DRAFT RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL. Nomor : Tahun 2012 TENTANG REGISTRASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

DRAFT RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :

Tahun 2012

TENTANG REGISTRASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi menugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dam masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Lembaga; c. bahwa pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

2000

tentang

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaran Jasa Konstruksi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi; 5. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi; MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terkahir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat jasa konstruksi. 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah yang berkedudukan di ibukota Negara. 3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi. 4. Badan Pelaksana LPJK adalah satuan organisasi di LPJK yang bertugas melakukan kegiatan operasional LPJK. 5. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan/atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan/atau profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi. 6. Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Institusi Diklat adalah institusi tempat diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dan telah ditetapkan oleh LPJK Nasional. 7. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 8. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 9. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.


11. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 12. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu. 13. Registrasi adalah suatu kegiatan oleh LPJK untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat 14. Nomor Registrasi Keahlian yang selanjutnya disebut NRKA adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKA yang diberikan oleh LPJK. 15. Nomor Registrasi Keterampilan yang selanjutnya disebut NRKT adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKTK yang diberikan oleh LPJK. 16. Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan ketentuan LPJK Nasional, yang berkaitan dengan registrasi SKA. 17. Peraturan LPJK tentang Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. 18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh LPJK Nasional kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja. 19. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional. 20. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi. 21. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh Masyarakat Jasa Konstruksi. 22. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah perorangan anggota masyarakat jasa konstruksi, yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi, yang dalam kegiatan sertifikasi bukan merupakan pengurus ataupun personil anggota asosiasi.


23. Tim Verifikasi dan Validasi Asosiasi yang selanjutnya disebut TVVA adalah satuan kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi awal tenaga kerja konstruksi anggotanya. 24. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut SIKI adalah sistem informasi berbasis teknologi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional. BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerjakonstruksi, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan regisrasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan persyaratan kompetensi kerja, klasifikasi/subklasifikasi dan kualifikasi/subkualifikasi bidang tenaga kerja konstruksi yang telah ditetapkan. Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi ini meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan tenaga kerja, penggolongan klasifikasi dan pembagian subklasifikasi, penggolongan kualifikasi dan pembagian subkualifikasi, persyaratan dokumen permohonan registrasi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi, penyelenggaraan verifikasi & validasi awal, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi, serta sanksi atas pelanggaran. BAB III PERSYARATAN, SERTA KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA Bagian Kesatu Persyaratan Tenaga Kerja Pasal 5 (1) Pemohon SKA wajib memiliki pendidikan paling rendah D3 untuk ahli pengawas dan ahli pelaksana serta S1 untuk ahli perencana dari perguruan tinggi terakreditasi. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

(2) Pemohon SKTK untuk tenaga operator wajib memiliki pendidikan paling rendah Sekolah Menenggah Umum (SMU), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) atau sesuai dengan persyaratan SKKNI. (3) Pemohon SKTK untuk tenaga tukang wajib tidak buta aksara. (4) Pemohon SKA/SKTK bagi warga negara asing wajib mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Pasal 6 (1) Klasifikasi tenaga kerja ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. Arsitektur; b. Sipil; c. Mekanikal; d. Elektrikal; e. Tata Lingkungan; dan f. Manajemen Pelaksanaan. (2) Klasifkasi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi sebagai berikut: a. Arsitektur; b. Desain interior; dan c. Teknik iluminasi. (3) Klasifkasi sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi sebagai berikut: a. bangunan gedung; b. transportasi; c. sumber daya air; dan d. geoteknik; (4) Klasifkasi mekanikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi sebagai berikut: a. tata udara; b. plambing dan Pompa Mekanik;


c. proteksi kebakaran; d. transportasi dalam gedung; dan e. perpipaan. (5) Klasifkasi elektrikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi sebagai berikut: a. teknik tenaga listrik; dan b. elektronika dan telekomunikasi. (6) Klasifkasi tata lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sebagai berikut: a. perencanaan wilayah dan perkotaan; b. teknik lingkungan; c. arsitektur landsekap; dan d. geodesi (7) Klasifkasi manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subklasifikasi sebagai berikut: a. manajemen proyek; b. manajemen konstruksi; c. manajemen pemeliharaan/perawatan bangunan gedung; d. survei kuantitas (quantity surveying); dan e. manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. (8) Klasifikasi tenaga kerja terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. arsitektur; b. sipil; c. mekanikal; d. elektrikal; e. tata lingkungan; dan f. manajemen pelaksanaan. (9) Klasifkasi tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi subklasifikasi sebagaimana sebagamana termuat dalam Lampiran 1: Klasifikasi dan Subklasifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (10) Subklasifkasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) meliputi sub-subklasifikasi sebagaimana termuat dalam Lampiran 2: Klasifikasi dan Subklasifikasi/Sub-subklasifikasi Tenaga Ahli Konstruksi


Pasal 7 (1) Kualifikasi tenaga kerja konstruksi meliputi: a. tenaga ahli; dan b. tenaga terampil. (2) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subkualifikasi: a. muda; b. madya; dan c. utama (3) Kualifikasi tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subkualifikasi: a. kelas 3; b. kelas 2; dan c. kelas 1. (4) Pembagian subkualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan kompetensi kerja yang meliputi: a. pendidikan; b. pengalaman kerja; dan c. uji kompetensi. (5) Uji kompetensi untuk tenaga ahli dan tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji wajib dan uji pilihan. (6) Uji wajib untuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi uji tulis dan portofolio (7) Uji pilihan untuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi uji lisan/wawancara, atau studi kasus. (8) Uji wajib untuk tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi uji tulis dan uji lisan/wawancara, (9) Uji pilihan untuk tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi observasi, peragaan/simulasi, atau praktek kerja.


Bagian Keempat Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Pasal 8

(1) Persyaratan klasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan latar belakang pendidikan. (2) Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan hasil uji kompetensi.

