LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL

Pemerintah Kabupaten Tegal

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014

BAPPEDA 2012

KATA PENGANTAR pada jalur yang benar. Tetapi, tidak bisa dinafikan bahwa muncul beberapa kendala yang menjadi tantangan, diantaranya adalah pewujudan kawasan perkotaan yang lebih manusiawi, peningkatan minat baca masyarakat, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, penempatan pegawai pada posisi yang optimal, pembangunan basis data, penyusunan cetak biru mitigasi bencana secara komprehensif, dan dialog Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak swasta.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2009-2014 telah memasuki tahun ketiga. Berbagai upaya telah dilaksanakan baik secara langsung oleh Pemerintah maupun secara tidak langsung oleh pihak lain untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan melalui mekanisme focus group discussion (FGD) dengan mengundang SKPD terkait, sehingga mampu menggali kondisi riil di lapangan dan memberikan gambaran nyata tentang masalah dan potensi yang ada.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Kabupaten Tegal pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014, mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Diharapkan, pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014, semua target kinerja daerah dapat tercapai. Slawi, Desember 2012 Kepala Bappeda Kabupaten Tegal

Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dibagi dalam tujuh prioritas pembangunan daerah yaitu Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Kesehatan, Good Governance, Data/Informasi, Kesejahteraan Sosial, dan Kerjasama Daerah. Secara umum, kinerja pembangunan Kabupaten Tegal hingga tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 sudah berada

Ir. Suharmanto

ii


BAPPEDA 2012

DAFTAR ISI Halaman Judul ........................................................................... i

Bab II.2 Prioritas 2 Pendidikan ............................................ 33

Kata Pengantar ......................................................................... ii

2.2.1 Pengantar ........................................................... 33

Daftar Isi .................................................................................. iii

2.2.2 Pencapaian Prioritas Pendidikan ......................... 34 2.2.3 Permasalahan ..................................................... 40

BAGIAN I PENDAHULUAN......................................................... 1

2.2.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 40

Bab I.1 Latar Belakang .......................................................... 1

Bab II.3 Prioritas 3 Kesehatan ............................................. 42

Bab I.2 Ringkasan RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 ......... 2

2.3.1 Pengantar ........................................................... 42

Bab I.3 Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi RPJMD

2.3.2 Pencapaian Prioritas Kesehatan.......................... 43 2.3.3 Permasalahan ..................................................... 47

Kabupaten Tegal 2009-2014 ..................................... 4


Bab I.4 Sistematika Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten

Bab II.4 Prioritas 4 Good Governance ................................. 49

Tegal 2009-2014 ....................................................... 5

2.4.1 Pengantar ........................................................... 49 BAGIAN II CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ....... 6

2.4.2 Pencapaian Prioritas Good Governance .............. 50

Bab II.1 Prioritas 1 Ekonomi Kerakyatan ............................... 6

2.4.3 Permasalahan ..................................................... 58

2.1.1 Pengantar ............................................................. 6


2.1.2 Pencapaian Prioritas Ekonomi Kerakyatan ............ 7

Bab II.5 Prioritas 5 Data/Informasi ..................................... 60

2.1.3 Permasalahan ..................................................... 31

2.5.1 Pengantar ........................................................... 60


2.5.2 Pencapaian Prioritas Data/Informasi .................. 61

iii


BAPPEDA 2012

2.5.3 Permasalahan ..................................................... 74

Bab II.7 Prioritas 7 Kerjasama Daerah................................. 85


2.7.1 Pengantar ........................................................... 85

Bab II.6 Prioritas 6 Kesejahteraan Sosial ............................. 77

2.7.2 Pencapaian Prioritas Kerjasama Daerah.............. 86

2.6.1 Pengantar ........................................................... 77

2.7.3 Permasalahan ..................................................... 87

2.6.2 Pencapaian Prioritas Kesejahteraan Sosial .......... 78


2.6.3 Permasalahan ..................................................... 84 2.6.4 Rencana Tindak Lanjut ........................................ 84

BAGIAN III PENUTUP .............................................................. 89

iv


dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

BAGIAN I PENDAHULUAN BAB I.1

BAPPEDA 2012

LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2014 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha), dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal setelah dilantiknya Bupati/Wakil Bupati periode 2009-2014 pada tanggal 8 Januari 2009.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah.

Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dievaluasi setiap tahun. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah dalam jangka waktu lima tahun.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2009-2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Selain itu dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 juga dicantumkan program-program tahun

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009–2014 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai

1


pasedulur dan keiklasan, sebagai satu bentuk kearifan lokal. Kemampuan bergotong-royong adalah inner strength (kekuatan dari dalam) yang khas. Gotong royong merupakan manifestasi dari demokrasi dan dapat diindikasikan dengan besarnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Gotong-royong merupakan landasan penting dalam mencapai kesejahteraan yang adil. Selain itu, gotong-royong harus menjadi asas bagi proses pembangunan dan distribusi hasil-hasilnya.

transisi, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2014 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dalam pelaksanaannya ditekankan pada pelengkapan instrumen inovasi. Inisiasi sistem inovasi yang telah dimulai pada RPJMD tahap sebelumnya perlu terus dilanjutkan. Kegiatan inovasi tidak terputus-putus sesuai tahapan, melainkan dilanjutkan dengan penekanan yang berbeda sesuai prioritas dan kematangan pemangku kepentingan. Pembangunan sistem inovasi membutuhkan pelengkapan perangkat inovatif yang mendukung, tidak hanya instrumen kelembagaan tetapi juga instrumen kebijakan.

BAB I.2

BAPPEDA 2012

KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA memiliki pengertian bahwa segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Mahaesa dan mensyukuri limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ketakwaan ini merupakan asas pokok sekaligus modal pembangunan.

RINGKASAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

MISI PEMBANGUNAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 merupakan rencana yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten Tegal dalam jangka waktu lima tahun. Dokumen ini terdiri dari visi, misi, agenda, strategi, arah kebijakan, prioritas program pembangunan, dan indikator kinerja daerah.

Ada 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yaitu: Pertama, meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Upaya nyata sebagai konsekuensi sebuah kabupaten dengan ciri khas masyarakat religius mutlak bagi pemerintah untuk meningkatkan iklim yang kondusif atas kehidupan beragama bagi seluruh pemeluknya. Peningkatan iklim kondusif yang memungkinkan terciptanya rasa aman dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai wujud nyata peran serta pemerintah. Di samping itu penciptaan iklim dialog antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda mutlak dijadikan prinsip dasar relasi antarumat.

VISI PEMBANGUNAN Visi pembangunan Kabupaten Tegal adalah “TEGAL GOTONG ROYONG YANG DILANDASI KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA”. TEGAL GOTONG ROYONG merupakan suatu entitas utuh yang menunjukan seluruh elemen dalam wilayah administratif Kabupaten Tegal yaitu pemerintahan daerah, dunia usaha dan rakyat. Entitas tersebut adalah semangat bekerja sama dengan rasa

2


BAPPEDA 2012

kehidupan masyarakat dengan penguatan peranan wanita, keluhuran nilai-nilai keluarga yang dilandasi kearifan lokal adalah upaya penataan sistem tata kehidupan masyarakat yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Keenam, meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pelaksanaan good governance adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kedua, memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh sumber daya alam adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Jawa Tengah, membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah, sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, meningkatnya sumbersumber pembiayaan pembangunan daerah, semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok yang didukung dengan swasembada pangan dan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat, dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, demi terwujudnya budaya hidup sehat adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, meningkatkan budaya belajar yang didukung oleh fasilitas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk menuju kehidupan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan modal utama melepaskan diri dari kemiskinan. Prinsip terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah menciptakan sebuah kultur belajar yang akan menjadi dasar kehidupan berprestasi. Kelima, mengembangkan kualitas tata

AGENDA PEMBANGUNAN Dalam upaya pencapaian visi dan misi, terdapat 4 (empat) agenda besar yang memayungi sejumlah tujuan. Keempat agenda besar dimaksud berikut tujuannya adalah sebagai berikut: Pertama, agenda penguatan landasan sistem inovasi yang terdiri dari empat tujuan yaitu tertatanya basis data, terbangunnya kerjasama antar daerah, termanfaatkannya teknologi informasi dan komuni-kasi (TIK), dan meningkatnya aktivitas penelitian dan pengembangan. Kedua, agenda peningkatan daya saing daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun

3


BAPPEDA 2012

membangun sistem inovasi melalui penataan basis data dan peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), serta peningkatan daya saing daerah.

2004 yang menekankan bahwa salah satu harapan dari pemberian otonomi daerah adalah agar daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk memaknai agenda ini, ada tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu terlaksananya penguatan lingkungan usaha, terwujudnya eko-efisiensi, dan tumbuhnya industri kreatif. Ketiga, agenda pemulihan dan perlindungan yang berusaha untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini dijabarkan dalam dua tujuan yaitu terwujudnya perlindungan terhadap keluarga dan tertanggulanginya perlindungan terhadap lingkungan. Keempat, agenda pembangunan manusia yang dimaksudkan untuk memacu indeks pembangunan manusia. Agenda pembangunan manusia memuat dua tujuan besar yaitu terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas SDM.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal adalah penguatan landasan inovatif, peningkatan daya saing daerah, pemulihan dan perlindungan, serta pembangunan sumber daya manusia. PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Semua arahan makro dalam RPJMD Kabupaten Tegal akan dijabarkan dalam program pembangunan. Secara umum, terdapat 7 prioritas program pembangunan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam program daerah. Prioritas program pembangunan Kabupaten Tegal dimaksud adalah prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, data/informasi, kerjasama daerah, kesejahteraan sosial, dan good governance. Setelah prioritas program pembangunan dijabarkan dalam program pembangunan daerah, pencapaian kinerjanya akan diukur dengan capaian indikator kinerja daerah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB I.3 MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka ditetapkan strategi tertentu yang merupakan sehimpunan tahapan capaian yang disusun dalam rangkaian yang logis. Strategi tertentu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan spesifik. Kalimat penuntun tercapainya tujuan spesifik semacam ini disebut arah kebijakan.

Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengirimkan permintaan data kepada SKPD sesuai dengan indikator kinerja sasaran yang sudah ditentukan. Setelah data yang masuk diinput dan diperbandingkan, tahap kedua adalah menganalisis data tersebut secara intern tim teknis. Tim teknis terdiri dari Kabid/Kasubid pada Bappeda dan anggota dari luar Bappeda yang dianggap memiliki kompetensi. Tahap ketiga adalah pembahasan

Strategi pembangunan Kabupaten Tegal yaitu penetapan data dasar atau basis data, pemantapan pembangunan manusia seutuhnya, pemulihan kerusakan lingkungan ekosistem pesisir, daerah aliran sungai (DAS) dan hutan, perlindungan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengaruh negatif faktor eksternal,

4


BAPPEDA 2012

Buku ini berisi capaian kinerja pembangunan daerah hingga tahun 2012. Tidak hanya mengukur capaian yang ada, laporan ini juga membahas mengenai hal yang ada di “belakang” angka yang muncul, masalah yang terjadi, potensi yang belum tereksplorasi, kemungkinan pencapaian target pada tahun 2014, dan rencana tindak lanjut untuk mencapai target yang telah ditentukan.

rencana FGD dengan SKPD yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja. Perencanaan ini dilakukan secara diskusi dengan narasumber dari Bandung (Ir. Kawi Boedisetio; wakil ketua Perkumpulan untuk Pengembangan Usaha Kecil – PUPUK). FGD bertujuan untuk menggali informasi sedalam mungkin mengenai capaian kinerja hingga tahun 2012, serta kondisi eksisting di lapangan. Langkah keempat adalah melaksanakan FGD dengan SKPD. FGD dilaksanakan berdasar Prioritas Program dan dihadiri SKPD yang terkait langsung serta tim teknis dan narasumber. Dalam FGD, diskusi dilaksanakan secara cair untuk menggali semua informasi sekaligus meminta masukan dari SKPD mengenai RPJMD dan kondisi ideal yang diinginkan. Langkah kelima adalah kompilasi data dan melakukan analisa dari data yang ada. Langkah ini dilaksanakan dengan cara memberikan narasi pada data untuk menambah penjelasan serta melakukan cross-check dengan laporan revisi Renstra SKPD dan kontak person SKPD. Pada langkah ini juga dilakukan pelengkapan data yang belum tersedia. Langkah keenam adalah pembahasan draft laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 dengan tim teknis. Ini dilakukan untuk mendapatkan masukan akhir mengenai evaluasi kinerja Kabupaten Tegal. Setelah pembahasan selesai dilaksanakan, langkah ketujuh yang merupakan tahap terakhir adalah pemaparan hasil evaluasi di depan seluruh SKPD Kabupaten Tegal.

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi pembangunan, akan terus diupayakan pengembangan sistem dan mekanisme evaluasi yang lebih baik, lebih dipercaya, dan lebih akurat sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan masukan dalam menyusun rencana pembangunan tahun berikutnya.

---===+++ooOOOoo++===---

BAB I.4 SISTEMATIKA LAPORAN EVALUASI RPJMD KABUPATEN TEGAL 2009-2014 Buku laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 ini terdiri dari dua bagian yaitu Pendahuluan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kabupaten Tegal.

5


c. Menumbuhkan iklim usaha yang mempertautkan dan mensinergikan aspek produksi dan distribusi dalam upaya memasarkan segala hasil pertanian, industri, dan pariwisata.

BAGIAN II CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

d. Menstimulasi berbagai aktivitas produksi dan inovatif dalam berbagai bidang (ekonomi, budaya, dan seni) yang dapat berfungsi sebagai sektor nonformal jejaring pengaman sosial.

BAB II.1. PRIORITAS 1

Untuk menunjang pencapaian target sasaran Prioritas Ekonomi Kerakyatan, peran utama Pemerintah Kabupaten adalah sebagai enabler kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, tugas pokok Pemerintah Kabupaten adalah menyediakan infrastruktur pendukung ekonomi, menyusun dan mengaplikasikan peraturan yang berpihak pada pertumbuhan yang merata dan berkeadilan, mejamin keamanan dan ktertiban dalam berusaha, mempromosikan daerah dan membuka akses pemasaran, mengembangkan potensi ekonomi lokal, memberikan insentif dan subsidi scara efektif dan efisien, menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, menjamin hak atas kekayaan intelektual, dan melakukan intervensi pada pasar ketika keadaan tidak berpihak pada rakyat.

EKONOMI KERAKYATAN 2.1.1.

BAPPEDA 2012

PENGANTAR

Misi Kedua dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh sumber daya alam”. Untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan perlu adanya kebijakan yang mampu menciptakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan kegiatan fasilitasi dalam bentuk :

Program-program Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pencapaian target sasaran Prioritas Ekonomi Kerakyatan adalah Pengembangan Infrastruktur Perdagangan; Pembangunan Pelibatan Sumber Daya Paseduluran; Penciptaan Iklim Yang Mendukung Investasi; Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi; Pemasaran Aktif; Penyederhanaan Regulasi Bisnis; Penciptaan Lingkungan Legal dan Regulasi Kondusif; Peningkatan Kolaborasi Ekonomi; Peningkatan Skema Pembiayaam Berisiko; Pengembangan Insentif dan Disinsentif; Penguatan Industri Ramah Lingkungan; Penataan Daerah Industri; Pengembangan Nilai

a. Menumbuhkembangkan kapasitas dan kualitas ruang publik di seluruh wilayah Kabupaten Tegal demi menciptakan area interaksi dalam konteks ekonomi dan bisnis. b. Memfasilitasi semakin tumbuh dan berkembangnya iklim investasi dengan segala dinamikanya melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mensinergikan masyarakat, swasta dan pemerintah.

6


BAPPEDA 2012

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah : Terbangunnya Fasilitas Perdagangan; meningkatnya Penanaman Modal; terwujudnya Reformasi Kebijakan Bisnis; tumbuh dan berkembangnya Formasi Rumpun Usaha; Terwujudnya Sistem Insentif Untuk Eko-Efisiensi; Terwujudnya Pembenahan Sistem Produksi; Tumbuhnya Inisiasi Rumpun Usaha Kreatif (Klaster Industri Kreatif); Meningkatnya Perolehan HKI; Terpulihkannya Kerusakan Ekosistem pesisir ; Terpulihkannya Kerusakan DAS; dan Terpulihkannya Kerusakan hutan.

Ekonomi Kegiatan Kreatif; Peningkatan Transaksi Industri Kreatif; Perbaikan Lingkungan Klaster; Perlindungan dan Pemanfaatan HKI; Fasilitasi Perolehan HKI; Penataan Aktivitas Nelayan di Pesisir; Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir; Rehabilitasi DAS/DTA; Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS; Reboisasi Hutan; Peningkatan Pelibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan; Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat; dan Peningkatan Perempuan di Daerah Tertinggal. Fokus sasaran dari Prioritas Ekonomi Kerakyatan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana yang 2.1.2. PENCAPAIAN PRIORITAS EKONOMI KERAKYATAN SASARAN URAIAN Terbangunny a fasilitas perdagangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SATUAN

2010

2011

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

39,22

43,14

47,064

50,986

54,908

38,03

38,03

44,32

b.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

-

0,54

0,594

0,648

0,702

0,756

0,53

0,51

0,49

c.

Rasio ijin trayek

-

0,00004

0,00005

0,00006

0,00007

0,00008

0,000067

0,000081

0,000063

d.

Jumlah uji kir angkutan umum

Buah

4.671

4.951

5.248

5.562

5.895

5.282

5.721

6.237

e.

Ketersediaan restoran (jenis, kelas, dan jumlah restoran)

Buah

80

100

115

130

140

145

145

145

f.

Ketersediaan penginapan (jenis, kelas, dan jumlah penginapan)

Buah

10

11

12

13

14

32

32

32

7

SDH TERC APAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI SDH TERC APAI

2012

g.

Jumlah terminal bus

Buah

2

2

3

3

3

2

2

2

h.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Orang

832.827

866.140

900.786

936.817

974.290

254.986

255.132

188.214

i.

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

Orang

832.827

866.140

900.786

936.817

974.290

182.685

183.907

133.295

j.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

-

832.827

866.140

900.786

936.817

974.290

437.671

493.039

321.509

k.

Tumbuhnya lembaga pembiayaan berisiko

Lembag a

1

1

1

1

1

115

115

115

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

sasaran terbangunnya fasilitas perdagangan terukur dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Daerah Pengembangan Infrastruktur Perdagangan dalam rangka pencapaian sasaran Terbangunnya fasilitas perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan dalam program-program antara lain Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Inspeksi kondisi jalan dan jembatan; peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dan peningkatan pelayanan angkutan. Tingkat capaian kinerja

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik realisasi pada Tahun 2011 38,03% dan pada Tahun 2012 sebesar 44,32%, masih dibawah target yang sebesar 47,064%. Prediksi pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal target kinerja proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 54,908% akan tercapai, mengingat alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan menjadi prioritas dan dialokasikan cukup besar dari tahun ke tahun. Jika melihat proporsi kondisi jalan yang baik dan sedang, maka besarannya sudah mencapai 73,52% pada Tahun 2012 ini,

8


BAPPEDA 2012

2011 sudah mencapai rasio 0.000081 dan sampai dengan Oktober 2012 rasio 0,000063.

sehingga fokus perbaikan jaringan jalan yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat hanya tinggal 26,48%. Perlu dijadikan catatan bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, alokasi anggaran juga banyak diberikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan Desa yang notabene bukan merupakan kewenangan Kabupaten.

Indikator kinerja jumlah uji KIR angkutan umum dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah uji KIR sebanyak 6.237 lebih banyak dibandingkan target tahun 2012 sebanyak 5.248, maupun target sampai dengan berakhirnya RPJMD pada tahun 2014 sebanyak 5.895. Semakin banyaknya jumlah uji KIR harus diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat selain perlu upaya memenuhi kelengkapan dan pemeliharaan secara rutin alat alat uji KIR.

Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun terjadi penurunan. Hal ini disebabkan penambahan jumlah kendaraan terus meningkat, sementara ruas jalan tidak mengalami penambahan yang signifikan. Jumlah kendaraan bermotor kisaran di atas angka 1900 buah, sementara panjang jalan di Kabupaten Tegal 896,55 km. Indikator ini tidak terlalu relevan dijadikan ukuran capaian kinerja karena meningkatnya jumlah kendaraan dapat diartikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga peningkatan jumlah kendaraan dapat diartikan tingkat mobilitas ekonomi semakin dinamis. Adapun program penambahan jalan baru perlu dipertimbangkan untuk menghubungkan akses ekonomi antar wilayah. Sebagai rekomendasi antara lain perlu jalan baru akses Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang dengan Desa tetangga melalui Desa Danareja.

Indikator kinerja ketersediaan restoran (jenis, kelas dan jumlah restoran) sampai dengan tahun 2012 ada sebanyak 145 buah. Jumlah ini lebih tinggi daripada target sampai dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMD tahun 2014. Pendataan jumlah restoran dari DPKAD perlu dilakukan ulang, mengingat sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 jumlah tetap 145 buah, padahal dapat dipastikan ada peningkatan jumlah Restoran di Kabupaten Tegal. Hal ini akan terkait dengan penurunan realisasi capaian PAD dari Pajak Restoran dari data Tahun 2011 sebesar Rp. 105.558.956,- sedangkan realisasi Tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 47.112.217,- . Jadi perlu direkomendasikan untuk peningkatan realisasi Pajak Restoran dengan melakukan cacah ulang jumlah restoran dengan berbagai jenis dan kelasnya.

Indikator kinerja sasaran rasio ijin trayek pada data tahun 2010 sebanyak 93 ijin, tahun 2011 sebanyak 129 ijin sedangkan tahun 2012 adalah jumlah ijin trayek s/d Oktober 2012 yaitu sebanyak 88 ijin. Untuk penghitungan rasio ijin trayek, formulanya adalah jumlah ijin trayek dibagi jumlah penduduk, sehingga pada tahun

9


BAPPEDA 2012

umum sebagaimana Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kominfo mengalami kendala dalam pencacahan data yang dimaksud. Adapun yang dimiliki Data dalam kolom Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah arus penumpang keluar daerah. Data yang tercantum pada tahun 2012 adalah data s/d September 2012, dimana jumlahnya semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan perekonomian lesu, orang semakin jarang bepergian, atau beralih ke moda transportasi lain seperti KA, kapal, dan sepeda motor. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun adalah jumlah arus penumpang yang masuk daerah. Data yang tercantum pada tahun 2012 adalah data s/d September 2012. Untuk ketiga indikator tersebut, ada kendala dalam collect data, baik SDM di Intansi yang tidak memiliki kapasitas atau mungkin pula diperlukan untuk dijadikan pertimbangan pada penyusunan RPJMD ke depan, agar penentuan target kinerja sasaran disesuaikan dengan target kinerja yang datanya secara real dimiliki dan mudah diperoleh oleh SKPD terkait.

Indikator kinerja sasaran berupa ketersediaan penginapan (jenis, kelas dan jumlah penginapan), jika melihat jumlah dari tahun 2010 sampai dengan 2012 tetap sebanyak 32 buah lebih besar daripada target yang ditetapkan sampai dengan berakhirnya RPJMD pada tahun 2014 yaitu sebanyak 14 buah. Namun demikian jumlah penginapan yang sudah melebihi target ternyata tidak selaras dalam pencapaian target PAD dari Pajak Hotel. Pada Tahun 2011 realisasi sebesar Rp. 200.643.205,sedangkan target Tahun 2012 sebesar Rp. 171.094.950,- dan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.527.757,- belum sampai dengan 50% dari target. Ketidakselarasan ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan upaya-upaya intensifikasi peningkatan capaian target PAD dari Pajak Hotel. Jumlah terminal bus di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2012 masih tetap 2 terminal. Indikator kinerja jumlah terminal ini yang perlu diberikan catatan adalah mengenai belum termanfaatkannya terminal Adiwerna dan masih adanya kegiatan “terminal bayangan” di petigaan Yamansari. Rencana pembangunan terminal di Yamansari dan rencana pemindahan Terminal Slawi ke Desa Dukuhsalam sampai dengan Tahun 2012 belum dapat direalisasi walaupun upaya mengundang dan mengajak investor sudah berkali-kali dilakukan.

