PERANAN USDRP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

PERANAN USDRP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN PROJECT PROJECT LAUNCHING LAUNCHING & & WORKSHOP WORKSHOP URBAN URBAN SECTOR SECTOR DEVELOPMENT DEVELOPMENT REFORM REFORM PROGRAM PROGRAM (USDRP) (USDRP) LOAN LOAN NO. NO. 4786-IND, 4786-IND, PHRD PHRD GRANT GRANT NO. NO. TF-053555-IND TF-053555-IND JAKARTA, JAKARTA, 24 24 –– 26 26 JULI JULI 2006 2006

Oleh: Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Departemen Departemen Pekerjaan Pekerjaan Umum Umum Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Cipta Cipta Karya Karya Departemen Departemen Keuangan Keuangan Republik Republik Indonesia Indonesia

Departemen Departemen Dalam Dalam Negeri Negeri (Depdagri) (Depdagri)

Badan Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional (BAPPENAS) (BAPPENAS)

The The World World Bank Bank

Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah

OUTLINE

I. PERANAN USDRP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN – I.1 TUJUAN DAN SASARAN – I.2 KONDISI USDRP SAAT INI – I.3 TAHAPAN PELAKSANAN USDRP II. PENDEKATAN USDRP II.1 SKEMATIS PENDEKATAN USDRP II.2 KERANGKA PENYIAPAN USDRP II.3 STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA (CDS) III. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

2

I.

PERANAN USDRP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

I.1 Tujuan dan Sasaran


I.1.1 Tujuan USDRP Program yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank) yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelayanan perkotaan melalui reformasi pembangunan yang mencakup upaya pemberdayaan tata pemerintahan yang baik guna mencapai sasaran jangka panjang untuk pengembangan kota yang mandiri di wilayah kabupaten / kota I.1.2 Sasaran USDRP Dimaksudkan untuk mewujudkan : (1) Daerah perkotaan yang lebih layak huni (livable); (2) Daerah perkotaan yang mempunyai daya saing dan produktivitas ekonomi; (3) Pengelolaan keuangan pembangunan daerah yang dapat dipercaya (creditworthiness); serta (4) Penerapan pelaksanaan tata pemerintahan dan manajemen pembangunan yang baik (Good Governance and management). 3

I. PERANAN USDRP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN


I.2 Kondisi USDRP Saat Ini Saat ini USDRP telah mencapai tahapan pelaksanaan sehubungan dengan Loan dan Grant Agreement USDRP (Loan No.4786-IND dan Grant No. TF 053555-IND) yang telah ditandangani oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada tanggal 20 Oktober 2005, dan Loan telah efektif terhitung 3 bulan sejak penandatanganan Loan dan Grant Agreement yaitu pada tanggal 18 Januari 2006.

4



lanjutan… Kondisi USDRP Saat Ini

Dua pemerintah Kabupaten telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Sidenreng Rappang telah menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dengan Ditjen Perbendaharaan. Pemerintah kabupaten kota peserta USDRP yang belum memproses SLA seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Depok, Kota Palu, Kabupaten Sleman, Kota Blitar dan Kota Semarang diharapkan akan segera melanjutkan proses SLA.

5


I.3 Tahapan Pelaksanaan USDRP


-Tahapan Persiapan -Tahapan Pra Pelaksanaan (pre implementation) -Tahapan Pelaksanaan Hal-hal yang harus dilakukan dalam tahapan pelaksanaan proyek setelah pinjaman efektif: Pemrosesan dokumen SLA bagi pemerintah kabupaten dan kota Penerbitan Surat Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai panduan kriteria pembelanjaan proyek baik ditingkat pusat dan daerah, Melakukan pelelangan pekerjaan jasa konsultan dan services, Pengadaan barang dan jasa konstruksi baik di daerah maupun di pusat, Pelaksanaan rencana tindak agenda reformasi di daerah. 6

Urban Sector Development Reform Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah

II. PENDEKATAN USDRP

•

Pendampingan kepada daerah dalam menyiapkan strategi pembangunan kota dan Program Jangka Menengah (PJM) melalui proses partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh stakeholder di daerah.

•

Program yang diusulkan sejalan dengan strategi pengembangan kota (Urban Development Strategy) dan termuat dalam dokumen PJM dengan dua fokus yaitu : Pro growth dan Pro poor dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih aman, damai, adil, demokratis, dan lebih sejahtera.