Persyaratan Administrasi Pasal 9 (1) Pemohon registrasi tenaga administrasi meliputi:

kerja

ahli

wajib

melampirkan

persyaratan

a. fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan penerbit, notaries atau kantor pos; b. daftar Pengalaman Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 5; c. fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosisasi Profesi yang masih berlaku; d. fotocopy Kartu identitas diri pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia atau pasport bagi warga negara asing yang masih berlaku; e. fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan; dan f. surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 6. (2) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan SKA sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut : a. Surat permohonan registrasi tenaga kerja asing sesuai Lampiran 4 yang diajukan langsung ke LPJK Provinsi. b. Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia. c. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi.


d. Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat. e. Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia f. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya. g. Fotocopy terjemahan ijasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan transkrip yang disahkan oleh penerjemah yang disumpah. (3) Pemohon registrasi tenaga kerja terampil wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi: a. fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan penerbit, notaries atau kantor pos, kecuali untuk persyaratan permohonan SKTK tukang; b. daftar Pengalaman Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 5; c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku; dan d. surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 6. (4) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut : a. fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan penerbit, notaris atau kantor pos; b. daftar Pengalaman Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 5; c. surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 6. d. Surat permohonan registrasi tenaga kerja asing sesuai Lampiran 4 yang diajukan langsung ke LPJK Provinsi; e. Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia; f. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi; g. Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat; h. Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia; dan i. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya;


BAB IV Penyelenggara Registrasi, Sertifikasi serta Verifikasi dan Validasi Awal Bagian Pertama Pelaksana Registrasi Pasal 10 (1) LPJK Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi Tenaga kerja konstruksi secara nasional. (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh : a. LPJK Nasional, untuk tenaga kerja dengan subkualifikasi utama; dan b. LPJK Provinsi, untuk tenaga kerja dengan subkualifikasi madya, muda dan kualifikasi terampil. (3) Dalam hal LPJK Provinsi tidak dapat memberikan pelayanan registrasi di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b, pelaksanaan pelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional. (4) Dalam hal LPJK Provinsi dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika telah terbukti : a. tidak dapat menepati jadwal periodisasi registrasi dengan keterlambatan yang dapat diterima secara normatif; atau

pertimbangan

b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi kepada tenaga kerja dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku. (5) Pelaksanaan registrasi di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a diselenggarakan setiap awal bulan. (6) Pelaksanaan registrasi di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir b diselenggarakan setiap awal bulan. Pasal 11 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA/SKTK sebagai bukti telah diregistrasi sebagai berikut: a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk penandatanganan SKA bagi tenaga kerja subkualifikasi utama; atau


b. Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk penandatanganan SKA/SKTK bagi tenaga kerja subkualifikasi madya, muda dan kulaifikasi terampil Pasal 12 LPJK Nasional atau LPJK Provinsi berhak menolak melakukan registrasi kepada tenaga kerja apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja. Bagian Kedua Penyelenggara Sertifikasi Pasal 13 (1) Penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja dilakukan oleh USTK : a. Tingkat Nasional dilakukan oleh USTK Nasional untuk kualifikasi ahli subkualifikasi utama dan tenaga kerja asing. b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh USTK Provinsi atau USTK Masyarakat untuk kualifikasi ahli subkualifikasi muda, dan madya serta kualifikasi terampil. (2) Dalam hal Provinsi belum terdapat USTK yang berlisensi dari LPJK Nasional untuk klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (8), penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja di provinsi tersebut dilaksanakan oleh USTK Nasional. (3) Pelaksanaan Sertifikasi di USTK dilaksanakan setiap hari kerja. Pasal 14 (1) USTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penilaian kompetensi tenaga kerja konstruksi terhadap penilaian persyaratan administrasi dan uji kompetensi. (2) Penilaian kompetensi tenaga kerja sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) asesor. (3) Hasil penilaian kompetensi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja yang disampaikan kepada ketua pelaksana USTK. (4) Ketua Pelaksana USTK menyusun dan menandatangani berita acara penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


(5) Batas waktu penyerahan berkas permohonan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum periode penerbitan registrasi. (6) Dalam hal berkas permohonan disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan registrasi dilaksanakan paling cepat pada periode registrasi berikutnya.

Bagian Ketiga Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal Pasal 15 (1) Penyelenggara verifikasi dan validasi awal adalah asosiasi profesi yang memperoleh kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap dokumen permohonan registrasi SKA anggotanya. (2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan LPJK Nasional. (3) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh LPJK Nasional. (4) Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi awal permohonan SKA adalah: a. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; dan b. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional (5) Asosiasi Profesi tingkat Daerah yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi awal permohonan SKA adalah: a. Cabang Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; b. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sebagaimana ditetapkan telah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; dan c. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.


(6) Asosiasi yang memperoleh wewenang verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk TVVA yang merupakan satuan kerja tetap dalam asosiasi. (7) TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh asosiasi terdiri dari ketua dan anggota yang memiliki pengetahuan sebagai verifikator dan validator, serta pengetahuan teknologi informasi. (8) Ketua TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat pelatihan asesor kompetensi yang diterbitkan oleh LPJK Nasional. (9) Penyelenggaraan verifikasi dan validasi awal permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. Asosiasi yang melayani verifikasi dan validasi awal di tingkat Nasional dan Provinsi dilakukan oleh : 1) TVVA Nasional untuk melakukan verifikasi dan validasi awal, dengan kualifikasi ahli subkualifikasi utama. 2) TVVA Provinsi untuk melakukan verifikasi dan validasi awal yang meliputi kualifikasi ahli subkualifikasi madya dan muda. (10) Asosiasi wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan SKA berupa berita acara verikasi dan validasi awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi atau pengurus asosiasi yang diberi kewenangan. (11) Ketua Umum/Ketua Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah ketua asosiasi tingkat nasional dan tingkat provinsi sesuai kewenangannya. (12) Verifikasi dan validasi permohonan SKTK dilakukan oleh USTK Provinsi dan USTK Masyarakat.

