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Capil 2015

4.3.

Kondisi Perekonomian

4.3.1. Perkembangan PDRB Nilai

Tambah

Bruto

atas dasar

harga berlaku

Kabupaten

Kepulauan Yapen terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di kabupaten ini. Pada

Halaman | 34

LAPORAN AKHIR


tahun 2013, nilai PDRB yang merupakan akumulasi dari nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi atas dasar harga berlaku diestimasi telah mencapai 972,62 milyar rupiah atau tumbuh 10,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan nilai tambah pada lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2008, nilai tambah tahun ini telah mengalami peningkatan sebesar 62,23 persen. Gambar 4.1

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2013 diperkirakan bernilai 422,52 milyar rupiah. Nilai ini lebih tinggi 5,12 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 401,92 milyar rupiah. Tabel 4.4

Halaman | 35

LAPORAN AKHIR


Tahun 2013, indeks perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan angka 417,19 yang artinya perkembangan PDRB atas dasar harga berlakutahun 2013 mencapai sebesar 4,17 kali, atau lebih dari EMPAT kali dibandingkan PDRB tahun 2000. Sedangkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan

indeks

172,41

yang

berarti

mengalami

perkembangan sebesar 1,72 kali dibandingkan tahun 2000. 4.3.2. Struktur Ekonomi Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Yapen hingga tahun 2013 belum mengalami perubahan yang signifikan. Sektor yang paling dominan adalah sektor jasajasa yang setiap tahun kontribusinya lebih dari tiga puluh persen dari total PDRB. Meskipun demikian, di tahun 2013 kontribusi sektor jasa-jasa mengalami penurunan sebesar 0,24 persen jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kontribusi sektor jasajasa adalah sebesar 33,71 persen sedangkan di tahun 2012 sebesar 33,95 persen. Sektor dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan

Yapen setelah sektor jasa-jasa adalah sector perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013, sumbangan sektor ini sebesar 16,97 persen terhadap total PDRB Kepulauan Yapen. Kontribusi sector perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 meningkat 0,11 persen terhadap kontribusi tahun 2012.

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi ketiga terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013. Sumbangan sector pertanian sebesar 15,57 persen terhadap total PDRB Kepulauan Yapen. Kontribusi sektor pertanian ini

Halaman | 36

LAPORAN AKHIR

selama


kurun

waktu

lima

tahun

terakhir

menunjukkan

kecenderungan menurun. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka

kontribusi

sektor

pertanian

terhadap

perekonomian

Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013 turun sebesar 0,36 persen. Gambar 4.2

Di urutan keempat dan kelima, dengan peranan masing-masing sebesar 12,13 persen dan 9,8 persen adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor bangunan. Besarnya kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meningkat 0,75 persen dibanding tahun sebelumnya, sedangkan kontribusi sektor bangunan selama kurun waktu 2008 sampai tahun 2013

cenderung

mengalami

penurunan.

Pada

tahun

2013

kontribusi sektor bangunan sebesar 9,8 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,32 persen.

Halaman | 37

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.3

Sektor pengangkutan dan komunikasi menempati urutan ke enam kontribusi

tertinggi

dalam

pembentukan

PDRB

Kabupaten

Kepulauan Yapen. Tahun 2013, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,20 persen. Besarnya kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih pada posisi atau urutan yang sama sebagai penyumbang tertinggi

keenam

dalam

perekonomian

Kepulauan

Yapen.

Sementara itu, tiga sektor lainnya yaitu sector industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik dan air bersih berperan masing-masing di bawah dua persen terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tahun 2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 1,31 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 0,64 persen. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sektor listrik dan air bersih merupakan kontributor terendah bagi total nilai tambah sektorsektor ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontribusi sektor listrik dan air bersih pada tahun 2013 sebesar 0,66 persen.

Halaman | 38

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.4

Berdasarkan kontribusi subsector pendukung PDRB Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013, subsektor pemerintahan umum memberikan kontribusi paling besar yaitu senilai 311,57 milyar rupiah atau sebesar 32,03 persen dari total PDRB Ata Dasar Harga Berlaku. Di urutan berikutnya subsector perdagangan dan sektor bangunan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15,40 persen dan 9,8 persen. Subsektor tanaman bahan makanan memberikan kontribusi sebesar 7,97 persen, sedangkan subsektor bank sebesar 5,73 persen. Sebesar 5,94 persen kontribusi PDRB diberikan oleh subsektor sewa bangunan dan 23,13 persen berasal dari subsektor-subsektor lainnya dengan besar kontribusi sektor masing-masing di bawah lima persen. 4.3.3. Pertumbuhan Perekonomian Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa yang dihasilkan produsen.

Halaman | 39

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.5

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan mengalami peningkatan yang pada tahun 2010. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi

Kepulauan

Yapen

sebesar

8,86

persen.

Angka

pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,72 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah 10,05 persen, meningkat jika dibandingkandengan laju pertumbuhan di tahun 2012. Sementara itu menurut harga konstan, Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2013 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 5,12 persen, lebih tinggi daripada tahun 2012 yang sebesar 4,40 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ini salah satunya dipengaruhi oleh aktifitas perbankan yang pada tahun 2012 mengalami perlambatan, pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Perkembangan nilai PDRB tak lepas dari pengaruh kuantum produksi dari sektor-sektor yang ada dan juga pengaruh fluktuasi harga. Perubahan harga yang terjadi dapat dilihat berdasarkan indeks implisit. Indeks ini menunjukkan inflasi untuk masing-masing sektor/subsektor ataupun PDRB setiap

Halaman | 40

LAPORAN AKHIR


tahunnya. Walaupun hanya menunjukkan inflasi harga di tingkat produsen, namun tetap saja fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Berdasarkan indeks implisit yang diturunkan dari angka PDRB, tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2013 mencapai 4,69 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dimana inflasinya sebesar 4,27 persen. Laju inflasi di Kabupaten Kepulauan Yapen selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013 sangat berfluktuatif dan menunjukkan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 10,24 persen. Gambar 4.6

Halaman | 41

LAPORAN AKHIR


5.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Visi adalah rumusan umum yang merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan, tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam RPJMD 2013-2017 adalah: “Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju, dan Sejahtera”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Kepulauan Yapen yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, oleh karena itu diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk menciptakan kenyamanan, kemajuan, dan kesejahteraan.

Visi pembangunan di atas perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam

Halaman | 42

LAPORAN AKHIR


mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD

Kabupaten

Kepulauan

Yapen

periode

kedua

untuk

menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD. Perumusan penjelasan visi Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2013 s.d 2017 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi Visi

Pokok-pokok Visi

Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju, dan Sejahtera

Penjelasan Visi

Kepulauan Yapen yang Nyaman

Dalam proses pembangunan tercipta kondisi yang aman, adil, segar, sejuk, dan tenang sehingga masyarakat dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan

Kepulauan Yapen yang Maju

Terjadinya peningkatan pembangunan di Kepulauan Yapen yang lebih baik, lebih berkembang, & lebih tinggi kualitas hasilnya

Kepulauan Yapen yang Sejahtera

Terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta sosial masyarakat di Kepulauan Yapen sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai individu, keluarga, dan masyarakat

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Kepulauan Yapen yang Nyaman,

Maju,

dan

Sejahtera”,

maka

ditetapkan

misi

pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 s.d 2017 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut: 1. Memantapkan tata pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum 3. Meningkatkan kualitas SDM 4. Meningkatkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan

Halaman | 43

LAPORAN AKHIR


5. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana 6. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Rumusan misi Kabupaten Kepulauan Yapen akan memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2013 s.d 2017.

Perumusan penjelasan misi merupakan penyelarasan dari arah kebijakan 5 (lima) tahun misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2013 s.d 2017 yang secara lengkap diuraikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2.Perumusan Penjelasan Misi Pokok-pokok Visi Kepulauan Yapen yang Nyaman

Misi

Penjelasan Misi

1) Memantapkan tata pemerintahan yang baik

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah good governance profesionalisme; transparansi; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kesetaraan; pengawasan; tegaknya supremasi hukum; partisipasi masyarakat; daya tanggap stakeholders) 2) Mewujudkan pelayanan masyarakat dengan prinsip layanan prima (cepat, mudah, murah, transparan, berkepastian hukum, dan akuntabel) Mewujudkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan/ berbasis kearifan lokal

2) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum

Kepulauan Yapen yang Maju

3) Meningkatkan kualitas SDM 4) Meningkatkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan

Halaman | 44

LAPORAN AKHIR

Pokok-pokok Visi

Kepulauan Yapen yang Sejahtera

5.2.


Misi

Penjelasan Misi

5) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana

melalui peningkatan pembangunan daerah yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan dengan pendekatan pengembangan kewilayahan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta keberpihakan kepada masyarakat

6) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dengan prinsip kemitraan partisipatif dan advokasi sosial melalui peningkatan keinginan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumberdaya; penggalian nilai-nilai dasar budaya Papua; pemberian akses; dan penguatan kelembagaan masyarakat 2) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dengan azas kesetiakawanan, kemanfaatan, dan keterbukaan pada semua aspek kehidupan guna terciptanya ketahanan masyarakat yang memiliki budaya keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2013 s.d 2017. perlu dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan

Halaman | 45

LAPORAN AKHIR


sasaran sehingga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dan sasaran Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun

2013

s.d

2017

merupakan

dampak

keberhasilan

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 s.d 2017 disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 s.d 2017 VISI : Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju, dan Sejahtera MISI TUJUAN SASARAN 1. Memantapkan tata 1. Meningkatkan pemahaman Tersedianya SDM aparatur pemerintahan yang aparatur terhadap peraturan dan yang memahami dan baik ketentuan yang berlaku yang melaksanakan penegakan didukung penegakan dan hukum kepastian hokum 2. Meningkatkan kualitas tata Terciptanya harmonisasi hukum yang bertumpu pada peraturan perundangnilai-nilai hukum adat yang undangan (hukum formal dan disesuaikan dengan peraturan hukum adat) perundang-undangan 3. Meningkatkan penataan fungsi 1) Terlaksananya fungsi pelayanan pemerintahan pada koordinasi antarsatuan masyarakat perangkat kerja daerah dan antarpemerintah daerah serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mempercepat proses pembangunan 2) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu sesuai standar pelayanan publik 4. Mengembangkan kualitas dan Tersedianya SDM aparatur kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah memiliki wawasan kebangsaan, budaya kerja, & profesional (netral dan sejahtera) 5. Meningkatkan kualitas sistem 1) Terlaksananya sistem dan kelembagaan politik, demokrasi daerah yang

Halaman | 46

LAPORAN AKHIR


VISI : Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju, dan Sejahtera MISI TUJUAN SASARAN komunikasi politik, pendidikan bertanggung jawab politik multicultural 2) Terbangunnya komunikasi politik yang sehat & tidak diskriminatif 3) Terlaksananya pendidikan politik berbasis budaya multikultural

2. Meningkatkan tata 1. Mempertahankan dan kehidupan meningkatkan stabilitas masyarakat yang keamanan aman, tertib, dan taat hokum

3. Meningkatkan kualitas SDM

1) Meningkatnya kualitas sistem keamanan wilayah / lingkungan 2) Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat 3) Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas 2. Mewujudkan kenyamanan dan Meningkatnya peran ketenteraman kehidupan pemerintah & masyarakat masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 1. Meningkatkan aksesibilitas 1) Meningkatnya kualitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana pendidikan pendidikan 2) Meningkatnya kinerja perluasan & pemerataan pelayanan pendidikan 3) Meningkatnya kinerja mutu & relevansi 4) Meningkatnya kinerja manajemen pendidikan 5) Meningkatnya aktualisasi diri anak didik yang menghargai budaya Papua 2. Meningkatkan aksesibilitas 1) Meningkatnya kualitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan kesehatan 2) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar 3) Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan 4) Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan kejadian luar biasa /KLB 5) Meningkatnya promosi

Halaman | 47

LAPORAN AKHIR


VISI : Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju, dan Sejahtera MISI TUJUAN

3. Meningkatkan standar hidup masyarakat

4. Meningkatkan 1. Meningkatkan daya saing dan pengelolaan SDA nilai jual produksi secara berkelanjutan

2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari 3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan/kearifan lokal dan keberlanjutan pembangunan

5. Menyediakan infrastruktur yang memadai & merata

Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman

SASARAN kesehatan & pemberdayaan masyarakat 6) Meningkatnya kinerja manajemen rumah sakit dan puskesmas 7) Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis 8) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat Membaiknya indikator pembangunan (aspek kesejahteraan masyarakat)

1) Terciptanya iklim investasi yang kondusif 2) Terimplementasinya iptek dalam mening-katkan nilai tambah komoditas unggulan (pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata) 3) Mengembangkan ketahanan pangan 4) Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan 5) Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan Terjaganya ketersediaan SDA yang lestari 1) Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana 2) Meningkatnya fungsi kawasan lindung 3) Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan 4) Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan Berkembangnya jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang

