KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA
KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Oleh: Ir. Jamil Ansari, SH, MM (Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya)
Disampaikan dalam acara DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012 30 Agustus 2012
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FAKTA PERUMAHAN RUMAH TANGGA MISKIN
from harimawan.com
2
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RUMAH YANG DIBANGUN SECARA SWADAYA OLEH RUMAH TANGGA MISKIN TIDAK LAYAK HUNI
7,9
JUTA UNIT*
2,9 JUTA**
RUMAH YANG DIBANGUN OLEH RUMAH TANGGA MISKIN TIDAK LAYAK HUNI
DI PERKOTAAN
5,0 JUTA** * SUMBER BPS 2010 ** DIOLAH KEMENPERA 2012 (Berdasarkan jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan Data BPS Mei 2012)
DI PERDESAAN
from harimawan.com
3
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TANGGA TIDAK MEMILIKI JAMBAN
8,2
RUMAH TIDAK MEMILIKI JAMBAN
PERSEN DI PERKOTAAN
29,3 Sumber : BPS TAHUN 2010
RUMAH TIDAK MEMILIKI JAMBAN
PERSEN DI PERDESAAN
from harimawan.com
4
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TANGGA TIDAK TERLINDUNGI AIR BERSIH
6,09
RUMAH TIDAK TERSEDIA AIR BERSIH
PERSEN DI PERKOTAAN
26,8
RUMAH TIDAK TERSEDIA AIR BERSIH
PERSEN DI PERDESAAN Sumber : BPS TAHUN 2010
from harimawan.com
5
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TANGGA TIDAK TERALIRI LISTRIK
0,7
PERSEN
11,3
RUMAH TIDAK TERALIRI LISTRIK
DI PERKOTAAN
RUMAH TIDAK TERALIRI LISTRIK
PERSEN DI PERDESAAN Sumber : BPS TAHUN 2010
from harimawan.com
6
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TANGGA TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM BERMUKIM (HAK ATAS TANAH)
33,1 PERSEN 52,7 PERSEN
RUMAH TIDAK MEMILIKI SERTIPIKAT TANAH
DI PERKOTAAN
RUMAH TIDAK MEMILIKI SERTIPIKAT TANAH
DI PERDESAAN
Sumber : BPS TAHUN 2010
from harimawan.com
7
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN
from harimawan.com
8
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DILIHAT DARI INDIKATOR RUMAH DAN SARANA PENDUKUNG
SEMPIT
LANTAI
RUANGAN KURANG DARI 8M2 /ORANG
TANAH, BAMBU, KAYU MURAHAN
LISTRIK TIDAK ADA
ATAP RUMBIA, ALANG-ALANG, GENTENG TANAH MURAHAN
WC/MCK TIDAK ADA
DINDING BAMBU, RUMBIA, KAYU MURAHAN
AIR MINUM
SUMUR, MATA AIR TIDAK Sumber BPS TERLINDUNG, SUNGAI, HUJAN 9 from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DILIHAT DARI INDIKATOR KELUARGA
PAKAIAN
MAKAN
GIZI
HANYA BISA MEMBELI 1 STEL PAKAIAN PER TAHUN
HANYA MAKAN 1-2 KALI SEHARI
KONSUMSI DAGING/ AYAM, SUSU 1 KALI SEMINGGU
PENDIDIKAN PENGHASILAN TIDAK SEKOLAH ATAU HANYA SETINGKAT SD Sumber BPS
KURANG DARI 600.000 PER BULAN
ASET TABUNGAN/ BARANG TIDAK MUDAH DICAIRKAN NILAI ≤ 500.000
BEROBAT TIDAK PUNYA BIAYA KE KLINIK, PUSKESMAS, ATAU RUMAH SAKIT
MEMASAK MENGGUNAKAN KAYU ATAU ARANG, from harimawan.com
10
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ISU-ISU STRATEGIS PENANGANAN PERUMAHAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
from harimawan.com
11
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RPJM 2010-2014
KEKUATAN UU 1/2011 UU APBN
Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEKUATAN from harimawan.com
12
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PELUANG RUMAH TANGGA
PERPRES 15/2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
SUMBER DANA LAIN
MISKIN MEMILIKI/
APBD, ZIS, CSR, PKBL*
MENGUASAI TANAH
PELUANG BUDAYA GOTONG ROYONG MASYARAKAT INDONESIA *PKBL : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
