Strategi Pembangunan Kota Surakarta (CDS)

Strategi Pembangunan Kota Surakarta (CDS)

PERMASALAHAN KOTA SURAKARTA

¾ Masalah Tata Ruang & Lingkungan - Belum familier bagi masyarakat - Belum pernah ada evaluasi - Dalam proses masih bersifat Top Down - Belum ada penjabaran secara lokal - Tidak memperharikan publik domain ¾ Masalah Kemiskinan, Pengangguran & Sektor Informal - Rendahnya SDM - Pesatnya arus urbanisasi sehingga menambah konsentrasi tenaga kerja - Ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai - Pemahaman otda yang salah, sehingga membebani rakyat dalam hal retribusi & pajak untuk peningkatan PAD - Kapitalisme - Krisis/ PHK yang mengakibatkan tumbuh pesat usaha di sektor informal ¾ Masalah Konflik Sosial & Kamtibmas - Sering terjadi kerusuhan - Banyak fasilitas umum yang hancur/ rusak - Banyaknya aksi protes dalam bentuk demonstrasi - Rendahnya kepercayaan antar warga

PEMETAAN ISSU KOTA Matriks : Issu Tata ruang dan Lingkungan No

Isu

1

PKL

Kebijakan Tata Issu-issu strategis Hub Antar Ruang wilayah Perda belum Tidak jelas alokasi Pendatang aspiratif ruangnya (imigran)

Distribusi kegiatan Di keramaian

Potensi & Permasalahan

Pusat -

Lapangan kerja + Retribusi + Mengurangi + kriminalitas + Kemacetan lalu lintas +

2

Parkir

3

Pemukiman liar

4

Pemukiman Kumuh Lalu Lintas - UU Lalu lintas (Transportasi - RUTRK ) - Trayek transportasi umum belum diatur - Perda tentang becak Asessibilitas Dituntut semua kebijakan tata ruang

5

6

Kebijakan tata ruang ada Penegakan hukum lemah (inkonsistensi) Program KIP

Belum tersistem -

Keselamatan Kualitas lingkungan Rumah susun

-

Kemacetan Keselamatan Kecelakaan Polusi

Membebani jalan Pendatang

-

- Lalu lintas macet - Parkir liar (-) (-)

Bantaran sungai - Tanah Negara Merata tiap Kesehatan lingkungan kecamatan Belum ada Pusat Kota/pusat kebijakan antar keramaian wilayah

Kemudahan & Niat baik setiap Ke semua kenyamanan daerah kota fasilitas umum untuk meningkatkan pelayanan

ruang -

Keselamatan Kecepatan Kenyamanan

7

Industri Rumah Tangga

IDENTIFIKASI

Kebijakan terhadap lingkungan jelas

blm

Ekonomi kota Pada kampung- dan regional kampung tertentu -

Lapangan kerja Ruang pemasaran Potensi PAD

ISU UNTUK MEMPEROLEH ISU PRIORITAS DARI BIDANG KEMISKINAN DIMENSI KEMISKINAN

ISU - ISU Pesatnya pertumbuhan PKL

Pencemaran lingkungan

STRUKTURAL •

• •

•

•

Kebijakan tata kota tidak jelas termasuk implementasi Perda Sosialisasi Perda kurang Belum berfungsinya lembaga secara optimal. Minimnya akses modal pada lembaga keuangan (perbankan) Karena PHK.

KULTURAL • Faktor lingkungan. • Berportensi dalam pengembangan usaha mandiri. • Solo kota yang tidak pernah tidur • Menjadi kota urban/banyak hiterland.

