PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI
JAKARTA, 15 JANUARI 2013 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
1
PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap permohonan perubahan klasifikasi subklasifikasi, peningkatan kualifikasi, pindah asosiasi, perpanjangan masa berlaku dan registrasi ulang sertifikat, perlu ditetapkan perubahan Peraturan LPJK Nasional Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157). 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 1
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015. 4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi. Memperhatikan :
Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2012 tentang Pemberlakuan SBU/SKA/SKT
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI
PASAL I Semua frasa LPJK Daerah sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Nomor 1 huruf b, , Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (8) dan ayt (9) huruf b, Pasal 22 ayat (2), Lampiran 1, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, Lampiran 14, Lampiran 15, Lampiran 18, Lampiran 19, Lampiran 20, Lampiran 21, Lampiran 24-1a, Lampiran 24-1b, Lampiran 24-1c, Lampiran 24-1d, Lampiran 24-1e, Lampirann 24-1f, Lampiran 24-2, Lampiran 24-3 diubah menjadi LPJK Provinsi.
PASAL II Semua frasa STI-LPJK sebagaimana tertulis pada judul BAB IV, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Lampiran 3 dan Diagram diubah menjadi SIKI-LPJK Nasional.
2
PASAL III Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangaan Jasa Konstruksi Nasional Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 butir 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 12. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1)
Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan registrasi tenaga ahli konstruksi.
(2)
Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi tenaga ahli konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPJK.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Pemohon melalui Asosiasi Profesi mengajukan permohonan SKA secara tertulis kepada LPJK Nasional/Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1 (2) Permohonan SKA dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut: a. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan. b. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan bidang / subbidang kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan. 3
c.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan. e.
Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3.
(3) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan SKA sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut : a.
Surat permohonan registrasi tenaga kerja asing sesuai Lampiran 4 yang diajukan langsung ke LPJK Nasional atau LPJK Daerah.
b.
Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia.
c.
Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi.
d.
Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat.
e.
Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia
f.
Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya.
g.
Dalam hal Pemohon dari negara anggota ASEAN, Pemohon wajib melampirkan Sertifikat Asean Chartered Professional Engineer atau Asean Architect dari negara asal Pemohon
h. Dalam hal Pemohon bukan dari negara ASEAN, Pemohon wajib melampirkan : i.
Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon.
ii.
Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki Pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon.
iii.
Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan.
iv.
Daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan data evaluasi CPD Pemohon, yang telah dilegalisasi oleh Asosiasi Profesi Pemohon.
4
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
sehingga
Pasal 12 (1) Pemohon melalui Asosiasi Profesi dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKA secara tertulis kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15. (2) SKA yang diterbitkan setelah tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011 wajib dilakukan registrasi ulang. (3) SKA yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan masih berlaku wajib dilakukan registrasi ulang. (4) Pemohon registrasi ulang mengajukan permohonan registrasi ulang SKA yang telah diterbitkan kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) dilengkapi dengan lampiran : a. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan; b. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan bidang / subbidang kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon memegang SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan; c.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan Pemohon; e.
Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;
f.
Rekomendasi evaluasi kompetensi Professional Development (CPD);
g.
Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan
berdasarkan
data
Continuing
h. SKA asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku atau registrasi ulang.
5
(6) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan registrasi ulang atau perpanjangan SKA sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut : a. Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia; b. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi; c. Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat; d. Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia; dan e. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya; f. Dalam hal Pemohon dari negara anggota ASEAN, Pemohon wajib melampirkan Sertifikat Asean Chartered Professional Engineer atau Asean Architect dari negara asal Pemohon; g. Dalam hal Pemohon bukan dari negara ASEAN, Pemohon wajib melampirkan : i.
Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon;
ii. Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki Pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon; iii. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan; dan iv. Daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan data evaluasi CPD Pemohon, yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Profesi Pemohon. (7) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKA diajukan kepada LPJK Provinsi yang berbeda dengan LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu, LPJK Provinsi penerima permohonan wajib memproses pengajuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a. LPJK Provinsi penerima permohonan mengajukan permintaan berkas permohonan terdahulu kepada LPJK Provinsi yang melakukan registrasi sebelumnya secara tertulis dengan ditembuskan kepada LPJK Nasional; b. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu segera menyampaikan berkas permohonan terdahulu kepada LPJK Provinsi 6
penerima permohonan dengan surat pengantar yang ditembuskan ke LPJK Nasional; c. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu menghapus nomor registrasi pemohon; dan d. LPJK Provinsi penerima permohonan segera memproses memberikan nomor registrasi baru pada blanko sertifikat.
dengan
(8) Dalam hal Pemohon perpanjangan masa berlaku SKA pindah keanggotaan asosiasi, pengajuan permohonan dapat disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi melalui asosiasi penerima kepindahan keanggotaan Pemohon dengan ketentuan bahwa berkas permohonan wajib dilengkapi dengan: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Keanggotaan Asosiasi dari Pemohon; dan b. Surat Keterangan dari Asosiasi penerima kepindahan keanggotaan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjadi anggotanya.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi/Sub-sub Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi diberikan didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi/Sub-sub Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22. (2) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi/Sub-sub Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang dapat diberikan kepada Pemohon didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi/Sub-sub Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Asosiasi Profesi yang bersangkutan. (3) Pemegang SKA dapat mengajukan perubahan klasifikasi/SubKlasifikasi/Sub-sub Klasifikasi Keahlian Kerja dan perubahan kualifikasi secara tertulis melalui Asosiasi Profesi kepada LPJK Nasional/Provinsi. (4) Seluruh proses permohonan sebagaimana pada ayat (3) tersebut di atas harus dilakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi/SubKlasifikasi/Sub-sub Klasifikasi dan peningkatan kualifikasi mengikuti ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
7
PASAL IV Peraturan Lembaga Pengembagan Jasa Konstruksi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI
: JAKARTA
PADA TANGGAL :
15 Januari 2013
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Ketua
Ir. Tri Widjajanto J, MT
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Dr. Ir. Putut Marhayudi
Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata
Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi
8