Halaman | 48

LAPORAN AKHIR


VISI : Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju, dan Sejahtera MISI TUJUAN SASARAN dengan menjangkau seluruh distrik memperhatikan dan kampung kerawanan bencana 6. Meningkatkan 1. Meningkatkan keterlibatan Meningkatnya peranserta pemberdayaan dan masyarakat dalam proses masyarakat dalam partisipasi pembangunan pembangunan daerah masyarakat dalam 2. Menumbuhkembangkan 1) Termotivasinya masyarakat pembangunan motivasi kewirausahaan dalam mengembangkan usaha secara mandiri 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi & perdagangan (pengembangan ekonomi lokal) 3. Meningkatkan pemenuhan Meningkatnya penghormatan, kebutuhan masyarakat dalam perlindungan, dan berkreasi dan berkesenian pemenuhan kebutuhan pengembangan seni dan budaya Papua 4. Meningkatkan kualitas Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan ber dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 s.d 2017 disajikan dalam Tabel 5.4. Tabel 5.4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 s.d 2017 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatkan pemahaman Tersedianya SDM aparatur yang (1) Menurunnya pelanggaran aparatur terhadap memahami dan melaksanakan ketertiban, ketentraman, peraturan dan ketentuan penegakan hokum keindahan yang berlaku yang (2) Meningkatnya penyelesaian didukung penegakan dan kasus tanah kepastian hokum (3) Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi (4) Menurunnya pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (5) Menurunnya perselisihan buruh & pengusaha terhadap kebijakan Pemda 2. Meningkatkan kualitas tata Terciptanya harmonisasi (1) Meningkatnya Penegakan hukum yang bertumpu peraturan perundang-undangan PERDA pada nilai-nilai hukum adat (hukum formal dan hukum adat) (2) Meningkatnya Penegakan yang disesuaikan dengan Hukum Lingkungan

Halaman | 49

LAPORAN AKHIR

TUJUAN peraturan perundangundangan 3. Meningkatkan penataan fungsi pelayanan pemerintahan pada masyarakat

4. Mengembangkan kualitas


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1) Terlaksananya fungsi koordinasi antarsatuan perangkat kerja daerah dan antarpemerintah daerah serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mempercepat proses pembangunan 2) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu sesuai standar pelayanan publik

(1) Tersedia dan terlaksananya dokumen (2) perencanaan pembangunan sesuai waktu perencanaan

Tersedianya SDM aparatur

(1) Meningkatnya aparatur yang

(1) Meningkatnya penerapan sistem informasi manajeman Pemda (2) Meningkatnya kemudahan akses data & informasi melalui situs milik Pemda (3) Meningkatnya penerapan sistem Informasi Pelayanan Perijinan & administrasi Pemerintah (4) Meningkatnya penerapan sistem sertifikasi tanah (5) Tersedianya database kependudukan (6) Meluasnya cakupan pelayanan bencana kebakaran (7) Meningkatnya waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (8) Tersedianya data & informasi pembangunan yang terpadu & terkini (9) Meningkatnya arsip secara baku (10) Tersedianya Informasi Layanan Sosial dan Publikasi Daerah (11) Meluasnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik (12) Meningkatnya Ketepatan waktu penetapan APBD (13) Meningkatnya Porsi APBD untuk kesejahteraan masyarakat (14) Tingginya prosentase realisasi APBD (15) Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (16) Meningkatnya kualitas Opini BPK

Halaman | 50

LAPORAN AKHIR


TUJUAN dan kapasitas aparatur pemerintahan daerah

SASARAN pemerintahan daerah yang memiliki wawasan kebangsaan, budaya kerja, & profesional (netral dan sejahtera)

5. Meningkatkan kualitas sistem dan kelembagaan politik, komunikasi politik, pendidikan politik multicultural

1) Terlaksananya sistem demokrasi daerah yang bertanggung jawab 2) Terbangunnya komunikasi politik yang sehat & tidak diskriminatif 3) Terlaksananya pendidikan politik berbasis multikultural 1) Meningkatnya kualitas sistem keamanan wilayah/ lingkungan 2) Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat 3) Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas Meningkatnya peran pemerintah & masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

6. Mempertahankan dan meningkatkan stabilitas keamanan

7. Mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman kehidupan masyarakat 8. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

2) Meningkatnya kinerja perluasan & pemerataan pelayanan pendidikan

INDIKATOR KINERJA mengikuti pendidikan kedinasan (2) Meningkatnya ketepatan waktu dalam pelayanan (3) Berkurangnya PNS yang melakukan pelanggaran Meningkatnya kedewasaan berpolitik Menurunnya jumlah demo yang anarkhis Meningkatnya partisipasi LSM, Ormas, & OKP Meningkatnya rasio Pos Siskamling per jumlah kampung Meningkatnya jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani Meningkatnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (1) Meningkatnya Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik a. SD/MI b. SMP/ MTs c. SMA/SMK/MA (2) Meningkatnya jumlah lapangan olahraga dalam kondisi baik (1) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar : a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA (2) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs/ c. Paket B SMA/SMK/MA / Paket C (3) Meningkatnya Angka Melanjutkan : a. dari SD/MI ke SMP/MTs/ b. dari SMP/MTs ke MA/SMK/ MA

(4) Membaiknya rasio guru: murid (1) Meningkatnya angka melek huruf 3) Meningkatnya kinerja mutu & (2) Angka Kelulusan : relevansi a. SD/MI

Halaman | 51

LAPORAN AKHIR

TUJUAN


SASARAN

(3)

(4) (5)

(6) (7) (1) 4) Meningkatnya kinerja manajemen pendidikan

(2) (3)

5) Meningkatnya aktualisasi diri anak didik yang menghargai budaya Papua

(1) (2)

9. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan

(1) (2) (3) (4)

2) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar

(1) (2)

INDIKATOR KINERJA b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah: a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang bersertifikat a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Meningkatnya rasio lulusan pendidikan tinggi Menurunnya rasio ketergantungan Meningkatnya angka ratarata lama sekolah Meningkatnya Angka pendidikan yang ditamatkan Meningkatnya jumlah fasilitas dan kesempatan yang dapat digunakan untuk beribadah Meningkatnya fasilitas bagi anak didik untuk bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Papua Meningkatnya Rasio posyandu per satuan balita Meningkatnya Rasio puskesmas, per satuan penduduk Meningkatnya Rasio Pustu per satuan penduduk Meningkatnya Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

(3) Meluasnya Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (4) Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (5) Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Halaman | 52

LAPORAN AKHIR

TUJUAN

10. Meningkatkan standar hidup masyarakat

11. Meningkatkan daya saing dan nilai jual produksi


SASARAN

INDIKATOR KINERJA (6) Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi 3) Meningkatnya pelayanan (1) Meluasnya Cakupan kesehatan rujukan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (2) Meluasnya Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan 4) Meningkatnya kesiapsiagaan Cakupan desa/kelurahan penanggulangan kejadian mengalami KLB yang dilakukan luar biasa /KLB epidemiologi < 24 jam 5) Meningkatnya promosi Cakupan Desa Siaga kesehatan & pemberdayaan masyarakat 6) Meningkatnya kinerja (1) Meluasnya cakupan manajemen rumah sakit dan puskesmas puskesmas (2) Meluasnya cakupan puskesmas pembantu (3) Meluasnya cakupan RSUD 9) Meningkatnya kompetensi (1) Meningkatnya rasio dokter dan kesejahteraan tenaga per satuan penduduk medis dan paramedis (2) Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk 10) Meningkatnya perilaku hidup Meningkatnya rumah tangga bersih dan sehat bersanitasi Membaiknya indikator (1) Meningkatnya angka usia pembangunan (aspek harapan hidup kesejahteraan masyarakat) (2) Menurunnya persentase balita gizi buruk (3) Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi (4) Menurunnya keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I 1) Terciptanya iklim investasi (1) Meningkatnya kecepatan yang kondusif proses perijinan (2) Menurunnya jumlah dan macam pajak & retribusi yang membebani investor (3) Meningkatnya jumlah Perda yang mendukung iklim investasi 2) Terimplementasinya iptek (1) Meningkatnya kontribusi dalam meningkatkan nilai sektor pertanian/ perkebunan tambah komoditas unggulan terhadap PDRB (pertanian, perkebunan, (2) Tertanganinya Jenis kelautan dan perikanan, Penyakit Ternak pariwisata) 3) Mengembangkan ketahanan (1) Tersedianya regulasi pangan ketahanan pangan (2) Meningkatnya ketersediaan pangan utama (3) Meningkatnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (4) Meningkatnya Kontrbusi sektor peternakan terhadap

Halaman | 53

LAPORAN AKHIR

TUJUAN


SASARAN

4) Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan

5) Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan

12. Meningkatkan Terjaganya ketersediaan SDA pemanfaatan sumberdaya yang lestari alam secara lestari

13. Mewujudkan keseimbangan lingkungan/kearifan lokal dan keberlanjutan pembangunan

1) Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana

INDIKATOR KINERJA PDRB (5) Tersedianya daging Meningkatnya luas lahan pengembangan kawasan agribisnis (1) Meningkatnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap (3) Meningkatnya produksi perikanan budidaya (4) Ketersediaan sarana/prasarana perikanan tangkap (5) Meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan (6) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB (7) Meningkatnya kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (8) Meningkatnya pertumbuhan industri (9) tersedianya hutan tanaman industri (10) tersedianya hutan tanaman rakyat (1) Meningkatnya rasio penduduk yang bekerja (2) Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (3) Meningkatnya pencari kerja yang (4) ditempatkan (5) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (6) Meningkatnya keselamatan dan perlindungan pekerja (7) Meningkatnya dan memeratakannya penduduk (1) Meluasnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor & sumber mata air (2) Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (3) Tersedianya data base sumberdaya alam & lingkungan hidup (1) Menurunnya pencemaran status mutu air (2) Menurunnya Pencemaran status udara dan air (3) Meningkatnya rehablitasi hutan (4) Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana

Halaman | 54

LAPORAN AKHIR

TUJUAN


SASARAN

2) Meningkatnya fungsi kawasan lindung 3) Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan

14. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman

INDIKATOR KINERJA (5) Berkurangnya wilayah banjir (6) Rehabilitasi pesisir dan laut (1) Menurunnya kerusakan kawasan hutan (2) Cakupan Hutan Lindung (1) Tersedianya dokumen Tata Ruang (2) Tersedianya Lahan Produktif (3) Tersedianya Wilayah Industri (4) Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW (5) Tersedianya Basis Data (6) Menurunnya Ruang publik yang berubah peruntukkannya Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik

4) Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan Berkembangnya jumlah dan (1) Meningkatnya proporsi mutu sistem jaringan prasarana panjang jaringan jalan dalam dasar yang menjangkau seluruh kondisi baik distrik dan kampung (2) Meningkatnya panjang jalan yang memiliki trotoar & drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1.5m) (3) Meningkatnya Prosentase jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (4) Meningkatnya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar (5) Meningkatnya sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (6) Meningkatnya rasio jaringan irigasi (7) Meningkatnya panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (8) Meningkatnya pertumbuhan industri (9) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB (10) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (11) Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum (12) Meningkatnya jumlah pelabuhan laut/ terminal bis (13) Tertatanya ijin trayek (14) Meningkatnya kepemilikan

Halaman | 55

LAPORAN AKHIR

TUJUAN


SASARAN

15. Meningkatkan keterlibatan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam proses masyarakat dalam pembangunan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA KIR angkutan umum (15) Meningkatnya jumlah rambu-rambu yang terpasang (16) Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (17) Meningkatnya Persentase jaringan komunikasi (18) Meningkatnya Persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon (19) Meningkatnya Persentase rumah tangga pengguna air bersih (20) Meningkatnya persentase sampah yang tertangani (21) Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh (22) Meningkatnya Persentase luas permukiman yang tertata (23) Meningkatnya Persentase Areal pemakaman yang dikelola (24) Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (1) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (2) Meningkatnya Lembaga masyarakat yang berbasis Gender (3) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta (4) Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan sosial (5) Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (6) Meningkatnya Jumlah Para Penyandang Cacat & Trauma yang terbina (7) Meningkatnya Jaminan bantuan sosial (8) Meningkatnya Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dapat hidup mandiri (9) Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan (10) Meningkatnya kegiatan kepemudaan (11) Meningkatnya peran swadaya (12) masyarakat terhadap program pemberdayaan

Halaman | 56

LAPORAN AKHIR


TUJUAN

16. Menumbuhkembang-kan motivasi kewirausahaan

SASARAN

1) Termotivasinya masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri

2) Meningkatnya kerjasama ekonomi dan perdagangan (pengembangan ekonomi lokal)

17. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkreasi dan berkesenian

Meningkatnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan pengembangan seni dan budaya Papua

18. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

5.3.

INDIKATOR KINERJA masyarakat (13) Meningkatnya pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (14) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa (15) Meningkatnya wirausaha muda (16) Meningkatnya Partisipasi pemuda di lembaga kepemudaan (1) Meningkatnya jumlah UKM non BPR/LKM UKM (2) Meningkatnya jenis & jumlah bank & cabang (3) Meningkatnya jenis, kelas, & jumlah restoran yang dikelola koperasi (1) Meningkatnya Kelompok Binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (2) Meningkatnya cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (3) Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (4) Meningkatnya bina kelompok pengrajin (5) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (6) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (7) Meningkatnya promosi wisata (8) Meningkatnya jumlah pasar ternak (1) Meningkatnya fasilitas kreativitas kesenian dan budaya (2) Meningkatnya penyelenggaraan perlombaan seni dan budaya Meningkatnya jumlah pembimbing dan pemuka agama dalam misi dakwah

Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen

1) Memantapkan tata pemerintahan yang baik Untuk memantapkan tata pemerintahan yang baik, maka starategi yang dilakukan adalah:

Halaman | 57

LAPORAN AKHIR


a. Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah; b. Mewujudkan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan lainnya dan peraturan yang lebih tinggi; c. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah; d. Meningkatkan

penggunaan

teknologi

Informasi

dalam

pelayanan publik; e. Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

untuk

mendukung

pelayanan kepada masyarakat; f.