EKONOMI • Kesempatan lapangan kerja kurang, • Tuntutan kebutuhan hidup • Akibat krisis ekonomi

DAMPAK TERHADAP KOTA

ISU PRIORITAS

• Mengurangi pengangguran (+)* • Peningkatan PAD (+) • Terganggunya kebersihan kota (termasuk sampah) (-)** • Kemacetan lalulintas (-) • Ketidak teraturan tempat berusaha (-) • Terganggunya Kamtibmas (-) • Terganggunya fasilitas publik.(-) • Kurang berfungsinya pasar tradisi (-) • Kecemburuan social (pedagang) (-)

• Ketatnya kompetisi perniagaan (-) • Kenyamanan pemilik rumah yang ditempati PKL terganggu (-) • Punya potensi sbg pendukung pariwisata (+) Anak Jalanan 1. Pengamen

2. Pengemis

ƒ Perda ada, tetapi kurang memadai untuk operasional lapangan ƒ Jaminan sosial dari pemerintah salah sasaran dan kurang merata ƒ Belum ada atau belum optimalnya lembaga sosial yang menangani

ƒ Faktor keluarga dan lingkungan ƒ Tidak tersalurkannya skills yang ada

ƒ Mobilitas serkuler ƒ Malas bekerja ƒ Pengaruh lingkungan

ƒ

ƒ

Kesempatan kerja tidak ada/punya Tuntutan ekonomi

ƒ Pengangguran ƒ Ketidak mampuan bekerja

3. Pekerja Seks Komersial ƒ Pengaruh lingkungan

ƒ Tuntutan

ƒ Mengurangi pengangguran (+) ƒ Mengganggu ketertiban dan kenyamanan (-)

ƒ Terganggunya Kamtibmas (-) ƒ Bertambahnya beban kota, terutama di siang hari (-) ƒ Kumuhnya lingkungan kota (-) ƒ Penyebaran

ekonomi ƒ Mobilitas serkuler ƒ Budaya keluarga ƒ Kesempatan komsumtif kerja tidak ada ƒ Minimnya ketrampilan SDM

4. Pedagang Asongan

ƒ Pengaruh lingkungan ƒ Mengembangkan potensi usaha ƒ Persaingan usaha pelayanan

ƒ Kesempatan kerja sudah berkurang

PSM(penyakit seks menular) (-) ƒ Terganggunya estetika kota (-) ƒ Terganggunya Kamtibmas (-)

ƒ ƒ

ƒ ƒ

Becak (keberadaannya diperlukan di kota Solo)

ƒ Perda transportasi kota diperjelas ƒ Perda pengaturan operasional becak belum jelas implementasinya berkenaan dengan -pembiayaan SIM dan STNK becak -belum terbentuknya forum paguyuban yang aspiratif

ƒ Sebagai alat transportasi tradisional becak masih cukup disenangi ƒ Lemahnya SDM

ƒ Pendapatan menurun , akibat persaingan dengan angkot lain ƒ Sulit mengakses kebutuhan dasar (kesehatan, perumahan, pendidikan)

Mengurangi pengangguran (+) Mempermudah konsumen mendapatkan barang (+) Mengganggu kenyamanan (-) Kecemburuan pedagang mapan ()

ƒ Konflik, karena persaingan alat transportasi (-) ƒ Tidak menimbulkan polusi ƒ Menambah lapangan pekerjaan.(+) ƒ Berpotensi sebagai asset wisata kota (+)

-operasional kerja -trayek ƒ Legalisasi ruangruang parkir untuk becak. Ojek ƒ Belum ada perda perlindungan terhadap ojek ƒ Belum ada paguyuban ojek yang aspiratif Pasar tradisional ƒ Perda dan yang implementasinya termarginalkan tak jelas ƒ Transparansi alur retribusi tidak jelas ƒ Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan pasar tradisional ƒ Adanya persaingan antar instansi (Pasar dan PKL) ƒ Tidak ada niatan Pemda untuk menertibkan pasar ƒ Minimnya akses ke lembaga-lembaga keuangan

ƒ Alat transportasi yang luwes dan terjangkau. ƒ Sebagai kerja sampingan.

ƒ Berkurangnya pembeli ƒ Kompetisi antar pelaku pasar ƒ Berubahnya tradisis yang ada dalam masyarakat ƒ Ada budaya untuk membeli diluar pasar ƒ Ada perilaku untuk menangkap pembeli lebih mudah ƒ Komersialisasi lahan jualan ƒ Peralihan budaya tradisional ke

ƒ Minimnya penghasilan karena persaingan dengan sarana transportasi lain. Penghasilan pedagang menurun ƒ Kesejahteraan pedagang menurun.

