PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

JAKARTA, 23 DESEMBER 2014 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

`

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi diperlukan program pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli konstruksi. b. bahwa berdasarkan huruf a, tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah bebrapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092); 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta

Mekanisme

Kerja

LPJK

Pengembangan

Jasa

Konstruksi

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga

1

`

Pengembangan Jasa Konstruksi; 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015; 4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN Menetapkan:

PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;.

2.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara;

3.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi;.

4.

Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyau untuk LPJK Nasional dan oleh gubernur untuk LPJK Provinsi;

2

`

5.

Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian;

6.

Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional;

7.

Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut kedisiplinan, keterampilan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu;

8.

Sertifkat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang telah memnuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu;

9.

Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi;

10. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional; 11. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi; 12. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi; 13. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau Continuing Professional Development yang selanjutnya disebut PKB adalah proses pembelajaran dalam rangka menjaga, meningkatkan dan memperluas keahlian praktek-praktek keteknikan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan secara mandiri; 14. Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian atau Professional Development Unit (PDU) yang selanjutnya disebut SKPK, adalah satuan kredit yang digunakan untuk mengukur kemampuan / kompetensi seorang tenaga ahli ber-SKA dengan menjalankan 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan dalam skema PKB.

3

`

15. Persyaratan Nilai Kredit atau Credit Requirement (CR) yang selanjutnya disebut PNK adalah jumlah SKPK yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program PKB dalam kurun waktu tertentu yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku SKA. 16. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut AKTK adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan memiliki kompetensi sekurang-kurangnya satu bidang jasa konstruksi; 17. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi yang merupakan wadah organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan/atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuaan dan/atau profesi di bidang konstruksi dan/atau berkaitan dengan jasa konstruksi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN Pasal 2 (1)

Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PKB

(2)

Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan PKB

Pasal 3 Lingkup pengaturan peraturan LPJK ini meliputi, Program PKB, Penilaian PKB, dan Ketentuan Peralihan.

4

`

BAB III Program PKB Pasal 4 (1)

Setiap Asosiasi Profesi yang terdaftar pada LPJK sebagai asosiasi yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal dalam pelaksanaan Sertifikasi wajib mempunyai program PKB sesuai dengan subklasifikasi keprofesian yang dibinanya.

(2)

Program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelatihan dan pendidikan, konferensi, seminar, temu karya, diskusi teknis, pertemuan profesi, dan/atau penerbitan jurnal/majalah/buku.

(3)

Asosiasi Profesi sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program PKB kepada LPJKN paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4)

Setiap pemegang SKA yang mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKA wajib telah mengikuti program PKB.

(5)

Semua program PKB yang telah diikuti pemegang SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam logbook PKB dalam format sebagaimana termuat pada Lampiran 2 Peraturan ini.

(6)

Logbook sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampirkan pada berkas permohonan perpanjangan masa berlaku SKA.

(7)

Logbook PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan kepada pemegang SKA pada saat penyampaian SKA kepada pemohon perpanjangan masa berlaku SKA.

Pasal 5 (1) Jenis kegiatan PKB meliputi: a. b. c. d. e. f.

Kegiatan profesi: Pendidikan dan pelatihan formal; Pendidikan non formal; Partisipasi pertemuan profesi; Paparan dan karya tulis; dan Kegiatan penunjang profesi lainnya.

5

`

(2) Jenis kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 Peraturan ini. (3) Dalam hal kegiatan PKB oleh pemegang SKA klasifikasi arsitektur, paparan dan karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliput : a. Paparan film arsitektur (cine arch); b. Gelar karya arsiterktur; c. Pengenalan produk; dan/atau d. Ziarah/peninjauan karya arsitektur.

BAB IV PENILAIAN PKB Pasal 6 (1) Evaluasi keikutsertaan dalam program PKB terhadap pemegang SKA yang mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku dilaksanakan melalui penghitungan nilai SKPK dan PNK (2) Tatacara penilaian/perhitungan SKPK dan PNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Peraturan ini. (3) Evaluasi awal keikutsertaan dalam program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi pemegang SKA. (4) Evaluasi lanjutan keikutsertaan dalam program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses perpanjangan masa berlaku SKA di USTK dilaksanakan oleh AKTK USTK. (5) PNK yang harus dimiliki setiap pemohon perpanjangan masa berlaku SKA adalah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

6

`

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: di Jakarta

Pada Tanggal

: 23 Desember 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL, Ketua

Ir. Tri Widjajanto J, MT

7

`

LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN DAFTAR LAMPIRAN 1.