BAB V PERMOHONAN REGISTRASI Bagian Kesatu Permohonan Perubahan Pasal 16 (1) Pemegang SKA/SKTK subkualifikasi.

dapat

mengajukan

permohonan

peningkatan


(2) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melaui penilaian atas pengembangan profesional berkesinambungan (CPD) dan/atau uji kompetensi. (3) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak SKA/SKTK diterbitkan. (4) Tenaga kerja yang melakukan perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi formulir isian secara lengkap sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 dengan menyertakan data pendukung administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (5) Tenaga kerja konstruksi dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi. Pasal 17 (1) Peningkatan subkualifikasi tenaga kerja ahli konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan uji kompetensi dan/atau melalui penilaian hasil pengembangan profesional berkesinambungan. (2) Peningkatan subkualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan uji kompetensi. Pasal 18 Permohonan registrasi tenaga kerja ahli konstruksi untuk peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pendukung berupa buku catatan pengembangan profesional berkesinambungan (log book CPD) sebagaimana tertera pada Lampiran 9.

Bagian Ketiga Permohonan Perpanjangan Pasal 19

(1) Tenaga kerja konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SKA/SKTK untuk perpanjangan masa berlaku SKA/SKTK yang telah habis masa berlakunya kepada LPJK melalui asosiasi.


(2) Permohonan perpanjangan masa berlaku SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampiakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya. (3) Permohonan perpanjangan masa berlaku SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa buku catatan pengembangan profesional berkesinambungan (log book CPD) sebagaimana tertera pada Lampiran 9 BAB VI TATACARA REGISTRASI Bagian Kesatu Tatacara permohonan SKA/SKTK Pasal 20

(1) Permohonan SKA diajukan secara tertulis kepada LPJK Provinsi atau USTK Masyarakat melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3 serta melampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi. (2)

Permohonan SKA sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bagi warga negara Indonesia dan Pasal 9 ayat (2) bagi warga negara asing.

(3)

Permohonan SKTK diajukan secara tertulis kepada LPJK Provinsi atau USTK Masyarakat dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3 serta melampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi.

(4)

Permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung ke LPJK Provinsi atau melalui asosiasi profesi serta melampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi.

(5)

Permohonan SKTK sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bagi warga negara Indonesia dan Pasal 9 ayat (4) bagi warga negara asing.

Bagian Kedua Tatacara sertifikasi SKA/SKTK Pasal 21

(1)

Dalam hal permohonan SKA diajukan kepada USTK Provinsi, Asosiasi Profesi melakukan verifikasi dan validasi awal berkas dokumen permohonan SKA.


(2)

Dalam hal permohonan SKA diajukan kepada USTK Masyarakat, verifikasi dan validasi awal berkas dokumen permohonan SKA dilakukan oleh USTK Masyarakat.

(3)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

(4)

Pengembalian berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11.

(5)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke LPJK Provinsi dengan melampirkan berita acara verikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) dan disertai bukti pembayaran untuk dilakukan penilaian kompetensi oleh USTK Provinsi.

(6)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan proses penilaian kompetensi oleh USTK Masyarakat.

(7)

Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diunggah ke dalam pangkalan data SIKI LPJK Nasional oleh Asosiasi Profesi.

(8)

Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diunggah ke dalam pangkalan data SIKI LPJK Nasional oleh USTK Masyarakat.

(9)

Penilaian kompetensi tenaga kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16.

(10) Berita acara penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan kepada ketua LPJK Provinsi untuk subkualifikasi madya dan muda serta kepada ketua LPJK Nasional untuk subkualifikasi utama dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8 dengan dilampiri bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi bagian dari LPJK Nasonal yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Nasional. Pasal 22

(1)

Dalam hal permohonan SKTK diajukan kepada USTK Provinsi melaui asosiasi profesi, Asosiasi Profesi melakukan verifikasi dan validasi awal berkas dokumen permohonan SKTK.

(2)

Dalam hal permohonan SKTK diajukan langsung oleh pemohon kepada LPJK Provinsi, verifikasi dan validasi awal berkas dokumen permohonan SKTK dilakukan oleh LPJK Provinsi.

(3)

Dalam hal permohonan SKTK diajukan kepada USTK Masyarakat, verifikasi dan validasi awal berkas dokumen permohonan SKTK dilakukan oleh USTK Masyarakat.

(4)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.


(5)

Pengembalian berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11.

(6)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke LPJK Provinsi dengan melampirkan berita acara verikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) dan disertai bukti pembayaran, untuk dilakukan penilaian kompetensi oleh USTK Provinsi.

(7)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke USTK Provinsi untuk dilakukan penilaian kompetensi oleh USTK Provinsi.

(8)

Berkas dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lengkap dan memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan proses penilaian kompetensi oleh USTK Masyarakat.

(9)

Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diunggah ke dalam pangkalan data SIKI LPJK Nasional oleh asosiasi profesi.

(10) Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diunggah ke dalam pangkalan data SIKI LPJK Nasional oleh USTK Provinsi.

(11) Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diunggah ke dalam pangkalan data SIKI LPJK Nasional oleh USTK Masyarakat.

(12) Penilaian kompetensi tenaga kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14.

(13) Berita acara penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan kepada ketua LPJK Provinsi untuk kualifikasi terampil dengan menggunakan formulir pada Lampiran 8 dengan dilampiri bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi.

Bagian Ketiga Tatacara Penerbitan dan Pemberian Tanda Registrasi SKA/SKTK Pasal 23

(1) Berdasarkan berita acara penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 22 ayat (13), LPJK mempersiapkan daftar registrasi tenaga ahli dan daftar registrasi tenaga terampil beserta berkas kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK penetapan registrasi SKA/SKTK.