ƒ

Peningkatan PAD (+) ƒ Kekumuhan di pasar-pasar tradisional (-) ƒ Keruwetan lalulintas di wilayah sekitar pasar (-) ƒ

modern ƒ Budaya memakai jasa bank plecit Pengangguran ƒ Pencari kerja

ƒ Terbatasnya sectorsektor formal ƒ Ada kelemahan terhadap perlindungan calon tenaga kerja

ƒ ƒ

ƒ

SDM rendah Mobilitas tenaga kerja pada tingkat usia produktif rendah Ada keengganan untuk bekerja di luar daerah (terutama wanita)

ƒ

Akses terhadap kebutuhan dasar rendah

Penjelasan : * (+) : Dampak positif terhadap kota ** (-) : Dampak negatif terhadap kota

MATRIK PENJABARAN ISSU KONFLIK SOSIAL DAN KAMTIBMAS N o

Masalah

1

Molimo

Perilaku

Madat narkoba Judi Minum Pelacuran Kriminalita

Analisis Ekstern Internal al Hukuman Moral ringan Kemiskinan Perda tidak Pemenuhan ada kebutuhan Metode ekonomi penanganan

Tujuan Penanga nan Merubah Perilaku

Strategi Penanga nan Peraturan Penegasan peraturan Preemtif Preventif Ekstensif

Capaia nI

Evaluas i

Capaia n II

Perubah an Perilaku

Tergantu ng Kondisi

Perubah an Perilaku

Pendukung / Pelaksana Eksekutif Legislatif Yudikatif Masyarakat -stakeholder

s

2

Politik

3

Pornograf i

4

Lalin, PKL, Perparkir an

Mafia Kultur masyarakat - Adu Tidak domba adanya - Azas aturan Pemanfaa yang tegas tan - Premanis me - Pemerasa n Politik Tayangan / Belum Artikel adanya porno Perda yang mengatur tentang tata cara penayanga n/ pemuatan artikel prono Semrawut, 1. Perda macet yang mengatur tidak tegas 2. Metode penangan an rancu antar instansi /

Kuratif Hukuman 1. Moral 2. Etika 3. Pemenuh an kebutuh an ekonomi

Merubah Perilaku

Peraturan Preventif Preventif Extensif Kuratif Hukuman Pendidika n Politik

Perubah an Perilaku

Tergantu ng Kondisi

Perubah an Perilaku

1.Eksekutif 2.Legislatif 3.Yudikatif 4.Masyarak atstakeholder

Moral Etika Pemenuha n kebutuhan ekonomi

Merubah Perilaku

Peraturan Penegasan Peraturan Preemtif Preventif Ekstensif Kuratif Hukuman

Perubah an Perilaku

Tergantu ng Kondisi

Perubah an Perilaku

1.Eksekutif 2.Legislatif 3.Yudikatif 4.Masyarak atstakeholder

Moral

Merubah perilaku

Peraturan Penegasan Peraturan Preemtif Preventif Ekstensif Kuratif Hukuman

Merubah perilaku

Kondisio nal

Perubah an perilaku

1.Eksekutif 2.Legislatif 3.Yudikatif 4.Masyarak atstakeholder

Etika Pemenuha n kebutuhan ekonomi

dinas Suburnya mafianisme premanism e

4

5

Kesadaran masyarakat kurang Kelompok Kelompok - Eskalasi Persaingan Kepenting kelompok Politik identitas an berbasis Lokal,region Politik dan al & Agama Nasional , Politisasi Agama Lingkung an

Penyerobot Perda yang an tanah mengatur tidak tegas Methode penanganan rancu antar instansi / dinas Suburnya mafianisme premanism e

1. Moral 2. Etika 3. Pemenuhan kebutuhan ekonomi

Antisipasi disintegra si bangsa.