KEGIATAN SEKTORAL DAN PEMDA from harimawan.com
13
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SDM PERUMAHAN TERBATAS DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BELUM LENGKAP
PERUMAHAN BELUM MENJADI PRIORITAS PEMDA
ANGGARAN APBN TERBATAS KELEMAHAN DAN TANTANGAN TIDAK SEMUA DAERAH ADA SKPD PERUMAHAN
KELEMAHAN DAN TANTANGAN from harimawan.com
14
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PENANGANAN PERUMAHAN RUMAH TANGGA MISKIN
from harimawan.com
15
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PENANGANAN SECARA SISTEMATIK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA /KELURAHAN
Per Provinsi, Per Kabupaten/Kota, Per Kecamatan, Per Desa
KERJASAMA PENANGANAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH (Provinsi Dan Kab/Kota)
BANTUAN STIMULAN PENDANAAN (HIBAH) BAGI KELUARGA MISKIN
STRATEGI PERUMAHAN SWADAYA KOLABORASI PENDANAAN Pemerintah dan Swasta
from harimawan.com
16
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME BANTUAN STIMULAN PENDANAAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
from harimawan.com
17
MEKANISME BANTUAN
SKPD : Satuan Kerja PerangkatDaerah UPK : Unit Pengelola Kegiatan BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KPB : Kelompok Penerima Bantuan TPM : Tenaga Pendamping Masyarakat
from harimawan.com
18
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI BSPS (BANTUAN STIMULAN PENDANAAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN)
from harimawan.com
19
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PERUMAHAN SWADAYA MENGATASI 8 DARI 15 INDIKATOR KEMISKINAN
LUAS RUANGAN ≥ 9M2/ORANG
LANTAI RABAT BETON, PLESTER HALUS
LISTRIK
WC/MCK
PLN /SOLAR CELL
MEMILIKI WC/MCK (Individual/Komunal
ATAP SENG
AIR MINUM ADA AIR BERSIH (Sumur Bor)
DINDING BATAKO, PAPAN KELAS 3
ASET MEMILIKI RUMAH DAN TANAH BERSERTIPIKAT DENGAN NILAI > 6 JUTA from harimawan.com
20
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
YANG DILAKSANAKAN 2012 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN 2013 & 2014
from harimawan.com
21
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN KEMENTERIAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2012
1. 2. 3. 4.
Perbaikan Total 20.000 unit @ Rp. 11 juta Peningkatan Kualitas 230.000 unit @ Rp. 6 juta AP, Wasdal & Pendampingan 250.000 unit @ Rp. 1 juta Sertifikasi Tanah 7.500 unit @ Rp. 370.000
NO.
KELOMPOK SASARAN
= Rp. 220,0 M = Rp. 1.380,0 M = Rp. 250,0 M = Rp. 2,8 M
Total Anggaran Rp. 1,852 T
TARGET
JUMLAH LOKASI KAB/KOTA
1.
Masy. Miskin Pedesaan
157.118
146
2.
Masy. Miskin Perkotaan
43.357
40
3.
Masy. Miskin Nelayan
16.933
67
4.
Masy. Miskin Daerah Tertinggal
12.000
75
5.
Masy. Miskin di Kawasan Kumuh
8.362
34
6.
Masy. Miskin Wilayah Khusus
12.230
10
1. Pendekatan Tuntas 33 kab/kota di 33 provinsi – Lampiran I 2. Tuntas per kecamatan di 47 kab/kota (96 kecamatan) – Lampiran II 3. Tuntas per desa di 47 kab/kota (94 desa/kelurahan) – Lampiran III from harimawan.com
22
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2013
I. KEGIATAN DAN ANGGARAN 1. 2. 3. 4. 5.
Perbaikan Total 100.000 unit @ Rp. 15 juta Peningkatan Kualitas 400.000 unit @ Rp. 7,5 juta PSU 100.000 unit @ Rp. 4 juta AP, Wasdal & Pendampingan 500.000 unit @ Rp. 1 juta Sertifikasi Tanah 115.000 unit @ Rp. 370.000
= Rp.1.500,0 = Rp.3.400,0 = Rp. 400,0 = Rp. 500,0 = Rp. 42,6
M M M M M
Total Anggaran Rp. 5,842 T
II. KELOMPOK SASARAN, TARGET DAN LOKASI NO.
KELOMPOK SASARAN
TARGET
JUMLAH LOKASI KAB/KOTA
1.
