PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2013 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

1

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sertifikasi oleh unit sertifikasi tenaga kerja diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan sertifikasi tenaga kerja ahli oleh unit sertifikasi diperlukan penyempurnaan pedoman penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.

Mengingat

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

1

Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Memperhatikan :

3.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.

4.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2012 tentang Pemberlakuan SBU/SKA/SKT

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI

PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 12 diubah dan ditambahkan ketentuan angka 1a, angka 1b, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

2

Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini yang dimaksud dengan: 1.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

1a.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.

1b.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

2.

Badan Pelaksana LPJK adalah alat kelengkapan LPJK dalam menjalankan fungsi Kesekretariatan LPJK yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: tugas administrasi, teknis, dan keahlian;

3.

Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi, dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil, ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi;

4.

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;

5.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;

6.

Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, dan/atau keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian tertentu;

7.

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu;

8.

Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu;

9.

Registrasi adalah suatu kegiatan oleh LPJK untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha, sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;

10.

Nomor Registrasi Keahlian yang selanjutnya disebut NRKA adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKA yang diberikan oleh LPJK;

11.

Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan ketentuan LPJK Nasional, yang berkaitan dengan registrasi SKA;

3

12.

Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKILPJK Nasional adalah sistem informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional;

13. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi; 14. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional; 15. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi; 16. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi; 17.

Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan;

18.

Validasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan; dan

19.

Penilaian adalah kegiatan melakukan asesmen atas klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambahkan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1)

LPJK mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Registrasi tenaga kerja ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi.

(2)

Penyelenggaraan Registrasi tenaga kerja ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. LPJK Nasional, untuk tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing; dan b. LPJK Provinsi, untuk tenaga ahli muda dan tenaga ahli madya.

(3)

Penyelenggaraan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi dilaksanakan oleh USTK.

(4)

Penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan permohonan SKA, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan, serta melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(5)

Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi.

(6)

Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penerimaan permohonan SKA, pemeriksaan dokumen permohonan, dan melakukan Verifikasi serta Validasi Awal dokumen permohonan.

4

(7)

Kegiatan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Asesor Kompetensi Tenaga Kerja.

(8)

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diwujudkan dalam bentuk berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan untuk disampaikan kepada USTK.

(9)

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwujudkan dalam bentuk rekomendasi hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja untuk disampaikan kepada USTK.

(10)

Asosiasi Profesi yang dapat melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

3. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga keseluruhan bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Kewenangan Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan Registrasi Pasal 6 (1)

Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKA adalah: a. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; dan b. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional

(2)

Asosiasi Profesi tingkat Daerah yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKA adalah: a. Cabang Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; b. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi; dan c. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1)

Permohonan SKA diajukan secara tertulis kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.

(2)

Permohonan SKA dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut: a. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan;

5

b. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan; c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku; d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan; dan e. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3. (3)

Dalam hal pemohon SKA adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan SKA sebagaimana disebutkan pada ayat (2), pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut : a. Surat permohonan Registrasi tenaga kerja asing sesuai Lampiran 4 yang diajukan langsung ke LPJK Nasional; b. Fotocopy paspor pemohon yang masih berlaku yang Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia;

dilegalisasi oleh

c. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon yang telah dilegalisasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; d. Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat; e. Surat Rekomendasi dari perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia; f.

Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya;

g. Dalam hal pemohon dari negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), pemohon wajib melampirkan Sertifikat Asean Chartered Professional Engineer atau Asean Architect dari negara asal Pemohon; h. Dalam hal pemohon bukan dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), pemohon wajib melampirkan: i. Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara pemohon; ii. Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon (dalam hal pemohon memiliki); iii. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut atau kedutaan/perwakilan Negara asal Pemohon di Indonesia dengan ketentuan latar belakang pendidikan pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan; dan iv. Daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disertai dengan data evaluasi pengembangan profesionalisme berkesinambungan

6

(Continuing Professional Development/CPD) pemohon, yang telah dilegalisasi oleh Asosiasi Profesi pemohon.


Permohonan Registrasi untuk tenaga kerja melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) disampaikan kepada LPJK sesuai kewenangannya dengan prosedur sebagai berikut: a. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKA yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (3); b. Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; c. Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 5; d. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKA dan ditandatangani Pimpinan Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 6; e. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) mengunggah data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi ke SIKI-LPJK Nasional; f.

Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK;

g. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi tenaga kerja dari Asosiasi Profesi, memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database tenaga kerja dari SIK- LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKA menggunakan formulir pada Lampiran 9; h. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10; i.

LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKA ke USTK LPJK untuk dilakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi serta ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;

j.

USTK LPJK melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi Pemohon berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.

k. Ketua Pelaksana USTK LPJK menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK;

7

l.

LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional;

m. Dalam hal Pelaksana USTK LPJK menolak permohonan SKA, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke pemohon melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10); dan n. Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada huruf m dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12. (2)

Dalam hal Asosiasi Profesi sudah membentuk USTK Masyarakat maka USTK Masyarakat dapat melaksanakan Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus 7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1)

Badan Pelaksana LPJK mencetak data Pemohon pada blanko SKA sebagaimana tercantum pada Lampiran 13 dengan mengunduh dari SIKI-LPJK Nasional dan berdasarkan buku Registrasi.