Temu tokoh Preemtif Preventif Represif Kuratif

Perubah an perilaku

Kondisio nal

Perubah an perilaku

Merubah perilaku

Peraturan Penegasan Peraturan Preemtif Preventif Ekstensif Kuratif Hukuman

Merubah perilaku

Kondisio nal

Perubah an perilaku

Tokoh Politik Tokoh Agama TOMAS Legislatif Eksekutif Yudikatif Masyarakat. 1.Eksekutif 2.Legislatif 3.Yudikatif 4.Masyarak atstakeholder

Kesadaran masyarakat kurang

ISSU

STRATEGIS

¾ Issu Strategis Tata Ruang - Ketiadaan pemerataan dan keadilan dalam tata ruang - Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan tata ruang - Tuntutan transparansi terhadap kebijakan tata ruang - Tata ruang tidak akomodatif ¾ Issu Strategis Kemiskinan - Kemiskinan terjadi akibat proses marjinalisasi terhadap kaum lemah - Terbatasnya ruang keterlibatan publik dan masyarakat bawah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. ¾ Issu Strategis Konflik Sosial & Kamtibmas Rentannya masyarakat Surakarta terhadap Konflik Sosial yang ditandai dengan : - Kurang lancarnya komunikasi sosial, baik antar kelompok sosial masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. - Ketegangan antar kelompok sosial. - Lemahnya penegakan hukum

KONSEP & TUJUAN DALAM PENANGANAN ISSU KOTA 1. Konsep & Tujuan Penanganan Issu Tata Ruang - Memperhatikan historis kota - Mengintegrasikan perkembangan karakter fisik dan ekonomi sosial - Memperhitungkan konteks kewilayahan - Berorientasi pada pembangunan kota yang berkelanjutan

2. Konsep & Tujuan Penanganan Issu Kemiskinan Konsep kehidupan yang layak : - Terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. - Pendapatan yang cukup dalam standart hidup di kota. - Kesetaraan dalam hal pelayanan publik. - Kesempatan dalam berusaha untuk meningkatkan taraf hidup Tujuan : - Terwujudnya Perda yg aspiratif - Peningkatan SDM - Terwujudnya kerjasama (networker) - Tumbuhnya ketaatan hukum - Terciptanya lingkungan kota yg aman, nyaman, sehat. 3. Konsep & Tujuan Penanganan Issu Konflik Konsep penanganan konflik sosial dan kamtibmas mengacu pada prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yaitu : - kenyamanan - ketersediaan ruang publik - ketersediaan ruang untuk pengembangan jatidiri - Media untuk social catarsis

VISI ISSU Visi Manajemen Tataruang - Terciptanya tata ruang yang adil, sehat, nyaman, aman, berkarakter budaya dan berkelanjutan. - Terciptanya tataruang yg mampu memberikan akses lahan, rumah dan pekarangan dasar yg terjangkau bagi permukiman penduduk gol ekonomi lemah, shg tercipta lingk yg aman, tertib, sehat dan produktif - Terciptanya tataruang yg mampu mengakomodasikan kegiatan home industri, meminimalkan dampak lingk yg timbul shg tercipta lingk yg nyaman, aman, sehat, efisien, dan produktif. - Terciptanya tataruang yg mampu melayani kebutuhan ruang parkir shg tercipta transportasi /lalulintas yg lancar, aman, tertib, nyaman dan sehat shg mampu mendukungfungsi & struktur ruang yg efisien, berkarakter dan berkelanjutan - Terciptanya tataruang yg mampu memberi kemudahan bergerak dan berpindah tempat bagi kaum difabel secara aman, nyaman, sehat dan efisien. VISI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Keberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik VISI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KAMTIBMAS : Terwujudnya hubungan yang harmonis antar warga dan antar SARA

STRATEGI PENANGANAN ISSU Strategi Penanganan Tataruang - Kebijakan permukiman bagi golongan ekonomi lemah yg menjamin akses pada pemanfaatan/kepemilikan lahan dan rumah - Advokasi kebijakan - Mengintegrasikan kebijakan parkir dengan perencanaan transportasi dan land use - Penyusunan peraturan kebijakan yang menyangkut pengelolaan, pengaturan dan penertiban parkir.

