Kementerian Perumahan Rakyat
PERENCANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
arsip harimawan.com
ALUR PRESENTASI 1.
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
2.
REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006 - 2014
3.
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
4.
SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
arsip harimawan.com
1
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD KEGIATAN Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dalam memfasilitasi BSPS Tahun 2013.
TUJUAN KEGIATAN Meningkatkan dan menyamakan pemahaman Pemerintah Daerah tentang sistem penyelenggaraan BSPS tahun 2013, Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanakan BSPS tahun 2013.
arsip harimawan.com
1
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
MEKANISME PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Laporan Triwulan I Pelaksana
SKPD PROVINSI
Laporan Triwulan II
Laporan Triwulan III
FASILITASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Diseminasi Kebijakan Pengembangan Perumahan Swadaya Rangkaian Pertemuan
Laporan Triwulan IV dan Laporan Akhir Tahun
LAPORAN TEKNIS
Laporan Pelaksanaan
Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rangkaian Pertemuan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat
Prosiding Kegiatan
Rangkaian Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya arsip harimawan.com
1
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
TAHAPAN KEGIATAN SKPD
Rangkaian Pertemuan
DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SWADAYA
Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi Lokasi Pelaksanaan: Jakarta
Waktu : 29 – 31 Agustus 2012
Rangkaian Pertemuan
PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Rangkaian Pertemuan
PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT Rangkaian Pertemuan
EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Rangkaian Pertemuan
Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi dan Provinsi Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota Lokasi Pelaksanaan: Provinsi
Waktu : September 2012 Pelaksana: SKPD Dekonsentrasi Provinsi Peserta: SKPD Urusan Perumahan & Bappeda Kab/Kota Lokasi Pelaksanaan: Provinsi
Waktu: Oktober 2012 Pelaksana: Deputi Bid. Perumahan Swadaya Peserta: SKPD Dekon & Urusan Perumahan Provinsi Lokasi Pelaksanaan: Jakarta
Waktu: Akhir November 2012 arsip harimawan.com
1
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
TUJUAN KEGIATAN 1.
DISEMINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SWADAYA
a. Memberikan arahan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 b. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan/Penanganan Perumahan Swadaya (mekanisme pengusulan dan siklus BSPS) c. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dan keswadayaan perumahan
2.
PEMBINAAN TEKNIS VERIFIKASI BSPS
a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan registrasi dan verifikasi BSPS Tahun 2013 b. Mengidentifikasi dan mengoordinasi penggalangan sumber pendanaan lain dalam penanganan rumah tidak layak huni
arsip harimawan.com
1
LINGKUP PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TAHUN 2012
TUJUAN KEGIATAN (2) 3.
PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT
a. Menginformasikan gambaran umum dan mekanisme pendampingan masyarakat dalam BSPS 2013 b. Melaksanakan simulasi dan pelatihan pendampingan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya; dan c. Merumuskan kriteria , pola rekrutmen, dan pembinaan TPM dalam rangka mendukung pelaksanaan BSPS.
4.
EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN BSPS
a. Melakukan pengujian rekomendasi hasil verifikasi dan klarifikasi Tahap I b. Mengevaluasi rangkaian pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012
arsip harimawan.com
2
REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2006-2011 40,000
36,738
35,000 30,000 25,000 BSP2S (unit)
20,000
16,403
15,000
12,000 9,950 10,000 8,925
10,000 5,000
PKP (unit)
3,550
3,780
4,867 4,950
