Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU

Manual Book Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU

1

Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi umat manusia di samping pangan dan sandang, yang selain berfungsi sebagai hunian juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, dan juga mempunyai fungsi sebagai wahana pendidikan dan pembinaan keluarga, serta merupakan wahana pembentukan watak dan kepribadian generasi muda melaui pewarisan nilai-nilai luhur bedaya bangsa sebagai awal mewujudkan ketahanan keluarga, yang menjadi prasyarat menciptakan ketahanan nasional, dalam rangka tetap menjaga keutuhan dan tegaknya NKRI. Dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1045 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pernyataan Bung Hatta, founding father kita pada Kongres Perumahan Rakyat tahun 1950, “SATU RUMAH SEHAT BAGI SATU KELUARGA”. Sebagai penjabaran dari RPJPM tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam prioritas bidang Sarana dan Prasarana. Program perumahan dan permukiman di PUPR mencakup antara lain pembangunan Rumah Susun Sewa (rusunawa), pembangunan Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK), bantuan pembangunan Prasrana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan lainnya. Manual Book penggunaan Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Penyediaan Perumahan (SIBARU) ini dibuat untuk memudahkan user baik ditingkat pusat maupun pemda kabupaten/kota dalam mengoperasikan aplikasi ini untuk pengajuan usulan program pembangunan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA), Rumah Khusus (RUSUS), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya – Berbasis Komunitas (BSPS) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Rumah Umum.

PT. DEKAMA SEKATA | IT Team


2

Untuk menjalankan aplikasi berbasi web ini, dapat mengunakan Aplikasi Chrome atau Mozilla Firefox dengan alamat URL : http://perumahan.pu.go.id/apps/sibaru2016/ Cara Menjalankan Aplikasi : A. Halaman Utama

Gambar 1. Halaman utama

Halaman utama adalah halaman pertama saat mengakses Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Penyediaan Perumahan (SIBARU), dimana ada beberapa fitur yang sudah disediakan antara lain : a. Menu Informasi Terkait Informasi yang berisi Tentang SIBARU, Publikasi, FAQ (Frequent Ask Question) yaitu dokumen online yang berisi serangkaian pertanyaan dan jawaban yang umum tentang penggunaan SIBARU dan Kontak Person pengelolaan SIBARU.

Gambar 2. Tentang “SIBARU”

Gambar 3. Tentang “Publikasi”



3

Gambar 4. Tentang “FAQ” (Pertanyaan Terkait Sistem Informasi)

Gambar 5. Tentang “Kontak Person”

b.

Menu Login Untuk menggunakan aplikasi SIBARU, maka user agar masuk terlebih dahulu/login yang terletak di sebelah kanan

Gambar 6. Menu Login-1



4

Gambar 7. Menu Login-2

Setelah klik “Masuk”, maka tampilan berubah dan user diminta untuk memasukkan “Nama Pengguna” dan “Kata Sandi”. Sebagai informasi, maka berikut nama pengguna yang sudah dibuat berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. No

Nama Pengguna

Keterangan

1

dev

Administrator Developer

2

admin

Administrator

3

admin_rusun

Direktorat Rusun

4

admin_rusus

Direktorat Rusus

5

admin_bsps

Direktorat Swadaya

6

admin_ruk

Direktorat RUK

7

PEMPROV_ACEH

PEMERINTAH PROVINSI ACEH

8

PEMPROV_SUMUT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

9

PEMPROV_SUMBAR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

10

PEMPROV_RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

11

PEMPROV_JAMBI

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

12

PEMPROV_SUMSEL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

13

PEMPROV_BENGKULU

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

14

PEMPROV_LAMPUNG

15

PEMPROV_BABEL

16

PEMPROV_KEPRI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

17

PEMPROV_JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

18

PEMPROV_JABAR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

19

PEMPROV_JATENG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

20

PEMPROV_YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

21

PEMPROV_JATIM

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

22

PEMPROV_BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

23

PEMPROV_BALI

PEMERINTAH PROVINSI BALI

24

PEMPROV_NTB

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Manual Book Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU No