(2)

SKA yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani SKA.

(3)

Pejabat yang berwenang menandatangani SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk tingkat nasional..

(4)

Pejabat yang berwenang menandatangani SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk tingkat provinsi.

(5)

Pada halaman belakang SKA tertera logo Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dalam bentuk format cetak.

(6)

SKA yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Profesi/USTK Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKA sebagaimana dimuat pada Lampiran 14 untuk selanjutnya Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan langsung kepada Pemohon SKA dengan bukti tanda terima.

(7)

Dalam hal permohonan registrasi ulang, SKA yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Asosiasi Profesi dimana pemohon menjadi anggotanya.

8


Pemohon melalui Asosiasi Profesi dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKA secara tertulis kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.

(2)

SKA yang tidak diregistrasi perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembekukan sementara, tidak tertayang sementara pada www.lpjk.net dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.

(3)

Pembekuan sementara dan tidak tayang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut kembali apabila SKA dimaksud telah dilakukan registrasi perpanjangan masa berlaku SKA.

(4)

Permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SKA.

(5)

SKA yang diterbitkan sebelum peraturan ini dan telah diregistrasi di LPJK Nasional serta masih berlaku, wajib dilakukan registrasi ulang.

(6)

Pemohon registrasi ulang mengajukan permohonan registrasi ulang SKA yang telah diterbitkan kepada LPJK dan ditembuskan kepada Asosiasi Profesi dimana pemohon menjadi anggotanya dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.

(7)

Permohonan perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran : a. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan; b. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon pemegang SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan; c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku; d. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan Pemohon; e. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3; f.

Rekomendasi evaluasi kompetensi berdasarkan data Continuing Professional Development (CPD);

g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan

9

h. SKA asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku. (8)

Permohonan registrasi ulang SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran : a. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku; c. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan Pemohon; d. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3; e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan f.

SKA asli yang dimintakan registrasi ulang.

(9) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan registrasi ulang atau perpanjangan SKA sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dan ayat (7), pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut : a. Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia; b. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi; c.

Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat;

d. Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia; dan e. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya; f.

Dalam hal Pemohon dari negara anggota ASEAN, Pemohon wajib melampirkan Sertifikat Asean Chartered Professional Engineer atau Asean Architect dari negara asal Pemohon;

g. Dalam hal Pemohon bukan dari negara ASEAN, Pemohon wajib melampirkan : i.

Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon;

ii.

Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki Pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon;

iii.

Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan; dan

10

iv. Daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disertai dengan data evaluasi CPD Pemohon, yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Profesi Pemohon. (10) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKA diajukan kepada LPJK Provinsi yang berbeda dengan LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu, LPJK Provinsi penerima permohonan wajib memproses pengajuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a. LPJK Provinsi penerima permohonan mengajukan permintaan dokumen permohonan terdahulu kepada LPJK Provinsi yang melakukan registrasi sebelumnya secara tertulis dengan ditembuskan kepada LPJK Nasional; b. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu segera menyampaikan dokumen permohonan terdahulu kepada LPJK Provinsi penerima permohonan dengan surat pengantar yang ditembuskan ke LPJK Nasional; c. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi baru mengubah kode provinsi nomor registrasi pemohon; dan d. LPJK Provinsi penerima permohonan segera memproses dengan memberikan nomor registrasi baru pada blanko sertifikat. (11) Dalam hal Pemohon perpanjangan masa berlaku SKA pindah keanggotaan asosiasi, pengajuan permohonan dapat disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi melalui asosiasi penerima kepindahan keanggotaan Pemohon dengan ketentuan bahwa dokumen permohonan wajib dilengkapi dengan: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Keanggotaan Asosiasi dari Pemohon; dan b. Surat Keterangan dari Asosiasi penerima kepindahan keanggotaan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjadi anggotanya.


Asosiasi melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku registrasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2)

Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

(3)

Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 16.

(4)

Hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dengan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awdokumen permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 17 dan ditandatangani Pimpinan Asosiasi Profesi

(5)

Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi diunggah ke dalam pangkalan data SIKI- LPJK Nasional.

11

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1)

Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi ulang atau perpanjangan masa berlaku SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 19.

(2)

Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi pengirim untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

(3)

Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 20.

(4)

LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKA ke USTK LPJK untuk ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.

(5)

Ketua Pelaksana USTK LPJK dapat menyetujui atau menolak permohonan registrasi ulang atau perpanjangan masa berlaku registrasi SKA yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.

(6)

LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK.

(7)

Dalam hal USTK LPJK menolak permohonan SKA, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya diteruskan kepada: a. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKA untuk selanjutnya diteruskan kepada pemohon; atau b. pemohon dalam hal permohonan registrasi ulang SKA dan ditembuskan kepada Asosiasi Profesi dimana pemohon menjadi anggotanya.

(8)

Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12.


Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi diberikan didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22.

(2)

Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang dapat diberikan kepada Pemohon didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sesuai kewenangannya.

(3)

Pemegang SKA dapat mengajukan perubahan klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja dan perubahan kualifikasi secara tertulis melalui Asosiasi Profesi kepada LPJK Nasional/Provinsi.