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Catatan : 1. Jumlah realisasi pelaksanaan PKP sudah termasuk penanganan PSU 2. Realisasi BSP2S dan PKP Tahun 2011 sudah mencakup capaian pelaksanaan Direktif Presiden di NTT (BSPS2S : 5.488 unit dan PKP : 2.688 unit) arsip harimawan.com
2
REALISASI DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2006-2014
RENCANA CAPAIAN FISIK KEGIATAN FASILITASI BSPS TAHUN 2012-2014 450,000
400,000
400,000
400,000
350,000
300,000 250,000
230,000 PK (unit)
200,000
PB (unit)
150,000
100,000
100,000 50,000
20,000
100,000
196.748
Pagu Berdasarkan Renja 2013
0
2012
2013
20.000
2014
Catatan : 1. Pembangunan Baru = Rehabilitasi Total atau Rusak Berat 2. Peningkatan Kualitas = Rusak Sedang arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
RENCANA ALOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN KOMPONEN BANTUAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013 RENCANA TARGET BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2013 (RENCANA KERJA 2013)
500.000 UNIT
KELOMPOK SASARAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
MASYARAKAT MISKIN PERDESAAN
KOMPONEN BANTUAN arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
UNIT COST BSPS TAHUN 2013 1. PENINGKATAN KUALITAS REGULER
Rp 8.500.000,00
BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH
Rp 7.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH
Rp 1.000.000,00
PENANGANAN PAPUA DAN PAPUA Rp 31.000.000,00 BARAT BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH
Rp 30.000.000,00
BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH
Rp 1.000.000,00
2. PEMBANGUNAN BARU = Rp 16.000.000,00 BANTUAN STIMULAN/UNIT RUMAH
Rp 15.000.000,00
BIAYA OPERASIONAL/UNIT RUMAH
Rp 1.000.000,00
3. PSU = Rp 4.000.000,00 BANTUAN STIMULAN/UNIT PSU
Rp 4.000.000,00 arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
RANCANGAN PENGANGGARAN BSPS TAHUN 2013
1. DEKONSENTRASI PROVINSI a. Melaksanakan sosialisasi program BSPS kepada pemerintah kabupaten/kota; b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada SKPD yang membidangi perumahan di kabupaten/kota; c. Melakukan klarifikasi terhadap usulan BSPS dari Kabupaten/Kota d. Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan pelaksanaan BSPS; e. Melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan BSPS melalui SKPD yang membidangi perumahan di kabupaten/kota; dan f. Melakukan pelatihan tenaga pendamping masyarakat (TPM).
2. TUGAS PEMBANTUAN (TP) KABUPATEN/KOTA a. Melaksanakan sosialisasi program dan diseminasi pelaksanaan BSPS kepada UPK/BKM dan KSM; b. Melakukan verifikasi calon penerima BSPS yang dibantu oleh TPM; c. Merekrut dan mengarahkan TPM dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya dengan bantuan stimulan; d. Memfasilitasi KSM dalam membuat gambar kerja didampingi TPM Sumber : Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 dan 02
arsip harimawan.com
1 TAHUN
T-1
KPB (KELOMPOK PENERIMA BANTUAN)
UPK/BKM Sosialisasi Kepada Masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TPM
(03)
Pendampingan KPB dan UPK/BKM Membuat (1) Permohonan/ Data BNBA
SKPD: Sosialisasi Program, Pember dayaan Masyarakat dan UPK/BKM serta TPM
Menerima Permohonan dari UPK/BKM Verifikasi Administrasi Usulan
Meneruskan Permohonan Usulan Sesuai Usulan UPK/BKM
KPPN JAKARTA II
KEMENTERIAN
SKPD : Sosialisasi Program Kepada Kabupaten/ Kota
BANK PENYALUR
DPS: Sosialisasi Program Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menerima Permohonan Usulan dari Kabupaten/ Kota
Pendataan dan menjaring penerima bantuan
Mengusulkan Calon Penerima Bantuan (formulir BNBA)
PEMERINTAH PROVINSI
DPS: Validasi Administrasi Usulan Provinsi atau Kabupaten/Kota
Klarifikasi Administrasi Usulan Kabupaten/ Kota (3)
Membuat Daftar Nominasi Calon Penerima Bantuan
Menyampaikan Daftar Calon Penerima Bantuan
A arsip harimawan.com
2 TAHUN
KPB (KELOMPOK PENERIMA BANTUAN)
UPK/BKM
TPM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH PROVINSI
KPPN JAKARTA II
KEMENTERIAN
BANK PENYALUR
A
Pendampingan Menyusun GK & RTK
T=0 Membantu TPM dan SKPD Verifikasi Lapangan.