Nama Pengguna

5 Keterangan

25

PEMPROV_NTT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

26

PEMPROV_KALBAR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

27

PEMPROV_KALTENG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

28

PEMPROV_KALSEL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

29

PEMPROV_KALTIM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

30

PEMPROV_KALUT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

31

PEMPROV_SULUT

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

32

PEMPROV_SULTENG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

33

PEMPROV_SULSEL

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

34

PEMPROV_SULTRA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

35

PEMPROV_GORONTALO

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

36

PEMPROV_SULBAR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

37

PEMPROV_MALUKU

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

38

PEMPROV_MALUT

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

39

PEMPROV_PAPUABARAT

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

40

PEMPROV_PAPUA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

41

PEMKAB_SIMEULUE

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

42

PEMKAB_ACEH_SINGKIL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

43

PEMKAB_ACEH_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

44

PEMKAB_ACEH_TENGGARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

45

PEMKAB_ACEH_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

46

PEMKAB_ACEH_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

47

PEMKAB_ACEH_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

48

PEMKAB_ACEH_BESAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

49

PEMKAB_PIDIE

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

50

PEMKAB_BIREUEN

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

51

PEMKAB_ACEH_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

52

PEMKAB_ACEH_BARAT_DAYA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

53

PEMKAB_GAYO_LUES

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

54

PEMKAB_ACEH_TAMIANG

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

55

PEMKAB_NAGAN_RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

56

PEMKAB_ACEH_JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

57

PEMKAB_BENER_MERIAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

58

PEMKAB_PIDIE_JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

59

PEMKOT_BANDA_ACEH

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

60

PEMKOT_SABANG

PEMERINTAH KOTA SABANG

61

PEMKOT_LANGSA

PEMERINTAH KOTA LANGSA

62

PEMKOT_LHOKSEUMAWE

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

63

PEMKOT_SUBULUSSALAM

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



Nama Pengguna

6 Keterangan

64

PEMKAB_NIAS

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

65

PEMKAB_MANDAILING_NATAL

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

66

PEMKAB_TAPANULI_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

67

PEMKAB_TAPANULI_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

68

PEMKAB_TAPANULI_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

69

PEMKAB_TOBA_SAMOSIR

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

70

PEMKAB_LABUHAN_BATU

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU

71

PEMKAB_ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

72

PEMKAB_SIMALUNGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

73

PEMKAB_DAIRI

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

74

PEMKAB_KARO

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

75

PEMKAB_DELI_SERDANG

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

76

PEMKAB_LANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

77

PEMKAB_NIAS_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

78

PEMKAB_HUMBANG_HASUNDUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

79

PEMKAB_PAKPAK_BHARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

80

PEMKAB_SAMOSIR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

81

PEMKAB_SERDANG_BEDAGAI

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

82

PEMKAB_BATU_BARA

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

83

PEMKAB_PADANG_LAWAS_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

84

PEMKAB_PADANG_LAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

85

PEMKAB_LABUHAN_BATU_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

86

PEMKAB_LABUHAN_BATU_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

87

PEMKAB_NIAS_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

88

PEMKAB_NIAS_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

89

PEMKOT_SIBOLGA

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

90

PEMKOT_TANJUNG_BALAI

PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

91

PEMKOT_PEMATANG_SIANTAR

PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

92

PEMKOT_TEBING_TINGGI

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

93

PEMKOT_MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

94

PEMKOT_BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI

95

PEMKOT_PADANGSIDIMPUAN

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

96

PEMKOT_GUNUNGSITOLI

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

97

PEMKAB_KEPULAUAN_MENTAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

98

PEMKAB_PESISIR_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

99

PEMKAB_SOLOK

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

100

PEMKAB_SIJUNJUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

101

PEMKAB_TANAH_DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

102

PEMKAB_PADANG_PARIAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Nama Pengguna

7 Keterangan

103

PEMKAB_AGAM

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

104

PEMKAB_LIMA_PULUH_PEMKOT

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

105

PEMKAB_PASAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

106

PEMKAB_SOLOK_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

107

PEMKAB_DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

108

PEMKAB_PASAMAN_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

109

PEMKOT_PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

110

PEMKOT_SOLOK

PEMERINTAH KOTA SOLOK

111

PEMKOT_SAWAH_LUNTO

PEMERINTAH KOTA SAWAH LUNTO

112

PEMKOT_PADANG_PANJANG

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

113

PEMKOT_BUKITTINGGI

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

114

PEMKOT_PAYAKUMBUH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

115

PEMKOT_PARIAMAN

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

116

PEMKAB_KUANTAN_SINGINGI

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

117

PEMKAB_INDRAGIRI_HULU

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

118

PEMKAB_INDRAGIRI_HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

119

PEMKAB_PELALAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

120

PEMKAB_S_I_A_K

PEMERINTAH KABUPATEN S I A K

121

PEMKAB_KAMPAR

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

122

PEMKAB_ROKAN_HULU

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

123

PEMKAB_BENGKALIS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

124

PEMKAB_ROKAN_HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

125

PEMKAB_KEPULAUAN_MERANTI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

126

PEMKOT_PEKANBARU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

127

PEMKOT_D_U_M_A_I

PEMERINTAH KOTA D U M A I

128

PEMKAB_KERINCI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

129

PEMKAB_MERANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

130

PEMKAB_SAROLANGUN

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

131

PEMKAB_BATANG_HARI

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

132

PEMKAB_MUARO_JAMBI

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

133

PEMKAB_TANJUNG_JABUNG_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

134

PEMKAB_TANJUNG_JABUNG_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

135

PEMKAB_TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

136

PEMKAB_BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

137

PEMKOT_JAMBI

PEMERINTAH KOTA JAMBI

138

PEMKOT_SUNGAI_PENUH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

139

PEMKAB_OGAN_KOMERING_ULU

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

140

PEMKAB_OGAN_KOMERING_ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

141

PEMKAB_MUARA_ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



Nama Pengguna

8 Keterangan

142

PEMKAB_LAHAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

143

PEMKAB_MUSI_RAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

144

PEMKAB_MUSI_BANYUASIN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

145

PEMKAB_BANYU_ASIN

146

PEMKAB_OGAN_KOMERING_ULU_SELATAN

147

PEMKAB_OGAN_KOMERING_ULU_TIMUR

148

PEMKAB_OGAN_ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYU ASIN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