Masy. Miskin Pedesaan
314.236
200
2.
Masy. Miskin Perkotaan
86.714
40
3.
Masy. Miskin Nelayan
33.866
105
4.
Masy. Miskin Daerah Tertinggal
24.000
160
5.
Masy. Miskin di Kawasan Kumuh
16.724
68
6.
Masy. Miskin Wilayah Khusus
12.230
10
III. SISTEM PENANGANAN 1. 2. 3. 4.
Tuntas 3 provinsi (Wil. Barat, Tengah dan Timur masing-masing 1 provinsi) Tuntas 58 kab/kota pada 29 provinsi (Tiap provinsi 2 kab/kota) Tuntas per kecamatan di 58 kab/kota (Tiap kab/kota 1-3 kecamatan) Tuntas per desa di 124 kab/kota (Tiap kab/kota 1-3 desa) from harimawan.com
23
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
I. KEGIATAN DAN ANGGARAN 1. 2. 3. 4. 5.
Perbaikan Total 100.000 unit @ Rp. 20 juta Peningkatan Kualitas 400.000 unit @ Rp. 10 juta PSU 100.000 unit @ Rp. 5 juta AP, Wasdal & Pendampingan 500.000 unit @ Rp. 1 juta Sertifikasi Tanah 115.000 unit @ Rp. 370.000
= Rp. 2.000,0 = Rp. 4.450,0 = Rp. 500,0 = Rp. 500,0 = Rp. 42,6
M M M M M
Total Anggaran Rp. 7,492 T
II. KELOMPOK SASARAN, TARGET DAN LOKASI NO.
KELOMPOK SASARAN
TARGET
JUMLAH LOKASI KAB/KOTA
1.
Masy. Miskin Pedesaan
314.236
200
2.
Masy. Miskin Perkotaan
86.714
40
3.
Masy. Miskin Nelayan
33.866
105
4.
Masy. Miskin Daerah Tertinggal
24.000
160
5.
Masy. Miskin di Kawasan Kumuh
16.724
68
6.
Masy. Miskin Wilayah Khusus
12.230
10
III. SISTEM PENANGANAN 1. 2. 3. 4.
Tuntas 3 provinsi (Wil. Barat, Tengah dan Timur masing-masing 1 provinsi) Tuntas 52 kab/kota pada 26 provinsi (Tiap provinsi 2 kab/kota) Tuntas per kecamatan di 52 kab/kota (Tiap kab/kota 1-3 kecamatan) Tuntas per desa di 136 kab/kota (Tiap kab/kota 1-3 desa) from harimawan.com
24
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
CONTOH HASIL KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS (BEDAH RUMAH) 2011 from harimawan.com
25
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Nama Masy. Miskin Kota Provinsi Nilai Bantuan Dana Masyarakat
SEBELUM
: : : : :
Rusad Payakumbuh Sumatera Barat Rp. 5.000.000,Rp. 4.000.000,-
SESUDAH
from harimawan.com
26
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Nama Masy. Miskin Kota Provinsi Nilai Bantuan Dana Masyarakat
SEBELUM
: : : : :
Jaja Sukabumi Jawa Barat Rp. 5.000.000,Rp. 2.000.000,-
SESUDAH
from harimawan.com
27
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Nama Masy. Miskin Kabupaten Provinsi Nilai Bantuan Dana Masyarakat
SEBELUM
: : : : :
I Ketut Sumiarta Karangasem Bali Rp. 5.000.000,Rp. 1.000.000,-
SESUDAH
from harimawan.com
28
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Nama Masy. Miskin Kabupaten Provinsi Nilai Bantuan Dana Masyarakat
SEBELUM
: : : : :
Amiruddin Maros Sulawesi Selatan Rp. 5.000.000,Rp. 2.500.000,-
SESUDAH
from harimawan.com
29
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Nama Masy. Miskin Kabupaten Provinsi Nilai Bantuan Dana Masyarakat
SEBELUM
: : : : :
Imam chocari Kapuas Kalimantan Rp. 5.000.000,Rp. 5.500.000,-
SESUDAH
from harimawan.com
30
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Nama Masy. Miskin Kabupaten Provinsi Nilai Bantuan Dana Masyarakat
SEBELUM
: : : : :
Lambertus Landing Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur Rp. 5.000.000,Rp. 3.500.000,-
SESUDAH
from harimawan.com
31
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
CONTOH HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN PSU 2011 from harimawan.com
32
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jenis Kegiatan Nilai Bantuan Kabupaten Provinsi
SEBELUM
: : : :
Pembangunan MCK + Tower Rp 31.687.000,Sumbawa NTB
SESUDAH
from harimawan.com