12

(4)

Seluruh proses permohonan sebagaimana pada ayat (3) tersebut di atas harus dilakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi/Sub-Klasifikasi dan peningkatan kualifikasi mengikuti ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10.

(5)

Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) untuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sesuai dengan Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tercantum pada lisensi yang diberikan.

(6)

Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi SKA yang dilakukan registrasi ulang dan perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan berdasarkan hasil konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 27.

12. Bagian Kesembilan diubah sehingga keseluruhan Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesembilan Pelaporan Pasal 17 (1)

LPJK Provinsi wajib melaporkan kepada LPJK Nasional setiap penerbitan SKA sebagai hasil permohonan SKA baru, perpanjangan masa berlaku SKA dan registrasi ulang SKA.

(2)

Pelaporan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKA.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 (1)

Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi: a. Biaya Sertifikasi; b. Biaya Registrasi; dan c. Biaya Pengembangan IT.

(2)

Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk Permohonan Baru, Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku sebagai berikut:

13

Tabel 1. Rincian Biaya Permohonan Baru dan Perubahan SKA untuk setiap subklasifikasi No.

Subkualifikasi

Pengembangan IT

Sertifikasi

Registrasi

LPJKN

LPJKP

LPJKN

LPJKP

Total

Tenaga Kerja Nasional 1

Utama

50,000.00

2,000,000.00

0

300,000.00

150,000.00

2,500,000.00

2

Madya

50,000.00

0

1,150,000.00

100,000.00

200,000.00

1,500,000.00

3

Muda

50,000.00

0

750,000.00

75,000.00

125,000.00

1,000,000.00

Tenaga Kerja Asing 1

Utama

50,000.00

3,750,000.00

0

800,000.00

400,000.00

5,000,000.00

2

Madya

50,000.00

3,050,000.00

0

600,000.00

300,000.00

4,000,000.00

3

Muda

50,000.00

1,850,000.00

0

400,000.00

200,000.00

2,500,000.00

Tabel 2. Rincian Biaya Perpanjangan SKA untuk setiap subklasifikasi

No.

Subkualifikasi

Pengembangan IT

Sertifikasi

Registrasi Total

LPJKN

LPJKP

LPJKN

LPJKP

Tenaga Kerja Nasional 1

Utama

50,000.00

500,000.00

150,000.00

1,000,000.00

Madya Muda

50,000.00 50,000.00

0 0

0 500,000.00 200,000.00

300,000.00

2 3

100,000.00 75,000.00

200,000.00 125,000.00

850,000.00 450,000.00


Utama

50,000.00

1,000,000.00

0

800,000.00

400,000.00

2,250,000.00

2

Madya

50,000.00

800,000.00

0

600,000.00

300,000.00

1,750,000.00

3

Muda

50,000.00

350,000.00

0

400,000.00

200,000.00

1,000,000.00

(3)

Permohonan Perubahan Data dikenakan biaya registrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan biaya pengembangan IT sebesar Rp. 50.000,00.

(4)

Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama di seluruh Indonesia.

(5)

Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran 28.

(6)

Seluruh pembayaran Pengembangan Jasa Konstruksi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

14

(7)

Biaya pengembangan IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan kualifikasi muda dan madya disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

(8)

Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SKA disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada LPJK Nasional dan LPJK Provinsi sesuai dengan porsi pembagiannya melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional untuk porsi LPJK Nasional dan untuk porsi LPJK Provinsi.

(9)

Bukti pembayaran biaya sertifikasi wajib dilampirkan pada dokumen permohonan registrasi SKA yang disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada Badan Pelaksana LPJK.

(10)

Bukti Pembayaran biaya registrasi disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada LPJK pada saat penerimaan SKA dari Badan Pelaksana LPJK.

(11)

LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan LPJK ini.

(12)

Dalam hal permohonan SKA berasal dari USTK Masyarakat biaya sertifikasi tertuang pada Tabel 1 dan Tabel 2 tidak berlaku.

(13)

Dalam hal pelaksanaan sertifikasi oleh USTK Provinsi diambil alih oleh USTK Nasional, pembayaran biaya sertifikasi wajib disetorkan kepada LPJK Nasional.


Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKA dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(2)

Pelaksanaan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Registrasi dari Badan Pelaksana LPJK oleh USTK secara lengkap.

(3)

Pelaksanaan registrasi di LPJK dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan Registrasi dari USTK oleh Badan Pelaksana LPJK secara lengkap.

15. Ketentuan BAB IV diubah dan Lampiran 23 dicabut, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut: BAB IV PENGGUNAAN SIKI-LPJK NASIONAL Pasal 20 (1)

Sistem registrasi tenaga ahli dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.

15

(2)

Pengunggahan data Pemohon ke SIKI-LPJK Nasional untuk registrasi SKA dilakukan setelah adanya berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10).

(3)

Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan data yang ada pada berkas dokumennya dan mengunggah data Pemohon melalui SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 21 Penulisan tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk SKA akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.

Pasal 22

(1)

Badan Pelaksana LPJK mencetak isian/data Pemohon pada blanko SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan aplikasi SIKILPJK.