149

PEMKAB_EMPAT_LAWANG

150

PEMKAB_PENUKAL_ABAB_LEMATANG_ILIR

151

PEMKAB_MUSI_RAWAS_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

152

PEMKOT_PALEMBANG

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

153

PEMKOT_PRABUMULIH

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

154

PEMKOT_PAGAR_ALAM

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

155

PEMKOT_LUBUKLINGGAU

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

156

PEMKAB_BENGKULU_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

157

PEMKAB_REJANG_LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

158

PEMKAB_BENGKULU_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

159

PEMKAB_KAUR

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

160

PEMKAB_SELUMA

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

161

PEMKAB_MUKOMUKO

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

162

PEMKAB_LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

163

PEMKAB_KEPAHIANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

164

PEMKAB_BENGKULU_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

165

PEMKOT_BENGKULU

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

166

PEMKAB_LAMPUNG_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

167

PEMKAB_TANGGAMUS

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

168

PEMKAB_LAMPUNG_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

169

PEMKAB_LAMPUNG_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

170

PEMKAB_LAMPUNG_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

171

PEMKAB_LAMPUNG_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

172

PEMKAB_WAY_KANAN

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

173

PEMKAB_TULANGBAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULANGBAWANG

174

PEMKAB_PESAWARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

175

PEMKAB_PRINGSEWU

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

176

PEMKAB_MESUJI

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

177

PEMKAB_TULANG_BAWANG_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

178

PEMKAB_PESISIR_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

179

PEMKOT_BANDAR_LAMPUNG

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Nama Pengguna

9 Keterangan

180

PEMKOT_METRO

PEMERINTAH KOTA METRO

181

PEMKAB_BANGKA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

182

PEMKAB_BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

183

PEMKAB_BANGKA_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

184

PEMKAB_BANGKA_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

185

PEMKAB_BANGKA_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

186

PEMKAB_BELITUNG_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

187

PEMKOT_PANGKAL_PINANG

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

188

PEMKAB_KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

189

PEMKAB_BINTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

190

PEMKAB_NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

191

PEMKAB_LINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

192

PEMKAB_KEPULAUAN_ANAMBAS

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

193

PEMKOT_B_A_T_A_M

PEMERINTAH KOTA B A T A M

194

PEMKOT_TANJUNG_PINANG

PEMERINTAH KOTA TANJUNG PINANG

195

PEMKAB_KEPULAUAN_SERIBU

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

196

PEMKOT_JAKARTA_SELATAN

PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN

197

PEMKOT_JAKARTA_TIMUR

PEMERINTAH KOTA JAKARTA TIMUR

198

PEMKOT_JAKARTA_PUSAT

PEMERINTAH KOTA JAKARTA PUSAT

199

PEMKOT_JAKARTA_BARAT

PEMERINTAH KOTA JAKARTA BARAT

200

PEMKOT_JAKARTA_UTARA

PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARA

201

PEMKAB_BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

202

PEMKAB_SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

203

PEMKAB_CIANJUR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

204

PEMKAB_BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

205

PEMKAB_GARUT

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

206

PEMKAB_TASIKMALAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

207

PEMKAB_CIAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

208

PEMKAB_KUNINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

209

PEMKAB_CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

210

PEMKAB_MAJALENGKA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

211

PEMKAB_SUMEDANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

212

PEMKAB_INDRAMAYU

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

213

PEMKAB_SUBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

214

PEMKAB_PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

215

PEMKAB_KARAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

216

PEMKAB_BEKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

217

PEMKAB_BANDUNG_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

218

PEMKAB_PANGANDARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



Nama Pengguna

10 Keterangan

219

PEMKOT_BOGOR

PEMERINTAH KOTA BOGOR

220

PEMKOT_SUKABUMI

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

221

PEMKOT_BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

222

PEMKOT_CIREBON

PEMERINTAH KOTA CIREBON

223

PEMKOT_BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI

224

PEMKOT_DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK

225

PEMKOT_CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

226

PEMKOT_TASIKMALAYA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

227

PEMKOT_BANJAR

PEMERINTAH KOTA BANJAR

228

PEMKAB_CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

229

PEMKAB_BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

230

PEMKAB_PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

231

PEMKAB_BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

232

PEMKAB_KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

233

PEMKAB_PURWOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

234

PEMKAB_WONOSOBO

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

235

PEMKAB_MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

236

PEMKAB_BOYOLALI

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

237

PEMKAB_KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

238

PEMKAB_SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

239

PEMKAB_WONOGIRI

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

240

PEMKAB_KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

241

PEMKAB_SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

242

PEMKAB_GROBOGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

243

PEMKAB_BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

244

PEMKAB_REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

245

PEMKAB_PATI

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

246

PEMKAB_KUDUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

247

PEMKAB_JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

248

PEMKAB_DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

249

PEMKAB_SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

250

PEMKAB_TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

251

PEMKAB_KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

252

PEMKAB_BATANG

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

253

PEMKAB_PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

254

PEMKAB_PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

255

PEMKAB_TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

256

PEMKAB_BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

257

PEMKOT_MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG



Nama Pengguna

11 Keterangan

258

PEMKOT_SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

259

PEMKOT_SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

260

PEMKOT_SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

261

PEMKOT_PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

262

PEMKOT_TEGAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL

263

PEMKAB_KULON_PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

264

PEMKAB_BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

265

PEMKAB_GUNUNG_KIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

266

PEMKAB_SLEMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

267

PEMKOT_YOGYAKARTA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

268

PEMKAB_PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

269

PEMKAB_PONOROGO

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

270

PEMKAB_TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

271

PEMKAB_TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

272

PEMKAB_BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

273

PEMKAB_KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

274

PEMKAB_MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

275

PEMKAB_LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

276

PEMKAB_JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

277

PEMKAB_BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

278

PEMKAB_BONDOWOSO

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

279

PEMKAB_SITUBONDO

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

280

PEMKAB_PROBOLINGGO

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

281

PEMKAB_PASURUAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

282

PEMKAB_SIDOARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

283

PEMKAB_MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

284

PEMKAB_JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

285

PEMKAB_NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

286

PEMKAB_MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

287

PEMKAB_MAGETAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

288

PEMKAB_NGAWI

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

289

PEMKAB_BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

290

PEMKAB_TUBAN

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

291

PEMKAB_LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

292

PEMKAB_GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

293

PEMKAB_BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

294

PEMKAB_SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

295

PEMKAB_PAMEKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

296

PEMKAB_SUMENEP

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



Nama Pengguna

12 Keterangan

297

PEMKOT_KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

298

PEMKOT_BLITAR

PEMERINTAH KOTA BLITAR

299

PEMKOT_MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG

300

PEMKOT_PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

301

PEMKOT_PASURUAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