Meningkatkan

pengelolaan

dan

pelaporan

pelaksanaan

anggaran yang akuntabel g. Meningkatkan budaya aparatur yang profesional dan cerdas; h. Mengembangkan kelembagaan demokrasi lokal; i.

Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik.

2) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum Dalam rangka memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum, maka starategi yang dilakukan adalah: a. Meningkatkan kemampuan siskamling yang telah ada dan berfungsi dengan baik di masyarakat; b. Meningkatkan

peranserta

profesionalisme

institusi

masyarakat yang

dan

terkait

meningkatkan

dengan

masalah

keamanan; c. Meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; d. Mewujudkan

sinergitas

penyelenggaraan

keamanan

dan

ketertiban masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Halaman | 58

LAPORAN AKHIR


Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka strategi yang akan dilakukan

adalah berdasarkan

bidang tugas sebagai

berikut: a. Bidang Pendidikan yaitu: 

Meningkatkan sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam

pembangunan

dan

rehabilitasi

sarana

dan

prasarana sekolah khususnya SMA/SMK dan sederajat secara merata di seluruh distrik; 

Memperluas daya tampung satuan pendidikan;



Menyelenggarakan program paket A, Paket B dan Paket C;



Menurunkan

angka

disparitas

akses

pendidikan

antardistrik dan antar gender; 

Memastikan ketersediaan rasio guru:murid mendekati rasio standar nasional pendidikan;



Meningkatkan pelaksanaan pendidikan gratis di semua tingkatan (wajar 12 tahun);



Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca;



Meningkatkan kelulusan standar nasional di setiap jenjang pendidikan;



Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan kepala sekolah;



Melaksanakan sertifikasi pendidik;



Menyediakan

berbagai

tunjangan

guru

&

tenaga

kependidikansejalan dengan pemerataan penempatan guru & tenaga kependidikan; 

Memasukan kurikulum muatan lokal/sekolah kejuruan berbasis keunggulan local;



Mendirikan community college;



Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara efektif

Halaman | 59

LAPORAN AKHIR


dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel, serta partisipasi; 

menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

b. Bidang Seni dan Budaya yakni: Meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya Papua, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

c.

Bidang Kesehatan yakni:  Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana & prasarana kesehatan di setiap kampung;  Menerapkan sistem jaminan pembiayaan kesehatan;  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;  Meningkatkan mutu pelayanan rujukan;  Meningkatkan pengendalian penyakit menular & tidak menular;  Mengembangkan dan memantapkan desa siaga;  Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan professional;  Meningkatkan jumlah, mutu, dan pemerataan penempatan tenaga medis dan paramedis;  Meningkatan tunjangan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis secara proporsional;  Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;  Meningkatkan

cakupan

dan

sebaran

program

Halaman | 60

LAPORAN AKHIR


penanggulangan kemiskinan.

4) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Dalam rangka Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, maka strategi yang perlu dilakukan adalah: a. Mewujudkan harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah; b. Meningkatkan

promosi

yang

terintegrasi

dengan

pemangku kepentingan c. kerjasama investasi antarpemerintah daerah dengan swasta; d. Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen dan membasmi hama penyakit terutama pada tanaman Kakao; e. Diversifikasi bahan pangan; f. Meningkatkan kecukupan produksi daging dan telor (protein hewani) lokal; g. Meningkatkan persentase nilai perdagangan produkproduk olahan; h. Mendorong terciptanya peluang usaha/pasar; i. Menerapkan sertifikasi dan standarisasi bagi pekerja; j.

Menerapkan fasilitas

perlindungan bagi tenaga kerja

Pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (pro -environment); k. Menerapkan pencegahan pencemaran air dan udara dari industri dan domestik; l. Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;

Halaman | 61

LAPORAN AKHIR


m. Meningkatkan peranserta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan Melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; n. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang; o. Mengembangkan data dan informasi spasial Kepulauan Yapen yang handal, efektif dan efisien; p. Mewujudkan

rencana

detail

kawasan

strategis

di

Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; q. Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang; r. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan; s. Meningkatkan upaya pelaksanaan konversi dan hemat energi.

5) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana Untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana, maka

strategi

yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan

kualitas

jalan

dan

jembatan

yang

menghubungkan seluruh distrik; b. Meningkatkan pembangunan & pengembangan sarana dan prasarana transportasi (pelabuhan dan lapangan terbang); c. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air sebagai sumber energi (listrik); d. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan

Halaman | 62

LAPORAN AKHIR


karakteristik komunikasi lancar dan informasi yang benar; e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum; f. Meningkatkan kinerja pengelolaan Persampahan; g. Mengembangkan lingkungan permukiman sehat; h. Mendorong

percepatan

pembangunan

infrastruktur

kawasan Teluk Cenderawasih; 6) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka strategi yang dilakukan adalah: a. Mengembangkan program-program swadaya masyarakat; b. Meningkatkan

jumlah

dan

volume

usaha

ekonomi

produktif masyarakat; c. Mengembangkan inkubator bisnis KUKMK; d. Membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; e. Meningkatkan apresiasi seni dan budaya Papua di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta; f. Meningkatkan

sarana dan prasarana gelar karya dan

kreativitas seni & budaya Papua yang representatif; g. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama

5.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen Arah

kebijakan

Daerah

merupakan

rumusan

perencanaan

komperhensif tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Halaman | 63

LAPORAN AKHIR


Yapen untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013-2017 yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu Arah

Kebijakan

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Yapen

yang

merupakan penjabaran dari Misi pembangunan akan diuraikan sebagai berikut: 1) Memantapkan tata pemerintahan yang baik, melalui: a. Penerapan supremasi hukum dan hak asasi manusia; b. Penataan sistem hukum di daerah; c. Peningkatan keterpaduan pembangunan antar daerah; d. Peningkatan

penerapan

teknologi

informasi

dalam

manajemen pemerintahan; e. Peningkatan

pendukung

pelaksanaan

manajemen

pemerintahan; f. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; g. Peningkatan dan pengembangan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik; h. Peningkatan peran dan fungsi partai politik; i. Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan politik; j.

Peningkatan kewaspadaan serta kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan yang berdampak pada kondisi keamanan di wilayah/lingkungan masyarakat;

2) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum, melalui: a. Peningkatan

kemampuan

profesionalisme

aparat

keamanan guna lebih peka, tajam dan antisipatif untuk

Halaman | 64

LAPORAN AKHIR


meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas; b. Penerapan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum; c. Peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya. 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui: a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai standar nasional pendidikan; b. Penetapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang penddikan; c. Peningkatan

kesempatan

mendapatkan

pelayanan

Pendidikan; d. Peningkatan penyediaan

buku

teks pelajaran

yang

bermutu dan mudah diperoleh; e. Peningkatan penyediaan pendanaan pendidikan; f. Pengembangan perpustakaan keliling dan taman bacaan; g. Pencapaian mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; h. Peningkatan lulusan sekolah kejuruan untuk memenuhi dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri; i. Peningkatan

lulusan

jenjang

pendidikan

menengah

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kemudahan lokasi dan biaya yang terjangkau; j.

Penyempurnaan manajemen pendidikan;

k. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas untuk menciptakan anak didik yang cerdas spiritual serta cerdas emosional dan sosial;

Halaman | 65

LAPORAN AKHIR


l. Peningkatan pendidikan seni berbasis kearifan lokal untuk menciptakan anak didik yang mencintai budaya Papua dan menghargai budaya lain; m. Peningkatan jumlah, jaringan & kualitas sarana

&

prasarana kesehatan; n. Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan; o. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar; p. Perbaikan gizi masyarakat; q. Peningkatan pelayanan rujukan; r. Pengendalian penyakit menular; s. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan; t. Pengembangan

upaya

kesehatan

bersumber

daya

masyarakat; u. Peningkatan manajemen rumah sakit dan puskesmas; v. Pendayagunaan tenaga medis dan paramedis; w. Penciptaan lingkungan hidup sehat; x. Peningkatan

kesejahteraan

rumah

tangga

miskin

khususnya di kampung-kampung; 4) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, melalui: a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru; b. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; c. Peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan; d. Peningkatan dan pengembangan jumlah jenis tanaman pangan lokal; e. Peningkatan dan pengembangan peternakan lokal;

Halaman | 66

LAPORAN AKHIR


f. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil produk olahan; g. Peningkatan perluasan lapangan kerja; h. Peningkatan daya saing tenaga kerja; i. Peningkatan

perlindungan

dan

pengawasan

ketenagakerjaan; j.

Peningkatan keserasian kegiatan antarsektor dengan potensi SDA yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju Pembangunan yang berkelanjutan;

k. Peningkatan

upaya

pemeliharaan

dan

konservasi

sumberdaya air, udara hutan dan lahan; l. Pengurangan risiko bencana; m. Peningkatan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; n. Penyiapan

pranata

pelaksanaan

penataan

ruang

kabupaten; o. Pengembangan data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional; p. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; q. Pemantapan peran pemerintah daerah dalam koordinasi penataan ruang; r. Pengembangan energi terbarukan; s. Penerapan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha;

5) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana, melalui: a. Peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa;

Halaman | 67

LAPORAN AKHIR


b. Pengembangan

infrastruktur

transportasi

intra

dan

antarmoda; c. Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; d. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika secara merata di seluruh wilayah; e. Peningkatan kinerja pengelolaan air minum; f. Peningkatan

penanganan

persampahan

terutama

di

perkotaan; g. Peningkatan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman; h. Penataan permukiman melalui penyediaan rumah layak huni; i. Percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di Kawasan Teluk Cenderawasih;

6. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui: a. Pemberian stimulant; b. Pengembangan

pemanfaatan

Iptek

untuk

membuka

kesempatan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pembangunan; c. Peningkatan

akses

masyarakat

terhadap

layanan

permodalan dan fasilitas pengembangan usaha ; d. Pembinaan dan pengembangan KUKMK yang inovatif; e. Penguatan basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk;

Halaman | 68

LAPORAN AKHIR


f. Pengembangan eksistensi serta peran seni dan budaya Papua; g. Perwujudan harmoni kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan umat beragama yang toleran dan saling menghormati.

Halaman | 69

LAPORAN AKHIR


Sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap

daerah

menyusun

rencana

pembangunan

daerah

secara

sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengundangkan RPJM Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 4 Tahun

2013

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013-2017.

RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode masa jabatannya.

Untuk

memahami

bagaimana

implementasi

RPJMD

Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2013-2017 akan dijelaskan sebagai berikut:

Halaman | 70

LAPORAN AKHIR


6.1. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan pada Misi Memantapkan Tata Pemerintahan yang Baik Ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2013-2014, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi memantapkan tata pemerintahan yang baik. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi memantapkan tata pemerintahan yang baik yang direncanakan dalam RPJMD antara lain: 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Penataan & Penyempurnaan kebijakan sistem & Prosedur Pengawasan 4. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5. Penataan Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan, & Pemanfaatan Tanah 6. Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan 7. Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan 8. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 9. Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup 11. Peningkatan

kesadaran

dan

Penegakan

hukum

dalam

pendayagunaan sumberdaya laut 12. Kerjasama Pembangunan 13. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh

Halaman | 71

LAPORAN AKHIR


14. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar 15. Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 16. Perencanaan Pembangunan Daerah 17. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 18. Perencanaan Sosial & Budaya 19. Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumberdaya Alam 20. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 21. Peningkatan Kerjasama Antardaerah 22. Pengembangan Data/Informasi 23. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 24. Pengembangan Komunikasi, Informasi, & Media Massa 25. Kerjasama Informasi dengan Mass Media 26. Pelayanan Administrasi Perkantoran 27. Pembangunan Sistem Pendaftaran Pertanahan 28. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 29. Penataan Administrasi Kependudukan 30. Peningkatan Kesiapsiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran 31. Pengembangan data/informasi/ statistik daerah 32. Perbaikan sistem administrasi kearsipan 33. Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan 35. Peningkatan Pelayanan Informasi 36. Penyediaan Jasa Iklan dan Publikasi 37. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 38. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 39. Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS 40. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 41. Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Halaman | 72

LAPORAN AKHIR


42. Pembinaan & Fasilitasi Pengolaan Keuangan Desa 43. Peningkatan Pengembangan 44. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 45. Pendidikan Kedinasan 46. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 47. Pembinaan & Pengembangan Aparatur 48. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan 49. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 50. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi & Komunikasi 51. Peningkatan Displin Aparatur 52. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 53. Peningkatan Kelembagaan di tingkat distrik 54. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 55. Pendidikan Politik Masyarakat Tabel 6.1. Capaian Kinerja Program Pembangunan Misi Memantapkan Tata Pemerintahan yang Baik

