PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA
UMUM
ADALAH UPAYA MEMELIHARA KOMPETENSI TENAGA AHLI UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK TENAGA AHLI SECARA BERKESINAMBUNGAN
UMUM TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA TENAGA AHLI ADALAH TENAGA DENGAN SERTIFIKAT KEAHLIAN BERDASARKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TENTANG JASA KONSTRUKSI SUB KUALIFIKASI TENAGA AHLI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI PASAL 8C AYAT (4)
a. MUDA b. MADYA c. UTAMA
ENAGA UMUM KLASIFIKASI PENGGOLONGAN PROFESI KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN DI BIDANG JASA KONSTRUKSI MENURUT DISIPLIN KEILMUAN, KETERAMPILAN TERTENTU, KEFUNGSIAN, DAN/ATAU KEAHLIAN MASING-MASING
ENAGA UMUM KUALIFIKASI PENGGOLONGAN PROFESI KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN DI BIDANG JASA KONSTRUKSI MENURUT TINGKAT/KEDALAMAN KOMPETENSI DAN KEMMAMPUAN PROFESI DAN KEAHLIAN
ENAGA UMUM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
KEGIATAN
PROGRAM
PKB
PKB SERANGKAIAN KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGA RAAN PKB
UPAYA MEMELIHARA KOMPETENSI TENAGA AHLI UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK TENAGA AHLI SECARA BERKESINAMBUN GAN
KEGIATAN UNTUK MEMELIHARA KOMPETENSI TENAGA AHLI
ENAGA UMUM PENYELENGGARA KEGIATAN PKB
PROGRAM PKB
LEMBAGA DIKLAT
KEGIATAN PKB SESUAI KRITERIA YANG DITETAPKAN LEMBAGA
INSTITUSI LAINNYA
ASOSIASI PROFESI
ENAGA UMUM PERATURAN MENTERI INI BERTUJUAN
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PKB LINGKUP NASIONAL
BERJALAN SESUAI KETENTUAN
KESETARAAN NEGARA ASEAN
ENAGAP UMUM
PROGRAM PKB
MELALUI PROSES PEMBELAJARAN SECARA TERUS MENERUS, MANDIRI, SISTEMATIS DALAM RANGKA
DITETAPKAN DISELENGGA RAKAN DAN DIKOORDINA SIKAN
MEMELIHARA KEAHLIAN DAN KOMPETENSI DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
MEMBENTUK UNIT KERJA PENYELENGGARA PKB MENGEMBANGKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA LINGKUNGAN PROFESI DAN MASYARAKAT
MEMBENTUK UNIT KERJA PENYELENGGARA PKB
pembelajaran pengabdian profesi dan masyarakat publikasi pengembangan ilmu
terdiri dari
a.
pembelajaran pengabdian profesi dan masyarakat publikasi pengembangan ilmu
b. c. d.
e.
KEGIATAN pendidikan dan pelatihan formal pendidikan non formal partisipasi dalam pertemuan sayembara / kompetisi, paparan, patek, hak atas kekayaan intelektual, karya tulis dan/atau penunjang
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN STRATA LANJUT DAN/ATAU PELATIHAN KERJA FORMAL
PENDIDIKAN NON FORMAL
PEMBELAJARAN MANDIRI DAN/ATAU PEMBELAJARAN TERKAIT DENGAN PENUGASAN KERJA
PARTISIPASI DALAM PERTEMUAN
PESERTA PERTEMUAN PROFESI DAN/ATAU PARTISIPASI DALAM KEPANITIAAN
KEGIATAN SAYEMBARA/KOMPETISI, PAPARAN, PATEN, HAK ATAS/KARYA TULIS SAYEMBARA/KOMPETISI PAPARAN DAN LAPORAN TEKNIS INTERNAL PAPARAN PADA PERTEMUAN TEKNIS MEMATENKAN ATAU MENDAPATKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HASIL KARYA PENULISAN MAKALAH UNTUK PERTEMUAN PROFESI PENULISAN UNTUK MAJALAH ATAU JURNAL PENULISAN BUKU/BAHAN AJAR/MODUL DAN/ATAU PENGAJARAN ATAU SEBAGAI PENGAJAR/INSTRUKTUR
UNTUK ARSITEK KEGIATAN SAYEMBARA, DAN SETERUSNYA DAPAT DITAMBAHKAN PAPARAN FILM ARSITEKTUR GELAR KARYA ARSITEKTUR PENGENALAN PRODUK DAN/ATAU ZIARAH ARSITEKTUR
KEGIATAN PENUNJANG SEBAGAI PAKAR ATAU NARASUMBER SEBAGAI PENGURUS ORGANISASI PROFESI ATAU PIMPINAN LEMBAGA DAN/ATAU SEBAGAI PENERIMA TANDA JASA, ANUGERAH, ATAU SEJENISNYA