Strategi penanganan kemiskinan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif Monitoring & Evaluasi Kebijakan Strategi penanganan Konflik sosial Membentuk tim untuk mengevaluasi kerentanan masy. Surakarta thd konflik Menyusun konsep tatanan relasi antar warga Menyusun draft reformasi kebijakan yg berperspektif resolusi konflik Pembangunan keimanan dan ketaqwaan Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social

VISI KOTA Dari hasil SWOT analisis, maka antara lain dapat ditentukan bahwa visi yang tepat bagi Kota Surakarta adalah “Sala Kota Budaya”, yaitu kota yang pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, mandiri, berkepribadian, demokratis, rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia serta menegakkan supremasi hukum yang disertai dengan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Sebagai tujuan utama, maka visi dapat dicapai melalui sasaran-sasaran yang ada, antara lain Solo sebagai Kota Budaya, Sumberdaya manusia yang berkualitas, Perdagangan dan Industri Jasa termasuk Pariwisata di dalamnya. MISI Untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta di masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut : a.

Mengembangkan kota Surakarta sebagai kota budaya yang bertumpu pada perdagangan dan jasa, pendidikan, budaya dan pariwisata

b.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan serta teknologi, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat berlandaskan ke Tuhanan Yang Maha Esa

c.

Menjadikan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing dengan mendayagunakan potensi budaya local dan teknologi terapan yang akrab lingkungan

d.

Menjadikan hukum, supremasi hukum, pelksanaan hak asasi manusia dan demokrasi sebagai budaya masyarakat termasuk para penyelenggara pemerintahan kota

e.

Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen stakeholder dalam semua bidang pembangunan, merekatkan kohesi sosial budaya dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai Sala Kota Budaya

ALUR PIKIR PROSES PENYUSUNAN STRATEGI PENANGANAN ISSU

MASALAH KONFLIK SOSIAL DAN KAMTIBMAS 1. 2. 3.

Sering teradi kerusuhan Banyak terjadi keributan Banyak fasilitas umum yang hancur 4. Banyaknya aksi protes dalam bentuk demonstrasi 5. Rendahnya kepercayaan antar warga kota

EKSPRESI MASALAH KONFLIK DAN KAMTIBMAS Jenis Konflik. Besaran pemicu konflik. Detailing. Analisis faktor yang mempengaruhi (Faktor Eksternal & Faktor Internal) - Dampak terhadap kota. -

VISI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KAMTIBMAS : Terwujudnya hubungan yang harmonis antar warga dan antar SARA

ISSUES STRATEGIS : Rentannya masyarakat Surakarta terhadap Konflik Sosial yang ditandai dengan :

- Kurang lancarnya komunikasi

sosial, baik antar kelompok sosial masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. - Ketegangan antar kelompok sosial. - Lemahnya penegakan hukum

STRATEGI PENANGANAN ISSU - Membentuk tim untuk mengevaluasi kerentanan masy. Surakarta thd konflik - Menyusun konsep tatanan relasi antar warga - Menyusun draft reformasi kebijakan yg berperspektif resolusi konflik - Pembangunan keimanan dan ketaqwaan - Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial

KONSEP DAN TUJUAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT : - kenyamanan - ketersediaan ruang publik - ketersediaan ruang untuk pengembangan jatidiri - Media untuk social catarsis

MASALAH TATA RUANG DAN LINGKUNGAN : - Belum familier bagi masyarakat. - Belum pernah ada evaluasi. - Dalam proses masih bersifat Top Down. - Belum ada penjabaran secara lokal. - Tidak memperhatikan publik domain.

EKSPRESI MASALAH TATA RUANG DAN LINGKUNGAN : -

Issu Fakta da kecenderungan Akar penyebab Ancaman yang ditimbulkan Pengalaman yang berguna Peluang yang dapat dimanfaatkan

ISSUES STRATEGIS : 1.