No

Sasaran

1. Tersedianya SDM aparatur yang memahami dan melaksanakan penegakan hukum

Indikator Kinerja (Outcome) 1. Menurunnya pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan 2. Meningkatnya penyelesaian kasus tanah 3. Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi 4. Menurunnya pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 5. Menurunnya perselisihan buruh & pengusaha terhadap

Target Kinerja

Basis Data

2017

2012

2013

2014

5%

40%

35%

30%

100%

30%

40%

50%

100%

50%

60%

70%

x

30%

80%

70%

60%

x

15%

60%

50%

40%

x

Realisasi Kinerja

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras

x

x

Halaman | 73

LAPORAN AKHIR

No

Sasaran

2. Terciptanya harmonisasi peraturan perundangundangan (hukum formal dan hukum adat) 3. Terlaksananya fungsi koordinasi antarsatuan perangkat kerja dan antarpemerintah daerah serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mempercepat proses pembangunan 4. Meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan Bermutu sesuai standar pelayanan publik


Target Kinerja

Basis Data

2017

2012

2013

2014

Tercapai

100%

50%

60%

70%

x

100%

30%

40%

50%

Tersedia dan terlaksananya dokumen perencanaan pembangunan sesuai waktu perencanaan

100%

100%

100%

100%

x

1. Meningkatnya penerapan sistem informasi manajeman Pemda 2. Meningkatnya kemudahan akses data & informasi melalui situs milik Pemda

49 SKPD

30 SKPD

32 SKPD

34 SKPD

x

100%

100%

100%

100%

x

3. Meningkatnya penerapan sistem Informasi Pelayanan Perijinan & administrasi Pemerintah 4. Meningkatnya penerapan sistem sertifikasi Tanah 5. Tersedianya database kependudukan

100%

70%

75%

85%

x

100%

50%

55%

60%

100%

100%

100%

100%

x

6. Meluasnya cakupan pelayanan bencana kebakaran

14 distrik

14 distrik

14 distrik

14 distrik

x

7. Meningkatnya waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran 8. Tersedianya data & informasi pembangunan yang terpadu & terkini 9. Meningkatnya arsip

100%

100%

100%

100%

x

4 Buku

1 Buku

1 buku

2 buku

100%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja (Outcome) kebijakan Pemda 1. Meningkatnya Penegakan PERDA 2. Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan

Realisasi Kinerja

Prediksi Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras

x

x

x

x

Halaman | 74

LAPORAN AKHIR

No


Indikator Kinerja (Outcome)

Sasaran

secara baku 10. Tersedianya Informasi Layanan Sosial dan Publikasi Daerah Meluasnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik 1. Meningkatnya Ketepatan waktu penetapan APBD 2. Meningkatnya Porsi APBD untuk kesejahteraan masyarakat 3. Tingginya prosentase realisasi APBD

5. Tersedianya SDM aparatur pemerintahan daerah yang memiliki Wawasan kebangsaan, budaya kerja & profesional (netral & sejahtera) 6. Terlaksananya sistem demokrasi daerah yang bertanggung jawab 7. Terbangunnya komunikasi politik yang sehat & tidak diskriminatif 8. Terlaksananya pendidikan politik berbasis multikultural

Target Kinerja

Basis Data

2017

2012

2013

2014

100%

70%

75%

80%

49 SKPD

30 SKPD

32 SKPD

35 SKPD

100%

70%

80%

85%

x

52.5%

54.5%

x

58.97% 51.18%

Realisasi Kinerja

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai x

x

100%

100%

100%

100%

x

4. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

100%

100%

100%

100%

x

5. Meningkatnya kualitas Opini BPK 1. Meningkatnya aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan 2. Meningkatnya ketepatan waktu dalam pelayanan 3. Berkurangnya PNS yang melakukan pelanggaran Meningkatnya kedewasaan berpolitik

WTP

WDP

WDP

WDP

100%

100&

100%

100%

100%

80%

85%

90%

x

1%

10%

8%

6%

x

100%

75%

80%

85%

x

1

7

5

4

x

3 kali

1 kali

1 kali

2 kali

x

Menurunnya jumlah demo yang anarkhis

Meningkatnya partisipasi LSM, Ormas, & OKP

x x

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu: 1. Tersedianya SDM aparatur yang memahami dan melaksanakan penegakan hukum

Halaman | 75

Perlu Usaha Keras

LAPORAN AKHIR


2. Terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan (hukum formal dan hukum adat) 3. Terlaksananya fungsi koordinasi antarsatuan perangkat kerja dan antarpemerintah daerah serta antara pemerintah daerah dengan

pemerintah

pusat

dalam

mempercepat

proses

pembangunan 4. Meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu sesuai standar pelayanan publik 5. Tersedianya SDM aparatur pemerintahan daerah yang memiliki Wawasan kebangsaan, budaya kerja & profesional (netral & sejahtera) 6. Terlaksananya sistem demokrasi daerah yang bertanggung jawab 7. Terbangunnya komunikasi politik yang sehat & tidak diskriminatif 8. Terlaksananya pendidikan politik berbasis multikultural

Selama dua tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Mencermati realisasi kinerja di

atas, maka

kinerja program

pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target.

Beberapa indicator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indicator: 1. Meningkatnya penyelesaian kasus tanah (target 100% pada tahun 2017)

Halaman | 76

LAPORAN AKHIR


2. Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan (target 100% pada tahun 2017) 3. Meningkatnya penerapan sistem sertifikasi Tanah (target 100% pada tahun 2017)

Adapun beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan pada periode 2013-2014 dapat dicermati pada tabel berikut ini. Tabel 6.2. Program dan Kegiatan Pembangunan Misi Memantapkan Tata Pemerintahan yang Baik yang Telah Terlaksana pada Tahun 2013-2014 No 1 2

3

Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.

-

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

-

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Ragam program yang direncanakan dalam RPJMD dan yang telah dilaksanakan masih ada perbedaan, yang bisa jadi hal ini karena sebagian sudah menjadi program rutin, dan periode ini masih awal dari pelaksanaan RPJMD, sehingga masih ada waktu untuk menjalankan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan berupaya mencapai berbagai indicator kinerja yang telah ditetapkan.

Implementasi program untuk mencapai target kinerja pada misi ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan tindaklanjut. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut antara lain: 1. Dukungan dana yang kurang memadai dari APBD Kabupaten Kepulauan Yapen dan tidak sebanding dengan volume atau beban kerja tugas yang diemban;

Halaman | 77

LAPORAN AKHIR

2. Terbatasnya


sarana

maupun

prasarana

yang

dapat

kemasyarakatan

belum

mempengaruhi pelaksanaan tugas sehari – hari 3. Pembinaan

terhadap

organisasi

terlaksana secara baik, dikarenakan tidak tersedianya dana dari APBD

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, agar capaian kinerja yang sudah ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapat dalam sisa waktu hingga 2017, maka dapat dilakukan beberapa langkah solusi, antara lain: 1.

Pada setiap Rakorbangda, Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kepulauan Yapen selalu mengajukan proposal pembangunan, termasuk mengajukan pengadaan kendaraan bermotor roda dua secara bertahap;

2.

Untuk meningkatkan etos kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa

Kabupaten

Kepulauan

Yapen,

maka

perlunya

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun diklat, termasuk diklat dasar analisis intelijen dasar

dan

diklat

manajemen

penanggulangan

bencana

kebakaran.

6.2. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan pada Misi Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Taat Hukum Ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2013-2014, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang

telah

dilaksanakan

tersebut

sebagian

besar

adalah

Halaman | 78

LAPORAN AKHIR


pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain: 1.

Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

2.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban & Keamanan

3.

Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal

4.

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Tabel 6.3. Capaian Kinerja Program Pembangunan Misi Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Taat Hukum

No

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas sistem keamanan wilayah/ lingkungan 2. Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat 3. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas 4. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat


Target Kinerja 2017

Basis Data

Prediksi

Realisasi Kinerja Tercapai

Akan Tercapai

2012

2013

2014

7,2

0,9

0,9

0,9

Meningkatnya jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

0,0020

0,0022

0,0024

0,026

x

Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani

12.54

11.25

11.25

x

Meningkatnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

0,0077

0,0048

0,0048

x

Meningkatnya rasio Pos Siskamling per jumlah kampung

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu:

Halaman | 79

Perlu Usaha Keras x

LAPORAN AKHIR


1. Meningkatnya kualitas sistem keamanan wilayah/ lingkungan 2. Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat 3. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas 4. Meningkatnya

peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Selama dua tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Mencermati realisasi kinerja di

atas, maka

kinerja program

pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Indicator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indicator: Meningkatnya rasio Pos Siskamling per jumlah kampong (7,2 tahun 2017), dimana realisasi sekarang baru sekitar 0,9. Adapun beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan pada periode 2013-2014 dapat dicermati pada tabel berikut ini. Tabel 6.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Misi Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Taat Hukum yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013-2014 No

1

Program

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan

-

Pengendalian Keamanan dan Lingkungan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pada RPJMD telah ditetapkan beberapa program terkait dengan misi, namun masih ada perbedaan dengan yang dilaksanakan. Hal

Halaman | 80

LAPORAN AKHIR


ini, bisa jadi karena sebagian sudah menjadi program rutin, dan periode ini masih awal dari pelaksanaan RPJMD, sehingga masih ada waktu untuk menjalankan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan berupaya mencapai berbagai indicator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi program untuk mencapai target kinerja pada misi ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu

mendapatkan

tindaklanjut.

Beberapa

permasalahan

pembangunan tersebut antara lain: 1. Koordinasi terhadap instansi terkait di bidang Kamtibmas sudah berjalan dengan baik, namun Badan Kesatuan Bangsa untuk melakukan pendeteksian secara dini terhadap setiap gejolak yang timbul baik dari segi kecepatan waktu maupun ketepatan data sering terlambat disebabkan karena terbatasnya prasarana dan personil. 6.3. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

pada

Misi

Pada misi ini, ada beberapa target pembangunan yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2013-2014, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang

telah

dilaksanakan

tersebut

sebagian

besar

adalah

pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain: 1.

Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Pendidikan Menengah

4.

Pendidikan Non Formal

Halaman | 81

LAPORAN AKHIR


5.

Pendidikan Luar Biasa

6.

Peningkatan Sarana & Prasarana Olah Raga

7.

Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan

8.

Perluasan akses pendidikan setelah pendidikan jenjang menengah atas

9.

Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja

10. Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan 11. Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/Aids 12. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 13. Pengelolaan Keragaman Budaya 14. Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan 15. Pengadaan, peningkatan, & perbaikan sarana & prasarana Puskesmas/ Pustu & Jaringannya 16. Pengadaan, peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 17. Pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 19. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 20. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat 21. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan & pembinaan tumbuh kembang anak 22. Pengembangan model operasional BKP-Posyandu-PADU 23. Obat & Perbekalan Kesehatan 24. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan 25. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 26. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 27. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 28. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

Halaman | 82

LAPORAN AKHIR


29. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 30. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 31. Pengadaan, peningkatan, & perbaikan sarana & prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya 32. Pengadaan, peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 33. Pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 34. Upaya Kesehatan Masyarakat: Pengembangan Lingkungan Sehat; Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan; Lingkungan Sehat Perumahan; Perbaikan Gizi Masyarakat 35. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan 36. Keluarga Berencana 37. Pelayanan Kontrasepsi 38. Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 39. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina sejahtera

Tabel 6.5. Capaian Kinerja Program Pembangunan Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Target No

Sasaran

1.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan

2.

Meningkatnya kinerja perluasan & pemerataan pelayanan

Indikator Kinerja (Outcome) 1. Meningkatnya Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik 1) SD/MI 2) SMP/ MTs 3) SMA/SMK/MA 2. Meningkatnya jumlah lapangan olahraga dalam kondisi baik 1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar : d. SD/MI e. SMP/MTs f. SMA/SMK/MA

2017

Basis Data 2012

100% 100% 100%

Realisasi Kinerja

Prediksi

2013

2014

Tercapai

Akan Tercapai

70% 68% 94%

75% 70% 95%

78% 75% 96%

x

100%

75%

80%

85%

x

120.00 96.00 85.00

106.25 84.00 65.00

110.00 87.00 70.00

112,50 89.00 75.00

x x

Perlu Usaha Keras

x x

X

Halaman | 83

LAPORAN AKHIR


Target No

Sasaran


2017

Basis Data 2012

99.15 70.39 74.23

Realisasi Kinerja

Prediksi

2013

2014

Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras

95.28 65.03 56.24

96,05 66,08 58.06

97.25 67,29 60.43

X X

100.00 100.00

97.90 98.92

98.05 99.24

98.56 99.46

X x

16.833

24.89

22.43

21.76

X

99.86

92.71

93.45

93.67

x

100.00 100.00 100.00

99.50 99.75 99.00

99.6 99.8 99.2

99.7 99.85 99.35

X X x

0 0 0

1.00 1.00 1.50

0.8 0.9 1.3

0.6 0.7 1.0

X X X

100

66.74

69.87

75.00

237

151

179

190

X

28 97 112 19,35

23 67 76 13,21

24 73 82 14.32

25 78 87 15.76

X X x X

10.395

8.552

8.95

9.05

X

6.449

6.539

6.503

6.497

x

12

7

7.5

8

X

57.00

32.08

38.67

40.78

x

100%

100%

100%

100%

100%

75%

80%

85%

Pendidikan 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni :

3.