302

PEMKOT_MOJOKERTO

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

303

PEMKOT_MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

304

PEMKOT_SURABAYA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

305

PEMKOT_BATU

PEMERINTAH KOTA BATU

306

PEMKAB_PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

307

PEMKAB_LEBAK

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

308

PEMKAB_TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

309

PEMKAB_SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

310

PEMKOT_TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

311

PEMKOT_CILEGON

PEMERINTAH KOTA CILEGON

312

PEMKOT_SERANG

PEMERINTAH KOTA SERANG

313

PEMKOT_TANGERANG_SELATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

314

PEMKAB_JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

315

PEMKAB_TABANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

316

PEMKAB_BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

317

PEMKAB_GIANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

318

PEMKAB_KLUNGKUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

319

PEMKAB_BANGLI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

320

PEMKAB_KARANG_ASEM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANG ASEM

321

PEMKAB_BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

322

PEMKOT_DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

323

PEMKAB_LOMBOK_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

324

PEMKAB_LOMBOK_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

325

PEMKAB_LOMBOK_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

326

PEMKAB_SUMBAWA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

327

PEMKAB_DOMPU

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

328

PEMKAB_BIMA

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

329

PEMKAB_SUMBAWA_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

330

PEMKAB_LOMBOK_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

331

PEMKOT_MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM

332

PEMKOT_BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA

333

PEMKAB_SUMBA_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

334

PEMKAB_SUMBA_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

335

PEMKAB_KUPANG

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG



Nama Pengguna

13 Keterangan

336

PEMKAB_TIMOR_TENGAH_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

337

PEMKAB_TIMOR_TENGAH_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

338

PEMKAB_BELU

PEMERINTAH KABUPATEN BELU

339

PEMKAB_ALOR

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

340

PEMKAB_LEMBATA

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

341

PEMKAB_FLORES_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

342

PEMKAB_SIKKA

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

343

PEMKAB_ENDE

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

344

PEMKAB_NGADA

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

345

PEMKAB_MANGGARAI

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

346

PEMKAB_ROTE_NDAO

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

347

PEMKAB_MANGGARAI_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

348

PEMKAB_SUMBA_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

349

PEMKAB_SUMBA_BARAT_DAYA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

350

PEMKAB_NAGEKEO

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

351

PEMKAB_MANGGARAI_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

352

PEMKAB_SABU_RAIJUA

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

353

PEMKAB_MALAKA

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

354

PEMKOT_KUPANG

PEMERINTAH KOTA KUPANG

355

PEMKAB_SAMBAS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

356

PEMKAB_BENGKAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

357

PEMKAB_LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

358

PEMKAB_MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

359

PEMKAB_SANGGAU

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

360

PEMKAB_KETAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

361

PEMKAB_SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

362

PEMKAB_KAPUAS_HULU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

363

PEMKAB_SEKADAU

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

364

PEMKAB_MELAWI

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

365

PEMKAB_KAYONG_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

366

PEMKAB_KUBU_RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

367

PEMKOT_PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

368

PEMKOT_SINGKAWANG

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

369

PEMKAB_PEMKOTWARINGIN_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

370

PEMKAB_PEMKOTWARINGIN_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

371

PEMKAB_KAPUAS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

372

PEMKAB_BARITO_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

373

PEMKAB_BARITO_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

374

PEMKAB_SUKAMARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA



Nama Pengguna

14 Keterangan

375

PEMKAB_LAMANDAU

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

376

PEMKAB_SERUYAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

377

PEMKAB_KATINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

378

PEMKAB_PULANG_PISAU

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

379

PEMKAB_GUNUNG_MAS

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

380

PEMKAB_BARITO_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

381

PEMKAB_MURUNG_RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

382

PEMKOT_PALANGKA_RAYA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

383

PEMKAB_TANAH_LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

384

PEMKAB_PEMKOT_BARU

PEMERINTAH KABUPATEN KOTA BARU

385

PEMKAB_BANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

386

PEMKAB_BARITO_KUALA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

387

PEMKAB_TAPIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

388

PEMKAB_HULU_SUNGAI_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

389

PEMKAB_HULU_SUNGAI_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

390

PEMKAB_HULU_SUNGAI_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

391

PEMKAB_TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

392

PEMKAB_TANAH_BUMBU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

393

PEMKAB_BALANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

394

PEMKOT_BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

395

PEMKOT_BANJAR_BARU

PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU

396

PEMKAB_PASER

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

397

PEMKAB_KUTAI_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

398

PEMKAB_KUTAI_KARTANEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

399

PEMKAB_KUTAI_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

400

PEMKAB_BERAU

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

401

PEMKAB_PENAJAM_PASER_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

402

PEMKAB_MAHAKAM_HULU

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM HULU

403

PEMKOT_BALIKPAPAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

404

PEMKOT_SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

405

PEMKOT_BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

406

PEMKAB_MALINAU

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

407

PEMKAB_BULUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

408

PEMKAB_TANA_TIDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

409

PEMKAB_NUNUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

410

PEMKOT_TARAKAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

411

PEMKAB_BOLAANG_MONGONDOW

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

412

PEMKAB_MINAHASA

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

413

PEMKAB_KEPULAUAN_SANGIHE

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



15

No

Nama Pengguna

414

PEMKAB_KEPULAUAN_TALAUD

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

415

PEMKAB_MINAHASA_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

416

PEMKAB_MINAHASA_UTARA

417

PEMKAB_BOLAANG_MONGONDOW_UTARA

418

PEMKAB_SIAU_TAGULANDANG_BIARO

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

419

PEMKAB_MINAHASA_TENGGARA

420

PEMKAB_BOLAANG_MONGONDOW_SELATAN

421

PEMKAB_BOLAANG_MONGONDOW_TIMUR

422

PEMKOT_MANADO

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PEMERINTAH KOTA MANADO

423

PEMKOT_BITUNG

PEMERINTAH KOTA BITUNG

424

PEMKOT_TOMOHON

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

425

PEMKOT_PEMKOTMOBAGU

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

426

PEMKAB_BANGGAI_KEPULAUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

427

PEMKAB_BANGGAI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

428

PEMKAB_MOROWALI

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

429

PEMKAB_POSO

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

430

PEMKAB_DONGGALA

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

431

PEMKAB_TOLI-TOLI

PEMERINTAH KABUPATEN TOLI-TOLI

432

PEMKAB_BUOL

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

433

PEMKAB_PARIGI_MOUTONG

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

434

PEMKAB_TOJO_UNA-UNA

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

435

PEMKAB_SIGI

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

436

PEMKAB_BANGGAI_LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

437

PEMKAB_MOROWALI_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

438

PEMKOT_PALU

PEMERINTAH KOTA PALU

439

PEMKAB_KEPULAUAN_SELAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

440

PEMKAB_BULUKUMBA

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

441

PEMKAB_BANTAENG

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

442

PEMKAB_JENEPONTO

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

443

PEMKAB_TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

444

PEMKAB_GOWA

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

445

PEMKAB_SINJAI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

446

PEMKAB_MAROS

447

PEMKAB_PANGKAJENE_DAN_KEPULAUAN

448

PEMKAB_BARRU

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

449

PEMKAB_BONE

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

450

PEMKAB_SOPPENG

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

451

PEMKAB_WAJO

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO


Keterangan


Nama Pengguna

16 Keterangan

452