(2)

LPJK Nasional/Provinsi menayangkan SKA pada situs LPJK dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK.

16. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 22A Penelusuran keabsahan SKA dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1)

Jenis Sanksi terdiri atas : a. Peringatan; b. Pembekuan; dan/atau c. Pencabutan;

(2)

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional sebagai berikut : a. untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali surat peringatan. b. untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali surat peringatan. c. untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali surat peringatan.

16

(3)

Untuk setiap tahapan surat peringatan tersebut pada ayat (2) pemegang SKA diberi waktu : a. untuk peringatan pertama, pemegang SKA diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan pertama. b. untuk peringatan kedua, pemegang SKA diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan kedua. c. untuk peringatan ketiga, pemegang SKA diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan ketiga.

(4)

Dalam hal tidak dipatuhinya batas waktu 3 (tiga) kali surat peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang, dan selanjutnya bilamana dalam batas waktu 2 (dua) kali surat peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat.

(5)

Surat peringatan bagi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan surat peringatan pertama dan terakhir.

(6)

Setiap surat peringatan ditembuskan pada Asosiasi Profesi yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal SKA.

(7)

Pembekuan SKA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK bilamana setelah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya peringatan kedua teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran sedang tidak dipatuhi.

(8)

Pencabutan SKA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK bilamana setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.

(9)

Setiap surat pembekuan / pencabutan ditembuskan pada Asosiasi Profesi di mana SKA diterbitkan.

(10)

Bentuk surat peringatan, surat pembekuan, dan surat pencabutan sebagaimana tercantum pada Lampiran 24-1, Lampiran 24-2, dan Lampiran 24-3.

18. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga keseluruhan BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1)

Dalam hal klasifikasi/sub-klasifikasi SKA tidak terdapat dalam pangkalan data LPJK, diberikan klasifikasi/sub-klasifikasi berdasarkan hasil konversi klasifikasi/subklasifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 27.

(2)

Perpanjangan masa berlaku SKA dilakukan dengan mengunduh data pemegang SKA yang tersedia pada pangkalan data LPJK dan mencetak pada blanko SKA yang disediakan oleh LPJK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pada Pasal 10.

17

(3)

Pemohon SKA bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan Asosiasi Profesi wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan dokumendokumennya.

Pasal 29 Masa berlaku SKA paling lama 3 (tiga) tahun.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 29A (1) Penyelenggaraan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi dilaksanakan oleh USTK. (2) Dalam hal USTK Provinsi belum terbentuk, pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USTK Nasional untuk permohonan Registrasi tenaga kerja melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan prosedur sebagai berikut : a. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi; b. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerima dokumen permohonan registrasi tenaga kerja dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database tenaga kerja dari SIKILPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKA menggunakan formulir pada Lampiran 9; c. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10; d. LPJK Provinsi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada USTK Nasional serta dilampirikan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Nasional; e. USTK Nasional melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Pemohon berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK. f.

Ketua Pelaksana USTK Nasional menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK Provinsi;

g. LPJK Provinsi melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK; h. Dalam hal Pelaksana USTK Nasional menolak permohonan SKA, Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan semua dokumen permohonan SKA, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan bukti tanda terima; dan

18

i.

Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12.

PASAL II (1)

Klasifikasi dan kualifikasi dalam rangka penyetaraan tenaga kerja asing akan diatur dalam peraturan LPJK.

(2)

Ketentuan penyetaraan tenaga kerja asing sebagaima dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberlakukan sejak tanggal diberlakukannya peraturan LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Permohonan registrasi SKA yang disampaikan melalui Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK dan belum diberi wewenang Verifikasi dan Validasi Awal, seluruh dokumen permohonan disampaikan kepada LPJK.

(4)

Dalam hal permohonan registrasi SKA berasal dari Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK dan belum diberi wewenang Verifikasi dan Validasi Awal, pada halaman belakang SKA tertera logo LPJK dan tanda tangan Ketua Pelaksana USTK dalam bentuk format cetak.

(5)

Registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dapat dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

(6)

SKA yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan SKA, tidak tertayang pada www.lpjk.net dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.

(7)

Registrasi ulang dimaksud pada ayat (4) dengan biaya sebagai berikut: a. SKA dengan sisa masa laku paling lama 1 (satu) tahun, dikenakan biaya registrasi sebesar 2/3 (dua per tiga) dari biaya registrasi sebagaimana dimuat dalam Tabel 1. b. SKA dengan sisa masa laku lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan biaya registrasi sebesar 1/3 (satu per tiga) dari biaya registrasi sebagaimana dimuat dalam Tabel 1.

(8)

Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk setiap sub klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 29.

19

PASAL III Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 16 September 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL, Ketua

Ir. Tri Widjajanto J, MT Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Wakil Ketua III

Dr. Ir. Putut Marhayudi

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

20

Lampiran 1

Nomor Lampiran

: :

........................., ............... 20..

Kepada Yth. : Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional / Manajer Eksekutif LPJK Provinsi ............................................... *) di .....................