Lampiran 1

:

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

2.

Lampiran 2

: Tata Cara Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

3.

Lampiran 3

:

Format Logbook Tenaga Kerja Ahli

4.

Lampiran 4

:

Formulir Permohonan Pengakuan Kegiatan PKB

5.

Lampiran 5

: Format Rangkuman Hasil Penilaian Kegiatan PKB

8

`

LAMPIRAN 1

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN 1.

Pendahuluan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau Continuing Professional Development (CPD) adalah proses pembelajaran dalam rangka memelihara, meningkatkan dan memperluas keahlian di bidang konstruksi yang dilakukan secara mandiri. Pembelajaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengetahuan, keahlian dan sikap kerja para ahli teknik/insinyur profesional yang relevan dengan perkembangan usaha dan teknologi jasa konstruksi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Di samping pengertian normatif tersebut di atas, pengertian praktis dan operasional Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang sarjana teknik/insinyur profesional sesuai dengan bidang keahliannya, baik formal maupun non formal antara lain pendidikan lanjutan dan kursus-kursus yang relevan, seminar, lokakarya, konferensi keprofesian, atau pertemuan profesi, partisipasi dalam kepanitiaan, kegiatan-kegiatan dalam rangka mempertahankan, menambah, meningkatkan, memperluas pengetahuan, keahlian dan sikap kerja sebagai respon yang positif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat jasa konstruksi secara nasional. Pengertian lain mengatakan, bahwa PKB merupakan suatu proses penilaian yang teratur dan tetap mengenai syarat-syarat pengetahuan dan keahlian yang relevan atas tanggungjawab seorang ahli teknik/insinyur profesional, dan sejak itu perencanaan dan pelaksanaan suatu program pelatihan dan pengembangan yang terus menerus diarahkan pada kebutuhan tersebut. Proses penilaian tersebut adalah : 1. Kemajuan karir bagi seorang ahli teknik/insinyur profesional; 2. Menjaga status profesional seorang ahli teknik/insinyur; 3. Menggambarkan pencapaian pribadi dan investasi pada pengembangan masa depan; 4. Pembelajaran dari pihak lain dan saling tukar menukar pengetahuan maupun ide-ide; 5. Sebagai benchmark kinerja masing-masing ahli teknik/insinyur; 6. Memperagakan kepada teman sejawat maupun klien bahwa seorang ahli teknik/insinyur profesional merupakan seorang yang mempunyai keinginan secara mandiri dan termotivasi untuk belajar.

9

`

7. Mengembangkan keahlian yang dimiliki sesuai kebutuhan karir agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif. 8. Belajar secara fleksibel, mengidentifikasi dan membuat sebagian besar kesempatan pengembangan tersedia. Dalam konteksnya program kegiatan PKB seharusnya menimbulkan tuntutan terhadap kebutuhan pembelajaran, yang dapat dilakukan dengan membentuk sebuah komunitas belajar yang dibimbing oleh seorang Pembina atau instruktur yang dapat mengeksplorasi sumber daya yang kritis secara tepat. Proses pelatihan harus terpusat pada data yang digunakan dan hasil yang akan diperoleh untuk jangka panjang (outcome) dari pembelajaran yang diberikan, dan perlunya melakukan evaluasi terhadap ke efektifan pelatihan tersebut. Dan satu hal yang sangat penting adalah isi dari materi PKB mencakup unsur pendidikan dan pelatihannya yang merupakan suatu kebutuhan bagi para tenaga ahli teknik / insinyur profesional yang berbasis pada kaidah keilmuan yang relevan, isu-isu strategis saat ini dan responsif terhadap dinamika perkembangan yang sedang terjadi. Hal yang juga perlu menjadi pertimbangan penyelenggaraan PKB adalah aksesbilitas materi pembelajaran kepada para profesioanl bersertifikat sebagai target pembelajaran. Mengingat para profesional tersebut, bisa berdomisili tersebar diseluruh Indonesia baik di kota besar maupun daerah terpencil, materi PKB djuga harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan ke seluruh wilayah layanan, biaya serta waktu penyelenggaraan. Metode penyelenggaraan PKB konvensional / tatap muka yang lebih menarik tentunya bisa tetap berjalan pada kota - kota dengan populasi profesional bersertifikat yang signifikan. 2.