PEMKAB_SIDENRENG_RAPPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

453

PEMKAB_PINRANG

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

454

PEMKAB_ENREKANG

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

455

PEMKAB_LUWU

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

456

PEMKAB_TANA_TORAJA

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

457

PEMKAB_LUWU_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

458

PEMKAB_LUWU_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

459

PEMKAB_TORAJA_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

460

PEMKOT_MAKASSAR

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

461

PEMKOT_PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

462

PEMKOT_PALOPO

PEMERINTAH KOTA PALOPO

463

PEMKAB_BUTON

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

464

PEMKAB_MUNA

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

465

PEMKAB_KONAWE

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

466

PEMKAB_KOLAKA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

467

PEMKAB_KONAWE_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

468

PEMKAB_BOMBANA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

469

PEMKAB_WAKATOBI

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

470

PEMKAB_KOLAKA_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

471

PEMKAB_BUTON_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

472

PEMKAB_KONAWE_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

473

PEMKAB_KOLAKA_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

474

PEMKAB_KONAWE_KEPULAUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

475

PEMKAB_MUNA_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

476

PEMKAB_BUTON_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

477

PEMKAB_BUTON_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN

478

PEMKOT_KENDARI

PEMERINTAH KOTA KENDARI

479

PEMKOT_BAUBAU

PEMERINTAH KOTA BAUBAU

480

PEMKAB_BOALEMO

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

481

PEMKAB_GORONTALO

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

482

PEMKAB_POHUWATO

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

483

PEMKAB_BONE_BOLANGO

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

484

PEMKAB_GORONTALO_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

485

PEMKOT_GORONTALO

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

486

PEMKAB_MAJENE

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

487

PEMKAB_POLEWALI_MANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

488

PEMKAB_MAMASA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

489

PEMKAB_MAMUJU

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

490

PEMKAB_MAMUJU_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA



Nama Pengguna

17 Keterangan

491

PEMKAB_MAMUJU_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

492

PEMKAB_MALUKU_TENGGARA_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

493

PEMKAB_MALUKU_TENGGARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

494

PEMKAB_MALUKU_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

495

PEMKAB_BURU

PEMERINTAH KABUPATEN BURU

496

PEMKAB_KEPULAUAN_ARU

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

497

PEMKAB_SERAM_BAGIAN_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

498

PEMKAB_SERAM_BAGIAN_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

499

PEMKAB_MALUKU_BARAT_DAYA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

500

PEMKAB_BURU_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

501

PEMKOT_AMBON

PEMERINTAH KOTA AMBON

502

PEMKOT_TUAL

PEMERINTAH KOTA TUAL

503

PEMKAB_HALMAHERA_BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

504

PEMKAB_HALMAHERA_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

505

PEMKAB_KEPULAUAN_SULA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

506

PEMKAB_HALMAHERA_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

507

PEMKAB_HALMAHERA_UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

508

PEMKAB_HALMAHERA_TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

509

PEMKAB_PULAU_MOROTAI

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

510

PEMKAB_PULAU_TALIABU

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU

511

PEMKOT_TERNATE

PEMERINTAH KOTA TERNATE

512

PEMKOT_TIDORE_KEPULAUAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

513

PEMKAB_FAKFAK

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

514

PEMKAB_KAIMANA

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

515

PEMKAB_TELUK_WONDAMA

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

516

PEMKAB_TELUK_BINTUNI

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

517

PEMKAB_MANOKWARI

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

518

PEMKAB_SORONG_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

519

PEMKAB_SORONG

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

520

PEMKAB_RAJA_AMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

521

PEMKAB_TAMBRAUW

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

522

PEMKAB_MAYBRAT

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

523

PEMKAB_MANOKWARI_SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

524

PEMKAB_PEGUNUNGAN_ARFAK

PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

525

PEMKOT_SORONG

PEMERINTAH KOTA SORONG

526

PEMKAB_MERAUKE

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

527

PEMKAB_JAYAWIJAYA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

528

PEMKAB_JAYAPURA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

529

PEMKAB_NABIRE

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE



18

No

Nama Pengguna

530

PEMKAB_KEPULAUAN_YAPEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

531

PEMKAB_BIAK_NUMFOR

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

532

PEMKAB_PANIAI

PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

533

PEMKAB_PUNCAK_JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

534

PEMKAB_MIMIKA

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

535

PEMKAB_BOVEN_DIGOEL

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

536

PEMKAB_MAPPI

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

537

PEMKAB_ASMAT

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

538

PEMKAB_YAHUKIMO

PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

539

PEMKAB_PEGUNUNGAN_BINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

540

PEMKAB_TOLIKARA

PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA

541

PEMKAB_SARMI

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

542

PEMKAB_KEEROM

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

543

PEMKAB_WAROPEN

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

544

PEMKAB_SUPIORI

PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

545

PEMKAB_MAMBERAMO_RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

546

PEMKAB_NDUGA

PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA

547

PEMKAB_LANNY_JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA

548

PEMKAB_MAMBERAMO_TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

549

PEMKAB_YALIMO

PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO

550

PEMKAB_PUNCAK

PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK

551

PEMKAB_DOGIYAI

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI

552

PEMKAB_INTAN_JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

553

PEMKAB_DEIYAI

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

554

PEMKOT_JAYAPURA

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

555

PENGUSUL_PEMPROV_ACEH

PEMERINTAH PROVINSI ACEH

556

PENGUSUL_PEMPROV_SUMUT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

557

PENGUSUL_PEMPROV_SUMBAR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

558

PENGUSUL_PEMPROV_RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

559

PENGUSUL_PEMPROV_JAMBI

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

560

PENGUSUL_PEMPROV_SUMSEL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

561

PENGUSUL_PEMPROV_BENGKULU

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

562

PENGUSUL_PEMPROV_LAMPUNG

563

PENGUSUL_PEMPROV_BABEL

564

PENGUSUL_PEMPROV_KEPRI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

565

PENGUSUL_PEMPROV_JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

566

PENGUSUL_PEMPROV_JABAR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

567

PENGUSUL_PEMPROV_JATENG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

568

PENGUSUL_PEMPROV_YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA


Keterangan


Nama Pengguna

19 Keterangan

569

PENGUSUL_PEMPROV_JATIM

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

570

PENGUSUL_PEMPROV_BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

571

PENGUSUL_PEMPROV_BALI

PEMERINTAH PROVINSI BALI

572

PENGUSUL_PEMPROV_NTB

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

573

PENGUSUL_PEMPROV_NTT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

574

PENGUSUL_PEMPROV_KALBAR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

575

PENGUSUL_PEMPROV_KALTENG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

576

PENGUSUL_PEMPROV_KALSEL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

577

PENGUSUL_PEMPROV_KALTIM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

578

PENGUSUL_PEMPROV_KALUT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

579

PENGUSUL_PEMPROV_SULUT

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

580

PENGUSUL_PEMPROV_SULTENG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

581

PENGUSUL_PEMPROV_SULSEL

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

582

PENGUSUL_PEMPROV_SULTRA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

583

PENGUSUL_PEMPROV_GORONTALO

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

584

PENGUSUL_PEMPROV_SULBAR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

585

PENGUSUL_PEMPROV_MALUKU

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

586

PENGUSUL_PEMPROV_MALUT

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

587

PENGUSUL_PEMPROV_PAPUABARAT

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

588

PENGUSUL_PEMPROV_PAPUA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

589

POLRI

POLRI

590

TNI

TNI

591

DPR

Untuk password, semua masih menggunakan huruf “a”, namun jika user sudah masuk agar segera mengganti password sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Untuk mengganti passwordnya, maka user agar masuk dulu kedalam sistem SIBARU kemudian klik tombol tanda panah disebelah kanan atas dan pilih “Ganti Password” 1

Gambar 8. Menu Ganti Password

2

Setelah itu, masukkan password lama dan isikan kata sandi yang baru dan klik “Simpan” PT. DEKAMA SEKATA | IT Team