Indikator kinerja sasaran berupa tumbuhnya lembaga pembiayaan berisiko sampai dengan Tahun 2012 dari data yang disampaikan Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Tegal sebanyak 115 lembaga dengan perincian 1 BPD, 13 BPR, 13 LKD, dan 88 BKD. Secara jumlah, maka target kinerja sudah tercapai, namun demikian ada catatan untuk adanya upaya kebijakan berupa kemudahan pemberian kredit kepada usaha

Isian data pada kolom realisasi Indikator kinerja jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum; jumlah orang / barang melalui terminal per tahun dan jumlah penumpang angkutan

10


keuntungan. Dengan demikian perlu ada komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keuangan untuk mendiskusikan skema pembiayaan berisiko dengan sasaran UMKM di Kabupaten Tegal.

kecil / mikro yang telah berhasil didampingi PNPM Mandiri. Hal yang lain adalah, penetapan indikator kinerja ini diarahkan pada keberpihakan pada peningkatan UMKM, namun demikian pada realitasnya lebih ke bisnis oriented atau hanya berorientasi SASARAN URAIAN Meningkatny a penanaman modal

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

SDH TERCA PAI

2012

a.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor (ada 4)

4

5

5

6

6

2

5

8

b.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rp. (milyar)

10

11

12

13

14

61,05

118,65

N/A

c.

Rasio daya serap tenaga kerja

%

83,9

85,6

87,3

89

90,8

72,35

75,61

77,85

d.

Rasio penduduk yang bekerja

%

82,9

84,5

86,2

88

89,7

68,22

69,87

71,38

e.

Angka partisipasi angkatan kerja

‰

70,2

73,7

77,4

81,3

85,3

69,15

71,91

75,85

f.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

26

20

16

12

10

26

18

12

Kasus

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

pemasaran aktif. Program Daerah tesebut diimplementasikan oleh Kantor Penanaman Modal, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi UKM dan Pasar melalui

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanaman Modal, diupayakan melalui Program Daerah antara lain Pelibatan sumberdaya paseduluran, penciptaan iklim yang mendukung investasi; peningkatan infrastruktur investasi dan upaya

11


BAPPEDA 2012

merupakan hal yang positif, namun demikian masih dibawah target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD yaitu pada Tahun 2012 Rasio 87,3%.

program-program antara lain penyiapan potensi sumber daya dan sarana prasarana Daerah; pembangunan infrastruktur Desa; Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Demikian pula untuk indikator Rasio Penduduk yang bekerja, selalu ada peningkatan sejak Tahun 2012 sebesar 68,22%, Tahun 2011 sebesar 69,87% dan Tahun 2012 sebesar 71,38%. Peningkatan rasio penduduk yang bekerja merupakan hal yang positif walaupun masih dibawah target dalam RPJMD untuk Tahun 2012 sebesar 86,2%.

Indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada Tahun 2010 sebanyak 2 investor, tahun 2011 sebanyak 5 investor dan Tahun 2012 sebanyak 8 investor. PMA yang berinvestasi di Kabupaten Tegal bergerak di bidang perikanan, kosmetik bulu mata, pakan ternak, meubelair dan lainnya, antara lain PT. Nam Kyung, PT. Sung Shim Internasional dan PT. SAS Kreasindo. PMDN yang berinvestasi yaitu PT. Estika Pulomas, PT. Tire Austenite Tbk., PT. Laksmana Kurnia Mandiri Sejahtera, PT. Charoen Pokhan Jaya Farm, dan PT. Guci Mas Plasindo. Dengan demikian telah memenuhi realisasi capaian target sampai dengan berakhirnya RPJMD pada Tahun 2014 sebanyak 6 investor. Adapun indikator jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada Tahun 2011 sebesar Rp. 61,05 Milyar dan pada Tahun 2012 sebesar Rp. 118,65 milyar. Ada peningkatan yang cukup signifikan nilai investasi yang ditanam di Kabupaten Tegal jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator partisipasi angkatan kerja sebesar 69,15% pada Tahun 2010, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2011 sebesar 71,91% dan pada Tahun 2012 sebesar 75,85%. Rasio partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun masih dibawah target Tahun 2012 yang sebesar 77,4%. Peningkatan ketiga rasio tersebut perlu diberikan apresiasi dari semua pihak, namun demikian di sisi lain perlu ada upaya yang lebih optimal untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, ataukah memang sejak awal penentuan target yang kurang realistis sehingga sulit untuk bisa dicapai. Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Tegal lebih disebabkan oleh permasalahan PHK. Ada penurunan angka sengketa dimana pada Tahun 2010 sebanyak 26 kasus, Tahun 2011 sebanyak 18 kasus dan Tahun 2012 sebanyak 12 kasus. Dari data tersebut terlihat semakin berkurangnya jumlah kasus

Indikator kinerja sasaran dalam rangka meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio daya serap tenaga kerja, dimana selalu ada peningkatan dari data Tahun 2010 sebesar 72,35%, Tahun 2011 sebesar 75,61% dan Tahun 2012 sebesar 77,85%. Adanya peningkatan rasio ini

12


terjadi di Jakarta tersebut, merupakan peluang bagi Kabupaten Tegal untuk mengundang dan mengajak investor / pemilik pabrik / pengusaha memindahkan pabriknya ke Kabupaten Tegal. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Kabupaten Boyolali dengan menyiapkan lahan bagi investor dan kebijakan UMK yang sangat kompetitif.

sengketa dari tahun ke tahun, yang jumlahnya dibawah target kinerja Tahun 2012 yang sebanyak 16 kasus. Jika melihat situasi yang terjadi di Jakarta ataupun Kota Besar lainnya, dimana kasus sengketa pengusaha-pekerja banyak disebabkan karena kebijakan kesejahteraan seperti UMR, maka kondisi yang terjadi di Kabupaten Tegal lebih disebabkan kebijakan PHK. Kondisi yang SASARAN URAIAN Terwujudnya reformasi kebijakan bisnis

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI SDH TERCA PAI

2012

a.

Lama proses perijinan

Hari

15

15

15

15

15

15

15

5-15

b.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jenis

16

17

18

19

20

10

10

2

c.

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jenis

14

14

14

14

14

14

14

32

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

Perusahaan dan lain-lain. Lama proses perijinan antara 7-15 hari sesuai jenis usaha yang diajukan. Biaya perijinan juga menyesuaikan jenis dan skala usaha, tetapi khusus untuk beberapa jenis usaha tidak dipungut biaya sama sekali.

Pelayanan perijinan usaha di Kabupaten Tegal dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Mekanisme, lama proses biaya dan kebijakan yang menjadi dasar hukum perijinan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Terdapat 45 jenis perijinan di Kabupaten Tegal, antara lain Ijin Usaha Angkutan; Ijin Hotel; Ijin Trayek; Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Bebas Gangguan (Non HO); Ijin Pemasangan Reklame; Ijin Galian Golongan C; Ijin Usaha Angkutan; Ijin Penerbitan Tanda Daftar

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya reformasi kebijakan bisnis di Kabupaten Tegal telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha pada Tahun 2012 sebanyak

13


Retrbusi Pelayanan Pasar; dan lainnya. Sedangkan Jenis retribusi Jasa Usaha meliputi 7 Jenis Retribusi, antara lain : Retribusi Terminal; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan lainnya. Adapun Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 4 Retrbusi, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2 Perda yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ada 11 jenis; yaitu pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian pada Tahun 2012 telah diatur jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dengan rincian pajak daerah sebanyak 11 macam dan retribusi sebanyak 21 jenis. Dengan jumlah Peraturan Daerah yang lebih sedikit yaitu 2 Peraturan Daerah, tetapi mengatur jenis pajak dan retribusi yang lebih banyak, sehingga diharapkan ada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Pada Peraturan Daerah tentang Retribusi diatur obyek Retribusi adalah Jasa Umum; Jasa Usaha dan Perizinan tertentu. Jenis retribusi Jasa Umum sebanyak 10 jenis, antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Pemakaman; Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; SASARAN URAIAN Tumbuh dan berkembangn ya formasi rumpun usaha

INDIKATOR KINERJA a.

Persentase koperasi aktif

b.

Jumlah UKM non BPR/ LKMUKM

c.

Jumlah Wisman

d.

Jumlah Wisnu


%

2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

314

327

332

342

357

527

546

559

28.975

29.000

29.025

29.050

29.075

28.980

29.395

29.484

Orang

26

31

37

44

53

52

151

159

Orang

596.638

835.294

1.002.353

1.202.823

1.443.387

442.443

527.365

499.193

Unit

14

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN Terwujudnya sistem insentif


Peningkatan bantuan modal Koperasi UKM

b.


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

2012

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

unit -

10

10

10

10

10

8

0

N/A

60

60

60

60

60

481

187

N/A

Dispensasi pengenaan pajak

2010 Koperasi aktif sebanyak 527 Koperasi, kemudian Tahun 2011 menjadi 546 Koperasi dan meningkat pada Tahun 2012 menjadi sebanyak 559 Koperasi. Namun demikian, sebagai catatan perlu ada tindaklanjut dari SKPD yang terkait untuk melakukan identifikasi Koperasi yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Adanya kebijakan insentif dari Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bentuk bantuan sosial/hibah untuk koperasi telah menjadi pengungkit tumbuhnya koperasi-koperasi baru. Jadi dimungkinkan pendirian koperasi baru adalah semata-mata karena untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Jika realisasi sasaran jumlah Koperasi pada Tahun 2012 sudah tercapai, maka pekerjaan rumahnya adalah bagaimana merevitalisasi koperasi-koperasi yang “tidur”. Hampir semua koperasi tidak berfungsi dengan baik, padahal koperasi adalah manfestasi ekonomi kerakyatan dan juga sesuai dengan visi Kabupaten Tegal (gotong royong). Perlu usaha keras untuk

Pencapaian kinerja sasaran tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun usaha dan sasaran terwujudnya sistem insentif diupayakan melalui Program Daerah Peningkatan Kolaborasi Ekonomi; Peningkatan Skema Pembiayaan Berisiko; dan Program Pengembangan Insentif dan disinsentif. Program Daerah tersebut diimplementasikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Pasar; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan Bagian Perekonomian dan Pembangunan melalui program-program antara lain Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif; Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; Penataan Struktur Industri; Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Indikator kinerja sasaran dalam rangka tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun dilihat dari persentase Koperasi aktif dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yaitu Tahun 15


BAPPEDA 2012

dan melebihi target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Jumlah UKM pada Tahun 2012 telah mencapai 29.484 UKM, melebihi target sampai dengan akhir pelaksanaan RPJMD pada Tahun 2014 yang sebanyak 29.050 UKM. Untuk mendukung Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif dan Pengembangan Kewirausahaan serta Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Dinas UKM Koperasi dan Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi UKM untuk ikut serta dalam kegiatan promosi/pameran baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Namun demikian ada catatan dalam pelaksanaan kegiatan promosi/pameran ini, dimana antar SKPD kurang adanya sinergi dan peserta yang diikutkan dalam pameran masih pengusaha tertentu saja yang sudah sering mengikuti pameran. Selain itu juga pasca mengikuti pameran perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut agar tidak terjebak sebagai kegiatan yang sifatnya rutinitas saja. Adapun fasilitasi terhadap UKM untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh

merevitalisasi koperasi. KUD perlu mendapat prioritas untuk dihidupkan kembali. Koperasi perlu dijadikan sebagai soko guru ekonomi. Di sisi lain, moral hazard harus dihilangkan dari pengurus koperasi. Dari sekian banyak koperasi yang tercatat dalam kondisi tidak aktif yang perlu mendapat perhatian untuk direvitalisasi adalah Koperasi Unit Desa (KUD), disinyalir aset koperasi banyak yang hilang. KUD banyak yang mengalami kolaps, kebijakan Pemerintah pada masa lalu memberi mandat kepada KUD untuk mendistribusikan benih dan pupuk. Sekarang petani secara individual yang memiliki modal bisa mengusahakan sendiri penyediaan pupuk dan benih sehingga tidak lagi melibatkan KUD. Pembinaan manajemen koperasi yang merupakan kegiatan rutin dari Dinas Koperasi UKM dan Pasar pada setiap tahun hanya mampu untuk dilakukan pembinaan terhadap 10-25 koperasi dari jumlah keseluruhan di Kabupaten Tegal sebanyak 559 koperasi. Bentuk pembinaan perlu dicarikan model yang tepat yang memang bisa memberikan nilai tambah bagi UKM, tidak sekedar penyuluhan. Jadi masih dibutuhkan dukungan dari pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian penganggaran bagi kegiatan pembinaan koperasi, sehingga target peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dapat dipenuhi secara optimal. Pencapaian sasaran tumbuh dan berkembangnya formasi rumpun, jika dilihat dari jumlah UKM non BPR/LKMUKM dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan

16


BAPPEDA 2012

nusantara. Wacana kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Tegal perlu mendapat respon dengan melakukan kajian dan benchmarking ke daerah lain yang sudah melaksanakan.

UKM yang ada di Kabupaten Tegal. Kegiatan fasilitasi pelatihan kepada UKM ini pun masih belum ada kerjasama maupun sinergi antar SKPD yang terkait dengan UKM, misalnya tidak memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK); kepesertaan pelatihan tidak memanfaatkan embrio UKM yang telah mendapat bimbingan dan pembinaan melalui Program PNPM Mandiri.

Dalam rangka mewujudkan sasaran terwujudnya sistem insentif, pada Tahun 2010 dan 2011 ada kegiatan pemberian bantuan modal kepada UKM. Kebijakan pemberian bantuan modal atau insentif, legalisasi, dan bantuan manajemen menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas UKM Koperasi dan Pasar, sedangkan bantuan modal kepada UKM dalam bentuk peralatan dan teknis menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian bantuan modal pada Tahun 2010 di alokasikan melalui belanja bantuan sosial kepada UKM di Kabupaten Tegal sebesar Rp. 1.249.937.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian pada Tahun 2011 dialokasikan bantuan sosial kepada UKM sebesar Rp. 1.188.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), sedangkan pada Tahun 2012 UKM di Kabupaten Tegal tidak lagi diberikan bantuan sosial karena prosedurnya tidak dapat memenuhi ketantuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011. Menindklanjuti adanya ketentuan tersebut, maka masing-masing SKPD yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab memberikan bantuan kepada UKM untuk menyusun ketentuan pemberian bantuan kepada UKM supaya

Indikator kinerja pencapain sasaran tumbuh dan berkembangnya rumpun usaha berupa jumlah wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang realisasinya melebihi target, sedangkan jumlah wisatawan nusantara masih jauh dari target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014. Pada Tahun 2012 realisasi jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 159 orang, diatas target yang sebanyak 37 orang, sebaliknya realisasi wisatawan nusantara sampai dengan Oktober 2012 baru mencapai 499.193 orang atau sekitar 50% masih jauh dari target yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 1 juta orang. Namun demikian jika dilihat dari target pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi realisasi pada Tahun 2010 sebesar 98,69%, Tahun 2011 realisasi sebesar 85,23% dan sampai dengan Oktober 2012 realisasi baru mencapai 62,02%. Berdasarkan capaian yang demikian, perlu mengkaji ulang penetapan target, baik jumlah wisatawan maupun target PAD yang ditetapkan. Fasilitas obyek wisata perlu ditingkatkan kualitasnya, akses jalan menuju obyek wisata dan atraksi pertunjukan di lokasi obyek wisata perlu dikreasi dan dikembangkan sehingga menarik kunjungan wisatawan

17


yang strategis seperti kewajiban pemakaian seragam Batik Tegal untuk PNS di Kabupaten Tegal setiap Kamis dan Jum”at. Kebijakan serupa perlu juga untuk mengangkat potensi UKM industri kulit, misalnya kewajiban PNS menggunakan sepatu kulit dan sabuk kulit produk asli UKM Kabupaten Tegal, belum lagi pasar untuk siswa sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA, dalam bentuk sekedar himbauan untuk menggunakan sepatu dan sabuk produk Tegal. Contoh yang lain adalah pemanfaatan produk lampu taman yang buatan UKM Kabupaten Tegal untuk jalan-jalan utama di Kabupaten Tegal.

tepat sasaran, tepat tujuan, tepat manfaat dan perlu prsyarat serta tahapan yang jelas bagi pemberian dan penerimaan bantuan. Walaupun pada Tahun 2012 tidak ada pemberian bantuan kepada UKM, Dinas UKM Koperasi dan Pasar terus berupaya memfasilitasi UKM di Kabupaten Tegal untuk mendapatkan bantuan melalui CSR Perusahaan. Pada Tahun 2013 Dinas UKM Koperasi dan Pasar akan melaksanakan kegiatan formalisasi badan hukum UKM agar mempermudah UKM untuk mendapat akses bantuan baik dari Pemerintah maupun Perusahaan Swasta melalui CSR. Dalam rangka pengembangan UKM di Kabupaten Tegal perlu ada kebijakan SASARAN URAIAN Terwujudnya pembenahan sistem produksi


b.


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

SDH TERCA PAI

2012

Jumlah unit usaha yang ramah lingkungan Pengecoran Logam

Unit/thn

1

1

1

1

1

12

12

12

Kapur

Unit/thn

12

12

12

12

12

2

0

0

Krom

Unit/thn

5

5

5

5

5

1

0

0

Batik

Unit/thn

6

6

6

6

6

0

0

10

Unit

5

5

5

5

5

5

5

6

Jumlah jenis usaha yang bersertifikat ISO

18

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


BAPPEDA 2012

produksi yang ramah lingkungan memakai cerobong asap setinggi 18 meter.

Pencapaian kinerja sasaran terwujudnya pembenahan sistem produksi diupayakan melalui Program Daerah Penguatan Industri Ramah Lingkungan dan Penataan Daerah Industri. Program Daerah tersebut diimplementasikan oleh Bappeda; Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program-program antara lain Peningkatan Industri Manufaktur berbasis Ekoefisien; Peningkatan kemampuan industri pengolah berbasis bahan tambang; Peningkatan kualitas produk Industri Kecil menengah; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan; Program peningkatan pengendalian polusi dan lainlain.

Demikian pula usaha batik, telah dilakukan upaya pendampingan baik oleh Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Koperasi UKM dan Pasar untuk memberikan pelatihan Batik dengan menggunakan pewarna alam. Sampai dengan Tahun 2012 telah ada sebanyak 10 pengrajin batik yang ada di Desa Langgen, Pasangan dan Bengle yang sudah memproduksi batik dengan menggunakan pewarna alam. Sedangkan pengecoran krom di Kabupaten Tegal telah masuk dalam daftar investasi negatif, sehingga tidak dikembangkan. Jumlah eksisting sekitar 15 di Mangunsaren, yang ramah lingkungan hanya 1 di Dampyak (Setia Kawan); yang lain tidak memiliki UKL/UPL.

Indikator kinerja sasaran terwujudnya pembenahan sistem produksi dilihat dari jumlah unit usaha yang ramah lingkungan dan jumlah jenis usaha yang bersertifikat ISO. Jumlah unit usaha yang ramah lingkungan untuk usaha pengecoran logam dan batik, sejak Tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai upaya pendampingan, sehingga untuk kedua jenis usaha tersebut relatif ada peningkatan jumlah unit usaha yang ramah lingkungan. Usaha pengecoran logam sampai dengan Tahun 2012 telah ada sebanyak 12 usaha yang ramah lingkungan, lebih daripada target yang ditetapkan. Cor logam (non ferro) yang ramah lingkungan ada sebanyak 12 usaha yang berlokasi di PIK Kebasen. Total pengusaha cor logam sekitar 150, sehingga masih perlu upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memfasilitasi produksi cor logam yang ramah lingkungan. Proses

Industri ramah lingkungan kapur di Kecamatan Margasari telah diupayakan dengan modernisasi tobong, ada 2 kelompok sebanyak 2 tungku. Bantuan dari Pemda tahun 2006. Sebelumnya menggunakan oli bekas sebagai bahan bakar, setelah modernisasi menggunakan batubara. Di Kabupaten Tegal ada sekitar 50 tobong, 1 tobong sekitar Rp. 650 juta. Jadi untuk pembenahan sistem produksi yang ramah lingkungan untuk industri kapur, perlu upaya fasilitasi bantuan atau mengingat mahalnya biaya pembuatan tobong, maka perlu kebijakan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mau menggunakan tobong ramah lingkungan. Industri yang memiliki

19


adalah peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha di bidang pengecoran logam dan batik. Produksi batik warna alam perlu terus ditingkatkan, Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pelatihan teknis pewarnaan alam, penyediaan bahan baku dan membantu pemasaran Batik Warna Alam. Selain itu juga sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat, sekaligus mendukung pembenahan sistem produksi adalah dengan mengubah barang rongsok menjadi barang standar. Perlu diseminasi teknologi kepada kelompok masyarakat yang didukung dengan riset dan ujicoba.

ISO di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2012 telah ada sebanyak 6 perusahaan yaitu PT. Karya Paduyasa (alat berat), PT. Putra Bungsu (alat berat), PT. Setia Kawan (komponen kapal), CV Target (alkes), PT. Estika Pulomas (furnitur), PT. Gemilang Lestari Teknik (alat berat dan komponen otomotif). Ada audit internal setiap bulan dan audit eksternal setiap 6 bulan. Dalam kerangka mewujudkan pembenahan sistem produksi, perlu segera dibuat aturan pro investasi, misalnya peraturan tentang mineral, bahan logam, dan batuan. Rencana peraturan daerah yang akan disusun pada tahun 2013 adalah tentang air tanah dan pasar modern. Hal lain yang perlu dipertimbangkan SASARAN URAIAN Tumbuhnya inisiasi klaster industri kreatif

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

SDH TERCA PAI

2012

a.

Jumlah grup kesenian

Grup

29

34

39

44

49

25

598

598

b.

Jumlah gedung kesenian

Unit

1

1

1

1

1

1

1

1

c.

Jumlah klaster industri kreatif

Unit

5

5

8

10

15

15

5

5

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

Klaster. Program Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi UKM Pasar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bappeda melalui programprogram perencanaan pembangunan ekonomi; pengembangan

Pencapaian target kinerja sasaran tumbuhnya inisiasi klaster industri kreatif diwujudkan melalui implementasi Program Daerah Pengembangan Nilai Ekonomi kegiatan kreatif; Peningkatan transaksi industri kreatif dan Perbaikan Lingkungan

20


Perdagangan adalah klaster Batik pewarna alam, kerajinan logam dan anyaman bambu. Klaster logam engine bekerjasama dengan Balitbang Provinsi Jawa Tengah dan Politeknik Purbaya berupa pengembangan alat penepung ikan. Ada fasilitasi dari provinsi (Fastrapi – Fasilitasi Terapan Hasil Penelitian) dan LPPM Purbaya. Contoh: batik warna alam, redesain traktor melalui SIM (Supporting Industri Manufaktur). Kegiatan Kreanova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang dilaksanakan oleh Bappeda memunculkan Pengrajin atau Calon Wirausahaan baru dengan ide–ide produksi yang inovatif. Perlu ada tindaklanjut pengembangan produksi kreativ oleh instansi yang menangani perdagangan, industri, ketenagakerjaan, dan UKM.

kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM; pengembangan sentra-sentra industri potensial; pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata. Indikator kinerja jumlah grup kesenian berdasarkan data yang didapat sampai dengan Tahun 2012 telah tercatat sebanyak 598 grup kesenian, jauh di atas target yang ditetapkan. Sedangkan jumlah gedung kesenian sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 masih tetap hanya 1 gedung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran berupa peningkatan komoditas usaha berbasis industri kreatif. Klaster industri kreatif yang banyak mendapat fasilitas pengembangan dari Dinas Perindustrian dan SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatny a perolehan HKI


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

SDH TERCA PAI

2012

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

Bertambahnya jenis produk IKM yang telah memiliki : a.

Hak Merek

Buah

5

7

7

10

10

8

11

13

b.

Hak Paten

Buah

-

-

1

1

1

0

0

1

c.

Hak Desain

Buah

-

-

1

1

1

0

0

0

Pencapaian target kinerja sasaran peningkatan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Kabupaten Tegal

diimplementasikan dalam Program daerah perlindungan dan pemanfaatan HaKI dan fasilitasi perolehan HaKI. Program Daerah

21


BAPPEDA 2012

jangkar, jendela dan kemudi kapal. Produksi komponen kapal tidak hanya di konsumsi oleh masyarakat pemilik kapal lokal, tetapi juga di pasarkan ke kota-kota besar di Indonesia. Makin banyaknya kendaraan roda dua memungkinkan permintaan akan knalpot semakin meningkat. Peningkatan membuat UMKM di Kabupaten Tegal untuk memproduksi knalpot. Permintaan akan spare part kendaraan ini semangkin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan roda dua yang diproduksi.

tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Pasar. Sampai dengan Tahun 2012 telah difasilitasi perolehan Hak Merek sebanyak 12 produk IKM, jumlah tersebut telah melebihi target dalam RPJMD. Hak merek yang sudah didaftarkan antara lain untuk IKM Batik 6 merek, shuttlecock 2 merek, makanan abon lele 1 merek, alat asah pisau 1 merek, dan tahu Tegal 1 merek. Pendaftaran Hak Paten ada 1 yaitu alat mesin perbaikan beras dengan sistem pengabutan yang dipatenkan oleh IKM di Kabupaten Tegal Sedangkan pendaftaran Hak Desain sampai dengan Tahun 2012 belum dilakukan fasilitasi kepada IKM di Kabupaten Tegal.