4.

5.

1) SD/MI/Paket A 2) SMP/MTs/ 3) Paket B SMA/SMK/MA/ Paket C 3. Meningkatnya Angka Melanjutkan : c. dari SD/MI ke SMP/MTs/ d. dari SMP/MTs ke MA/SMK/MA 4. Membaiknya rasio guru: murid 5. Meningkatnya angka melek huruf Meningkat1. Angka Kelulusan : nya kinerja d. SD/MI mutu & e. SMP/MTs relevansi f. SMA/SMK/MA 2. Angka Putus Sekolah: d. SD/MI e. SMP/MTs f. SMA/SMK/MA 3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. Guru yang bersertifikat d. SD/MI e. SMP/MTs f. SMA/SMK/MA 1. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi 2. Meningkatnya rasio lulusan pendidikan tinggi 3. Menurunnya rasio ketergantungan Meningkat1. Meningkatnya nya kinerja angka rata-rata manajemen lama sekolah pendidikan 2. Meningkatnya Angka pendidikan yang ditamatkan MeningkatMeningkatnya jumlah nya fasilitas dan aktualisasi diri kesempatan yang anak didik dapat digunakan yang untuk beribadah menghargai Meningkatnya fasilitas budaya Papua bagi anak didik untuk bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya

x

x

x

x

Halaman | 84

LAPORAN AKHIR


Target No

Sasaran

6.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan

7.

8.

9.

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan

Meningkatnya kesiap siagaan penanggulang an kejadian luar biasa

Indikator Kinerja (Outcome) Papua 1. Meningkatnya Rasio posyandu per satuan balita 2. Meningkatnya Rasio puskesmas, per satuan penduduk 3. Meningkatnya Rasio Pustu per satuan penduduk 4. Meningkatnya Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1. Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2. Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3. Meluasnya Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4. Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 5. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 6. Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi 1. Meluasnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2. Meluasnya Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan epidemiologi < 24 jam

2017

Basis Data 2012

122

Realisasi Kinerja

Prediksi

2013

2014

Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras

96

98

102

1.06

0.87

0.89

0.97

X

0.56

0.46

0.48

0.51

x

0.23

0.11

0.13

0.15

x

99.60

55.82

59.65

65.56

X

96.65

81.14

83.54

85.65

92.03

35.75

40.65

50,76

100%

100%

100%

100%

75.42

30.89

37.86

43.67

78.66

64.72

67.54

68.78

100%

100%

100%

100%

X

100%

100%

100%

100%

x

25%

0%

5%

10%

X

X

X

x

x

x

x

Halaman | 85

LAPORAN AKHIR


Target No

Sasaran

/KLB 10. Meningkatnya promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat 11. Meningkatnya kinerja manajemen rumah sakit dan puskesmas

12. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis 13. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 14. Membaiknya indikator pembangunan (aspek kesejahteraan masyarakat)


2017

Cakupan Desa Siaga

Basis Data 2012

Realisasi Kinerja 2013

2014

Prediksi Tercapai

111 desa

0

10 desa

20 desa

14 distrik

14 distrik

14 distrik

14 distrik

X

111 kampung

111 kampung

111 kampung

111 kampung

X

100%

100%

100%

100%

x

1. Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk 2. Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk

0.60

0.28

0.28

0.28

0.67

0.55

0.57

0.59

Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

87.14

68.43

70.00

72.00

1. Meningkatnya angka usia harapan hidup 2. Menurunnya persentase balita gizi buruk 3. Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi 4. Menurunnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

71.22

69.08

69.50

69.8

0.10

0.41

0.38

0.35

996.61

994.42

994.65

994.90

9.496

14.408

13.908

12.407

1. Meluasnya cakupan puskesmas 2. Meluasnya cakupan puskesmas pembantu 3. Meluasnya cakupan RSUD

Akan Tercapai

x

x

x

x

x

x

x

x

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu: 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 2. Meningkatnya

kinerja

perluasan

&

pemerataan

Perlu Usaha Keras

pelayanan

pendidikan 3. Meningkatnya kinerja mutu & relevansi 4. Meningkatnya kinerja manajemen pendidikan

Halaman | 86

LAPORAN AKHIR


5. Meningkatnya aktualisasi diri anak didik yang menghargai budaya Papua 6. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan 7. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar 8. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan 9. Meningkatnya kesiap siagaan penanggulangan kejadian luar biasa/ KLB 10. Meningkatnya promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat 11. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis 12. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 13. Membaiknya indikator pembangun-an (aspek kesejahteraan 14. masyarakat)

Dalam periode 2013-2014, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Mencermati realisasi kinerja di atas, maka

kinerja program

pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Beberapa indicator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indicator: 1. Meningkatnya Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik SD/MI dan SMP/ MTs (target 100%, dimana pada tahun 2014 baru mencapai 75-78%) 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar : SD/MI (120 pada tahun 2017, dimana pada tahun 2014 tercapai 112) 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni : Paket B SMA/SMK/MA/

Halaman | 87

LAPORAN AKHIR


Paket C (target 2017 sebesar 74,23, realisasi 2014 sebesar 60,43) 4. Membaiknya rasio guru: murid (target 16,83 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 21,76) 5. Meningkatnya angka melek huruf (target 2017 sebesar 99,86, realisasi 2014 sebesar 93,67) 6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (target 100 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 75) 7. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (target 12 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 8) 8. Meningkatnya Angka pendidikan yang ditamatkan (target 57 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 40,78) 9. Meningkatnya Rasio posyandu per satuan balita (target 122 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 102) 10. Meningkatnya Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (target 0,23 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 0,15) 11. Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (target 99,60 tahun 2017, realisasi tahun 2014 sebesar 65,56) 12. Meluasnya Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (target 2017 sebesar 92,03, realisasi 2014 sebesar 50,76) 13. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (target 2017 sebesar 75,42, realisasi 2014 sebesar 43,67) 14. Cakupan Desa Siaga (target 2017 sebesar 111 desa, realisasi 2014 sekitar 20 desa) 15. Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk (target 2017 sebesar 0,60, realisasi 2014 sebesar 0,28) 16. Meningkatnya rumah tangga bersanitasi (target 2017 sebesar 87,14, realisasi 2014 sebesar 72) 17. Menurunnya persentase balita gizi buruk (target 2017 sebesar 0,10 realisasi 2014 sebesar 0,35)

Halaman | 88

LAPORAN AKHIR


18. Menurunnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera (target 2017 sebesar 9.496, realisasi 2014 sekitar 12.407)

Adapun beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan pada periode 2013-2014 dapat dicermati pada tabel berikut ini. Tabel 6.6. Program dan Kegiatan Pembangunan Misi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Telah Terlaksana 2013-2014 No 1

Program Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam sekolah; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pelatihan Kompetensi tenaga Pendidik ; Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini; Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD PERCONTOHAN) (HIBAH SEKTOR PENDIDIKAN); Pelaksanaan Wisuda Guru TK; Pelatihan Guru PAUD ; Pelatihan Guru TK ; Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa TK; Pembangunan Gedung PAUD ; Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PKBM PERCNTOHAN); - Pendaftaran SKB (sanggar kegiatan belajar); Pembangunan Rumah Dinas Kepala Dinas Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah; Pembangunan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Untuk SMP ; pengadaan Pakaian Seragam sekolah ; Pengadaan alat praktik dan Peraga Siswa untuk SD ; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Untuk SMP ; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah untuk SD/MI ; Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik; Penyediaan Operasional Sekolah

Halaman | 89

LAPORAN AKHIR


-

Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS; Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS; Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS ; Penyelenggaraan Paket A setara SD ; Penyelenggaraan paket B setara SMP ; Pelaksanaan UAS dan Ujian Nasional SMP/MTs; Pembangunan Pagar sekolah; Dana Non Pendamping DAK Bidang pendidikan ; Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah untuk SMP ; Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penambahan Ruang Guru Sekolah; Penyediaan Operasional Asrama Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dann SMP/MTs ; Pengadaan Meubeulair Sekolah Untuk SD ; Pembangunan Ruang Kelas Sekolah untuk SD ; Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah untuk SD ; Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah untuk SMP (DAK); Pengadaan Meubelur Sekolah untuk SMP ; Pelaksanaan UAS dan UASBN bagi siswa SD/MI dan SDLB ; Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah untuk SMP ; Pengadaan Alat Peraga Pendidikan siswa SMP ; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah untuk SMP Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik/Guru Matematika SD dan SMP Lomba Olimpiade SAINS SMP/MTs Tingkat Kabupaten dan Provinsi; Lomba Olimpiade Sains SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi; Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs; Pembangunan Rumah Dinas SD YPK Saweru ; Pembangunan Ruang Kelas SD YPK Sambrawai ;

Halaman | 90

LAPORAN AKHIR


3

Program Pendidikan Menengah

-

Pembangunan Ruang Laboratorium SMPN Windesi ; Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD ; Pengadaan Meubeuleir Ruang Kelas SD Inpres Barawaikap ; Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SD Inpres Kurudu ; Pembangunan Pagar BRC SD YPK Sion Mantembu ; Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Kepulauan Yapen ; Rehabilitasi Ruang Kelas SD YPK Sambrawai ; Pembangunan Rumah Dinas Guru ; Pembangunan Asrama Siswa SMP ; Pembangunan Rumah dinas Guru SDN Barawai ; Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Woda Wansma ; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah untuk SMP ; Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS; Pengadaan Buku-buku dan alat Tulis Siswa untuk SMK ; Pengadaan Pakaian Seragam sekolah ; Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa untuk SMK ; Pengadaan Perlengkapan Sekolah ; Penyelenggaraan Paket C setara SMA ; Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah; Pengembangan Kelas Akselerasi pada SMA (Khusus Asli Anak Papua) ; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Untuk SMA ; Pelaksanaan UAS Praktik (Kompetensi) SMK ; Penyediaan Operasional Asrama Sekolah (SMAN UNGGULAN); Pengembangan Pendidikan Menengah ; Pengembangan Pendidikan Menengah; Pelakanaan Prakerin/Magang siswa SMK ; Pelaksanaan UAS dan UN SMA/SMK ; Pelaksanaan seleksi Calon Siswa pada SMA Taruna Nusantara ; Lomba Debat dan Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & Provinsi; Lomba Keterampilan Siswa SMK;

Halaman | 91

LAPORAN AKHIR


4

Program Pendidikan Non Formal

-

5 6

Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

Lomba Olimpiade SAINS SMA Tk. Kabupaten dan Provinsi; Pengembangan Pendidikan Menengah ; Penyediaan Operasional Asrama Sekolah ; Rehabilitasi Ruang Kelas Untuk SMA ; Pelaksanaan UAS PRAKTIK (Kompetensi) SMK ; Penambahan Ruang Kelas Untuk SMA Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah untuk SMA ; Pengadaan Meubeuleir Sekolah untuk SMA ; Penambahan Ruang Kelas Sekolah untuk SMK ; Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula untuk SMK ; Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah untuk SMK; Pengadaan Meubeluir Sekolah untuk SMK ; Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 2 Serui type bertingkat ; Rehabilitasi WC SMAN 1 Serui ; Biaya Calon siswa Afirmasi Pendidikan Menengah SMA/SMK; Pengembangan Kelas Akselerasi pada SMA ; Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal ; Biaya Operasional PLB . Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik; Pendidikan lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi; Pelaksanaan Kegiatan HUT PGRI dan hari Guru Nasional; Pelaksanaan Kegiatan HARDIKNAS; Pendidikan Calon Guru MIPA SD, SMP, dan SMA di STIKIP Surya Institute; Pelaksanaa Angka Kredit Point Jabatan Guru; Supervisi Pengawas; Implementasi Kurikulum 2014; Pengadaan Akreditasi SD ; Penyelenggaraan Akreditasi SMP : Seleksi Calon Kepala sekolah SMA/SMK; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pemberian Insentif Guru SM3T;

Halaman | 92

LAPORAN AKHIR


-

7

Program Manajemen Pelayanan pendidikan

8

Program Pendidikan tinggi

-

9 10

Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peran serta Kepemudaan

11

Program Pembinaan Olahraga

-

-

Pelatihan Pra PASKIBRA; Fasilitasi Aksi Bhakti Pemuda; Pelatihan Kewirausahaan Pemuda; Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda; Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Pelaksanaan HAORNAS ; Pembinaan/Pemasyarakatan Olahraga; Perlombaan Gerak Jalan antar SD, SMP dan SLTA; Perlombaan Atletik Tingkat provinsi dan Tingkat Nasional ; Pertandingan Bola Volley SLTA tingkat Provinsi ; Liga Sepak Bola Pendidikan tingkat Provinsi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; Lomba O2SN SD ; Lomba O2SN SMP ; Pembinaan Olahraga Masyarakat ; Pembinaan Olahraga Prestasi . Perpustakaan keliling.