Perihal

: Permohonan SKA

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA untuk : Klasifikasi yang diminta Arsitektur Sipil

Mekanikal

Elektrikal

Tata Lingkungan

Lainlain

Sub Klasifikasi yang diminta : ....................................................................... Kualifikasi yang diminta: Muda Madya sesuai dengan dokumen terlampir.

Utama

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Pemohon

.......................................

Catatan : *) coret yang tidak perlu

21

Daftar Dokumen lampiran Nama Pemohon : ..................................... Surat Tanggal : ......................................

No.

DOKUMEN

ADA / TIDAK ADA ADA

1

2 3 4 5 6

TIDAK ADA

Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan atau notaries atau notaries, kantor pos, asosiasi profesi Daftar Pengalaman Kerja Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan. Surat Pernyataan Kebenaran Data Dokumen ..................................................

22

Lampiran 3 SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama

: ................................................................................................

2. Jabatan

: ................................................................................................

3. Alamat

: ................................................................................................ ................................................................................................

4. Telp/HP

: ................................................................................................

5. E-mail

: ................................................................................................

6. NRTA

: ................................................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

a. seluruh data dalam dokumen adalah benar. b. bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Tata Laku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosias Profesi.

c. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar kode etik dan kode tata laku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi, bersedia dikenakan sanksi dan diinformasikan melalui SIKI- LPJK Nasional. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................., ................. 20.. Yang membuat pernyataan,

Materai yang cukup

.................................... Nama Jelas

23

Lampiran 6 BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN PERMOHONAN SKA Nama Pemohon

:DDDDDDDDDDDDDDDD.......

Nomor Surat Permohonan SKA

: DDDDDDDDDDDDDDDDD..

Tanggal Surat Permohonan SKA

:...............................................................

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKA sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi............................... yang dilaksanakan di ................................................................ pada tanggal ................ bulan ................ tahun .................. diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut: HASIL VERIFIKASI NO

DOKUMEN ADA

................................, ......................,20 Ketua Asosiasi................

(................................)

TIDAK ADA

HASIL VALIDASI VALID

TIDAK VALID

KETERAN GAN

Pemeriksa

( ........................ )

24

Lampiran 6a BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN SKA Nama Pemohon

:DDDDDDDDDDDDDDDD.......

Nomor Surat Permohonan SKA

: DDDDDDDDDDDDDDDDD..

Tanggal Surat Permohonan SKA

:...............................................................

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKA sebagaimana tersebut di atas oleh USTK............................... yang dilaksanakan di ................................................................ pada tanggal ................ bulan ................ tahun .................. diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut: HASIL VERIFIKASI NO

DOKUMEN ADA

................................, ......................,20 Ketua USTK................

(................................)

TIDAK ADA

HASIL VALIDASI VALID

TIDAK VALID

KETERAN GAN

Pemeriksa

( ........................ )

25

Lampiran 8 KOP SURAT ASOSIASI PROFESI Nomor Lampiran

: :

........................., ............... 20..

Kepada Yth. : Ketua LPJK Nasional/Provinsi*)................... di .....................

Perihal

: Permohonan SKA dan Registrasi

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA dan nomor registrasi untuk nama-nama yang telah mengikuti sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara terlampir yang berjumlah ...... (...................) orang. Bersama ini kami lampirkan: 1. Dokumen Permohonan dari Pemohon SKA 2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan SKA 3. Bukti transfer pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Asosiasi Profesi .........................

....................................... Pimpinan Catatan : *) coret yang tidak perlu

26

Lampiran 9 HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DATA DOKUMEN PERMOHONAN SKA Tanggal Asosiasi No./Tgl Surat Nama Pemohon Pemeriksa

: : : : :

................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Ada

1

Dokumen Permohonan SKA

2

Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen

3

Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi*)

4

Data Base di SIKI-LPJK

5

Keaslian Blanko SKA*)

6

Nomor Seri Sertifikat*)

7

Nomor Pokok Wajib Pajak

8

CPD

9

CV

10

Ijasah

11

KTP

12

Pas Foto pemegang SKA

13

Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi

Tidak Ada

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi *) Pemeriksa: (.......................................) *) Coret yang tidak perlu

27

Lampiran 11

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan berdasarkan rekomendasi tim penilai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja yang dilaksanakan di ................................................................ pada tanggal ................ bulan ................ tahun .................. diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NO

NAMA PEMOHON SKA

PROVINSI

KLASIFIKASI

SUBKLASIFIKASI

SUBKUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat *) diberikan SKA dan NRKA dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

..................., ....................... 20... USTK...........................

------------------------------Ketua Pelaksana

*) Coret yang tidak perlu

28

Lampiran 13

29

Lampiran 14 KOP SURAT LPJK Nomor Lampiran

: :

........................., ............... 20..

Kepada Yth. : Ketua Asosiasi Profesi/Ketua Pelaksana USTK Masyarakat .................... *) di .....................

Perihal

: Penyampaian SKA

Bersama ini kami kami sampaikan SKA sebagai berikut:

No.

Nomor SKA

Atas Nama

Keterangan

untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Provinsi ................................... *)

Yang Menerima:

................................................................. Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif *)

.................................................

Catatan : *) coret yang tidak perlu

30

Lampiran 22 DAFTAR KLASIFIKASI/SUB-KLASIFIKASI TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI

No.

KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA)

NO KODE

1 2

A R S I T E K T U R Arsitek Ahli Desain Interior

101 102

3 4

Ahli Arsitektur Lansekap Ahli Iluminasi

103 104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S I P I L Ahli Teknik Bangunan Gedung Ahli Teknik Jalan Ahli Teknik Jembatan Ahli Keselamatan Jalan Ahli Teknik Terowongan Ahli Teknik Landasan Terbang Ahli Teknik Jalan Rel Ahli Teknik Dermaga Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai Ahli Teknik Bendungan Besar Ahli Teknik Sungai dan Drainase Ahli Teknik Irigasi Ahli Teknik Rawa dan Pantai Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Ahli Geoteknik Ahli Geodesi

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

1 2 3 4 5

M E K A N I K A L Ahli Teknik Mekanikal Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik Ahli Teknik Proteksi Kebakaran Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung

301 302 303 304 305

1 2 3 4

E L E K T R I K A L Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Ahli Teknik Transmisi Tenaga Listrik Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik

401 402 403 404

31

No. 5


NO KODE 405

6

Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api

1 2 3 4

TATA LINGKUNGAN Ahli Teknik Lingkungan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah Ahli Teknik Air Minum

501 502 503 504

1 2

MANAJEMEN P E L A K S A N A A N Ahli Manajemen Konstruksi Ahli Manajemen Proyek

601 602

3 4

Ahli K3 Konstruksi Ahli Sistem Manajemen Mutu

603 604

406

32

Lampiran 25

PENUNJUKAN TIM ASESOR SKA Kepada Yth Sdr Asesor: 1.. ........................................................................ 2. ......................................................................... 3. ......................................................................... Sehubungan dengan permohonan SKA atas nama:..................................................... dengan ini Saudara kami tugaskan untuk melakukan asesmen terhadap permohonan SKA dimaksud dengan:susunan tim asesor sebagai berikut 1. Sebagai Ketua tim asesor merangkap anggota: ................................................ 2. Sebagai anggota tim asesor :................................................................................ 3. Sebagai anggota tim asesor :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD... Demikian penugasan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Unsur Pelaksana USTKNasional/Provinsi*)DDD.. ,

Ketua

Catatan: *) coret yang tidak perlu

33

Lampiran 26

KEPUTUSAN TIM PENILAI Tempat Instansi Hari/Tanggal :

: :

Sesuai hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal __ s.d __ ______ ____, dengan ini kami mengusulkan bahwa :

NO

KLASIFIKASI

NAMA

SUB KLASIFIKASI

SUB KUALIFIKASI

HASIL (KOMPETEN/TIDAK KOMPETEN)

1 2 3 4

Tanggal : Tim Penguji : 1 2 3

: ...................................................... ( Ketua Tim ) : ...................................................... ( Anggota ) : ...................................................... ( Anggota )

Lampiran: Hasil penilaian masing-masing asesor

34

LAMPIRAN 27 DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI

No.

1

2

3

4


A R S I T E K T U R Arsitek

Ahli Desain Interior

Ahli Arsitektur Lansekap

Ahli Iluminasi

NO KODE

DISKRIPSI

Ahli Teknik Bangunan Gedung

NO KODE

A R S I T E K T U R Arsitektur

AA AA 100

Ahli desain interior adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi seni dan ilmu merancang ruangan dalam bangunan dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang fungsional, estetika dan struktur keindahan dan manfaat suatu bangunan.

Desain Interior

AA 200

103

Ahli lansekap adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi seni dan ilmu merancang lansekap (pertamanan) dengan tujuan untuk menciptakan ruang pertamanan yang fungsional, estetika dan struktur keindahan dan manfaat suatu pertamanan atau kawasan.

Arsitek Lansekap

AA300

104

Ahli Iluminasi adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi merancang tata cahaya, baik di luar bangunan maupun di dalam ruangan bangunan.

Teknik Iluminasi

AA 400

SIPIL

AS

Teknik Sipil

AS 100

Struktur

AS 200

101

Arsitek adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi untuk merancang dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung, perkotaan dan lingkungan binaan, yang meliputi aspek astetika, budaya, dan sosial.

102

S I P I L 1

KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011

201

Ahli Teknik Bangunan Gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang, melaksanakan

35

No.


NO KODE

DISKRIPSI

dan mengawasi pekerjaan struktur bangunan gedung, yang menguasai bangunan gedung. . 2

3

Ahli Teknik Jalan

Ahli Teknik Jembatan

202

203

Ahli Teknik Jalan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan struktur jalan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan. Ahli Teknik Jembatan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur jembatan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jembatan.

4

Ahli Keselamatan Jalan

204

Ahli Keselamatan Jalan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang, dan menilai seluruh aspek keselamatan jalan

5

Ahli Teknik Terowongan

205

Ahli Teknik Terowongan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur terowongan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi terowongan.