Tujuan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan institusi lain yang diakui LPJK termasuk asosiasi profesi, badan pendidikan dan pelatihan, pusat-pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja dll. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memelihara, mempertahankan, meningkatkan dan memperluas kompetensi bagi seorang ahli teknik / insinyur profesional dengan cara-cara yang terstruktur, terprogram, terarah dan terstandar dengan baik. Tujuan yang lain dari kegiatan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini adalah terjaminnya pelayanan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang bermutu melalui upaya sertifikasi berkelanjutan bagi tenaga ahli dan terampil yang profesional. Dan yang terpenting dari tujuan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek dari para praktisi yang tidak berkualitas dan tidak etis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Program ini mendorong para ahli teknik / insinyur untuk selalu belajar secara mandiri dan berkesinambungan supaya tidak ketinggalan dengan adanya

10

`

perubahan teknologi, peralatan, prosedur, proses, metode dan standar yang terus berkembang. Hal tersebut, merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat untuk mendapat hasil kerja di bidang konstruksi yang bermutu dengan biaya yang efektif dan efisien. 3.

Peserta Program PKB Program PKB adalah wajib diikuti bagi setiap pemegang sertifikat (SKA) di bidang jasa konstruksi yang meliputi bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan dengan berbagai subklasifikasi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), stardar kompetensi internasional atau standar kompetensi khusus. Program PKB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu keharusan dari proses perpanjangan SKA yang telah dimiliki selama ini.

4.

Penyelenggara Kegiatan PKB Program PKB pada dasarnya merupakan salah satu upaya pembinaan yang bersistem/terstruktur pada proses pembelajaran secara mandiri dan berkesinambungan untuk memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan sikap kerja (attitude) para ahli profesional agar dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program PKB harus dirancang sebagai bagian integral dari mekanisme pemberian sertifikat khususnya perpanjangan sertifikat.. Instansi pemerintah, asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan instititusi lainnya dapat menyelenggarakan program PKB bagi para pemegang SKA.

5.

Jenis-Jenis Kegiatan PKB Adapun Jenis - jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh LPJKN sebagai program PKB bagi para pemegang SKA adalah sebagai berikut : a.

Kegiatan Profesi Kegiatan profesi ini merupakan kegiatan profesi sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam SKA yang pengalaman kerjanya dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerjanya.

b.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh LPJKN. 1) Pendidikan Strata Lanjut

11

`

Pendidikan Strata Lanjutan adalah suatu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk memperoleh gelar spesialis atau magister dengan subyek tugas akhir yang relevan dengan bidang profesinya. 2) Pendidikan Singkat Pendidikan Singkat (courses) adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta dengan materi pendidikan yang spesifik dan mendalam yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya. Pendidikan singkat ini harus terstruktur yang ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya. 3) Pelatihan Kerja Formal Pelatihan Kerja Formal adalah suatu kegiatan pembelajaran satu arah, dari instruktur kepada peserta dengan materi pelatihan kerja yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan bidang profesinya. Pelatihan kerja formal ini harus terstruktur yang ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya. c.

Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi yang tidak terstruktur dengan atau tanpa penugasan dari tempat bekerja. 1) Pembelajaran Mandiri Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau tanpa instruktur yang relevan dengan bidang profesinya. Topik berbagai kegiatan pembelajaran mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu dan teknologi. Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain : • • • • • •

Membaca artikel untuk memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Mempelajari informasi dari media elektronik (TV, Radio, Internet dsb) Memahami prosedur kerja dan software, seperti standar, peralatan dsb. Kegiatan penelitian dalam memperoleh gelar Doktoral (S3) yang relevan dengan bidang profesinya dsb. Kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, harus mengandung aspek penilaian terhadap pemahaman substansi materi pembahasan (misalnya : artikel on-line, lengkap dengan uraian pertanyaan dan jawaban

12

`

dari peserta PKB), hal tersebut akan dinilai kelayakannya oleh Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) yang memeriksa dokumen PKB. 2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kerja yang dapat memberikan peningkatan kerja secara profesional. d.

Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi Suatu kegiatan pembelajaran dalam suatu pertemuan profesi dengan materi pembahasan yang relevan dengan bidang profesinya. 1) Peserta Pertemuan Profesi Keikutsertaan sebagai peserta dalam pertemuan profesi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh minimal 20 (dua puluh) orang peserta dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya. Bentuk pertemuan profesi, antara lain : • Seminar • Lokakarya • Diskusi Ilmiah • Konferensi, dsb. 2) Partisipasi dalam Kepanitiaan Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas, merupakan suatu kegiatan yang mendorong terselenggaranya pengembangan keprofesian. Copy bukti keikut sertaan (sertifikat peserta, kepanitiaan) harus dilampirkan dalam dokumen PKB.

e.

Paparan dan Karya Tulis Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya. 1) Paparan dalam Laporan Teknis Internal Suatu kegiatan paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya. 2) Paparan pada Pertemuan Teknis Keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (duapuluh) orang peserta dan sesuai dengan bidang profesinya.

13

`

3) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi Penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) orang peserta. 4) Penulisan Buku Membuat penulisan termasuk didalamnya Monograf, Standar and Code, Patent dan penyuntingan Prosiding Seminar. Untuk buku dengan jumlah sekitar 100 halaman sedangkan untuk monograf sekitar 20 (dua puluh) halaman. 5) Penulisan untuk Majalah Penyampaikan karya tulis pada suatu majalah tertentu dengan penerbitan yang berkala dan terpublikasi. 6) Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur Sebagai pengajar, pengajar tidak tetap, pelatih/instrukstur dan mentor/pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran/pelatihan minimum 10 (sepuluh) orang peserta kecuali mentor/pembimbing dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya. Copy materi paparan, makalah, artikel, buku, materi pengajaran harus dilampirkan dalam dokumen PKB. f.

Kegiatan Penunjang Profesi Lainnya 1) Pakar atau Narasumber Bertugas sebagai pakar atau narasumber dengan materi yang sesuai dengan bidang profesinya. 2) Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Lembaga) Merupakan pengurus dari suatu organisasi tertentu baik profesi maupun sebagai pimpinan suatu lembaga. 3) Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya. Copy sertifikat pemateri, referensi pengurus organisasi dari pejabat yang berwenang, sertifikat penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan dan tanda bukti lainnya (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PKB.

14

`

LAMPIRAN 2 TATA CARA PENILAIAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) / Continuing Professional Development (CPD) wajib diikuti oleh semua Tenaga Ahli Bersertifikat dari semua klasifikasi/sub klasifikasi. Dalam hal diwajibkan, maka kegiatan PKB berlaku ketentuan sebagai berikut : 1.

Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) atau Professional Development Unit (PDU), adalah satuan kredit yang digunakan untuk mengukur kemampuan / kompetensi seorang Tenaga Ahli/Tenaga Terampil Bersertifikat yang diperolehnya dengan menjalankan 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam suatu skema PNK.

2.

Persyaratan Nilai Kredit (PNK) atau Credit Requirement (CR) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program PKB dalam kurun waktu tertentu yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku dan/atau peningkatan kualifikasi SKA/SKTK

Tata cara penilaian SKPK dan persyaratan PKN adalah sebagai berikut: 1. Persyaratan Kredit Nilai SKPK adalah : 20 SKPK/tahun selama kurun waktu 3 tahun. a. Kegiatan Profesi 1) Profesi sesuai dengan subklasifikasi SKA Sifat kegiatan: wajib Nilai SKPK: 50 2) Profesi sesuai dengan klasifikasi SKA di luar subklasifikasi SKA Sifat kegiatan: pilihan Nilai SKPK: 25 3) Profesi di luar klasifikasi SKA Sifat kegiatan: pilihan Nilai SKPK: 15 b. Pendidikan dan Pelatihan Formal 1) Pendidikan Strata Lanjut Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

15

`

a) b) c) d)

Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional) yang disarankan. Nilai SKPK = 30 Kelengkapan : Ijazah, Transkrip Akademik dan Abstrak Tugas Akhir. Dengan catatan : Perolehan gelar Doktor (S3) tidak diberi nilai PKB karena program Doctoral diarahkan pada pendalaman aspek ilmiah dan akademik. Kegiatan pada pendidikan strata lanjut yang relevan dengan PKB dapat dimasukkan ke dalam penilaian Pembelajaran Mandiri. Perolehan gelar sarjana dibidang yang lain juga tidak diberi nilai PKB.