33
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jenis Kegiatan Nilai Bantuan Kabupaten Provinsi
SEBELUM
: : : :
Pembangunan Prasarana Air Bersih Rp. 35.000.000,Minahasa Utara Sulawesi utara
SESUDAH
from harimawan.com
34
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jenis Kegiatan Nilai Bantuan Kabupaten Provinsi
SEBELUM
: : : :
Pembangunan Prasarana Listrik Bantuan Kementerian ESDM Bengkulu Selatan Bengkulu
SESUDAH
from harimawan.com
35
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
CONTOH PENYERAHAN SERTIPIKASI TANAH 2011
from harimawan.com
36
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PENYERAHAN SERTIPIKAT TANAH
KAB. PANDEGLANG
KAB. GRESIK
from harimawan.com
37
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
CONTOH USULAN 2012
from harimawan.com
38
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT UPK/BKM …………… Desa/kelurahan “CONTOH”, .. Juni 2011
CONTOH SURAT UPK/BKM
Nomor : …………………… Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal
Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Melalui Bupati/Walikota …………………………….
: Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20..
Dalam rangka pemenuhan hak atas rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa/kelurahan*) …………., kecamatan ………………….., kabupaten/kota …………….., serta menyadari keterbatasan dana APBD kabupaten/kota*) …………. Tahun 20.. maka kami mengharapkan dapat diberi bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan Rakyat berupa pembangunan baru (PB) sebanyak ... unit, peningkatan kualitas (PK) sebanyak ... unit dan PSU sebanyak … unit. Adapun nama masing-masing MBR dan foto kondisi rumahnya yang tidak layak huni terlampir dalam surat permohonan ini. Demikian permohonan kami atas pertimbangan bapak menteri kami ucapkan terimakasih.
Mengetahui: Kepala Desa/Lurah UPK/BKM
…………………………………….
Catatan :
Hormat kami Sekretaris UPK/BKM
…….………………………
Ketua
…………………………
from harimawan.com
39
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KOP UPK/BKM ………………… DATA MBR PEMOHON BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA THN 2012
LAMPIRAN SURAT UPK/BKM
DESA/KELURAHAN : “CONTOH” No. Urut. Nama linkup : Syamsyiah ………………………………… (01) Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan* …..…………… No. KTP : 1103155104430001 ………………… Umur : 64 … Tahun ……………………………. Pekerjaan : Petani ………… ……………………………. Alamat : Dusun Beringin Jaya ………………….. …………………………………………………. Penghasilan : Rp. 22.000,-………./Hari Jumlah Tanggungan : 2 (dua)…………….. Orang Keadaan rumah Lantai : Layak/Tidak layak* Dinding : Layak/Tidak layak* Atap : Layak/Tidak layak* No. Urut. Nama linkup : Saudah ……………………………………… (02) Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*…..…………… No. KTP : 1103157112580001 ………………… Umur : 64 … Tahun ……………………………. Pekerjaan : Petani ………… ……………………………. Alamat : Dusun Beringin Jaya ………………….. …………………………………………………. Penghasilan : Rp. 27.000,-………./Hari Jumlah Tanggungan : 5 (lima)…………….. Orang Keadaan rumah Lantai : Layak/Tidak layak* Dinding : Layak/Tidak layak* Atap : Layak/Tidak layak* No. Urut. Nama linkup : Nasai ………………………………………… (dst..) Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*…..…………… No. KTP : 0260042711822003 ………..………………… Umur : 49 … Tahun ……………………………. Pekerjaan : Petani ………… ……………………………. Alamat : Dusun Beringin Jaya ………………….. …………………………………………………. Penghasilan : Rp. 25.000,-………./Hari Jumlah Tanggungan : 3 (tiga)…………….. Orang Keadaan rumah Lantai : Layak/Tidak layak* Dinding : Layak/Tidak layak* Atap : Layak/Tidak layak*
a ………………………….