Ketiadaan pemerataan dan keadilan dalam tata ruang. 2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan tata ruang. 3. Tuntuan transparansi terhadap kjebijakan tata ruang 4. Tata ruang tidak akomodatif.

- Marjinalisasi masyarakat

ekonomi lemah dari akses lahan, rumah dan pelayanan dasar yg terjangkau - Belum terintegrasinya parkir dengan landuse dan transportasi - Belum terakomodasinya kaum difabel dalam kebijakan tataruang

STRATEGI PENANGANAN ISSU - Kebijakan permukiman bagi golongan ekonomi lemah yg menjamin akses pada pemanfaatan/kepemilikan lahan dan rumah - Advokasi kebijakan - Mengintegrasikan kebijakan parkir dengan perencanaan transportasi dan land use - Penyusunan peraturan kebijakan yang menyangkut pengelolaan, pengaturan dan penertiban parkir.

VISI MANAJEMEN TATARUANG dan LINGKUNGAN Terciptanya tataruang yang adil, sehat, nyaman, aman, berkarakter budaya dan berkelanjutan - Terciptanya tataruang yg mampu memberikan akses lahan, rumah dan pekarangan dasar yg terjangkau bagi permukiman penduduk gol ekonomi lemah, shg tercipta lingk yg aman, tertib, sehat dan produktif - Terciptanya tataruang yg mampu mengakomodasikan kegiatan home industri, meminimalkan dampak lingk yg timbul shg tercipta lingk yg nyaman, aman, sehat, efisien, dan produktif. - Terciptanya tataruang yg mampu melayani kebutuhan ruang parkir shg tercipta transportasi /lalulintas yg lancar, aman, tertib, nyaman dan sehat shg mampu mendukungfungsi & struktur ruang yg efisien, berkarakter dan berkelanjutan - Terciptanya tataruang yg mampu memberi kemudahan bergerak dan berpindah tempat bagi kaum difabel secara aman, nyaman, sehat dan efisien.

KONSEP TATA RUANG DAN LINGKUNGAN : - Memperhatikan historis kota. - Mengintegrasikan Perkembangan karakter fisik dan ekonomi soial. - Memperhitungkan konteks kewilayahan. - Berorientasi pada Pembangunan Kota yang berkelanjutan.

MASALAH KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN SEKTOR INFORMAL : - SDM rendah. - Arus urbanisasi pesat. - Tidak tersedianya lapangan kerja di desa. - Sindikat jaringan perdagangan. - Pemahaman Otda yang salah. - Kapitalism. - Krisis / PHK. - Kesempatan kerja yang kurang.

EKSPRESI MASALAH KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN SEKTOR INFORMAL - Ketiadaan ruang gerak bagi tukang becak, pedagang asongan, dan pedagang kaku lima untuk memenuhi hak nya dalam pemenuhan kebutuhan yang layak. - Karena ketiadaan ruang gerak tersebut, maka sangat kecil bagi mereka untuk mendapatkan akses sosial, ekonomi, maupun politik untukj meningkatkan taraf kehidupan mereka. ( lihat tabel analisis issu dasar kemiskinan)

VISI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Keberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

KONSEP DAN TUJUAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN

ISSUES STRATEGIS :

- Kemiskinan terjadi akibat proses marginalisasi terhadap kaum lemah. - Terbatasnya ruang keterlibatan publik dan masyarakat bawah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

STRATEGI PENANGANAN ISSU - Sosialisasi Kebijakan - Perencanaan Partisipatif - Monitoring & Evaluasi Kebijakan

Konsep kehidupan yang layak : - Terdapat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. - Pendapatan yang cukup dalam standart hidup di kota. - Kesetaraan dalam hal pelayanan publik. - Kesempatan dalam berusaha untuk meningkatkan taraf hidup Tujuan : - Terwujudnya Perda yg aspiratif - Peningkatan SDM - Terwujudnya kerjasama (networker) - Tumbuhnya ketaatan hukum - Terciptanya lingkungan kota yg aman, nyaman, sehat.