(2) Rapat Pengurus LPJK menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi sebagaimana yang kemudian dicatat pada Buku Registrasi Tenaga Kerja Ahli untuk permohonan SKA dan Buku Registrasi Tenaga Kerja Terampil untuk permohonan SKTK. (3) LPJK menerbitkan SKA berdasarkan Buku Registrasi Tenaga Kerja Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) LPJK Provinsi menerbitkan SKTK berdasarkan Buku Registrasi Tenaga Kerja terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada asosiasi penerima permohonan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKA sebagaimana dimuat pada Lampiran 12 untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon SKA yang bersangkutan. (6) SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada USTK atau asosiasi penerima permohonan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKTK sebagaimana dimuat pada Lampiran 12 untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon SKTK yang bersangkutan.

Pasal 24 (1)

SKA/SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) adalah milik LPJK Nasional.

(2)

LPJK Nasional memiliki wewenang untuk menarik kembali SKA/SKTK yang telah diterbitkan apabila pemegang SKA/SKTK melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan LPJK. Pasal 25

(1) LPJK, USTK dan Asosiasi dalam setiap tahapan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.

proses

sertifikasi

dan

(2) Data tenaga kerja yang telah di unggah ke SIKI-LPJK Nasional diberi tanda pengenal oleh situs dan menjadi data LPJK Nasional. (3) Pencetakan data dan kompetensi tenaga kerja konstruksi menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional. (4) Perkembangan permohonan sertifikat setiap hari dapat dilihat melalui situs SIKI-LPJK Nasional. (5) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan down load dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung antara petugas SIKI-LPJK Nasional melalui surat elektronik.


BAB VII Bagian Pertama Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku Pasal 26 (1) Blanko SKA/SKTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10-1, Lampiran 10-2, Lampiran 10-3, dan Lampiran 10-4. (2) Pada halaman depan SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan nama, nomor registrasi, subkualifikasi, klasifikasi (bidang), subsubklasifikasi (spesialisasi), dan jenis layanan serta ditempelkan foto pemohon berwarna dan berukuran 3x4 yang diatasnya distempel LPJK. (3) Pada halaman belakang SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproses oleh USTK Nasional dan USTK Provinsi atau USTK Masyarakat diisikan nama pemohon, subsubkualifikasi, klasifikasi (bidang), subsubklasifikasi (spesialisasi), jenis layanan, nama dan nomor anggota asosiasi profesi, serta nama UTSK yang memproses SKA pemohon. (4) Blanko SKA dan blanko SKTK dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK provinsi. (5) Pada blanko SKA dan blanko SKTK diberi cetakan pengaman (security printing) berupa logo LPJK pada setiap seri pencetakan dan nomor seri blanko. (6) Blanko SKA dan blanko SKTK yang telah diisi dengan benar, dicetak menggunakan data yang terekam pada SIKI-LPJK Nasional dan memuat kode batang (barcode) atau QR code. (7) LPJK Provinsi dapat meminta tambahan blanko kepada LPJK Nasional setelah melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan blankonya. Pasal 27 (1) SKA dinyatakan sah bilamana pada SKA telah tercantum NRKA, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesuai kewenangannya, dan tertayang dalam situs LPJK Nasional. (2) SKTK dinyatakan sah bilamana pada SKTK telah tercantum NRKT, ditandatangani oleh Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesuai kewenangannya, dan tertayang dalam situs LPJK Nasional. (3) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi berhak menyatakan SKA/SKTK tidak sah, apabila terbukti data yang tertera dalam SKA/SKTK telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman yang ada di LPJK.


Pasal 28 Masa berlaku SKA/SKTK adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua NRKA dan NRKT Pasal 29 (1) NRKA/NRKT mengikuti ketentuan sebagaimana Lampiran 4 dan ditetapkan melalui SIKI LPJK Nasional.

tercantum

dalam

(2) NRKA/NRKT yang telah diberikan kepada tenaga kerja, tetap berlaku sepanjang tenaga kerja tersebut melakukan perpanjangan masa berlaku SKA/SKTK. (3) Dalam hal SKA/SKTK tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya, NRTK dari SKA/SKTK yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditayangkan di SIKI LPJKN. (4) NRTK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila SKA/SKTK yang bersangkutan telah diperpanjang. (5) NRKA/NRKT bagi tenaga kerja yang pindah asosiasi mengalami perubahan hanya pada kode asosiasinya. Bagian Ketiga Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk USTK Nasional dan USTK Provinsi Pasal 30 (1) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi: a. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk permohonan SKA/SKTK baru; b. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perpanjangan masa berlaku SKA/SKTK; c. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perubahan data administrasi dan data pendukung lainnya dari SKA/SKTK; dan d. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk registrasi SKA/SKTK tenaga kerja asing. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibayarkan oleh pemohon SKA/SKTK kepada LPJK. (3) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk permohonan SKA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.000.000,(satu juta Rupiah) untuk subkualifikasi muda, Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah)


untuk subkualifikasi madya, subkualifikasi utama.

dan Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk

(4) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk permohonan SKTK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sertifikat. (5) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk subkualifikasi muda, Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk subkualifikasi madya, dan Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk subkualifikasi utama. (6) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perpanjangan masa berlaku SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sertifikat. (7) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perubahan data tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap permohonan. (8) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk registrasi SKA tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) setiap sertifikat. (9) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk registrasi SKTK tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap sertifikat. (10) Penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk permohonanan SKA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan registrasi sertifikat tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diterima oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi atas penerbitan SKA sesuai dengan kewenangannya menjadi hak sepenuhnya masing-masing LPJK. (11) Pelaksanaan pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) dilakukan dengan disetorkan langsung oleh Asosiasi Profesi melalui rekening LPJK Provinsi. (12) Pelaksanaan pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5), dan ayat (7) dilakukan dengan disetorkan langsung oleh pemohon, Asosiasi Profesi atau USTK Masyarakat melalui rekening LPJK Nasional/Daerah sesuai dengan pembagiannya. (13) Pembagian penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk permohonan baru SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perpanjangan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk LPJK Nasional sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)untuk subkualifikasi utama, untuk LPJK Nasional sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk subkualifikasi madya, serta untuk LPJK Nasional sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk subkualifikasi muda. (14) Pembagian penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk permohonan baru dan perpanjangan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