Alat rumah tangga merupakan alat yang paling banyak diproduksi oleh IKM di Kabupaten Tegal. Banyak IKM yang memproduksi alat-alat rumah tangga tersebut, seperti Kompor Bio gas, Kompor batu bara, kompor dengan bahan bakar minyak jlantah dan kompor dengan bahan bakar sekam. Alat kebutuhan rumah tangga sederhana lain yang diproduksi oleh UMKM seperti perontok jagung, pemotong bawang, pemotong singkong dan alat pengrajang tembakau. Dari ke empat produk yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal yaitu alat pertanian, alat kesehatan, komponen motor dan kapal serta alat rumah tangga tersebut diatas, hanya alat mesin perbaikan beras dengan sistem pengabutan yang dipatenkan oleh IKM di Kabupaten Tegal.

Ragam inovasi IKM perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan mengingat potensinya yang cukup bagus di Kabupaten Tegal. Ragam inovasi IKM terdapat pada industri alat pertanian, alat kesehatan, komponen otomotif dan kapal, dan alat rumah tangga. Ragam inovasi UMKM di Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan alat-alat pertanian seperti Mesin penggiling kopi basah, traktor tangan Takaru yang diproduksi oleh LIK Takaru, perbaikan mesin beras dengan bantuan penggabutan. Alat-alat kesehatan yang diprodukasi oleh IKM CV. Target di Kabupaten Tegal, seperti Meja operasi, kereta dorong untuk ambulance dan penyekat antar pasien. komponen kapal seperti

22


SASARAN URAIAN Terpulihkann ya kerusakan ekosistem pesisir

INDIKATOR KINERJA


a.

abrasi (panjang pantai) (2009 : 10 km)

km

b.

luas mangrove( hutan pantai) (Kondisi 2009 : 105 hektar)

c.

d.

2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

SDH TERCA PAI

2012

9

8

7

6

5

N/A

N/A

N/A

hektar

106

107

108

109

110

107

109

111

Jumlah kelompok peduli ekosistem pesisir (Pokmaswas 2009 : 8 kel)

Kelomp ok

10

12

14

16

18

9

9

9

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kawasan eksisting 4,67 ha, dengan luasan terumbu karang 1,34 ha

ha.

1,3467

1,3534

1,3601

1,3668

1,3735

N/A

N/A

N/A

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut; Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; dan lain-lain.

Pencapaian target kinerja sasaran terpulihkannya kerusakan ekosistem pesisir melalui implementasi Program Daerah pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan Program penataan aktivitas nelayan di pesisir. Program Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan Badan Lingkungan Hidup melalui programprogram antara lain Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan;

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Wilayah tersebut terletak pada jalur transportasi utama pantai utara Jawa (jalur pantura) dengan panjang pantai 23 km, meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Garis pantai di Kabupaten Tegal merupakan daerah

23


BAPPEDA 2012

pertambakan, dan permukiman penduduk yang berada di bibir pantai.

yang didominasi oleh pantai berpasir dan beberapa bagian di muara sungai yang merupakan daerah pantai berlumpur (lempung). Sepanjang garis pantai terdapat 9 (sembilan) muara sungai yang memiliki fungsi konservasi sebagai habitat hutan mangrove maupun fungsi ekonomi sebagai alur pelayaran.

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan secara khusus belum pernah menghitung panjangnya abrasi di pantai utara Kabupaten Tegal, namun demikian beberapa upaya telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya abrasi dengan adanya kegiatan penanaman mangrove pada tahun 2010, 2011 dari dana APBD Kabupaten Tegal dan Tahun 2012 dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, serta pembangunan groin dan bronjong dari dana DAK.

Pemanfaatan wilayah pantai digunakan untuk usaha perikanan (tambak), pertanian (melati), industri, pemukiman, dan pariwisata. Kondisi lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal sudah kritis, kerusakan yang terjadi antara lain sedimentasi muara sungai, erosi dan abrasi garis pantai, kerusakan mangrove, dan kerusakan terumbu karang. Permasalahan tersebut terjadi baik akibat faktor manusia yang kurang bijak dalam mengelola ekosistem (perusakan dan alih fungsi) maupun karena faktor alam (arus, gelombang, angkutan sedimen). Selain masalah tersebut, di wilayah pesisir juga terjadi fenomena tanah timbul (akresi) yang perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan di pesisir berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, karena dapat menimbulkan kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman bencana alam yaitu banjir, erosi dan abrasi pantai.

Indikator kinerja berupa peningkatan luasan hutan mangrove dihitung dari kegiatan penanaman mangrove. SKPD yang melaksanakan kegiatan penanaman mangrove adalah Dinas Kelautan Perikanan Peternakan, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tapi tidak ada sinergi antar SKPD dalam penentuan lokasi sasaran dan waktu pelaksanaan. Sebagai salah satu bentuk nyata “Gotong Royong” penghijaun Hutan Mangrove juga dilaksanakan oleh Perusahaan Swasta dalam kegiatan CSR-nya, misalnya Bank Mandiri menanam cemara laut di Pantai Munjungagung. Luasan eksisting mangrove pada Tahun 2009 adalah 105 hektar. Penambahan perluasan hutan mangrove setiap tahun diperkirakan seluas 2 hektar, di pantai utara Kabupaten Tegal. Setiap Tahun Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan perluasan penanaman mangrove sebanyak 20000 batang atau untuk rehabilitasi hutan mangrove seluas 10 hektar, Badan Lingkungan Hidup pada Tahun 2012 melaksanakan

Sebagai informasi tambahan, sejak Tahun 2010 Pantai utara (pantura) Jawa Tengah terus digerus abrasi. Hingga saat ini luas areal yang hilang dari Brebes hingga Rembang mencapai lebih 4.000 hektare (ha). Rata-rata daratan yang terseret arus laut 530 meter per tahun. Abrasi itu mengakibatkan rusak dan hilangnya hutan bakau (mangrove), perkebunan rakyat, areal

24


Kelautan Perikanan dan peternakan untuk menginisiasi pembentukan Pokmaswas baru dan juga melakukan pembinaan yang intensif terhadap Pokmaswas yang sudah terbentuk.

kegiatan penghijauan pantai dengan penanaman mangrove sebanyak 80000 batang atau untuk luasan 40 hektar dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan penanaman mangrove sebanyak 225000 batang untuk rehabilitasi dan perluasan hutan mangrove seluas 105 hektar. Alokasi anggaran hanya untuk penanaman, tetapi tidak untuk perawatan, sehingga dimungkinkan banyak tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan baik.

Data kawasan konservasi laut daerah dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini belum pernah menghitung / mengukur pertumbuhan terumbu karang karena belum ada sarana dan prasarana; namun demikian sudah ada kegiatan penanaman terumbu karang pada Tahun 2012 sebanyak 40 unit di Karang Jeruk.

Jumlah kelompok peduli ekosistem pesisir (Pokmaswas) sampai dengan Tahun 2012 sejumlah 9 kelompok. Perlu upaya dari Dinas SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

Terpulihkann ya kerusakan DAS

a.

Berkurangnya lahan kritis

Ha.

-

-

-

-

700

10.800

8.136

b.

Bertambahnya luas hutan rakyat:

Ha.

120

240

360

480

600

Swadaya 7.029 Pembang unan 4.480

Swadaya 7.029 Pembangu nan 6.930

Terpulihkann ya kerusakan hutan

a.

Luas reboisasi

Ha

200

200

200

200

200

373,4

N/A

b.

Bertambahnya luas hutan kota

Ha

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Taman Kota: 2008: 14.445 m2

25

531,3

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


BAPPEDA 2012

pembangunan. Hutan rakyat swadaya sampai dengan Tahun 2012 seluas 7.029 hektar, sedangkan luas hutan pembangunan bertambah dari 4.480 hektar pada Tahun 2011 menjadi 6.930 hektar pada Tahun 2012 atau bertambah seluas 2.450 hektar, melebihi target penambahan setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pencapaian target kinerja sasaran terpulihkannya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)dan terpulihkannya kerusakan hutan melalui implementasi Program Daerah Rehabilitasi daerah tangkapan sungai; program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS; peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan reboisasi hutan. Program Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan; dan Badan Lingkungan Hidup serta Bappeda, melalui program-program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya lainnya; pemanfaatan potensi sumber daya hutan; rehabilitasi hutan dan lahan; dan lainnya.

Target kinerja sasaran terpulihkannya kerusakan hutan, pencapaiannya ditunjukkan melalui luasan reboisasi yang melebihi target tiap tahun dalam RPJMD yang setiap tahun 200 hektar, dimana luasan reboisasi pada Tahun 2010 seluas 531,3 hektar dan reboisasi pada Tahun 2011 seluas 374,4 hektar. Adapun target indikator kinerja berupa luasan hutan kota di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2012 belum terealisasi. Hutan kota adalah hutan yang berada di wilayah perkotaan dengan luas minimal 0,25 ha dan telah mendapat penetapan oleh pejabat yang berwenang sebagai hutan kota. Sampai dengan tahun 2012, di Kabupaten Tegal belum ada lokasi yang ditetapkan sebagai hutan kota. Pada Tahun 2009 luas hutan kota di Kota Slawi 10.303 m2,. Luas Kota Slawi adalah 1.389 ha, ketentuan luas hotan kota adalah 20 % dari luas kota, atau sekitar 2.778.000 m2, masih jauh dari target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perlu upaya yang lebih serius dari pihak terkait, untuk membuat langkah-langkah kebijakan strategis untuk pemenuhan luasan hutan kota di Kota Slawi.

Inidkator kinerja berkurangnya luas lahan kritis dapat dilihat dari luas lahan kritis di Kabupaten Tegal yang mengacu pada Data Spasial Lahan Kritis 2009 BPDAS Pemali Jratun yaitu: (1) sangat kritis: 0 ha, (2) kritis: 270,15 ha, (3) Agak kritis 2.229,20 ha, dan (4) potensial kritis: 8.300,87 ha. Total adalah 10.800,22 ha. Upaya-upaya yang telah dilakukan setiap tahun untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan kegiatan vegetatif (pembuatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, penghijauan kanan-kiri sungai) dan kegiatan sipil teknis (pembuatan dam penahan, gully plug, dan sumur resapan). Dari berbagai upaya tersebut telah mengurangi luas lahan kritis seluas 1.664 hektar dari 10.800 hektar menjadi 8.136 hektar. Indikator kinerja bertambah luasnya hutan rakyat dilihat dari bertambah luasnya hutan rakyat swadaya dan hutan rakyat

26


SASARAN URAIAN Meningkatny a kapasitas ekonomi masyarakat miskin/keseja hteraan masyarakat

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

2012

a.

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

%

17,17

16,63

16,09

15,54

15,00

13,11

11,54

b.

Ketimpangan kemakmuran (Ginni Ratio)

-

< 0,27

< 0,27

< 0,27

< 0,27

< 0,27

0,3016

0,2824

c.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan)

%

5

5

5

5

5

4,83

4,81

d.

PDRB per kapita (harga berlaku)

Rp.

4.416.607

4.863.526

5.355.668

5.897.611

6.494.393

5.689.566

6.283.464

e.

Laju inflasi

%

7 s.d. 8

7 s.d. 8

7 s.d. 8

7 s.d. 8

7 s.d. 8

6,44

2,74

f.

Pola konsumsi pangan masyarakat (2008 :1982,66)

Kkal/kap /hr

1.984,64

1.986,62

1.988,60

1.990,58

1.992,57

2,75

2,75

g.

Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (2009 : 2 kelompok)

Lembag a

5

9

13

18

23

5

5

h.

Persentase konsumsi RT untuk non pangan

%

36

37

38

39

40

i.

Nilai tukar petani (perbandingan faktor produksi dengan produk)

%

>100

>100

>100

>100

>100

104,56

108,64

j.

Rasio ketergantungan

%

50 s.d. 52

50 s.d. 52

50 s.d. 52

50 s.d. 52

50 s.d. 52

27

4,13

112,30

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA k.

Proporsi penyandang PMKS terhadap jumlah penduduk


‰ orang

2010 85,213

2011 81,175

2012

REALISASI 2013

72,000

BAPPEDA 2012

61,000

2014 52,000

2010

2011 57

PREDIKSI 2012

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

57

Di sisi lain, angka ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini) melampaui target yang ditetapkan. Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan secara agregat dengan rentang angka antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan sempurna). Semakin besar angka indeks berarti semakin besar pula ketimpangan yang ada. Katagorisasi koefisien Gini biasanya dibagi dalam tiga kelompok yaitu ketimpangan rendah (0,20 – 0,35), ketimpangan sedang (0,36 – 0,49), dan ketimpangan tinggi (0,50 – 0,70). Menurut katagori tersebut, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal relatif rendah. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah nilai koefisien masih lebih tinggi daripada target, yang mengindikasikan bahwa kinerja Kabupaten Tegal belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, tren dari tahun 2000 menunjukkan bahwa nilai Koefisien Gini cenderung meningkat, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal cenderung mengalami peningkatan.

Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat miskin/kesejahteraan masyarakat terdiri dari 11 indikator kinerja yang menggambarkan kondisi perekonomian makro di Kabupaten Tegal. Secara umum, kondisi makro ekonomi di Kabupaten Tegal bisa dikatakan stabil dan tidak buruk, tetapi juga tidak luar biasa. Prosentase penduduk Kabupaten Tegal yang berada di bawah garis kemiskinan relatif kecil dan berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Kinerja Kabupaten Tegal tentang hal ini bahkan sangat baik, dan laju penurunan prosentase penduduk miskin merupakan yang terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini harus terus dipertahankan, dan untuk itu diperlukan sinergi antar pelaku pembangunan yang baik. Masyarakat harus dilibatkan sebagai subyek pembangunan dan bukan hanya obyek pembangunan. Pada dasaranya, indikator kinerja ini merupakan muara dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Kegiatan yang dapat secara langsung mengurangi jumlah penduduk miskin akan didukung oleh kegiatan-kegiatan lain yang tidak secara langsung mengurangi prosentase jumlah penduduk miskin, dan bermuara pada target akhir yang ditetapkan.

Pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) juga belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun target kinerja relatif moderat (5%, lebih rendah daripada target pertumbuhan nasional yang > 6%), namun kinerja Kabupaten Tegal belum 28


BAPPEDA 2012

menggalakkan pemakaian bahan lokal Tegal untuk pengadaan kegiatan (seperti mebel, batik, dan peralatan pertanian), dan memberikan subsidi pada investor yang menanamkan modal (seperti penalangan pajak selama periode waktu tertentu, penyediaan tanah dengan hak sewa bagi investor yang menanamkan modal, lobi penyediaan energi pada PLN dan Pertamina, serta penyediaan prasarana penunjang). Intinya, Pemkab dapat berposisi sebagai pelaku pasar dalam keadaan yang memaksa. Yang perlu diingat adalah kebijakan tersebut tidak boleh menghasilkan defisit yang justru menjadikan kondisi keuangan Pemkab tidak sehat. Kebijakan Kementerian Keuangan yang membatasi maksimal defisit anggaran APBD sebesar 5% merupakan rem untuk mencegah bangkrutnya pemerintah.

dapat memenuhi target, meskipun masih positif. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah usaha untuk mewujudkan hal tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan hidup, mengingat pertumbuhan ekonomi biasanya berkorelasi negatif dengan kualitas lingkungan. Tugas utama Pemerintah adalah mengatur dan mengarahkan perekonomian agar tidak menjadi tak terkontrol dan sebagai regulator untuk mencegah monopoli, menjamin keamanan berusaha dan iklim berinvestasi, serta memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten. Caranya adalah dengan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada masyarakat; pro poor, pro growth, dan pro job. Perda yang ada harus berkualitas tanpa ada agenda tersembunyi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Memang sulit karena kebijakan publik seringkali merupakan ajang pertarungan politik (dan bila perekonomian diurus oleh politikus, hampir dapat dipastikan yang akan terjadi adalah transaksi kepentingan jangka pendek), tetapi para pengambil kebijakan selayaknya mengesampingkan ego politik demi kesinambungan pembangunan Kabupaten Tegal. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus juga berpihak pada masyarakat. Kegiatan dalam APBD harus mempunyai daya ungkit yang besar (untuk ini, hasil studi Input-Output pada Bappeda bisa menjadi patokan dalam penentuan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal). Juga, Pemkab dapat melakukan intervensi dan terobosan-terobosan untuk mengungkit perekonomian; contohnya adalah menganggarkan dana talangan untuk menanggulangi gagal panen, menganggarkan subsidi untuk budaya khas tegal seperti batik tegalan agar tidak punah,

PDRB perkapita (harga berlaku) sudah memenuhi target yang ditetapkan. Tetapi, target kinerja PDRB perkapita seharusnya tidak menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Penentuan target atas dasar harga berlaku berarti memasukkan inflasi dalam prediksi; suatu hal yang sangat tidak mudah dilakukan. Target kinerja akan lebih tepat sasaran jika ditetapkan dengan berdasar harga konstan, karena sudah bebas dari inflasi dan dapat memotret tren produktivas masyarakat berdasarkan waktu. Mempertimbangkan hal tersebut, indikator kinerja PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada RPJMD 2009-2014 ini kurang dapat memotret kinerja Kabupaten Tegal secara keseluruhan. Laju inflasi di Kabupaten Tegal relatif rendah dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara umum, inflasi bahkan mengalami penurunan. Inflasi seringkali berbanding lurus

29


BAPPEDA 2012

Persentase konsumsi RT untuk non pangan juga belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil pendapatan yang digunakan untuk konsumsi non pangan. Secara ekonomi, ini berarti pengeluaran rumah tangga masyarakat Kabupaten Tegal sudah tersita untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Diperlukan usaha keras untuk menambah penghasilan masyarakat.

dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mempunyai konsekuensi meningkatnya permintaan barang, jasa, dan tenaga manusia serta perputaran uang yang bermuara pada meningkatnya inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang kurang begitu tinggi bermuara pada inflasi yang juga relatif rendah. Tujuan akhir yang diinginkan bukanlah zero inflation (atau bahkan deflasi), tetapi inflasi yang terkendali dan tidak terlalu tinggi, yang lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi, dan menjadikan harga komoditi masih terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Indikator nilai tukar petani (perbandingan faktor produksi dengan produk) sudah dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu > 100. Hal ini berarti modal petani yang digunakan untuk menanam dapat dilampaui oleh hasil jual produk pertanian; dalam bahasa awam adalah petani memperoleh laba. Hanya saja, pengukuran indikator ini dilakukan secara global, dalam artian mencakup petani dengan luasan tanah luas hingga petani gurem dan diambil nilai rata-rata yang ada. Proses ini kurang berkeadilan mengingat sebagian besar petani merupakan petani gurem yang memiliki luasan lahan < 0,25 ha. Akan lebih baik jika angka nilai tukar petani diukur menggunakan median, tetapi hal ini akan sangat sulit dilakukan.

Pola konsumsi masyarakat sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yang mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sudah dapat terpenuhi. Penentuan target kinerja pada RPJMD akan lebih ideal jika minimal konsumsi kalori adalah 2.000 Kkal/kap/hari sesuai dengan standar kesehatan. Target sebesar tersebut tidak terpaut jauh dengan kinerja pada tahun 2011 dan kemungkinan akan bisa tercapai di tahun mendatang. Indikator selanjutnya yaitu terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun tiap tahun jumlah LDPM bertambah, namun belum berhasil memenuhi target. LDPM merupakan lembaga yang didirikan untuk menjamin ketanahan pangan masyarakat, yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Diperlukan usaha lebih keras lagi untuk mencapai taret kinerja dan mempertahankan LDPM yang telah berfungsi.

Selanjutnya, rasio ketergantungan di Kabupaten Tegal tidak berhasil memenuhi target, bahkan angkanya meningkat pada tahun 2011. Rasio ketergantungan menggambarkan jumlah keseluruhan orang yang ditanggung kebutuhannya oleh orang yang bekerja. Semakin tinggi rasio, berarti semakin banyak proporsi orang yang ditanggung; bisa disebabkan oleh bertambahnya jumlah masyarakat atau berkurangnya jumlah orang yang bekerja. Untuk memperkecil rasio ini, dibutuhkan

30


BAPPEDA 2012

5. Unit usaha tambang kapur di Kecamatan Margasari masih banyak yang masuk dalam kategori tidak ramah lingkungan. 6. Masih kurang terbangunnya Klaster industri kreatif di Kabupaten Tegal, baik inisiasi produk kreatif, akses rantai ekonomi dan fasilitasi pasar. 7. Permasalahan kerusakan pesisir pantai utara Kabupaten Tegal terjadi baik akibat faktor manusia yang kurang bijak dalam mengelola ekosistem (perusakan dan alih fungsi) maupun karena faktor alam (arus, gelombang, angkutan sedimen). Selain masalah tersebut, di wilayah pesisir juga terjadi fenomena tanah timbul (akresi) yang perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan lingkungan sekitar. 8. Luas hutan kota di wilayah perkotaan Kabupaten Tegal masih kurang dari aturan jumlah luasan hutan kota yang semestinya ada. 9. Permasalahan ekonomi secara makro adalah ketimpangan pendapatan mengalami tren menaik dari tahun 2000-2010 dan pertumbuhan ekonomi selalu di bawah target.

akselerasi kegiatan terutama yang bersifat padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan penarikan investor untu berinvetasi di Kabupaten Tegal yang akan menyerap tenaga kerja atau lapangan kerja bertambah. Indikator terakhir yaitu proporsi penyandang PMKS terhadap jumlah penduduk sudah memenuhi target pada tahun 2011. Hanya saja, jika memperhitungkan tren yang terjadi, maka kinerja Kabupaten Tegal dilihat dari indikator ini tidak akan tercapai pada tahun mendatang. Dibutuhkan usaha yang keras untuk mengakselerasi penurunan proporsi penyandang PMKS terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal. 2.1.3. PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Ekonomi Kerakyatan adalah: 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tegal masih perlu mendapatkan perhatian mengingat target sampai dengan Tahun 2014 masih belum tercapai. 2. Rencana pemindahan dan pembangunan Terminal Slawi di lahan yang sudah tersedia di Desa Dukuhsalam sampai dengan Tahun 2012 belum juga terealisasi, serta Terminal Adiwerna belum termanfaatkan sebagaimana mestinya. 3. Daya serap tenaga kerja dan angka partisipasi angkatan kerja masih dibawah target capaian dalam RPJMD, walaupun setiap tahun mengalami peningkatan. 4. Jumlah wisatawan nusantara masih jauh dibawah target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal.

2.1.4. RENCANA TINDAK LANJUT Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk menunjang aksesakses ekonomi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan perlu mendapat prioritas penganggaran. 2. Penawaran investasi pembangunan dan pengelolaan Terminal Slawi perlu terus diupayakan. Segera direalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Terminal Adiwerna sesuai peruntukkan dan perencanaan awal. Perlu pula disiapkan

31


3.

4.

5.

6.

BAPPEDA 2012

dilaksanakan oleh Bappeda, namun demikian masih perlu pendampingan secara khusus agar produk yang diciptakan dapat mempunyai nilai ekonomi yang pada akhirnya bisa terbangun klaster industri kreatif yang baru. 7. Pembentukan dan pembinaan Pokmaswas perlu terus dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, mengingat pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memelihara ekosistem pesisir. 8. Implementasi dari Perencanaan Tata Ruang Kota Slawi perlu perhatian dan dukungan dari pengambil kebijakan dan semua pengampu kepentingan di Kota Slawi dalam upaya realisasi penyediaan ruang ruang untuk hutan kota, utamanya melalui pengadaan lahan maupun pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Tegal. 9. Untuk mempertajam analisis dalam menyusun strategi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan perlu menggunakan instrumen berupa indikator ketimpangan wilayah (Indeks Williamson) untuk menjadi pelengkap indikator ketimpangan pendapatan (Koefisien Gini).

konsep penganggaran multi years untuk mengantisipasi jika penawaran investasi tidak terjadi, karena daya tarik membangun terminal rendah. Peningkatan daya serap tenaga kerja perlu diupayakan dengan upaya membangun iklim investasi yang kondusif dan perlu upaya lebih realistis misalnya penyediaan lahan dengan akses infrastruktur yang memadai untuk lingkungan industri. Kelengkapan sarana prasarana wisata, variasi atraksi wisata dan akses jalan menuju obyek wisata menjadi rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti baik oleh pengelola obyek wisata maupun Instansi lain yang terkait di Kabupaten Tegal dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung / wisatawan nusantara. Jalin komunikasi dan kerjasama dengan Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, karena merupakan salah satu mata rantai dalam mengelola wisata. Selain itu juga adanya wacana kerjasama pengelolaan obyek wisata dengan Pihak Ketiga perlu didiskusikan dan dibahas secara serius, dengan harapan obyek wisata dapat dikelola secara profesional dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Untuk pembenahan sistem produksi yang ramah lingkungan untuk industri kapur di Kecamatan Margasari, perlu upaya fasilitasi bantuan atau mengingat mahalnya biaya pembuatan tobong, maka perlu kebijakan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mau menggunakan tobong ramah lingkungan. Klaster industri kreatif masih mengandalkan pendampingan pada Klaster Batik, upaya pencarian produk kreatif baru sudah diupayakan melalui kegiatan Kreanova yang

32


BAPPEDA 2012

menjadikan (be coming) berprestasi sebagai tuntutan dalam konteks pembelajaran diri yang terus-menerus. Untuk itu diperlukan kebijakan yang antara lain diharapkan dapat menstimulasi:

BAB II.2 PRIORITAS 2 PENDIDIKAN 2.2.1. PENGANTAR

a. Diteruskannya program keterbukaan akses sebesarbesarnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan melalui program pendidikan terjangkau. b. Fasilitasi tumbuhkembangnya lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan berdaya guna.