KECAMATAN
: “CONTOH”
ATAP TIDAK LAYAK
ATAP DAN DINDING TIDAK LAYAK
DINDING DAN LANTAI TIDAK LAYAK
UPK/BKM
from harimawan.com
40
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN SURAT UPK/BKM
No. Urut. Nama linkup (01) Jenis Kelamin No. KTP Umur Pekerjaan Alamat
: Sutarno ……..……………………………… : Laki-laki/Perempuan* …..…………… : 1103151104430001 ………………… : 59 … Tahun…………………………………. : Petani ………… ……………………………. : Desa Kali Benaluya….………………….. ………..…………………………………………. Penghasilan : Rp. 20.000,-………./Hari Jumlah Tanggungan : 3 (tiga)…………….. Orang Keadaan rumah Lantai : Layak/Tidak layak* Dinding : Layak/Tidak layak* Atap : Layak/Tidak layak* No. Urut. Nama linkup : Danardi ……………………………………… (02) Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan* …..…………… No. KTP : 1103152112580001 ………………… Umur : 57… Tahun…………………………………. Pekerjaan : Petani ………… ……………………………. Alamat : Desa Kali Benaluya….………………….. ………..…………………………………………. Penghasilan : Rp. 26.000,-………./Hari Jumlah Tanggungan : 4 (empat)…………….. Orang Keadaan rumah Lantai : Layak/Tidak layak* Dinding : Layak/Tidak layak* Atap : Layak/Tidak layak* No. Urut. Nama linkup : Maryadi……………………………………… (dst..) Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*…..…………… No. KTP : 0260042712700003....………………… Umur : 49 … Tahun ……………………………. Pekerjaan : Petani ………… ……………………………. Alamat : Desa Kali Benaluya….………………….. ………..…………………………………………. Penghasilan : Rp. 24.000,-………./Hari Jumlah Tanggungan : 4 (empat)…………….. Orang Keadaan rumah Lantai : Layak/Tidak layak* Dinding : Layak/Tidak layak* Atap : Layak/Tidak layak*
ATAP TIDAK LAYAK
ATAP DAN DINDING TIDAK LAYAK
DINDING DAN LANTAI TIDAK LAYAK
from harimawan.com
41
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
CONTOH LABEL (Tanda Telah Mendapat Bantuan)
from harimawan.com
42
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BANTUAN HIBAH DANA PERUMAHAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PT. Newmont Nusa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
from harimawan.com
43
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BANTUAN HIBAH DANA PERUMAHAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
PARTISIPASI DANA CSR
from harimawan.com
44
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RPJM 2010 – 2014 Target pembangunan Rumah rakyat yang didalamnya terdapat program perumahan swadaya sebanyak 100.000 unit.
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UU no 1 / 2011 Memberi tekanan perlunya kemudahan dan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun rumah swadaya Pasal 21 ayat (4) “Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.” Pasal 21 ayat (7) “Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pasal 54 ayat (1) “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.” Pasal 54 ayat (2) “Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.”
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pasal 54 ayat (3) “Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.” from harimawan.com
~end
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Perpres 15/2010 Memberi tekanan perlunya membantu masyarakat miskin melalui program program sektoral. Pasal 1 ayat (2) “Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.” from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5 ayat (1) huruf a “Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.” Pasal 5 ayat 2 “Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan. from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.”
