SALINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
1
SALINAN
Mengingat
:
1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
1950
tentang
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
2
SALINAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
Memperhatikan
:
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Februari 2013; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
3
SALINAN
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 23 Februari 2013 KETUA ttd SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.
salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Sub Bagian Hukum
MASYKUR, S.Sos. NIP. 19680613 198803 1 004
4
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Nomor : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.
PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013 A. PENDAHULUAN 1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu disusun Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
1
SALINAN B. TUJUAN 1. Memberikan pedoman kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. 2. Memberikan pedoman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. C. KETENTUAN UMUM Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP , adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih. 6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan. 7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pilbup Karanganyar 2013. D. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 1. KPU Kabupaten Karanganyar a. KPU Kabupaten Karanganyar merupakan penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013. b. KPU Kabupaten Karanganyar.
Karanganyar
berkedudukan
di
ibukota
Kabupaten
2
SALINAN
2. PPK, PPS dan KPPS a. Untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK, PPS, dan KPPS. b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar. c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK. d. PPDP dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. e. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. f. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan. g. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan. h. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara. i. PPDP berkedudukan pada kantor PPS. E. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN, DAN MASA TUGAS 1. Keanggotaan a.
KPU Kabupaten Karanganyar 1) Anggota KPU Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 (lima) orang yang
terdiri dari : a. 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota b. 4 (empat) orang Anggota. 2) Ketua KPU Kabupaten Karanganyar dipilih dari dan oleh Anggota KPU
Kabupaten Karanganyar. b. PPK 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat, terdiri dari: a) 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan b) 4 (empat) orang Anggota. 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
c.
PPS 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat, terdiri dari : a) 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan b) 2 (dua) orang Anggota. 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
d. KPPS 1) Anggota KPPS sebanyak 6 (enam) orang berasal dari Anggota masyarakat
disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari : a) 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan
3
SALINAN b) 5 (lima) orang Anggota. 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
e.
PPDP 1) PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
2. Kesekretariatan a.
KPU Kabupaten Karanganyar 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Karanganyar dibantu oleh
sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 2) Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. 3) Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar terdiri dari : a) Sekretaris. b) Subbagian Program dan Data. c) Subbagian Teknis dan Hupmas d) Subbagian Hukum e) Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. b. PPK 1)
Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2)
Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.
3)
Sekretariat PPK terdiri dari 3 (tiga) orang : a) b) c)
4)
c.
seorang Sekretaris. seorang Bendahara pembantu pengeluaran dan urusan tata usaha. seorang Staf urusan teknis penyelenggaraan dan logistik.
Personil sekretariat PPK (bendahara pembantu pengeluaran dan urusan tata usaha, staf urusan teknis penyelenggaraan dan logistik) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Sekretaris PPK.
PPS 1)
Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
2)
Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.
3)
Sekretariat PPS terdiri dari 2 (dua) orang : a) Seorang Sekretaris. b) Seorang staf urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan.
3. Masa Tugas a.
PPK 1) Masa tugas PPK dan sekretariat PPK adalah selama 8 (delapan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
4
SALINAN 2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan, Pemilu lanjutan, masa tugas PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. b. PPS 1) Masa tugas PPS dan sekretariat PPS adalah selama 8 (delapan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara. 2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan, Pemilu lanjutan masa tugas PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. c.
PPDP Masa tugas PPDP adalah 1 (satu) bulan berakhir setelah ditetapkan DPS.
d. KPPS Masa tugas KPPS berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. F. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 1. KPU Kabupaten Karanganyar a.