2) Pendidikan Singkat Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Wajib. b) Nilai SKPK = Disesuaikan dengan lama pendidikan singkat (1 hari minimum 5 Jam), dengan perhitungan : 2 - 3 hari, nilai SKPK = 5 4 - 5 hari, nilai SKPK = 10 6 - 9 hari, nilai SKPK = 15 14 hari atau lebih, nilai SKPK = 20 c) Kelengkapan : Jadwal pendidikan singkat dan silabus (atau ringkasan materi yang ditulis sendiri oleh pemohon) yang mencerminkan bidang dan kedalaman materi pendidikan singkat. Informasi tentang lembaga penyelenggara pendidikan singkat (nama dan alamat penyelenggara serta nama instrukstur). Sertifikat kelulusan atau surat keterangan. 3) Pelatihan Kerja Formal Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = Disesuaikan dengan lama pendidikan singkat (1 hari minimum 5 Jam), dengan perhitungan : 2 - 3 hari, nilai SKPK = 5 4 - 5 hari, nilai SKPK = 10 6 - 9 hari, nilai SKPK = 15 14 hari atau lebih, nilai SKPK = 20 c) Kelengkapan : Program pelatihan kerja dan silabus. Sertifikat kelulusan atau surat keterangan.

16

`

c. Pendidikan Non Formal 1) Pembelajaran Mandiri Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Wajib, minimum 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya. b) Nilai SKPK = Maksimal 25 / kegiatan, tergantung pada relevansi profesi dan kemutakhiran ilmu dan teknologi. c) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK), mengases dokumen PKB, dengan perhitungan : Relevansi dengan keprofesian (40%) Kedalaman materi (20%) Kemutakhiran ilmu dan teknologi (30%) Manfaat terhadap kegiatan kerja (10%) d) Kelengkapan : Menyampaikan ringkasan, yang berupa : Extended Abstract atau Executive Summary. e) Apabila diperlukan, Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) dapat melakukan wawancara. Penilaian PKB sebaiknya Self Asessment dari materi yang disiapkan pemohon perpanjangan masa berlaku sertifikat, wawancara oleh AKTK hanya diperlukan apabila terdapat hal signifikan yang harus diklarifikasi. 2) Pembelajaran Sehubungan dengan Penugasan Kerja Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = Maksimal 25 / kegiatan, tergantung pada relevansi profesi dan manfaat pada bidang kerja. c) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) mengakses dokumen PPB/CPD dengan perhitungan : Relevansi dengan keprofesian (30%) Kedalaman materi (10%) Kemutakhiran ilmu dan teknologi (10%) Manfaat terhadap kegiatan kerja (50%) d) Kelengkapan : Menyampaikan ringkasan, yang berupa : Extended Abstract atau Executive Summary. e) Apabila diperlukan, Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) dapat melakukan wawancara.

17

`

d. Partisipasi Pertemuan Profesi 1)

Peserta Pertemuan Profesi Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Wajib, minimum 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun pada tahun yang berbeda. b) Nilai SKPK = 2, untuk setiap 6 jam kegiatan / 1 hari Kegiatan. c) Kelengkapan : Sertifikat maupun Keterangan Lain, seperti Brosur atau Undangan yang mencantumkan topik, materi dan jadwal serta nama dan alamat penyelenggara.

2)

Partisipasi dalam Kepanitiaan Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (optional). b) Nilai SKPK = Relevan dengan kedudukan dan sifat kegiatan : Panitia Pengarah (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang aktif, nilai SKPK = 4. Tim Perumus (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang aktif), nilai SKPK = 4. Reviewer atau Paper Committee, nilai SKPK = 4. Panitia Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris), nilai SKPK = 3. Ketua Bidang dalam Panitia Pelaksana, nilai SKPK = 2. Anggota Panitia Pelaksana, nilai SKPK = 1. c) Kelengkapan : Surat Keputusan / Penugasan, Brosur yang menampilkan susunan kepanitiaaan atau sertifikat resmi / ucapan terima kasih.

e. Paparan dan Karya Tulis Apabila sebuah Karya Tulis ditulis oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka pembagian Nilai SPK sebagai berikut : • • 1)

Penulis Utama, yang namanya ditulis pertama : 60% Penulis berikutnya : 40% dan dibagi rata menurut jumlah penulis.