PENILAIAN KEGIATAN PKB
BERDASARKAN PERHITUNGAN SKPK (SATUAN KREDIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN)
DAN JUMLAH ANGKA KREDIT
PENILAIAN KEGIATAN PKB UNTUK SETIAP KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN PKB, DITETAPKAN BERDASARKAN
PENILAIAN KEGIATAN PKB JUMLAH ANGKA KREDIT = JUMLAH KREDIT PARTISIPASI YANG HARUS DIPENUHI OLEH TENAGA AHLI SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SKA PENETAPAN SKPK SETIAP KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN PKB PADA DAERAH TERPENCIL ATAU KRITERIA LAIN YANG BERSIFAT KHUSUS MENYANGKUT TENAGA AHLI DIATUR TERSENDIRI DENGAN PERATURAN LEMBAGA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BESARAN/JUMLAH, FREKUENSI, JENIS KEGIATAN, DAN/ATAU RINCIAN KEGIATAN PKB
JUMLAH ANGKA KREDIT PERSYARATAN JUMLAH ANGKA KREDIT DITETAPKAN PALING KURANG 120 SKPK DALAM KURUN WAKTU 3 (TIGA) TAHUN
KETENTUAN MENGENAI KRITERIA PENETAPAN PERHITUNGAN, INDEKS, DAN NILAI MAKSIMAL SKPK PADA SETIAP KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN DIATUR OLEH PERATURAN LEMBAGA
JUMLAH ANGKA KREDIT
TENAGA AHLI
LAMPIRAN
ASOSIASI PROFESI MELAKUKAN PENILAIAN ATAS LAPORAN
LAPORAN
MENGISI BUKU LOG IDENTITAS DIRI PENGAJUAN PENILAIAN BERKALA KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
BUKTI-BUKTI KEGIATAN PKB YANG DIIKUTI
LAPORAN DAPAT DISAMPAIKAN SECARA BERKALA KEPADA ASOSIASI PROFESI SECARA: a. MANUAL; DAN/ATAU b. DALAM JARINGAN (ONLINE)
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PKB
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PKB
SUBSTANSI KEGIATAN PKB
a. JENIS KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DIAKUI DALAM PROGRAM PKB
b. RELEVANSI JENIS KEGIATAN SESUAI DENGAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI
SUBSTANSI KEGIATAN PKB
MENILAI KESESUAIAN JENIS KEGIATAN YANG DISELENGGARA KAN DENGAN KRITERIA YANG DITETAPKAN
MENGETAHUI DAN MENGINFORMASIKAN KEPADA PESERTA BESARAN ANGKA SKPK YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SUATU JENIS KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN
TENAGA AHLI
TENAGA AHLI MENYAMPAIKAN BERKAS PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SKA DILAMPIRI LAPORAN KEGIATAN PKB
TENAGA AHLI ASOSIASI PROFESI MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP LAPORAN PKB
MENERIMA SKA YANG TELAH DIPERPANJANG
TENAGA AHLI MELENGKAPI KEKURANGAN
MENGECEK MENGENAI KESESUAIAN/ PERSYARATAN KEGIATAN PKB
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN (KRITERIA PKB SESUAI KRITERIA LEMBAGA)
LEMBAGA MENETAPKAN PERPANJANGAN SKA TENAGA AHLI
LEMBAGA USULAN PERPANJANGAN SKA DILAMPIRI BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KEPADA LEMBAGA
TAMBAHAN KHUSUS BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT ACPE PELAKSANAAN PROGRAM PKB ATAU CPD MERUPAKAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM: ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ENGINEERING SERVICES ARTICLE 4 ANGKA 4.1.5, 4.2.6.2, 4.3.2.7 HURUF b APPENDIX II ANGKA 1.5, DAN APPENDIX III
TAMBAHAN KHUSUS BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT AA PELAKSANAAN PROGRAM PKB ATAU CPD MERUPAKAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM: ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ARCHITECTURAL SERVICES ARTICLE 4 ANGKA 4.1.5, 4.2.6.2, 4.3.2.7 HURUF b APPENDIX B ANGKA 1.5, DAN APPENDIX C ANGKA1.3.3.