20

B. HALAMAN PORTAL  Menu Input Usulan Untuk melakukan input daftar usulan bantuan penyediaan perumahan, maka user harus mengenali terlebih dahulu halaman portal sebagai berikut :

Gambar 9. Menu Input Daftar Usulan

Berfungsi untuk perumahan

memasukkan

daftar

usulan

bantuan

penyediaan

Berfungsi menetapkan usulan bantuan penyediaan perumahan, setelah syarat administrasi dan teknis terpenuhi Berfungsi untuk melihat grafik baik yang masih berupa usulan maupun sudah diterima Langkah awal untuk memulai input daftar usulan bantuan penyediaan perumahan, maka user agar mengklik “Usulan” dan klik “Buat Usulan” disebelah kanan atas

Gambar 10. Menu Buat Usulan

Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

Gambar 11. Tampilan Input Daftar Usulan



21

Setelah keluar tampilan input daftar usulan, maka user agar memilih programnya, apakah masuk dalam kategori “Rusun” atau “Rusus” atau “Rumah Swadaya” atau “RUK” dengan cara diklik pada lingkaran kecilnya. 1.

Ketika user memilih untuk kategori Rusun, maka langkah selanjutnya melakukan input kegiatannya, dimana untuk rusun terdapat 2 hal yang harus dipilih salah satu

Gambar 12. Tampilan pilihan kegiatan

2.

Setelah memilih salah 1 kegiatan, maka user diminta untuk input sasaran/peruntukan dibangunnya rusun, dimana sudah ada tombol pilihannya

Gambar 13. Tampilan pilihan sasaran/peruntukan

3.

Setelah input sasaran, maka user diminta untuk input “Lokasi”, dimana pada saat kita klik lokasi otomatis akan keluar “daftar wilayah” dan pilih salah satu alamat dibangunnya rusun. Tampak disebelah kanan, otomatis peta akan langsung mengarah ke salah satu wilayah yang dituju. Untuk menentukan titik koordinatnya, maka pada gambar peta klik salah satu daerah untuk menentukan titik koordinat, dimana ototmatis akan langsung terisi dimenu “Koordinat”

Gambar 14. Tampilan pilihan lokasi


Manual Book Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU 4. 5. 6.

22

Untuk Kolom “Alamat”, bisa diisikan alamat lengkap dari pembangunan rusun tersebut Untuk Kolom “Keterangan”, bisa diisikan penjelasan dari dibangunanya rusun Setelah kolom keterangan diinput, maka user diminta untuk melakukan input “Jumlah Unit”, “Type Unit”, “Ukuran Unit” dan “Usulan Rencana Anggaran”, dimana caranya klik tombol (+) yang ada disebelah kanan bawah

Tombol Tambah

Gambar 15. Tampilan pilihan lokasi

7. 8. 9. 10.

Pada kolom “Jumlah Unit”, isikan berapa unit yang hendak diajukan Pada kolom “Type Unit”, isikan type unitnya apakah untuk lajang atau keluarga Pada kolom “Ukuran Unit”, isikan ukurannya apakah 24 atau 36 Pada kolom “Usulan Rencana Anggaran”, isikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rusun tersebut

Klik “Simpan”

Isikan Jmlh Unit

Isikan Type Unit

Isikan Ukuran Unit

Isikan rencana anggaran

Gambar 16. Tampilan input unit

11. 12.

Jika sudah dilengkapi input datanya, maka klik “Simpan” Jika ada dokumen pendukung, seperti surat pengajuan pembangunan rusunawa, maka bisa dilampirkan di kolom “Lanjutkan Lengkapi Dokumen”

Gambar 17. Tampilan Lengkapi Dokumen


Manual Book Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU 13.

23

Setelah diklik “Lanjutkan Lengkapi Dokumen”, maka akan muncul tampilan sebagai berikut Upload dokumen

Gambar 18. Tampilan Kelengkapan Dokumen Syarat Administrasi

14. 15.

Disini dokumen pendukung sebagai syarat administrasi pengajuan rusun, harus dilampirkan file-file yang sudah discan, klik “Upload” dan arahkan ke file yang akan diuplod. Jika dokumen administrasi sudah dilengkapi file uploadnya, maka langkah berikutnya adalah melengkapi dokumen syarat teknis, seperti tampilan dibawah ini, caranya hampir sama dengan upload dokumen administrasi.

Upload dokumen

Simpan dokumen

Kirim dokumen ke pusat

Gambar 19. Tampilan Kelengkapan Dokumen Syarat Teknis

16. 17.

Setelah semua dokumen dilengkapi, maka klik “simpan” Jika semua dokumen sudah dipastikan lengkap, maka proses selanjutnya adalah mengirim daftar usulan pengajuan bantuan perumahan dengan cara klik “Kirim”, maka secara otomatis file-file pendukung sudah terkirim ke admin rusun.


Manual Book Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU 18.



24

Selanjutnya dari admin rusun, akan melakukan verifikasi dari kelengkapan pengajuan usulan bantuan perumahan yang sudah diajukan oleh pemerintah kabupaten maupun kota

Menu Verifikasi Admin Pihak admin akan melakukan pengecekan terhadap usulan bantuan penyediaan perumahan dari masing-masing ajuan pemerintah kabupaten maupun kota, caranya yaitu dengan masuk kedalam SIBARU memasukkan username : admin dan password : a. Jika sudah masuk kedalam sistem informasi SIBARU, maka pihak admin dapat melihat hasil pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan seperti gambar dibawah ini :

Hasil ajuan usulan yang sudah masuk ke pihak admin

Klik double untuk melihat secara detail

Gambar 20. Tampilan Menu Verifikasi Admin

Untuk melihat detail usulan yang sudah diajukan oleh pemerintah kabupaten maupun kota, maka klik double instansi pengusulnya, maka akan tampil seperti dibawah ini :

Jika ada catatan, pihak admin bisa menuliskan disini

Klik “kirim”, maka file akan otomatis terkirim Jika memerlukan tanggapan segera, bisa diklik

Gambar 21. Tampilan Menu Catatan & Tanggapan Admin

Pihak admin pusat bisa memberikan catatan dikolom yang sudah disediakan, dan jika memerlukan tanggapan atau pertimbangan bisa mengklik lingkaran kecil yang sudah disediakan. Proses selanjutnya, maka akan segera didistribusikan ke pihak admin rusun untuk dilakukan verifikasi dokumen administrasi dan teknis caranya dengan mengklik tanda centang disebelah kanan “ ” dan otomatis sudah terkirim ke admin rusun. PT. DEKAMA SEKATA | IT Team