-

Pembangunan Rumah Dinas;

-

12 13

Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program peningkatan sarana dan

Seleksi calon Kepala sekolah; Pelaksanaan EDS (Evaluasi Diri Sekolah); Pelantikan Kepala Sekolah; Pelatihan Asesor PK bagi Kepsek dan guru Senior: BOP Pengawas di tingkat distrik . Pemeliharaan jaringan ICT; Penyusunan NUPTK, NPSN dan NISN; Penyusunan Pendataan pendidikan Kabupaten kepulauan Yapen. Pembangunan Gedung Kampus; Pengadaan Mebeleur Kampus; Seleksi Mahasiswa Penerbang ; Pelaksanaan Seleksi Calon Mahasiswa Akademi Pelayaran surabaya ; Pembinaan dan Pendidikan Bagi Calon siswa AKMIL, AKPOL dan IPDN; Seleksi Penerimaan Calon Mahaiswa Kedokteran UNCEN; Pelaksanaan seleksi Calon Mahasiswa Afirmasi Dikti (ADIK); Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ; Pelaksanaan seleksi mahasiswa STAN. Perpustakaan keliling.

Halaman | 93

LAPORAN AKHIR


-

prasarana aparatur. - .

-

14

15

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ; Program obat dan Kesehatan

-

16

Program Upaya Masyarakat

Kesehatan

-

17

Program Pengawasan Obat dan makanan

18

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

-

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional; Pengadaan Mebeleur; Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional; Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Pembangunan Rumah Dinas ; Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pelatihan Kader Pustu/Posyandu ; Pelatihan Pengelolaan TB ;

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ; Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ; Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya ; Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan ; Revitalisasi Sistem Kesehatan ; Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan ; Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Kesehatan; Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Untuk Pustu dan Poskeskam ; Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya; Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi (JKN-KAPITASI); Pelatihan Penanganan Kasus TB-HIV. Peningkatan Pengawassan Keaman Pangan dan bahan Berbahaya ; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Pengembangan Media Informasi Sadar Hidup Sehat ; Pembinaan Kemitraan Bidan dan dukun Beranak; Peningkatan Pendidikan Petugas Kesehatan Sekolah (UKS); Pengembangan Media Promosi KIE .

Halaman | 94

LAPORAN AKHIR

19


Program perbaikan gizi masyarakat.

-

20

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat; Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

-

22

Program Pelayanan Penduduk Miskin.

Kesehatan

-

23

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

-

24 25

26

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

-

Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya ; Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi . Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah ; Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; Pencegahan dan Penanggulangan/Pemberantasan Penyakit TB-HIV/AIDS ; Pencegahan dan Penanggulangan/Pemberantasan Penyakit Kusta ; Peningkatan Imunisasi ; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik/Otodemik; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ; Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Penanggulangan ISPA; Penanggulangan Penyakit Cacingan; Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar; Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pustu; Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Perairan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas ; Penyuluhan Kesehatan Anak Balita . Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan ; Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan ; Pelayanan Kesehatan ; Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri; Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Halaman | 95

LAPORAN AKHIR

27


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

-

28 29

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rumah Sakit)

-

30

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

31

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Paru-Paru.

-

-

32

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu hamil dari Keluarga Kurang mampu ; Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga Kurang mampu ; Rujukan Kasus obsgin ; Pelayanan Balita Sakit dan Rujukan kasus Bayi ; Pembinaan Perawatan Bumil,Buhir dan Anak di Puskesmas ; Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Daerah Terpencil Pembangunan Saluran Drainase. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ; Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan ; Peningkatan Kesehatan Masyarakat ; Peningkatan Kesehatan Masyarakat ; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Jasa Pelayanan Medik Tingkat Lanjutan/Rujukan (KPS). Pembangunan Rumah Sakit ; Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ; Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain); Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit ; Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain).

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit.

Implementasi program untuk mencapai target kinerja pada misi ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan tindaklanjut. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut antara lain: a.

Ruang baca belum cukup menampung para pengunjung/ pembaca

b.

Ruang kerja tidak cukup menampung para pegawai

Halaman | 96

LAPORAN AKHIR

c.


Belum terisinya pegawai fungsional sesuai perpustakaan dan arsip

d.

Tidak tersedia sarana transportasi darat dan laut untuk operasional dinas;

e.

Belum terpenuhinya tenaga guru untuk semua jenjang dan jenis pendidikan;

f.

Belum

terpenuhinya

kesejahteraan

guru,

lebih

khusus

perumahan guru; g.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana ruang penunjang pada tiap jenjang dan jenis pendidikan;

h.

Masih banyak guru SD yang belum memenuhi standar kualifikasi.

i.

Kondisi georgafis yang begitu sulit;

j.

Faktor peran serta dan kemauan masyarakat ini juga sangat dipengaruhi oleh persepsi, Pengetahuan, sikap dan kebiasaankebiasaan masyarakat, dimana pada masyarakat kita masih memanfaatkan layanan-layanan dukun dalam hal persalinan dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak lainnya;

k.

Tingginya kasus-kasus penyakit yang berbasis lingkungan seperti Diare, ISPA, Penyakit kulit dan lain-lain;

l.

Program kesehatan Nasional yang berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IIS (Indikator Indonesia Sehat 2014) yang harus dilakukan, maka memerlukan pendanaan yang begitu besar;

m. Tenaga Kesehatan seperti (Dokter, Bidan, Nutrisionis, Tenaga Laboratorium, Tenaga Asisten Apoteker) yang masih kurang bila di bandingkan dengan jumlah penduduk. n.

Sarana dan prasarana kerja tidak memadai seperti daya tampung rumah

sakit yang sangat terbatas, fasilitas operasi

yang belum ada, obat – obatan yang sangat kurang, tenaga

Halaman | 97

LAPORAN AKHIR


medis dan para medis yang masih kurang, dokter spesialis yang sangat kurang di tingkat kampung, distrik dan kabupaten o.

Masih banyak kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen belum mempunyai sarana kesehatan

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, agar capaian kinerja yang sudah ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapat dalam sisa waktu hingga 2017, maka dapat dilakukan beberapa langkah solusi, antara lain: 1.

Perlu adanya tambahan dana untuk penyelesaian bangunan gudang arsip (record center) untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan.

2.

Perlu adanya pengisian jabatan fungsional.

3.

Peningkatan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lintas sektor/Stakeholders (pemangku kepentingan) dan lintas program yang terkiat;

4.

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat;

5.

Peningkatan

Kualitas

sumber

daya

kesehatan

(sarana

Prasarana, Obat dan perbekalan kesehatan dan sumberdaya Manusia); 6.

Perbaikan dan peningkatan system/model pelayaana kesehatan baik pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung;

7.

meningkatkan advocacy kepada pengambil kebijakan.

8.

Penambahan sarana dan prasarana kesehatan

9.

Pembangunan sarana kesehatan disetiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen

6.4. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan pada Meningkatkan Pengelolaan SDA secara Berkelanjutan

Misi

Halaman | 98

LAPORAN AKHIR


Dalam RPJMD, ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2013-2014, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain: 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi 3. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana & Prasarana Daerah 4. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) 5. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 6. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 7. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Peningkatan Kesejahteraan Petani 9. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) 10. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 11. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 12. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 13. Pengembangan Agribisnis 14. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) 15. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 16. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 17. Restrukturisasi Pembangunan Perikanan Tangkap 18. Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan 19. Pengembangan Budidaya Perikanan 20. Pengembangan Perikanan Tangkap 21. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air

Halaman | 99

LAPORAN AKHIR


Tawar 22. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 23. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 24. Pemanfaatan kawasan hutan industri 25. Perencanaan & Pengembangan Hutan 26. Peningkatan Kesempatan Kerja 27. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 28. Transmigrasi Lokal 29. Perlindungan & Konservasi Sumberdaya Alam 30. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam & lingkungan hidup 31. Pengembangan ekowisata & jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut & hutan 32. Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan 33. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup 34. Peningkatan pengendalian polusi 35. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam 36. Pengendalian Kebakaran Hutan 37. Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut 38. Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam 39. Pengawasan & Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 40. Peningkatan mitigasi bencana alam laut & perkiraan iklim laut 41. Tanggap darurat jalan & jembatan 42. Pengendalian Banjir 43. Rehabilitasi Hutan & lahan 44. Perlindungan & Konservasi Sumberdaya Hutan 45. Perencanaan & Pengembangan Hutan 46. Perencanaan Tata Ruang 47. Pemanfaatan Ruang

Halaman | 100

LAPORAN AKHIR


48. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 49. Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan & Jembatan 50. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Data Spasial 51. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 52. Energi Terbarukan Tabel 6.7. Capaian Kinerja Program Pembangunan Misi Meningkatkan Pengelolaan SDA secara Berkelanjutan

No

1.

2.

3.

Sasaran

Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Indikator Kinerja (Outcome) 1. Meningkatnya kecepatan proses perijinan 2. Menurunnya jumlah dan macam pajak & retribusi yang membebani investor 3. Meningkatnya jumlah Perda yang mendukung iklim investasi

Terimplementasi1. Meningkatnya nya iptek dalam kontribusi sektor meningkatkan nilai pertanian / tambah komoditas perkebunan unggulan (pertanian, terhadap PDRB perkebunan, 2. Tertanganinya kelautan dan Jenis Penyakit perikanan, Ternak pariwisata) Mengembangkan 1. Tersedianya ketahanan pangan regulasi ketahanan pangan 2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama 3. Meningkatnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 4. Meningkatnya Kontrbusi sektor peternakan terhadap PDRB 5. Tersedianya daging 6. Meningkatnya luas lahan pengembangan

Target

Basis Data

Realisasi Kinerja

2017

2012

2013

7 Hari

14 Hari

19

27

1 Perda

12 Hari

2014

Prediksi Terca pai

Akan Tercapai

10 Hari

x

25

23

X

1 Perda

1 perda

1 perda

19,84

16,12

16.25

16.50

x

2

2

2

2

x

100%

100%

100%

100%

29,88

23,42

24.87

25.98

79

62

64

67

1,15

0,93

1.01

1.03

x

100%

70%

75%

80%

x

50 Ha

8,5 Ha

10 Ha

15 Ha

Perlu Usaha Keras

x

x

x

x

Halaman | 101

x

LAPORAN AKHIR


kawasan agribisnis 4.

5.

6.

Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan

Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan

Terjaganya ketersediaan SDA yang lestari

1. Meningkatnya kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB 2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

14 distrik

4. Ketersediaan Sarana/prasaran a Perikanan Tangkap 5. Meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan 6. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB 7. Meningkatnya kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 8. Meningkatnya pertumbuhan industri 9. Tersedianya Hutan Tanaman Industri 10. Tersedianya hutan tanaman rakyat 1. Meningkatnya rasio penduduk yang bekerja 2. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja 3. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 4. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 5. Meningkatnya keselamatan dan perlindungan pekerja 6. Meningkatnya dan memeratakannya penduduk 1. Meluasnya cakupan penghijauan

14 distrik

14 distrik

14 distrik

x

8668,42

6715,43 6999.43

7564.56

x

2128.73

305.59

578.65

708.56

100%

70%

75%

80%

14 Distrik

14 Distrik

14 distrik

14 distrik

12%

9%

10%

11%

x

1,92

1,5

1.58

1.62

x

10,57

8,28

8.56

8.96

x

x

x

x

92076.85 92076.8 92076.8 92076.854 4 Ha 54 Ha 54 Ha Ha

x

1331.768 1331.76 1331.76 Ha 8 Ha 8 Ha

x

1331.768 Ha

69,99

60,99

61.89

62.88

x

75,08

71,77

72.43

73.06

117

101

103

104

x

2,76

5,41

5.04

4.34

x

100%

70%

75%

80%

100%

70%

72%

75%

14 distrik

14 Distrik

14 Distrik

14 Distrik

x

x

x

x

Halaman | 102

LAPORAN AKHIR


wilayah rawan longsor & sumber mata air 2. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 3. Tersedianya data base sumberdaya alam & lingkungan hidup 7.