Misi Keempat dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Meningkatkan budaya belajar yang didukung oleh fasilitas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat”. Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi landasan pembangunan, dan mengalokasikan dana pembangunan minimal 20% untuk mendukung pendidikan. Teori ekonomi mengemukakan bahwa investasi dalam pendidikan akan mengurangi pendapatan selama sekitar 5 tahun awal, tetapi akan meningkatkan pendapatan obyek pendidikan sehingga melebihi (dan dapat menutup) investasi awal yang telah ditanamkan. Dalam kalimat sederhana, pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Misi keempat ini adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk menuju kehidupan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan modal utama melepaskan diri dari kemiskinan. Prinsip terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah menciptakan sebuah kultur belajar yang akan menjadi dasar kehidupan berprestasi. Untuk itulah, proses

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkup Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal tidak hanya memperhatikan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah negeri saja, tetapi juga pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah swasta (pendidikan formal), pendidikan non formal (seperti kursus keterampilan), dan pendidikan informal (misalnya pendidikan budi pekerti dalam keluarga dan masyarakat). Untuk menjabarkan Prioritas Pendidikan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran “tercapainya kualitas pendidikan” merupakan sasaran yang langsung menjabarkan prioritas dimaksud, sedangkan beberapa sasaran lain yang tidak terkait secara langsung adalah “terlaksananya TIK kependidikan”, “meningkatnya aktivitas litbang pemerintah”, “tumbuhnya budaya litbang masyarakat”, dan “berkembangnya pengetahuan tradisional”.

33


BAPPEDA 2012

mendukung Prioritas Pendidikan adalah Penerapan manajemen pendidikan berbasis TIK, Peningkatan kapasitas lembaga litbang, Kerjasama antar lembaga litbang, Publikasi hasil litbang, Penumbuhan kegiatan litbang masyarakat, Apresiasi dan pemanfaatan hasil litbang, dan Identifikasi pengetahuan tradisional.

Selanjutnya, sasaran dijabarkan dalam program RPJMD. Program Daerah yang secara langsung mendukung prioritas pendidikan adalah Penuntasan pendidikan dasar, Pembinaan potensi unggul generasi muda, Peningkatan budaya belajar (life long learning, minta baca), dan Pelibatan masyarakat peduli pendidikan, sedangkan Program Daerah yang tidak secara langsung

2.2.2. PENCAPAIAN PRIORITAS PENDIDIKAN SASARAN

REALISASI

PREDIKSI


Jumlah kelompok/lembaga Litbang masyarakat

Kelom pok

2

3

4

5

6

N/A

N/A

N/A

b.

Jumlah hasil kajian masyarakat yang terpublikasikan

Paket

5

5

5

5

5

N/A

N/A

N/A

c.

Partisipasi masyarakat dalam kreanova

Thema

25

25

25

25

25

40

33

45

URAIAN Tumbuhnya budaya Litbang masyarakat

TARGET KINERJA SATU AN

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

SDH TERCA PAI

AKAN TERC APAI

PERLU USAHA KERAS

usaha yang keras untuk menggali basis data mengenai kelompok litbang di masyarakat dan hasil kajian masyarakat yang terpublikasikan.

Sasaran “tumbuhnya budaya litbang masyarakat” terdiri dari 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator, hanya ada 1 indikator yang dapat diukur kinerjanya. Dua indikator yaitu jumlah kelompok/lembaga litbang masyarakat dan jumlah hasil kajian masyarakat yang terpublikasikan tidak terukur karena tidak ada data yang tersedia. Pada dasarnya, kedua indikator tersebut telah berjalan di masyarakat; hanya saja tidak ada data yang valid yang dapat meng-cover indikator bersangkutan. Diperlukan

Sementara, partisipasi masyarakat dalam kreanova selalu melebihi target kinerja, meskipun sempat turun pada tahun 2011. Kreanova merupakan kegiatan resmi tahunan di Bappeda Kabupaten Tegal yang berusaha untuk menghimpun kreasi dan inovasi yang ada pada masyarakat (melalui lomba kreanova) dan 34


mengaplikasikannya. Peminat lomba kreanova relatif tinggi pada tiap tahun pelaksanaan, dan hal ini harus dipertahankan dan jika SASARAN URAIAN Tercapainya kualitas pendidikan

memungkinkan dapat ditingkatkan.

TARGET KINERJA

REALISASI

PREDIKSI

SATU AN

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

%

94,60

95,20

95,80

96,30

96,90

94,60

95,53

95,68

Tahun

6,61

6,70

6,80

6,90

7,00

6,61

6,73

6,84

98,8

99,4

99,8

100

100

98,8

97,12

97,43

56,12

56,93

58,73

59,01

60,68

76,12

76,92

78,12

49

50,3

51,6

52,9

54,2

49,23

50,22

53,16

109,43

109,75

110,19

110,73

111,39

109,20

107,90

109,71

97,2

97,91

98,91

99,05

100

97,25

97,51

97,86

59,77

60,82

60,77

61,82

61,77

59,79

60,11

60,54

92,7

94,74

96,74

98,74

100

98,36

98,39

98,42

Jml perpustakaan daerah

1

1

2

2

3

1

1

1

Jml perpustakaan khusus (SKPD)

15

24

33

42

51

9

9

9

Jml perustakaan tempat ibadah

13

16

19

22

25

4

5

5

Jml perpustakaan desa/kel.

30

48

66

84

102

11

28

34

2

3

4

4

4

1

1

1


Angka melek huruf

b.

Angka rata-rata lama sekolah

c.

Angka partisipasi murni SMP/MTs SMA/MA/SMK Angka partisipasi kasar

%

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK e.

Angka partisipasi sekolah dasar

f.

Jumlah perpustakaan

Jml Perpustakaan Keliling

SDH TERCA PAI

%

SD/MI

d.

BAPPEDA 2012

‰ Unit

35

AKAN TERC APAI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA


Perpustakaan Silang Terpadu

2010 6

2011

2012

11

REALISASI

2013

16

BAPPEDA 2012

21

2014

2010

26

Jml perpustakaan sekolah

2011


2012

1

1

1

414

414

414

Jml perpustakaan perguruan tinggi

6

6

6

6

6

3

3

3

g.

Pustakawan

1

1

3

7

15

5

5

5

h.

Anggota Perpustakaan

5.971

6.271

6.871

7.471

7.571

8.271

6.519

6.785

7.186

i.

Jumlah pengunjung perpustakaan per hari

Orang (200)

200

250

500

600

700

50

20

33

100

225

375

500

500

525

8

11

12

Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per hari

AKAN TERC APAI

PERLU USAHA KERAS

data BPS; hal ini karena laporan Dinas Dikpora bersifat real time dan tidak menggunakan sampel (sedangkan BPS menggunakan sampel). Di satu sisi, hal ini akan meningkatkan validitas data untuk memotret kondisi eksisting yang ada; sedangkan di sisi lain data yang diperoleh akan menjadi tidak bemanfaat (bahkan dapat menimbulkan misinterpretasi) jika kompetensi pengambil data diragukan.

Sasaran “tercapainya kualitas pendidikan” terdiri dari 9 indikator kinerja. Sumber data dari kesembilan indikator kinerja tersebut adalah Dinas Dikpora (indikator a-e) dan Kantor Perpusarda (indikator f-i). Secara umum, penentuan indikator kinerja akan lebih baik jika memasukkan indikator kesetaraan gender dalam pendidikan. Pada lingkup nasional hal ini sudah diakomodir, sedangkan pada RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 belum dimasukkan sebagai salahsatu indikator kinerja.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tentang angka melek huruf (AMH) pada tahun 2012 tidak memenuhi target meskipun kinerja pada tahun 2010 dan 2011 telah berhasil memenuhi target. Hal ini mayoritas disebabkan oleh adanya beberapa orang

Data yang bersumber dari DInas Dikpora adalah data yang dihimpun dari Laporan Individu Sekolah yang dikompilasi oleh UPTD Kecamatan. Beberapa data memiliki perbedaan dengan

36


BAPPEDA 2012

bersekolah dari kelas 1 SD”. Penghitungan dilakukan dengan mempergunakan metode Cohort. Angka yang didapat merupakan rasio; minimal 0 dan maksimal 10. Pada dasarnya, indeks ini adalah indeks bertahan (dan bukan angka rata-rata lama sekolah), tetapi perhitungan di Dinas Dikpora hanya mengenal indeks yang bersangkutan sehingga digunakan untuk mengukur capaian kinerja rata-rata lama sekolah.

yang dulunya menjadi target pemberantasan buta huruf (dan akhirnya berhasil melek huruf), tetapi kemudian menjadi buta huruf lagi. Kondisi ini kebanyakan terjadi pada orang lanjut usia – yang jarang mempergunakan kemampuan baca-tulis— sehingga menjadi lupa untuk menggunakannya lagi. Untuk mengatasi masalah buta huruf di Kabupaten Tegal, telah dilakukan beberapa usaha yaitu kejar paket (pendidikan setara SD, SMP, dan SMA), gerakan desa tuntas buta aksara yang melibatkan tokoh agama, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk KKN Tematik, pemberdayaan taman baca masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, dan optimalisasi fungsi perpustakaan daerah yang dikelola oleh pemerintah. Di sisi lain, dibutuhkan juga kegiatan penyuluhan keaksaraan fungsional. Jika pemberantasan buta huruf hanya menyasar masyarakat yang belum bisa baca-tulis, maka penyuluhan keaksaraan fungsional mendidik masyarakat untuk memahami simbol-simbol dan tanda-tanda yang mengatur ketertiban masyarakat; sebagai contoh adalah ketika ada lampu lalulintas berwarna merah, maka tidak boleh menyerobot.

Beberapa sebab putus sekolah adalah masalah ekonomi (membantu orangtua bekerja), akses sekolah yang sulit dicapai, pola pikir orangtua yang menganggap bahwa setelah anaknya bisa baca tulis maka sudah cukup masa bersekolahnya, dan malas bersekolah. Untuk meningkatkan angka lama sekolah, telah dilakukan beberapa program diantaranya adalah beasiswa prestasi, beasiswa miskin, bantuan dana BOS (seragam, sepatu, dan transportasi), dan pendekatan sosial (merubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya sekolah). Beberapa pertanyaan yang muncul mengenai capaian kinerja rata-rata lama sekolah versi Dinas Dikpora (yaitu angka bertahan) adalah komponen penghitungan; kenapa hanya menghitung lama sekolah antara kelas 1-5 SD, sedangkan program nasional adalah wajar dikdas 9 tahun. Secara logika, perhitungan angka bertahan seharusnya dilakukan antara kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP. Berdasarkan penjelasan dari DInas Dikpora, standar penghitungan (yang hanya 5 tahun) adalah standar yang sudah ditetapkan dari Pusat, dan semua Kabupaten/Kota hanya mengikuti ketentuan yang ada. Indikator ini merupakan salahsatu indikator MDGs di bidang pendidikan yang dikenal dengan nama “survival rate” (Kemendiknas

Berkenaan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah, terdapat perbedaan standar perhitungan antara BPS dengan Dinas Dikpora. Metode perhitungan menurut BPS adalah “ratarata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani”, dan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 adalah 6,6. Sementara, perhitungan berdasar Dinas Dikpora adalah “jumlah anak yang mampu menyelesaikan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 5 SD / jumlah anak yang

37


BAPPEDA 2012

lain. Hal ini menjadi polemik karena berdasarkan BPS, APM justru dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa APM juga merupakan indikator kinerja dalam pemenuhan target MDGs, maka sebaiknya APM tetap digunakan sebagai indikator kinerja dalam evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal.

menggunakan nama “angka bertahan”) kelas 5, dan digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan yang dapat mengantar murid naik dari satu kelas ke kelas berikutnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pada dasarnya “angka rata-rata lama sekolah” dan “angka bertahan” adalah dua indikator yang berbeda, yang pada dasarnya dapat saling melengkapi. Hanya saja, terdapat miskomunikasi sehingga Dinas Dikpora menggunakan “angka bertahan” sebagai pengisi data “angka rata-rata lama sekolah”. Hal ini karena publikasi data resmi yang dimiliki Dinas Dikpora adalah “angka bertahan”, sedangkan “angka rata-rata lama sekolah” dipublikasikan oleh BPS.

Selanjutnya, angka partisipasi kasar (APK) dirasa lebih dapat dipakai sebagai instrumen penilaian kinerja. Angka mengulang dan angka putus sekolah juga dapat dipakai sebagai indikator. Target APK untuk SD minimal 100, sedangkan SMP minimal 95. Kondisi suatu daerah dianggap wajar apabila APM < angka partisipasi sekolah < APK.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah jika demikian standar yang ditentukan oleh Pusat, apakah pengukuran indikator bisa diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun untuk mengakomodir wajar dikdas 9 tahun. Seharusnya hal ini dapat dilakukan, karena data yang dipakai untuk melakukan perhitungan adalah data yang bersumber dari Laporan Individu Sekolah. Penjelasan lanjut yang diberikan Dinas Dikpora adalah hal itu membutuhkan tambahan dana, sehingga sulit untuk dilaksanakan.

Sementara itu, indikator kinerja f – i merupakan indikator yang ada pada Kantor Perpusarda. Dalam penentuan indikator, jumlah taman bacaan masyarakat (TBM) juga dapat dimasukkan dalam indeks pengukuran kinerja, selain jumlah perpusda. Secara umum, jumlah perpustakaan di Kabupaten Tegal masih belum memenuhi target dan cenderung stagnan. Tren yang cukup bagus hanya ada pada jumlah perpustakaan desa/perpustakaan keliling, meskipun belum memenuhi target kinerja. Akan diperlukan upaya yang sangat keras untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator selanjutnya, angka partisipasi murni (APM), dianggap tidak perlu masuk dalam indikator kinerja karena lebih cocok ketika digunakan sebagai potret kondisi eksisting, tetapi kurang tepat jika digunakan sebagai penilaian kinerja. Nilai APM bisa bias karena ada anak sebelum umur minimal yang sudah masuk sekolah, ada anak setelah umur maksimal yang masih bersekolah, dan ada anak yang pindah sekolah dari daerah satu ke daerah

Di sisi lain, perpusda terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Salahsatu caranya adalah penyediaan katalog elektronik untuk memudahkan pencarian

38


BAPPEDA 2012

penambahan mobil perpusling). Selain itu, lokasi perpusda yang berada di jalur regional berbahaya bagi anak kecil. Pengunjung anak SD turun drastis setelah perpusda pindah di lokasi yang baru. Sebagai perbandingan, Kota Tegal bahkan memindahkan lokasi perpusda dari pantura ke sebelah selatan alun-alun Kota Tegal. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memfungsikan jalingkos sehingga arus regional dapat dialihkan (merupakan solusi jangka panjang), dan membangun jembatan (atau sarana lain) penyeberangan. Jika memungkinkan, waktu pelayanan perpusda akan lebih baik apabila diperpanjang hingga malam hari.

buku dan melihat status peminjaman buku. Sayangnya, jumlah pustakawan yang ada di perpusda masih sangat kurang. Dari kebutuhan minimal 7 pustakawan, hanya ada 5 pustakawan. Sarana prasarana penunjang perpusda juga dirasa masih belum memenuhi kebutuhan. Komputer sirkulasi hanya ada 3 buah (dari minimal 5 buah), komputer yang terhubung dengan jaringan internet hanya ada 3 buah (dari seharusnya minimal 9 buah), dan AC belum terpasang di semua ruangan layanan (ruang baca dewasa, ruang baca anak, ruang referensi, ruang koran/majalah, ruang internet). Kekurangan lain adalah perpusling dan perpusda memiliki koleksi buku yang fixed (satu sama lain tidak berhubungan); seharusnya koleksi buku dapat fleksibel sehingga jika ada masyarakat yang memesan buku tertentu bisa diantarkan lewat perpusling. Terkait jumlah mobil yang digunakan untuk perpusling, jumlah yang ada sangat kurang (hanya ada 2 buah); dan itupun mobil kecil yang tidak dapat menampung buku dalam jumlah banyak. Karena satu dan lain hal, mobil perpusling terkadang tidak dapat berkeliling menuju desa; hal yang membuat Kades marah karena sudah mengundang masyarakat untuk datang tetapi ternyata perpusling justru tidak datang. Minat baca masyarakat untuk membaca di perpusling cukup baik, dan buku yang menjadi favorit adalah buku tentang pertanian.

Ditilik dari jumlah koleksi buku, perpusda relatif hanya memiliki sedikit koleksi dan perlu ditambah. Setiap tahun ada kegiatan penambahan buku untuk perpusda, tetapi hal ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya sumber penambahan buku. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuka konter-konter penyumbangan buku atau “pemaksaan” bagi pegawai yang mendapat kenaikan pangkat dan guru yang mendapat sertifikasi untuk menyumbangkan buku; cukup 2 buku saja bagi tiap persona. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan BKD untuk legalisasi kegiatan (yang berarti bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan dan tidak melanggar peraturan); Kantor Perpusarda seharusnya dapat melakukan inisiasi hal tersebut.

Ditinjau dari segi jumlah, perpusda yang hanya ada satu buah dan berada di Slawi sangat tidak mendukung bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh untuk datang. Solusi yang mungkin dilakukan adalah membangun perpustakaan baru; juga dapat dengan menitipkan pesanan buku di perpusling (dan perlu

Beberapa usulan indeks tambahan yang dapat digunakan sebagai indikator capaian kinerja di bidang pendidikan adalah nilai UN, tingkat pendidikan guru, dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Sebagai tambahan, perangkingan sekolah berdasar metode yang dipakai saat ini dianggap kurang tepat karena

39


BAPPEDA 2012

5. Tidak adanya roadmap pengembangan perpusda yang menyebabkan tingkat pelayanan perpusda kurang optimal. Absennya roadmap menjadikan perencanaan pengembangan perpusda kurang berkelanjutan dan bersifat sepotong-sepotong. 6. Koleksi buku perpusda dan perpusling yang terpisah dan tidak fleksibel. 7. Lokasi perpusda yang berada pada jalur regional rawan bagi anak kecil yang ingin mengunjungi perpusda.

hanya dilakukan dengan melihat nilai akhir siswa. Penilaian seharusnya dilihat dari input dan output sekolah, yaitu berapa nilai siswa sebelum masuk dan berapa nilai siswa ketika lulus. Roadmap pengembangan perpusda juga menjadi suatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menjadikan perpusda sebagai tempat yang nyaman untuk membaca dan lokasi favorit untuk beraktivitas. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah penambahan playground, kafe, dan koleksi buku sesuai request masyarakat.

2.2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

2.2.3. PERMASALAHAN

Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Pendidikan adalah:

1. Penambahan beberapa Indikator Kinerja yang berkaitan dengan penilaian kinerja di tingkat Pusat, misalnya keterwakilan gender; juga indikator lain yang dianggap perlu yaitu nilai UN, tingkat pendidikan guru, sarpras pendidikan, angka bertahan, dan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal. 2. Perlu penjelasan indeks yang digunakan dalam penilaian kinerja, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh indeks dimaksud agar tidak ada kebingungan dalam mengisikan capaian kinerja. 3. Perlu dilakukan penghitungan angka lama bertahan selama 9 tahun (diperpanjang dari penghitungan metode lama yang hanya 5 tahun).

1. Beberapa Indikator Kinerja perlu ditambahkan untuk mengakomodir Indikator Kinerja nasional. 2. Ada Indikator Kinerja yang dapat ditambahkan sebagai standar penilaian kinerja. Indikator lain yang seharusnya dimasukkan adalah SPM Bidang Pendidikan. 3. Ada standar penghitungan yang berbeda antara Dinas Dikpora dengan BPS, yaitu angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah yang seharusnya dipakai adalah angka yang dipublikasikan oleh BPS. 4. Penghitungan angka lama bertahan di DInas Dikpora (yang digunakan sebagai pengganti angka lama sekolah) hanya dilakukan untuk menghitung indeks selama 5 tahun; idealnya dihitung selama 9 tahun sesuai dengan program wajar dikdas 9 tahun.

40


4. Perlu adanya usaha yang keras untuk meningkatkan angka lama sekolah, diantaranya dengan meng-cover opportunity cost dan pemudahan akses menuju sekolah. 5. Perlu adanya crosscheck data dan standar penilaian Indikator Kinerja dengan Dinas Dikpora untuk memastikan validitas data. 6. Penyusunan roadmap pengembangan perpusda. 7. Penyatuan koleksi buku perpusda dan perpusling sehingga lebih fleksibel dalam tingkat pelayanan. 8. Penambahan SDM pustakawan sesuai kebutuhan yang ada. ---===+++ooOOOoo++===---

41

BAPPEDA 2012


BAPPEDA 2012

b. Meningkatkan kampanye budaya hidup bersih melalui penciptaan ikon dan percontohan “kampung bersih” dengan semakin memaksimalkan layanan kesehatan keliling dengan orientasi preventif di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

BAB II.3. PRIORITAS 3 KESEHATAN 2.3.1. PENGANTAR Misi Ketiga dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, demi terwujudnya budaya hidup sehat”. Kesehatan –bersama pendidikan— adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Kondisi kesehatan yang baik akan dapat meingkatkan produktivitas kerja, sedangkan kondisi kesehatan yang buruk akan menurunkan produktivitas, bahkan berpotensi menjadi beban karena memerlukan usaha penyembuhan. Misi ketiga ini adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Adapun upaya yang selama ini dilakukan adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan atas apa yang telah dicapai itu akan diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang bermuara pada:

Pelayanan kesehatan terdiri dari 4 aspek yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Aspek preventif berarti pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masyarakat yang berisiko tinggi. Aspek kuratif yaitu usaha penyembuhan dari penyakit yang menyerang. Aspek promotif adalah usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, terutama pada masyarakat yang sehat. Aspek rehabilitatif adalah usaha pemulihan dari penyakit dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang sama dengan saat sebelum terkena penyakit. Untuk menjabarkan Prioritas Kesehatan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran “tercapainya kualitas ksehatan” merupakan sasaran yang langsung menjabarkan prioritas dimaksud. Selanjutnya, sasaran dijabarkan dalam program RPJMD. Program Daerah yang secara langsung mendukung prioritas kesehatan adalah Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Peningkatan kecukupan pangan dan gizi, dan Pengembangan budaya sehat.

a. Perbaikan gizi masyarakat melalui penumbuhan prakarsa masyarakat, layanan kesehatan keliling, dan program kesehatan ibu dan anak.

42


BAPPEDA 2012

2.3.2. PENCAPAIAN PRIORITAS KESEHATAN SASARAN URAIAN Tercapainya kualitas kesehatan

INDIKATOR KINERJA


a.

Angka kelangsungan hidup bayi

-

b.

Angka usia harapan hidup

Tahun

c.

Persentase balita gizi buruk

d.

2010

2011

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

108

103

98

93

88

99

99

N/A

69,21

69,60

69,99

70,37

70,76

68,79

69,08

N/A

%

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,19

0,22

0,21

Rasio posyandu per satuan balita

‰

20

20

20

20

20

12,24

12,87

12,87

e.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

‰

0,0018

0,0054

0,0162

0,0486

0,1458

0,1005

0,0888

0,1007

f.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

-

0,00000 3

0,00001

0,00003

0,000089

0.00027

0,0000 187

0,0000 164

0,00001 86

g.

Rasio dokter per satuan penduduk

‰

0,00105

0,00315

0,00945

0,02835

0,08505

0,0496

0,0453

0,0514

h.

Persentase RT yang menggunakan air bersih

%

55

58

61

64

67

65,25

67,28

N/A

i.

Rasio rumah layak huni

-

45,5

50,5

55,6

66,7

76,9

51,61

51,61

N/A

j.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

55

58

61

64

67

47,78

51,86

N/A

k.

