PEMBANGUNAN HUTAN KOTA DALAM STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN PROVINSI BANTEN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Hotel Ledian, 14 oktober 2014
I. GAMBARAN UMUM
1. WILAYAH PERKOTAAN PROVINSI BANTEN
• Pesatnya pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan penduduk mendorong pergeseran peruntukan lahan pertanian dan lahan terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman, centra -centra pedagangan dan kawasan industri. • Menyatunya kawasan pemukiman, centra perdagangan dan kawasan industri melembaga menjadi wilayah perkotaan.
KAWASAN PERKOTAAN
•
Pembangunan fisik kota cenderung mengakibatkan minimnya ruang terbuka hijau dan menghilangkan kondisi yang alami.
•
Lingkungan perkotaan berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi.
LUAS RTH KOTA EXISTING PROV.BANTEN TAHUN 2013 NO
KOTA
LUAS (Ha)
Persen (%)
1
SERANG
5.452,690
20,44
2
CILEGON
2.634,540
15,01
3
TANGERANG
2.935
11,16
4
TANGERANG SELATAN
1.314,470
8,9
Sumber : Hasil Analisis
II. PERMASALAHAN KAWASAN PERKOTAAN PROVINSI BANTEN Pesatnya pembangunan wilayah perkotaan cenderung mengorbankan bentang alam terbuka hijau, fungsi pepohonan sebagai paru wilayah perkotaan dan estetika alami. • penggunaan teknologi industri, transportasi, dan penyegar udara (air conditioner) meningkatkan keluaran asap CO, CO2 , debu timbal dan material beracun lainnya meningkatkan pencemaran udara. Dan peningkatan suhu udara. • minimnya ruang terbuka hijau dan habisnya pohon-pohon berkayu di perkotaan menurunkan kemampuan penyerapan/ fixasi co, co2 dan bahan beracun lainnya. • Kota menghadapi permasalahan lingkungan yang serius: hubungan masyarakat perkotaan dan lingkungannya tidak harmonis.
ANALISIS PERMASALAHAN KAWASAN PERKOTAAN
LINGKUNGAN KUMUH BANJIR
POLUTAN MENINGKAT
WILAYAH PERKOTAAN INTRUSI AIR LAUT
SUHU UDARA MENINGKAT
DLL
III. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 3. Permenhut No. P. 71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PROVINSI BANTEN UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
- RTH PUBLIK 20 % -RTH PRIVAT 10%
RTRW PROV. BANTEN PERDA NO 2 TAHUN 2011
KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLA RUANG PROVINSI BANTEN RTRWP Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi : a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut; c. mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; dan d. mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
ARAHAN PERATURAN ZONASI RTH
PERDA NO 2 TAHUN 2011 TENTANG RTRWP BANTEN)
dilarang semua kegiatan yang bersifat perubahan
fungsi RTH; diijinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% dari luas wilayah kota; pengawasan ketat dari pemerintah kota terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan perubahan fungsi RTH.
RENCANA POLA RUANG
V. Penyelenggaraan Hutan Kota meliputi : A. PENUNJUKAN
B. PEMBANGUNAN
C. PENETAPAN
D. PENGELOLAAN
1 0
PENUNJUKAN HUTAN KOTA Penunjukan : Mencakup luas dan lokasi Hutan Kota Lokasi pada tanah negara atau tanah hak (pemberian kompensasi sesuai peraturan) Merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRWK) Dilakukan oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk DKI oleh Gubernur
KAB/KOTA
JUMLAH (UNIT)
LUAS (Ha)
Kab. Lebak
3 Unit
1,80
Kab. Pandeglang
9 Unit
24,30
LEGALISASI SK Bupati Lebak nomor 660/Kep-102/Bapp/2009 SK BupatinPandeglang nomor 522.82/Kep.183-Huk/ 2010
Penetapan hutan kota dengan Peraturan Daerah
KAB/KOTA
JUMLAH (UNIT)
LUAS (Ha)
LEGALISASI
Kota Serang
2 Unit
14,70
SK penetapan Walkot Serang nomor 660/Kep-8/Huk/2011
Kota Cilegon
6 Unit
25,10
SK penetapan walkot Cilegon nomor 522.82/Kep.245-DLHPE/ 2007
Kab. Tangerang
1 Unit
8,5
SK Penetapan Bupati Tangerang Nomor 522/Kep.366-Huk/2010 2 6
KAB/KOTA
JUMLAH (UNIT)
LUAS (Ha)
LEGALISASI
Kota Tangerang
6 Unit
66
dibuat tahun 2012
Kota Tangerang selatan
3 Unit
2,4
Dibuat tahun 2004 sd 2008
1 5
PENUTUP Pembangunan dan pengembangan hutan kota merupakan salah satu
kebutuhan yang dirasakan mendesak oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terwujudnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana dalam mendukung hidup sehat yang ekonomis, aman, dan sekaligus memberikan pendidikan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan dan pengembangan hutan kota juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya suatu hamparan hijau di wilayah kota yang dapat membantu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meningkatkan nilai estetika dan menyuplai daerah resapan air serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota. Pembangunan Hutan Kota di Provinsi Banten masih perlu dikembangkan dikawasan perkotaan dalam pencapaian target RTH sebesar 30% dengan mengacu pada RTRW Kab/Kota yang telah ditetapkan
