BUPATI KEPULAUAN YAPEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN YAPEN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Motto ACIS (Aman Ceria Indah Sehat) perlu adanya pelayanan, pembinaan dan pengawasan kebersihan dan keindahan ; b. bahwa upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran tentang kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan menjadi tanggungjawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ; 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ; 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
Dengan pesetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan BUPATI KEPULAUAN YAPEN
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen . Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen . Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. 5. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran yang selanjutnya Kantor adalah Kantor adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen 6. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang penanganannya memerlukan biaya yang cukup besar. 7. Limbah adalah bentuk padat, cair dan gas yang dibuang dan timbul dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi 8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 9. Kebersihan dan keindahan kota Serui adalah kondisi atau keadaan kota Serui yang bersih dari sampah dan indah dalam penataan kota ; 10. Penghasil sampah ialah setiap orang/badan yang menghasilkan sampah. 11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasinya dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 12. Wadah sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang di sediakan oleh penghasil sampah. 13. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang disediakan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengelola, memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 15. Jalan umum adalah setiap jalan yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum 16. Tempat umum adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum. 17. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran retribusi atas penyediaan fasilitas maupun pengambilan sampah dari dan ke tempat pembuangan akhir ; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan Sampah di selenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi ; (2) Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan kota Serui yang Aman, Ceria, Indah dan Sehat ; BAB III PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Bagian Kesatu Kebersihan Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan a. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum, berupa pengumpulan, pengangkutan, pembuangan di tempat fasilitas umum ke TPA. b. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke TPA. c. Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA. d. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. e. Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah. (2) Masyarakat melalui koordinasi RT/RW dan aparat Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungan berupa kegiatan pemilahan, pewadahan, penyapuan, pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS. (3) Lembaga Pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka sungai, taman kota, usaha sosial dan komersial dapat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungannya berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS ; (4) Pengambilan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi
Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas sampah dapat melalui kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan dan penggunaan kembali, dan daur ulang serta pengomposan sampah secara maksimal. (2) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain dengan mengembangkan tehnologi modern sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomi dan sosial budaya. Pasal 5 (1) Setiap orang bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran air, trotoar dan jalan di lingkungannya dan berkewajiban menyediakan wadah sampah berupa karung/kantong plastik/tong sampah untuk mempermudah pengangkutan sampah ; (2) Setiap pedagang menetap atau pedagang keliling dan gerobak yang didorong di wajibkan menyediakan wadah sampah untuk menampung sampahnya (3) Setiap pengusaha toko, kios, industri besar ataupun industri kecil yang menghasilkan sampah atau limbah yang berbahaya wajib mengelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPS. (4) Setiap pemilik kendaraan roda 4 baik pribadi atau angkutan umum wajib dilengkapi wadah sampah. (5) Setiap pengelola fasilitas umum seperti fasilitas olah raga, complex perumahan, perkantoran, pasar, industri, pertokoan, kios, salon, hotel, rumah makan, rumah sakit diwajibkan memelihara kebersihan dan menyediakan wadah sampah ; (6) Khusus rumah sakit wajib mengelola sampahnya terlebih dahulu baik padat atau cair sebelum dibuang ke TPS/TPA Pasal 6 (1) Setiap acara/kegiatan keramaian umum seperti acara hiburan rakyat, pertandingan/perlombaan olah raga, upacara, kampanye, pameran dan acara-acara lain yang melibatkan masyarakat/pengunjung yang banyak, pemungutan dan kebersihan sampah menjadi tanggungjawab penanggungjawab acara/kegiatan (2) Pembersihan/pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh petugas kebersihan atas permintaan dan beban biaya yang ditetapkan kepada penanggungjawab kegiatan/acara Pasal 7 Setiap pemilik hewan piaraan sapi, kuda, kambing, babi dan hewan piaraan sejenisnya harus dimasukan dalam kandang atau kurungan agar tidak berkeliaran dalam kota dan mengakibatkan kerusakan halaman, kebun atau merusak kebersihan dan keindahan kota
Pasal 8
(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Bupati (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan : a. Identitas perorangan atau pimpinan Badan Hukum b. Keterangan luas wilayah serta jumlah penduduk atau langganan yang hendak dilayani ; c. Cara pengangkatan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah d. Lain-lain yang dianggap perlu (3) Tata cara dan syarat – syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua Keindahan Pasal 9 Pemerintah Daerah mengarahkan melaksanakan keindahan lingkungan.