from harimawan.com
~end
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Metode perhitungan rumah yang dibangun secara swadaya (RTLH) oleh Rumah tangga miskin JUMLAH RTLH PERKOTAAN Jumlah prosentase penduduk miskin perkotaan 10,95 % (2011) dibagi jumlah penduduk miskin Indonesia 29,89 juta dikali dengan jumlah RTLH sebanyak 7,9 juta JUMLAH RTLH PERDESAAN Jumlah prosentase penduduk miskin perdesaan 18,94 % (2011) dibagi jumlah penduduk miskin Indonesia 29,89 juta dikali dengan jumlah RTLH sebanyak 7,9 juta
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I PENDEKATAN TUNTAS DI 33 KABUPATEN/KOTA 2012
NO
Kab/Kota – Provinsi
Perkiraan Unit
1
Kota Subulussalam - Aceh
3.000
2
Kab. Langkat - Sumut
3.000
3
Kota Bengkulu - Bengkulu
2.800
4
Kab. Tanjung Jabung Timur - Jambi 3.000
5
Kab. Indragiri Hulu - Riau
3.000
6
Kab. Solok - Sumbar
3.000
7
Kab. Ogan Ilir - Sumsel
6.150
8
Kab. Way Kanan - Lampung
3.000
9
Kab. Belitung Timur - Babel
3.000
10
Kota Batam - Kepri
3.000
11
Kab. Kep. Seribu - DKI
3.000
12
Kab. Serang - Banten
4.000
13
Kab. Sukabumi - Jabar
3.000
14
Kab. Brebes - Jateng
3.500
15
Kab. Sampang - Jatim
6.000
16
Kab. Gunung Kidul - DIY
4.000
17
Kab. Karangasem - Bali
2.500
from harimawan.com
LAMPIRAN I
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PENDEKATAN TUNTAS DI 33 KABUPATEN/KOTA 2012 NO
Kab/Kota - Provinsi
Perkiraan Unit
18
Kab. Kubu Raya - Kalbar
3.000
19
Kab. Hulu Sungai Selatan - Kalsel
3.000
20
Kab. Kapuas - Kalteng
3.000
21
Kab. Nunukan - Kaltim
2.000
22
Kab. Sumbawa Barat - NTB
3.000
23
Kab. Sabu Raljua - NTT
3.000
24
Kab. Gorontalo - Gorontalo
3.000
25
Kab. Maros - Sulsel
2.000
26
Kab. Kolaka - Sultera
3.000
27
Kab. Donggala - Sulteng
2.000
28
Kab. Minahasa Utara - Sulut
3.000
29
Kab. Mamuju - Sulbar
3.000
30
Kab. Buru - Maluku
3.000
31
Kab. Halmahera Selatan - Malut
2.000
32
Kab. Biak Numfor - Papua
3.000
33
Kab. Sorong - Pabar
3.000 from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PENDEKATAN TUNTAS PER KECAMATAN DI RAKYAT 47 KAB/KOTA
NO 1 2 3 4 5
6 7 8 9
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN ACEH SINGKIL Kecamatan ………………….. Kecamatan ………………….. KABUPATEN BENER MERIAH Kecamatan ………………….. Kecamatan ………………….. KABUPATEN DAIRI Kecamatan ………………….. Kecamatan ………………….. KABUPATEN LABUHAN BATU Kecamatan ………………….. Kecamatan ………………….. KABUPATEN EMPAT LAWANG Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Lintang Kanan KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Lalan KABUPATEN ANAMBAS Kecamatan Siantan Selatan Kecamatan Palmatak KABUPATEN BINTAN Kecamatan Teluk Sebong Kecamatan Sri Koala Lobam KABUPATEN PESAWARAN Kec. Punduh Pedada Kecamatan …………………….
JUMLAH (Unit) proses proses proses proses proses proses proses proses 310 207 258 388 51 244 45 60 44 proses
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PENDEKATAN TUNTAS PER KECAMATAN DI RAKYAT 47 KAB/KOTA
NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TANGGAMUS I Kecamatan Gisting Kecamatan Kota Agung Timur KOTA SERANG Kec. Kasemen Kecamatan ……………………. KABUPATEN BANDUNG Kec. Kutawaringin Kec. Majalaya KABUPATEN BANDUNG BARAT Kecamatan Cisarua Kecamatan Ngamprah KABUPATEN REMBANG Kec. Rembang Kecamatan ……………………. KABUPATEN BANJARNEGARA Kec. Susukan Kec. Wanayasa KABUPATEN KULON PROGO Kec. Samigaluh Kec. Kalibawang KABUPATEN BANTUL I Kecamatan Bantul Kecamatan Dlingo KABUPATEN SITUBONDO Kec. Sumber Malang Kec. Banyuputih
JUMLAH (Unit) 272 242 213 proses 102 148
1,726 1,069 76 proses 190 109 192 77 704 842 120 120
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PENDEKATAN TUNTAS PER KECAMATAN DI RAKYAT 47 KAB/KOTA
NO 19 20 21 22 23 24 25 26 27
KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT II Kecamatan Gerung Kecamatan Kuripan KABUPATEN LOMBOK TENGAH Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN PULANG PISAU Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KOTA PALANGKARAYA Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Jekan Raya KABUPATEN BANJAR Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN KUBURAYA Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN SANGGAI Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN SINTANG Kecamatan ………………… Kecamatan …………………
JUMLAH (Unit) 68 96 proses proses proses proses