25

Tombol distribusi, langsung terkirim ke admin rusun

Gambar 22. Tampilan Menu Distribusi



Menu Verifikasi Admin Rusun Setelah user admin pusat mendistribusikan usulan bantuan penyediaan perumahan dari pemerintah kabupaten maupun kota, maka tugas berikutnya diambil alih oleh admin rusun untuk melakukan verifikasi administrasi dan teknis. User admin rusun harus masuk kedalam sistem SIBARU sesuai user dan password yang telah diberikan. Jika sudah masuk kedalam sistem sibaru, maka pihak admin rusun dapat melihat usulan baru yang harus segera dilakukan verifikasi baik administrasi maupun teknis seperti gambar dibawah ini Hasil distribusi dari admin pusat, sudah masuk kedalam user admin rusun

Dikolom status tertulis “Verifikasi Administrasi”

Gambar 23. Tampilan Menu Verifikasi di user admin rusun

User admin rusun kemudian melakukan verifikasi administrasi dengan cara mengklik double instansi pengusul, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut :

Jika dokumen sudah lengkap, bisa klik “setujui”, jika masih memerlukan revisi bisa klik “Revisi” namun jika tidak memenuhi persyaratan bisa dklik “Tolak”

Gambar 24. Tampilan Menu Kriteria verifikasi



26

User admin rusun mulai melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan oleh pihak pengusul dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten maupun kota, dengan memberikan tanggapan dokumen mana saja yang sudah sesuai dan belum lengkap. 

REVISI ADMINISTRASI OLEH PIHAK PENGUSUL Dikarenakan adanya hasil verifikasi dari admin rusun, dimana terdapat kekurangan dokumen administrasi maka pihak pengusul (pemkot/pemkab) harus melengkapi dokumen usulan bantuan penyediaan perumahan didalam sistem SIBARU. Langkah pertama pihak user pemkot/pemkab membuka sistem SIBARU, dimana sudah ada umpan balik dari pihak admin rusun tentang kekurangan dokumen pendukung seperti gambar dibawah ini :

Status sudah berubah, yang semula “Usulan Baru” berubah menjadi “Revisi Administrasi” dikarenakan hasil verifikasi admin rusun

Gambar 25. Tampilan status hasil verifikasi admin rusun

Untuk melihat hasil revisi administrasi, maka klik double dan segera lengkapi dokumen administrasi yang belum diupload (Klik “Lanjutkan Lengkapi Dokumen”) sesuai tampilan dibawah ini :

Lengkapi dokumen pendukung yang masih kosong

Gambar 26. Tampilan kelengkapan dokumen

Agar usulan bantuan penyediaan perumahan disetujui, maka pihak user pemkab/pemkot segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dengan cara mengupload file yang dibutuhkan dan jika sudah lengkap klik “SIMPAN” dan kemudian klik “KIRIM” 

VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN Setelah pihak pengusul (dalam hal ini pemkot/pemkab) melakukan perbaikan dokumen pendukung, maka admin rusun segera melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang sudah dikirimkan dengan masuk kedalam sistem SIBARU



27

Status sudah berubah menjadi “Perbaikan” setelah dilengkapi oleh pengusul

Gambar 27. Tampilan status di user admin rusun

-

Untuk melihat kelengkapan dokumen usulan, maka klik double usulan yang memiliki status “Perbaikan”, dan cek kembali dokumen yang sudah dilampirkan. Jika sudah lengkap dokumennya, maka klik “setujui”.

Status sudah berubah menjadi “Lolos Administrasi”

Gambar 28. Tampilan status di user admin rusun

-

Langkah selanjutnya, user admin rusun melakukan verifikasi teknis dengan mengklik kembli usulan yang “lolos administrasi” dan tampilan akan muncul seperti dibawah ini

Klik “Verifikasi Teknis” untuk melakukan verifikasi teknis

Gambar 29. Tampilan untuk verifikasi teknis

-

Untuk melakukan verifikasi teknis, maka user admin rusun mengklik “Verifikasi Teknis” dan memasukkan nama surveyor dengan cara mengklik

Klik “input data surveyor” untuk melakukan verifikasi teknis

Gambar 30. Tampilan input veriifkasi teknis

-

Setelah muncul “input data surveyor”, klik tombol (+) dipojok sebelah kanan, kemudian masukkan NIP, nama surveyor dan no telpon yang bisa dihubungi seperti gambar dibawah ini



28

Masukkan NIP, nama surveyor dan no. Telp kemudian klik “simpan”

Gambar 31. Tampilan input data surveyor

-

Setelah data surveyor diinput, maka langkah selanjutnya melakukan “input hasil survey” seperti gambar dibawah ini

Klik “input hasil survey”

Gambar 32. Tampilan input hasil survey

-

Kemudian user admin rusun diminta untuk menginput hasil survey seperti gambar dibawah ini

Input tanggal survey, upload dokumen pendukung hasil survey dan klik “simpan”

Gambar 33. Tampilan simpan data hasil survey

-

Setelah user admin rusun melakukan input data hasil survey, maka langkah selanjutnya melakukan verifikasi dengan cara klik disebelah kanan

-

Langkah selanjutnya, user admin rusun memberikan penilaian terhadap dokumen teknis yang sudah dikirimkan oleh pihak pengusul

Gambar 34. Tampilan verifikasi hasil survey



29

Jika dokumen teknis sudah diperiksan, maka selanjutnya klik “setujui”

Gambar 35. Tampilan verifikasi hasil survey

-

Jika user admin rusun sudah menyetujui dokumen teknis dari pemkot/pemkab selaku pengusul, maka tampilan akan berubah menjadi seperti gambar dibawah ini

Status berubah menjadi “Lolos Teknis”

Gambar 36. Tampilan Lolos Teknis



PENETAPAN Setelah user admin rusun menyetujui dokumen administrasi dan teknis, maka langkah selanjutnya melakukan penetapan terhadap usula bantuan penyediaan perumahan dengan cara klik “PENETAPAN” dan akan muncul daftar usulan yang belum ditetapkan Tombol “PENETAPAN”

Klik tombol centang jika akan melakukan penetapan

Gambar 37. Tampilan status usulan yang belum ditetapkan

-

Klik tombol centang jika akan melakukan “penetapan” usulan bantuan penyediaan perumahan, kemudian isikan jumlah unit yang disetujui beserta anggarannya.