Paparan dalam Laporan Teknis Internal Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (optional). b) Nilai SKPK = Relevan dengan relevansi profesi dan kedalaman materi, dengan berpedoman : Penanggung jawab penyusunan laporan teknis, nilai SPK = maksimum 10 (kedalaman dan kemutakhiran ilmu dan teknologi : 40%, inovasi dan kreasi : 40% dan sistopiktika : 20%) Pemapar laporan teknis, nilai SKPK = 5. Anggota tim teknis, nilai SKPK = 2.

18

`

c) Kelengkapan : Surat Penugasan dan Executive Summary atau Fotokopi Laporan Teknis.

2) Paparan pada Pertemuan Teknis Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Wajib, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. b) Nilai SKPK = 4. c) Kelengkapan : Surat Keputusan / Penugasan, Brosur yang menampilkan susunan kepanitiaan, atau sertifikat / ucapan terima kasih. 3) Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi atau Majalah Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = Sesuai atau relevan dengan relevansi profesi dan kedalaman materi : • Seminar Nasional/Lokal, makalah atau materi seminar tidak direview, nilai SKPK: 10 (Maksimal) • Seminar Nasional/Lokal, makalah atau materi seminar direview, nilai SKPK : 15 (Maksimal). • Seminar Internasional, makalah atau materi seminar tidak direview, nilai SKPK: 15 (Maksimal) • Seminal Internasional, makalah atau materi seminar direview, nilai SKPK : 20 (Maksimal). • Jurnal Nasional tidak terakreditasi, nilai SKPK : 10 (Maksimal). • Jurnal Nasional terakreditasi, nilai SKPK : 20 (Maksimal). • Jurnal Internasional tidak terakreditasi, nilai SKPK: 15 (Maksimal). • Jurnal Internasional terakreditasi, nilai SKPK : 25 (Maksimal). • Majalah Umum dan Koran, nilai SKPK = 10 (Maksimal). c) Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) mengakses dokumen PKB dengan perhitungan : Relevansi dengan keprofesian (20%) Kedalaman materi (30%) Inovasi, kreatifitas serta kemutakhiran ilmu dan teknologi (30%) Sistimatika Makalah (20%) d) Kelengkapan : Cover dan Daftar Isi Prosiding/Jurnal/Majalah maupun Fotokopi Makalah. 4) Penulisan Buku Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = Maksimal 50

19

`

c) d)

Kelengkapan : Fotokopi Buku. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) mengakses dokumen PKB dengan dasar perhitungan :

BOBOT PENILAIAN KETERANGAN

Relevansi dengan keprofesian Kedalaman Materi Kemutakhiran Ilmu dan Teknologi Inovasi dan Kreativitas Sistematika dan Penampilan

BUKU

MONOG RAF

STAND ARD AND CODE

PATENT

PROSIDIN G SEMINAR

30%

40%

50%

20%

30%

10%

-

-

-

30%

10%

-

20%

20%

-

10%

20%

-

60%

-

40%

40%

30%

-

40%

HALAMAN Jumlah Halaman Minimum 5)

f.

100

20

-

-

-

Pengajaran sebagai Pengajar/Instruktur Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = Maksimal 5, untuk setiap aktivitas (subyek). Diperhitungkan atas dasar lama kegiatan dan kedalaman materi : Minumum 4 Jam / aktivitas, termasuk persiapan dengan bobot : 50%. Kedalaman Materi, dengan bobot : 50%. c) Kelengkapan : Surat Penugasan dan Silabus. Kegiatan Penunjang Profesi Lainnya 1) Pakar atau Narasumber Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = 2, untuk setiap aktivitas. c) Kelengkapan : Sertifikat, Surat Penugasan (Undangan), Surat Ucapan Terima Kasih atau Bukti Administratif Lainnya.

