'M si7'
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 58 I Kpts / KPU-Kab /030.434110/ X I 2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
Menimbang a. bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Nomor Urut clan Daftar Pasangan Calon Obpati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat clan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 201'1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahari Lembaran
5. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati clan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, clan Wahkota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, clan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota fcIh
L.-1
,4. ,I.-.I,
J
Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemihhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
MO 10. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemitihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Watikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencatonan Pemitihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Memperhatikan
:1. Berita Acara Nomor: 55/BAIX/2016 tanggai 24 Oktober 2016
tentang Penetapan Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemitihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 2. Rapat Pleno Komisi Pemitihan Umum Kabupaten Kepulauan Yrri TnririI ')A Ck+rkcr OOICZ
3. Berita Acara Nomor : 57/BAIXI2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentarig Penetapan Nomor Urut clan Daftar Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 25 Oktober 2016.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERTAMA
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati clan WakiI Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017, masing-masing: 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. TONNY TESAR, S.Sos clan Sdr. FRANS SANADI, B.SC, S.Sos, MBA Pada Nomor Urut 1(satu); 2. Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati Sdr. YULIANUS KLEMENS WORUMI, S.Th clan Sdr. ZEFANYA YEUWUN, S.Pd.K, Pada Nomor Urut 2 (dua); 3. Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati Sdr. Ir. MARTHEN KAYO(, MM clan Sdr. ASER PAULUS YOWE!, ST, S.Th, MT Pada Nomor Urut 3(tiga); 4. Pasangan Caion Bupati dan Wakit Bupati Sdr. SiMON ATARURI, S.Pi,M.Si clan Sdr. ISAK SEMUEL WORABAI, SE pada Nomor urut 4 (em pat); 5. Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati Sdr. BENYAMIN ARISOY, SE, M.Si clan Sdr. Drs. NATHAN BONAI, M.Si pada Nomor Urut 5 (lima); 6. Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati Sdr. MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md clan Sdr. SAUL AYOMI, SN pada Nomor Urut 6 (enam);
KEDUA
: Nama, nomor urut, clan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakl Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017.
KETIGA
: Nomor Urut clan Daftar Pasangan Calon Bupati clan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, digunakan untuk: 1. Bahan PenQumuman oleh Komisi Pmihhn I Imi urn
3. Bahan kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; 4. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara KEEMPAT
Keputusari mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
Tembusan Keputusan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
mi
disampaikan kepada:
Yth. Ketua KPU RI di Jakarta; Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta; Yth. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura; Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura; Yth. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui; Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui; Yth. Ketua Pengadilari Negeri di Serul; Yth. Kepala Kejaksaan Negeri di Serui; Yth. Dandim 1709 Yawa di Serui; Yth. Kapoires Kepulauan Yapen di Serui; Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa di Serui; Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui; Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Serui;
Serui
25 Oktober 2016