Gambar 38. Tampilan status usulan yang belum ditetapkan


Manual Book Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU -

30

Setelah dokumen administrasi dan teknis disetujui kemudian dilanjutkan penetapan, maka pihak user pemkot/pemkab akan mendapatkan konfirmasi bahwa pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan sudah diterima.

Gambar 39. Tampilan status usulan diterima

Catatan : Untuk langkah-langkah dalam proses INPUT pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan program RUSUS dan RUK hampir sama dengan mekanisme alur pengajuan di RUSUN

C. PROGRAM BSPS Untuk langkah-langkah input data pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan, khusus program RUMAH SWADAYA akan dijelaskan seperti langkah-langkah dibawah ini : Pihak pengusul, dalam hal ini bisa pemkot atau pemkab melakukan input data dengan cara klik “Buat Usulan”

Gambar 40. Tampilan buat usulan

-

Setelah klik “Buat Usulan”, maka user pemkot ataupun pemkab melakukan input usulan bantuan penyediaan perumahan untuk program RUMAH SWADAYA

Gambar 41. Tampilan input usulan untuk program Rumah Swadaya-1

-

Isikan pilihan kegiatan, sasaran dan keterangan yang dibutuhkan dimenu yang sudah disediakan PT. DEKAMA SEKATA | IT Team


31

Isikan semua datanya, kemudian klik simpan, kemudian lanjutkan dengan lengkapi dokumen

Gambar 42. Tampilan input usulan untuk program Rumah Swadaya-2

-

Setelah semua inputan diisi, maka klik “lengkapi dokumen usulan” dan upload dokumen pendukung baik untuk syarat administrasi maupun syarat teknisnya

Upload semua dokumen administrasi untuk pengajuan usulan bantuan perumahan

Gambar 43. Tampilan kelengkapan syarat administrasi

Upload semua dokumen teknis untuk pengajuan usulan bantuan perumahan

Gambar 44. Tampilan kelengkapan syarat teknis

-

Setelah semua dokumen pendukung diupload kedalam sistem SIBARU, maka klik “kirim” dan otomatis sudah terkirim ke admin pusat dan admin pemerintah provinsi. PT. DEKAMA SEKATA | IT Team


32

Didalam sistem SIBARU admin pusat, terlihat sudah ada hasil ajuan dari pemkab maupun pemkot untuk pengajuan usulan bantuan perumahan RUMAH SWADAYA seperti gambar dibawah ini

Gambar 45. Tampilan SIBARU di user admin pusat

-

Dan di sistem SIBARU pemerintah provinsi (Sulawesi Selatan) juga sudah masuk seperti gambar dibawah ini

Gambar 46. Tampilan SIBARU di user pemerintah provinsi

-

-

Perbedaan inputan antara program RUSUN, RUSUS dan RUK dengan RUMAH SWADAYA yaitu, jika RUSUN, RUSUS dan RUK mengajukan usulan maka user admin pusat yang akan mendistribusikan ke user admin rusun/rusus/ruk untuk dilakukan verifikasi administrasi maupun teknis NAMUN jika RUMAH SWADAYA ketika pemkab maupun pemkot mengajukan usulan bantuan penyediaan perumahan maka harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi dan user admin pusat tidak perlu mendistribusikan dikarenakan sudah terdistribusi secara otomatis. Kemudian user pemerintah provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan baik administrasi maupun teknis

Lakukan verifikasi dokumen

Gambar 47. Tampilan verifikasi administrasi



33

Jika sudah diverifikasi administrasi dan sudah lengkap maka klik “SETUJUI”, kemudian langkah berikutnya yaitu verifikasi teknis

Klik verifikasi teknis, dan input data surveyor

Gambar 48. Tampilan verifikasi teknis

-

Isikan data surveyor, setelah selesai klik “simpan”

Klik “simpan” untuk menyimpan data

Gambar 49. Tampilan input data surveyor

-

Kemudian input hasil survey

Gambar 50. Tampilan input hasil survey

Gambar 51. Tampilan upload hasil survey Klik tanda “centang” untuk verifikasi teknis

Gambar 52. Tampilan hasil survey



34

Klik tanda centang, maka tampilan verifikasi teknis sudah terlihat dan segera lakukan penilaian kelayakan teknis Jika sudah sesuai, klik “setujui”

Gambar 53. Tampilan penilaian teknis

-

Jika penilaian syarat teknis sudah sesuai, maka user bisa mengklik “setujui”, namun jika ada persyaratan belum terpenuhi bisa mengklik “Tolak” dan otomatis akan terkirim ke user pemkot ataupun pemkab untuk segera dilakukan revisi Kemudian jika sudah disetujui, maka otomatis hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis akan terkirim ke admin pusat dan admin bsps untuk segera ditetapkan pendanaannya

Gambar 54. Tampilan user admin pusat, usulan lolos teknis

-

Admin bsps akan segera melakukan penetapan terhadap usulan bantuan penyediaan perumahan yang sudah lolos syarat administrasi dan teknis. Klik “Penetapan” dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini

Klik tanda “centang” untuk melakukan penetapan

Gambar 55. Tampilan user admin bsps, usulan penetapan

-

Klik tanda “centang” untuk melakukan penetapan, kemudian akan muncul tampilan “proses penetapan”, isikan tahun anggaran dan jumlah usulan yang disetujui berapa unit seperti gambar dibawah ini PT. DEKAMA SEKATA | IT Team


35

Klik “ya” untuk proses penetapan

Gambar 56. Tampilan user admin bsps, konfirmasi penetapan

Gambar 57. Tampilan user admin bsps, usulan sudah ditetapkan

-

Jika usulan pengajuan bantuan penyediaan perumahan sudah disetujui oleh user admin bsps, maka otomatis akan ada pemberitahuan bahwa usulan diterima di sistem SIBARU user pemkot maupun pemkab yang mengajukan usulan, seperti gambar dibawah ini

Gambar 58. Tampilan user admin bsps, usulan sudah ditetapkan

Demikian manual book penggunaan SIBARU ini dibuat, untuk memudahkan user baik yang ada ditingkat pusat, subdit rusun, subdit rusus, subdit ruk dan subdit bsps untuk melihat pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan dari pemkot maupun pemkab maupun instansi lainnya Untuk pemkot maupun pemkab dan instansi lainnya, SIBARU ini diharapkan dapat memudahkan pengajuan usulan bantuan penyediaan perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus bisa memantau proses penilaian syarat administrasi, syarat teknis dan hasil penetapannya dari masing-masing subdit penyediaan perumahan.


Sistem Informasi Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan - SIBARU

Recommend Documents