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan risiko bencana

8

9

10

1. Menurunnya pencemaran status mutu air 2. Menurunnya Pencemaran status udara dan air 3. Meningkatnya rehablitasi hutan

4. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana 5. Berkurangnya wilayah banjir 6. Rehabilitasi pesisir dan laut Meningkatnya fungsi Menurunnya kawasan lindung kerusakan kawasan hutan Cakupan Hutan Lindung Terlaksananya Tersedianya penataan ruang dokumen Tata yang Ruang berkelanjutan Tersedianya Lahan Produktif Tersedianya Wilayah Industri

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan

Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW Tersedianya Basis Data Menurunnya Ruang publik yang berubah peruntukkannya Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik

100%

70%

75%

80%

x

100%

100%

100%

100%

5%

30%

28%

25%

x

5%

-

100%

70%

75%

78%

x

100%

70%

80%

90%

5%

30%

28%

25%

x

100%

70%

73%

76%

x

0,02

0,14

0,02

0,02

x

x

x

14959.05 14959.0 14959.0 14959.054 4 Ha 54 Ha 54 Ha Ha 1 Dokum en 94388.7 Ha 88.389 ha

1 Doku men

1 Doku men

94388.7 94388.7 Ha Ha 88.389 88.389 ha ha

1 Dokumen

x

94388.7 Ha 88.389 ha

X X

100%

100%

100%

100%

X

100%

100%

100%

100%

X

100%

70%

100%

100%

x

13.125

10.284

10.376

10.654

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu: 1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Halaman | 103

x

LAPORAN AKHIR


2. Terimplementasinya iptek dalam meningkatkan komoditas

unggulan

(pertanian,

perkebunan,

nilai tambah kelautan

dan

perikanan, pariwisata) 3. Mengembangkan ketahanan pangan 4. Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan 5. Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan 6. Terjaganya ketersediaan SDA yang lestari 7. Berkurangnya tingkat pencemaran kerusakan lingkungan, dan risiko bencana 8. Meningkatnya fungsi kawasan lindung 9. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan 10. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energy terbaharukan

Mencermati realisasi kinerja di atas, maka

kinerja program

pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Ada beberapa indicator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indicator: 1. Meningkatnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (target 2017 sebesar 79, realisasi 2014 sekitar 67) 2. Meningkatnya luas lahan pengembangan kawasan agribisnis (target 2017 sebesar 50 HA, realisasi 2014 sekitar 15 HA) 3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya (target 2.128 tahun 2017, realisasi 2014 sebesar 708)

Halaman | 104

LAPORAN AKHIR


4. Meningkatnya pertumbuhan industry (target 10,57 tahun 2017, realisasi 2014 sekitar 8,96) 5. Meningkatnya rasio penduduk yang bekerja (target 2017 sebesar 69,99, realisasi 2014 sekitar 62,88) 6. Meningkatnya pencari kerja yang

ditempatkan (target 117,

realisasi 2014 sebesar 104) 7. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (target 2017 sebsar 2,76 realisasi 2014 sekitar 4,34) 8. Meningkatnya dan memeratakannya penduduk (target 2017 sebesar 100%, realisasi 2014 sebesar 75%) 9. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (target 100%, realisasi 2014 sekitar 80% 10. Menurunnya pencemaran status mutu air (target 2017 sebesar 5%, realisasi 2014 sekitar 25%) 11. Meningkatnya rehablitasi hutan (target 2017 sebesar 100%, realisasi 78% tahun 2014) 12. Rehabilitasi pesisir dan laut (target 2017 sebesar 100%, realisasi tahun 2014 sebesar 76%)

Adapun beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan pada periode 2013-2014 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 6.8. Program dan Kegiatan Misi Meningkatkan Pengelolaan SDA secara Berkelanjutan yang Telah Terlaksana 2013-2014 No 1

Program Program ketahanan pangan

Kegiatan - Analisis rasio jumlah penduduk terhadap

Halaman | 105

LAPORAN AKHIR


pertanian/perkebunan

2

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3

Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

4

5 6

Program peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

7

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

8

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

9 10 11 12

13

Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

14

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

jumlah kebutuhan pangan; - Pencetakan Leaflet/brosur teknologi Budidaya; - Pengembangan Desa mandiri Pangan; - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; - Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. - Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Petani/PENAS. - Penyuluhan dan pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. - Demplot budidaya Palawija; - Demplot Pemeliharaan kakao; - Pembuatan Demplot mangrove; - Demonstrasi cara Pemanfaatan Kotoran kambing Untuk Bokashi; - Demplot Budidaya Tanaman sayuran. - Demplot Pembuatan Kolam terpal Ikan lele. - Audit Koperasi; - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk. - Monitoring Perkembangan Stock Harga Mingguan Barang Pokok dan Barang Strategis Lainnya; - Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol melalui Pembuatan Label; - Pengawasan Alat-alat Tera/UTP; - Pengawasan Barang Kadaluarsa, Tidak Berlabel, Cacat, Garansi dan SNI. - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambang Galian C. - Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki lima. - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam memperkuat Klaster Industri. - Pengembangan dan Pelayanan Tekhnologi Industri. - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk; - Pembangunan dan Distribusi Perdagangan. - Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan; - Pengadaan Solar Home System - SHS. - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ; - Bimbingan Tekhnis Persampahan; - Peningkatan peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan. - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura; - Pemantauan Kualitas Lingkungan; - Pengelolaan B3 dan Limbah B3;

Halaman | 106

LAPORAN AKHIR


15

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

16

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

17

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

18

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Pengkajian Dampak Lingkungan; - Koordinasi Penyuluhan AMDAL; - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. - Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk ; - Rehabilitasi Hutan dan Lahan; - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA. - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan; - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah - Penyusunan Program Pengembahan RTH.

Implementasi program untuk mencapai target kinerja pada misi ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan tindaklanjut. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut antara lain: 1. Belum tersedianya tenaga terampil Laboratorium lingkungan hidup; 2. Belum terkoordinasinya penanganan kebersihan kota; 3. Belum adanya kader lingkungan; 4. Belum berjalannya tim pengkajian dampak lingkungan; 5. Kurang adanya koordinasi AMDAL; 6. Kurang

pemahaman

masyarakat

tentang

pengeloaan

lingkungan hidup; 7. Kurang pemahaman tentang perlindungan marga satwa; 8. Belum ada kesadaran dan pengawasan dari masyarakat terhadap sumber alam; 9. Kurang

lengkapnya

alat-alat

pemeriksaan

laboratorium

lingkungan hidup.

Halaman | 107

LAPORAN AKHIR


Terhadap beberapa permasalahan tersebut, agar capaian kinerja yang sudah ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapat dalam sisa waktu hingga 2017, maka dapat dilakukan beberapa langkah solusi, antara lain: 1. Diberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai; 2. Diadakan penyuluhan dan penilaian kota sehat; 3. Perlu dibentuknya kader-kader lingkungan; 4. Perlu ditingkatkan kerja sama dan koordinasi antar lintas sektor; 5. Perlu diadakan penanaman pohon di daerah rawan banjir dan pemagaran sumber air; 6. Pengadaan

alat-alat

pemeriksaan laboratorium pemeriksa

kualitas air, sampah dan udara. 6.5. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan pada Misi Menyediakan Infrastruktur yang Memadai dan Merata dengan Memperhatikan Kerawanan Bencana Ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2013-2014, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang

telah

dilaksanakan

tersebut

sebagian

besar

adalah

pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain: 1. Pembangunan Jalan & Jembatan 2. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 3. Pembangunan turap/talud/ bronjong 4. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan & jembatan 5. Inspeksi kondisi jalan & jembatan 6. Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan

Halaman | 108

LAPORAN AKHIR


7. Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 8. Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau, & Sumberdaya Air Lainnya 9. Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh 10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 11. Penataan Struktur Industri 12. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 13. Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 14. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 15. Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ 17. Peningkatan Pelayanan Angkutan 18. Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 19. Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas 20. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 21. Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 22. Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika 23. Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika 24. Penyedian dan Pengelolaan Air Baku 25. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah 26. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 27. Pengembangan Perumahan 28. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial 29. Pengelolaan areal pemakaman 30. Pembangunan infrastruktur kawasan Teluk Cenderawasih

Halaman | 109

LAPORAN AKHIR


Tabel 6.9. Capaian Kinerja Program Pembangunan Misi Menyediakan Infrastruktur yang Memadai dan Merata dengan Memperhatikan Kerawanan Bencana

No

1.

Sasaran


Berkembangnya 1. Meningkatnya jumlah dan proporsi panjang mutu sistem jaringan jalan dalam jaringan kondisi baik prasarana dasar 2. Meningkatnya yang panjang jalan yang menjangkau memiliki trotoar & seluruh distrik drainase / saluran dan kampung pembuangan air (minimal 1.5m) 3. Meningkatnya Prosentase jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 4. Meningkatnya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar 5. Meningkatnya sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 6. Meningkatnya rasio jaringan irigasi 7. Meningkatnya panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 8. Meningkatnya pertumbuhan industri 9. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB 10. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 11. Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum 12. Meningkatnya jumlah pelabuhan laut/ terminal bis 13. Tertatanya ijin trayek 14. Meningkatnya kepemilikan KIR

Target

Basis Data

2017

2012

2013

2014

407.72

179.17

188.13

197.53

101.13

96.22

97.50

98.75

24.64%

27.83%

27.83%

27.83

5%

40%

35%

30%

X

5%

40%

35%

30%

X

272.96

213.87

225.76

235.54

x

3.000 m

700 m

1000 m

1500 m

x

10.57

8.28

9.05

9.76

x

12%

9%

10%

10.5%

x

19.48

16.80

17.12

17.9

x

798.881

625.944

657,87

690.45

x

26

17

17

20

100%

80%

85%

90%

X

359

263

289

310

X

Realisasi Kinerja

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras X

X

x

x

Halaman | 110

LAPORAN AKHIR

No

Sasaran


Indikator Kinerja (Outcome) angkutan umum 15. Meningkatnya jumlah ramburambu yang terpasang 16. Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 17. Meningkatnya Persentase jaringan komunikasi 18. Meningkatnya Persentase penduduk yang menggunakan hp/ telepon 19. Meningkatnya Persentase rumah tangga pengguna air bersih 20. Meningkatnya persentase sampah yang tertangani 21. Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh 22. Meningkatnya persentase luas permukiman yang tertata 23. Meningkatnya persentase areal pemakaman 24. Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastrukt

Target

Basis Data

2017

2012

2013

2014

100%

50%

60%

70%

98.88%

79.90%

81.67%

83%

X

83.44%

37.17%

40.32%

45%

x

95.26%

65.07%

70.34%

75%

x

78

64

67

70

X

1.30

1.07

1.12

1.19

X

6.71

33.26

30.34

22.65

x

93.29%

66.74%

70.34%

80%

x

60%

30%

40%

50%

100%

30%

35%

40%

Realisasi Kinerja

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai

X

x

x

Pada misi ini, sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu: Berkembangnya jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau seluruh distrik dan kampong

Mencermati realisasi kinerja di atas, maka

Perlu Usaha Keras

kinerja program

pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang

Halaman | 111

LAPORAN AKHIR


mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Ada beberapa indicator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indicator: 1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (target 2017 sebesar 407,72, realisasi tahun 2014 sebesar 197,53) 2. Meningkatnya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar (target 2017 sebar 5%, realisasi 2014 sebesar 30%) 3. Meningkatnya sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (target 2017 sebesar 5%, realisasi 2014 sebesar 30%) 4. Meningkatnya rasio jaringan irigasi (target 2017 sebesar 272,96, realisasi 2014 sebesar 235,54) 5. Meningkatnya jumlah pelabuhan laut/ terminal bis (target 2017 sebesar 26, realisasi 2014 sebesar 20) 6. Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (target 2017 sebesar 98,88%, realisasi 2014 sebesar 83%) 7. Meningkatnya Persentase jaringan komunikasi (target 2017 sebesar 83,44%, realisasi 2014 sebesar 45%) 8. Meningkatnya Persentase penduduk yang menggunakan hp/ telepon (target 2017 sebesar 95,26%, realisasi 2014 sebesar 75%) 9. Berkurangnya lingkungan permukiman kumuh (target 2017 sebesar 6,71, realisasi 2014 sebesar 22,65) 10. Meningkatnya persentase luas permukiman yang tertata (target 2017 sebesar 93,29%, realisasi 2014 sebesar 80%) 11. Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (target 2017 sebesar 100%, realisasi

Halaman | 112

LAPORAN AKHIR


2014 sebesar 40%)

Adapun beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan pada periode 2013-2014 dapat dicermati pada tabel berikut ini. Tabel 6.10. Program dan Kegiatan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Telah Terlaksana 2013-2014 No 1

Program Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

2

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

-

3

4

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Mas media

-

5

Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat ;

-

6

Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan

-

Kegiatan Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah; Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan angkutan; Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (Bus); Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (Kapal Cepat). Pengadaan Marka Jalan; Pemeliharaan lampu Pengatur lalu Lintas (Traffic Light); Pengadaan dan pemasangan Traffic Light Perempatan dolog serui. Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kenderaan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi; Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. Pembangunan Rumah Sederhana (RSS) type 36 ; Pembangunan Sarana Prasarana rumah Pastori type 45 di Kampung Banawa ; Rehabilitasi Rumah Singgah ; Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sehat Sederhana; Pembangunan Rumah Jaga Work Shop. Pembangunan Jalan; Pembangunan Jalan;

Halaman | 113

LAPORAN AKHIR

No


Program -

7

Program pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

-

8

Program Pembangunan Turap/talud/bronjong

-

9

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan

-

10

Program pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;

-

11 12

-

13 14

Peningkatan Sarana dan Prasarana OLahraga Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

-

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan; Pembangunan Jembatan; Pembangunan Jalan Lingkungan; Pembangunan Jembatan; Perencanaan DED Jalan; Pembangunan Jembatan; Pembangunan Jalan; Pembangunan Jalan; Pembangunan Jalan; Pembangunan Jembatan; Pembangunan Jalan dan Jembatan; Pembangunan Jalan Distrik-Puskesmas Ambai . Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong; Pembangunan Saluran Drainase; Pembangunan drainase /goronggorong. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong; Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; Pembangunan Prasarana Pantai; DED Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai; Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan; Peningkaan Jalan; Pemeliharaan jalan. Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan. Pengadaan alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum; Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum; Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Pembangunan Jaringan air Bersih/Air Minum; Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur; Pembangunan/Peningkatan

Halaman | 114

LAPORAN AKHIR

No


Program -

Kegiatan Infrastruktur. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan; Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan; Dana Pendamping Non Fisik PPIP.