6

7

8

Ahli Teknik Landasan Terbang

Ahli Teknik Jalan Rel

Ahli Teknik Dermaga


NO KODE

Perencana Struktur Pelaksana Struktur Pengawas Struktur Transportasi Perencana Jalan

AS AS AS AS AS

201 202 203 300 301

Pelaksana Jalan

AS 306

Pengawas Jalan

AS 311

Perencana Jembatan

AS 302

Pelaksana Jembatan

AS 307

Pengawas Jembatan

AS 312

Perencana Terowongan Jalan

AS 303

Pelaksana Terowongan Jalan

AS 308

Pengawas Terowongan Jalan

AS 313

206

Ahli Teknik Landasan Terbang adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk geometri dan struktur landasan terbang, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi landasan terbang

Perencana Landasan Terbang Pelaksana Landasan Terbang Pengawas Landasan Terbang

AS 304 AS 309 AS 314

207

Ahli Teknik Jalan rel adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan struktur jalan rel, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan rel

Perencana Jalan Rel

AS 305

Pelaksana Jalan Rel

AS 310

Pengawas Jalan Rel

AS 315

208

Ahli Teknik Dermaga adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur dermaga, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan

36

No.


NO KODE

DISKRIPSI


NO KODE

konstruksi dermaga dan melakukan pengawasan pekerjaan dermaga. 9

Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai

209

Ahli Teknik bangunan Lepas Pantai adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur bangunan lepas pantai, melaksanakan konstruksi bangunan lepas pantai

10

Ahli Teknik Bendungan Besar

210

Ahli Teknik Bendungan Besar adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur bendungan besar, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi bendungan besar

11

Ahli Teknik Sungai dan Drainase

211

Ahli Teknik Sungai dan drainase adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur sungai dan drainase, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi sungai dan drainase

12

Ahli Teknik Irigasi

212

Ahli Teknik irigasi adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur irigasi, termasuk bendung, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi irigasi.

13

14

Ahli Teknik Rawa dan Pantai

Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan

213

Ahli Teknik Rawa dan pantai adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur rawa dan pantai, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi rawa dan pantai.

214

Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang pembongkaran bangunan sesuai kondisi lingkungan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembongkaran bangunan.

Sumber Daya Air Bendungan Besar

AS 400 AS 401

Perencana Sumber Daya Air

AS 402

Pelaksana Sumber Daya Air

AS 403

Pengawas Sumber Daya Air

AS404

37

No.


15

Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

NO KODE

DISKRIPSI


NO KODE

215

Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Perawatan Bangunan

AL 400

16

Ahli Geoteknik

216

Ahli Geoteknik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah pada lokasi yang akan didirikan bangunan

Geoteknik

AS 500

17

Ahli Geodesi

217

Ahli Teknik Geodesi adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pemetaan tanah dan atau laut dengan meroda teristris, fotogrameris, remote sensing maupun GPS yang diperlukan sebagai dasar merancang bangunan dan atau wilayah tertentu

Geodesi

AS 600

Survey dan Pemetaan Teristris

AS 601

Fotogrametri

AS 602

Remote Sensing

AS 603

Survei Hidrografi dan Pemetaan Bathimetry

AS 604

Sistem Informasi Geografi

AS 605

MEKANIKAL

AM

M E K A N I K A L 1

2

Ahli Teknik Mekanikal

Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi

301

302

Ahli Teknik Mekanikal adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur mekanikal pada bangunan tertentu atau di luar bangunan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi mekanikal. Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur sistem tata udara dan refrigerasi, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi sistem tata udara dan refrigerasi.

Teknik Mesin

AM 100

Perencana Teknik Mesin

AM 101

Pelaksana Teknik Mesin

AM 102

Perencana Teknik Mesin

AM 103

Sistem Tata Udara & Refrigrasi

AM 200

Perencana Sistem Tata Udara & Refrigrasi Pelaksana Sistem Tata Udara & Refrigrasi

AM 201 AM 202

38

No.

3


Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik

NO KODE

303

DISKRIPSI

Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur plambing dan pompa mekanik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi plambing dan pompa mekanik.


NO KODE

Pengawas Sistem Tata Udara & Refrigrasi

AM 203

Sistem Plambing

AM 300

Perencana Sistem Plambing

AM 301

Pelaksana Sistem Plambing

AM 302

Pengawas Sistem Plambing

AM 303

4

Ahli Teknik Proteksi Kebakaran

304

Ahli Teknik Proteksi Kebakaran adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur proteksi kebakaran pada bangunan, memasang dan mengawasi pekerjaan proteksi kebakaran pada bangunan

Proteksi Kebakaran

5

Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung

305

Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur dan instalasi transportasi dalam gedung, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pemasangan struktur dan instalasi transportasi dalam gedung

Sistem Transportasi Dalam Gedung

AM 400

Perencana Sistem Transportasi Dalam Gedung

AM 401

Pelaksana Sistem Transportasi Dalam Gedung Pengawas Sistem Transportasi Dalam Gedung

AM 402

ELEKTRIKAL

AE

Teknik Tenaga Listrik

AE 100

E L E K T R I K A L 1

Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

401

Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur pembangkit tenaga listrik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi pembangkit tenaga listrik dan pemasangan instalasi pembangkit tenaga listrik.

AM 403

39

No.