20

`

2) Pengurus Organisasi (Profesi atau Pimpinan Institusi) Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK dapat diperhitungkan sebagai berikut : Pengurus dari sebuah Ikatan / Himpunan Profesi, nilai SKPK = 4 per tahun. Pimpinan dari sebuah Lembaga yang relevan dengan profesi, nilai SKPK = 4 per tahun. Pimpinan dari sebuah Lembaga yang tidak relevan dengan profesi, nilai SKPK = 3 per tahun. c) Kelengkapan : Surat Keputusan atau Surat Penugasan. 3)

Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan sejenisnya Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut : a) Sifat Kegiatan : Pilihan (Optional). b) Nilai SKPK = Maksimal 10, untuk setiap Tanda Jasa/Penghargaan. c) Kelengkapan : Sertifikat Tanda Jasa/Penghargaan.

21

LAMPIRAN 3 `

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI National Construction Services Development Board

FORMAT LOG BOOK KEGIATAN PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN

22

FOTO 3X4 PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) 1. Nama

:

2. Klasifikasi/Sub-Klasifikasi

:

3. Kualifikasi

:

4. Nomor Sertifikat

:

5. Nomor Registrasi

:

6. Masa Berlaku

:

5. Alamat

:

6. Email & No. Telp./HP

:

s.d

PEMELIHARAAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) / CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) (selama 3 tahun memegang sertifikat keahlian)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Gedung Balai Krida - Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telpon : (021) 7201476, Facsimile : (021) 7201472, Email : http//www.lpjk.net

23

Pemegang Sertifikat wajib menyerahkan Log Book (asli) ini dan satu buah salinan (copy)nya saat mengajukan Perpanjangan Sertifikat Keahlian (SKA) ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Log Book Asli akan dikembalikan lagi ke Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA) bersamaan dengan : (1) Penyerahan Sertifikat baru hasil perpanjangan; (2) Log Book baru yang masih kosong.

24

APA & BAGAIMANA PENGGUNAAN LOG-BOOK ini ? Apa itu LOG BOOK dan apa itu LOG SHEET ? LOG-BOOK adalah kumpulan LOG SHEET yaitu lembar rekaman daftar pengalaman kerja pemegang sertifikat keahlian (SKA) dan bentuk pemeliharaan kompetensi lainnya dalam rangka Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) / Continuing Proffesional Development (CPD); Setiap LOG SHEET dianggap benar apabila dilengkapi dengan surat referensi kerja, sertifikat pelatihan maupun surat pendukung lainnya; LOG BOOK harus dimiliki oleh setiap Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA) dan harus disimpan dengan baik sebagai bukti prestasi keprofesian selama memegang sertifikat; Bagaimana PENGGUNAAN LOG BOOK dan LOG SHEET? LOG SHEET secara berkala TAHUNAN terhitung sejak penerbitan sertifikat dan digunakan untuk pemenuhan SURVEILEN oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), oleh karena itu setiap pemegang sertifikat wajib: − Mengirimkan salinan (copy) LOG SHEET TAHUNAN ke USTK (boleh melalui email dalam bentuk softcopy hasil scanning) − Melampirkan salinan (copy) bukti dari PP − PKB/CPD seperti sertifikat pelatihan, seminar dan sejenisnya. LOG BOOK secara berkala TIGA TAHUNAN sesuai masa berlaku sertifikat digunakan untuk mengajukan permohonan PERPANJANGAN SERTIFIKAT kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK): − Pemegang sertifikat wajib menyerahkan Log Book (asli) dan satu buah salinan (copy)nya disertai salinan bukti dari PKB. − Log Book asli akan dikembalikan lagi ke pemegang Sertifikat bersamaan dengan (a) Penyerahan Sertifikat baru hasil perpanjangan; dan (b) Log Book baru yang masih kosong.

Barang siapa menemukan Log Book ini agar mengembalikan ke alamat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sebagaimana tertulis pada sampul 25 depan ini.

26

27

LOG SHEET PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)

A. DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN : 1. Pekerjaan / Proyek ke - 1 1 2

PEKERJAAN / PROYEK PERUSAHAAN A Nama B Alamat

:

: :

C D E F G H

Nomor Kontrak : Tanggal Kontrak : Nilai Kontrak : Telepon & Email : Email : Lokasi Pekerjaan/Proyek : Waktu Pelaksanaan s.d 3 INSTITUSI / PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN / PROYEK A Nama : B Alamat :

C Telepon

PARAF & STEMPEL

:

2. Pekerjaan / Proyek ke - 2 1 2


:

: :