51 96 proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PENDEKATAN TUNTAS PER KECAMATAN DI RAKYAT 47 KAB/KOTA
NO 28 29 30 31 32 33 34 35 36
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SANGGAI Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN SINTANG Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN JENEPONTO Kec. Kelara Kecamatan ………………… KABUPATEN GOWA Kec. Tinggimoncong Kec. Sombo Opu KABUPATEN BOMBANA Kecamatan Rarowatu Utara Kecamatan Poleang KABUPATEN KONAWE Kecamatan Wonggeduku Kecamatan Konawe KABUPATEN POSO Kecamatan Lore Selatan Kecamatan Lore Barat
JUMLAH (Unit) proses proses proses proses proses proses proses proses 517 proses 105 206 59 126 306 518 326 188
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PENDEKATAN TUNTAS PER KECAMATAN DI RAKYAT 47 KAB/KOTA
NO 37 38 39 40 41 42 43 44 45
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PARIGI MOUTONG Kecamatan Ampibabo Kecamatan Tomini KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Kecamatan Dumoga Timur Kecamatan Lolayan KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN MAMASA Kec. Mamasa Kecamatan Pana KABUPATEN POLEWALI MANDAR Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN BONE BOLANGO Kec. Bone Kec. Kabila Bone KABUPATEN GORONTALO UTARA Kec. Anggrek Kec. Sumalata KABUPATEN MERAUKE Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KABUPATEN KEEROM Kecamatan ………………… Kecamatan …………………
JUMLAH (Unit) 383 76 87 148 proses proses
1,257 829 proses proses 404 100 338 176 proses proses proses proses
from harimawan.com
KEMENTERIAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PENDEKATAN TUNTAS PER KECAMATAN DI RAKYAT 47 KAB/KOTA
NO 46 47
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN MAYBRAT Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… KOTA SORONG Kecamatan ………………… Kecamatan ………………… Jumlah Unit Jumlah Kecamatan Selesai Proses Jumlah Kecamatan Dalam Proses
JUMLAH (Unit) proses proses proses proses 10.221 48 46
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 1
2
3
4
5
6
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim KABUPATEN MUARA ENIM Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul KABUPATEN EMPAT LAWANG Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanan KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Desa Muara Batun, Kecamatan Jejawi Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kota Kayu Agung KABUPATEN LINGGA Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Desa Kudung, Kecamatan Lingga Desa Daik, Kecamatan Lingga KABUPATEN LEBAK II Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkas Bitung Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung
JUMLAH (Unit) 56 35 40 73 197 89 99 94 89 167 166 118 59 56 73 124 168 45
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 7
8
9
10
11
12
KABUPATEN/KOTA KOTA BANDUNG Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung KABUPATEN GARUT Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang Desa Cikedokan Kecamatan Bayongbong Desa Talaga Jaya Kecamatan Banjarwangi KABUPATEN SUMEDANG Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal Desa Mulyajaya, Kecamatan Wado KABUPATEN MAJALENGKA Desa Pasiripis, Kec. Kertajati Desa Kertasari, Kec Ligung Desa nunuk Baru, Kec. Maja KABUPATEN CIAMIS Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbang KABUPATEN SUBANG Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara Desa Mulyasari, Kecamatan Cipunagara Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara
JUMLAH (Unit) 72 112 141 85 112 133 111 96 90 181 73 84 101 124 159 207 186 206
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 13
14
15
16
17
18
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN BEKASI Desa Pantai Bakti, Kec. Muara Gembong Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur KABUPATEN TANGERANG Desa Sukawali, Kec. Pakuhaji Desa Pasilian, Kec. Kronjo Desa Dangdang, Kec. Cisauk KOTA BOGOR Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Desa …………………….. KABUPATEN BOGOR Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede KOTA CIREBON Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk Desa Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Desa Jagasatru, Kecamatan Pekalipan KABUPATEN CIREBON Desa Losari Kidul, Kec. Losari Desa Kalirahayu, Kec. Losari Desa Pengarengan, Kec. Pangenan