•

Usulan program dipersiapkan oleh masing-masing pemerintah Kota/Kabupaten (Bottom-Up) dengan melibatkan peran serta seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. 7

Lanjutan.. PENDEKATAN USDRP

• Sub-Proyek yang diusulkan adalah infrastruktur yang mendorong


pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat

• Usulan sub-proyek diprioritaskan pada tahap awal pada sektor-sektor yang menjadi domain bidang Pekerjaan Umum, bersifat Cost Recovery, dan pembiayaannya melalui mekanisme pinjaman (SLA)

8

SKEMATIS PENDEKATAN USDRP

Kota: Kemandirian, Liveable, & Bankable

Individu

Sistem Organisasi

Partisipasi & Transparansi

Sektor

Peningkatan Kapasitas

Reformasi Dasar

Equity

SARANA + KEGIATAN

Hibah

Investasi Infrastruktur

Layanan Publik

LED

Masyarakat

Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Pengadaan

SASARAN USDRP

Pinjaman


TUJUAN TATA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Pengelolaan Keuangan

II.1

9

KERANGKA PENYIAPAN USDRP

PROSES PENYUSUNAN PJM SECARA PARTISIPATIF

• Eksekutif • Urban Forum

FUTURE POSITION • DPRD • Eksekutif • Urban Forum

• DPRD • Eksekutif • Urban Forum

Kondisi saat ini

UDS

Permasalahan

Agenda kota 20 th

Visi/ Misi

Potensi

REFERENSI

• DPRD • Eksekutif • Urban Forum

Daftar Pendek

SWOT Analysis

• CDS (City Development Strategy) • Propeda • Pola dasar • Dokumen tata ruang daerah & propinsi • Dokumen tata ruang kawasan strategis

USDRP Loan Preparation Product

STRATEGY

• • • •

CDS Propeda Pola dasar RUTRK

• • • • • •

PIS/FS

PJM 5 th

UKL/UPL Amdal/LARAP DED/ Dokumen Tender

Reform


STAKEHOLDER INVOLVEMENT

DASAR

Capacity Building

KOMPONEN

Investasi

II.2

CDS Repetada RDTRK/RTRK RTBL Master plan sectoral Renstra dinas

• RDTRK, RTRK, RTBL • Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa • Master plan sektoral (drainase, air bersih, sampah, manaj. Transportasi, dll • Standar perencanaan (teknis) yang berlaku • Kepmen KLH tentang UKL, UPL/AMDAL • Peraturan-2 yang menyangkut pembebasan tanah

10


II.3 STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA (CDS) Kegiatan penyusunan strategi pembangunan kota dimulai dari pengenalan pada diri masing-masing kota yaitu penyusunan profil kota sekaligus identifikasi potensi dan permasalahan Kemudian masing-masing kota (secara partisipatif) melakukan proses SWOT terhadap kondisi yang ada sehingga dapat ditentukan visi jangka panjang kota berdasarkan hasil SWOT tersebut Berdasarkan Tata Ruang Provinsi/ nasional dan potensi kota, maka disusun RTRW, RDTR Kawasan Setelah visi jangka panjang disepakati, maka dirumuskan misi (untuk mencapai visi tersebut dan dioperasionalkan dalam Renstra kota 5 tahunan dengan indikator2 yang jelas. Berdasarkan Renstra kota maka disusun dokumen-dokumen perencanaan PropedaRepetada, masterplan sektoral. Berdasarkan Propeda, Repeteda maupun dokumen-dokumen masterplan sektoral, RDTR kawasan, RTRK dll, maka disusun Program Jangka Menengah yang operasional lengkap dengan rencana pendanaannya. Program Jangka Menengah tersebut merupakan program operasionalisasi dari strategi diatas dan sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan kota secara sistemik dan terukur 11

III. OUTPUT YANG DIHARAPKAN


Diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal penting, yaitu: Peningkatan kesiapan daerah dalam melaksanakan kegiatan USDRP selanjutnya, termasuk menyusun rencana kerja pelaksanaan USDRP Dipahaminya Project Management Manual USDRP sebagai pedoman pelaksanaan USDRP, Disepakatinya rencana kerja dalam pelaksanaan USDRP, Disepakatinya pelaksanaan Rencana Tindak Agenda Reformasi yang meliputi procurement, financial management, partisipasi dan transparansi di daerah peserta USDRP, Diselesaikannya dokumen pengadaan jasa konsultasi dan jasa konstruksi baik untuk daerah maupun untuk pusat. 12


Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Departemen Departemen Pekerjaan Pekerjaan Umum Umum Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Cipta Cipta Karya Karya Departemen Departemen Keuangan Keuangan Republik Republik Indonesia Indonesia

Departemen Departemen Dalam Negeri (Depdagri) (Depdagri)

Badan Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional (BAPPENAS) (BAPPENAS)

The The World World Bank Bank

13

PERANAN USDRP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Recommend Documents