(6) adalah untuk LPJK Nasional sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (15) Penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukan sepenuhnya untuk LPJK penerbit SKA/SKTK yang bersangkutan. (16) Penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk SKA/SKTK tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7) diperuntukan sepenuhnya untuk LPJK Nasional. (17) LPJK, USTK Nasional dan USTK Provinsi dilarang memungut biaya diluar ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Bagian Keempat Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk USTK Masyarakat Pasal 31 (1) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk USTK Masyarakat meliputi: a. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk permohonan SKA/SKTK baru; b. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perpanjangan masa berlaku SKA/SKTK; dan c. biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perubahan data administrasi dan data pendukung lainnya dari SKA/SKTK. (2) Biaya sebagiamana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayar oleh USTK Masyarakat kepada LPJK. (3) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk permohonan SKA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp125.000,(seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap sertifikat. (4) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk permohonan SKTK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap sertifikat. (5) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp125.000,(seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap sertifikat. (6) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perpanjangan masa berlaku SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap sertifikat. (7) Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi untuk perubahan data tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap permohonan. (8) Penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk permohonanan SKA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan registrasi sertifikat tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diterima oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi atas penerbitan SKA sesuai dengan kewenangannya menjadi hak sepenuhnya masing-masing LPJK. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

(9) Pelaksanaan pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) dilakukan dengan disetorkan langsung oleh Asosiasi Profesi melalui rekening LPJK Provinsi. (10) Pelaksanaan pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5), dan ayat (7) dilakukan dengan disetorkan langsung oleh pemohon, Asosiasi Profesi atau USTK Masyarakat melalui rekening LPJK Nasional/Daerah sesuai dengan pembagiannya. (11) Pembagian penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk permohonan baru SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perpanjangan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk LPJK Nasional sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk subkualifikasi utama, untuk LPJK Nasional sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk subkualifikasi madya dan muda. (12) Pembagian penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk permohonan baru dan perpanjangan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk LPJK Nasional sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan LPJK Provinsi sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (13) Penerimaan biaya pengembangan jasa konstruksi untuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukan sepenuhnya untuk USTK Masyarakat. Pasal 32 Seluruh pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi. BAB VIII SANKSI Bagian Pertama Pasal 33 (1) Pengurus LPJK Nasional memberikan sanksi Pemegang SKA/SKTK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini. (2) Asosiasi Profesi dapat mengenakan sanksi organisasi kepada pemegang SKA/SKTK anggotanya yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Jenis, Kategori, dan Mekanisme Sanksi Paragraf 1


Jenis Sanksi Pasal 34 (1)

Jenis Sanksi terdiri atas : a. Peringatan; b. Pembekuan; dan/atau c. Pencabutan;

(2)

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional sebagai berikut : a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali surat peringatan; b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali surat peringatan; dan c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali surat peringatan.

(3)

Untuk setiap tahapan surat peringatan tersebut pada ayat (2) pemegang SKA/SKTK diberi waktu : a. Untuk peringatan pertama, pemegang SKA/SKTK diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan pertama; b. Untuk peringatan kedua, pemegang SKA/SKTK diberi waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan kedua; dan c. Untuk peringatan ketiga, pemegang SKA/SKTK diberi waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan ketiga.

(4)

Dalam hal tidak dipatuhinya batas waktu 3 (tiga) kali surat peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang, dan selanjutnya bilamana dalam batas waktu 2 (dua) kali surat peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat.

(5)

Surat peringatan bagi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan surat peringatan pertama dan terakhir.

(6)

Setiap surat peringatan ditembuskan pada Asosiasi Profesi pemegang SKA/SKTK.

(7)

Pembekuan SKA/SKTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional apabila setelah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan kedua teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran sedang tidak dipatuhi.

(8)

Pencabutan SKA/SKTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional apabila setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.

(9)

Setiap surat pembekuan / pencabutan ditembuskan pada Asosiasi Profesi pemegang SKA/SKTK.


(10) Bentuk surat peringatan, surat pembekuan, dan surat pencabutan sebagaimana tercantum pada Lampiran 16-1, Lampiran 16-2, dan Lampiran 16-3.

Paragraf 2 Kategori Pelanggaran Pasal 35 (1)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang SKA/SKTK dikategorikan sebagai : a. Pelanggaran ringan; b. Pelanggaran sedang; c. Pelanggaran berat;

(2)

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Data administrasi identitas pemegang SKA/SKTK dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK tidak benar; b. Pemegang SKA/SKTK tidak memberikan data dan atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK atas pengaduan yang masuk ke LPJK dalam batas waktu yang ditetapkan; c. Pemegang SKA/SKTK dilaporkan oleh Asosiasi Profesi yang bersangkutan telah pindah ke Asosiasi Profesi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari Asosiasi Profesi yang lama; atau d. Pemegang SKA dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi.

(3)

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Pemegang SKA/SKTK Telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan pelanggaran ringan, namun dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, pemegang SKA/SKTK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; b. SKA/SKTK digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak; atau c. Dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi untuk yang kedua kalinya.

(4)

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Pemegang SKA/SKTK telah menerima surat peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan kedua, pemegang SKA/SKTK tidak


memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi surat peringatan yang bersangkutan; b. Memalsukan data pengalaman pekerjaan dan atau memasukkan data pengalaman yang tidak benar yang menyebabkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi SKA/SKTK tidak benar; c. Memalsukan surat keabsahan registrasi dan atau surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi; d. Memperoleh SKA/SKTK dengan cara melanggar hukum; e. Mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi dalam SKA/SKTK asli atau rekaman SKA/SKTK atau rekaman turunan SKA/SKTK yang tidak sama dengan SKA/SKTK asli; atau f. Dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 36 (1)

Dalam melaksanakan tanggung jawab menegakkan Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi maka setiap Asosiasi Profesi dapat membuat ketentuan pengenaan sanksi kepada pemegang SKA yang melanggar Kode Etik dan atau Kode Tata Laku Profesi.