Jumlah klub olahraga

Klub

10

15

20

25

30

364

365

365

l.

Jumlah gedung olahraga

Unit

2

5

7

9

12

164

164

164

43

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA m.

Jumlah kegiatan olahraga

n.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

o.

Rasio akseptor KB

TARGET KINERJA SATU AN Jenis

2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI SDH TERCAP AI

2012

5

8

10

12

15

2

3

2

‰

1,46

1,41

1,36

1,31

1,26

1,48

1,46

N/A

‰

75,27

75,84

76,41

76,98

75,27

174,79

183,49

N/A

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

dapat berkonsentrasi memberikan bantuan pada ibu yang melahirkan. b. Pelatihan bidan. Karena keterbatasan anggaran, setiap tahun pelatihan hanya dapat dilaksanakan bagi sekitar 20 bidan. Pelatihan ini tidak ideal dilaksanakan dengan sistem TOT karena sangat teknis, sehingga peserta (bidan) harus dilatih secara langsung (pembelajaran secara gethok tular akan menjadi kurang efektif). Secara umum, jumlah bidan yang ada tidak mampu tersentuh peningkatan skill, karena hanya sebagian kecil bidan yang dapat mengikuti pelatihan. c. Melaksanakan audit kematian maternal dan perinatal. Hal ini dilakukan di tingkat puskesmas untuk mengukur tingkat kredibilitas bidan. d. Melaksanakan audit near miss. Latar belakang audit ini adalah bahwa pembelajaran tidak hanya bisa didapat dari kasus kematian saja, tetapi juga dari kasus hampir meninggal. Data yang digunakan bersumber dari rumah sakit, karena kasus hampir meninggal adalah rujukan dari bidan ke rumah sakit.

Prioritas Kesehatan hanya terdiri dari satu sasaran yaitu tercapainya kualitas kesehatan. Sasaran tersebut memiliki 15 indikator kinerja yang ditangani oleh empat SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora, Bapermasdes, dan BPPKB sebagai SKPD leader. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal berkaitan dengan angka kelangsungan hidup bayi sudah cukup baik yang mencapai 99% bayi lahir dalam keadaan hidup. Hanya saja, ada perbedaan penentuan indikator antara RPJMD dengan Dinkes. Untuk RPJMD periode selanjutnya, perbedaan penentuan indikator kinerja ini diharapkan tidak terjadi lagi. Untuk menurunkan angka kematian bayi, ada beberapa usaha yang telah dilakukan diantaranya adalah: a. Pemberian living cost bagi penunggu ibu yang melahirkan. Hal ini bertujuan untuk mengganti opportunity cost yang hilang bagi penunggu ibu yang melahirkan, sehingga penunggu

44


BAPPEDA 2012

pelayanan kesehatan (imunisasi, dsb). Pelayanan kesehatan dasar yang bagus akan secara langsung meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Tegal.

e. Penggalakan ASI eksklusif. Hal ini perlu didukung dengan pelatihan konselor ASI. f. Pengembalian kewenangan tenaga medis sesuai job description-nya. Ada 2 masalah yang sering terjadi terkait kewenangan bidan: (1) seharusnya menangani tetapi tidak ditangani, (2) bidan yang seharusnya hanya menolong persalinan normal ternyata melebihi kewenangan. g. Bayi berisiko tinggi didata oleh bidan setempat untuk perencanaan kelahiran. h. SMS Gathering. SMS gathering merupakan program Dinas Kesehatan Provinsi Jateng yang bertujuan untuk membangun database dan sistem koneksi bagi ibu hamil. Setiap ibu hamil diminta untuk mendaftarkan nomor ponsel orang yang kemungkinan akan dibutuhkan dalam proses persalinan (misalnya suami, pengantar, calon donr darah). Setiap bulan, kondisi ibu hamil akan dikabarkan dan akan lebih intens pada minggu-minggu terakhir hari perkiraan lahir. Di Kabupaten Tegal, bidan bertugas untuk melakukan input data. i. Melakukan pembinaan dukun bayi agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal kesehatan. RSUD Suradadi rutin melaksanakan hal ini sehingga hubungan yang terjalin antara dukun bayi dan petugas kesehatan menjadi dekat.

Prosentase balita yang mengalami gizi buruk jauh di bawah target yang ditetapkan; ini mengindikasikan bahwa kinerja Kabupaten Tegal sudah baik. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah tren yang naik pada tahun 2011 dan hanya turun sedikit pada tahun 2012. Diperlukan usaha yang lebih keras untuk mengurangi angka prosentase tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut, dilakukan dua hal yaitu pemberian makanan tambahan untuk bayi dengan gizi buruk dan perawatan bayi dengan gizi buruk. Sayangnya, RSUD dr. Soeselo tidak mampu untuk menangani pasien gizi buruk karena peralatan yang ada tidak mencukupi. Perawatan dilakukan di Balai Besar Penanganan Gizi Buruk di Magelang. Hanya saja, hal ini terkendala karena tidak adanya anggaran untuk melakukan rujukan ke Magelang. Pembentukan pusat pemulihan gizi di puskesmas perlu menjadi prioritas, terutama pada puskesmas rawat inap. Rasio posyandu per satuan balita masih sangat kurang dan belum memenuhi target. Jumlah posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 adalah 1.525 buah. Pemberdayaan RW dan PKK perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan posyandu. Keberadaan posyandu biasanya mengikuti pada level RW. Pada beberapa wilayah yang penduduknya padat, jumlah posyandu dapat melebihi 1 pada tiap RW.

Angka usia harapan hidup belum mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi berada dalam tren yang bagus. Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh penyakit degeneratif, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan

45


BAPPEDA 2012

sumur atau saluran PDAM. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu untuk meningkatkan pelayanan PDAM (secara jangkauan dan kualitas) untuk memperluas pelayanan pada masyarakat.

Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk sudah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan kinerjanya dapat dikatakan sangat baik jika dibandingkan dengan target kinerja. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah tren yang relatif stagnan. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya peningkatan yang signifikan, maka target kinerja pada tahun 2014 akan sulit tercapai.

Rasio rumah layak huni belum mampu mencapai target kinerja yang tepah ditetapkan, dari jumlah rumah sebanyak 310.020 buah di tahun 2012. Diperlukan usaha yang sangat keras untuk memperbaiki kinerja yang ada. Hal yang dapat dilakukan bukan hanya perbaikan fisik rumah (karena anggaran yang ada sangat terbatas), tetapi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Kesejahteraan yang semakin meningkat pasti akan meingkatkan kualitas rumah tinggal. Pencapaian target rasio rumah layak huni ini merupakan kegiatan lintas SKPD, dan dibutuhkan koordinasi yang jelas agar tidak tumpang tindih.

Tren rasio rumah sakit per satuan penduduk belum mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012. Perlu usaha yang lebih keras untuk memenuhi target kinerja pada tahun 2014. Pada dasarnya, penambahan rumah sakit bukan menjadi prioritas utama; yang diperlukan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau rumah sakit.

Sama seperti rasio rumah layak huni, kinerja prosentase rumah tinggal bersanitasi juga tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Sanitasi menjadi prasyarat bagi rumah untuk dapat ditinggali dengan layak. Usaha yang perlu dilakukan juga terkait dengan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni.

Rasio dokter per satuan penduduk sudah memenuhi target kinerja pada tahun 2012, tetapi bila kondisi tetap berjalan tanpa ada akselerasi, tren yang ada menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun 2014 tidak akan tercapai. Selain itu, masalah lain yang cukup signifikan adalah persebaran dokter yang terpusat di Slawi, kawasan perbatasan dengan Kota Tegal, dan sepanjang jalur Tegal-Purwokerto. Perlu pemerataan penyebaran dokter agar seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dapat mengakses pelayanan dokter dengan mudah.

Jumlah klub olahraga jauh melebihi target kinerja yang ditetapkan. Definisi klub ini termasuk perkumpulan olahraga yang banyak tersebar di Kabupaten Tegal. Sayangnya, data yang ada tidak mencakup klub olahraga dalam level kabupaten dan hanya meng-cover total jumlah klub olahraga. Target jumlah klub olahraga pada tahun 2013 = 370, dan tahun 2014 = 370.

Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai target yang ditetapkan. Hasil ini perlu dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan. Air bersih dapat bersumber dari

46


BAPPEDA 2012

Sementara, jumlah gedung olahraga juga jauh melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Hampir tiap desa memiliki gedung olahraga. Ditambah dengan gedung olahraga milik swasta, maka jumlah gedung olahraga di Kabupaten Tegal relatif banyak. Hanya saja, data yang tersedia tidak memberikan informasi mengenai gedung olahraga dalam level kabupaten. Selain GOR Trisanja, tidak diketahui gedung olahraga lain. Target jumlah gedung olahraga pada tahun 2013 = 165, dan tahun 2014 = 165.

243.350 orang dan tahun 2011 adalah 291.314. Sesuai rumus rasio (jumlah akseptor / jumlah penduduk), rasio akseptor KB (satuan adalah permil) adalah 2010 = 174,79 dan 2011 = 183,49.

Jumlah kegiatan olahraga dalam tingkat kabupaten tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Kegiatan rutin olahraga di tingkat kabupaten hanya Popda dan Porseni tingkat kabupaten, sedangkan pada tahun 2011 menjadi tuan rumah Porseni tingkat karesidenan. Era otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten untuk menentukan prioritas urusan, dan olahraga tidak berada pada prioritas yang tinggi di Kabupaten Tegal.

1. Ada beberapa kemungkinan angka indikator kinerja (terutama ketika angkanya rendah atau menurun atau naik secara drastis) yaitu: (a) angka menunjukkan kondisi eksisting, (b) angka menunjukkan banyak kasus yang tidak terlaporkan (sehingga angkanya rendah) dan baru terlaporkan ketika ada kegiatan pendanaan sehingga angka naik drastis, (c) ada kejadian luar biasa. Hal ini perlu untuk ditelaah lebih lanjut. 2. Ada perbedaan standar dalam penentuan kriteria “rumah sehat” antar SKPD Dinas Kesehatan dan Bapermasdes. 3. Kurangnya akses bagi publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Daerah terpencil kurang mendapat akses yang baik. 4. Tidak ada data sebaran dan kualitas akses pelayanan kesehatan. Kawasan perkotaan bisa saja memiliki akses yang buruk dalam menjangkau layanan kesehatan yang disebabkan oleh tidak optimalnya sistem administrasi kesehatan.

2.3.3. PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Kesehatan adalah:

Rata- rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Tegal belum mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana, pada dasarnya indikator ini bisa dikatakan berhasil dilaksanakan (jumlah anak < 2), dan tren yang ada juga menunjukkan angka yang menurun. Diperlukan percepatan agar dapat memenuhi target kinerja pada tahun 2012. Indikator terakhir yaitu rasio akseptor KB di Kabupaten Tegal sudah memenuhi target kinerja yang ditentukan. Hal ini perlu dipertahankan dan dijaga kualitasnya. Akseptor KB tahun 2010:

47


5. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sarana kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD) sering mendapat keluhan karena kurang memenuhi harapan. 2.3.4. RENCANA TINDAK LANJUT Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Perlu ditampilkan basis data dalam bentuk spasial untuk melihat sebaran data dan kualitas akses pelayanan kesehatan, sehingga dapat melengkapi basis data kesehatan yang sudah relatif bagus. 2. Perlu perluasan akses bagi publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Daerah terpencil kurang mendapat akses yang baik. Pembenahan sistem administrasi kesehatan juga perlu mendapat perhatian. 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan sarana kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD), baik dari sisi keramahan, ketepatan waktu, sistem administrasi, dan pelayanan medis. ---===+++ooOOOoo++===---

48

BAPPEDA 2012


BAPPEDA 2012

berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh stakeholders dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Itulah sebabnya, keberhasilan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung pada peran pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat sebagai tiga pilar utama good governance. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melaksanakan kebijakan yang mengarah pada upaya:

BAB II.4. PRIORITAS 4 GOOD GOVERNANCE 2.4.1. PENGANTAR Misi Keenam dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pelaksanaan good governance”. Good governance atau tata kelola yang baik merupakan satu keniscayaan dalam era otonomi daerah. Tata kelola ini tidak hanya berlaku untuk instansi pemerintah saja, tetapi melingkupi semua aspek dalam kehidupan masyakarat. Bagi Pemerintah, good governance akan bermuara pada good government, yaitu birokrasi yang benar-benar mengabdi pada kepentingan masyarakat, mengarahkan pembangunan sehingga berkesinambungan, dan menjadi wasit yang adil dalam melaksanakan peraturan.

a.

b.

Good governance adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada

Mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparat yang berbasis pada aspek mentalitas, intelektualitas, dan keahlian, yang didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif untuk mewujudkan “budaya kerja mengabdi pada masyarakat dengan ikhlas”. Memacu penerapan teknologi informasi dalam birokrasi (egovernment) guna mewujudkan pemerintah yang efisien dan efektif.

Untuk menjabarkan Prioritas Good Governance, ditentukan sasaran yang ingin dicapai yaitu “terwujudnya penguatan desa”, “meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintah daerah”,

49


BAPPEDA 2012

Akses data antar SKPD, Inisiasi e-procurement, Peningkatan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah, Peningkatan kapasitas pengawasan dengan penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment), Peningkatan kesadaran politik masyarakat, dan Peningkatan tertib berwarganegara.

“terlaksananya inisiasi e-Gov (hukum)”, dan “meningkatnya kesadaran berwarganegara”. Selanjutnya, sasaran dijabarkan dalam program RPJMD. Program Daerah yang secara langsung mendukung Prioritas Good Governance adalah Peningkatan kapasitas aparat desa, Peningkatan kapasitas dan kelembagaan dan kemitraan desa, 2.4.2. PENCAPAIAN PRIORITAS GOOD GOVERNANCE SASARAN URAIAN Terwujudnya penguatan desa


Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

b.

Jumlah produk hukum tentang desa

c.

Jumlah Perdes yang diberita daerahkan


2010

2011

2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

%

70

75

80

85

90

N/A

N/A

N/A

Jenis

3

3

3

3

3

3

2

2

8

1

2

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

kinerja bersangkutan sebaiknya diganti dengan indikator lain yang dapat mengukur kinerja desa dalam hal ketahanan pangan.

Sasaran “terwujudnya penguatan desa” terdiri dari 3 indikator yang pendataannya berada pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda. Indikator pertama yaitu prosentase desa berstatus swasembada terhadap total desa sudah tidak valid lagi untuk digunakan sebagai indikator kinerja, karena klasifikasi desa swasembada sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, indikator

Indikator jumlah produk hukum tentang desa pada dasarnya rancu karena bisa ada 2 pengertian yaitu (a) perdes (yang diberitadaerahkan), dan (2) Perda/Perbup tentang desa. Data yang digunakan dalam pengukuran ini menggunakan produk 50


Permendagri, jika Perdes tidak diberitadaerahkan maka Perdes tersebut cacat hukum. Untung saja, hingga saat ini tidak pernah ada masalah berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun demikian, selayaknya hal ini menjadi perhatian agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

hukum berupa Perda/Perbup tentang desa, dan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Untuk memperjelas kriteria, maka ditambahkan indikator jumpah Perdes yang diberitadaerahkan. Jumlah Perdes ini sangat sedikit dibandingkan keseluruhan jumlah Perdes yang ada (sebagai contoh, APBDes merupakan satu Perdes). Berdasarkan

SASARAN URAIAN Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintah daerah


b.


2010

BAPPEDA 2012

REALISASI

2011

2012

2013

2014

2010

PREDIKSI

2011

2012

Kesertaan pegawai dalam berbagai jenis Diklat

%

7.499

Diklat Kepemimpinan

%

58,00

63,00

68,00

73,00

78,00

35,00

3,00

74,00

Diklat Prajabatan

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Dikdas

1.239

1.229

1.219

1.209

1.199

1.086

1.119

1.054

Dikmen

2.853

2.803

2.753

2.703

2.653

3.302

762

2.678

Dikti

1.614

1.574

1.534

1.494

1.454

7.726

9.177

9.185

Tingkat pendidikan tinggi PNS

orang

c.

Terpetakannya Kompetensi PNS Struktural

orang

54

78

102

126

150

6

11

6

d.

Bertambahnya pejabat fungsional

orang

500

500

500

500

500

128

0

8

e.

Jumlah PNS yang dikenai hukuman disiplin

orang

27

25

23

21

19

16

26

20

f.

Terevaluasinya produk perundangundangan yg tdk relevan

Jumlah

3

3

3

3

3

1

0

7

51

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

g.

Tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Jumlah

5

5

5

5

5

54

74

83

h.

Sosialisasi peratuaran perundangundangan

Jumlah

4

4

4

4

4

4

6

7

i.

Penanganan perkara/sengketa

100

100

100

100

100

2

13

6

%

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

dari target. Hal yang masih menjadi perhatian adalah masih banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim. Pejabat eselon III dan IV yang belum mengikuti Diklatpim berjumlah 295 orang, dengan perincian pejabat eselon III berjumlah 44 orang dan pejabat eselon IV berjumlah 251 orang, terdiri dari eselon IVa 137 orang, dan eselon IVb 114 orang. Permasalahan semestinya bisa dipecahkan melalui dua cara. Yang pertama adalah pengerahan anggaran secara masif untuk memberangkatkan semua pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim, dan yang kedua adalah melakukan evaluasi pasca diklat terhadap peserta Diklatpim sehingga peningkatan kapasitas peserta maupun kualitas pembelajaran dalam Diklatpim dapat diketahui secara pasti. Selama ini Diklatpim belum pernah dievaluasi dari sisi dampak: apakah ia memang meningkatkan kapasitas para pejabat sehingga bisa menjadi modal bagi pembangunan, atau hanya memboroskan anggaran

Sasaran “meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintah daerah” terdiri dari 9 indikator kinerja yang terkait dengan PNS dan aturan resmi di Kabupaten Tegal. Data pencapaian kinerja ini bersumber dari BKD yang merupakan badan yang mengurus kepegawaian dan Bagian Hukum Setda. Penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran ini bersumber dari FGD yang dilakukan dan diperkaya dengan tulisan Trianto Budiatmoko pada majalah IdeA edisi 11 tahun 2012 yang mengupas tentang evaluasi capaian kinerja di bidang kepegawaian. Indikator pertama, kesertaan pegawai dalam berbagai jenis diklat, dibagi dalam dua katagori yaitu diklat prajabatan dan diklatpim. Kinerja terkait diklat prajabatan sudah memenuhi target (Pemerintah Kabupaten Tegal menyelenggarakan diklat prajabatan secara mandiri untuk PNS Golongan I dan Golongan II, serta sekdes); sedangkan kinerja terkait diklatpim masih jauh

52


BAPPEDA 2012

Berharap dari PCAP tentu saja tidak cukup, baik dari sisi substansi maupun cakupannya. Secara substansi PCAP belum dapat mewujud sebagai sarana eksekusi pemilihan pejabat struktural, karena PCAP terdegradasi menjadi sebuah rekomendasi. PCAP juga belum bisa diberdayakan ke potensinya sebagai sarana pemeta kompetensi maupun sarana umpan balik peserta karena keterbatasan implementasi. Dari sisi cakupan, PCAP menjadi instrumen yang sangat terbatas karena PCAP memang didesain hanya untuk (calon) pejabat eselon II. Dengan demikian asesmen kompetensi untuk pejabat struktural yang lain, apalagi staf, belum dapat dilaksanakan. Asesmen kompetensi, untuk seluruh PNS, sudah seharusnya dipahami dan disepakati sebagai sebuah hal yang sangat vital dan mendasar. Sudah saatnya kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tegal menata dengan serius penempatan PNS dalam jabatan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi individu dengan kompetensi jabatan. Keberhasilan menempatkan pegawai yang tepat dalam posisi yang tepat akan sangat berperan terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam meraih visinya.

daerah tanpa hasil yang jelas? Lagipula, kepemimpinan adalah yang diperoleh dari pengalaman, bakat, dan intuisi yang dibangun dalam jangka yang panjang, bukan diklat yang hanya beberapa minggu. Indikator kedua yaitu tingkat pendidikan tinggi PNS dirasa kurang tepat untuk dijadikan indikator. Tingkat pendidikan PNS berhubungan langsung dengan sekolah (tugas belajar dan ijin belajar), sedangkan PNS tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan studi lanjut tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tegal setiap tahun hanya mengirimkan sekitar 2 individu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S2; angka yang tidak signifikan. Jika indikator ini tetap dijadikan indikator, maka ada konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyediakan anggaran tambahan untuk menyekolahkan PNS di lingkungannya agar target dapat dicapai. Indikator ketiga yaitu terpetakannya kompetensi PNS struktural sangat berhubungan dengan PCAP. Penilaian atau asesmen kompetensi sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemkab Tegal sejak tahun 2009 melalui Position Competencies Assessment Program (PCAP), hanya belum konsekuen dan menyeluruh. Dari tahun 2009-2011 Pemkab Tegal telah memberangkatkan 41 orang pejabat eselon II dan III untuk mengikuti PCAP, terdiri dari 5 pejabat eselon II dan 36 pejabat eselon III. Untuk tahun 2011 Pemkab Tegal mengirimkan 5 orang pejabat eselon II untuk mengikuti PCAP calon Sekda Kabupaten Tegal, dan 6 orang pejabat eselon III untuk mengikuti PCAP calon pejabat eselon II.

Indikator selanjutnya yaitu bertambahnya pejabat fungsional masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Seyogyanya, birokrasi lebih bertumpu pada tenaga fungsional daripada struktural. Dalam praktiknya, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Mulai tahun 2005, perekrutan PNS baru melalui jalur umum (kecuali pada saat diadakan moratorium penerrimaan PNS baru dari jalur umum) pada dasarnya adalah perekrutan tenaga 53


BAPPEDA 2012

kepemimpinan jelas menjadi faktor kunci. Lebih lanjut lagi, indikator jumlah PNS yang dikenai hukuman disiplin dirasa kurang tepat digunakan, dan akan lebih baik jika indikator yang digunakan adalah jumlah penyelesaian kasus.

fungsional. Hanya saja, ketika PNS yang bersangkutan sudah bekerja pada instansi yang ditunjuk, sistem kerja yang berlaku adalah sistem kerja struktural. Hal ini berakibat pada tidak optimalnya pemanfaatan tenaga PNS sesuai kompetensinya. Untuk itu, diperlukan sistem yang dapat mengembalikan tenaga fungsional yang “salah asuh” tersebut agar dapat kembali sesuai “khittah”-nya. Di sisi lain, penetapan target sebanyak 500 PNS fungsional setiap tahun dipandang tidak realistis dan akan sangat sulit untuk dicapai.

Indikator keenam yaitu terevaluasinya produk perundangundangan yang tidak relevan bisa dikatakan tidak jauh dari target jika dihitung secara kumulatif. Terkait jumlah Perda yang dievaluasi, terdapat 14 Perda selama tahun 2010-2012; dari jumlah itu, 6 Perda dicabut dan 4 Perda diubah karena tidak relevan dengan kondisi riil. Proses evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Indikator kelima yaitu jumlah PNS yang dikenai hukuman disiplin relatif memenuhi target. Jumlah ini bisa saja dikatakan kecil atau rendah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Tegal yang berjumlah lebih dari 13.000 orang; tetapi bisa jadi ini adalah sebuah fenomena gunung es. Tampak kecil di permukaan, tetapi masif di bawah permukaan. Ini karena tidak semua kasus diungkap ke permukaan. Kasus pelanggaran jam kerja yang umum terjadi, eksistensi dana nonbujeter, atau penolakan beberapa PNS untuk menandatangani pakta integritas adalah contoh kecil dari fenomena gunung es tersebut. Di permukaan, mereka tampak hanya sebagai masalah kecil atau bahkan tidak dianggap sebagai sebuah masalah, tetapi sebenarnya mereka adalah gambaran dari pelanggaran disiplin, integritas dan kode etik PNS yang sangat besar. Pembinaan disiplin sejatinya mempunyai tugas yang besar. Tidak sekedar sebagai tindak penyelesaian kasus, pembinaan disiplin juga harus dinyatakan sebagai upaya serius penegakkan peraturan kepegawaian dan pemberian keteladanan. Di sini,

Indikator selanjutnya yaitu tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memunculkan kerancuan karena tidak ada keterangan penjelas. Pada dasarnya, semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Data di Bagian Hukum menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai, dengan memperhitungkan bahwa tindaklanjut yang dimaksud terdiri dari Perda, Perbup, dan SK Bupati. Pada tahun 2010 terdapat 8 Perda, 46 Perbup, dan 389 SK Bupati; pada tahun 2011 terdapat 10 Perda, 64 Perbup, dan 714 SK Bupati; serta pada tahun 2012 terdapat 19 Perda, 64 Perbup, dan 1079 SK Bupati. Mengenai sosialisasi peraturan perundang-undangan, belum ada keterpusatan dalam melakukannya. Tiap SKPD melakukan sosialisasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan Bagian

54


personil di Bagian Hukum. Tentu saja permintaan ini tidak resmi karena dilakukan hanya lewat lisan saja.