JUMLAH (Unit) 31 98 84 443 179 279 26 86 proses 174 130 165 205 132 157 25 25 26
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 19
20
21
22
23
24
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SEMARANG Desa/Kel Truko, Kec. Bringin Desa/Kel Wiru, Kec. Bringin Desa/kel Timpik, Kec Susukan KABUPATEN KENDAL Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong KABUPATEN CILACAP Desa Binangun, Kec. Bantarsari Desa Sidaurip, Kec. Kawunganten Desa Danasrilor, Kec. Nusawungu KABUPATEN PURBALINGGA Desa/Kelurahan Sumampir, Kecamatan Rembang Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Bobotsari Desa/Kelurahan Talagening, Kecamatan Bobotsari KABUPATEN DEMAK Desa/Kelurahan Timbulsloko, Kecamatan Sayung Desa/Kelurahan Surodadi, Kecamatan Sayung Desa/Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Sayung KABUPATEN JEPARA Desa Kuwasen, Kec. Jepara Desa Kaliombo, kec. Pacangaan Desa Plajan, kec. Pakis Aji
JUMLAH (Unit) 162 138 98 116 68 81 31 37 35 224 89 202 278 257 226 44 73 47
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 25
26
27
28
29
30
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN KEBUMEN Desa Karangrejo, Kec. Karanggayam Desa Wadasmalang, Kec. Karangsambung Desa Tunggalroso, Kec. Prembun KABUPATEN SRAGEN Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen Kel. Sine, Kec. Sragen Kel. Tangkil, Kec. Sragen KABUPATEN PURWOREJO Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Banyuurip Kelurahan Mlaran, Kecamatan Purworejo Desa Blimbing, Kecamatan Bruno KABUPATEN SUKOHARJO Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu Desa Lengking, Kecamatan Bulu Desa Bulu, Kecamatan Bulu KABUPATEN SLEMAN Desa Tlogoadi, Kec Mlati Desa Sumberadi, Kec. Mlati Desa Bangunkerto, Kec Turi KABUPATEN JEMBER Desa Sumber Ketemeh, Kec. Kalisat Desa Jatian, Kec. Pakusari Desa Karang Paiton, Kec. Ledok Ombo
JUMLAH (Unit) 113 97 97 82 99 46 71 64 56 129 153 114 64 32 46 53 44 46
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO
KABUPATEN/KOTA
31
KABUPATEN MALANG Desa Ngawonggo, Kec. Tajiran Desa Slamparejo, Kec. Jabung Desa Sumberjaya, Kec. Gondanglegi KABUPATEN PROBOLINGGO Desa Alas Nyiur, Kecamatan Besuk Desa Alas Tengah, Kecamatan Besuk Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk KABUPATEN SUMENEP Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih KABUPATEN MADIUN Desa Kedungrejo, Kec. Balerejo Desa Pacinan, Kec. Balerejo Desa Balerejo, Kec. Balerejo KABUPATEN KEDIRI Desa/kel Canggu, Kec. Badas Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Desa Sidowarek, Kecamatan Plemahan KABUPATEN TRENGGALEK Desa Tawing, Kecamatan Munjungan Desa Senden, Kecamatan Kampak Desa Gamping, Kecamatan Suruh
32
33
34
35
36
JUMLAH (Unit) 86 91 52 52 76 66 131 100 79 25 25 25 373 264 228 23 35 28
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 37
38
39
40
41
42
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SUMBAWA Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN SINGKAWANG Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah Desa Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur KABUPATEN KETAPANG Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN MELAWI Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN BENGKAYANG Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN KAPUAS HULU Desa …………………….. Desa …………………….. Desa ……………………..
JUMLAH (Unit) 335 proses proses 42 131 94 proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses
from harimawan.com
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PENDEKATAN TUNTAS PERKEMENTERIAN DESA DIPERUMAHAN 47 KAB/KOTA
NO 43
44
45
46
47
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN KAYONG UTARA Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN LANDAK Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN SAMBAS Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN SEKADAU Desa …………………….. Desa …………………….. Desa …………………….. KABUPATEN MAJENE Desa Pangali-Ali, Kecamatan Banggae Desa …………………….. Desa …………………….. Jumlah Unit Jumlah Desa/Kelurahan Selesai Proses Jumlah Desa/Kelurahan Dalam Proses
JUMLAH (Unit) proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses proses 37 proses proses 12.296 112 29
from harimawan.com