(2)

Kriteria sanksi yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Tata Laku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi.

Bagian Ketiga Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi Pasal 37 (1)

Pemegang SKA/SKTK yang keberatan terhadap pengenaan : a. Sanksi peringatan; b. c.

Sanksi pembekuan; atau Sanksi pencabutan;

dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukung. (2)

Dalam hal LPJK Nasional menerima pengajuan keberatan, Pengurus LPJK membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

(3)

Dalam hal LPJK Nasional menolak pengajuan SKA/SKTK bahan bukti-bukti pendukung.

(4)

Dalam hal LPJK Nasional menerima peninjauan kembali atas penolakan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus LPJK membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

keberatan,

pemegang


(5)

Dalam hal LPJK Nasuional menolak pengajuan peninjauan kembali atas penolakan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penolakan tersebut bersifat final. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38

(1) SKA/SKTK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 dan SKTK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011, serta masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya atau pada saat diberlakukannya peraturan LPJK ini. (2) SKA/SKTK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 dan SKTK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011, serta sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011 sampai dengan saat diberlakukannya peraturan LPJK ini. (3) Permohonan SKA/SKTK baru yang berlaku sampai dengan saat diberlakukannya peraturan LPJK ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 dan Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011. (4) Klasifikasi dan subklasifikasi SKA/SKTK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 dan Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011 dikonversikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 sejak berlakunya peraturan LPJK ini. BAB X PENUTUP Pasal 39 Pada saat berlakunya Peraturan tentang Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi ini, maka Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 dan Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40


Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013 sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ...... 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ir. Tri Widjajanto, J, MT Ketua

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : Tahun 2012 TENTANG REGISTRASI USAHA PELAKSANA JASA KONSTRUKSI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1

: Klasifikasi dan Subklasifikasi Tenaga Terampil Konstruksi


2. Lampiran 2

: Klasifikasi dan Konstruksi

Subklasifikasi/Sub-subklasifikasi

Tenaga

3. Lampiran 3

: Permohonan SKA / SKTK

4. Lampiran 4

: Pemberian NRKA/NRKT

5. Lampiran 5

: Format Daftar Pengalaman Kerja

6. Lampiran 6

: Surat Pernyataan Kebenaran Data

7. Lampiran 7

: Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi

8. Lampiran 8

: Berita Acara Penilaian Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi

9. Lampiran 9

: Buku Catatan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (Log Book CPD)

10. Lampiran 10 : Bentuk SKA/SKTK 11. Lampiran 11 : Surat Pengembalian Dokumen 12. Lampiran 12 : Surat Penyerahan SKA/SKTK 13. Lampiran 13 : Konversi Klasifikasi Dan Subklasifikasi 14. Lampiran 14 : Format Verifikasi dan Validasi Awal 15. Lampiran 15 : Format Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 16. Lampiran 16 : Surat Peringatan, Surat Pembekuan dan Surat Pencabutan

TABEL – TABEL

1. Tabel 1

: Daftar Kode Kabupaten / Kota

2. Tabel 2

: Daftar Kode Propinsi


Ahli

LAMPIRAN 2 KLASIFIKASI PROFESI KEAHLIAN TENAGA KERJA KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI/SUB-SUB KLASIFIKASI 1

NOMOR KETERANGAN KODE 2

ARSITEKTUR 1. Arsitek 2. Desain Interior 3. Teknik Iluminasi S I P I L 1. Bangunan Gedung a. Perencana Struktur b. Pelaksana Struktur c. Pengawas Struktur 2. Transportasi a. Perencana Jalan b. Perencana Jembatan c. Perencana Terowongan Jalan d. Perencana Landasan Terbang e. Perencana Jalan Rel f. Pelaksana Jalan g. Pelaksana Jembatan h. Pelaksana Terowongan Jalan i. Pelaksana Landasan Terbang j. Pelaksana Jalan Rel k. Pengawas Jalan l. Pengawas Jembatan m.Pengawas Terowongan Jalan n. Pengawas Landasan Terbang o. Pengawas Jalan Rel 3. Sumber Daya Air a. Bendungan Besar b. Perencana Sumber Daya Air c. Pelaksana Sumber Daya Air d. Pengawas Sumber Daya Air 4. Geoteknik

MEKANIKAL 1. Tata Udara a. Perencana Sistem Tata Udara & Refrigrasi b. Pelaksana Sistem Tata Udara & Refrigrasi This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

3

c. Pengawas Sistem Tata Udara & Refrigrasi 2. Plambing dan Pompa Mekanik a. Perencana Sistem Plambing b. Pelaksana Sistem Plambing c. Pengawas Sistem Plambing 3. Proteksi Kebakaran 4. Transportasi Dalam Gedung a. Perencana Sistem Transportasi Dalam Gedung b. Pelaksana Sistem Transportasi Dalam Gedung c. Pengawas Sistem Transportasi Dalam Gedung ELEKTRIKAL 1. Teknik Tenaga Listrik 2. Teknik Elektronika dan Telekomunikasi a. Sinyal Kereta Api b. Telekomunikasi Kereta Api TATA LINGKUNGAN 1. Teknik Lingkungan a. Pelaksana Teknik Lingkungan b. Perencana Teknik Lingkungan c. Pengawas Teknik Lingkungan 2. Wilayah dan Perkotaan MANAJEMEN PELAKSANAAN 1. Manajemen Proyek 2. Manajemen Konstruksi 3. Manajemen pemeliharaan/perawatan bangunan gedung 4. Survei Kuantitas (quantity surveying) 5. Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan


Lampiran 3 Nomor Lampiran

: :

........................., ............... 20..