Hukum menjadi anggota tim dalam kegiatan dimaksud. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah proses pembuatan Perda. Proses untuk mengundangkan pada dasarnya tidak rumit; hal yang seringkali menjadikan proses relatif lama adalah pada legal drafting. Seharusnya, proses drafting dilakukan oleh masingmasing SKPD dan Bagian Hukum hanya tinggal melakukan koreksi pada redaksional (karena yang mengetahui teknis substansi adalah SKPD). Tetapi dalam kenyataannya, banyak SKPD yang menyerahkan semua proses dari awal ke Bagian Hukum yang pada akhirnya menjadi beban tambahan pada

SASARAN URAIAN Terlaksananya inisiasi e-Gov (hukum)

INDIKATOR KINERJA

Indikator terakhir yaitu penanganan perkara/sengketa akan sulit diukur jika penetapan indikator masih menggunakan prosentase. Hal ini terjadi karena penyelesaian kasus terkadang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, tetapi bisa lebih lama dari satu tahun. Untuk itu, data pada indikator ini merupakan jumlah perkara yang ditangani. Pada tahun 2012 terdapat 6 perkara yang ditangani, tetapi hanya 4 perkara yang dapat diselesaikan, sedangkan 2 perkara akan diusahakan selesai pada tahun 2013. TARGET KINERJA

SATUAN

2010

BAPPEDA 2012

2011

2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Jumlah SIM yang diterapkan

Jenis

3

4

5

6

7

5

6

9

b.

Jumlah pengumuman penyedia barang/jasa pemerintah melalui internet

%

10

20

30

40

50

0 (satuan: jumlah)

3

6

c.

Banyaknya pegawai yang memiliki email

%

5

10

15

20

25

N/A

N/A

N/A

d.

Jumlah SKPD yang berkorepondensi melalui internet

%

5

10

15

20

25

N/A

N/A

N/A

e.

Persentase website SKPD yang aktif

%

5

10

15

20

25

9

18

23

55

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


BAPPEDA 2012

Sasaran “terlaksananya inisiasi e-gov” terdiri dari 5 indikator kinerja yang berkaitan dengan internet. Hampir semua target telah berhasil dicapai dari segi kuantitas, sedangkan pengukuran kualitas sangat sulit untuk dilakukan. Terkait dengan internet, Pemerintah Kabupaten Tegal telah memiliki website resmi di www.tegalkab.go.id sejak tahun 2011 yang pengelolaannya berada pada Dinas Hubkominfo dan di-update secara resmi.

website. Data pada capaian kinerja ini tidak memasukkan data dari LPSE dan ULP Kabupaten Tegal. Secara luas, jika yang target kinerja yang akan diukur adalah jumlah pengumuman penyedia barang/jasa pemerintah melalui internet, maka hal tersebut relatif sudah tercapai karena semua kegiatan pengadaan dengan nilai > 100 juta rupiah harus dilelangkan melalui LPSE dan ULP Kabupaten Tegal.

Indikator pertama yaitu jumlah SIM yang diterapkan sudah memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 ada 9 SIM, diantaranya pada Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Dukcapil, DPPKAD, dan BKD. Semua SIM tersebut di-update tiap tahun. Sayangnya, tidak ada keterpaduan antar SIM yang ada. Tiap SIM berdiri secara terpisah dan tidak memiliki basis data yang bisa dipertukarkan. Jika ada basis data yang dapat dipertukarkan (misalnya SIAK dengan SIMPEG dan SIM Kesehatan), maka proses pendataan dan pemanfaatan SIM akan berjalan lebih efektif dan efisien.

Indikator banyaknya pegawai yang memiliki e-mail sangat sukar untuk diukur. Mengingat banyaknya pegawai di Kabupaten Tegal yang memiliki akun jaringan sosial, maka dipastikan bahwa jumlah pegawai yang memiliki e-mail relatif banyak. Hal yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah apakah para pegawai tersebut aktif menggunakan e-mail untuk berkorespondensi, ataukah pembuatan e-mail itu hanya sebagai prasyarat untuk membuat akun pada jaringan sosial saja. Penilaian indikator secara kuantitatif tidak cukup untuk mengukur indikator ini, dan diperlukan penilaian secara kualitatif. Hanya saya, hal ini kemungkinan sulit untuk dilakukan, karena e-mail merupakan privasi seseorang dan bisa dikatakan mustahil untuk mengukur keaktifan penggunaan e-mail.

Indikator kedua yaitu jumlah pengumuman penyedia barang/jasa pemerintah melalui internet relatif tidak memenuhi target jika dilihat dari kacamata sempit. Data yang dicantumkan dalam capaian kinerja ini adalah data lelang yang diumumkan secara elektronik di website resmi Pemerintah Kabupaten Tegal. Mekanisme yang harus ditempuh adalah SKPD yang akan melakukan lelang menghubungi Dinas Hubkominfo agar pengumuman lelang diinformasikan pada website Kabupaten Tegal, dan kemudian pengumuman akan ditautkan pada laman

Senada dengan indikator kedua, indikator jumlah SKPD yang berkorepondensi melalui internet juga sangat sulit untuk diukur kinerjanya. Jika yang dimaksud dengan indikator ini adalah jumlah SKPD yang memiliki alamat e-mail, maka seluruh SKPD bahkan hingga seluruh Desa memiliki alamat e-mail yang menginduk pada website Kabupaten Tegal

56


Kabupaten Tegal, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, memberi masukan, dan memperoleh data. Dalam era digital sekarang, adanya website akan dapat menghilangkan sekat ruang-waktu, dan seyogyanya website yang dimiliki SKPD (selain tegalkab.go.id) selalu aktif melakukan update setidaknya seminggu sekali dan aktif berinteraksi dengan pengunjung. Selain melalui website, SKPD juga dapat mempergunakan akun media sosial lain untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi, seperti facebook, twitter, Google+, dan mailing list.

([email protected]). Hanya saja, tidak diketahui apakah SKPD tersebut aktif mempergunakan e-mail yang dimiliki. Indikator terakhir yaitu prosentase website SKPD yang aktif sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2012, terdapat 13 SKPD yang memiliki website aktif. Meskipun demikian, tingkat keaktifan website bervariasi antar SKPD; ada yang aktif di-update harian, dan ada juga yang hingga 6 bulan tidak melakukan update. Aktifnya website ini sebenarnya sangat penting untuk membuka akses masyarakat yang berada di luar Kabupaten Tegal untuk dapat mengikuti berita mengenai SASARAN URAIAN Meningkatnya kesadaran berwarganegara


Angka kriminalitas


2010

BAPPEDA 2012

2011

2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011


2012

‰

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk

-

1

1

2

2

2

8

8

8

b.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

-

4

4

5

5

6

4

4

4

c.

Jumlah LSM

Lembaga

49

52

54

56

58

65

66

72

d.

Jumlah organisasi pemuda

Lembaga

15

16

17

18

19

17

17

17

e.

Jumlah kegiatan kepemudaan

Kegiatan

15

16

17

18

19

17

17

17

f.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam : -

-

-

-

65

-

-

-

a. Pemilu legislatif dan Presiden

%

57

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011


2012

b. Piklada Gubernur

%

-

-

-

63

-

-

-

-

c. Pilkada Bupati

%

-

-

-

65

-

-

-

-

d. Pilkades

%

80

80

80

80

80

80

80

80

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

1. Kinerja di bidang peraturan perundangan yang tidak jelas karena tidak ada target pembahasan Perda. 2. Indikator Kinerja kepegawaian banyak yang kurang pas untuk dijadikan indikator penilaian. Banyak yang jika dipakai maka akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan untuk Pemkab dan kurang dapat memotret kondisi eksisting dan potensi pegawai yang ada di Kabupaten Tegal. 3. Tiap SIM berdiri sendiri; tidak ada basis data yang dapat dipertukarkan. 4. Banyak website SKPD yang tidak aktif. 5. Indikator kinerja untuk sasaran “meningkatnya kesadaran berwarganegara” dirasa kurang tepat untuk dijadikan indikator kinerja Kabupaten Tegal. Indikator kinerja tersebut tidak mencerminkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten, karena hanya berupa database saja dan bukan merupakan kualitas kerja

Sasaran “meningkatnya kesadaran berwarganegara” terdiri dari 6 indikator kinerja yang datanya bersumber dari Kantor Kesbangpolinmas. Secara umum, kondisi di Kabupaten Tegal aman terkendali dan tidak ada gejolak yang dapat menimbulkan konflik besar, baik vertikal maupun horizontal. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah indikator kinerja untuk sasaran ini dirasa kurang tepat untuk dijadikan indikator kinerja Kabupaten Tegal. Indikator kinerja tersebut tidak mencerminkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten, karena hanya berupa database saja dan bukan merupakan kualitas kerja. Untuk itu, perlu dirumuskan alternatif indikator kinerja lain yang lebih mengakomodir kualitas kerja. 2.4.3. PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Good Governance adalah:

58


BAPPEDA 2012

g. Website SKPD harus update data minimal seminggu sekali dan jika memiliki akun di media sosial (misalnya facebook, twitter, Google+, dan mailing list) harus mengintegrasikannya pada website SKPD yang bersangkutan. h. Perlu dirumuskan alternatif indikator kinerja lain yang lebih mengakomodir kualitas kerja untuk pencapaian sasaran “meningkatnya kesadaran berwarganegara”.

2.4.4. RENCANA TINDAK LANJUT Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: a. Perlu penetapan Prolegda agar target kinerja Eksekutif dan Legislatif dapat diukur dengan jelas. b. Bagian Hukum perlu menggelar bintek legal drafting untuk mengurangi beban kerjanya, agar dapat terbagi pada SKPD lain. c. Perlu komitmen kuat tanpa syarat dan tanpa konflik kepentingan untuk membangun sistem penempatan PNS (staf maupun pejabat struktural) di Kabupaten Tegal. d. Perlu adanya evaluasi hasil kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang terdiri dari diklatpim, diklat teknis, dan diklat fungsional. Semua diklat tersebut harus dievaluasi; apakah dapat meningkatkan kinerja ataukah hanya pemborosan anggaran. e. Perlu komitmen dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pendayagunaan jabatan fungsional, termasuk merancang formula yang bisa memberikan daya tarik bagi pegawai untuk menekuni jabatan fungsional. f. Basis data SIM agar sama sehingga dapat dipertukarkan satu sama lain (misalnya basis data pada SIAK yang diintegrasikan dengan basis data SIMPEG dan SIM Kesehatan).

---===+++ooOOOoo++===---

59


BAPPEDA 2012

terbangunnya infrastruktur TIK, dan terbangunnya sistem komunikasi data.

BAB II.5. PRIORITAS 5 DATA/INFORMASI

Selanjutnya, sasaran RPJMD dijabarkan dalam program RPJMD. Program Daerah yang secara langsung mendukung Prioritas Data/Informasi adalah penyempurnaan data kependudukan, pengembangan data tata ruang, identifikasi daya dukung alam, identifikasi daya dukung infrastruktur wilayah, penerapan keterbukaan informasi, mendorong pemanfaatan keterbukaan informasi, pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan piranti lunak, standardisasi data, dan integrasi data.

2.5.1. PENGANTAR Misi Keenam dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pelaksanaan good governance”. Salahsatu hal yang dapat mendukung misi tersebut adalah dengan memprioritaskan pembangunan basis data. Basis data yang valid dan up-to-date menjadi satu prasyarat untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan baik dan berkelanjutan. Jika kualitas data baik dan bisa dipertanggungjawabkan, maka analisis yang dilakukan juga akan baik sehingga kebijakan yang dirumuskan akan efektif dan efisien. Sebaliknya, kualitas data yang tidak baik akan menjadikan pembangunan tidak berjalan optimal. Untuk menjabarkan Prioritas Data/Informasi, ditentukan beberapa sasaran dalam RPJMD yaitu terbangunnya sistem informasi kependudukan, terbangunnya sistem informasi tata ruang, terbangunnya sistem data tata ruang spasial berbasis TIK, terbangunnya sistem informasi daya dukung wilayah, terbangunnya sistem informasi hasil-hasil pembangunan,

60


BAPPEDA 2012

2.5.2. PENCAPAIAN PRIORITAS DATA/INFORMASI SASARAN URAIAN Terbangunnya sistem informasi kependudukan

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011


2012

a.

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

%

85

90

95

100

100

70

75

96,72

b.

Rasio bayi berakte kelahiran

%

100

100

100

100

100

72

75

57,15

c.

Rasio pasangan berakte nikah

%

85

90

95

100

100

42

52

46,15

d.

Rasio keluarga ber-KK

%

75

80

85

90

100

61

65

95,56

e.

Rasio penduduk berakte kelahiran

%

80

85

90

95

100

72

75

f.

Rasio penduduk berNIK

%

85

90

100

100

100

0

0

100

g.

Rasio pasangan cerai ber-akta perceraian

%

90

95

100

100

100

31

49

50

h.

Rasio penduduk meninggal ber-akta kematian

%

1

3

4

6

8

2

3

4

i.

Termanfaatkannya NIK sebagai data wajib

urusan

1

3

5

7

10

1

1

1

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

rasio KK, dan NIK penduduk. Dari segi validitas data, data pada tahun 2010 dan 2011 merupakan data perkiraan yang perlu dicrosscheck lebih lanjut. Data perkiraan ini menjadikan tren

Sasaran “terbangunnya sistem informasi kependudukan” terdiri dari 9 sasaran yang proses pendataannya berada pada DInas Dukcapil. Secara umum, sasaran ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali rasio penduduk ber-KTP,

61


BAPPEDA 2012

Rasio pasangan cerai ber-akta perceraian belum dapat memenuhi target dan masih jauh dari tercapai. Data yang ada hanya dari dari pasangan non-muslim yang menjadi tupoksi Disdukcapil dan belum ada kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk pendataan pasangan cerai yang beragama Islam.

pencapaian kinerja terlihat tidak mulus dan menimbulkan pertanyaan. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sudah memenuhi target kinerja, dan sudah terekam dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Tinggal diperlukan usaha penyempurnaan untuk melanjutkan proses perekaman basis data kependudukan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya penduduk ganda pada database sebanyak 30.000, yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Secara umum, program e-ktp yang berbasis pada SIAK sudah berjalan dengan baik; hanya saja terkadang koneksi jaringan masih bermasalah.

Rasio penduduk meninggal ber-akta kematian sudah memenuhi target kinerja, tetapi target kinerja yang ditetapkan relatif sangat rendah. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa hal ini tidak penting, dan kesadaran masyarakat rendah untuk melaporkan informasi adanya kematian. Sebagai perbandingan, di Kota Tegal setiap pendaftaran kematian akan mendapat dana duka Rp. 300.000,-. Secara administratif, konsekuensi dari hal ini adalah tidak adanya penduduk Kabupaten Tegal yang meninggal dunia. Akibatnya proses perubahan data penduduk hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan perpindahan penduduk dan penduduk Kabupaten Tegal terus bertambah secara statistik karena data penduduk lahir masuk dalam pencatatan, tetapi penduduk meninggal tidak masuk dalam pencatatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal versi Dinas Dukcapil adalah ±1,6 juta; sedangkan menurut BPS adalah ±1,3 juta.

Prosentase bayi ber-akta kelahiran di tahun 2012 lebih rendah dari tahun 2011 karena mulai Januari 2012 pemohon yang usianya diatas 1 tahun harus melalui sidang pengadilan untuk memperoleh akta. Meskipun demikian, secara administratif semua bayi yang baru lahir sudah tercatat secara manual. Realisasi pasangan ber-akta nikah rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurusnya; sebagian menganggap perkawinan secara agama (nikah siri atau pernikahan di gereja) sudah mencukupi. Masyarakat baru mengurus setelah membutuhkan akta nikah untuk persyaratan anak masuk sekolah. Diperlukan penyuluhan secara kontinyu pada masyarakat mengenai pentingnya akta nikah.

Indikator kinerja terakhir yaitu pemanfaatan NIK sebagai data wajib belum berfungsi secara optimal. Hingga tahun 2012, NIK hanya dimanfaatkan sebagai basis data kependudukan. Rencana global yang ada adalah mengintegrasikan NIK pada pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien dengan adanya 1 nomor identitas. Hal ini membutuhkan akselerasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat.

Rasio keluarga ber-KK sudah memenuhi target, dan perlu dipertahankan. Jumlah wajib KK pada tahun 2012 adalah 452.567, dan yang ber-KK adalah 432.475. Rasio penduduk berNIK juga sudah memenuhi target. 62


SASARAN URAIAN Terbangunnya sistem informasi tata ruang

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Persentase luas permukiman yang tertata

%

75

80

85

90

95

30

80

N/A

b.

Penyimpangan terhadap RTRW

%

35

34

33

32

30

5

34

N/A

c.

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

%

65

66

67

68

70

49

66

N/A

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

dilaksanakan 5 tahun setelah RTRW ditetapkan. Data yang ada pada tahun 2010 dan 2011 merupakan data hasil perkiraan dengan membandingkan peta rencana penggunaan lahan dengan peta penggunaan lahan eksisting. Indikator kinerja terakhir yaitu rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan juga relatif sulit untuk didata. Data mengenai jumlah IMB memang dapat diperoleh, tetapi jumlah satuan bangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal tidak tersedia. Sebagai konsekuensi, indikator kinerja dimaksud tidak dapat didefinisikan. Secara umum, pengukuran indikator kinerja pada sasaran RPJMD ini sangat sulit untuk dilakukan. Diperlukan usaha yang sangat keras untuk membangun basis data yang valid dan up-to-date.

Sasaran “terbangunnya sistem informasi tata ruang” memiliki 3 indikator kinerja. Dari ketiga indikator tersebut, bisa dikatakan tidak ada indikator kinerja yang dapat memenuhi target. Hal ini terjadi karena sulitnya pengukuran indikator kinerja dimaksud, dan juga tidak adanya basis data terkait indikator dimaksud. Data mengenai prosentase luas permukiman yang tertata tidak tersedia. Seharusnya, Kabupaten Tegal memiliki dokumen RP4D sebagai cetak biru yang akan dijadikan acuan dalam pembangunan kawasan permukiman, tetapi dokumen tersebut tidak dimiliki. Data penyimpangan terhadap RTRW juga tidak tersedia karena RTRW Kabupaten Tegal disusun pada tahun 2009 dan di-perda-kan pada tahun 2012; sedangkan review RTRW

63


SASARAN URAIAN Terbangun sistem data tata ruang spasial berbasis TIK

INDIKATOR KINERJA berfungsinya lembaga pengelola sistem data tata ruang keterangan : tersusunnya dokumen standar operasional prosedur (SOP) pemutakhiran data tata ruang spasial: 1) polusi air 2) ruang terbuka hijau 3) kawasan kumuh 4) konservasi pesisir 5) daerah rawan bencana 6) pedagang kaki lima (PKL) 7) sawah produktif 8) industri 9) lahan kritis 10) perdagangan 11) kemiskinan


%

2010 20

2011

2012

40

REALISASI 2013

60

BAPPEDA 2012

80

2014 100

2010

2011 0


2012 0

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

0

Pada dasarnya, BKPRD Kabupaten Tegal merupakan badan koordinasi yang mengurus tata ruang dalam lingkup wilayah Kabupaten Tegal, dan terdiri dari 1 Sekretariat serta 2 Kelompok Kerja; Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat BKPRD bertugas untuk menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD

Sasaran “terbangunnya sistem data tata ruang spasial berbasis TIK” hanya terdiri dari satu sasaran, yaitu berfungsi optimalnya BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Sayangnya, BKPRD Kabupaten Tegal tidak berjalan dengan optimal.

64


BAPPEDA 2012

pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal; memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Tegal; menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Tegal; dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pokja Perencanaan Tata Ruang bertugas untuk memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Tegal dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Tegal; mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal; melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tegal; menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya; melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Tegal serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Tegal. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas untuk memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Tegal dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Tegal; mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang; mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal; menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya; dan melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Tegal serta menyampaikan usulan

Masalah yang timbul dalam penataan ruang di Kabupaten Tegal pada dasarnya berkaitan dengan Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, karena Sekretariat hanya bertugas administratif saja. Hal utama yang perlu diperbaiki dalam Pokja Perencanaan Tata Ruang adalah sistem kontrol dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. Selama ini, sistem kontrol yang ada cenderung kurang ketat sehingga RTR yang dihasilkan masih memiliki banyak kekurangan yang menimbulkan polemik dalam penerapannya. Sekarang, sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, RUTRK yang cenderung parsial akan digantikan dengan RDTRK yang lebih aplikatif dalam proses perijinan. Dalam RDTRK diatur rencana penggunaan lahan dalam satu kecamatan (tidak hanya IKK), dan wilayah perkotaan dalam kecamatan. Dengan demikian, ada dua jenis zoning; makro dan mikro. Zoning makro berlaku untuk satu wilayah kecamatan; sedangkan zoning mikro berlaku bagi wilayah perkotaan, dan lebih detail karena merupakan block plan. Tugas BKPRD adalah melaksanakan supervisi dalam pembuatan RDTRK agar rencana yang dihasilkan optimal dan applicable. Setiap SKPD yang terlibat dalam Pokja Perencanaan Tata Ruang harus memiliki visi yang sama dalam mengarahkan perkembangan kota dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam penentuan rencana tata ruang; dan setiap penyusunan RTR tentu saja harus melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

65


pelanggaran. Ketidak-tegasan dan inkonsistensi dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi preseden bagi peningkatan skala pelanggaran yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup. Di sisi lain, masyarakat juga perlu untuk mendapatkan penyadaran publik mengenai RTR yang berlaku sehingga terbangun rasa memiliki untuk menjaga pemanfaatan lahan agar sesuai dengan RTR. Selain berpartisipasi dalam penyusunan RTR, masyarakat juga berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sistem perijinan pembangunan. Pembangunan fisik suatu kawasan memerlukan beberapa langkah yang harus dilakukan. Wewenang BKPRD adalah pemberian ijin lokasi yang mencakup perubahan status tanah, pengecekan dengan RTR, paparan pandangan anggota tim berdasarkan kebijakan SKPD yang diampu, peninjauan lapangan, diskusi antar anggota tim, dan pengambilan keputusan. Proses perubahan status tanah dari tanah sawah menjadi tanah kering perlu diperketat guna meminimalisir oknum yang memanfaatkan celah yang ada. Selain itu, penerapan peraturan juga harus dilaksanakan dengan konsisten. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai RTR harus cepat disikapi sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal tidak tanggap dan cenderung melakukan pembiaran terhadap SASARAN URAIAN Terbangunnya sistem informasi daya dukung wilayah

INDIKATOR KINERJA

Dengan komitmen BKPRD yang kuat, maka RTR akan berfungsi secara optimal, perkembangan wilayah dapat diarahkan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

90

92

94

96

98

80,6

85,25

85,25

b.

Luas wilayah produktif pertanian

%

53,1

53

52,9

52,8

52,7

N/A

N/A

N/A

c.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

%

N/A

N/A

1,1

d.

Persentase penanganan sampah

%

72,73

72,73

65,25

73

75

77

66

78,5

80

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA e.

Persentase sampah yang terdaur-ulang

f.

Rasio jaringan irigasi


%

2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

5

10

15

20

25

N/A

N/A

N/A

0,01133

0,01134

0,01134

0,01134

0,01135

0,00548

0,00492

0,00492

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

satuan luas, sedangkan luasan sawah yang produktif tidak tersedia. Lebih jauh lagi, indikator “wilayah produktif” relatif sulit untuk didefinisikan dengan jelas.

Sasaran “terbangunnya sistem informasi daya dukung wilayah” terdiri dari 6 indikator kinerja. Dari enam indikator, hanya empat yang datanya tersedia; sedangkan dua lainnya tidak. Dari empat indikator yang ada, semuanya tidak dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas bahkan tidak memiliki target kinerja. Idealnya, berdasarkan pada UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, rasio ruang terbuka hijau adalah minimal 30%. Ruang terbuka hijau ini tidak termasuk ruang terbuka yang digunakan sebagai kawasan budidaya (misalnya sawah) ataupun kawasan lindung. Luasan ruang terbuka hijau pada tahun 2012 hanya 1,1%; masih sangat sedikit dari luasan ideal. Dari segi penentuan indikator kinerja, ruang terbuka hijau dirasa kurang tepat digunakan dan akan lebih baik jika yang dipakai sebagai indikator adalah ruang terbuka (secara umum). Ruang terbuka terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau, yang keduanya dapat berfungsi sebagai area resapan air. Perbedaannya adalah ruang terbuka hijau cenderung berfungsi sebagai paru-paru kota, sedangkan ruang terbuka non hijau dapat berfungsi sebagai kawasan untuk bersosialisasi dan pusat aktivitas masyarakat.

Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi terutama pada kawasan terisolir yang sulit diakses. Jaringan utama listrik PLN adalah melalui tiang, dan daerah terisolir sulit dicapai untuk mendirikan tiang listrik. Data ini diambil dari data jangkauan pelayanan energi listrik. Solusi yang dapat diambil diantaranya adalah perbaikan akses menuju ke daerah terisolir dan pengembangan pembangkit listrik dengan tenaga alternatif seperti PLTMH, PLTS (tenaga surya), dan PLTB (tenaga bayu) yang disesuaikan dengan kondisi eksisting. Mengingat bahwa hal ini membutuhkan biaya investasi awal yang cukup besar, maka dibutuhkan peran pemerintah untuk menanggung initial cost yang ada. Selanjutnya, data mengenai luas wilayah produktif pertanian tidak tersedia. Data yang ada adalah data produktivitas padi tiap 67


irigasi tahun 2010 – 2012 adalah 1.980.120 m dan tidak mengalami penambahan. Jaringan irigasi ini terdiri dari jaringan irigasi teknis primer 36.613 m, jaringan irigasi teknis sekunder 285.150 m, jaringan irigasi teknis tersier 822.535 m, dan jaringan irigasi non teknis 835.822 m. Luasan sawah tahun 2010 adalah 36.147 ha, tahun 2011 adalah 40.220 ha, dan tahun 2012 adalah 40.235 ha. Setelah dikonversi dalam m2, kemudian dibandingkan dengan panjang jaringan irigasi, maka diperoleh angka rasio jaringan irigasi. Kecilnya rasio jaringan irigasi ini diperparah dengan kondisi jaringan yang hanya sekitar 50% berada dalam kondisi baik. Untuk menjaga ketahanan pangan, perbaikan jaringan irigasi perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Juga, diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait kewajiban pemeliharaan dan operasional jaringan, mengingat jaringan dengan daerah irigasi antara 1.000 ha – 3.000 ha dan berada batas kabupaten menjadi kewenangan provinsi, dan jaringan dengan daerah irigasi lebih dari 3.000 ha dan berada pada batas provinsi menjadi kewenangan pusat.

Senada dengan rasio ruang terbuka hijau, prosentase penanganan sampah juga belum memenuhi target yang ditetapkan; bahkan kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana pengangkut sampah di Kabupaten Tegal. Proses pengangkutan sampah hanya dapat melayani daerah perkotaan dan beberapa titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pada daerah perdesaan, sampah yang ada dibakar atau ditimbun dalam tanah. Menyikapi hal ini, diperlukan penyuluhan pada masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat diproses lebih lanjut menjadi kompos, sedangkan sampah non organik dapat dikumpulkan dan didaur ulang atau dibakar ketika kondisi tidak memungkinkan. Indikator selanjutnya yaitu prosentase sampah yang terdaurulang tidak dapat dikur kinerjanya karena tidak tersedianya data. Secara umum, daur ulang sampah belum menjadi budaya di Kabupaten Tegal, dan membutuhkan sosialisasi secara intensif untuk membudayakannya. Indikator terakhir yaitu rasio jaringan irigasi juga tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Panjang jaringan

SASARAN URAIAN Terbangunnya infrastruktur


Jumlah jaringan komunikasi


Unit

2010

2011 4

2012 8

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

10

68

10

2014 14

2010 33

2011 33

PREDIKSI 2012 34

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN TIK

INDIKATOR KINERJA b.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

c.

Jumlah SKPD yang terhubung dalam jaringan intranet


% % SKPD

2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2014

0,27

0,26

0,25

0,14

0,11

10

20

30

40

50

2010

10

2011

14

PREDIKSI 2012

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

33

Indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk tidak terukur karena data yang dibutuhkan tidak tersedia. Dengan penetrasi telepon seluler yang masif bahkan hingga ke daerah perdesaan, rasio wartel dirasa tidak perlu digunakan lagi sebagai indikator kinerja. Sementara, rasio warnet juga sulit untuk diukur. Kondisi eksisting yang ada adalah banyak wanet baru yang muncul dan diikuti dengan rental game online. Secara kuantitas, warnet yang ada sudah cukup banyak. Hal yang menjadi persoalan adalah data persebaran warnet. Kondisi sekarang adalah warnet cenderung terpusat pada kawasan perkotaan. Sumber jaringan internet memang tidak hanya terpusat pada warnet karena jaringan fixed-line PSTN dan langganan (internet service provider) ISP personal sudah banyak tersedia; tetapi kedua layanan itu juga hanya terpusat pada kawasan perkotaan. Di sisi lain, layanan langganan data menggunakan operator telekomunikasi seluler terkendala dengan kualitas sinyal yang (juga) hanya bagus pada kawasan perkotaan.

Sasaran “terbangunnya infrastruktur TIK” terdiri dari 3 indikator kinerja, yang performanya relatif bagus dan sudah memenuhi target. Secara makro, infrastruktur TIK yang berupa website www.tegalkab.go.id telah berfungsi aktif dan di-update secara kontinyu mulai 2011. Pengelolaan website berada pada Dinas Hubkominfo. Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Tegal sudah memenuhi target, yang berupa titik wireless (sebanyak 34 titik pada tahun 2012). Hanya saja, tidak semua titik dapat berfungsi secara aktif karena sudah mengalami kerusakan. Target pada akhir tahun 2012 adalah 21 titik dapat berfungsi, dengan prioritas pemfungsian pada kantor Kecamatan, Dinas Dukcapil, Dinas Hubkominfo, dan Perpusarda. Dari 34 titik tersebut, idealnya setiap tahun terdapat anggaran untuk melaksanakan perawatan. Hanya saja, anggaran yang ada tidak mencukupi dan hanya cukup untuk melakukan perawatan pada 5 titik; anggaran yang ada juga hanya untuk penggantian alat dan tidak ada anggaran untuk tenaga operasional.

Pada dasarnya, akses untuk penggunaan internet merupakan hal yang cukup mendesak untuk dikerjakan karena dapat membuka 69


Indikator kinerja terakhir yaitu jumlah SKPD yang terhubung dalam jaringan intranet pada akhir 2012 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Prioritas intranet adalah untuk kecamatan, Disdukcapil (untuk program SIAK), dan Dinas Hubkominfo. Di tahun 2012 Perpusarda juga tergabung dalam jaringan. Idealnya, semua SKPD terhubung dengan intranet. Tower intranet (ada 23 tower milik Pemerintah Kabupaten Tegal) banyak yang rusak sehingga tidak berfungsi secara optimal. Masalah yang sering terjadi adalah usia pakai peralatan wi-fi yang hanya 2 tahun dan membutuhkan penggantian secara berkala. Konsekuensinya, seharusnya tidak ada biaya perawatan komponen wi-fi, tetapi langsung diganti baru; sementara pada kenyataannya perawatan peralatan wi-fi muncul sebagai kegiatan dalam APBD, satu hal yang menjadi pertanyaan. Masalah lain adalah pencurian komponen yang sering terjadi, terutama kabel ground.

komunikasi yang tanpa batas pada seluruh dunia, dan hal ini perlu menjadi prioritas pemerintah untuk memperluas jaringan yang ada. Untuk menjangkau keseluruhan wilayah, Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan hotspot kecamatan yang ditempatkan pada kantor kecamatan. Pemerintah Pusat juga turut memperluas akses jaringan internet melalui program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 18 kecamatan. PLIK merupakan warnet yang “disewa” Pemerintah selama 4 jam tiap hari untuk memberikan akses internet murah (Rp 1.000,-/jam) dan setelahnya dikembalikan pada mekanisme pasar. Ada juga M-PLIK (Mobile PLIK) yang sama seperti PLIK, tetapi menggunakan 1 buah mobil yang dilengkapi 4-5 laptop. Ada 4 mobil layanan yang berkeliling wilayah Kabupaten Tegal. Sayangnya, M-PLIK sering disalahgunakan sebagai mobile PPOB.

SASARAN URAIAN Terbangunnya sistem komunikasi data

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Jumlah SKPD yg memiliki alamat email

SKPD

55

0

0

0

0

55

55

55

b.

Jumlah Pemerintah Desa yg memiliki alamat email

Desa

281

0

0

0

0

0

0

281

c.

Jumlah SKPD yang memiliki data digital

55

55

55

70

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS


alamat e-mail oleh Dinas Hubkominfo, tetapi tidak dapat diketahui kondisinya; apakah alamat e-mail tersebut aktif ataukah tidak. Di sisi lain, tidak ada kewajiban bagi SKPD untuk aktif memanfaatkan e-mail resmi SKPD. Diperlukan kebijakan dari atas (top-down) agar SKPD mencantumkan alamat e-mail pada kop surat dan aktif menggunakan e-mail tersebut.

Sasaran “terbangunnya sistem komunikasi data” terdiri dari 3 indikator kinerja yang kesemuanya sudah melampaui target secara kuantitas. Jumlah SKPD yang memiliki alamat e-mail sudah mencakup semua SKPD yang menginduk pada website Kabupaten Tegal yaitu www.tegalkab.co.id. Hanya saja, kondisi apakah alamat email tersebut aktif digunakan atau tidak, tidak dapat diperiksa karena alamat e-mail merupakan domain dari masing-masing SKPD. Hal yang dapat dilakukan oleh Dinas Hubkominfo (sebagai administrator website www.tegalkab.go.id) adalah melakukan cek pada kapasitas e-mail; dan semuanya terisi. Hanya saja, hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa e-mail yang bersangkutan aktif, karena isi dari e-mail tersebut bisa saja berupa spam. Begitu juga dengan alamat e-mail Pemerintah Desa. Semua Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal dibuatkan

SASARAN URAIAN Terlaksananya TIK kependidikan

INDIKATOR KINERJA

Indikator terakhir yaitu jumlah SKPD yang memiliki data digital relatif sulit diukur karena definisi “data digital” sangat luas. Jika elamat e-mail dapat digunakan untuk memenuhi kriteria dimaksud, maka semua SKPD di Kabupaten Tegal telah dapat memenuhi target untuk memiliki data digital. Secara umum, indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan sasaran ini kurang tepat. Akan lebih baik jika data yang digunakan juga menyertakan indikator secara kualitatif seperti keaktifan dan intensitas penggunaan.


2010

2011

BAPPEDA 2012

2012

REALISASI 2013

2014

2010

a.

Jumlah sekolah berakses internet

Sekolah

57

60

65

70

75

b.

SIM Pendidikan (ebook)

Paket

1

1

1

1

1

Sasaran “terlaksananya TIK kependidikan” sudah memenuhi target yang ditetapkan. Semua sekolah diwajibkan untuk

2011


2012

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

Semua sekolah 1

1

1

mempunyai akses internet yang digunakan sebagai basis data SIM Pendidikan. SIM Pendidikan juga sudah ada dan menginduk

71


komunikasi data” di atas, hal yang perlu mendapat penekanan adalah validitas data dan keterbaruan data.

pada Dinas Dikpora, yang pelaporannya akan disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jateng dan Kementerian Pendidikan Nasional. Sama dengan sasaran “terbangunnya sistem

SASARAN URAIAN Meningkatnya aktivitas Litbang Pemerintah

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Jumlah hasil kajian

Paket

5

5

5

5

5

N/A

N/A

N/A

b.

Jumlah hasil kajian yang teraplikasikan

Paket

5

5

5

5

5

N/A

N/A

N/A

SASARAN URAIAN


Jumlah kelompok/lembaga Litbang masyarakat


Kelomp ok

2010

2011 2

2012 3

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

pernah didata sehingga jumlah hasil kajian (khususnya studi penelitian pemerintah daerah) tidak diketahui jumlahnya. Sebagai konsekuensi, aplikasi hasil kajian tersebut juga tidak diketahui datanya. Hal ini diperburuk dengan kondisi bahwa belum tentu hasil kajian yang ada akan diaplikasikan dalam bentuk kebijakan resmi pemerintah.

Sasaran “meningkatnya aktivitas litbang pemerintah” terdiri dari 2 sasaran yaitu jumlah hasil kajian dan jumlah hasil kajian yang teraplikasikan. Pada dasarnya, hasil kajian litbang pemerintah rutin diadakan setiap tahun di setiap SKPD dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung pada masing-masing SKPD (termasuk di dalamnya adalah kajian rutin). Hanya saja, hal tersebut belum

Tumbuhnya budaya Litbang masyarakat

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

4

72

2014 5

2010 6

N/A

2011 N/A

PREDIKSI 2012 N/A

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

REALISASI 2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

b.

Jumlah hasil kajian masyarakat yang terpublikasikan

Paket

5

5

5

5

5

N/A

N/A

N/A

c.

Partisipasi masyarakat dalam kreanova

Thema

25

25

25

25

25

40

33

45

SASARAN URAIAN


Jumlah pengetahuan tradisional yang teridentifikasi

Jenis

2010

2011 2

2012 2

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

Sementara, partisipasi masyarakat dalam kreanova selalu melebihi target kinerja, meskipun sempat turun pada tahun 2011. Kreanova merupakan kegiatan resmi tahunan di Bappeda Kabupaten Tegal yang berusaha untuk menghimpun kreasi dan inovasi yang ada pada masyarakat (melalui lomba kreanova) dan mengaplikasikannya. Peminat lomba kreanova relatif tinggi pada tiap tahun pelaksanaan, dan hal ini harus dipertahankan dan jika memungkinkan dapat ditingkatkan.


SDH TERCAP AI

data mengenai kelompok litbang di masyarakat dan hasil kajian masyarakat yang terpublikasikan.

Sasaran ini pada dasarnya sama dengan sasaran yang ada pada prioritas Pendidikan. Sasaran “tumbuhnya budaya litbang masyarakat” terdiri dari 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator, hanya ada 1 indikator yang dapat diukur kinerjanya. Dua indikator yaitu jumlah kelompok/lembaga litbang masyarakat dan jumlah hasil kajian masyarakat yang terpublikasikan tidak terukur karena tidak ada data yang tersedia. Pada dasarnya, kedua indikator tersebut telah berjalan di masyarakat; hanya saja tidak ada data yang valid yang dapat meng-cover indikator bersangkutan. Diperlukan usaha yang keras untuk menggali basis

Berkembangny a pengetahuan tradisional

BAPPEDA 2012

REALISASI 2013

2

73

2014 2

2010 2

N/A

2011 N/A

PREDIKSI 2012 N/A

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS


SASARAN URAIAN


INDIKATOR KINERJA b.

Jumlah pengetahuan tradisional yang dikembangkan

Jenis

2010

2011 1

2012 1

ada

terkait

1

2010 1

N/A

2011 N/A

2012

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

N/A

2. Tidak adanya basis data tata ruang (spatial database) yang valid dan up-to-date. Basis data ini sangat diperlukan sebagai pedoman pembangunan. 3. Tidak berfungsinya BKPRD yang menyebabkan pembangunan fisik kota seringkali dilakukan tanpa memperhatikan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Bahkan pembangunan seringkali dilaksanakan tanpa mengikuti mekanisme yang baku (tanpa ada ijin). 4. Jangkauan pelayanan listrik masih rendah. 5. Indikator kinerja tentang ruang terbuka hijau kurang tepat digunakan. Akan lebih tepat jika yang digunakan sebagai indikator adalah ruang terbuka secara umum, dan kemudian dijabarkan lebih detail menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

2.5.3. PERMASALAHAN yang

2014

PREDIKSI

target yang ditetapkan sehingga tidak lagi mendapat bantuan.

Sasaran “berkembangnya pengetahuan tradisional” terdiri dari dua indikator kinerja mengenai pengetahuan tradisional. Sama seperti sasaran “meningkatnya aktivitas litbang pemerintah” di atas, data mengenai pengetahuan tradisional tidak tersedia, sehingga jumlah dan pengembangan pengetahuan tradisional tidak diketahui jumlahnya. Secara umum, pengetahuan tradisional masih berkembang di masyarakat dalam bentuk kearifan lokal dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi eksisting pada masyarakat lokal. Permasalahan yang ada adalah tidak adanya basis data yang lengkap mengenai hal tersebut sehingga Pemerintah merasa kesulitan dalam mengembangkannya.

Beberapa permasalahan Data/Informasi adalah:

REALISASI 2013

1

BAPPEDA 2012

prioritas

1. Jaringan SIAK belum berfungsi secara optimal. Sebelumnya, Kabupaten Tegal mendapat bantuan implementasi SIAK dari GTZ; namun dalam pelaksanaannya tidak dapat mengikuti

6. Rasio penanganan sampah masih rendah. 7. Kondisi jaringan irigasi yang semakin buruk.

74


BAPPEDA 2012

lebih bersahabat untuk masyarakat awam (user-friendly). Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan basis data spasial yang ada dengan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah melalui pemetaan kegiatan secara spasial.

8. Ada missing link dalam melihat “gambaran besar” tujuan penerapan TIK di Kabupaten Tegal. Hal ini tergambar dalam keadaan Kabupaten Tegal yang kekurangan ahli TI, serta pengambil kebijakan yang ada bukan orang yang berpikir TI (tidak perlu ahli di bidang TI, tetapi bisa melihat tujuan akhir dan me-manage penerapan TI). Hal ini dapat menjadi masukan untuk BKD dalam menempatkan personil, karena banyak pegawai yang tidak memiliki job description sesuai dengan kompetensinya.

5. Revitalisasi fungsi BKPRD. 6. Pengembangan sumber energi listrik alternatif seperti PLTMH dan PLTS. Karena keterbatasan dana, maka Pemerintah Kabupaten Tegal sebaiknya berkonsentrasi pada pembangkit listrik skala mikro dan diprioritaskan pada kawasan terpencil. Penyediaan pada kawasan perkotaan menjadi tanggungjawab PLN dan terhubung dalam interkoneksi jaringan nasional.

2.5.4. RENCANA TINDAK LANJUT Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

3. Pelayanan permohonan KTP cukup dilayani di kantor Kecamatan. Dinas Dukcapil hanya melayani permohonan ijin tinggal bagi WNA.

7. Perlu peningkatan pelayanan pengangkutan sampah khususnya di wilayah perkotaan. Bank sampah sudah diinisiasi, dan dalam proses pengembangan. Di sisi lain, masyarakat perlu dididik untuk memisahkan sampah sesuai klasifikasi organik - non organik - daur ulang, khususnya di wilayah perdesaan. Sampah organik dapat diproses menjadi kompos dengan menggunakan komposter, sedangkan sampah non organik dapat didaur ulang.

4. Pembangunan basis data spasial yang valid dan up-to-date. Basis data ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan tiap rencana tata ruang dan studi kajian. Kabupaten Tegal telah mempunyai basis data dimaksud. Data yang belum dimiliki adalah SITR (Sistem Informasi Tata Ruang) yang fungsinya adalah menjadikan tampilan informasi tata ruang menjadi

8. Untuk memperbaiki kondisi sarana dan jaringan irigasi, dibutuhkan penambahan jaringan baru, perbaikan kondisi (< 50% jaringan berada dalam kondisi yang baik), dan perawatan agar fungsinya tidak menurun. Hal ini membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (pada DI dengan luas areal irigasi 1.000 – 3.000 ha dan lintas

1. Penyusunan roadmap kependudukan.

penyusunan

basis

data

2. Optimalisasi jaringan SIAK.

75


BAPPEDA 2012

kabupaten) serta Pemerintah Pusat (pada DI dengan luas areal irigasi > 3.000 ha dan lintas provinsi).

untuk penggunaan administrasi perkantoran seharga Rp. xxx dan untuk penggunaan desain visual seharga Rp. yyy).

9. Diperlukan roadmap pengembangan TIK Kabupaten Tegal. Open source: apakah benar-benar dibutuhkan oleh Kabupaten Tegal? Bukan yang maksimal yang dibutuhkan, tetapi yang optimal. Kabupaten Tegal tidak boleh hanya menyiapkan hardware dan software saja, tetapi terutama harus menyiapkan pengguna software (menyiapkan SDM). Pada faktanya, beberapa program juga tidak kompatibel dengan open source, terutama SIM. Berkaitan dengan operating system, dimungkinkan adanya kerjasama dengan Microsoft untuk lisensi Windows bagi perkantoran (satu lisensi dipakai untuk beberapa komputer).

13. Data tidak hanya tentang ketersediaan, tetapi juga validitas dan kebaruan. Oleh karenanya, dibutuhkan update serta cek dan cross-check data secara berkala untuk memastikan tiga hal tersebut dapat dipenuhi.

---===+++ooOOOoo++===---

10. Pemakaian e-mail bisa sangat menghemat pemakaian kertas, hanya saja belum ada SKPD yang menjalankannya. Perlu kebijakan top-down untuk melaksanakan hal ini. 11. Perlu adanya proses perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan. Pengalaman kerjasama dengan GTZ seharusnya menjadi bahan pembelajaran. Kabupaten Tegal adalah kabupaten yang selalu terdepan dalam inisiasi, tetapi dalam pelaksanaannya selalu tertinggal dan tidak pernah tuntas. 12. Indeks Perbup sebaiknya tidak terlalu kaku karena pergerakan harga terutama komponen elektronik dan komputer sangat cepat berubah. Akan lebih baik jika ada suplemen setiap 3 bulan; dan harga barang bukan berdasar merk, tetapi berdasar penggunaan (misalnya komputer 76


BAPPEDA 2012

memiliki sifat gotong royong dan saling menguatkan dalam membangun daerah.

BAB II.6. PRIORITAS 6 KESEJAHTERAAN SOSIAL

Upaya untuk mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat akan dilakukan melalui penerapan kebijakan yang diarahkan pada upaya menstimulasi peningkatan kesadaran dan sikap apresiasif keluarga sejahtera dengan memaksimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial; dan membuka ruang aktualitas diri secara maksimal di ranah publik bagi para wanita dan ibu rumah tangga untuk menunjukkan potensi diri berdasarkan asas kesetaraan gender.

2.6.1. PENGANTAR Misi Kelima dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat dengan penguatan peranan wanita, keluhuran nilai-nilai keluarga yang dilandasi kearifan lokal”. Misi ini adalah adalah upaya penataan sistem tata kehidupan masyarakat yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan perempuan, yang secara umum status perempuan dalam masyarakat masih memerlukan perhatian. Budaya paternalistik yang masih banyak dianut oleh masyarakat relatif meletakkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga.

Prioritas Kesejahteraan Sosial pada RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014 terkait dengan empat Sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga, Terwujudnya perlindungan terhadap KDRT, Terwujudnya perkuatan moral agama, dan Tertanganinya bencana alam; yang dijabarkan dalam delapan Program Daerah yaitu Pengembangan partisipasi kelembagaan peduli Pekat dan PMKS, Pengembangan unit rehabilitasi Pekat, Pengembangan unit penanganan PMKS, Penguatan lembaga perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, Perkuatan forum komunikasi antar umat, Dukungan aktivitas keagamaan, Antisipasi bencana alam, dan Pencegahan dan pemulihan bencana alam.

Penguatan kapasitas manusia dari dalam keluarga akan membentuk mentalitas yang kuat, tangguh, berkarakter, berintegritas, dan adaptif. Penguatan ini pada akhirnya secara agregatif akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang

77


BAPPEDA 2012

2.6.2. PENCAPAIAN PRIORITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL SASARAN URAIAN Terwujudnya perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga

INDIKATOR KINERJA


Kel.

REALISASI

PREDIKSI

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

14.297

14.584

14.871

15.158

15.445

13.582

12.880

N/A

a.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (2009 : 14.010 Dasa Wisma - 390.213 KK)

b.

Menurunnya angka kenakalan remaja

%

62

48

42

34

26

28

132

N/A

c.

Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)

%

173

152

146

138

125

96

63

N/A

d.

Jumlah lembaga penyuluhan keluarga :

Unit

e.