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 meliputi : 1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pilbup Karanganyar 2013; 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pilbup Karanganyar 2013 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; 3) menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 4) membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pilbup Karanganyar 2013 dalam wilayah kerjanya; 5) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu terakhir dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; 7) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013; 8) menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang telah memenuhi persyaratan; 9) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan 5
SALINAN suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 10) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pilbup Karanganyar 2013, kepada Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan KPU Provinsi Jawa Tengah; 11) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengesahkan hasil Pilbup Karanganyar 2013 dan mengumumkannya; 12) mengumumkan Pasangan Calon terpilih dan membuat Berita Acaranya; 13) melaporkan hasil Pilbup Karanganyar 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; 14) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota PPK, PPS dan KPPS; 15) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu; 16) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar; dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 17) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat; 18) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013; 19) menyampaikan hasil Pilbup Karanganyar 2013 Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar;
kepada
Bupati
20) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau ketentuan Peraturan Perundangundangan; b. KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 berkewajiban : 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dengan tepat waktu; 2) memperlakukan peserta Pilbup Karanganyar 2013 secara adil dan setara; 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 kepada masyarakat; 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6
SALINAN 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah; 6) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen Pilbup Karanganyar 2013 serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan Lembaga Kearsipan Kabupaten Karanganyar berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar; 10) menyampaikan data hasil Pilbup Karanganyar 2013 dari tiap-tiap TPS kepada peserta Pilbup Karanganyarpaling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di KPU Kabupaten Karanganyar; 11) melaksanakan keputusan DKPP; 12) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau Peraturan Perundang-undangan. 2. PPK Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 meliputi : a.
membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013; c.
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Karanganyar; e.
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
f.
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013;
g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pilbup Karanganyar 2013; i.
membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan 7
SALINAN Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pilbup Karanganyar 2013, kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar; j.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di wilayah kerjanya; l.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. PPS Tugas, wewenang, dan kewajiban Karanganyar 2013 meliputi : a.
PPS
dalam
penyelenggaraan
Pilbup
membantu KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. membentuk KPPS; c.
mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
d. mengumumkan daftar pemilih; e.
menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
f.
melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK; i.
menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
j.
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan;
k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; l.
melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013 dan Pengawas pemilu lapangan;
m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
8
SALINAN n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m, kepada seluruh peserta Pilbup Karanganyar 2013; o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; r.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
s.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar di wilayah kerjanya;
t.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013; v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4. PPDP Tugas dan kewajiban PPDP dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 meliputi : a. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap daftar pemilih serta pencatatan/pendataan kepada penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar; b. Membantu PPS dalam menyusun DPS. 5. KPPS Tugas dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 meliputi : a.
mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan; c.
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pilbup Karanganyar 2013 dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
f.
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
9
SALINAN g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS; h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan ; i.
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
j.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6. Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar a.
Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 bertugas : 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pilbup Karanganyar 2013 di KPU Kabupaten Karanganyar; 2) memberikan dukungan teknis administratif; 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013; 4) membantu pendistribusian Karanganyar 2013;
perlengkapan
penyelenggaraan
Pilbup
5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar; 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilbup Karanganyar 2013; 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Karanganyar; dan
kegiatan
dan
8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. b. Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 berwenang : 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar; 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. c.
Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 berkewajiban : 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
10
SALINAN 2) memelihara arsip dan dokumen Pilbup Karanganyar 2013; 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Karanganyar. 4) mempertanggungjawabkan administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 7. Sekretariat PPK a. Sekretaris PPK bertugas : 1) Membantu pelaksanaan tugas PPK; 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; 4) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ; 5) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK. b. Staf Sekretariat PPK bertugas : 1) Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan dan logistik mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pilbup Karanganyar 2013. 2) Bendahara pembantu pengeluaran dan urusan tata usaha mempunyai tugas mengelola dan pertanggungjawaban keuangan serta menyiapkan segala urusan tata usaha. 3) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK. 8. Sekretariat PPS a. Sekretaris PPS bertugas : 1) Membantu pelaksanaan tugas PPS; 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; 4) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS ; 5) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS. b. staf urusan teknis penyelenggara dan urusan tata usaha dan keuangan bertugas : 1) menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan. 2) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.
11
SALINAN
G. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN KARANGANYAR, PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS. 1. KPU Kabupaten Karanganyar a.
Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar. Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar dilakukan dalam rapat pleno. 1) Jenis Rapat a) Jenis Rapat Pleno adalah : (1) Rapat Pleno Tertutup; dan (2) Rapat Pleno Terbuka. b) Penetapan hasil Pilbup Karanganyar 2013 dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Rapat Pleno Terbuka. 2) Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar (1) Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang hadir. (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar diambil berdasarkan suara terbanyak. (4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus Rapat Pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 ditunda selama 3 (tiga) jam. (5) Dalam hal Rapat Pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. (6) Terhadap Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 tidak dilakukan pemungutan suara. 3) Undangan Rapat Pleno a) Undangan dan agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. b) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. c) Apabila ketua berhalangan, Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi. d) Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar wajib memberikan dukungan teknis dan admininstratif dalam Rapat Pleno. 4) Penandatanganan (1) Ketua KPU Kabupaten Karanganyar wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar
12
SALINAN 2013 yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga ) hari. (2) Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Karanganyar dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka (1), salah satu Anggota KPU Kabupaten Karanganyar menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013. (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyardinyatakan sah dan berlaku. b. Pertanggungjawaban 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. 2) KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar. 3) KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 kepada Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar. 2. PPK a. Rapat PPK 1) Agenda Rapat a) Pelaksanakan tugas Ketua dan Anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK. b) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. c) Dalam rapat, dimusyawarahkan pembagian tugas Anggota PPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 2) Mekanisme Rapat a) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK b) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK c) Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat . d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. e) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah untuk mufakat, maka Ketua PPK mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. b. Ketua PPK 1) Bertugas : a) memimpin kegiatan PPK; b) mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK; c) mengawasi kegiatan PPS; d) Mengumpulkan
hasil
penghitungan
suara
sementara
dan
13
SALINAN menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Karanganyar; e) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f)
menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
g) menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pilbup Karanganyar 2013 sesuai dengan tingkatannya; h) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang hadir; dan i)
Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota atas dasar kesepakatan antar Anggota. c. Anggota PPK 1) Tugas Anggota PPK adalah : a) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas; b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK; c) melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan d) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan. 2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK. 3. PPS a.
Rapat PPS 1) Agenda rapat a) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS. b) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS. c) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. d) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2) Mekanisme rapat a) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
14
SALINAN b) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
dan
c) Setiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat. d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. e) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah untuk mufakat, maka Ketua PPS mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. b. Ketua PPS 1) Bertugas : a) memimpin kegiatan PPS; b) mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS; c) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS; d) mengawasi kegiatan KPPS; e) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f)
mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS;
g) Meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK; h) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar. 2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota atas dasar kesepakatan antar Anggota. c.
Anggota PPS 1) Bertugas : a) membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas; b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS; c) melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan d) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. 2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.
4. PPDP Tugas PPDP adalah : a.
melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap daftar pemilih serta pencatatan/pendataan kepada penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar.
15
SALINAN b. melaporkan hasil Coklit kepada PPS, dan c.
membantu PPS dalam menyusun DPS.
5. KPPS a.
Ketua KPPS 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilbup Karanganyar 2013 adalah : a) memberi penjelasan kepada Anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan; b) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat; c) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS; d) memimpin kegiatan penyiapan TPS; e) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh partai politik, pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilbup Karanganyar 2013; f)
menerima logistik untuk keperluan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pilbup Karanganyar 2013 di TPS adalah : a) memimpin kegiatan KPPS; b) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan berugas di TPS; c) menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL ) dan saksi-saksi; d) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; e) membuka rapat pemungutan suara pukul 07.00 WIB; f)
mengambil sumpah/janji para Anggota KPPS dan saksi yang hadir;
g) melakukan pemeriksaan bersama-sama Anggota KPPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; h) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS; i)
menandatangani surat suara;
j)
melaksanakan tugas, kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, dan;
kewajiban berdasarkan
k) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
16
SALINAN 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah : a) mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara; b) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS; c) menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir, dan; d) melaksanakan tugas, kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.
kewajiban berdasarkan
4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS. 5) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Surat Suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS. b. Anggota KPPS 1) Anggota KPPS bertugas : a) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS. 2) Dalam melaksanakan tugas Anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS. H. SUMPAH/JANJI 1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan Sumpah/Janji. 2. Sumpah/Janji Anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pilbup Karanganyar Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.” I.
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 1.
Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
17
SALINAN Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 2.
Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 kecuali yang terkait dengan Sumpah/Janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.
J.
PENUTUP Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan organisasi dan tata kerja penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013.
KETUA ttd SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.
salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Sub Bagian Hukum
MASYKUR, S.Sos. NIP. 19680613 198803 1 004
18