Kepada Yth.: LPJK Nasional/LPJK Provinsi..........*) di ..................... Perihal

: Permohonan SKA

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA sesuai dengan melampirkan berkas dokumen sebagai berikut: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. dst Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon ....................................... Catatan : *) coret yang tidak perlu


Nomor Lampiran

: :

........................., ............... 20..

Kepada Yth.: LPJK Provinsi.......... di ..................... Perihal

: Permohonan SKTK

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKTK sesuai dengan melampirkan berkas dokumen sebagai berikut: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. dst Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon .......................................


SURAT PERMOHONAN REGISTRASI TENAGA KERJA ASING Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nomor Registrasi Anggota (Asosiasi)

Menyatakan berniat untuk mendapatkan Sertifikasi Bidang yang diminta Arsitektur

Sipil

Mekanikal

Elektrikal

Tata

Manajemen

Lingkungan

Pelaksanaan

Sub Bidang yang diminta : .............................................................................. Sub-sub Bidang yang diminta : ....................................................................... Kualifikasi yang diminta: Muda

Madya

Utama

Dengan menandatangani Surat Permohonan Registrasi Tenaga Kerja Asing ini, saya juga menyatakan bahwa: 1. Saya memahami dan taat pada Kode Etik dan Pedoman Tata Laku Profesi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Informasi dan dokumen penunjang yang saya sampaikan adalah benar dan sah 3. Saya bersedia untuk menjalan proses verifikasi, validasi dan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 4. Saya akan mematuhi keputusan akhir menyangkut hasil proses sertfikasi sebagaimana diputuskan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Saya siap untuk menjalankan segala ketentuan dan kewajiban yang dituntut dari seorang Ahli Konstruksi Demikian Surat Permohonan ini saya tandatangani diatas materai dan sampaikan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai kelengkapan utama Permohonan Registrasi. Jakarta, ............................ 20..

.......................... (Nama Lengkap)


LAMPIRAN 5 DAFTAR PENGALAMAN KERJA 1 Nama : ………………………………… 2 Tempat & Tgl Lahir : ………………………………… 3 Alamat :  Jalan : …………………………………  Kelurahan/Desa : …………………………………  Kecamatan : …………………………………  Kota/Kabupaten : …………………………………  Provinsi : ………………………………… 4 No. KTP : ………………………………… 5 No. KTA/Asosiasi Profei : .............................................. 5. Riwayat Pendidikan : No. 1. 2. 3.

Tingkat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah

Jurusan

Kota

Tahun Lulus

No. Ijazah

Selesai

Jabatan

S2 S1 dst

6. Pengalaman Kerja di Proyek : No. Nama Proyek Lokasi Proyek 1. 2. 3. dst

Nilai Kontrak

Mulai

........................, ................ 20.. ...................................... Nama & Tanda tangan


LAMPIRAN 6 SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ................................................................................................ 2. Jabatan : ................................................................................................ 3. Alamat : ................................................................................................ ................................................................................................ 4. Telp/HP : ................................................................................................ 5. E-mail : ................................................................................................ Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : a. seluruh data dalam dokumen adalah benar. b. bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Tata Laku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosias Profesi. c. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar kode etik dan kode tata laku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi, bersedia dikenakan sanksi dan diinformasikan melalui STI LPJK. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., ................. 20.. Yang membuat pernyataan,

Materai yang

.................................... Nama Jelas


LAMPIRAN 7

Nomor Lampiran

: :

........................., ............... 20..

Kepada Yth.: LPJK Nasional/LPJK Provinsi..........*) di ..................... Perihal

: Permohonan SKA/SKTK*)

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan perubahan SKA/SKTK *) sebagai berikut: 1. Klasifikasi/subklasifikasi..........menjadi....... 2. Sub kualifikasi ........ menjadi........ dengan melampirkan berkas dokumen sebagai berikut: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. Dst Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon ....................................... Catatan : *) coret yang tidak perlu


LAMPIRAN 8 BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA

Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan berdasarkan penilaian oleh USTK ......... yang dilaksanakan di ................................................................ pada tanggal ................ bulan ................ tahun .................. diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NAMA NO

PEMOHON SKA

PROVINSI

KLASIFIKASI

KUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat*) diajukan kepada LPJK Nasional/Provinsi*) untuk mendapatkan SKA dan NRKA dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas. .................., ....................... 20... USTK ........................... ------------------------------Ketua Pelaksana *) Coret yang tidak perlu


BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA

Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan berdasarkan penilaian oleh USTK ......... yang dilaksanakan di ................................................................ pada tanggal ................ bulan ................ tahun .................. diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NAMA NO

PEMOHON SKTK

PROVINSI

KLASIFIKASI

KUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat*) diajukan kepada LPJK Nasional/Provinsi*) untuk mendapatkan SKTK dan NRKT dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas. .................., ....................... 20... USTK ........................... ------------------------------Ketua Pelaksana *) Coret yang tidak perlu


LAMPIRAN 11 BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN Nomor Lampiran

: .................... :

,........20....

Kepada Yth. ......................... di ..................... Perihal

: Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKA

Menunjuk surat Saudara No. ............ tanggal ........... perihal ..........., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan atas dokumen permohonan SKA atas nama: ...................., berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. ............................................... 4. dst Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi .......... *) ......................... Direktur Registrsi dan Hukum/Manajer Eksekutif*)

*) Coret yang tidak perlu


BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN Nomor Lampiran

: .................... :

,........20....