dan
membina
masyarakat
dalam
Pasal 10 (1) Penyelenggara keindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, bertujuan menciptakan keindahan lingkungan ; (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah dan masyarakat. Pasal 11 Untuk menciptakan keindahan sebagaimana dimaksud pasal 9 pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan : a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan – bangunan termasuk taman bunga, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, saluran air dan lingkungan sekitarnya. b. Menanam pohon pelindung dan taman bunga di halaman Pasal 12 (1) Setiap orang atau Badan Hukum, bertanggung jawab atas keindahan lingkungan (2) Keindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi lingkungannya, bangunan, jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
Pasal 13 Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap keindahan lingkungan melalui upaya bimbingan dan penyuluhan. Pasal 14 Setiap orang atau Badan Hukum dilarang: a. Menyebarkan atau menempelkan selembaran, poster, slogan, pamplet dan sejenisnya disepanjang jalan, pohon – pohon ataupun bangunan lain yang menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa seijin Bupati. b. Mengotori, merusak, melakukan coret – coretan pada jalan, pohon – pohon ataupun bangunan – bangunan lain yang menjadi fasilitas umum dan sosial.
BAB IV KESEHATAN LINGKUNGAN Pasal 15 Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan kesehatan lingkungan. Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kesehatan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan. (2) Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan. Pasal 17 (1) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Untuk terciptanya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 pemerintah daerah dan masyarakat melakukan : a. Pemeliharaan/membersihkan lingkungan tempat tinggal, jamban, tempat penampungan air, lantai, dinding sumur, halaman rumah, tempat pembuangan limbah rumah tangga. b. Melengkapi konstruksi bangunan rumah dengan drainase dan sirkulasi udara yang baik BAB V LARANGAN Pasal 18 Setiap orang atau Badan Hukum dilarang: a. Membuang sampah dan atau limbah penampungan limbah/sampah
berbahaya
diluar
tempat
b. Membuang sampah dijalan, taman, tempat fasilitas umum, saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai ). c. Mengotori, merusak, membakar dan menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. d. Membuang bangkai – bangkai hewan di pekarangan, saluran air atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak. e. Membakar sampah dan kotoran dijalan – jalan di tempat umum. f. Menumpuk atau menempatkan bahan bongkahan bangunan pada jalan, trotoar maupun didepan bangunan. g. Menempatkan keranjang sampah, kendaraan rongsokan, penampungan oli atau bahan bakar minyak di bahu kanan kiri jalan.
BAB VII TEMPAT PENAMPUNGAN, PEMBUANGAN, DAN PENGOLAHAN SAMPAH Pasal 19 (1) Wadah sampah ditempatkan pada lokasi yang mudah di jangkau oleh petugas sampah namun tertata rapi sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan pandangan dari jalan umum. (2) Bentuk dan ukuran wadah sampah di atur oleh Kantor dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup dan mudah diambil sampahnya. (3) Pengelolaan sampah di TPA diatur oleh Bupati
BAB VII PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH Pasal 20 (1) Pengambilan sampah dalam lingkungan permukiman sampai ke TPS dilaksanakan oleh warga masyarakat dan atau petugas pemungut sampah ; (2) Pengambilan sampah ditempat – tempat umum, rumah sakit, hotel, toko, rumah makan, salon, industri dilaksanakan oleh petugas sampah. (3) Pengambilan, pengangkutan sampah dari kendaraan umum atau pribadi ke TPS dilaksanakan oleh pengemudi. (4) Pengambilan sampah dalam lingkungan pasar sampai di TPS dilaksanakan oleh masing – masing penghasil sampah dan atau petugas sampah (5) Pengambilan dan pengangkutan sampah dijalan dilaksanakan oleh petugas sampah (6) Pengangkutan sampah dari TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ke TPA dilaksanakan oleh petugas sampah BAB VIII PENGAWASAN Pasal 21 (1) Pelaksanaan dan pengawasan yang menyangkut teknis operasional pengelolaan kebersihan dan keindahan dilakukan oleh Kantor ;
(2) Pelaksanaan dan pengawasan yang menyangkut dampak lingkungan dilakukan oleh Badan ; BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 14, pasal 18, dan pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap pelanggaran dibidang kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (4) Selain sanksi pidana yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan ijin usaha dan /atau kegiatan BAB X PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum acara pidana yang berlaku. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran c. Meminta keterangan, dan barang bukti dari orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pelanggaran f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana mana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal – hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditetapkan di S E R U I pada tanggal 15 April 2013 BUPATI KEPULAUAN YAPEN
TONNY TESAR Diundangkan di Serui pada tanggal 15 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
YAN PIETER AYORBABA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2013 NOMOR 11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I.
UMUM Serui dengan Motto ACIS (Aman, Ceria, Indah dan Sehat) tahun demi tahun semakin tidak nyata, Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen yang bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu sampah menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian, agar motto ACIS sebagai predikat kota Serui selalu tampak nyata didalam masyarakat maka kebersihan dan keindahan kota perlu diatur sehingga selain dampak sampah dan lingkungan hidup, dengan kota yang bersih dapat membawa harum nama baik kota Serui didaerahdaerah lain di Indonesia
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. TEMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 59