C D E F G H

Nomor Kontrak : Tanggal Kontrak : Nilai Kontrak : Telepon & Email : Email : Lokasi Pekerjaan/Proyek : Waktu Pelaksanaan s.d 3 INSTITUSI / PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN / PROYEK A Nama :

B Alamat

:

C Telepon

:

PARAF & STEMPEL

27

28




:

: :

C D E F G H


C Telepon

PARAF & STEMPEL

:



:

: :

C D E F G H


B Alamat

:

C Telepon

:

PARAF & STEMPEL

28

29




:

: :

C D E F G H


C Telepon

PARAF & STEMPEL

:



:

: :

C D E F G H


B Alamat

:

C Telepon

:

PARAF & STEMPEL

29

30




:

: :

C D E F G H


C Telepon

PARAF & STEMPEL

:



:

: :

C D E F G H


B Alamat

:

C Telepon

:

PARAF & STEMPEL

30

31




:

: :

C D E F G H


C Telepon

PARAF & STEMPEL

:



:

: :

C D E F G H


B Alamat

:

C Telepon

:

PARAF & STEMPEL

31

32


B. DAFTAR PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) / CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) : 1. Kegiatan PKB / CPD ke- 1 1

Bentuk Kegiatan

:

2

Judul/Tema Kegiatan

:

3

Penyelenggara

:

4

Bertempat di

:

5

Waktu (tgl/bln/thn)

:

6

Uraian Kegiatan

:

7

Bukti Terlampir

:

Copy Surat Keterangan / Sertifikat/ lainnya

2. Kegiatan PKB / CPD ke- 2 1

Bentuk Kegiatan

:

2

Judul/Tema Kegiatan

:

3

Penyelenggara

:

4

Bertempat di

:

5

Waktu (tgl/bln/thn)

:

6

Uraian Kegiatan

:

7

Bukti Terlampir

:


32

33



Bentuk Kegiatan

:

2

Judul/Tema Kegiatan

:

3

Penyelenggara

:

4

Bertempat di

:

5

Waktu (tgl/bln/thn)

:

6

Uraian Kegiatan

:

7

Bukti Terlampir

:



Bentuk Kegiatan

:

2

Judul/Tema Kegiatan

:

3

Penyelenggara

:

4

Bertempat di

:

5

Waktu (tgl/bln/thn)

:

6

Uraian Kegiatan

:

7

Bukti Terlampir

:


33

34



Bentuk Kegiatan

:

2

Judul/Tema Kegiatan

:

3

Penyelenggara

:

4

Bertempat di

:

5

Waktu (tgl/bln/thn)

:

6

Uraian Kegiatan

:

7

Bukti Terlampir

:


Saya Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA), yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melaksanakan pemeliharaan kompetensi melalui pengalaman pekerjaan / proyek dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) / Continuing Professional Development (CPD) tersebut di atas dengan sebenar-benarnya dan bertanggungjawab apabila terdapat hal-hal yang sebaliknya dari uraian dimaksud.

………………….., ……………………..20….. Pemegang Sertifikat Keahlian (SKA)

…………………………………………… (tandatangan & nama lengkap)

34

LAMPIRAN 4 `

FORMULIR PERMOHONAN PENGAKUAN KEGIATAN PKB TAHUN : ……… A

DATA KEGIATAN

1 Nama Kegiatan 2 Tanggal 3 Waktu a. Mulai b. Sampai dengan 4 Jumlah Jam 5 Jenis Kegiatan 6 Peran dalam Kegiatan 7 Prakiraan Nilai SKPK …………….., …….…………… 201….. Pemohon,

(…………………………………….) B

PENILAIAN SKPK

o Disetujui o Tidak Disetujui Nama Kegiatan PKB :

NILAI SKPK

PENILAI PKB

(………..…………..)

35

LAMPIRAN 5

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI National Construction Services Development Board FORMAT RANGKUMAN HASIL PENILAIAN KEGIATAN PKB

IDENTITAS PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) 1. Nama 2. Klasifikasi / Sub Kalsifikasi 3. Sub-Kualifikasi 4. Nomor Registrasi 5. Tanggal 6. Nama Asosiasi Profesi

NO.

NAMA KEGIATAN

TANGGAL

NILAI SKPK

1 2 3 4 5 6 7 Dst. JUMLAH

36

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Recommend Documents