KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR :12/kpts/KPUKab-016.433742/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelengaraan Pemilihan Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilih Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum daerah sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan
daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan KPU;
e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306); 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Memperhatikan
:
1
2
3
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 01/Kpts/KPU – Kab/016.433742/2013, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor :02/Kpts/KPU-Kab-016.433742/2013 tentang Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013;
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor: 120/BA/III/2013, Tanggal 8 Maret Tahun 2013, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data
dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013. Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013, disusun dengan tujuan untuk lebih mudah dalam memahami Pelaksanaan Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013;
Pedoman Teknis Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, disusun dengan sistematika: I. Pendahuluan II. Ketentuan Umum III. Pemutakhiran Data Pemilih IV. Daftar Pemilih Sementara V. Daftar Pemilih Tambahan VI. Daftar Pemilih Tetap VII. Ketentuan Lain-Lain VIII. Ketentuan Peralihan IX. Penutup
Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya. Ditetapkan : di Semarapura pada tanggal : 8 Maret 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG KETUA
Anak Agung Gde Parwatha
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada : 1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar 3. Bupati Kabupaten Klungkung di Semarapura 4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura 5. Ketua Panwaslu Kabupaten Klungkung di Semarapura 6. Partai Politik tingkat Kabupaten Klungkung Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 12/kpts/KPUKab-016.433742/2013 Tanggal : 8 Maret 2013 I. PENDAHULUAN
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah merupakan tahapan pertama dalam tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013, disusun dengan tujuan untuk lebih memudahkan didalam memahami Pelaksanaan Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013. 2. Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih merupakan salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013. II. KETENTUAN UMUM 1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten Klungkung, PPK, PPS, dan KPPS adalah Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . 4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Klungkung untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Klungkung untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin. 9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
10. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013, Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud angka 8 harus terdaftar sebagai pemilih. 11. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus memenuhi syarat : a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurannya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
12. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 11 yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilihnya. 13. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih, diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilihan. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar Pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013.
14. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013, berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu(DP4).
III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
1. KPU Kabupaten Klungkung paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten Klungkung yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 terinci tiap Desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya. 2. Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h.
Nomor urut; Nomor KTP; Nama lengkap; Tempat/tanggal lahir (umur); Jenis kelamin; Status perkawinan; Alamat tempat tinggal;dan Jenis cacat yang disandang.
3. Penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung kepada KPU Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy). Penyerahan data pemilih dilaksanakan paling lama 5 (lima ) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 4. Sebelum penyerahan data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung kepada KPU Kabupaten Klungkung, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah kabupaten Klungkung dengan KPU Kabupaten Klungkung berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
5. KPU Kabupaten Klungkung menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Daftar pemilih sementara oleh KPU Kabupaten Klungkung dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh TPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada Kepala lingkungan, Kepala Dusun dan/atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
IV. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
1. PPS setelah menerima data/daftar pemilih dari KPU Kabupaten Kabupaten Klungkung, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain : 1. Tidak menggabungkan desa/kelurahan; 2. Memudahkan pemilih; 3. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; 4. Tenggat waktu pemungutan suara di TPS;dan 5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS. b. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada Kepala lingkungan, Kepala Dusun dan/atau sebutan lainnya di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan; c. Memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan Kepala Lingkungan, Kepala Dusun dan/atau sebutan lainnya; d. Menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
2. PPS dalam menyusun daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud angka 1 dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis Lingkungan atau Dusun. 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
4. 5. 6. 7. 8.
a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin; c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung kepada KPU Kabupaten Klungkung; e. telah meninggal dunia; f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda; h. perbaikan penulisan identitas pemilih;atau i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. PPS dengan dibantu PPDP menuyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU; Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud angka 4 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Kepala Lingkungan,Kepala Dusun dan/atau sebutan lainnya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua pulu satu) hari. dalam jangka waktu pengumuman pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
V. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 1. Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU 2. Pemilih (tambahan) secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan/desa melalui Kepala Lingkungan, Kepala Dusun dan/atau sebutan lainnya. 3. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana angka 2 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara. 4. Pemilih Tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. 5. Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud angka 4 ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU.
6. PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam dfatra pemilih tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU. 7. Daftar pemilih tambahan (Model A2-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud angka 6 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Petugas pemutakhiran Data Pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS. 8. Daftar pemilih tambahan sebagaimana angka 7, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat. 9. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. 10. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 9, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. 11. Apabila usul sebagaimana dimaksud angka 10 dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU 12. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan( Model A2-KWK.KPU ) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.
VI. DAFTAR PEMILIH TETAP
1. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar pemilih Perbaikan (Model A2KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.KPU. Daftar pemilih tetap disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS. 2. Daftar pemilih tetap (Model A3-KWK.KPU) diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/Lingkungan/Dusun atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap, dilaksanakan selama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. 3. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud angka 2, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara tetapi ternayata tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap, dengan ketetntuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini. 4. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud angka 1 disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan oleh PPS kepada kepada KPU Kabupaten Klungkung melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.
6. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. 7. PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam rangkap 4, dengan ketentuan :
a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Klungkung melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Klungkung untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klungkung sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu : 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS; 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS didalam wilayah kerja PPS.
8. Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 7, PPS menyampaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 5 dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Romawi V angka 7 kepada KPU Kabupaten Klungkung melalui PPK.
9. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar diwilayah kerjanya.
10. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana angka 9 dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
11. Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud angka 10, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan yang diberikan harus desertai data-data autentik. Apbila data-data yang ditunjukkan benar, PPK wajib menindaklanjuti masukan. 12. Hasil Rapat Pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dituangkan dalam Berita Acara rapat Pleno PPK. 13. PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk tiap TPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.KPU.
14. PPK menyampaikan kepada KPU kabupaten Klungkung: a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya diwilayah kerja PPK;dan b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK. 15. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, digunakan oleh KPU Kabupaten Klungkung sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih. 16. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud angka 15 dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabuapten Klungkung yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Klungkung dan tim kampanye pasangan calon. 17. Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud angka 16, PPK, Panwaslu Kabupaten Klungkung, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan msukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan yang disampaikan harus disertai data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. 18. KPU Kabupaten Klungkung wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Klungkung. 19. KPU kabupaten Klungkung membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimasud pada angka 10 untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat). 20. KPU Kabupaten Klungkung menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebuatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Klungkung dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 21. KPU Kabupaten Klungkung menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada: a. Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) rangkap; b. KPU Provinsi bali sebanyak 1 (satu) rangkap; c. Panwaslu Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) rangkap; d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy). 22. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung serta proses pendistribusiannya. 23. KPU Kabupaten Klungkung melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. Kartu pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin,dan alat pemilih. 24. Kartu pemilih sebagaimana dimaksud angka 23 diisi oleh KPU Kabupaten Klungkung berdasarkan data pemilih dalam daftar pemilih tetap. 25. Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klungkung untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
VII. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. PPS dibantu oleh Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu pemilih. Kartu pemilih digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. 2. Penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 3. Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud Romawi VI angka 6 dan 7, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia. 4. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”. 5. Daftar pemilih tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau daftar pemilih sementara tetapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap. 6. PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada angka 5 melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau daftar pemilih sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam daftar pemilih tetap. 7. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, TPS menyampaikan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan : a. Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS; b. Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan c. Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung sebanyak 1 (satu) rangkap. 8. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS. 9. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundangundangan. 11. Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 12. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Klungkung Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini,adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini. 13. Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 dilaksanakan oleh KPU kabupaten Klungkung. 14. Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klungkung. 15. Daftar pemilih sementara dan/atau daftar pemilih tetap dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dipublikasikan melalui website. 16. Daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketetntuan : a. Dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klungkung berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Klungkung;dan b. Secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. 17. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, KPU Kabupaten Klungkung dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten klungkung, Pemerintah Daerah dan instansi lain yang dianggap perlu.
VIII. KETENTUAN PERALIHAN Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Klungkung yang pemberitahuan DPRD Kabupaten Klungkung tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung pada bulan Desember 2013 berlaku ketentuan : a. Pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh PPS dan PPDP yang bersangkutan.
b. Penyampaian daftar pemilih tetap untuk tiap TPS oleh KPPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sepanjang telah dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. IX.
PENUTUP Pedoman Teknis ini digunakan sebagai pegangan bagi KPU Kabupaten Klungkung, PPK, PPS, dan PPDP untuk memutahirkan data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013. Ditetapkan : di Semarapura pada tanggal : 8 Maret 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG KETUA,
Anak Agung Gde Parwatha