Beberapa program untuk mencapai target kinerja pada misi ini telah dilaksanakan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan tindaklanjut. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut antara lain: 1. Tidak adanya dana operasional khusus untuk pelayanan informasi ke pelosok kampung (penyuluhan, pameran visual, dan pemutaran film), 2. Tidak tersedianya SDM aparatur yang Berkualitas. 3. Tidak terjalinnya kerja sama lintas antar instansi/SKPD dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi ke masyarakat di berbagai bidang.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, agar capaian kinerja yang sudah ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapat dalam sisa waktu hingga 2017, maka dapat dilakukan beberapa langkah solusi, antara lain: 1. Perlu adanya sarana peralatan dan dana operasional yang memadai

dalam

pelaksanaan

pelayanan

penyebarluasan

informasi ke pelosok kampung (penyuluhan, pameran visual, dan pemutaran film), 2. Perlu adanya tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik itu yang melalui pelatihan/BINTEK dalam bidang informasi dan komunikasi maupun tambahan pegawai baru

Halaman | 115

LAPORAN AKHIR


yang berlatar belakang pendidikan bidang komunikasi dan informatika; 3. Perlu adanya penekanan dari pemegang kekuasaan tertinggi (Bupati) kepada para Kepala SKPD untuk melakukan kerja sama lintas antar instansi/SKPD dengan Dinas Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. 6.6. Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan pada Misi Meningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ada beberapa target pembangunan pada misi ini yang ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai indikaktor kinerja yang akan dicapainya. Dalam periode 2013-2014, telah dilakukan beberapa program dan kegiatan utama yang terkait dengan pencapaian saran pembangunan pada misi ini. Berbagai program yang

telah

dilaksanakan

tersebut

sebagian

besar

adalah

pelaksanaan dari program-program yang direncanakan dalam RPJMD. Program utama untuk mencapai misi ini yang telah direncanakan dalam RPJMD antara lain: 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 3. Peningkatan

Peranserta

&

Keseteraan

Jender

dalam

Pembangunan 4. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKS) Lainnya. 5. Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Pembinaan Anak Terlantar 7. Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma 8. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 9. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

Halaman | 116

LAPORAN AKHIR


PSK, Narkoba, & Penyakit Sosial Lainnya) 10. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 12. Pengembangan & Keserasian Kebijakan Pemuda 13. Peningkatan Peranserta Kepemudaan 14. Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan

Kecakapan Hidup Pemuda 15. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 16. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 18. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 19. Penciptaan Iklim usaha Kecil Menengah yang Kondusif 20. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 21. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 22. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 23. Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM 24. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 25. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 26. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 27. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 28. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 29. Pengembangan Destinasi Pariwisata 30. Pengembangan Kemitraan 31. Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan 32. Peningkatan & Pengembangan Ekspor 33. Pembinaan Pedagang kaki Lima & Asongan 34. Pengembangan Industri Kecil & Menengah 35. Pengembangan Nilai budaya 36. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Halaman | 117

LAPORAN AKHIR


37. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tabel 6.11. Capaian Kinerja Program Pembangunan Misi Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

No

1.

Sasaran

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah

Target

Basis Data

2017

2012

2013

2014

1.975

1.548

1.612

1689

100%

60%

70%

80%

3. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta 4. Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan sosial

100%

70%

75%

80%

x

100%

60%

70%

80%

x

5. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 6. meningkatnya Jumlah Para Penyandang Cacat & Trauma yang terbina 7. meningkatnya Jaminan bantuan social 8. meningkatnya Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dapat hidup mandiri 9. meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan 10. Meningkatnya kegiatan kepemudaan 11. Meningkatnya peran swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

100%

60%

65%

70%

450 orang

415 orang

420 orang

425 orang

75%

30%

40%

50%

x

85%

50%

55%

60%

x

80%

35%

40%

45%

x

9

6

7

8

100%

70%

75%

80%

Indikator Kinerja (Outcome) 1. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Meningkatnya Lembaga masyarakat yang berbasis Gender

Realisasi Kinerja

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras

x

x

x

x

x

x

Halaman | 118

LAPORAN AKHIR

No

Sasaran


Indikator Kinerja (Outcome) 12. Meningkatnya pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 13. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa 14. Meningkatnya wirausaha muda

2.

3.

15. Meningkatnya Partisipasi pemuda di lembaga kepemudaan Meningkatnya jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Termotivasiny a masyarakat dalam mengembangk an usaha 1. Meningkatnya jenis & jumlah bank & secara mandiri cabang 2. Meningkatnya jenis, kelas, & jumlah restoran yang dikelola koperasi Meningkatnya 1. Meningkatnya kerjasama Kelompok Binaan ekonomi dan lembaga perdagangan pemberdayaan (pengembang masyarakat an 2. Meningkatnya ekonomi lokal) cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 4. Meningkatnya bina kelompok pengrajin 5. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 7. Meningkatnya promosi wisata

4.

Meningkatnya penghormatan , perlindungan, dan pemenuhan

8. Meningkatnya jumlah pasar ternak 1. Meningkatnya fasilitas kreativitas kesenian dan budaya Papua 2. Meningkatnya

Target

Basis Data

Realisasi Kinerja

2017

2012

2013

2014

100%

80%

85%

90%

100%

50%

60%

70%

x

80 orang 80%

45 orang 50%

50 orang 60%

55 orang 70%

x

70%

40%

45%

50%

17

14

145 unit

120 unit

100%

15

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai

Perlu Usaha Keras

x

x

x

16

x

125

130

x

70%

80%

85%

x

14 distrik

14 Distrik

14 distrik

14 distrik

19,48

16,80

17.93

17.98

14 distrik

14 distrik

14 distrik

14 distrik

1.80

1.55

1.60

1.65

x

4.000

3.134

3.245

3.564

x

100%

50%

60%

70%

2 Distrik

0

1 distrik

1 distrik

100%

25%

40%

50%

x

x

x

x

x

Halaman | 119

LAPORAN AKHIR

No

5.

Sasaran

kebutuhan pengembanga n seni dan budaya Papua Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat



Target

Basis Data

Realisasi Kinerja

2017

2012

2013

2014

657 orang

645 orang

649 orang

651 orang

Prediksi Tercapai

Akan Tercapai

penyelenggaraan perlombaan seni dan budaya Papua Meningkatnya jumlah pembimbing dan pemuka agama dalam misi dakwah

x

Pada misi ini, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun, yaitu: 1. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah 2. Termotivasinya masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri 3. Meningkatnya

kerjasama

ekonomi

dan

perdagangan

(pengembangan ekonomi lokal) 4. Meningkatnya

penghormatan,

perlindungan,

dan

pemenuhan

kebutuhan pengembangan seni dan budaya Papua 5. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Mencermati realisasi kinerja di atas, maka

kinerja program

pembangunan pada misi ini secara umum dapat diproyeksikan akan tercapai sesuai target RPJMD. Hanya beberapa program yang mendapatkan catatan perlunya upaya yang lebih keras lagi agar capaian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target. Ada beberapa indicator kinerja yang memerlukan upaya lebih keras melalui program dan kegiatan yang relevan antara lain pada pencapaian indicator:

Halaman | 120

Perlu Usaha Keras

LAPORAN AKHIR


1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa (target 2017 sebesar 100%, realisasi 2014 sebesar 70%) 2. Meningkatnya wirausaha muda (target 2017 sebesar 80, realisasi 2014 sebesar 70) 3. Meningkatnya jumlah UKM non BPR/LKM UKM (target 2017 sebesar 70%, realisasi 2014 sebesar 50%) 4. Meningkatnya fasilitas kreativitas kesenian dan budaya Papua (target 2017 sebesar 100%, realisasi 2014 sebesar 50%)

Adapun beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan pada periode 2013-2014 dapat dicermati pada tabel berikut ini. Tabel 6.12

Program dan Kegiatan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Telah Terlaksana 2013-2014 No 1

Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

-

2 3

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

-

-

4 5 6

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

-

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin; Pelaksanaan Rapat Teknis (Rakernis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal; Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo. Pengadaan Meubelair Untuk Kantor LVRI Kabupaten Kep. Yapen; Pemberian Bantuan Kesejahteraan

Halaman | 121

LAPORAN AKHIR


7

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

8

Program keluarga berencana

-

9

Program penguatan kelembagaan pengurustamaan gender dan anak

-

-

10

11 12

13

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program Pelayanan Kontrasepsi Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

14

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

15

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

-

Langsung Kepada Lansia/Pejuang Kabupaten Kepulauan Yapen; Bimbingan/Pelatihan Bagi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Peningkatan, Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 dan Jamsostek; Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pembinaan Keluarga Berencana; Pendataan Keluarga Pra KS,KS I,KS II dan KS III; Penunjang Kegiatan/ Non Pendamping 2%. Program kesehatan reproduksi remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR). Pelatihan Perencanaan Responsif Gender (PPRG). Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit Bagi Perempuan Papua; Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT; Pelatihan Pembuatan Kerupuk Amplang dan Abon Ikan; Pemanfaatan Pekarangan Menjadi Kebun Kadarsi; Pelatihan Pembuatan Makanan/Kue Jajanan Yang Terbuat Dari pangan Lokal. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; Pengadaan Alat Kontrasepsi. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.

 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa; - Pembangunan Balai Kampung. - Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan; - Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Keterampilan Pembuatan Keripik. - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; - Pemberian Stimulan Pembangunan Desa; - Pelaksanaan Lomba Kampung;

Halaman | 122


LAPORAN AKHIR

16

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

17

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

- Penyediaan Dana Pendamping PNPM Mandiri Pedesaan; - Cost Sharing PNPM Mandiri Respek; - Pembersihan Lokasi Kampung Saruman Baru. - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa; - Pelantikan Kepala Kampung. - Pelatihan Kader PKK dan Kader Posyandu; - Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK; - Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK se- Kabupaten Kepulauan Yapen; - Lomba Kader PKK tingkat Provinsi; - Ibadah Rutin Tim Penggerak PKK seKabupaten Kepulauan Yapen; - Kunjungan Lansia; - Peningkatan Kapasitas Kader Tim Penggerak PKK; - LP3PKK.

Implementasi program untuk mencapai target kinerja pada misi ini, ada

beberapa

permasalahan

yang

dihadapi

dan

perlu

mendapatkan tindaklanjut. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut antara lain: i.

Penanganan permasalahan social yang dibiayai dari APBD dan APBN belum dapat mengakomodir sejumlah penyandang masalah kesejahteraan social

ii.

Kondisi

APBD

yang

terbatas

sehingga

pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat diberikan kebijakan anggaran yang kecil. iii.

kurangnya sumber daya aparatur di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, agar capaian kinerja yang sudah ditargetkan dalam RPJMD dapat tercapat dalam sisa

Halaman | 123

LAPORAN AKHIR


waktu hingga 2017, maka dapat dilakukan beberapa langkah solusi, antara lain: a. Pemerintah Daerah perlu melihat pemasalahan sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjadi secara global maupun khusus dalam lingkungan daerah. b. Memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial c. Memperkecil biaya administrasi sedangkan volume pelayanan PMKS semakin banyak d. Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu di tangani secar optimal memlaui usaha-usaha kecil dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga. e. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan aparatur di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Halaman | 124

LAPORAN AKHIR


7.1. Simpulan Berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan umum maupun spesifik, serta berdasarkan masukan yang diperoleh dari FGD dan deep interview maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan: 1. Program kerja yang dilakukan dalam kurun waktu 2013-2014 sebagian besar sudah mendorong pencapaian indicator kinerja pembangunan

yang

berujung

pada

pencapaian

sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan

Yapen.

Namun

demikian,

penamaan

program

kegiatan masih banyak yang tidak sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. 2. Hasil evaluasi indicator kinerja, tampak bahwa sebagian besar indicator diproyeksikan akan tercapai pada akhir periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen (tahun 2017). Namun demikian, ada beberapa indicator kinerja yang pencapaiannya masih perlu usaha keras.

7.2. Rekomendasi Terkait dengan simpulan pada bagain di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi:

Halaman | 125

LAPORAN AKHIR


1. Pada tahap perumusan program kerja tahunan (RKPD) perlu dicermati dan dikaitkan langsung dengan RPJMD sehingga rumusan program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD dapat sejalan dengan sasaran, program dan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen. 2. Pada penyusunan laporan tahunan bupati, perlu ada evaluasi atas capaian RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya pada indicator kinerja yang tingkat capaiannya masih rendah. 3. Perlu penyelarasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk disesuaikan format dengan RPJMD (Nawa Cita) sehingga ada keterkaitan langsung antara RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu, perlu pengaitan langsung dengan upaya pencapaian SDG (sustainability development goals) sebagai pengganti MDG.

Halaman | 126

LAPORAN AKHIR


Davey, K.J. Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI Press, 1988. Devas. C.N. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI Press, 1989. Hidayat, Syarif. Mengurai Peristiwa Meretas Karsa, Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jurnal Prisma Vol. 29 No. 3 Juli 2010. Hyman, David N., Public Finance a Contemporary Application of Theory to Policy. New York: The Dryden Press. Hardcourt Brace College Publisher, 1996. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta. M. Syafi’i. 2009. Perencanaan Pembangunan Daerah. Averroes Press. Yogyakarta. Syafrijal. 2009. Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. Jakarta. Solihin, Dadang. 2010. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Tidak Diterbitkan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Halaman | 127

LAPORAN AKHIR


Wignosubroto, Soetandyo, dkk. 2005. Pasang Surut Otonomi Daerah. Institute for Local Development dan Yayasan TIFA. Jakarta.

Halaman | 128

EVALUASI RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2016

Recommend Documents