Membantu SKPD Verifikasi Lapangan
Menteri: Menetapkan Alokasi Kabupaten/Kota Penerima Bantuan
Memfasilitasi KPB dan TPM Membuat Gambar Kerja (GK) dan Rencana Tindak Komunitas (RTK)
PPK: Meminta Gambar Kerja
Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Menyetujui GK dan RTK (2)
Membentuk KPB Penerima Bantuan
B
Pendampingan UPK/BKM Membentuk KPB
Menyampaikan Hasil Verifikasi Lapangan dan GK serta RTK kepada PPK Memohon Pembayaran Atas Nama Penerima Bantuan
Meminta Verifikasi Lapangan dan Mengajukan Permintaan Pembayaran dilengkapi Persyaratan kepada SKPD Kabupaten/Kota Verifikasi Pembayaran Menetapkan SK Penerima Bantuan Mengajukan SPP Menerbit kan SP2D arsip harimawan.com (3)
PP-SPM: Menerbitkan SPM -LS
C
3 TAHUN
KPB (KELOMPOK PENERIMA BANTUAN)
UPK/BKM
TPM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH PROVINSI
KEMENTERIAN
KPPN JAKARTA II
BANK PENYALUR
C
B
Menerima Transfer Bantuan Dana
Menyusun GK dan RTK
T=0 Menerima Bantuan
Menyetujui Penarikan Tabungan
Penarikan Tabungan (Tahap I dan II)
Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan
Melakukan Pembangunan Secara Berkelompok (KPB)
Membuat Laporan Pembangunan
Membuat Tabungan Atas Nama PB dan Menyerahkan Bantuan
Pelayanan Penarikan Tabungan
Pendampingan Pembuatan Laporan Kompilasi Laporan KPB dan Menyampaikan Laporan Kepada PPK
Menyetujui Laporan
Evaluasi Laporan PPK: Evaluasi Laporan
Membuat Laporan Penyaluran dan Penarikan Dana BSPS
arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
KRITERIA UMUM CALON LOKASI STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA a. Daerah tertinggal; b. Tingkat kemiskinan; c. Jumlah kekurangan (backlog) rumah; d. Jumlah rumah tidak layak huni; e. Indeks pembangunan manusia (IPM); dan f. Produk domestik regional bruto (PDRB);
Sumber : Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 dan Kriteria Umum Calon Lokasi Stimulan Perumahan Swadaya oleh BPSharimawan.com Tahun 2012 arsip
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
Sandingan Usulan Musrenbang dengan Alokasi Pagu Sementara BSPS 2013 (status 27 Agustus 2012)
Jumlah Provinsi 33 Provinsi
Total Usulan BSPS Hasil Musrenbang Tahun 2012 (unit) PK
PB
PK
PB
Jumlah Kota/Kabupa ten Lulus Kriteria Umum
329.183
102.956
150.000
20.000
360
Alokasi Pagu Sementara BSPS 2013
Catatan.: 1. Provinsi yang belum membagi alokasi usulan PK dan PB BSPS Tahun 2013 pada saat Musrenbang, total usulan dialokasikan seluruhnya ke PK 2. Alokasi pagu sementara untuk BSPS 2013 berjumlah 216.748 unit dan sebanyak 46.748 merupakan alokasi untuk program khusus arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
LOKASI SASARAN REGULER
PROGRAM KHUSUS
Pernyataan Komitmen Bupati/Walikota dalam Rangka Pelaksanaan BSPS 2013
MoU dengan K/L, Non K/L dan Ormas
Usulan Kabupaten/Kota
Penanganan Kawasan Kumuh (PLP2K-KBK) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
BUPATI/WALIKOTA PENANDATANGAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENANGANAN TUNTAS RTLH TAHUN 2013 (STATUS HINGGA 27 AGUSTUS 2012) RIAU: 2 SUMBAR: 2
KALSEL: 2
SUMUT: 2
JAMBI: 2
SULBAR: 2
KALBAR: 2 Kep. RIAU: 2
NAD: 2
BABEL: 2
GORONTALO: 2
KALTIM: 0
SULUT: 2
MALUT: 2
SULTENG: 2
KALTENG: 2
PAPBAR: 1
PAPUA: 2
JABAR: 2 JATENG: 2
BENGKULU: 2
BALI: 2 MALUKU : 2
SULSEL: 2 SUMSEL: 2 LAMPUNG: 2 BANTEN: 2
JATIM: 2 NTT: 1 DKI: 0
DIY : 2
NTB: 2
SULTRA: 2
JUMLAH : 60 Kabupaten/Kota dari 66 Kabupaten/Kota Prioritas 2013 arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
MOU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN NON KEMENTERIAN/LEMBAGA (2012) NON KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Kem. Kelautan dan Perikanan 2. Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal
Kab/Kota yang bukan penandatangan Surat Pernyataan Komitmen, tetapi lulus kriteria umum, tetap dapat menangani perumahan swadaya melalui cara: 1. Sendiri (dana APBD prov/kab/kota) 2. Bekerjasama dengan pihak lain (Mobilisasi dana CSR dan PKBL-BUMN, pihak III) 3. MoU dengan Kemenpera
Organisasi Masyarakat (Ormas) Ormas dapat mendukung kegiatan pembangunan perumahan swadaya setelah terlebih dahulu menandatangani MoU arsip harimawan.com
3
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2013
USULAN BSPS 2012 YANG DILUNCURKAN PADA TAHUN 2013 DITERIMA
REGISTRASI DAN VERIFIKASI ONLINE UNTUK DILUNCURKAN TAHUN 2013
Usulan BNBA 2012
DIKEMBALIKAN (UNTUK DIPERBAIKI) Sandingan Lokasi Hasil Usulan Musrenbang, Lokasi Prioritas Tahun 2013 dan Usulan BSPS 2012 yang Diluncurkan pada Tahun 2013 arsip harimawan.com
4
SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
ALUR PROSES SISTEM PENGELOLAAN BSPS ‘ONLINE’ UMUM
DECISION SUPPORT SYSTEM
EKSEKUTIF
SUB-SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 1. 2.
Pengolahan data
SUB-SISTEM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BSPS 1. 2. 3.
Sub-sistem Registrasi Sub-sistem Verifikasi (Administrasi dan Lapangan) Sub-sistem Pencairan Proposal Pembayaran
Cash Management System SMS Centre
Pengolahan data
Data Warehouse
SUB-SISTEM DUKUNGAN PENGELOLAAN BSPS Call Centre
arsip harimawan.com
4
SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
DESAIN SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE Database Storage
Server Aplikasi b Database Lokasi di Kemenpera
1. 2.
5
1
Internet
TPM
3. UPK/BKM
4
2
4.
3 5.
Pusat
SKPD Kab/Kota
SKPD Povinsi
UPK/BKM melakukan entry data CPB, SKPD Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan CPB. SKPD Provinsi melakukan evaluasi/klarifikasi terhadap kuota yang diberikan kepada provinsi Pusat melakukan validasi terhadap usulan BSPS yang sudah melewati tahap verifikasi dan klarifikasi. TPM melakukan penyusunan proposal pembayaran berdasarkan hasil validasi Pusat
*) Apabila di wilayah UPK/BKM tidak terdapat jaringan internet, maka SKPD Kab/Kota harus memfasilitasi entry data arsip harimawan.com CPB bersama dengan UPK/BKM
4
SISTEM PENGELOLAAN BSPS ONLINE
JADWAL PELAKSANAAN BSPS 2013 No 1 2 3 4 5
6 7
8 9
Uraian Penyiapan Sistem Sosialisasi Pelatihan Penyusunan Usulan Pelaksanaan Verifikasi 1. Proses Verifikasi 2. Pendampingan 3. Supervisi Proses penetapan SK lokasi dan alokasi Pelaksanaan bantuan stimulan 1. Pelaksanaan fisik 2. Pendampingan 3. Monev Pencairan Pelaporan
Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Pelaksanaan BSPS 2013 periode September 2012 - Mei 2013) Pelaksanaan BSPS 2013 periode Desember 2012 - November 2013)
arsip harimawan.com
JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP DI PROVINSI 1.
PELAKSANA SKPD DEKON DAN URUSAN PERUMAHAN TINGKAT PROVINSI
2.
PESERTA SKPD URUSAN PERUMAHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG MENANGANI PELAKSANAAN BSPS
3.
MATERI
a. Pembinaan Teknis Registrasi dan Verifikasi BSPS b. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
4.
NARASUMBER DAN ASISTEN PUSAT
5.
JADWAL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PKP TINGKAT PROVINSI
SKPD Provinsi dapat menyampaikan materi lain terkait tema pelaksanaan dekonsentrasi selain yang disampaikan Narasumber Pusat arsip harimawan.com
TERIMA KASIH Sekretariat Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012 Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
No. Telp/Fax : (021) 72800145, 7397727, 7264461 E-mail :
[email protected] ,
[email protected] Contact Person: Sukirno (08561150661) Rendy Trigantara (085716600736) arsip harimawan.com