Kepada Yth. ......................... di ..................... Perihal

: Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKTK

Menunjuk surat Saudara No. ............ tanggal ........... perihal ..........., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan atas dokumen permohonan SKTK atas nama: ...................., berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. ............................................... 4. dst Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Provinsi .......... *) ......................... Manajer Eksekutif



HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

No

Dokumen

1

data base tenaga kerja

2

Surat Permohonan

3

Pernyataan Kebenaran Data

4

Nama Tenaga Ahli / Tenaga Terampil

5

Klasifikasi dan Kualifikasi

6

Nomor Pokok Wajib Pajak

7

KTP

8

Ijasah

9

Pengalaman Kerja

10

Pas Foto pemegang SKA

11

CPD

12

Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi

Catatan:

Kelengkapan Berkas Tidak Ada Ada

Ketua Asosiasi

Validasi Valid

Tidak Valid

Verifikator

Keterangan

Data base


HASIL PEMERIKSAAN LPJK

No

Dokumen

1

data base tenaga kerja

2

Surat Permohonan

3

Pernyataan Kebenaran Data

4

Nama Tenaga Ahli / Tenaga Terampil

5

Klasifikasi dan Kualifikasi

6

Nomor Pokok Wajib Pajak

7

KTP

8

Ijasah

9

Pengalaman Kerja

10

Pas Foto pemegang SKA

11

CPD

12

Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi

Catatan:

Kelengkapan Berkas Tidak Ada Ada

Validasi Valid

Tidak Valid

Keterangan

Petugas


Lampiran 16 Bentuk Surat Peringatan Pertama Untuk Kategori Pelanggaran Ringan

Nomor Lampiran

: :

KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI ……………..,…………20…

Kepada Yth Sdr ...................................... di ........................................ Perihal

: Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor : ......................., berupa : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara ............... dikenakan sanksi Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan.Untuk itu kami minta Saudara untuk memenuhi: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi................. .......................... Ketua Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. 4. IPertinggal


Bentuk Surat Peringatan Kedua Untuk Kategori Pelanggaran Ringan

Nomor Lampiran

: :


Kepada Yth Sdr. ................................ di ........................................ Perihal

: Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat, Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal.............. nomor..............., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara ............... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : ............... kepada Saudara .................... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan Saudara segera memenuhi : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi.................

................................... Ketua Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. 4. Pertinggal


Bentuk Surat Peringatan Ketiga Untuk Kategori Pelanggaran Ringan

KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI ....................,.............…20…

Nomor Lampiran

:

:

Kepada Yth Sdr. ............................... di ........................................ Perihal

: Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat, Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal.............. dengan nomor :........................., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari yang ditetapkan, Saudara ............... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) tersebut maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : ............... kepada Saudara .................... dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan Untuk itu kami mengingatkan kembali agar Saudara segera memenuhi : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Kami ingatkan bahwa bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka SKA Saudara ............... akan dikenakan Sanksi Pembekuan. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi................. ................................... Ketua Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. 4. Pertinggal


Bentuk Surat Peringatan Pertama Untuk Kategori Pelanggaran Sedang KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI

Nomor

:

……………..,…………20… Lampiran

:

Kepada Yth Sdr ...................................... di ........................................ Perihal

: Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Sedang

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor : ......................., yang dilakukan oleh Saudara berupa : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara ............... dikenakan sanksi Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Sedang. Untuk itu kami minta Saudara untuk memenuhi: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi................. ................................... Ketua Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. 4. Pertinggal


Bentuk Surat Peringatan Kedua Untuk Kategori Pelanggaran Sedang


Nomor Lampiran

:

:

Kepada Yth Sdr. ................................ di ........................................ Perihal

: Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang

Dengan hormat, Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal............. nomor..............., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara ............... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : ............... kepada Saudara.................... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang. Untuk itu kami mengingatkan Saudara segera memenuhi : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .......................... dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Kami ingatkan bahwa bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka SKA Saudara ............... akan dikenakan Sanksi Pembekuan. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi................. ................................... Ketua Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. 4. Pertinggal


Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori Pelanggaran Berat

Nomor Lampiran

: :


Kepada Yth Sdr. .............................. di ........................................ Perihal

: Peringatan Kategori Pelanggaran Berat*

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor : ..............., yang dilakukan oleh Saudara .............., berupa : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara ............... dikenakan sanksi Peringatan untuk Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara memenuhi : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ..........................dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Peringatan ini merupakan peringatan yang pertama dan terakhir sehingga apabila setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari, mengabaikan peringatan tersebut maka SKA Saudara dikenakan Sanksi Pencabutan. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi................. ................................... Ketua Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. 4. Pertinggal


Bentuk Surat Sanksi Pembekuan SKA KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI ……………..,…………20…

Nomor Lampiran

:

:

Kepada Yth Sdr. ............................... di ........................................ Perihal

: Pembekuan SKA

Dengan hormat, Menunjuk Surat Peringatan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Ringan/Sedang* tanggal .......................... dengan nomor ......................, kepada Saudara ....................., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari yang ditetapkan Saudara tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan terakhir tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada Saudara ......................................dikenakan sanksi Pembekuan Sertifikat Keahlian (SKA), dan dengan demikian SKA dinyatakan dibekukan. Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui. . Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi.................

................................... Ketua

Tembusan kepada Yth : 1. Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. 2. LPJK Nasional / Provinsi................ 3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.................. 4. Pertinggal *) Coret yang tidak perlu


Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SKA KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI ……………..,…………20…

Nomor Lampiran

:

:

Kepada Yth Sdr. ........................... di ........................................ Perihal

: Pencabutan SKA

Dengan hormat, Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir Pelanggaran Berat tanggal..............dengan nomor.. ............, ....................., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima ditetapkan Saudara tidak juga memenuhi apa yang diminta Peringatan I (pertama) tersebut.

dengan Kategori kepada Saudara belas) hari yang dalam isi Surat

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada Saudara ........................................... dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Keahlian (SKA), dan dengan demikian SKA dinyatakan tidak berlaku. Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui . Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Provinsi................. .................................. Ketua

Tembusan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.

Pemerintah Daerah Kab /Kota ............. LPJK Nasional / Provinsi................ Asosiasi tingkat pusat / daerah.................. Pertinggal



DRAFT RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL. Nomor : Tahun 2012 TENTANG REGISTRASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Recommend Documents