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

8

1) BKB

keluarga

9.626

10.107

10.612

11.143

11.700

12.568

13.054

N/A

2) BKR

keluarga

7.404

7.774

8.163

8.571

9.000

12.062

14.821

N/A

3) BKL (5%)

keluarga

9.107

9.562

10.040

10.622

11.153

10.394

10.942

N/A

4) BLK (5%)

kelompok

287

305

323

341

359

287

0

N/A

5) BUPPKS (5%)

kelompok

1.844

1.862

1.880

1.898

1.916

1.894

1.998

N/A

3

5

6

8

9

0

0

0

Terbentuknya forum anak tingkat kecamatan

SDH TERCA PAI

390.213 KK) masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan, bahkan tren yang ada mengalami penurunan. Hal ini perlu lebih ditingkatkan di masa datang karena kelompok binaan PKK merupakan indikator hasil pemberdayaan wanita dalam komunitas masyarakat. Kegiatan dalam kelompok Dasa Wisma diusahakan agar dapat memberikan kontribusi yang positif pada

Sasaran pertama yaitu Terwujudnya perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga dijabarkan dalam lima indikator kinerja yang sumber datanya berasal dari BPPKB, Bapermasdes, Dinas Sosnakertrans, dan Dinas Dikpora Kabupaten Tegal. Indikator kinerja pertama yaitu Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (2009 : 14.010 Dasa Wisma -

78


BAPPEDA 2012

secara umum selalu mengalami penurunan; bahkan prosentase warga miskin yang ada di bawah rata-rata Jawa Tengah dan Indonesia, serta laju penurunannya juga lebih baik dibanding laju penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dan Indonesia. Setiap tahun Dinas Sosnakertans juga memberikan pelatihan untuk anak cacat dan anak terlantar @20 anak yang diberikan pelatihan menjahit; selain itu juga diadakan Porseni untuk kaum difabel yang menjadi agenda rutin tahunan. Sementara, penanganan eks pengguna narkoba dan eks WTS raltif berhasil, terutama yang mendapatkan perawatan di panti; sayangnya pembinaan di masyarakat kurang berhasil dalam membentuk mental yang lebih baik. Indikator keempat yaitu Jumlah lembaga penyuluhan keluarga sudah tercapai. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah data yang ada hanya mengukur kuantitas saja, dan belum memperhatikan fungsionalitas lembaga penyuluhan keluarga. Akan lebih baik jika data yang ada juga menampilkan seberapa jauh lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator terakhir yaitu Terbentuknya forum anak tingkat kecamatan bahkan tidak dapat dilaksanakan, dan Kabupaten Tegal tidak memiliki satupun forum anak. Hal ini perlu mendapat perhatian agar dapat dilaksanakan pada tahun mendatang.

lingkungan. Indikator kedua yaitu Menurunnya angka kenakalan remaja juga belum dapat mencapai target, bahkan angka kenakalan semakin meningkat tiap tahun. Pada dasarnya, nomenklatur “kenakalan remaja” kurang tepat dipakai, dan akan lebih tepat jika yang digunakan adalah “anak nakal”. Data yang ada memiliki validitas 80%, yang sumbernya dari tiap desa. Solusi untuk menangani anak nakal adalah pembinaan panti (dikirim ke Panti Sosial Bina Remaja di Ungaran) dan pembinaan non panti. Data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 98 kasus, hanya tertangani 20, sedangkan sisanya 78 tidak tertangani. Penanganan anak nakal ini tidak cukup hanya dengan tindakan represif saja; yang lebih penting adalah tindakan preventif. Dibutuhkan lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung untuk melaksanakan hal tersebut. Kepolisian juga mengadakan pembinaan rutin untuk mencegah munculnya anak nakal, dan ada peta sekolah rawan kenakalan. Usaha lain yang dilakukan adalah kemah bakti antar sekolah untuk menambah keakraban antar remaja. Indikator selanjutnya yaitu Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) sudah mencapai target yang ditetapkan, dan tren yang ada juga sangat baik. Secara umum, terdapat 6 masalah kesejahteraan sosial: kemiskinan, anak telantar, cacat, tuna sosial, korban bencana, dan korban eksploitasi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal

79


SASARAN URAIAN Terwujudnya perlindungan terhadap KDRT

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

BAPPEDA 2012

REALISASI

2013

2014

PREDIKSI

2010

2011

2012

N/A

N/A

N/A

a.

Rasio KDRT

‰

0,15

0,15

0,14

0,14

0,12

b.

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

%

602

597

591

585

578

c.

Tersusunnya peraturan perundangan tentang gender dan anak

Paket

2

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

d.

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender (2009 : Tingkat Kabupaten terbentuk)

Kec.

3

6

10

14

18

N/A

N/A

N/A

137

117

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS

465

berfungsi secara optimal karena anggaran yang ada hanya Rp. 50.000,- pertahun yang dianggarkan melalui pamong desa. Sementara, indikator Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sudah memenuhi target yang ditetapkan. Pendataan dilakukan pada tahun 2012, dan jumlah tersebut merupakan pekerja anak yang bekerja di sektor informal. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah tren yang ada cenderung meningkat. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi eksploitasi pada anak, khususnya anak usia sekolah.

Sasaran Terwujudnya perlindungan terhadap KDRT terdiri dari empat indikator. Sayangnya, tiga indikator yaitu Rasio KDRT, Tersusunnya peraturan perundangan tentang gender dan anak, dan Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender (2009 : Tingkat Kabupaten terbentuk) tidak memiliki data sehingga kinerja Kabupaten Tegal tidak dapat diukur. Berkaitan dengan KDRT, terdapat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang berlokasi di Slawi, yang membantu menangani masalah sosial. Hanya saja, lembaga ini belum

80


SASARAN URAIAN Terwujudnya perkuatan moral agama

INDIKATOR KINERJA


BAPPEDA 2012

REALISASI

PREDIKSI

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2.820

2.850

2.850

2.900

2.900

2.820

2.850

2.850

N/A

N/A

N/A

a.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (ideal 1 masjid/3.500 orang, 1 musholla/800 orang)

‰

b.

Peningkatan jumlah lembaga dakwah (majelis taklim)

Lembaga

c.

Jumlah forum komunikasi keagamaan 1) FKUB (1) 2) FKKB(1) 3) Forkom Hafid Hafidhoh(1) 4) Forkom Imam Rowatib(1) 5) Forkom Khotib Mibaligh & PAIDAH (1) 6) Forkom Pondok Pesantren(1) 7) FKMD(19) 8) Bako TPQ (19)

Jenis

8

8

8

8

8

8

8

8

d.

Terbentuknya BAZ di tk. Kec..

Unit

3

3

4

4

4

0

0

0

e.

Bertambahnya Lembaga pendidikan keagamaan (2009 terdapat 1400)

50

50

50

50

50

50

50

50

f.

Tersusunnya data base bid. Keagamaan

1

1

1

1

1

0

0

1

paket

81

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


± 700 orang, juga hanya 400 orang yang mendapat bantuan/hibah. Indikator keempat yaitu Terbentuknya BAZ di tk. Kecamatan, kondisi yang ada pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah tidak berjalan (vakum); dan pada Januari 2013 telah terbentuk susunan pengurus baru yang perlu ditindaklanjuti tentang program kerja yang telah disusun dengan dukungan, bantuan/hibah APBD Tahun 2013. Indikator kelima yaitu Bertambahnya Lembaga pendidikan keagamaan (pada tahun 2009 terdapat 1400) sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Indikator terakhir yaitu Tersusunnya data base bid. Keagamaan baru dapat tersusun di tahun 2012 (1 paket), karena baru mendapat alokasi anggaran pada tahun 2012.

Sasaran Terwujudnya perkuatan moral agama terdiri dari enam indikator. Indikator pertama yaitu Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (idealnya 1 masjid/3.500 orang, 1 musholla/800 orang) sudah dapat mencapai target kinerja; hal yang patut diapresiasi. Indikator selanjutnya yaitu Peningkatan jumlah lembaga dakwah (majelis taklim) sulit untuk diukur kinerjanya karena tidak tersedianya data. Indikator ketiga yaitu Jumlah forum komunikasi keagamaan sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, meskipun secara kualitas belum begitu baik pelaksanaannya. Dari jumlah hafidh hafidhoh sebanyak ± 800 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi, baru 400 orang yang mendapat bantuan/hibah. Dari anggota PAIDAH yang SASARAN URAIAN Tertanganinya bencana alam

INDIKATOR KINERJA


2010

BAPPEDA 2012

2011

2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Luas wilayah kebanjiran

Ha

520

510

480

425

380

80

120

105

b.

Luas wilayah kekeringan

Ha

970

950

870

800

800

70

90

146

c.

Tersedianya sarana mitigasi bencana alam

Paket

2

2

4

4

5

2

2

5

d.

Tersedianya manual mitigasi bencana alam

Jenis

1

2

4

6

8

0

1

4

e.

Jumlah masyarakat terlatih menghadapi bencana alam

Orang

150

200

250

300

350

100

250

300

82

SDH TERCA PAI

AKAN TERCA PAI

PERLU USAHA KERAS


BAPPEDA 2012

Secara umum, klasifikasi rawan bencana di Kabupaten Tegal terdiri dari rawan bencana tanah longsor, banjir, gempa, angin lisus, dan kekeringan. Pada tahun 2013 terdapat kegiatan pembuatan peta rawan bencana di BPBD; sedangkan peta dasar rawan bencana sudah ada di Bappeda. Berkaitan dengan hal ini, perlu adanya perbedaan antara peta yang ada di Bappeda dengan yang akan dibuat BPBD, misalnya ada solusi pemecahan masalah dan langkah-langkah mitigasi bencana.

Sasaran terakhir yaitu Tertanganinya bencana alam merupakan domain dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPBD merupakan SKPD yang baru terbentuk dan mengalami kekurangan srtruktur dan infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, lima indikator kinerja yang ditetapkan sudah dapat dicapai. Indikator pertama dan kedua yaitu Luas wilayah kebanjiran dan Luas wilayah kekeringan. Hanya saja, indikator ini sangat berkaitan dengan iklim makro yang sulit untuk diprediksi. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah melakukan antisipasi agar dampak bencana yang terjadi tidak berkembang dalam skala masif. Indikator ketiga yaitu Tersedianya sarana mitigasi bencana alam sudah dapat mencapai target yang ditetapkan yang berupa HT dan mobil bak terbuka. Sararawan bencanna ini perlu ditambah lagi (dan dijaga kondisinya), mengingat wilayah Kabupaten Tegal yang luas dan rawan bencana alam. Indikator keempat yaitu Tersedianya manual mitigasi bencana alam juga sudah dapat memenuhi target yang diwujudkan dalam Perda SOT BPBD, Perda Penanggulangan Bencana Daerah, pemetaan daerah bencana, dan Peraturan Kepala BPBD tentang SOP Penanggulangan Bencana. Kondisi yang sama juga ada pada indikator terakhir yaitu Jumlah masyarakat terlatih menghadapi bencana alam yang sudah dapat mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kesiapannya dalam menghadapi bencana.

Menyikapi wilayah yang terkena bencana banjir –yang notabene merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Tegal— usaha yang dilakukan adalah normalisasi sungai. Namun hal ini perlu dipertimbangkan pelaksanaannya dalam benefit/cost ratio. Normalisasi akan menyebabkan sungai menjadi lurus, arus menjadi deras, dan akhirnya berpengaruh pada ekosistem. Alternatif lain perlu untuk dicari dan dipertimbangkan. Kegiatan darurat yang dilakukan adalah pembangunan rumah hunian sementara dan pembangunan bronjong. Pada dasarnya hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah karena tidak menyasar sumber bencana secara langsung. Diperlukan koordinasi lintas SKPD untuk mengetahui sumber utama penyebab banjir; jika karena hulu hutan yang gundul maka diperlukan reboisasi, jika karena pendangkalan sungai maka diperlukan pengerukan, jika karena penyempitan badan sungai akibat aktivitas manusia maka diperlukan pembebasan sempadan sungai dari aktivitas, dan lain sebagainya. Sementara, wilayah rawan bencana kekeringan terbagi menjadi beberapa katagori yaitu puso, gagal panen, kemarau panjang, daerah rawan air.

83


BAPPEDA 2012

dilakukan karena isu SARA merupakan hal yang dapat memancing timbulnya konflik horisontal.

2.6.3. PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Kesejahteraan Sosial adalah:

2.6.4. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Belum ada penanganan terhadap masyarakat korban bencana dan korban eksploitasi secara menyeluruh. Penanganan yang dilakukan masih sebatas pemenuhan kebutuhan dasar dan belum menyentuh kebutuhan sosial. Selain itu, belum ada cetak biru mitigasi bencana Kabupaten Tegal, diantaranya adalah penetapan jalur evakuasi, koordinasi lintas SKPD untuk tindakan preventif dan antisipatif, serta penjaminan fungsi infrastruktur dasar dalam keadaan darurat.

Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Pembuatan dokumen komprehensif.

mitigasi

bencana

secara

2. Pertimbangan kemungkinan bencana karena industri dalam penyusunan mitigasi bencana. 3. Perlu ada data kualitas dan fungsionalitas lembaga penyuluh keluarga.

2. Penanganan bencana masih berfokus pada bencana alam dan belum mempertimbangkan bencana karena industri.

4. Pembentukan forum anak.

3. Data lembaga penyuluh keluarga hanya menampilkan kuantitas saja dan belum fungsionalitas lembaga bersangkutan. 4. Belum terbentuknya forum anak.

5. Penggalakan sekolah bagi anak usia sekolah secara komprehensif, terutama dengan mempertimbangkan opprtunity cost dan merubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya sekolah.

5. Tren jumlah pekerja anak semakin meningkat.

6. Pelaksanaan dialog lintas agama.

6. Kinerja bidang keagamaan belum menyentuh forum dialog lintas agama; masih berkutat dalam pembinaan agama Islam. Sebagai pemerintah yang mengayomi seluruh warga tanpa memandang agama, seyogyanya dialog antar umat beragama menjadi hal yang rutin

84


BAPPEDA 2012

antardaerah dan daerah tertinggal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui program penanganan wilayah perbatasan dan program peningkatan kolaborasi regional tematik.

BAB II.7. PRIORITAS 7 KERJA SAMA DAERAH 2.7.1. PENGANTAR

Kerjasama Daerah menjadi faktor penting dalam era reformasi. Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mensinergikan pembangunan sehingga tidak terjadi kompetisi antar daerah tetapi justru kerjasama antar daerah.

Misi Keenam dari 6 (enam) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah “Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pelaksanaan good governance”. Implementasi dari Misi keenam ini salah satunya adalah dalam kerangka menjawab isu strategis tentang kerjasama daerah. Kerjasama dalam bentuk yang beragam dirasakan masih belum memunculkan hasil yang memadai sehingga perlu dibangun kolaborasi strategis (jangka panjang) yang bersifat kelembagaan. Kerjasama antaradaerah tetangga, kemitraan daerah dan keterpaduan kebijakan pusat-daerah perlu dibangun untuk memadukan potensi pembangunan.

Untuk menunjang pencapaian target sasaran Prioritas Kerjasama Daerah, peranan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah melakukan Pemetaan potensi daerah yg akan dikerjasamakan dan menyusun daerah-daerah yg akan bekerjasama, kemudian pembentukan tim koordinasi, menyiapkan kelembagaan, menyusun rencana kerja sama (jangka pendek, menengah dan panjang), penyiapan SDM Aparatur yg mempunyai kompetensi di bidang kerja sama daerah, dan memilih model kerja sama yg sesuai dengan karakteristik daerah. Program-program Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pencapaian target sasaran Prioritas Kerjasama Daerah adalah Penumbuhan Dialog antar wilayah; Penanganan wilayah perbatasan dan Program peningkatan kolaborasi regional.

Peningkatan kerja sama antardaerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kebijakan peningkatan kerjasama antardaerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan

Fokus sasaran dari Prioritas Kerjasama Daerah yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah terwujudnya kerjasama daerah melalui peningkatan frekuensi dialog dengan Pemerintah dan/atau antar Pemerintah 85


daerah; peningkatan frekuensi dialog dengan swasta; frekuensi dialog dengan luar negeri; dan jumlah program kolektif yang

BAPPEDA 2012

menjadi agenda berkala.

2.7.2. PENCAPAIAN PRIORITAS KERJASAMA DAERAH SASARAN URAIAN Terwujudnya kerjasama antar daerah

INDIKATOR KINERJA


2010

2011

2012

REALISASI

2013

2014

2010

2011

PREDIKSI 2012

a.

Frekuensi dialog antar Pemda

kali/bulan

1

1

1

1

1

N/A

N/A

N/A

b.

Frekuensi dialog dengan swasta

kali/bulan

1

1

1

1

1

N/A

N/A

N/A

c.

Frekuensi dialog dengan luar negri

kali

1

1

1

1

1

N/A

N/A

N/A

d.

Jumlah program kolektif yang menjadi agenda berkala

Paket

1

1

1

1

1

N/A

N/A

N/A

SDH TERCAP AI

AKAN TERCAP AI

PERLU USAHA KERAS

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Pencapaian kinerja sasaran terwujudnya kerjasama antar daerah, diupayakan melalui Program Daerah antara lain Penumbuhan Dialog antar wilayah; Penanganan Wilayah Perbatasan dan Peningkatan Kolaborasi Tematik. Program Daerah tesebut diimplementasikan oleh Bappeda, Bagian Pemerintahan, Kantor Penanaman Modal, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Program Kerjasama Pembangunan; Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; Peningkatan

Capaian indikator kinerja frekuensi dialog antar Pemerintah Daerah selama ini terealisasi dengan baik. Terjalin dialog dan diskusi dalam penyusunan kebijakan, seperti RPJMD dan RTRW masing-masing Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Beberapa agenda Program bersama antara Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal dengan sebutan BREGAS telah disepakati antara lain yang sudah

86


BAPPEDA 2012

pengembangan industri tahu Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Namun demikian dialog dengan Luar Negeri belum dilakukan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, padahal peluang kerjasama di sektor industri cukup memiliki peluang bagus, mengingat selama ini pasar produk industri logam Kabupaten Tegal sudah sampai mancanegara, dan pengusaha lokal Kabupaten Tegal telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Luar Negeri.

terimplementasi adalah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dihasilkan melalui intensifikasi dialog yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program BREGAS lain yang sedang terus digagas dan dialog dilakukan terus menerus adalah pengelolaan sampah bersama dalam Program Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. Pada tingkat eks Karesidenan Pekalongan forum dialog secara rutin dilaksanakan melalui kegiatan SAMPAN, dengan tujuan secara bersinergi mengembangkan secara bersama-sama potensi yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, baik pendampingan produksi maupun pemasaran hasil produksi. Dialog dengan Pemerintah Pusat menghasilkan banyak program yang memang menjadi unggulan Kabupaten Tegal, yaitu antara lain pengembangan sektor industri. Dalam rangka pengembangan sektor industri sudah dijalin kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk produksi mesin genset. Selain itu Pemerintah Pusat juga mendukung secara penuh pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Tegal yaitu industri komponen kapal. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi terus dijalin oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, serta juga dengan Perguruan Tinggi Negeri seperti IPB, UGM dan ITS. Untuk mengembangkan Potensi pertanian di Kabupaten Tegal, telah dilakukan penandatangan kerjasama antara Bupati Tegal dan Rektor IPB, diawali dengan penyusunan Road Map Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tegal. Sedangkan potensi

2.7.3. PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang ada terkait prioritas Kerjasama Daerah adalah: 1. Kerjasama regional dalam wadah SAMPAN, masih dalam bentuk yang monoton, semacam pembuatan buku potensi regional dan kegiatan pameran produk. Pada Tahun 2012, kegiatan kerjasama SAMPAN terhenti, karena ada permasalahan teknis pembayaran iuran bersama dalam pengaturan bantuan hibah. 2. Tindak lanjut hasil kerjasama dengan Perguruan Tinggi belum disusun skema yang menghasilkan manfaat optimal bagi pengembangan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal. 3. Dialog Luar Negeri belum diupayakan, padahal potensi pasar produk industri Kabupaten Tegal sangat potensial.

87


BAPPEDA 2012

2. Perlu disusun skema kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang implementatif bagi pengembangan potensi produk Kabupaten Tegal. Selian itu juga, terlaksananya kegiatan KKN Mahasiswa yang berlokasi di Kabupaten Tegal hendaknya dibuat program yang berkelanjutan secara tematik sesuai potensi masing-masing wilayah yang menjadi lokasi KKN.

2.7.4. RENCANA TINDAK LANJUT Terkait kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Kerjasama regional dalam wadah SAMPAN perlu di evaluasi dan dikaji tingkat kemanfaatannya. Untuk itu perlu menyusun strategi pengembangan potensi melalui dialog bersama anggota SAMPAN. Selain itu wadah SAMPAN juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan bersama dengan memfasilitasi dialog Pemerintah, Swasta dengan Masyarakat.

3. Mengingat potensi Industri dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang cukup potensial, maka perlu dibangun jejaring internasional untuk penjajagan kerjasama dengan Kota di Negara lain semacam Sister City.

88


BAPPEDA 2012

daerah sudah sangat mendukung; tetapi jumlah kunjungan justru mengalami penurunan. Peningkatan minat baca harus ditingkatkan, dan pelayanan harus dilaksanakan agar perpusarda dapat menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi semua lapisan masyarakat.

BAGIAN III PENUTUP Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 20092014, upaya pembangunan daerah melalui tujuh prioritas telah menghasilkan berbagai capaian yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memerlukan percepatan dalam memenuhi indikator kinerja yang ada.

Selanjutnya, kinerja Kabupaten Tegal dalam memenuhi target prioritas Kesehatan secara makro sudah baik. Dilihat dari segi jumlah, sarana dan prasarana penunjang kesehatan sudah dapat memenuhi tingkat layanan minimal; tetapi secara mikro apabila dilihat dari segi persebaran dan kualitas layanan, hal ini perlu untuk ditingkatkan. Di sisi lain, pewujudan rumah sehat perlu mendapat prioritas untuk dilaksanakan karena dapat berfungsi untuk mencegah timbulnya penyakit.

Kinerja Kabupaten Tegal dalam memenuhi target prioritas Ekonomi Kerakyatan sudah berada dalam jalur yang benar, dan kinerja ini perlu dipertahankan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya usaha untuk menjadikan kawasan perkotaan menjadi lebih manusiawi dan berpihak pada masyarakat, dengan menyediakan fasilitas dan ruang terbuka publik yang berpihak pada masyarakat.

Prioritas keempat yaitu Good Governance secara umum juga berjalan sesuai rencana. Hanya saja, pemetaan pejabat struktural masih belum berjalan dengan baik. Meskipun jika dilihat dari segi jumlah relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai, namun pejabat struktural merupakan pengambil kebijakan yang menentukan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penempatan pegawai haruslah mempertimbangkan prinsip the right man in the right place, sehingga pemetaan pegawai merupakan hal yang seharusnya mendapat prioritas untuk dilaksanakan. Hal lain yang perlu mendapat penekanan adalah banyaknya SIM di Kabupaten Tegal yang sayangnya tidak terintegrasi. Basis data masingmasing SIM tidak dalam format yang sama, sehingga output satu SIM tidak dapat menjadi input SIM yang lain. Jika keterpaduan

Kinerja Kabupaten Tegal dalam memenuhi target prioritas Pendidikan juga sudah baik, khususnya dalam melaksanakan amanat wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hanya saja, angka lama sekolah masih menjadi hal yang perlu mendapat prioritas, karena hanya 6,84 tahun. Sesuai RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014, target kinerja kemungkinan memang akan tercapai, namun hal ini masih jauh dari target akhir yaitu minimal 9 tahun. Selain itu, pengembangan perpustakaan juga harus menjadi perhatian, karena kondisinya sangat kurang dan cenderung menurun. Secara fisik, bangunan perpustakaan

89


BAPPEDA 2012

disayangkan hasil litbang dapat dimanfaatkan sebagai teknologi tepat guna yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

basis data SIM dapat diwujudkan, maka SIM yang ada akan dapat berfungsi secara optimal untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja prioritas keenam yaitu Kesejahteraan Sosial relatif masih kurang, padahal dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dalam komunitas masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian di bidang keagamaan dan tanggap bencana sudah relatif bagus. Hal yang perlu dilengkapi adalah penyusunan cetak biru mitigasi bencana secara komprehensif.

Kinerja Kabupaten Tegal dalam memenuhi target prioritas Data/Informasi sayangnya masih sangat kurang, padahal pemenuhan target prioritas ini seharusnya dilaksanakan pada awal implementasi RPJMD. Hingga saat ini, Kabupaten Tegal masih memerlukan penguatan basis data yang diikuti dengan updating. Hal yang harus dihindari adalah adanya data yang salah yang digunakan sebagai input analisis, sehingga hasil akhir proses yang berupa kebijakan justru akan membawa pembangunan daerah ke arah yang salah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum berfungsinya litbang di pemerintah dan masyarakat secara optimal. Dokumen litbang pemerintah cenderung menjadi dokumen yang tidak diimplementasikan, sedangkan litbang di masyarakat relatif belum tersentuh dan terdokumentasikan dengan baik; ini adalah satu hal yang

Kinerja Kabupaten Tegal dalam memenuhi target prioritas terakhir yaitu Kerjasama Daerah juga masih kurang. Hal yang sudah rutin dilaksanakan baru dialog antar pemerintah dan dialog dengan lembaga akademis. Dialog dengan swasta masih jarang dilaksanakan, padahal dapat memberikan manfaat khususnya ekonomi dalam bentuk investasi. Dialog dengan luar negeri bahkan tidak pernah dilaksanakan.

90

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL

Recommend Documents