NO KODE

2

Ahli Teknik Transmisi Tenaga Listrik

402

Ahli Teknik Transmisi Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur transmisi tenaga listrik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi transmisi tenaga listrik dan pemasangan instalasi transmisi tenaga listrik

3

Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik

403

Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur distribusi tenaga listrik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi distribusi tenaga listrik dan pemasangan instalasi distribusi tenaga listrik

DISKRIPSI

4

Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik

404

Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur pemanfaatan tenaga listrik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi pemanfaatan tenaga listrik dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik

5

Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung

405

Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung dan pemasangan instalasi Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung

6

Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api

406

Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api dan pemasangan


Teknik Elektronika dan Telekomunikasi

NO KODE

AE 200

40

No.


NO KODE

DISKRIPSI


NO KODE

instalasi Sistem Sinyal Tel;ekomunikasi Kereta Api.

TATA LINGKUNGAN 1

Ahli Teknik Lingkungan

501

TATA LINGKUNGAN

AT

Ahli Teknik Lingkungan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur teknik lingkungan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi teknik Lingkungan pemasangan instalasi Teknik Lingkunan

Teknik Lingkungan

AT 100

Pelaksana Teknik Lingkungan

AT 101

Perencana Teknik Lingkungan

AT 102

Pengawas Teknik Lingkungan

AT 103

Wilayah dan Perkotaan

AT 200

LAIN–LAIN

AL

Manajemen Konstruksi

AL 101

Quantity Surveyor

AL 200

Manajemen Proyek

AL 102

2

Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

502

Ahli Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang wilayah dan perkotaan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan wilayah dan perkotaan

3

Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah

503

Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang lokasi dan proses sanitasi dan limbah, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan sanitasi dan limbah

4

Ahli Teknik Air Minum

504

Ahli Teknik Air Minum adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang instalasi air minum, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan instalasi air minum

MANAJEMEN P E L A K S A N A A N 1

2

Ahli Manajemen Konstruksi

Ahli Manajemen Proyek

601

602

Ahli Teknik Manajemen Konstruksi adalah ahli yang memiliki kompetensi menyusun program dan perencananaan pembangunan konstruksi Ahli Teknik Manajemen Proyek adalah ahli yang

41

No.


NO KODE

DISKRIPSI


NO KODE

memiliki kompetensi merancang program dan melaksanakan dan mengawasi pengelolaan proyek konstruksi.

Apraisal

AL 300

Ahli K3 Konstruksi

AL 500

3

Ahli K3 Konstruksi

603

Ahli K3 Konstruksi adalah ahli yang memiliki kompetensi membuat menyusun program dan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja proyek konstruksi dan melakukan pengawasan atas penerapan sistem, program dan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi

4

Ahli Sistem Manajemen Mutu

604

Ahli Sistem Manajemen Mutu adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang program dan merencananakan sistem manajemen mutu pelaksanaan proyek konstruksi dan melakukan pengawasan penerapan sistem, program dan perencanaan manajemen mutu proyek konstruksi .

42

LAMPIRAN 28

Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal

A. Permohonan Baru SKA

No.

Subkualifikasi

Vetifikasi dan Validasi Awal Terendah

Tertinggi

Tenaga Kerja Nasional 1 2 3

Utama Madya Muda

500,000.00 250,000.00 200,000.00

750,000.00 500,000.00 300,000.00

1,000,000.00 750,000.00 500,000.00

1,500,000.00 1,000,000.00 750,000.00

Tenaga Kerja Asing 1 2 3

Utama Madya Muda

B. Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKA No.

Subkualifikasi

Vetifikasi dan Validasi Awal Terendah

Tertinggi

Tenaga Kerja Nasional 1 2

Utama Madya

350,000.00 200,000.00

500,000.00 375,000.00

3

Muda

150,000.00

250,000.00

500,000.00 300,000.00 200,000.00

700,000.00 500,000.00 350,000.00


Utama Madya Muda

43

LAMPIRAN 29

Biaya Registrasi Ulang

A. Permohonan Bagi SKA dengan sisa masa laku paling lama 1 (satu) tahun

No.

Subkualifikasi

Pengembangan IT

Registrasi

Total

LPJKN

LPJKP

50,000.00 50,000.00

200,000.00 65,000.00 50,000.00

100,000.00 130,000.00 80,000.00

350,000.00 245,000.00 180,000.00


Utama Madya Muda

50,000.00


Utama

50,000.00

530,000.00

265,000.00

845,000.00

2 3

Madya Muda

50,000.00

400,000.00 265,000.00

200,000.00 130,000.00

650,000.00 445,000.00

50,000.00

B. Permohonan Bagi SKA dengan sisa masa laku lebih dari 1 (satu) tahun

No.

Subkualifikasi

Pengembangan IT

Registrasi

Total

LPJKN

LPJKP

100,000.00 30,000.00 25,000.00

50,000.00 65,000.00 40,000.00

265,000.00

130,000.00

445,000.00

200,000.00 130,000.00

100,000.00 65,000.00

350,000.00 245,000.00


Utama Madya Muda

50,000.00 50,000.00 50,000.00

200,000.00 145,000.00 115,000.00


Utama Madya Muda

50,000.00 50,000.00 50,000.00

44

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents